Perencanaan Partisipatif

Perencanaan Partisipatif (Pengantar pendekatan perencanaan partisipatif

dah hubungannya dalam perencanaan penganggaran di daerah)

Stephanus Aan, S.STP. M.Si

Pemerintah dianggap seperti Doraemon yang dapat

membahagiakan siapa saja

Memiliki Kantong Ajaib

yang dapat memberikan apa saja bagi

permasalahan.

Pintu Ajaib yang dapat

pergi kemana saja dengan segera

Atau Baling-Baling Bambu yang dapat mengangkut semua untuk pergi

bersama

Terlihat Tanpa Masalah....

Peter F. Drucker

The best way to predict the future is to invent it — Alan Kay

Cara terbaik menebak masa depan adalah dengan menciptakannya . . . dng PERENCANAAN !

1

• Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU 25/2004).

2

• adanya asumsi yang didasarkan pada fakta, artinya perencanaan disusun harus berdasar asumsi yang didukung denga fakta;

• adanya alternatif atau pilihan, artinya bahwa dalam menyusun perencanaan perlu mempertimbangkan beberapa alternatif untuk menentukan suatu kegiatan;

• adanya tujuan yang hendak dicapai;

• bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan di masa depan;

• adanya kebijakan yang diambil melalui suatu keputusan.

3

• 1) perencanaan komunitas; 2) menyangkut suatu area (daerah); dan 3) sumber daya yang ada.

1

• Memberikan RUANG dan KAPASITAS masyarakat untuk

MEMENUHI KEBUTUHAN dan HAK mereka,

mengembangkan POTENSI dan PRAKARSA lokal,

mengaktifkan PERAN masyarakat, serta membangun

keMANDIRIan masyarakat.

2

• TANPA PARTISIPATIF maka akan menciptakan

pemerintah yang OTORITER dan berpotensi KORUP.

Distorsi Partisipasi

Beberapa hal yang menjadikan partispatif tidak dapat berjalan

optimal:

1. Pemerintah terkadang menempatkan masyarakat sebagai

OBYEK PEMBANGUNAN

2. Terjadi perubahan yang mendasar, antara lain: terjadinya

Partisipasi masyarakat masih sering dimaknai sebagai

keikutsertaan masyarakat dalam MENGAMBIL BAGIAN

(Take appart) program dan kebijakan pemerintah

MOBILISASI

3. Partisipatif terkadang hanya dilihat sebagai FORMALITAS

di atas kertas yang kerap dijadikan ALAT PEMBENAR

kebijakan.

Pergeseran Partisipatif

Dari Menjadi

Penerima

Proyek

Konsultasi

Penilaian

Mikro

Warga

Kebijakan

Pengambilan

Keputusan

Pelaksana

Makro

Prinsip Partisipasi

1. Cakupan – memiliki cakupan terhadap sejumlah besar

kelompok masyarakat yang terlibat atau terkena

dampak kebijakan.

2. Kesetaraan dan Kemitraan (Equal Partnership) –

pada prinsipnya masayarakat memiliki kesetaraan hak

dan kewajiban menggunakan prakarsanya tanpa

melihat hierarki struktural yang ada.

3. Transparansi – terbuka

4. Kesetaraan Kewenangan (Equal Powership) – pihak

yang terlibat harus menyetarakan dan

menyeimbangkan kewenangan yang dimiliki agar tidak

terjadi dominasi. 12

Prinsip Partisipasi

5. Kesetaraan Tanggungjawab (Sharring

Responsibility) – pihak yang terlibat memiliki

tanggungjawab yang sama sesuai dengan

kewenangan yang dimiliki.

6. Pemberdayaan (Empowerment) – pada prinsipnya

masyarakat diajak untuk saling menguatkan satu sama

lain dalam peran serta aktif di setiap tahapan.

7. Kerjasama – proses dilakukan secara bersama untuk

kepentingan bersama

13

Manfaat Partisipasi

1. Program dan kegiatan yang dirumuskan relatif

lebih aplikatif sesuai dengan apa yang

diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Adanya proses pemberdayaan masyarakat

3. Secara moril memiliki tanggungjawab yang

sama terkait program dan kegiatan yang

diputuskan

4. Komunikasi yang baik antara pemerintah

dengan masyarakat dalam proses pengambilan

kebijakan 14

Daerah

Bagaimana Perencanaan Partisipatif dilaksanakan di

TAHAPAN PERENCANAAN DI DAERAH

16

Penyusunan

Rencana

Penetapan

Rencana

1.Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD)

2.Rancangan Rencana SKPD (Renstra, Renja)

3.Musyawarah Perencanaan Pembangunan

4.Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

1.RPJP Daerah dgn Perda

2.RPJM dengan Peraturan Bupati

3.RKPD dengan Peraturan Bupati Pengendalian dan

Pelaksanaan

Rencana

Evaluasi

Kinerja

17

Pendekatan Perencanaan

Pendekatan

Teknokratik

Pendekatan

Partisipatif

Pendekatan

Politik

Pendekatan Bottom

Up-Top Down

• Pilkada dipandang

sebagai proses

perencanaan karena

menghasilkan renc

pembangunan

dalam bentuk Visi

dan Misi yang

ditawarkan selama

kampanye.

• Visi dan misi bupati

terpilih dijabarkan

ke dalam RPJMD

• Penetapan RPJMD

menjadi Perda

melalui pembahasan

dengan DPRD.

Perencanaan yang

dilakukan oleh

perencana

profesional, atau

oleh lembaga / unit

organisasi yang

secara fungsional

melakukan

perencanaan

Perencanaan yang

melibatkan para

pemangku

kepentingan

pembangunan

(stake holders)

antara lain melalui

pelaksanaan

Musrenbang

• Perencanaan

harus sinergi

dengan

perencanaan dan

kebijakan

pemerintah pusat

dan provinsi (top

down) dan

prosesnya

dilaksanakan

dimulai dari

daerah ke pusat

(bottom up)

ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Diacu Diperhatikan Diserasikan Melalui Musrenbang

RKP RPJM

Nasional

RPJP Nasional

Renstra KL

Renja - KL

RAPBN

RKA-KL

APBN

Rincian APBN

Pedoman Dijabarkan Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Pem

erintah

Pu

sat

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP Daerah

Renstra SKPD

Renja - SKPD

RAPBD

RKA - SKPD

APBD

Rincian APBD

Pedoman

Pedoman

Pedoman Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Diacu

UU SPPN

25/2004

Pem

erintah

Daerah

UU KN

17/2003

Bahan Bahan

Bahan Bahan

18

Sistematika Dokumen Rencana Pembangunan Daerah RPJPD

(Psl 28) RPJMD

(Psl 5o & Psl 64) RENSTRA SKPD

(Psl 93) RKPD

(Psl 115) RENJA

SKPD (Psl 143)

Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan

Gambaran umum kondisi daerah

Gambaran umum kondisi daerah

Gambaran pelayanan SKPD

Evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun lalu

Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu

Analisa isu–isu strategis

Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah & Krangka Pendanaan

Isu–isu strategis tugas dan fungsi SKPD

Rancangan krangka ekonomi daerah & pendanaan

Tujuan, sasaran program & kegiatan

Visi & misi daerah Analisa isu–isu strategis

Visi, misi, tujuan & sasaran, strategi dan kebijakan

Prioritas & sasaran pembangunan

indikator kinerja, kelompok sasaran & Capaian Renstra SKPD

Arah kebijakan Visi, misi, tujuan & sasaran

Rencana program & kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasar & pedanaan indikatif

Rencana program & kegiatan prioritas daerah

Dana indikatif, sumbernya & prakiraan maju

Kaidah pelaksanaan

Strategi & arah kebijakan

Indikator kinerja SKPD mengacu ke RPJMD

Sumber dana

Kebijakan Umum & Prog Pembangunan Daerah Penutup

Indikasi Program Prioritas & Pendanaan

Penetapan Indikator kinerja daerah

Kaidah Pelaksanan

RENCANA PEMBANGUNAN

DAERAH

RPJPD

RPJMD

RKPD

DISUSUN DENGAN TAHAPAN

Persiapan Penyusunan

Penyusunan Rancangan awal

Pelaksanaan Musrenbang

Perumusan Rancangan akhir

Penetapan

Tahapan Penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah

Daerah

Bagaimana Perencanaan Partisipatif dilaksanakan di

Persiapan Penyusunan RPJPD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan Permasalahan Pembangunan

Daerah

Masukan dari SKPD

Pelaksanaan Forum

Konsultasi Publik

Penelaahan RTRW kab/kota

& RTRW kab/kota Lainnya

Perumusan visi dan

misi daerah

Perumusan sasaran

pokok dan arah

kebijakan

Analisis isu-isu strategis

Rancangan Awal RPJPD

Musrenbang RPJPD

Konsultasi rancangan

akhir RPJPD dengan

GUBERNUR

Rancangan Akhir RPJPD

Pembahasan dan penetapan Perda

RPJPD

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD KAB/KOTA (Lampiran II Permendagri No 54/2010)

Penelaahan RPJPN & RPJPD prov & kab/kota

lainnya

Analisis Gambaran

umum kondisi daerah

Penyelarasan visi, misi dan

arah kebijakan RPJPD kab/kota

1 2

3

5

4

PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RPJPD (Pasal 29 s.d Pasal 31 dan Lampiran II Permendagri No 54/2010)

FORUM KONSULTASI PUBLIK FORUM MUSRENBANG RPJPD

TUJUAN menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan

penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD

PESERTA tokoh atau wakil berbagai elemen masyarakat, pakar, akademisi, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan anggaran dan urgensinya

PROVINSI GUB &WK GUB, DPRD prov, BUP & WK, Bappeda kab/kota, SKPD prov, instansi vertikal, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai dengan kebutuhan

KAB/KOTA BUP & WK BUP/WK & Wa WK, DPRD provi, Bappeda prov dan kab/kota, SKPD kab/kota, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai dengan kebutuhan

MATERI BAHASAN

Rumusan visi, misi dan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah 20 tahun.

Rancangan visi, misi dan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah 20 tahun.

HASIL Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Daftar Hadir

Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJPD Daftar Hadir

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN/KOTA (Lampiran III Permendagri No 54/2010)

Persiapan Penyusunan

RPJMD

Pengolahandata dan informasi

Perumusan Permasalahan Pembangunan

Daerah

Rancangan

Awal RPJMD

Musrenbang RPJMD

Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan

GUBERNUR

Rancangan Akhir RPJMD

Pembahasan dan penetapan Perda

RPJMD

VISI, MISI dan

Program KDH

Penelaahan RPJPD Kab/Kota

Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan

kab/kota lainnya

Perumusan Indikasi rencana

program prioritas yang

disertai kebutuhan pendanaan

Hasil evalua

si capaia

n RPJMD

Penelaahan RTRW

Kab/kota & RTRW daerah

lainnya

Penyusunan Rancangan

Renstra SKPD

Rancangan RPJMD

Analisis isu-isu strategis

1 2

3

5

4

Perumusan Kebijakan umum dan program

pembangunan daerah

Perumusan Strategi dan arah kebijakan

Analisis Gambaran

umum kondisi daerah &

pengelolaan keuangan

daerah serta kerangka

pendanaan

Perumusan Penjelasan

visi dan misi serta

Tujuan dan Sasaran

Pembahasan

dengan DPRD

Penyelarasan program prioritas

dan pendanaan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

FORUM KONSULTASI PUBLIK FORUM MUSRENBANG RPJMD

TUJUAN menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan

penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD

PESERTA tokoh atau wakil berbagai elemen masyarakat, pakar, akademisi, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan anggaran dan urgensinya

PROVINSI GUB &WK GUB, DPRD prov/kab/kota, BUP & WK, Bappeda kab/kota, SKPD prov, instansi vertikal, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai dengan kebutuhan

KAB/KOTA BUP & WK BUP/WK & Wa WK, DPRD prov/kab/kota, Bappeda prov dan kab/kota, SKPD kab/kota, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai dengan kebutuhan

MATERI BAHASAN

Rumusan sementara program pembangunan daerah untuk 5 tahun serta dasar analisis yang mendukung rumusan tsb

Rancangan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan & indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

HASIL Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Daftar Hadir

Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD Daftar Hadir

PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RPJMD (Pasal 60 & Pasal 65 dan Lampiran III Permendagri No 54/2010)

sesuai

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA (Lampiran IV Permendagri No 54/2010)

Persiapan Penyusunan Rentra-SKPD

Musrenbang RPJMD

Rancangan Akhir RPJMD

Perda RPJMD

Rancangan RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan sasaran

Perumusan Tujuan

Perumusan visi dan

misi SKPD Perumusan

Isu-isu strategis

berdasarkan tupoksi

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

SPM

Penelaahan RTRW &

KLHS

Renstra-KL & Renstra

SKPD Provinsi

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD

SE KDH ttg Penyusunan Rancangan

Renstra-SKPD

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif

Perumusan indikator kinerja SKPD yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Rancangan RENSTRA-

SKPD

VERIFIKASI

sesuai

Penyesuaian Rancangan

Renstra-SKPD

Tdk sesuai

Rancangan akhir RENSTRA-SKPD

Penyempurnaan Rancangan

Renstra-SKPD

Penetapan Renstra SKPD

RENSTRA-SKPD

VERIFIKASI

Tdk sesuai

Perumusan Strategi dan Kebijakan

1

2

3

4

Forum SKPD Kab/Kota

FORUM SKPD

TUJUAN mempertajam dan menyempurnakan muatan rancangan Renstra SKPD sebelum disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi, dengan langkah: 1. menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan dalam rangka

optimalisasi pencapaian sasaran pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan antar SKPD

2. memastikan bahwa isu strategis pelayanan, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dimuat dalam dokumen Renstra SKPD mampu merespon kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan pelayanan SKPD tersebut

PESERTA DPRD, Bappeda provinsi, SKPD provinsi, Bappeda dan SKPD kabupaten/kota serta K/L terkait dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kemampuan anggaran dan urgensinya

MATERI BAHASAN

PROVINSI: rancangan Renstra SKPD Provinsi, Ringkasan Renstra K/L & Renstra SKPD kabupaten/kota terkait dan Rancangan Awal RPJMD provinsi

KAB/KOTA: rancangan Renstra SKPD Kab/Kota, Ringkasan Renstra K/L & Renstra SKPD Provinsi terkait dan Rancangan Awal RPJMD kab/kota

HASIL Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD provinsi/kab/kota, mencakup Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD provinsi selama 5 (lima) tahun, Daftar kegiatan lintas SKPD provinsi dan lintas wilayah dan Daftar Hadir Forum SKPD

PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RENSTRA SKPD (Pasal 94 dan Lampiran IV Permendagri No 54/2010)

TATA PELAKSANAAN MUSRENBANG & RKPD (TAHUNAN)

Penyusunan RKP

Penyusunan RKPD

Propinsi

Penyusunan Renja

SKPD Propinsi

Penyusunan Renja

SKPD Kabupaten/Kota

Musrenbang

Desa/Kelurahan

Musrenbang

Kecamatan

Forum SKPD

Kabupaten/Kota

Musrenbang

Kabupaten/Kota

Forum SKPD

Propinsi

Musrenbang

Pusat

Bulan Januari Februari Maret April Mei

Pasca Musrenbang

Kabupaten/Kota

Musrenbang

Nasional

Musrenbang

Propinsi

Pasca Musren

Propinsi

Renja

K/L RKP

RKPD

Renja

SKPD

Renja

SKPD

RKPD Penyusunan RKPD

Kabupaten/Kota

Renja

SKPD

Renja

SKPD

Pem

erintah

Pu

sat P

emerin

tah D

aerah

Pembahasan & Kesepakaan

KUA & PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni)

SE KDH kepada SKPD (Juni)

Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September)

Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November)

Penetapan Perda APBD

(Desember)

Penetapan RKPD (Mei)

Musrenbang Kab/Kota (Maret)

Forum SKPD

Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret)

Musrenbang Kecamatan

(Februari)

Musrenbang Desa

(Januari)

JADWAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN

Penyusunan/Pengesahan DPA SKPD (Desember)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

10

13

Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya

Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)

Dokumen Perencanaan

Bagaimana Perencanaan Partisipatif dalam

Kondisi Awal

Proses Pembangunan

Kondisi Akhir

1. Jangka Panjang RPJPD

2. Jangka Menengah RPJMD dan Renstra SKPD

3. Tahunan RKPD dan Renja SKPD

ALAT UKUR

KEBERHASILAN

PEMBANGUNAN?

INDIKATOR?

Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

Visi/Misi

Tujuan dan

Sasaran

Program

Kegiatan

Masukan

(Input)

Dampak

(Impact)

Hasil

(OutCome)

Keluaran

(Out Put)

Hasil Pembangunan

daerah yg diperoleh dari

pencapaian outcame

Manfaat yang diperoleh

dari jangka menengah

untuk beneficiaries tertentu

sebagai hasil dari output

Produk/barang/jasa adalah

yang dihasilkan dalam

proses/kegiatan yang

megunakan input

Sumberdaya yang

memberikan konstribusi

dalam menghasilkan output

“Apa yang ingin

diubah”

“Apa yang ingin

dicapai”

“Apa yang

dikerjakan dan

dihasilkan (barang)

atau dilayani

(proses)”

“Apa yang

digunakan

dalam bekerja”

Kinerja Keuangan

Bingung istilah? IKU - IKK - IKD

33

Indikator Kinerja Utama (Key Performance

Indicator) = ukuran keberhasilan dari tujuan dan

sasaran strategis ORGANISASI. output dan

outcome sesuai tupoksi per tingkatan unit

organisasi.

(Permenpan 09/M.PAN/08/2007 dan 11/M.PAN/08/2007)

Indikator Kinerja Kunci = indikator kinerja utama

yang mencerminkan keberhasilan

penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan

(PP 6/2008)

Indikator Kinerja Daerah = ukuran keberhasilan

pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan

daerah khususnya kriteria pada pemenuhan

aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. (Permendagri 54/2010)

IKU = IKK IKU = IKD IKD = IKK+ unsur IKK masuk di IKU IKD utk capaian daerah + utk indikator lain visi misi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN PAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN PAN

Bagaimana Implementasi di SKPD? Renstra

Sasaran – Indikator - Program

SAKIP

KINERJA KEUANGAN

Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Ev. RKPD/RPJM (Jan)

LAKIP (Feb)

LKPJ (Maret)

LPPD (Maret/April)

ILPPD (April)

EKPPD/EKPOD (Mei)

LKPD (Feb)

LPj. APBD (Juni)

Audit BPK

RPJMD (5th)

RKPD (1 th)

Renstra SKPD (5 th)

Renja SKPD (1 th)

didasarkan

APBD

penganggaran

did

asar

kan

KUA - PPAS

LPj AMJ (5th)

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(KDH)

Lap. Keu SKPD (Jan)

RPJMD (5th)

RKPD (1 th) Akhir Mei

Renstra SKPD (5 th)

Renja SKPD (1 th) SK Ka SKPD +30 hr

dari RKPD

IKD (bab 9)

Copas IKU

IKD+ IKU

Copas IKD th N

Target th N hrs sama

PERENCANAAN 1

Bappenas Depdagri UU 25/2004 UU 32/2004 PP 8/2008 Permendagri 54/2010

Menpan LAN – BPKP Inpres 7/1999 Permenpan 29/2010

BAB II RKPD Merupakan EVALUASI

capaian kinerja daerah terhadap RKPD tahun lalu

dan RPJMD

BAB IV RKPD Merupakan

TARGET capaian kinerja daerah

tahun depan (N)

1. LKPJ 2. LKPD 3. LPPD 4. ILPPD

Bahan penyusunan

Harus dijawab tahun depan

Penilaian Kinerja Bab II RKPD

Bahan LKPJ, LPPD, ILPPD, dll

Target Kinerja Bab IV RKPD

Yang harus dijawab pada LKPJ, LPPD, ILPPD, dll tahun depan

Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan dasar

APM SD 95%

APM SMP 80%

Jumlah Sekolah dg Akreditasi Baik 50%

Program Peningkatan Wajardikdas

APM SD 95%

APM SMP 80%

Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


OUTCOME RPJMD OUTCOME PROGRAM (Benefit dan Impact))

1. Pengadaan Buku SD 2. Pembangunan RKB SD

1. Pengadaan buku SMP 2. Rehab gedung SMP

1. Penilaian angka kredit pendidik SD/SMP 2. Evaluasi Pembinaan Tenaga Pendidik

1. Pengembangan Jardiknas dan Informasi Pendidikan Dasar

2. Pembinaan Penyusunan RAPBS

OU

TCO

ME

/ H

ASI

L B

erf

un

gsin

ya O

utp

ut

CONTOH

Pendidikan

Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (80%)

Implementasi SPIP (100%)

Cakupan Evaluasi Lakip SKPD (100%)

Program Pengemb Komin Manaj Was

Tindak Lanjut Hasil Was (80%)

Tindak Lanjut Hasil Was (80%)

Program Peningkatan Sistem Internal dan Dal

ImplementasiSPIP (100%)

Cakupan Evaluasi Lakip (100%)


1. Keg. Koord Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 2. Keg. Gelar Perkara Pengawasan, DLL

1. Keg. Pelatihan aparat Rik 2. Keg. Sosialisasi Peraturan Pengawasan, DLL

1. Keg. Pelaks Was Internal scr Berkala 2. Keg. Pananganan Pengaduan Maysarakat, DLL

1. Keg. Evaluasi Lakip SKPD 2. DLL

OU

TCO

ME

/ H

ASI

L B

erf

un

gsin

ya O

utp

ut

CONTOH

Inspektorat

Program Peningkatan Prof Tng Rik dan Was

Meningkatnya kemampuan

pengelolaan keuangan dan

kekayaan daerah

Opini BPK thp Pengelolaan

Keuangan Daerah per

SKPD (WTP)

Penyampaian LKPD (TEPAT

WAKTU)

Tertib Administrasi BMD

(100%)

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah


CONTOH

BPKAD

Rasio Pemanfaatan Aset

(100%)

Opini BPK thp Pengelolaan

Keuangan Daerah per

SKPD (WTP)

Penyampaian LKPD (TEPAT

WAKTU)

Tertib Administrasi BMD

(90%)

Rasio Pemanfaatan Aset

(80%)

1. Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Penyesuaian Data Revisi dan Register SP2D (skr ex-adum) 3. Sinkronisasi Register SP2D terhadap Bank Umum

Pemerintah yang Ditunjuk Pemerintah Daerah

1. Pelaksanaan Sensus BMD Tahun 2013 (skr ex-adum) 2. Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan dan Pembuatan

Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMD

1. Was dan Ev Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah 2. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka

menunjang Pendapatan Asli Daerah

1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Sosialisasi Pedoman Pertanggung Jawaban Belanja di

Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

OU

TCO

ME

/ H

ASI

L TA

HU

NA

N

Be

rfu

ngs

inya

Ou

tpu

t

Depdagri UU 17/2003 UU 32/2004 PP 58/2005 Permendagri 13/2006 jo 59/2007 jo 21/2011

Menpan LAN – BPKP Inpres 7/1999 Permenpan 29/2010

PENGANGGARAN DAN INDIKATOR KINERJA

APBD Biasanya Nov-Des

DPA – SKPD Desember dijabarkan

Penetapan Kinerja Setelah DPA

disahkan



dari RKPD

KUA PPAS

Copas IKU dr Renstra

Target th N hrs sama

Copas IKD th N

IKU

Merupakan JANJI Ka SKPD utk mencapai TARGET TH N dengan alokasi anggaran sesuai DPA 1. Penetapan Kinerja selalu ditetapkan

dengan Peraturan Bupati,

2. Bappeda melakukan pengawalan terhadap capaian kinerja (Bab II RKPD) dan target Kinerja Tahun N (Bab IV dan Matrik Bab V RKPD)

2

SASARAN (RPJMD) 5 th

OUTPUT

MTEF

OUTCOME (Th n)

Program Pengemb Komin Manaj Wal Keg. Gelar Perkara Pengawasan

Tindak Lanjut Hasil Was Dana Laporan Gelar Perkara Was Tindak Lanjut Hasil Was

80% Rp. 200.000.000 3 kali, 1 dokumen 75%

Catatan:

1. Hasil menjadi bahan

pertanggjwb kinerja

Tahunan (LKPJ, Lakip, LPPD, ILPPD)

2. Capaian Program menjddi pertanggjwb

kinerja 5 th LKPJ AMJ

CONTOH

Inspektorat

SASARAN (RPJMD) 5 th

OUTPUT

MTEF

OUTCOME (Th n)

Peningk dan Pengemb Pengelolaan Keu Da Keg. Was dan Ev KS Pemanfaatan Aset Da

Rasio Pemanfaatan Aset Dana Dokumen Was dan Ev KS Aset Da Rasio Pemanfaatan Aset

100% Rp. 350.000.000 30 buku 80%

Catatan:

1. Hasil menjadi bahan

pertanggjwb kinerja

Tahunan (LKPJ, Lakip, LPPD, ILPPD)

2. Capaian Program menjddi pertanggjwb

kinerja 5 th LKPJ AMJ

350.000.000 375.000.000

350.000.000

CONTOH

BPKAD

PELAPORAN 3

Penetapan Kinerja Setelah DPA

disahkan SAKIP

KINERJA KEUANGAN

Akuntabilitas Instansi Pemerintah

LAKIP (Feb) Lap. Keu SKPD (Jan)

Dijawab berdasar Renja dan Renstra


dari RKPD


Depdagri UU 25/2004 UU 32/2004 PP 8/2008 Permendagri 54/2010 Permendagri 32/2012

Menpan LAN – BPKP UU 1/2004 UU 32/2004 PP 8/2006 Inpres 7/1999 Permenpan 29/2010

EVALUASI Renja thd Renstra EVALUASI RKPD thd RPJMD

(Januari) Indikator

Indikator

Seharusnya indikator sinkron karena alur proses dihubungkan

LKPJ (Maret)

LPPD (Maret/April)

ILPPD (April)

LKPD (Feb)

LPj. APBD (Juni)

dipakai

terintegrasi

Terima Kasih

Stephanus Aan, S.STP. M.Si 082 138 20 8000

[email protected]

Perencanaan Partisipatif

Government & Nonprofit