PERENCANAAN KONSTRUKSI (SID) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSRUKSI BANDUNG 2018
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERENCANAAN KONSTRUKSI (SID)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSRUKSIBANDUNG
2018
MATERI MODUL
SURVEI, INVESTIGASI, DAN DESAIN
PERENCANAAN KONSTRUKSI (SID)
• Studi Kelayakan
• Survei, dan Investigasi
• Desain Teknis
• Kebijakan SMK3
• Lingkungan Hidup
• Rencana Anggaran Biaya Proyek
MATERI POKOK 1
SURVEI, INVESTIGASI, DAN DESAIN
INDIKATOR KEBERHASILAN
Mampu memahami perencanaan konstruksi dalam survei, investigasi, desain (SID) serta ketentuan kebijakan SMK3 dan lingkungan
hidup, termasuk didalamnya studi AMDAL dan rencana pembiayaan dalam kegiatan proyek konstruksi
• Studi Kelayakan
• Survei, dan Investigasi
• Desain Teknis
• Kebijakan SMK3
• Lingkungan Hidup
• Rencana Anggaran Biaya Proyek
STUDI KELAYAKAN
Pengertian Studi Kelayakan (Feasibility Study)
Cakupan Studi Kelayakan :
• Maksud dan Tujuan Pra Studi Kelayakan
• Perbedaan Pra Studi Kelayakan dan Studi Kelayakan
• Dokumen Pendukung Studi Kelayakan
Hasil Studi Kelayakan
SURVEI DAN INVESTIGASI
Survei Teknis
Survei Harga Satuan Upah/Bahan/Alat
Survei Calon Tenaga Kerja
DESAIN TEKNIS
DESAIN
SPESIFIKASI TEKNIS
GAMBAR-GAMBAR
Berdasarkan hasil Survei kondisi lapangan dimana bangunan akan dibuat dan
persyaratan/kriteria desain bangunan yang telah ditetapkan maka dipilih alternatif- alternatif
desain/rancangan bangunan yang sesuai. Harus mempertimbangkan kemungkinan dampak
lingkungan yang muncul akibat dari pelaksanaan pekerjaan nanti.
Dibuat untuk memberikan informasi lebih lengkap mengenai persyaratan- persyaratan teknis
dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan pekerjaan/bangunan yang ingin diwujudkan tersebut.
Berdasarkan desain/sketsa hasil perhitungan dan spesifikasi teknis ini, lalu dibuat gambar-
gambar teknis bangunan dimana sering gambar-gambar tersebut dicantumkan juga hal-hal
penting yang berkenaan dengan mutu prasarana tersebut.
KEBIJAKAN NASIONAL SMK3Kebijakan Nasional SMK3 telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012
tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, berikut lampirannya, yang
dimaksudkan memberikan arah petunjuk penerapannya dan dilakukannya penilaian untuk mengetahui
konsistensi pelaksanaannya melalui sistem audit penerapan yang dilakukan oleh badan independen yang
ditunjuk oleh Kementrian Teknis K3, yaitu Kementrian Tenaga Kerja.
Lima prinsip dasar atau 5 elemen pokok dari penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3), berikut detail penjelasan dari ke 5 prinsip penerapan SMK3, adalah:
Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional.
Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional.
Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional.
Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional.
Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional.
1
2
3
4
5
KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN
OLEH KEMENTERIAN PUPRKementrian Pekerjaan Umum saat itu (sekarang Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), telah mengeluarkan
kebijakan berupa peraturan menteri yakni Peraturan Menteri Pu No.09/PRT/M/2008 Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang kemudian berubah menjadi Peraturan Menteri PU
NO.05/PRT/M/2014 Tentang: Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan
Umum, yang secara garis besarnya mengandung isi sebagaimana berikut ini, (sedangkan detailnya dapat dilihat pada Permen PU
NO.05/PRT/M/2014 itu sendiri):
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
BAB III : PENERAPAN SMK3 KONSTRUKSI BIDANG PU
BAB IV : TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN
WEWENANG
BAB VI : SANKSI
BAB V : BIAYA PENYELENGGARAAN SMK3
KONSTRUKSI BIDANG PU
BAB VII : KETENTUAN PENUTUP
ASPEK LINGKUNGAN
Identifikasi Data Awal.
a. Rona Lingkungan Hidup Awal
b. Kesesuaian Lokasi Rencana Proyek dengan Tata Ruang
c. Dampak Penting
d. Klasifikasi Proyek Penyedia Infrastruktur
e. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
f. Pembiayaan
g. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Tindak Lanjut
a. Dasar Hukum
b. Klasifikasi Proyek
c. Dokumen AMDAL
d. Dokumen UKL/UPL
1
2
ASPEK LINGKUNGAN
Studi AMDAL
a. Maksud dan Tujuan Studi AMDAL
b. Studi Lingkungan Terkait Pengadaan Lahan
3
RENCANA ANGGARAN BIAYA PROYEK
1. Alokasi Pelaksanaan Anggaran Komponen Biaya dalam RAP
2. Perubahan Anggaran
LATIHAN
Sebutkan dan jelaskan maksud tujuan dari penerapan SMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012!
Apakah tugas tanggung jawab dan wewenang pejabat pembuat komitmen dalam sistem manajemen K3?
Uraikan apa yang dimaksud dengan Environmental Setting beserta cakupannya!
RANGKUMAN
Kebijakan Nasional SMK3 telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, berikut lampirannya, yang dimaksudkan memberikan arah petunjuk
penerapannya dan dilakukannya penilaian untuk mengetahui konsistensi pelaksanaannya melalui sistem audit penerapan yang
dilakukan oleh badan independen yang ditunjuk oleh Kementrian Teknis K3, yaitu Kementrian Tenaga Kerja.
Dalam PP 50 Tahun 2012, termuat dalam Pasal 2 Penerapan SMK3 bertujuan untuk:
1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh,
dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta,
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Secara isi keseluruhan PP 50
Tahun 2012 memberikan dasar penerapan.
SMK3 dalam 5 prinsip dasar atau 5 elemen pokok, dengan petunjuk penerapannya dalam 12 sub elemen dan 166 kriteria.
Penerapan SMK3 ini hukumnya wajib untuk dilaksanakan (tertuang dalam pasal 5 ayat (1) dan (2)), apabila:
• Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
• Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSRUKSIBANDUNG
2018
Related Documents
![GERAKAN NASIONAL KESELAMATAN KONSTRUKSI …...13 KESELAMATAN KONSTRUKSI [4-4] D I D A L A M P E R A T U R A N P E R U N D A N G A N PERMENPU NO 05 TA 2014 TENTANG SMK3 KONSTRUKSI BIDANG](https://static.cupdf.com/doc/110x72/5e29061907f9eb10e41b2172/gerakan-nasional-keselamatan-konstruksi-13-keselamatan-konstruksi-4-4-d-i.jpg)
