PERENCANAAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DI DAS BRANTAS

PERENCANAAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DI DAS BRANTAS

Nahdliyatul Sholihah1, Agus Suharyanto2, Dimas Wisnu Adrianto3

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya MalangJl. MT. Haryono 167, Malang 65145, Indonesia

E-mail : [email protected]

ABSTRAK

Perubahan iklim menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang dikarenakan perubahan iklim mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan seluruh makhluk hidup, terutama di DAS (Daerah Aliran Sungai). Hal ini dikarenakan salah satu fungsi utama dari DAS adalah sebagai pemasok air dengan kuantitas dan kualitas yang baik terutama bagi orang di daerah hilir. Wilayah studi dalam penelitian adalah hulu (Kota Batu), tengah (Kota Kediri), serta hilir (Kota Mojokerto).Tujuan penelitian untuk mengetahui permasalahan dan implementasi kebijakan yang terdapat di DAS Brantas, mengurutkan faktor prioritas yang berpengaruh dalam adaptasi perencanaan tata ruang terhadap perubahan iklim, serta menyusun rekomendasi kebijakan dalam adaptasi perencanaan tata ruang terhadap perubahan iklim di DAS Brantas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama di DAS Brantas adalah tingginya alih fungsi lahan dari hutan lindung menjadi kawasan pertanian dan permukiman di Kota Batu, tingginya penambangan pasir liar di sepanjang Sungai Brantas di Kota Kediri dan Mojokerto, serta pencemaran Sungai Brantas di Kota Mojokerto. Prioritas faktor yang terdapat di wilayah studi adalah penutupan lahan, daya dukung lahan, sistem budaya, jumlah badan air, jumlah ruang hijau, industri,dll. Rekomendasi kebijakan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu rekomendasi umum yang digunakan untuk semua wilayah studi, serta rekomendasi khusus yang dibedakan pada tiap wilayah studi berdasarkan permasalahan serta faktor prioritas.

Kata Kunci: Kebijakan perencanaan tata ruang, Adaptasi, Perubahan iklim.

1 Mahasiswa Program Pasca Sarjana FT-UB2 Ketua Komisi Pembimbing, Dosen Program Magister dan Doktor FT-UB Malang 3 Anggota Komisi Pembimbing, Dosen Program Magister dan Doktor FT-UB Malang

1

PENDAHULUAN

Perubahan iklim menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan dalam penataan ruang dikarenakan perubahan iklim mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan seluruh makhluk hidup (Hilman, 2008).

Salah satu adaptasi kebijakan perencanaan tata ruang yang penting adalah pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai). Hal ini dikarenakan salah satu persoalan kebutuhan manusia yang terpengaruh sebagai dampak perubahan iklim adalah ketersedian air (WWF Indonesia, 2009).

DAS Brantas mempunyai potensi yang besar bagi pengembangan sektor unggulan di Jawa Timur, akan tetapi hal tersebut menimbulkan permasalahan lingkungan dikarenakan terganggunya kawasan lindung akibat perkembangan penduduk dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang (PPSAWS, 2008).

Dalam perkembangannya, beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah belum mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam perencanaan tata ruang. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan renungan untuk membuat perencanaan tata ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui permasalahan dan implementasi kebijakan di DAS Brantas, mengurutkan faktor prioritas yang berpengaruh dalam adaptasi perencanaan tata ruang terhadap perubahan iklim, serta menyusun rekomendasi kebijakan dalam adaptasi perencanaan tata ruang terhadap perubahan iklim di DAS Brantas.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi perencanaan tata ruang menurut UU No 26 Tahun 2007 adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia (Kementerian Lingkungan Hidup, 2001).

Perubahan iklim yang terjadi belakangan ini memiliki penyebab yang beragam, namun dipercepat secara signifikan oleh aktivitas manusia (Jasmin, 2010). Beberapa faktor yang mempengaruhi iklim perkotaan, antara lain :

Gambar 1. Faktor yang mempengaruhi iklim perkotaan (Sumber: Wypych, Sebastian, 2003)

METODE

Secara umum bagan alir penelitian Perencanaan Tata Ruang Sebagai Upaya Adaptasi dalam Perubahan Iklim di DAS Brantas dapat dilihat pada Gambar 2.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif digunakan untuk mengurutkan prioritas faktor adaptasi perencanaan tata ruang yang berpengaruh terhadap perubahan iklim dengan menggunakan alat analisis AHP. Sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan yang terdapat di wilayah studi serta untuk menyusun kebijakan bagi upaya adaptasi perencanaan tata ruang di DAS Brantas.

2

Gambar 2. Bagan Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN1. Analisis Implementasi Kebijakan

Perencanaan Tata Ruang di DAS BrantasBerdasarkan hasil analisis implementasi

kebijakan perencanaan tata ruang di DAS Brantas diperoleh dari beberapa tahapan, yaitu: mengidentifikasi permasalahan di wilayah studi, mengidentifikasi kebijakan yang terkait dengan perencanaan tata ruang DAS Brantas di wilayah studi.

Sesuai dengan kedua sumber tersebut maka diketahui permasalahan utama yang terdapat di masing-masing wilayah studi serta kebijakan dalam menangani permasalahan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.

2. Prioritas Faktor Adaptasi Perencanan Tata Ruang Terhadap Perubahan Iklim di DAS BrantasPerumusan prioritas faktor dilakukan

dengan alat analisis AHP (analytical hierarchy process). Perbandingan antar faktor (kriteria) dilakukan melalui dua tahap, yaitu perbandingan tingkat kepentingan antar kriteria dan perbandingan antar subkriteria. Adapun tahapan perhitungan bobot (AHP) secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Gambar 4. Tahapan Analisis Prioritas Faktor Adaptasi Perencanaan Tata Ruang Terhadap

Perubahan Iklim di DAS Brantas

Berdasarkan hasil kuisioner AHP terhadap responden yang telah ditentukan, maka diperoleh nilai bobot faktor adaptasi perencanaan tata ruang terhadap perubahan iklim pada DAS hulu, tengah dan hilir. Nilai bobot tersebut dikelompokkan dan dipilih berdasarkan pengelompokan nilai tertinggi, sehingga pada tiap kota faktor prioritas yang didapatkan berbeda. Prioritas faktor adaptasi perencanaan tata ruang pada DAS hulu, tengah dan hilir sebagai berikut:

Perumusan masalah dan tujuan

Kajian pustaka

Desain penelitian

Pengumpulan data

Data PrimerObservasi lapangan :Kondisi penggunaan lahan di

S.Brantas Permasalahan di DAS

BrantasWawancara :Implementasi kebijakan

perencanaan tata ruang di DAS Brantas.

Prioritas faktor adaptasi perencanaan tata ruang pada perubahan iklim.

Data SekunderStudi kepustakaan :Tinjauan pustaka yang terkait dengan perencanaan tata ruang, perubahan iklim dan DAS.Organisasi/instansi terkait:Profil dan Rencana

pengembangan BBWS Kali Brantas.

RTRW Kota Batu, Kota Kediri dan Kota Mojokerto.

AnalisaAnalisis implementasi kebijakan perencanaan

tata ruang di DAS Brantas.Penentuan prioritas faktor yang berpengaruh

dalam adaptasi terhadap perubahan iklim.

Rekomendasi kebijakan dalam perencanaan tata ruang sebagai upaya adaptasi terhadap

perubahan iklim di DAS Brantas

Variabel yang digunakan :

Fisik, penduduk, ukuran dan struktur kota, transportasi, lahan, DAS dan kebijakan.

Responden AHP :Pada tiap wilayah studi terdiri dari 6 responden yang berasal dari Pemkot tiap wilayah serta Instansi Pemprov Jatim.

INPUT

Uji Matriks Pearson

Sintesa akhirUji Konsistensi

PROSES

Faktor adaptasi perencanaan tata ruang terhadap perubahan iklimKota BatuKota KediriKota Mojokerto

Dipilih prioritas faktor berdasarkan

pengelompokan nilai tertinggi

OUTPUT

3

Gambar 3. Permasalahan dan Kebijakan Penanganan di Wilayah Studi

Alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian dan permukiman.

Kawasan resapan air berkurang sehingga mengakibatkan penyusutan jumlah mata air, erosi, serta perubahan suhu udara.

Belum ada kebijakan implementatif dalam mengatasi tingginya alih fungsi hutan lindung baik sanksi maupun pembatasan pembukaan lahan pertanian.

Kebijakan lebih terfokus pada rehabilitasi lahan, reboisasi, serta penanaman gerakan cinta alam.

Volume penambangan pasir yang sangat tinggi. Mengakibatkan kepunahan biota air, penurunan pondasi jembatan, penurunan debit air saluran irigasi

Tidak ada sanksi hukum dan denda bagi para penambang pasir yang mengeksploitasi dalam skala besar. Implementasi kebijakan berupa rehabilitasi jembatan, pengelolaan S.Brantas terutama pada daerah yang mengalami pendangkalan cukup parah

KOTA KEDIRI

KOTA MOJOKERTO

KOTA BATUPermasalahan:

Kebijakan:

TIdak terdapat kebijakan untuk pembatasan penambangan pasir

Kebijakan:Permasalahan:

Kebijakan:

Pencemaran sungai di Kali Sadar & Jembatan R. Wijaya (BOD, COD, DO dan E-coli melebihi ambang batas) yang mengalir menuju Sungai Brantas mengkhawatirkan karena sumber air baku memanfaatkan Kali Brantas.

Pengujian kadar polusi limbah padat & limbah cair akibat aktivitas industri.Pengembangan produksi ramah lingkungan.Pengembangan industri diarahkan pada home industry, dengan harapan dapat meminimalisir limbah yang dihasilkan.

Permasalahan:

Kebijakan:

4

1) Hulua. Penutupan lahan (18,33%)b. Daya dukung lahan (12,65%)

2) Tengaha. Jumlah badan air (15,15%)b. Jumlah ruang hijau (11,08%)c. Sempadan sungai (9,37%)d. Polusi (8,41%)

3) Hilira. Pemanfaatan SDA (11,31%)b. Sistem budaya (9,52%)c. Industri (8,23%)

3. Rekomendasi Kebijakan dalam Perencanaan Tata Ruang Sebagai Upaya Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim di DAS BrantasRekomendasi kebijakan dalam adaptasi

perencanaan tata ruang terhadap perubahan iklim di DAS Brantas terbagi menjadi 2, yaitu rekomendasi umum dan rekomendasi khusus. Berikut adalah tahapan penyusunan rekomendasi kebijakan :

Gambar 5. Tahapan Rekomendasi Kebijakan dalam Perencanaan Tata Ruang Terhadap Perubahan Iklim

di DAS Brantas

1) Rekomendasi UmumRekomendasi kebijakan secara umum digunakan untuk semua wilayah studi dalam melakukan adaptasi perencanaan tata ruang terhadap perubahan iklim.

Tahapan adaptasi terhadap perubahan iklim terdiri dari 5 (lima) fase, sedangkan pada penelitian ini tahapan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dilakukan sampai pada fase 2 (dua).a. Fase 1 (penetapan konteks)

Melihat kembali kesiapan menghadapi perubahan iklim.

Identifikasi dampak perubahan iklim, resiko dan peluang.

b. Fase 2 (prioritasi aksi dan menetapkan tujuan) Memeriksa kemampuan beradaptasi

dan menetapkan target adaptasi. Analisa resiko kunci dan

menerjemahkan prioritas ke dalam aksi.

c. Fase 3 ( membuat rencana aksi iklim terpadu) Implementasi rencana aksi iklim

terpadu Mengurangi emisi GRK Membangun daya tahan dan

kapasitas adaptif.d. Fase 4 (pemantauan dan pelaporan)

Secara sistematis mempertimbangkan opsi.

Memeriksa pengurangan emisi GRK Memeriksa peningkatan daya tahan

dan kapasitas adaptife. Fase 5 (melihat kembali dan

mengembangkan strategi baru)2) Rekomendasi Khusus

Rekomendasi kebijakan secara khusus diberikan secara mendetail pada tiap wilayah studi berdasarkan permasalahan serta faktor prioritas yang diperoleh dari analisis sebelumnya. Rekomendasi kebijakan yang diberikan terhadap permasalahan utama yang terdapat di wilayah studi adalah :a. Bagian hulu, rekomendasi kebijakan

yang diberikan berupa : Pembatasan alih fungsi hutan

lindung melalui perlindungan pada daerah hutan lindung untuk kegiatan yang menyebabkan kerusakan.

Pemanfaatan lahan pertanian yang ada semaksimal mungkin sehingga tidak terjadi perambahan hutan lindung

Analisa 1Implementasi kebijakan perencanaan tata ruang di DAS Brantas

Analisa 2Prioritas faktor adaptasi perencanaan tata ruang terhadap perubahan iklim di DAS Brantas

PermasalahanKebijakan (ada, tidak

ada, belum terealisasi)

Dipilih prioritas faktor berdasarkan pengelompokan nilai tertinggi

Analisa 3Rekomendasi kebijakan perencanaan tata ruang

terhadap perubahan iklim di DAS Brantas

UmumUntuk semua wilayah studi

KhususUntuk tiap

wilayah studi

5

Pengenaan sanksi dan denda bagi oknum yang merambah hutan secara illegal

Meningkatkan kerjasama antar sektor (masyarakat, pemerintah dan swasta) untuk menjaga kelestarian hutan.

b. Bagian tengah, rekomendasi kebijakan yang diberikan berupa : Pelarangan penambangan pasir di

S.Brantas dengan memasang papan larangan pada area penambangan pasir

Pemasangan portal pada area penambangan pasir untuk mencegah masuknya truk ke area penambangan pasir

Apabila masih terdapat penambang pasir di S.Brantas akan diproses secara pidana oleh pihak berwajib.

c. Bagian hilir, rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah : Mewajibkan kepada setiap industri

untuk memiliki IPAL atau dalam 1 kawasan industri dapat mengolah limbahnya secara terpadu

Mewajibkan setiap industri menjadi peserta PROPER sehingga kinerja suatu industri dapat dipantau secara intensif

Mengenakan denda bagi industri yang belum melakukan pengolahan limbah dan bagi industri yang langsung membuang limbahnya ke sungai tanpa ada pengolahan terlebih dahulu.

Penjelasan lebih lanjut mengenai rekomendasi kebijakan pada tiap kota, dapat dilihat pada Gambar 6.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, didapat hasil sebagai berikut:

1) Beberapa permasalahan penting serta kebijakan yang terdapat di wilayah studi antara lain :a. Tingginya perubahan tutupan lahan dari

hutan menjadi lahan pertanian dan permukiman di daerah hulu. Sampai saat ini tidak terdapat kebijakan untuk mengatasi tingginya perubuhan tutupan lahan baik berupa sanksi maupun pembatasan penambahan lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat.

b. Tingginya penambangan pasir liar di daerah tengah. Akan tetapi, sampai saat ini tidak terdapat sanksi hukum maupun denda bagi para penambang pasir serta tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai pembatasan pengambilan pasir di Sungai Brantas.

c. Pencemaran sungai di daerah hilir pada beberapa sungai yang mengalir ke Sungai Brantas. Hal ini dikhawatirkan karena sumber air baku di Kota Mojokerto memanfaatkan Kali Brantas. Kebijakan yang ada berupa pengujian kadar polusi limbah padat dan cair akibat aktivitas industri, pengembangan produksi ramah lingkungan, serta pengembangan home industry.

2) Prioritas faktor adaptasi perencanaan tata ruang terhadap perubahan iklim di DAS Brantas adalah :a. Hulu : penutupan lahan dan daya

dukung lahan.b. Tengah : jumlah badan air, jumlah

ruang hijau, sempadan sungai, polusi.c. Hilir : pemanfaatan SDA, sistem

budaya, industri.d. DAS Brantas : penutupan lahan, daya

dukung lahan, jumlah badan air, jumlah ruang hijau, sempadan sungai, polusi, sistem budaya, pemanfaatan SDA, serta industri.

3) Rekomendasi kebijakan dalam adaptasi perencanaan tata ruang terhadap perubahan iklim di DAS Brantas terbagi menjadi 2, yaitu rekomendasi umum dan rekomendasi khusus.

SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan terkait dengan hasil penelitian antara lain :

1) Saran Bagi Pemerintah Kota Batu, Kota Kediri dan Kota Mojokertoa. Memberikan gambaran obyektif

mengenai permasalahan utama yang terdapat di wilayah studi terkait dengan perubahan iklim.

b. Merumuskan prioritas faktor adaptasi terhadap perubahan iklim serta rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun

6

langkah adaptasi terhadap perubahan iklim.

2) Saran bagi studi lanjutana. Diperlukan studi tentang rekomendasi

kebijakan bagi ketiga wilayah studi terkait dengan faktor adaptasi terhadap perubahan iklim selain faktor prioritas.

b. Diperlukan studi tentang adaptasi perubahan iklim secara lebih mendetail pada satu wilayah studi saja yang mencakup tahapan adaptasi terhadap perubahan iklim, yaitu fase 3 (tiga) sampai dengan fase 5 (lima).

c. Diperlukan studi tentang inventarisasi dan analisis emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta menetapkan target pengurangan emisi sebagai salah satu penyebab utama perubahan iklim.

DAFTAR PUSTAKA

BBWS. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kali Brantas Tahun 2008. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Jawa Timur.

Hilman, Masnellyarti. 2008. Tata Ruang dan Perubahan Iklim. Buletin Tata Ruang. 8 : 30-32.

Jasmin, Fajar. 2010. Penyebab Perubahan Iklim. www.iklimkarbon.com. 12 Februari 2011.

Kementerian Lingkungan Hidup. 2001. Definisi Perubahan Iklim. www.menlh.go.id. 14 Februari 2011.

WWF Indonesia. 2007. World Wildlife Fund : Climate Change Impacts on the Management of Citarum Watershed. Jakarta, Indonesia.

Wypych, Sebastian. 2003. Climate in Cities. ESPERE Climate Encyclopaedia : 22. www.espere.mpch-mainz.mpg.de/documents/pdf/urbanclimate.pdf. 27 Desember 2011.

Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

7

Gambar 6. Rekomendasi Kebijakan Penanganan di Wilayah Studi

Memperbanyak penanaman pohon pada jalur hijau dan sungai serta kawasan industry.

KOTA KEDIRI

KOTA MOJOKERTO

KEBIJAKAN INSTANSIONAL KOTA BATU

Meningkatkan kerjasama antar sektor (masyarakat, pemerintah dan swasta) untuk menjaga kelestarian hutan.

Penegakan hukum dengan pengenaan sanksi maupun denda bagi oknum yang merambah hutan, baik perorangan maupun perusahaan.

Pembatasan alih fungsi hutan lindung;

Pembatasan guna lahan yang tidak memiliki hubungan dengan pelestarian hutan.

Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang sudah ada melalui intensifikasi & agroforestry.

KOTA BATU

Pembatasan kegiatan yang dapat merusak sekitar ruang hijau dan melarang pembangunan di sempadan sungai, taman dan alun-alun.

Penertiban berkala dengan bekerja sama antar instansi terkait.

Penanaman rumpun bambu di sempadan Sungai Brantas untuk melindungi tebing dari gerusan air.

Evaluasi bangunan di sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian.

Penyediaan RTH bagi pembangunan baru, terutama bangunan skala besar.

Menyediakan hutan kota minimal 0,25 Ha atau 10% dari wilayah pusat kegiatan disesuaikan dengan kondisi setempat.

Sosialisasi pelarangan penambangan pasir dengan memasang papan larangan (baliho, poster).

Pemasangan portal untuk mencegah masuknya truk pasir ke area penambangan pasir.

Penambang pasir akan diproses secara pidana dan dikenakan hukuman/sanksi sesuai ketentuan.

KEBIJAKAN INSTANSIONAL KOTA KEDIRI

Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pengendalian sempadan sungai.Kerjasama antar wilayah (Kab.Kediri, Kab.Jombang, Kota dan Kab.Mojokerto) dalam melestarikan S.Brantas.

Industri wajib mengolah limbahnya sebelum dibuang ke sungai, dengan melengkapi IPAL atau IPAL kawasan. Mengenakan denda bagi industri yang melanggar.Pemkot Mojokerto mewajibkan setiap industri sedang/besar mengikuti PROPER untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.

KEBIJAKAN INSTANSIONAL KOTA MOJOKERTO

Sosialisasi bahaya pencemaran air dan penambangan pasir bagi masyarakat, lingkungan dan infrastruktur di sekitar sungai. Membuat Perda kepada setiap industri untuk mengolah limbah.Melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga kelestarian sungai.Kerjasama antar pihak (pemkot, aparat keamanan dan masyarakat) untuk mengawasi kinerja industri.

8