Perencanaan adalah Proses politikl: Suatu Wacana Perencanam Wilayah dalam Masalah Pembangunan Metropolitan Jakarta Oleh Ernan ~ustiadi' Perencanaan untuk kegiatan berorientasi pada kepentingan publik telah berkernbang menjadi ilmu pengetahuan yang berkernbang sendiri, seperti yang sering kita dengar seperti planologi, regional planning, cify and urban planning, public policy and plaaning, dan sebagainya. Di masa Ialu ilmu perencanaan sangat diwarnai pendekatan yang berbasis rasiomlitas dm analisis oleh karenanya disebut sebagai pendekatan Rational PZ~nning, atau sering juga disebut sebagai pendekatan Functionalist dan Formalist. Artinya prinsip rasionalitas yang didasarkan atas infdrmasi-~orrnasi yang khususnya didasarkan atas analisis dm sintesa para planner adalah faktor penentu di dalm proses penyusunan perencanaan. Perencanaan dengan pendekatan ini dilakukan dengan prosedur klasik: Survei- Analisis Rencana dengan output berupa Master Plan yang merupakan cetak biru produk akhir rencana jangka panjang yang dinilai ideal di mata perencananya. Pemahaman standar dalam paradigma perencanaan yang lama addah para . perencana (planner) bersama pemerintah menyusun perencanaan dan masyarakat diirninta mengikuti perencanaan yang disusun. Asumsi dasarnya adalah perencana dan pemerintah merupakan pihak yang memiliki kapasitas yang cukup untuk menterjemahkan kebutuhan dan apa yang terbaik bagi masyarakat. Para perencana menghas ilkan rencananya dalarn bentuk dokumen-dokumen perenmaan dm selanjutnya tugas pemerintah, yakni eksekuti f dan dan legislatif meneruskan proses tersebut menjadi proses politik guna menghasilkan kebijb- kebijakan publik yang memiliki Legalitas. Asumsi dasarnya addah eksekutif dan legislatif sudah merepresentasih keterwalcilan masyarakat dm memiliki kapasitas yang cukup untuk memahami kornpleksitas permadahan yang ada. Dalam kenyataannya selalu saja ada kesenjangan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Banyak rencana pembangunan dalam kenyataamya fidak mampu menyelesaikan pemsalahm-permasalahan pembangunan yang a&. Pernasalahan yang ada di masyarakat cenderung sernakin kompleks, hubungm-hubungm antara kornponen masalah yang ada begitu rumit dan tidak dapat dianalisis dengan pemahaman-pemahaman hubungan linier. Perencana dm pemerintah pada umumnya tidak memiliki kapasitas yang memadai di dalarn memahami perkembangan dinamika masyarakat yang begitu kompleks. Dokurnen-dokumen perencanaan yang sudah ' Disampaikan pada Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat DedKelurahan (P3MFK) Bagi Kader Pemberdayaan Masayarakat (KPM) Propinsi DKT Jakarta. Tanggal 29-3 1 Oktober 2002, Cisarua, Bogor. Dosen Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaaan (PS PWD), Program Pascasarjana, IPB.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Perencanaan adalah Proses politikl: Suatu Wacana Perencanam Wilayah
dalam Masalah Pembangunan Metropolitan Jakarta
Oleh Ernan ~ustiadi'
Perencanaan untuk kegiatan berorientasi pada kepentingan publik telah berkernbang menj adi ilmu pengetahuan yang berkernbang sendiri, seperti yang sering kita dengar seperti planologi, regional planning, cify and urban planning, public policy and plaaning, dan sebagainya. Di masa Ialu ilmu perencanaan sangat diwarnai pendekatan yang berbasis rasiomlitas dm analisis oleh karenanya disebut sebagai pendekatan Rational PZ~nning, atau sering juga disebut sebagai pendekatan Functionalist dan Formalist. Artinya prinsip rasionalitas yang didasarkan atas infdrmasi-~orrnasi yang khususnya didasarkan atas analisis dm sintesa para planner adalah faktor penentu di dalm proses penyusunan perencanaan. Perencanaan dengan pendekatan ini dilakukan dengan prosedur klasik: Survei- Analisis Rencana dengan output berupa Master Plan yang merupakan cetak biru produk akhir rencana jangka panjang yang dinilai ideal di mata perencananya.
Pemahaman standar dalam paradigma perencanaan yang lama addah para . perencana (planner) bersama pemerintah menyusun perencanaan dan masyarakat
diirninta mengikuti perencanaan yang disusun. Asumsi dasarnya adalah perencana dan pemerintah merupakan pihak yang memiliki kapasitas yang cukup untuk menterjemahkan kebutuhan dan apa yang terbaik bagi masyarakat. Para perencana menghas ilkan rencananya dalarn bentuk dokumen-dokumen perenmaan dm selanjutnya tugas pemerintah, yakni eksekuti f dan dan legislatif meneruskan proses tersebut menjadi proses politik guna menghasilkan k e b i j b - kebijakan publik yang memiliki Legalitas. Asumsi dasarnya addah eksekutif dan legislatif sudah merepresentasih keterwalcilan masyarakat dm memiliki kapasitas yang cukup untuk memahami kornpleksitas permadahan yang ada.
Dalam kenyataannya selalu saja ada kesenjangan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Banyak rencana pembangunan dalam kenyataamya fidak mampu menyelesaikan pemsalahm-permasalahan pembangunan yang a&. Pernasalahan yang ada di masyarakat cenderung sernakin kompleks, hubungm-hubungm antara kornponen masalah yang ada begitu rumit dan tidak dapat dianalisis dengan pemahaman-pemahaman hubungan linier. Perencana dm pemerintah pada umumnya tidak memiliki kapasitas yang memadai di dalarn memahami perkembangan dinamika masyarakat yang begitu kompleks. Dokurnen-dokumen perencanaan yang sudah
' Disampaikan pada Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat DedKelurahan (P3MFK) Bagi Kader Pemberdayaan Masayarakat (KPM) Propinsi DKT Jakarta. Tanggal 29-3 1 Oktober 2002, Cisarua, Bogor.
Dosen Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaaan (PS PWD), Program Pascasarjana, IPB.
Related Documents
