-
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR: PER- 51 /PB/2008
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan bagi entitas
pelaporan dan pos-pos tertentu yang memerlukan perlakuan khusus
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
-
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang
APBN Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4778 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang
Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/
Kantor/Satuan Kerja;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : P E R A T U R A N D I R E K T U R J E N D E R A L
PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.
BAB I
PENDAHULUAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang
dimaksud dengan:
1) Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri
dari
-
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
2) Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan.
3) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah
pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
4) Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi,
tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat
di daerah.
5) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat
kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang
menugaskan.
6) Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
7) Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU adalah
instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai
dengan peraturan pemerintah terkait.
BAB II
PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 2
(1) Entitas pelaporan wajib menyajikan laporan
pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga (LKKL) dan menyampaikannya kepada Menteri
Keuangan.
(2) Entitas Akuntansi wajib menyampaikan laporan keuangan
-
selaku kuasa pengguna anggaran/barang secara periodik dan
berjenjang kepada entitas pelaporan.
(3) Entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
sebagaimana tertera pada lampiran I Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan ini.
(4) Kementerian Negara/Lembaga membentuk struktur organisasi
akuntansi sebagaimana tertera pada lampiran II Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan ini.
(5) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada kementerian
negara/lembaga menyusun laporan keuangan menurut tata cara
sebagaimana diatur pada lampiran III Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan ini.
(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan hasil penggabungan laporan keuangan yang berasal dari
entitas akuntansi di lingkungan kementerian negara/lembaga termasuk
entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
menerima dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.
(7) Tata cara penyajian Laporan Keuangan Bagian Anggaran
Pembiayaan dan Perhitungan (BA 062 dan 069) diatur dengan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan tersendiri.
Pasal 3
(1) Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna Barang Milik
Negara (BMN) wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa
Laporan Barang Pengguna Semester/Tahunan.
(2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
kementerian negara/lembaga diatur dalam lampiran III Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
Pasal 4
(1) Dalam penyusunan laporan keuangan, kementerian
negara/lembaga wajib membentuk dan menunjuk unit akuntansi
keuangan/barang milik negara dengan ketentuan:
a) Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang (UAKPA/B) pada tingkat satuan kerja penerima Daftar
Isian Pelaksanaan
-
Anggaran (DIPA) atau dokumen anggaran lain yang
dipersamakan;
b) Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) pada tingkat Kantor
Wilayah;
c) Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran/Barang Eselon 1 (UAPPA/B-E1) pada tingkat Eselon 1;
d) Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Pengguna
Anggaran/Barang (UAPA/B) pada tingkat kementerian
negara/lembaga.
(2) Kementerian negara/lembaga yang mempunyai unit vertikal di
daerah tetapi tidak mempunyai Kantor Wilayah wajib membentuk
UAPPA/B-W dengan menunjuk salah satu satuan kerja di wilayah
sebagai UAPPA/B-W;
(3) Kementerian negara/lembaga menetapkan dinas provinsi/
kota/kabupaten sebagai UAPPA/B-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
atas usulan Kepala Daerah;
(4) Kepala Daerah bersama-sama dengan Kepala Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan menunjuk dan menetapkan Koordinator UAPPA/B-W
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.
BAB III
DOKUMEN SUMBER PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Pasal 5
(1) Dokumen sumber yang diproses dalam penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga adalah dokumen sumber tahun
anggaran berjalan sampai dengan 31 Desember.
(2) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan dalam pencatatan saldo awal BMN.
Pasal 6
Dokumen sumber yang diproses dalam penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga diatur dalam lampiran III Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
-
BAB IV
REKONSILIASI DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Pasal 7
(1) Dalam penyajian Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga
wajib melakukan rekonsiliasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA dilakukan dengan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulan;
b) Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W dilakukan
dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap
triwulan;
c) Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1 dilakukan
dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan setiap semester.
d) Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAPA dilakukan dengan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan setiap semester;
(2) Pedoman rekonsiliasi laporan barang diatur lebih lanjut
dengan peraturan bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
Pasal 8
(1) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdiri
dari:
a) Laporan Realisasi Anggaran;
b) Neraca;
c) Catatan atas Laporan Keuangan.
(2) Laporan Barang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1)
disajikan sebagai lampiran Catatan atas Laporan Keuangan.
(3) Sistematika dan contoh format penyajian laporan keuangan
ditetapkan dalam lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan ini.
-
(4) Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) wajib
dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga.
(5) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit organisasi
lainnya yang bukan merupakan Bagian Anggaran, yang menggunakan dan
atau memanfaatkan barang milik negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan barang tersebut
kepada Menteri Keuangan.
BAB V
REVIU DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
Pasal 9
(1) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga semesteran dan
tahunan wajib direviu oleh aparat pengawasan intern kementerian
negara/lembaga sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan.
(2) Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan
anggaran dan penyusunan laporan keuangan kementerian
negara/lembaga.
(3) Pelaksanaan reviu oleh aparat pengawas intern mengacu kepada
Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang Pedoman Reviu Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
Pasal 10
(1) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga semesteran dan
tahunan wajib disertai Pernyataan Tanggung Jawab yang
ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
(2) Laporan Keuangan Tingkat Eselon 1 semesteran dan tahunan
wajib disertai Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh
Pimpinan Eselon 1.
(3) Laporan Keuangan Tingkat Wilayah semesteran dan tahunan
wajib disertai Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh
Kepala Kantor/Koordinator Wilayah.
(4) Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja semesteran dan tahunan
wajib disertai Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh
Kepala Satuan Kerja.
-
Pasal 11
(1) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah disampaikan ke Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan pada tanggal
terakhir bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir, sesuai
dengan lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
ini.
(2) Laporan Barang Pengguna Tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sudah diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Kekayaan Negara selambat-lambatnya tanggal 15 Februari setelah
tahun anggaran berakhir, sesuai dengan lampiran V Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
Pasal 12
Kementerian Negara/Lembaga harus mengungkapkan dalam Laporan
Keuangannya:
a) Temuan BPK dan tindak lanjut atas temuan dimaksud dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.
b) Rekening pemerintah yang dikelola.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13
Entitas Pelaporan yang memerlukan perlakuan khusus dalam
penyusunan laporan keuangan akan diatur secara terpisah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
-
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung
sejak tanggal 1 Januari 2008.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2008
-
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Entitas Pelaporan - Halaman I.1
ENTITAS PELAPORAN
No. Kode BA Uraian Bagian Anggaran
1. 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat 2. 002 Dewan Perwakilan
Rakyat 3. 004 Badan Pemeriksa Keuangan 4. 005 Mahkamah Agung 5. 006
Kejaksaan Agung 6. 007 Sekretariat Negara 7. 010 Departemen Dalam
Negeri 8. 011 Departemen Luar Negeri 9. 012 Departemen
Pertahanan
10. 013 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 11. 015
Departemen Keuangan 12. 018 Departemen Pertanian 13. 019 Departemen
Perindustrian 14. 020 Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 15.
022 Departemen Perhubungan 16. 023 Departemen Pendidikan Nasional
17. 024 Departemen Kesehatan 18. 025 Departemen Agama 19. 026
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 20. 027 Departemen Sosial
21. 029 Departemen Kehutanan 22. 032 Departemen Kelautan dan
Perikanan 23. 033 Departemen Pekerjaan Umum 24. 034 Menko Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan 25. 035 Menko Bidang Perekonomian 26.
036 Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat 27. 040 Departemen Kebudayaan
dan Pariwisata 28. 041 Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara
29. 042 Kementerian Negara Riset dan Teknologi 30. 043 Kementerian
Negara Lingkungan Hidup 31. 044 Kementerian Negara Koperasi dan UKM
32. 047 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 33. 048
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 34. 050 Badan
Intelijen Negara 35. 051 Lembaga Sandi Negara 36. 052 Dewan
Ketahanan Nasional 37. 054 Badan Pusat Statistik 38. 055
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 39.
056 Badan Pertanahan Nasional 40. 057 Perpustakaan Nasional
-
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Entitas Pelaporan - Halaman I.2
No. Kode BA Uraian Bagian Anggaran
41. 059 Departemen Komunikasi dan Informatika 42. 060 Kepolisian
Negara Republik Indonesia 43. 061* Cicilan Bunga Utang 44. 062*
Subsidi dan Transfer 45. 063 Badan Pengawasan Obat dan Makanan 46.
064 Lembaga Ketahanan Nasional 47. 065 Badan Koordinasi Penanaman
Modal 48. 066 Badan Narkotika Nasional 49. 067 Kementerian Negara
Pembangunan Daerah Tertinggal 50. 068 Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional 51. 069* Belanja Lain-Lain 52. 070* Dana
Perimbangan 53. 071* Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang 54. 074
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 55. 075 Badan Meteorologi dan
Geofisika 56. 076 Komisi Pemilihan Umum 57. 077 Mahkamah Konstitusi
58. 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 59. 079
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 60. 080 Badan Tenaga Nuklir
Nasional 61. 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 62. 082
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 63. 083 Badan Koordinasi
Survey dan Pemetaan Nasional 64. 084 Badan Standardisasi Nasional
65. 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 66. 086 Lembaga Administrasi
Negara 67. 087 Arsip Nasional Republik Indonesia 68. 088 Badan
Kepegawaian Negara 69. 089 Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan 70. 090 Departemen Perdagangan 71. 091 Kementerian
Negara Perumahan Rakyat 72. 092 Kementerian Negara Pemuda dan
Olahraga 73. 093 Komisi Pemberantasan Korupsi 74. 094 Badan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 75. 095 Dewan Perwakilan
Daerah 76. 096* Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri 77.
097* Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam Negeri 78. 098*
Penerusan Pinjaman 79. 099* Penyertaan Modal Negara 80. 100 Komisi
Yudisial 81. 101* Penerusan Pinjaman Sebagai Hibah 82. 102*
Penerusan Hibah 83. 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 84.
104 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia 85. 105 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
* Tata Cara Pelaporan Keuangan atas Bagian Anggaran ini tidak
diatur dalam Perdirjen ini
-
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Entitas Pelaporan - Halaman I.3
Unit organisasi lainnya yang bukan merupakan Bagian Anggaran,
tetapi mengelola dana APBN/menggunakan dan atau memanfaatkan barang
milik negara berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah
entitas pelaporan, antara lain : Otorita Pengembangan Daerah
Industri Pulau Batam Otorita Pengembangan Daerah Industri Sabang
Badan Pengelola Gelora Bung Karno Badan Pengelola Kompleks
Kemayoran Badan Pengelola Kegiatan Hulu Migas Lembaga Penyiaran
Publik RRI Lembaga Penyiaran Publik TVRI Perguruan Tinggi Negeri
yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) Unit Organisasi
lainnya
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR:PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 1
STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI PADA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
I. PENDAHULUAN
Dalam pelaksanaan anggaran, setiap kementerian negara/lembaga
selaku pengguna
anggaran/barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi
keuangan yang meliputi
transaksi pendapatan, belanja, aset, utang, dan ekuitas dana,
yang berada dalam tanggung
jawabnya. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
berwenang menetapkan
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara.
A. Unit Akuntansi
Dalam pelaksanaan sistem akuntansi, kementerian negara/lembaga
wajib membentuk unit
akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.
A.1. Unit akuntansi keuangan terdiri dari :
Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Koordinator Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
A.2. Unit akuntansi barang terdiri dari :
Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) Koordinator Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W)
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) .
B. Penanggung jawab Unit Akuntansi Keuangan/Barang
B.1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B)
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 2
UAPA/B merupakan unit akuntansi pada tingkat kementerian
negara/lembaga
(pengguna anggaran/barang), penanggungjawabnya adalah
Menteri/Pimpinan
Lembaga.
B.2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I
(UAPPA/B-E1)
UAPPA/B-E1 merupakan unit akuntansi pada tingkat eselon I,
penanggung
jawabnya adalah pejabat eselon I.
B.3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah
(UAPPA/B-W)
B.3.1. UAPPA/B-W merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah
yang
melakukan pengabungan laporan keuangan seluruh UAKPA/B
instansi
vertikal kementerian negara/lembaga di wilayahnya. UAPPA/B W
dibentuk
dengan menunjuk dan menetapkan kantor wilayah atau satuan
kerja
sebagai UAPPA/B-W. Penanggungjawab UAPPA/B W adalah Kepala
Kantor Wilayah atau Kepala satuan kerja yang ditetapkan
sebagai
UAPPA/B-W.
B.3.2 Koordinator UAPPA/B Wilayah Dekonsentrasi merupakan unit
akuntansi
pada tingkat wilayah yang melakukan pengabungan laporan
keuangan
seluruh UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi di wilayahnya,
penanggungjawabnya adalah Gubernur.
B.3.3. UAPPA/B Wilayah Dekonsentrasi merupakan unit akuntansi
pada tingkat
wilayah yang melakukan pengabungan laporan keuangan seluruh
UAKPA/B
Dekonsentrasi yang berada di bawahnya. Setiap dinas pada
pemerintah
provinsi yang menerima alokasi dana dekonsentrasi ditunjuk dan
ditetapkan
sebagai UAPPA/B-W. Penanggungjawab UAPPA/B Wilayah adalah
Kepala
Dinas Pemerintah Provinsi sesuai dengan penugasan yang diberikan
oleh
pemerintah melalui kementerian negara/lembaga.
B.3.4 Koordinator UAPPA/B Wilayah Tugas Pembantuan merupakan
unit
akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan pengabungan
laporan
keuangan seluruh UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan di
wilayahnya,
penanggungjawabnya adalah Kepala Daerah
(Gubernur/Bupati/Walikota).
B.3.5. UAPPA/B Wilayah Tugas Pembantuan merupakan unit akuntansi
pada
tingkat wilayah yang melakukan pengabungan laporan keuangan
seluruh
UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan yang berada di bawahnya. Setiap
Dinas pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang
menerima
alokasi dana Tugas Pembantuan ditunjuk dan ditetapkan sebagai
UAPPA/B
Wilayah Tugas Pembantuan. Penanggungjawab UAPPA/B W Tugas
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 3
Pembantuan adalah Kepala Dinas Pemerintah Daerah
(provinsi/kabupaten/kota) sesuai dengan penugasan yang diberikan
oleh
pemerintah melalui kementerian negara/lembaga.
B.4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B)
.
UAKPA/B merupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja
(kuasa pengguna
anggaran/barang) yang memiliki wewenang menguasai
anggaran/barang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Penanggung jawab UAKPA/B adalah
Kepala
Satuan Kerja. Untuk UAKPA/B Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
penanggungjawabnya adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD).
C. Struktur Organisasi Unit Akuntansi Dengan adanya pembentukan
dan penunjukan unit akuntansi keuangan maupun barang,
diperlukan adanya struktur organisasi Unit Akuntansi.
Pencantuman struktur organisasi
dalam Peraturan Direktur Jenderal ini merupakan pedoman bagi
Kementerian
Negara/Lembaga dalam pembentukan dan penunjukan unit akuntansi.
Pembentukan
struktur organisasi unit akuntansi disesuaikan dengan struktur
organisasi pada
kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah (dana
dekonsentrasi dan tugas
pembantuan).
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini hanya
dicantumkan struktur
organisasi unit akuntansi keuangan sedangkan untuk unit
akuntansi barang telah diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2007.
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 4
Struktur organisasi Unit Akuntansi Keuangan adalah sebagai
berikut : C. 1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)
Keterangan: Penanggung Jawab Petugas Akuntansi Keuangan
KABAG. KEUANGAN/KABAG. VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG
MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN
AKUNTANSI/ PEJABAT YANG DITUNJUK
KEPALA BIRO YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/
PEJABAT YANG DITUNJUK
KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/
VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG DITUNJUK
PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI
PEJABAT ESELON I YANG MEMBIDANGI KESEKRETARIATAN/
PEJABAT YANG DITUNJUK
MENTERI /PIMPINAN LEMBAGA
PETUGAS KOMPUTER
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 5
C.2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I
(UAPPA-E1) Keterangan: Penanggung Jawab Petugas Akuntansi
Keuangan
KABAG. KEUANGAN/KABAG. VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG
MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG
DITUNJUK
SEKRETARIS ESELON I (SEKDITJEN/SEKBAN)/
PEJABAT YANG DITUNJUK
KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/
VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG DITUNJUK
PETUGAS
AKUNTANSI/ VERIFIKASI
PETUGAS
KOMPUTER
PEJABAT ESELON I (DIRJEN/KA.BADAN)/
PEJABAT YANG DITUNJUK
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 6
C.3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)
Keterangan: Penanggung Jawab Petugas Akuntansi Keuangan Pada
tingkat wilayah, kementerian negara/lembaga menunjuk dan menetapkan
satuan kerja sebagai UAPPA-W /UAPPB-W untuk unit vertikal instansi
yang berada di wilayah/provinsi. Struktur organisasi unit akuntansi
untuk satuan kerja yang ditunjuk sebagai UAPPA-W/ UAPPB-W
disesuaikan dengan struktur organisasi kementerian
negara/lembaga.
PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI
PETUGAS
KOMPUTER
KABAG. KEUANGAN/ KABAG. VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG
MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN
AKUNTANSI/ PEJABAT YANG DITUNJUK
KEPALA KANTOR WILAYAH/
KEPALA SATUAN KERJA YANG DITETAPKAN
KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI
YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/
PEJABAT YANG DITUNJUK
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 7
C. 4. Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
AnggaranWilayah Dekonsentrasi (UAPPA-W Dekonsentrasi)
Keterangan: Penanggung Jawab Petugas Akuntansi Keuangan
KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI
YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/
PEJABAT YANG DITUNJUK
PEJABAT ESELON I YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ PEJABAT YANG
DITUNJUK
GUBERNUR
PEJABAT ESELON III KABAG. KEUANGAN/ KABAG.
VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/
VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG
DITUNJUK
PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI
PETUGAS
KOMPUTER
PEJABAT ESELON II YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ PEJABAT YANG
DITUNJUK
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 8
C. 5. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
Dekonsentrasi (UAPPA-W Dekonsentrasi)
Keterangan: Penanggung Jawab Petugas Akuntansi Keuangan
KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI
YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/
PEJABAT YANG DITUNJUK
PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI
PETUGAS
KOMPUTER
KABIRO. KEUANGAN/ PEJABAT YANG
MEMBIDANGI KEUANGAN/ PEJABAT YANG DITUNJUK
KEPALA DINAS PROVINSI
KABAG. KEUANGAN/ KABAG. VERIFIKASI DAN
AKUNTANSI/PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/
VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG
DITUNJUK
GUBERNUR SEBAGAI
KOORDINATOR
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 9
C. 6. Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
AnggaranWilayah Tugas Pembantuan (UAPPA-W Tugas Pembantuan)
Keterangan: Penanggung Jawab Petugas Akuntansi Keuangan
KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI
YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/
PEJABAT YANG DITUNJUK
PEJABAT ESELON I YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ PEJABAT YANG
DITUNJUK
KEPALA DAERAH
(GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA)
PEJABAT ESELON III KABAG. KEUANGAN/ KABAG.
VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/
VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG
DITUNJUK
PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI
PETUGAS
KOMPUTER
PEJABAT ESELON II YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ PEJABAT YANG
DITUNJUK
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 10
C.7. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Tugas
Pembantuan (UAPPA-W TP) pada tingkat Kabupaten/Kota
Keterangan: Penanggung Jawab Petugas Akuntansi Keuangan
PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI
PETUGAS
KOMPUTER
KEPALA DINAS
PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/KABUPATEN/
KOTA)
KABAG. KEUANGAN/ PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI
DAN
AKUNTANSI/ PEJABAT YANG DITUNJUK
KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI
YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI /PEJABAT YANG
DITUNJUK
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 11
C.8. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan (UAKPA DK/UAKPA TP)
Keterangan: Penanggung Jawab Petugas Akuntansi Keuangan
KEPALA SATUAN KERJA/
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PETUGAS
PEREKAMAN KOMPUTER
PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI
KASUBAG.TU/PEJABAT YANG MENANGANI KEUANGAN/ VERIFIKASI
DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG DITUNJUK
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 12
D. Tugas dan Fungsi Unit Akuntansi Keuangan
D.1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)
Tugas pokok penanggung jawab UAPA adalah menyelenggarakan
akuntansi
keuangan pada tingkat kementerian negara/lembaga dengan fungsi
sebagai berikut:
Menyelenggarakan akuntansi keuangan, Menyusun dan menyampaikan
laporan keuangan secara berkala, Memantau pelaksanaan akuntansi
keuangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPA
melaksanakan kegiatan
sebagaimana uraian di bawah ini.
D.1.a. Penanggung jawab UAPA
D.1.a.1.) Menteri/Pimpinan Lembaga melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:
Membina dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem
akuntansi keuangan di lingkup kementerian negara/lembaga;
Membina dan memantau pelaksanaan akuntansi pada pengguna
anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang
diperlukan;
Menetapkan organisasi UAPA sebagai pelaksana Sistem Akuntansi
Keuangan;
Membina pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup
kementerian negara/lembaga;
Menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab;; Menyampaikan laporan
keuangan semesteran dan tahunan ke Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
Menandatangani Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
semesteran dan tahunan yang akan disampaikan ke Menteri
Keuangan.
D.1.a.2.) Pejabat eselon I dan/atau kepala biro yang membidangi
keuangan/pejabat
yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan
di lingkup kementerian negara/lembaga;
Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia serta sarana dan
prasarana yang diperlukan;
Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan
target yang telah ditetapkan;
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 13
Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan dengan
UAPPA-E1 dan Tim Bimbingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
Menyetujui Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang akan
disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perbendaharaan
sebelum ditandatangani menteri/pimpinan lembaga.
D.1.a.3.) Kepala Bagian Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi atau
Kepala Subbagian
Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi atau pejabat yang
membidangi
keuangan/verifikasi dan akuntansi atau pejabat yang
ditunjuk,
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
Melaksanakan sistem akuntansi keuangan di lingkup kementerian
negara/lembaga;
Menyiapkan usulan struktur organisasi dan uraian tugas seluruh
unit akuntansi di tingkat pusat maupun daerah;
Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang
diperlukan; Memantau pelaksanaan sistem akuntansi keuangan pada
unit-unit
akuntansi di lingkup kementerian negara/lembaga;
Memberikan petunjuk kepada unit-unit akuntansi di tingkat pusat
maupun daerah tentang hubungan kerja, sumber daya manusia, sumber
dana,
sarana dan prasarana serta hal-hal administratif lainnya;
Melakukan supervisi/pembinaan atas pelaksanaan sistem akuntansi
keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup kementerian
negara/lembaga;
Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga yang akan didistribusikan;
Mengkoordinasikan pembuatan laporan kegiatan dan
pendistribusiannya; Mengevaluasi hasil kerja petugas akuntansi;
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara
Laporan
Barang dengan Laporan Keuangan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan setiap
semester;
Menyampaikan Laporan Keuangan UAPA dan ADK ke Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang telah ditandatangani
oleh
menteri/pimpinan lembaga.
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 14
D.1.b. Petugas akuntansi keuangan
Petugas akuntansi pada tingkat UAPA yang terdiri dari
Petugas
Akuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan
sebagai
berikut:
Memelihara laporan keuangan dari UAPPA-E1; Menerima dan
memverifikasi ADK dari UAPPA-E1; Melaksanakan rekonsiliasi internal
antara Laporan Keuangan dengan
Laporan Barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang
serta
melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
Melaksanakan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
serta melakukan koreksi
apabila ditemukan kesalahan;
Menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan tingkat UAPA
berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADK UAPPA-E1;
Meneliti dan menganalisis laporan keuangan semesteran dan
tahunan tingkat UAPA untuk membuat Catatan atas Laporan
Keuangan;
Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab; Menyiapkan
pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPA; Menyimpan ADK dan
melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun
anggaran.
D.2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I
(UAPPA-E1)
Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-E1 adalah menyelenggarakan
akuntansi
keuangan pada tingkat Eselon I dengan fungsi sebagai
berikut:
Menyelenggarakan akuntansi keuangan, Menyusun dan menyampaikan
laporan keuangan secara berkala, Memantau pelaksanaan akuntansi
keuangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA-E1
melaksanakan kegiatan
sebagaimana uraian di bawah ini.
D.2.a. Penanggung jawab UAPPA-E1
D.2.a.1.) Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat yang ditunjuk
melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:
Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan
di lingkup Eselon I;
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 15
Mengkoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-E1 sebagai
pelaksana Sistem Akuntansi Keuangan;
Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana
yang diperlukan;
Menetapkan organisasi UAPPA-E1 sebagai pelaksana sistem
akuntansi keuangan di lingkup Eselon I;
Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring
pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-E1;
Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan
target yang telah ditetapkan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan dengan
UAPPA-E1 dan Tim Bimbingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
Menandatangani laporan keuangan dan Pernyataan Tanggung Jawab
tingkat UAPPA-E1 yang akan disampaikan ke Menteri/Pimpinan
Lembaga;
Menyampaikan laporan keuangan UAPPA-E1 ke Menteri/Pimpinan
Lembaga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran.
D.2.a.2.) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris
Badan/Pejabat yang ditunjuk
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di
lingkup Eselon I;
Menyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas pada organisasi
UAPPA-E1;
Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang
diperlukan; Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat
UAPPA-E1; Menyetujui laporan keuangan tingkat eselon I yang akan
disampaikan ke
UAPA, sebelum ditandatangani Dirjen/Kepala Badan/pejabat eselon
I.
D.2.a.3.) Kepala Bagian dan/atau Kepala Subbagian
Keuangan/Verifikasi dan
Akuntansi/pejabat yang membidangi keuangan/verifikasi dan
akuntansi/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:
Melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang
telah ditetapkan;
Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pajabat/petugas
yang terlibat dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;
Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi
keuangan di lingkup UAPPA-E1;
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 16
Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar
sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara
Laporan Barang dengan Laporan Keuangan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan jika
dianggap perlu;
Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-E1 yang akan
didistribusikan;
Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-E1 setelah ditandatangani
Dirjen/Kepala Badan/pejabat eselon I dan ADK ke UAPA.
D.2.b. Petugas akuntansi keuangan
Petugas akuntansi pada tingkat UAPPA-E1 yang terdiri dari
Petugas
Akuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan
sebagai
berikut:
Memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAPPA-W dan/atau
UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan/atau UAKPA Pusat
dan/atau
UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
Menerima dan memverifikasi ADK dari UAPPA-W dan/atau UAPPA-W
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan/atau UAKPA Pusat dan/atau
UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan
dengan Laporan Barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang
serta
melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
Melaksanakan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
serta melakukan koreksi
apabila ditemukan kesalahan;
Menyusun laporan keuangan triwulanan, semesteran, dan tahunan
tingkat UAPPA-E1 berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADK
dari
UAPPA-W dan/atau UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
dan/atau
UAKPA Pusat;
Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab; Melakukan analisis
untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan; Menyiapkan
pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPPA-E1;
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 17
Menyimpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun
anggaran.
D.3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
(UAPPA-W)
Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-W adalah menyelenggarakan
akuntansi
keuangan pada tingkat Kantor Wilayah atau Unit Kerja yang
ditetapkan sebagai
UAPPA-W dengan fungsi sebagai berikut:
Menyelenggarakan akuntansi keuangan, Menyusun dan menyampaikan
laporan keuangan secara berkala, Memantau pelaksanaan akuntansi
keuangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA-W
melaksanakan kegiatan
sebagaimana uraian di bawah ini.
D.3.a. Penanggung jawab UAPPA-W
D.3.a.1.) Kepala Kantor Wilayah/Kepala satuan kerja yang
ditetapkan sebagai
UAPPA-W melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan
di lingkup UAPPA-W;
Mengkoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-W sebagai pelaksana
sistem akuntansi keuangan;
Menetapkan organisasi UAPPA-W sebagai pelaksana sistem akuntansi
keuangan di lingkup wilayahnya;
Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana
yang diperlukan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring
pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W;
Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan
target yang telah ditetapkan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan antara
UAPPA-W dengan UAPPA-E1, UAPA dan Tim Bimbingan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
Menandatangani laporan keuangan dan Pernyataan Tanggung Jawab
tingkat UAPPA-W ke UAPPA-E1;
Menyampaikan laporan keuangan UAPPA-W ke UAPPA-E1 sebagai
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 18
D.3.a.2.) Kepala Bagian Keuangan/Verifikasi dan
Akuntansi/pejabat yang
membidangi Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi/pejabat yang
ditetapkan
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di
lingkup UAPPA-W;
Menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang
diperlukan; Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-W
dan tingkat
UAKPA;
Menyetujui laporan keuangan tingkat wilayah yang akan
disampaikan ke UAPPA-E1 sebelum ditandatangani oleh Kepala Kantor
Wilayah/Pejabat
yang ditetapkan.
D.3.a.3.) Kepala Subbagian/Kepala Seksi yang membidangi
Keuangan/Verifikasi dan
Akuntansi/pejabat yang ditetapkan melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:
Melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang
telah ditetapkan;
Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat/petugas
yang terlibat dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;
Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi
keuangan di lingkup UAPPA-W;
Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar
sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara
laporan barang dengan laporan keuangan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan;
Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-W yang akan
didistribusikan;
Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-W dan ADK ke UAPPA-E1 yang
telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah/Pejabat yang
ditetapkan.
D.3.b. Petugas Akuntansi
Petugas akuntansi pada tingkat UAPPA-W yang terdiri dari
Petugas
Akuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan
sebagai
berikut:
Memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAKPA; Menerima dan
memverifikasi ADK dari UAKPA;
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 19
Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan
dengan Laporan Barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang
serta
melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
Melaksanakan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan c.q. Bidang AKLAP serta melakukan koreksi
apabila
ditemukan kesalahan;
Menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W berdasarkan
penggabungan laporan keuangan dan ADK UAKPA;
Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab; Melakukan analisis
untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan; Menyiapkan
pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPPA-W; Menyimpan ADK dan
melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun
anggaran.
D.4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
Tugas pokok penanggung jawab UAKPA adalah menyelenggarakan
akuntansi
Keuangan di lingkungan satuan kerja, dengan fungsi sebagai
berikut:
Menyelenggarakan akuntansi keuangan, Menyusun dan menyampaikan
laporan keuangan secara berkala, Memantau pelaksanaan akuntansi
keuangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAKPA
melaksanakan kegiatan
sebagaimana uraian di bawah ini.
D.4.a. Penanggung jawab UAKPA
Kepala Satuan Kerja/Kepala Subbagian/pejabat yang menangani
keuangan/verifikasi dan akuntansi/pejabat yang ditunjuk
melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:
Menyiapkan rencana dan jadual pelaksanaan sistem akuntansi
keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;
Menunjuk dan menetapkan organisasi UAKPA sebagai pelaksana
sistem akuntansi keuangan di lingkungannya;
Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;
Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja petugas pelaksana;
Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak
luar
sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 20
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara
Laporan Barang dengan Laporan Keuangan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN setiap
bulan; Menelaah dan menandatangani Laporan Keuangan UAKPA; Meneliti
dan menganalisis laporan keuangan yang akan didistribusikan;
Menandatangani Laporan Keuangan UAKPA; Menyampaikan Laporan
Keuangan UAKPA dan ADK ke KPPN dan
UAPPA-W/E1.
D.4.b. Petugas Akuntansi Keuangan
Petugas akuntansi pada tingkat UAKPA yang terdiri dari Petugas
Administrasi
dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:
Memelihara dokumen sumber (DS) dan dokumen akuntansi;
Membukukan/menginput DS ke dalam aplikasi Sistem Akuntansi
Kuasa
Pengguna Anggaran (SAKPA);
Menerima data BMN dari petugas akuntansi barang; Melakukan
verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan aplikasi
SAKPA
dengan DS;
Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan
dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila
ditemukan
kesalahan;
Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan
koreksi apabila ditemukan kesalahan;
Melakukan analisis untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan;
Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab; Menyusun laporan
keuangan tingkat UAKPA; Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan
tingkat UAKPA; Menyimpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap
akhir tahun
anggaran.
D.5. Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Wilayah (UAPPA-W)
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
Tugas pokok Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
adalah
menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat provinsi dengan
fungsi sebagai
berikut:
Memastikan bahwa seluruh UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
telah melaksanakan akuntansi keuangan,
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 21
Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pengunaan dana
dekonsentrasi/ tugas pembantuan untuk provinsi/kabupaten/kota
yang
bersangkutan,
Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan. Dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi tersebut, Koordinator UAPPA-W
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan melaksanakan kegiatan sebagaimana
uraian di
bawah ini.
D.5.a. Penanggung jawab Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan
D.5.a.1.) Gubernur/Kepala Daerah (provinsi/kabupaten/kota)
melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:
Menetapkan unit organisasi Koordinator UAPPA-W
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan sebagai pelaksana sistem akuntansi
keuangan;
Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan
target yang telah ditetapkan;
D.5.a.2.) Pejabat Eselon I/pejabat yang membidangi
keuangan/pejabat yang ditunjuk
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
Mengarahkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di
lingkup Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana
yang diperlukan;
Mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan
sistem akuntansi keuangan di lingkup Koordinator UAPPA-W
Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan;
Mengarahkan koordinasi pelaksanaan sistem akuntansi keuangan
antara Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dengan
Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
Mengarahkan penyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi
keuangan di lingkup Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan;
Menyetujui laporan keuangan tingkat wilayah sebelum
ditandatangani oleh Gubernur/ bupati/Walikota.
D.5.a.2.) Pejabat Eselon II/pejabat yang membidangi
keuangan/pejabat yang ditunjuk
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di
lingkup Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 22
Menyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas pada organisasi
Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
Menyusun rencana penyiapan sumber daya manusia, sarana, dan
prasarana yang diperlukan;
Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat Koordinator
UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang di
perlukan;
Menyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas pada organisasi
Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
Menyetujui laporan keuangan tingkat wilayah yang akan
disampaikan ke Kementerian Negara/Lembaga sebelum ditandatangani
oleh Gubernur/
Bupati/Walikota.
D.5.a.3.) Kepala Bagian/Kepala Subbagian/Kepala Seksi yang
membidangi
Keuangan/Verifikasi dan akuntansi/pejabat yang ditunjuk
melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:
Melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang
telah ditetapkan;
Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pajabat/petugas
yang terlibat sistem akuntansi keuangan;
Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi
keuangan di lingkup Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan;
Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar
sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara
Laporan Barang dengan Laporan Keuangan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan;
Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan Koordinator UAPPA-W
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang akan didistribusikan;
Menyampaikan Laporan Keuangan Koordinator UAPPA-W
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang telah ditandatangani oleh
Gubernur/Bupati/Walikota dan ADK ke Kementerian
Negara/Lembaga.
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 23
D.5.b. Petugas Akuntansi Keuangan
Petugas akuntansi pada tingkat Koordinator UAPPA-W
Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan yang terdiri dari Petugas Akuntansi/Verifikasi dan
Petugas
Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
Memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
Menerima dan memverifikasi ADK dari UAKPA Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan;
Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan
dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang
serta
melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
Melaksanakan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan c.q. Bidang AKLAP serta melakukan koreksi
apabila
ditemukan kesalahan;
Menyusun laporan keuangan tingkat Koordinator UAPPA-W
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan berdasarkan penggabungan laporan
keuangan dan ADK UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab; Melakukan analisis
untuk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan; Menyiapkan
pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPPA-W
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
Menyimpan ADK data keuangan dan melakukan proses tutup buku
setiap akhir tahun anggaran.
D.6. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
(UAPPA-W)
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
Tugas pokok Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
adalah
menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat provinsi dengan
fungsi sebagai
berikut:
Memastikan bahwa seluruh UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
telah melaksanakan akuntansi keuangan,
Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pengunaan dana
dekonsentrasi/tugas pembantuan untuk provinsi/kabupaten/kota
yang
bersangkutan,
Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 24
Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan adalah
menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat
provinsi/kota/kabupaten dengan
fungsi sebagai berikut:
Menyelenggarakan akuntansi keuangan, Menyusun dan menyampaikan
laporan keuangan secara berkala, Memantau pelaksanaan akuntansi
keuangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA-W
Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah
ini.
E.5.a. Penanggung jawab UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan
D.5.a.1.) Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Pemerintah
Daerah
(provinsi/kabupaten/kota) melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:
Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan
di lingkup UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
Menetapkan organisasi UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan;
Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana
yang diperlukan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring
pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W
Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan;
Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan
target yang telah ditetapkan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan antara
UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dengan UAPPA-E1, UAPA
dan Tim Bimbingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
Menandatangani laporan keuangan dan PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
Menyampaikan laporan keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan ke Kementerian Negara/Lembaga sebagai laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
D.5.a.2.) Kepala Biro Keuangan/pejabat yang membidangi
keuangan/pejabat yang
ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di
lingkup UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 25
Menyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas pada organisasi
UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
Menyusun rencana penyiapan sumber daya manusia, sarana, dan
prasarana yang diperlukan;
Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-W
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang di
perlukan;
Menyetujui laporan keuangan tingkat wilayah yang akan
disampaikan ke Kementerian Negara/Lembaga sebelum ditandatangani
oleh Gubernur/
bupati/Walikota.
D.5.a.3.) Kepala Bagian/Kepala Subbagian/Kepala Seksi yang
membidangi
Keuangan/Verifikasi dan akuntansi/pejabat yang ditunjuk
melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:
Melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang
telah ditetapkan;
Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pajabat/petugas
yang terlibat sistem akuntansi keuangan;
Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi
keuangan di lingkup UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar
sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara
laporan barang dengan laporan keuangan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan;
Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-W
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang akan didistribusikan;
Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan yang telah ditandatangani oleh Gubernur/ bupati/Walikota
dan
ADK ke Kementerian Negara/Lembaga.
D.5.c. Petugas Akuntansi Keuangan
Petugas akuntansi pada tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan
yang terdiri dari Petugas Akuntansi/Verifikasi dan Petugas
Komputer
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 26
Memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
Menerima dan memverifikasi ADK dari UAKPA Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan;
Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan
dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang
serta
melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
Melaksanakan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan c.q. Bidang AKLAP serta melakukan koreksi
apabila
ditemukan kesalahan;
Menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADK
UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab; Melakukan analisis
untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan; Menyiapkan
pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPPA-W
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
Menyimpan arsip data keuangan dan melakukan proses tutup buku
setiap akhir tahun anggaran.
D.6. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan
Tugas pokok penanggung jawab UAKPA Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan adalah
menyelenggarakan akuntansi Keuangan di lingkungan satuan kerja,
dengan fungsi
sebagai berikut:
Menyelenggarakan akuntansi keuangan, Menyusun dan menyampaikan
laporan keuangan secara berkala, Memantau pelaksanaan akuntansi
keuangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah
ini.
D.6.a. Penanggung jawab UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
Kepala SKPD, Kepala Subbagian TU/pejabat yang menangani
keuangan/verifikasi dan akuntansi/pejabat yang ditunjuk
melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:
Menyiapkan rencana dan jadual pelaksanaan sistem akuntansi
keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 27
Menunjuk dan menetapkan organisasi UAKPA sebagai pelaksana
sistem akuntansi keuangan di lingkungannya;
Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;
Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja petugas pelaksana
sistem
akuntansi keuangan;
Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar
sehubungan dengan pelaksanaan sistem;
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara
laporan barang dengan laporan keuangan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN; Menelaah
Laporan Keuangan UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; Meneliti dan
menganalisis laporan keuangan yang akan didistribusikan;
Menandatangani Laporan Keuangan UAKPA Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan;
Menyampaikan Laporan Keuangan UAKPA Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan yang sudah ditandatangani dan ADK ke KPPN , UAPPA-W
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan UAPPA-E1.
D.6.b. Petugas Akuntansi
Petugas akuntansi pada tingkat UAKPA Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan
yang terdiri dari Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi
melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:
Memelihara DS dan dokumen akuntansi; Membukukan/menginput DS ke
dalam aplikasi sistem akuntansi keuangan; Menerima data BMN dari
petugas akuntansi barang; Melakukan verifikasi atas register
transaksi yang dihasilkan aplikasi sistem
akuntansi keuangan dengan DS;
Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan
dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila
ditemukan
kesalahan;
Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan
koreksi apabila ditemukan kesalahan;
Menyiapkan konsep Pertanyaan Tanggung Jawab; Melakukan analisis
untuk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan; Menyusun laporan
keuangan tingkat UAKPA Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan;
-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L Halaman II. 28
Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap
akhir tahun anggaran.
-
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan K/L - Halaman III.1
TATA CARA PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Kementerian negara/lembaga selaku pengguna anggaran dan barang
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan barang yang
berada dalam tanggung jawabnya. Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara berwenang menetapkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Negara serta mengatur Pengelolaan Anggaran dan Barang
Milik Negara. Menteri Keuangan juga menghimpun Laporan Keuangan dan
Laporan Barang dari seluruh kementerian negara/lembaga untuk
menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai bentuk
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan
barang. Laporan barang sebagai bahan pendukung penyusunan Neraca
Pemerintah Pusat.
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang
digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan kementerian
negara/lembaga meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan
Catatan atas Laporan Keuangan yang disertai dengan Pernyataan Telah
Direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern,
Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga sebagai Pengguna Anggaran dan dilampiri dengan Laporan
Barang Pengguna, Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) menurut
Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan Laporan Rekening
Pemerintah.
Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini
mengatur: I. Jenis dan Periode Pelaporan II. Prosedur Penyusunan
Laporan Keuangan III. Verifikasi dan Rekonsiliasi IV. Waktu
Penyampaian Laporan Keuangan V. Lain-lain Pendukung Laporan
Keuangan VI. Sistematika Isi Laporan Keuangan VII. Pos-pos Laporan
Keuangan VIII. Rincian Laporan Keuangan IX. Isi Catatan atas
Laporan Keuangan X. Penyusunan Laporan Barang
I. JENIS DAN PERIODE PELAPORAN
Jenis dan periode laporan yang harus disampaikan adalah sebagai
berikut: a. Tingkat UAKPA ke KPPN
a.1. UAKPA dengan jenis kewenangan Kantor Pusat (KP) dan Kantor
Daerah (KD)
Periode Pelaporan No. Jenis Laporan/ ADK Bulanan Triwulanan
Semesteran Tahunan
1 LRA ) X 2 Neraca X 3 ADK X 4 BAR ) X
a.2. UAKPA dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi (DK) dan Tugas
Pembantuan (TP)
-
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan K/L - Halaman III.2
Periode Pelaporan No. Jenis Laporan/ ADK Bulanan Triwulanan
Semesteran Tahunan
1 LRA ) X 2 Neraca X 3 ADK X 4 BAR ) X
a.3. UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum
Periode Pelaporan No. Jenis Laporan/ ADK Bulanan Triwulanan
Semesteran Tahunan
1 LRA ) X 2 Neraca X 3 ADK X X 4 BAR ) X
b. Tingkat UAKPA ke tingkat UAPPA-W/UAPPA-E1
Periode Pelaporan No. Jenis Laporan/
ADK Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1 LRA 3) X X X X 2
Neraca X X X 3 CaLK X X 4 ADK X 5 BAR X
c. Tingkat UAPPA-W ke Kanwil Ditjen PBN
c.1. UAPPA-W (untuk satker dengan jenis kewenangan KP dan KD) ke
Kanwil Ditjen PBN
Periode Pelaporan No. Jenis Laporan/ ADK Bulanan Triwulanan
Semesteran Tahunan
1 LRA 3) X 2 Neraca 4) X 3 ADK X
c.2. UAPPA-W DK/TP (untuk satker dengan jenis kewenangan DK dan
TP) ke Kanwil
Ditjen PBN Periode Pelaporan No. Jenis Laporan/
ADK Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1 LRA 3) X 2 Neraca 4)
X 3 ADK X
-
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan K/L - Halaman III.3
d. Tingkat UAPPA-W ke tingkat UAPPA-E1
Periode Pelaporan No. Jenis Laporan/ ADK Bulanan Triwulanan
Semesteran Tahunan
1 LRA 3) X X X X 2 Neraca X X X 3 CaLK X X 4 ADK X 5 BAR X
e. Tingkat UAPPA-E1 ke tingkat UAPA
Periode Pelaporan No. Jenis Laporan/
ADK Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1 LRA 3) X X X X 2
Neraca X X X 3 CaLK X X 4 ADK X 5 BAR X
f. Tingkat UAPA ke Departemen Keuangan c.q. Ditjen
Perbendaharaan (Unaudited)
Periode Pelaporan No. Jenis Laporan/
ADK Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1 LRA3) X X X 2 Neraca
X X 3 CaLK X X 4 ADK5) X
g. Tingkat UAPA ke Departemen Keuangan c.q. Ditjen
Perbendaharaan (Audited)
Periode Pelaporan No. Jenis Laporan/ ADK Bulanan Triwulanan
Semesteran Tahunan
1 LRA3) X 2 Neraca X 3 CaLK X 4 ADK5) X
Keterangan : X Jenis Laporan/ADK yang disampaikan.
) LRA yang disampaikan terdiri dari LRA Belanja Format DIPA, LRA
Pengembalian
Belanja, LRA Pendapatan dan Hibah dan LRA Pengembalian
Pendapatan dan Hibah yang disampaikan pada saat rekonsiliasi.
) BAR hasil rekonsiliasi antara UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen PBN
yang disampaikan oleh UAKPA yang ditunjuk/ditetapkan sebagai
UAPPA-W sesuai dengan prosedur rekonsiliasi.
-
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan K/L - Halaman III.4
3) LRA yang disampaikan meliputi LRA Satuan Kerja/Wilayah/Eselon
1/Kementerian Negara/Lembaga (semesteran dan tahunan), LRA Belanja,
LRA Pengembalian Belanja, LRA Pendapatan, LRA Pengembalian
Pendapatan.
4) Neraca yang disampaikan adalah neraca bulan Maret, Juni,
September dan Desember.
5) ADK yang disampaikan adalah ADK selama triwulan I (Januari
s.d. Maret), triwulan II (April s.d. Juni), triwulan III (Juli s.d.
September), dan triwulan IV (Oktober s.d. Desember).
II. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester I 1. LRA
Kementerian Negara/Lembaga Semester I disusun berdasarkan hasil
penggabungan LRA UAPPA-E1 Semester I lingkup Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan.
2. LRA UAPPA-E1 Semester I disusun berdasarkan hasil
penggabungan LRA Semester I UAKPA di bawah eselon I, LRA Semester I
UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU, LRA Semester I UAPPA-W,
dan LRA Semester I UAPPA-W Dekonsentarasi/Tugas Pembantuan Semester
I.
3. LRA UAPPA-W Semester I disusun berdasarkan hasil penggabungan
LRA UAKPA Semester I lingkup wilayah yang bersangkutan.
4. LRA UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Semester I disusun
berdasarkan hasil penggabungan LRA UAKPA Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan Semester I lingkup wilayah yang bersangkutan.
B. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahunan 1. LRA Tahunan
Kementerian Negara/Lembaga disusun berdasarkan hasil
penggabungan LRA UAPPA-E1 Tahunan lingkup Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan.
2. LRA Tahunan UAPPA-E1 disusun berdasarkan hasil penggabungan
LRA Tahunan UAKPA di bawah eselon I, LRA Tahunan UAKPA dengan pola
pengelolaan keuangan BLU, LRA Tahunan UAPPA-W, dan LRA Tahunan
UAPPA-W Dekonsentarasi/Tugas Pembantuan.
3. LRA UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan
LRA Tahunan UAKPA lingkup wilayah yang bersangkutan.
4. LRA Tahunan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan disusun
berdasarkan hasil penggabungan LRA Tahunan UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan lingkup wilayah yang
bersangkutan.
-
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan K/L - Halaman III.5
C. Neraca per 30 Juni 2XX1 1. Neraca Kementerian Negara/Lembaga
per 30 Juni 2XX1 berdasarkan hasil
penggabungan neraca UAPPA-E1 per 30 Juni. 2. Neraca UAPPA-E1 per
30 Juni 2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan
neraca UAKPA di bawah eselon I, LRA UAKPA dengan pola
pengelolaan keuangan BLU, Neraca UAPPA-W, dan neraca UAPPA-W
dekonsentrasi/tugas pembantuan per 30 Juni.
3. Neraca UAPPA-W per 30 Juni 2XX1 disusun berdasarkan hasil
penggabungan neraca UAKPA per 30 Juni.
4. Neraca UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan per 30 Juni
2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan neraca UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan per 30 Juni.
D. Neraca per 31 Desember 2XX1 1. Neraca Kementerian
Negara/Lembaga per 31 Desember 2XX1 disusun
berdasarkan hasil penggabungan neraca UAPPA-E1 per 31 Desember.
2. Neraca UAPPA-E1 per 31 Desember 2XX1 disusun berdasarkan
hasil
penggabungan Neraca UAKPA di bawah eselon I, LRA UAKPA dengan
pola pengelolaan keuangan BLU, Neraca UAPPA-W, dan neraca UAPPA-W
dekonsentrasi/tugas pembantuan per 31 Desember.
3. Neraca UAPPA-W per 31 Desember 2XX1 disusun berdasarkan hasil
penggabungan Neraca UAKPA per 31 Desember.
4. Neraca UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan per 31 Desember
2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan per 31 Desember.
III. PEREKAMAN, VERIFIKASI DAN REKONSILIASI
A. Tingkat Satuan Kerja (UAKPA)/UAKPA Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan
1. Perekaman dokumen sumber berupa: a. Dokumen Estimasi
Pendapatan yang Dialokasikan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), DIPA Luncuran, serta
Lampiran RKAKL formulir 4.2 (uraian anggaran pendapatan per akun
pendapatan)
b. Dokumen penerimaan anggaran: Dokumen sumber penerimaan
anggaran adalah Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang disertai dengan:
- Surat Setoran Pajak (SSP)/dokumen sejenis, atau - Surat Setoran
Bea Cukai (SSBC)/dokumen sejenis, atau - Surat Setoran Bukan Pajak
(SSBP), atau - Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), atau -
Surat Tanda Setoran (STS), atau - Dokumen penerimaan lainnya yang
dipersamakan.
-
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan K/L - Halaman III.6
c. Dokumen pelaksanaan anggaran: - Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA), - Revisi DIPA, - DIPA Luncuran, - Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK) atau RKAKL Formulir 1.5, - Revisi POK
atau RKAKL Formulir 1.5, - Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA), -
Dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan.
d. Dokumen pengeluaran anggaran: - Surat Perintah Membayar (SPM)
dan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D), - Surat Perintah Pengesahan dan Pembukuan (SP3), -
Dokumen pengeluaran anggaran lainnya yang dipersamakan.
2. Proses perekaman tersebut menghasilkan register transaksi
untuk diverifikasi dengan dokumen sumbernya, sehingga seluruh
transaksi dipastikan sudah diproses sesuai dengan dokumen sumber
yang ada. Disamping itu, petugas akuntansi keuangan melakukan
penerimaan ADK dalam bentuk jurnal transaksi BMN. Selanjutnya
dilakukan proses posting untuk menghasilkan buku besar.
3. Laporan keuangan beserta ADK dikirim ke KPPN untuk dilakukan
rekonsiliasi dengan data yang ada di KPPN. Hasil rekonsiliasi
dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). BAR tersebut akan
menjadi salah satu dokumen dalam rekonsiliasi antara UAPPA-W dengan
Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
4. Setiap bulan UAKPA melakukan pengiriman ADK, LRA, dan neraca
ke tingkat UAPPA-W dan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
berikut BAR. Sedangkan untuk UAKPA kantor pusat hanya melakukan
pengiriman ke UAPPA-E1.
5. UAKPA yang ditunjuk sebagai UAPPA-W, pada saat rekonsiliasi
dengan KPPN untuk bulan Mei, Agustus, November 2XX1 dan Februari
2XX2, harus melampirkan BAR UAPPA-W hasil rekonsiliasi dengan
Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
6. Apabila UAPPA-W belum terbentuk pada Dinas Pemerintah Daerah
maka UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan menyampaikan Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca ke UAPPA-E1 beserta ADK sesuai jadual
penyampaian.
7. Pengenaan sanksi bagi UAKPA dan UAKPA Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor
Per-19/PB/2008.
8. Setiap semester UAKPA menyusun Laporan Keuangan lengkap
sebagaimana ilustrasi pada lampiran IVa. Laporan Keuangan tersebut
disampaikan ke UAPPA-W/UAPPA-E1 disertai dengan Pernyataan Tanggung
Jawab yang ditandatangani oleh KPA/kepala satker.
9. Jadual pengiriman laporan keuangan sebagaimana terlampir pada
lampiran V Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.
-
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan K/L - Halaman III.7
B. Tingkat Wilayah (UAPPA-W)/UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan
1. Laporan keuangan tingkat wilayah (UAPPA-W) adalah laporan
keuangan hasil penggabungan ADK tingkat satuan kerja (UAKPA)
lingkup wilayah yang bersangkutan.
2. Setiap bulan UAPPA-W dan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan melakukan pengiriman ADK, LRA, dan Neraca ke tingkat
UAPPA-E1 untuk dilakukan penggabungan dan setiap triwulan disertai
dengan BAR.
3. Laporan keuangan tingkat wilayah (UAPPA-W) beserta ADK setiap
triwulan harus dikirim ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk
dilakukan proses rekonsiliasi dengan data yang ada di Kanwil Ditjen
Perbendaharaan. BAR pada tingkat satuan kerja dengan KPPN dapat
digunakan sebagai salah satu bahan rekonsiliasi antara UAPPA-W
dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
4. UAPPA-W dan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan melakukan
penelusuran jika terdapat perbedaan data pada proses rekonsiliasi.
Apabila terjadi kesalahan pada satuan kerja, UAPPA-W meminta satuan
kerja terkait untuk mengoreksi dan melakukan pengiriman ulang.
Selanjutnya UAPPA-W dan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
melakukan penggabungan ulang dan melakukan pengiriman ke
UAPPA-E1.
5. Pengenaan sanksi bagi UAPPA-W dan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor Per-
19/PB/2008.
6. Setiap semester UAPPA-W dan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan menyusun Laporan Keuangan lengkap sebagaimana ilustrasi
pada lampiran IVb, untuk kemudian disampaikan ke UAPPA-E1 disertai
dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh
penanggung jawab UAPPA-W.
7. Jadual penggabungan, rekonsiliasi dan pengiriman laporan
keuangan sebagaimana terlampir pada lampiran V Peraturan Dirjen
Perbendaharaan.
C. Tingkat Eselon I (UAPPA-E1)
1. Laporan keuangan tingkat eselon I (UAPPA-E1) adalah laporan
keuangan hasil penggabungan laporan keuangan tingkat satuan kerja
(UAKPA) di bawah eselon 1 dan laporan keuangan tingkat wilayah
(UAPPA-W)/UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, lingkup eselon I
yang bersangkutan, termasuk satuan kerja yang menggunakan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
2. Setiap bulan UAPPA-E1 melakukan pengiriman ADK, LRA, dan
Neraca ke tingkat UAPA untuk dilakukan penggabungan.
3. UAPPA-E1 dapat melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen
Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Berita Acara Rekonsiliasi tingkat UAKPA satuan kerja pusat dan/atau
UAPPA-W dapat dijadikan salah satu bahan rekonsiliasi dengan
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
4. UAPPA-E1 melakukan penelusuran jika terdapat perbedaan data
hasil proses rekonsiliasi. Apabila terdapat kesalahan, UAPPA-E1
menyampaikan kepada UAKPA melalui UAPPA-W terkait untuk melakukan
perbaikan dan mengirim ulang data perbaikan secara berjenjang.
Selanjutnya UAPPA-E1 melakukan penggabungan ulang dan melakukan
penggiriman ke UAPA.
5. Setiap semester UAPPA-E1 menyusun Laporan Keuangan lengkap
sebagaimana ilustrasi pada lampiran IVc, untuk kemudian disampaikan
ke
-
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan K/L - Halaman III.8
UAPA disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang
ditandatangani oleh penanggung jawab UAPPA-E1.
6. Jadual penggabungan, rekonsiliasi dan pengiriman laporan
keuangan sebagaimana terlampir pada lampiran V Peraturan Dirjen
Perbendaharaan ini.
D. Tingkat Kementerian Negara/Lembaga (UAPA)
1. Laporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga (UAPA)
adalah laporan keuangan hasil penggabungan laporan keuangan eselon
I (UAPPA-E1) lingkup kementerian negara/lembaga yang
bersangkutan.
2. Setiap triwulan UAPA melakukan penggiriman ADK, LRA dan
neraca kepada Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan.
3. UAPA melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan c.q.
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap akhir semester.
BAR tingkat UAKPA satuan kerja pusat dan/atau UAPPA-W/UAPPA-E1
dapat dijadikan salah satu bahan rekonsiliasi dengan Ditjen
Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan.
4. UAPA melakukan penelusuran jika terdapat perbedaan data pada
proses rekonsiliasi. Apabila terdapat kesalahan, UAPA menyampaikan
kepada UAKPA melalui UAPPA-E1 terkait untuk melakukan perbaikan dan
mengirim ulang data perbaikan secara berjenjang. Selanjutnya UAPA
melakukan penggabungan dan rekonsiliasi ulang dengan Ditjen
Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan.
5. Setiap semester UAPA menyusun Laporan Keuangan lengkap
sebagaimana ilustrasi pada lampiran IVd. Laporan Keuangan tersebut
disampaikan ke Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan disertai dengan Pernyataan Telah Direviu yang
ditandatangani oleh Aparat Pengawas Intern serta Pernyataan
Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga.
6. Jadual penggabungan, rekonsiliasi dan pengiriman sebagaimana
terlampir pada lampiran V Peraturan Dirjen Perbendaharaan.
IV. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disampaikan kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan
ketentuan sebagai berikut:
A. LRA Triwulan I dan Neraca per 31 Maret selambat-lambatnya
tanggal 9 Mei tahun anggaran berjalan;
B. LRA semester I, Neraca per 30 Juni, dan Catatan atas Laporan
Keuangan selambat-lambatnya tanggal 26 Juli tahun anggaran
berjalan;
C. LRA Triwulan III dan Neraca per 30 September
selambat-lambatnya tanggal 9 November tahun anggaran berjalan;
D. LRA Tahunan, Neraca per 31 Desember, dan Catatan atas Laporan
Keuangan selambat-lambatnya tanggal terakhir di bulan Februari
setelah tahun anggaran berakhir;
Untuk memenuhi target penyampaian laporan keuangan di atas,
disampaikan jadual pengiriman laporan dari tingkat satuan kerja
(UAKPA) sampai dengan tingkat kementerian negara/lembaga (UAPA)
sesuai dengan Lampiran V Peraturan Dirjen Perbendaharaan.
-
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan K/L - Halaman III.9
V. LAIN-LAIN
Hal lain yang perlu diperhatikan untuk kelengkapan pengungkapan
(full disclosure) dan keakuratan data laporan keuangan, yaitu:
A. Kementerian negara/lembaga yang menggunakan anggaran
pembiayaan dan perhitungan (BA 062 Subsidi dan BA 069 Belanja
Lain-lain) disamping menyampaikan laporan keuangan bagian
anggarannya juga menyampaikan laporan keuangan bagian anggaran
pembiayaan dan perhitungan yang digunakan kepada Menteri Keuangan
c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dengan tembusan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan;
B. Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki satker BLU harus
melampirkan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang
disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.
C. Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan Laporan Keuangan
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
sebanyak 3 (tiga) set disertai softcopy laporan keuangan tersebut
yang berupa data pengiriman (beserta Register Pengirimannya), back
up, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (disarankan dalam format
pdf).
VI. ISI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca kementerian negara/lembaga
disertai dengan penjelasan atas laporan yang memuat: A. Penjelasan
Umum
A.1. Dasar Hukum A.2. Kebijakan Teknis A.3. Pendekatan
Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1.
Penjelasan Umum LRA B.2. Penjelasan Per Pos LRA B.3. Catatan
Penting/Pengungkapan Lainnya
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Posisi Keuangan secara
umum C.2. Penjelasan Per Pos Neraca C.3. Catatan
Penting/Pengungkapan Lainnya
D. Informasi tambahan bila diperlukan
VII. POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca kementerian
negara/lembaga setidak-tidaknya meliputi:
A. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 1. Pendapatan:
a. Penerimaan Perpajakan *)
-
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:
PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan K/L - Halaman III.10
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak c. Penerimaan Hibah
2. Belanja Negara: a. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis
belanja:
1) Belanja Pegawai 2) Belanja Barang 3) Belanja Modal 4) Belanja
Pembayaran Kewajiban Utang *) 5) Belanja Subsidi *) 6) Belanja
Hibah *) 7) Belanja Bantuan Sosial 8) Belanja Lain-lain
b. Transfer ke Daerah *) : 1) Transfer Dana Perimbangan 2)
Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
3. Pembiayaan *): a. Penerimaan Pembiayaan b.