PER PENYELEN D Menimbang : a. b. c. Mengingat : 1. 2. PROVINSI JAWA BAR RATURAN DAERAHKABUPATE NOMOR 6 TAHUN TENTANG NGGARAAN PEMBANGUNANKE DENGAN RAHMAT TUHAN YAN BUPATI KARAWAN . bahwamembangun dan men daya manusia di lingkungan bagian integral dari pemba dalam upaya mendukung t dan makmur berdasarkan Undang Dasar 1945 di Daera . bahwa sebagai implementas daerah dalam pembangun sebagaimana diamanatkan ayat (2) Undang-Undang Nom Perkembangan Kependudu Keluarga, dan untuk men dalam pelaksanaan pemban perlu adanya produk hukum mengatur mengenai Peny Ketahanan Keluarga; . bahwa berdasarkan pe dimaksud dalam huruf a, da Peraturan Daerah tentang Keluarga; . Pasal 18 ayat (6) Undang-Un Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 1 Pembentukan Daerah-Dae Lingkungan Propinsi Djawa 1950, sebagaimana telah Undang Nomor 4 Tahun 1 Kabupaten Purwakarta dan Mengubah Undang-Undang tentang Pembentukan Daera Lingkungan Propinsi Djawa Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik I 1 RAT EN KARAWANG N 2018 ETAHANAN KELUARGA NG MAHA ESA NG, ningkatkan kualitas sumber n keluarga yang merupakan angunan nasional diarahkan terwujudnyamasyarakat adil n Pancasila dan Unda ng- ah; si tanggungjawab pemerintah unan keluarga di Daerah dalam ketentuan Pasal 14 omor 52 Tahun 2009 tentang ukan dan Pembangunan nciptakan kepastian hukum ngunan keluarga di Daerah, m daerah yang secara khusus yelenggaraan Pembangunan ertimbangan sebagaimana an huruf b perlu menetapkan Penyelenggaraan Ketahanan ndang Dasar Negara Republik 14 Tahun 1950 tentang erah Kabupaten Dalam Barat (Berita Negara Tahun diubah dengan Undang - 1968 tentang P embentukan Kabupaten Subang dengan g Nomor 14 Tahun 1950 ah-Daerah Kabupaten Dalam a Barat (Lembaran Negara 1968 Nomor 31, Tambahan Indonesia Nomor 2851);
33
Embed
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2018 - karawangkab.go.id · 2020. 3. 3. · dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN DAERAH
PENYELENGGARAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : a.
b.
c.
Mengingat : 1.
2.
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAHKABUPATEN KARAWANGNOMOR 6 TAHUN 201
TENTANGPENYELENGGARAAN PEMBANGUNANKETAHANAN KELUARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG
a. bahwamembangun dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di lingkungan keluargabagian integral dari pembangunan nasionaldalam upaya mendukung terwujudnyadan makmur berdasarkan Pancasila dan UndaUndang Dasar 1945 di Daerah
. bahwa sebagai implementasidaerah dalam pembangunan keluarga di Daerahsebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 14ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentangPerkembangan Kependudukan dan PembangunanKeluarga, dan untuk menciptakan kepastian hukumdalam pelaksanaan pembangunan keluarga di Daerah,perlu adanya produk hukum daerahmengatur mengenai Penyelenggaraan PembangunanKetahanan Keluarga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, danPeraturan Daerah tentangKeluarga;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DasarIndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun1950, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang PKabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang denganMengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950tentang Pembentukan DaerahLingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
1
PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN KARAWANGTAHUN 2018
KETAHANAN KELUARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di lingkungan keluarga yang merupakanbagian integral dari pembangunan nasional diarahkan
mendukung terwujudnyamasyarakat adildan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
di Daerah;
implementasi tanggungjawab pemerintahdalam pembangunan keluarga di Daerah
sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 14Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunandan untuk menciptakan kepastian hukum
dalam pelaksanaan pembangunan keluarga di Daerah,produk hukum daerah yang secara khusus
nyelenggaraan Pembangunan
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadan huruf b perlu menetapkan
tentang Penyelenggaraan Ketahanan
Undang Dasar Negara Republik
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangDaerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang PembentukanKabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Undang Nomor 14 Tahun 1950tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
ran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1074 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentangPerkembangan Kependudukan dan PenyelenggaraanKeluarga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentangPerkembanganan Kependudukan dan PenyelenggaraanKeluarga, Keluarga Berencana, dan SistemPenyelenggaraan Keluarga (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 3019, TambahanLembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5614);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun2014 tentangPenyelenggaraanPembangunan KetahananKeluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Jawa Barat Nomor 169).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURANDAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.
3
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian KesatuPengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dandewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanayang selanjutnya disebut Dinas Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak yang selanjutnya disebut Dinas PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) KabupatenKarawang.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yangterdiri dari suami-istri, suami-istri dan anaknya, atauayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatukeluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan sertamengandung kemampuan fisik dan materiil dan psikismental spiritual guna hidup mandiri danmengembangkan diri dan keluarganya untuk hidupharmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dankebahagiaan batin.
9. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upayakomprehensif, berkesinambungan, gradual, kordinatif,dan optimal secara berkelanjutan oleh pemerintahkabupaten, pemangku kepentingan terkait danmasyarakat dalam menciptakan, mengoptimalisasikeuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembangguna hidup harmonis dalam meningkatan kesejahteraankebahagian lahir dan batin.
4
10. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentukberdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikanbertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejahtera,sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal,berwawasan ke depan, bertanggungjawab, danharmonis.
11. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atasdasar perkawinan sah, bertaqwa kepada Tuhan YangMaha Esa, mampu memenuhi kebutuhan hidupspiritual, dan material yang layak, memiliki hubunganyang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota danantar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
12. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatankepedulian dan peran serta masyarakat melaluipendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran,pembinaan ketahanan keluarga, peningkatankesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluargabahagia dan sejahtera.
13. Keluarga Rentan adalah Keluarga yang dalam berbagaimatranya tidak atau kurang mendapat kesempatanuntuk mengembangkan pontensinya sebagai akibat darikeadaan fisik dan atau non fisiknya.
14. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisidinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan,ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik,material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiridan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidupharmonis dalam meningkatan kesejahteraan lahir danbatin
15. Pemberdayaan Keluarga adalah upaya yang disengaja,sistematis yang ditujukan untuk meningkatkan statussosial dan ekonomi keluarga, sehingga terbebas darikemiskinan
16. Tindak Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibatkesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada anak,perempuan ataupun laki-laki secara fisik, seksual ataupsikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu,pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secarasewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum ataudalam lingkungan kehidupan pribadi.
17. Anak adalah seseorang yang berusia dibawah delapanbelas tahun termasuk dalam kandungan.
18. Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga adalah upayakomprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatifdan optimal secara berkelanjutan oleh PemerintahKabupaten Karawang, pemangku kepentingan terkait,dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasikeuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembangguna hidup harmonis dalam meningkatkankesejahteraan kebahagiaan lahir batin.
5
19. Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) adalah keluarga-keluargayang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnyasecara minimal seperti kebutuhan akan ibadah, pangan,sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan
Bagian Kedua
Asas
Pasal 2
Penyelenggaraan ketahanan keluarga dilaksanakanberdasarkan asas:
a. norma agama;
b. perikemanusiaan;
c. keseimbangan
d. perlindungan;
e. manfaat;
f. kekeluargaan;
g. pemberdayaan;
h. pengendalian;
i. pengawasan;
j. partisipatif;
k. keterpaduan;
l. legalitas; dan
m. nondiskriminatif.
Bagian KetigaMaksud dan Tujuan
Paragraf 1Maksud
Pasal 3
Maksud penyelenggaraan ketahanan keluarga adalah untukmewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian,serta tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, keluarga,masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukungmenciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhankeluarga.
Paragraf 2Tujuan
Pasal 4
Penyelenggaraan ketahanan keluarga memiliki tujuanuntuk:
6
a. terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhikebutuhan fisik, material dan mental spiritual secaraoptimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya penyelenggaraanketahanan keluarga yang diselenggarakan olehpemerintah kabupaten, masyarakat, serta dunia usaha.
c. Melaksanakan fungsi keluarga yang meliputi:
1. fungsi keagamaan;
2. fungsi sosial budaya;
3. fungsi cinta kasih;
4. fungsi perlindungan;
5. fungsi reproduksi;
6. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
7. fungsi ekonomi; dan
8. fungsi pembinaan lingkungan.
Paragraf 3
Kedudukan
Pasal 5
Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:
a. pedoman bagi pemerintah daerahdalam penyelenggaraanketahanan keluarga;
b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untukberperan dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga;dan
c. pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhanuntuk mewujudkan kesejateraan dan ketahanankeluarga.
Paragraf 4
Ruang Lingkup
Pasal 6
Ruang lingkup penyelenggaraanpembangunan ketahanankeluarga meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. sistem penyelenggaraanpembangunan ketahanankeluarga;
d. pemberdayaan keluarga;
e. rencana strategis peningkatan kualitas keluarga danmutu sumberdaya keluarga;
f. kelembagaan;
g. koordinasi;
h. kerjasama;
7
i. sistem informasi;
j. penghargaan dan dukungan;
k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
l. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
BAB II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah
Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakanpenyelenggaraan ketahanan keluarga denganberpedoman pada kebijakan nasional dan Provinsi JawaBarat.
(2) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan ketahanankeluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah.
(3) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka MenengahDaerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) palingsedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
a. strukturisasi dan legalitas keluarga;
b. ketahanan fisik keluarga;
c. ketahanan ekonomi keluarga;
d. ketahanan sosial psikologis keluarga; dan
e. Ketahanan sosial budaya keluarga.
Pasal 8
(1) Bupatidapat menetapkan perencanaan penyelenggaraanpembangunan ketahanan keluarga yang belumdituangkan ke dalam rencana pembangunan jangkapanjang daerah dan rencana pembangunan jangkamenengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 dengan tetap berpedoman pada Kebijakan Nasionaldan Provinsi Jawa Barat.
(2) Perencanaan pembangunan ketahanan keluargasebagaimana dimaksud pada ayat (1), harusdiintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi rencanapembangunan jangka panjang daerah dan rencanapembangunan jangka menengah daerah.
(3) Ketentuan mengenai perencanaan PembangunanKetahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
8
Bagian KeduaPerencanaan Tahunan
Pasal 9
(1) Bupati menyusun rencana tahunan penyelenggaraanpembangunan ketahanan keluarga yang berpedomanpada RPJPD dan RPJMD.
(2) Penyusunan Rencana Tahunan PenyelenggaraanPembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam RencanaKerja Pemerintah Daerah.
(3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
a. penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat,organisasi profesi, dan dunia usaha yang bersifattidak mengikat dalam penyelenggaraan ketahanankeluarga;
b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasipenyelenggaraan ketahanan keluarga kepada seluruhkomponen perencana dan pelaksana penyelenggaraanserta keluarga, masyarakat, dunia usaha; dan
c. fasilitasi dan pelayanan yang berkaitan denganpenyelenggaraan ketahanan keluarga bagi keluargarentan dan prasejahtera.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunanperencanaan tahunan penyelenggaraan ketahanankeluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampaidengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1) Penyelenggaraan Pembangunan ketahanan keluarga olehPemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 huruf a, dilaksanakan dengan cara memfasilitasipenyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga,meliputi:
a. penerapan dan peningkatan nilai agama, yangdilaksanakan melalui aktivitas keluargaberbasisagama
b. strukturisasi dan legalitas keluarga, yangdilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
c. ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untukmendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisikkeluarga meliputi sandang, pangan, perumahan,pendidikan, dan kesehatan;
d. ketahanan ekonomi yang dilaksanakan untukmendorong peningkatan penghasilan kepalakeluarga;
e. ketahanan sosial psikologis yang dilaksanakanuntuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatandan komitmen berkomunikasi secara efektif,pembagian dan penerimaan peran, menetapkantujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju,membangun hubungan sosial dan mengelolamasalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri,harga diri dan integritas diri yang positif;
f. pengasuhan balita yang optimal dalam keluarga;
g. menekan angka kenakalan anak dan remaja, sertakeluarga lanjut usia; dan
h. melaksanakan penyuluhan tentang ketahanankeluarga dengan pendekatan agama.
(2) Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan ketahanankeluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilaksanakan melalui:
a. peningkatan kualitas anakdengan pemberian aksesinformasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanantentang perawatan, pengasuhan dan perkembangananak serta pendidikan bahaya penyalahgunaannarkoba dan peredaran narkoba;
b. peningkatan kualitas keluarga yang memiliki remajadengan pemberian akses informasi, pendidikan,konseling dan pelayanan tentang kehidupanberkeluarga;
c. peningkatan kualitas keluarga yang memilikimasalah dengan memberikan konseling;
10
d. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetapproduktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakatdengan pemberian kesempatan untuk berperandalam kehidupan keluarga;
e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
f. peningkatan akses dan peluang terhadappenerimaan informasi dan sumber daya ekonomimelalui usaha mikro keluarga;
g. pengembangan cara inovatif untuk memberikanbantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan
h. penyelenggaraan upaya penanggulangan kemiskinanterutama bagi perempuan yang berperan sebagaikepala keluarga.
(3) Fasilitasi penyelenggaraanpembangunanketahanankeluargasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) berpedomanpada perencanaanpenyelenggaraanpembangunan ketahanan keluarga.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasipenyelenggaraan pembangunan ketahanan keluargasebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai denganayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Keluarga
Paragraf 1
Umum
Pasal 12
Penyelenggaraanpembangunan ketahanan keluargadilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan ataskewajiban keluarga yang terdiri dari:
a. anggota keluarga;
b. calon pasangan menikah;
c. suami istri; dan
d. orang perseorangan.
Paragraf 2
Anggota Keluarga
Pasal 13
Anggota keluargasebagaimana dimaksud dalam Pasal 12huruf a berhak :
a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempattinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilandan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan;
b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan,ketahanan, dan keluarga sejahtera;
11
c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai[luhur]yang hidup dalam masyarakat;
d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenaikeluarga yang diperlukan untuk mengembangkanpribadi dan lingkungan sosialnya;
e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secarapribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
g. mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuanuntuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluargasesuai norma agama dan etika sosial;
h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmupengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkaitKetahanan Keluarga;
i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolahdan menyampaikan informasi terkait PembangunanKetahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yangtersedia; dan
j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dantentram yang menghormati, melindungi danmelaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.
Pasal 14
Anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12huruf a wajib :
a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agarkeluarga dapat hidup mandiri dan mampumengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkanketahanan keluarga;
b. berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupanberagama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;dan
d. memberikan data dan informasi berkaitan yang dimintaPemerintah Daerah untuk Pembangunan KetahananKeluarga sepanjang tidak melanggar hak penduduk.
Paragraf 3
Calon Pasangan Menikah
Pasal 15
(1) Calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 huruf b:
a. berhak:
12
1. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuksejenis lainnya terkait perkawinan,pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluargasesuai norma agama, adat, sosial sertaketentuan peraturan perundang-undangan; dan
1. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnyaterkait perkawinan, pengembangan kualitas diri,dan fungsi keluarga; dan
2. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah;
(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan hakdan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikahsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(3) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajibancalon pasangan menikah sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasamadengan instansi terkait, lembaga keagamaan, danlembaga sosial.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pemenuhanhak dan pelaksanaan kewajiban calon pasanganmenikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Suami Istri
Pasal 16
(1) Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suamiistri, didasarkan atas perkawinan yang sah serta dicatatsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Peran suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :
a. membesarkan dan mengarahkan anak secaralahiriah dan batiniah;
b. mendidik anak baik secara mental maupun spiritualyang meliputi :
1. kemampuan sebagai orang tua untuk mendidikanak di lingkungan keluarganya, masyarakatdan lingkup sekolah;
2. mendidik dan mengarahkan anak dalamberprilaku sopan santun dan kepedulianterhadap lingkungan;
3. mendidik dan mendampingi anak saat belajar,dalam pergaulan di lingkungan pergaulan dansekolah.
13
Pasal 17
Suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf cberhak:
a. membangun keluarga yang berkualitas secarabertanggung jawab;
b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yangberkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 18
(1) Suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12huruf c wajib melaksanakan tugas, fungsi, dankedudukannya sesuai norma agama, adat, sosial, danketentuan perundang-undangan.
(2) Dalam hal suami istri memiliki anak, wajib:
a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiransesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan danmembimbing Anak sesuai norma agama, adat, sosial,dan ketentuan perundang-undangan; dan
c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anakuntuk memahami dan melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai usia,fisik, dan psikis anak.
Pasal 19
Selain suami istri, kewajiban sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 ayat (2) diberlakukan juga pada Keluarga yanghanya terdiri dari ayah dengan Anak atau ibu dengan Anak.
Paragraf 5
Orang Perseorangan
Pasal 20
(1) Setiap orang dewasa yang belum, pernah atau tidakmenikah berhak mengangkat anak sesuai syarat danprosedur pengangkatan anak.
(2) Dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, setiaporang yang diberi hak mengangkat anak sebagaimanadimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan,memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan danmembimbing, serta melakukan perlindungan sesuaiusia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama,adat, sosial, dan ketentuan perundang-undangan.
14
Bagian Keempat
Masyarakat
Pasal 21
(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraanketahanan keluarga.
(2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanankeluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilaksanakan oleh:
a. perorangan;
b. lembaga pendidikan;
c. organisasi keagamaan;
d. organisasi sosial kemasyarakatan;
e. lembaga swadaya masyarakat;
f. organisasi profesi; dan
g. lembaga sosial.
Pasal 22
(1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian,dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa,dan/atau fasilitas untuk PembangunanKetahananKeluarga dengan prinsip non diskriminatif, yangdilakukan melalui kegiatan:
a. pemberian saran dan pertimbangan dalamPembangunanKetahanan Keluarga;
b. pelestarian nilai luhur budaya bangsa dan kearifanlokal yang mendukung Pembangunan KetahananKeluarga;
c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalamPembangunanKetahanan Keluarga;
d. pemberian layanan konsultasi bagi keluargaharmonis dan keluarga rentan; dan
e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananyapenyelenggaraan ketahanan keluarga.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan melalui koordinasi dengan PemerintahDaerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peranmasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
15
Pasal 23
(1) Penyelenggaraan ketahanan keluarga dapat melibatkanperan organisasi sosial kemasyarakatan asing, denganketentuan harus bekerjasama atau bermitra denganmasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat(2) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerjasama atau kemitraan masyarakat denganorganisasi sosial kemasyarakatan asing dalampenyelenggaraan ketahanan keluarga, harus mendapatrekomendasi dari Pemerintah Daerah.
(3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadappelaksanaan kerjasama atau kemitraan masyarakatdengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalampenyelenggaraan ketahanan keluarga.
Bagian KelimaPelaku Usaha
Pasal 24
(1) Pelaku usaha wajib berperan dalam PembangunanKetahanan Keluarga yang dilaksanakan kepada setiapkaryawan dan keluarga karyawan.
(2) Peran Pelaku usaha dalam PembangunanKetahananKeluarga dapat mengacu pada bentuk peran masyarakatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
(3) Pelaksanaan peran Pelaku usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasikepada Pemerintah Daerah.
BAB IV
KELEMBAGAAN
Pasal 25
(1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina KetahananKeluarga Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraanketahanan keluarga.
(2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1),bertugas merencanakan,mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkanpelaksanaan kegiatan pembinaan PembangunanKetahanan Keluarga, serta memfasilitasi pembentukantenaga motivator Ketahanan Keluarga.
(3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan KeluargaDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputiunsur Pemerintah Daerah, Instansi terkait, lembagapendidikan, pelaku usaha, organisasi keagamaan,organisasi profesi, dan masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunandan susunan keanggotaan Tim Pembina KetahananKeluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
16
Pasal 26
(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk motivatorKetahanan Keluarga Daerah dalam optimalisasiPembangunan Ketahanan Keluarga
(2) Motivator Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), bertugas mengidentifikasi,memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan,dan mengadvokasi kegiatan pembinaan PembangunanKetahanan Keluarga.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tugasmotivator Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur denganPeraturan Bupati.
BAB V
KOORDINASI
Pasal 27
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasiPembangunan Ketahanan Keluarga denganpemerintahpusat, pemerintah provinsi, instansi terkait,masyarakat, dan pelaku usaha.
(2) Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan ketahanankeluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangipengendalian penduduk dan Keluarga Berencana danPerangkat Daerah yang membidangi pemberdayaanperempuan dan perlidungan Anak sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.
BAB VI
KERJASAMA
Pasal 28
(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasamadalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan:
a. pemerintahpusat;
b. pemerintah daerah provinsi;
c. instansi terkait;
d. lembaga pendidikan;
e. organisasi keagamaan;
f. pelaku usaha;
g. masyarakat;
17
h. pihak luar negeri;
i. organisasi profesi; dan/atau
j. organisasi wanita.
(3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berupa:
a. bantuan pendanaan;
b. bantuan tenaga ahli;
c. bantuan sarana dan prasarana;
d. sistem informasi;
e. pendidikan dan pelatihan;
f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
g. kerjasama lain di bidang penyelenggaraan ketahanankeluarga.
(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
BAB VII
SISTEM INFORMASI
Pasal29
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasiPembangunanKetahanan Keluarga dari sistem informasiInstansi terkait.
(2) Sistem informasi PembangunanKetahanan Keluargasebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikitmencakup informasi hasil survei, pendataan keluarga,dan kegiatan yang berkaitan dengan KetahananKeluarga.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasiPembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur denganPeraturan Bupati.
BAB VIII
PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN
Bagian Kesatu
Penghargaan
Pasal 30
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dandukungan kepada instansi terkait, perorangan, keluarga,organisasi keagamaan, organisasi sosialkemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan,dan pelaku usaha yang berprestasi dan memiliki
18
kontribusi terhadap keberhasilanPembangunanKetahanan Keluarga.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali,dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupafasilitasi dan bimbingan pelaksanaan penyelenggaraanketahanan keluarga, pengembangan dan penguatankelembagaan dan pemberian pelatihan.
BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 31
(1) Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, danpengendalian terhadap pelaksanaanPembangunanKetahanan Keluarga berdasarkankewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
(2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendaliansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan olehPerangkat Daerah yang membidangiPengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana dan PerangkatDaerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
(3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DPPKB) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak (DP3A) mengkoordinasikanpelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalianterkait penyelenggaraan ketahanan keluarga yangdilaksanakan oleh berbagai pihak.
Pasal 32
Agar penyelenggaraan ketahanan keluarga efektif danmencapai tujuan secara optimal, maka diperlukan:
a. Monitoring;
b. Evaluasi; dan
c. Pelaporan.
19
Pasal 33
(1) Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data danpengukuran kemajuan atas objektif programpenyelenggaraan ketahanan keluarga dan/ataumemantau perubahan, yang fokus pada proses dankeluaran.
(2) Monitoring dilakukan oleh tim pelaksana penyelenggaraketahanan keluarga bekerja sama dengan unit kerjaterkait serta aparat kewilayahan.
Pasal 34
(1) Evaluasi adalah penggunaan metode penyelenggaraanketahanan keluarga untuk secara sistematismenginvestigasi efektifitas program /menilai kontribusiprogram ketahanan keluarga terhadap perubahan(Goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan,kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi) dalampenyelenggaraan ketahanan keluarga.
(2) Evaluasi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satutahun
Pasal 35
(1) Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untukmenyampaikan semua aktivitas yang berhubungandengan hasil pekerjaan penyelengaraan ketahanankeluarga yang telah dilakukan dalam waktu tertentu.
(2) Pelaporan dilakukan dalam kurun waktu setahun sekali.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal36
Program dan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraanketahanan keluarga yang sedang dalam proses wajibberpedoman pada Peraturan Daerah ini.
20
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenKarawang.
Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 31 Mei 2018
BUPATI KARAWANG,
ttd
CELLICA NURRACHADIANA
Diundangkan di Karawang
pada tanggal 31 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,
ttd
TEDDY RUSFENDI SUTISNA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR 6 .
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA
BARAT: (9/62/2018).
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
NENENG JUNENGSIHNIP. 19640501 199003 2 004
21
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA
I. UMUM
Dinamika kependudukan akibat dari perubahan sosial mengakibatkansemakin meningkatnya peran keluarga sebagai lembaga pertama danutama dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga merupakansistem sosial mempunyai tugas dan fungsi agar sistem itu tetap berjalan.Tugas keluarga tersebut adalah berkaitan dengan tercapainya tujuankeluarga sejahtera serta terciptanya kualitas keluarga yang mandiri.
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawangberupaya menyelenggarakanpembangunan ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Kependudukandan Pembangunan Keluarga, yang diarahkan pada kondisi keluarga yangmemiliki keuletan, ketangguhan, dan memiliki kemampuan fisik, materilguna mencapai hidup mandiri serta dapat mengembangkan diri dalamkeluarga yang harmonis dan akhirnya dapat mencapai keluargasejahtera,sehingga dipandang perlu perlu menyusun Peraturan Daerahsebagai payung hukum dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga.
Tujuan tersusunnya Peraturan Daerah tentang PenyelenggaraanKetahanan Keluarga adalah terwujudnya kualitas keluarga dalammemenuhi kebutuhan baik kebutuhan fisik material, maupun kebutuhanmental spiritual secara seimbang, sehingga keluarga dapat menjalankanfungsinya secara optimal menuju keluarga sejahtera yang harmonis.Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga tersebut juga sebagai upayapembangunan Sumber Daya manusia di Kabupaten Karawang.
Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan ketahanan keluargayaitu :
1. Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sertapenghormatan dan pemenuhan hak, kewajiban, dan peran perempuansebagai anggota keluarga dalam segala aspek kehidupan danpenghidupan;
2. Tercapainya fungsi keluarga secara optimal sesuai dengan bakat,kemampuan, pendidikan, dan pengalaman;
3. Tersedianya kesempatan dan kesetaraan gender
4. Tercapainya kualitas, kemandirian, dan keluarga sejahtera.
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentangPenyelengaraan Ketahanan Keluarga diharapkan akan menjadi landasanhukum bagi Pemerintah Kabupaten Karawang dan seluruh pihak didaerah, badan usaha, pengusaha dan masyarakat dalam melaksanakankegiatan ketahahanan keluarga, sehingga para keluarga dapatmenjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahteralahir dan batin, serta harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunanketahanan keluarga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,masyarakat, dan dunia usaha.
22
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Huruf a:
Yang dimaksud dengan “norma agama” adalah bahwa
penyelenggaraan ketahanan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai
agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
Huruf b:
Yang dimaksud dengan “perikemanusiaan” adalah bahwa
penyelenggaraan ketahanan keluarga harus dilandasi atas
perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa
dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.
Huruf c:
Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah bahwa
penyelenggaraan ketahanan keluarga harus dilaksanakan antara
kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta
antara material dan spiritual.
Huruf d:
Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah bahwa
penyelenggaraan ketahanan keluarga harus melindungi keluarga
dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan
keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan
kebahagiaan lahir dan batin.
Huruf e:
Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan
ketahanan keluarga harus memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi
setiap warga negara.
Huruf f:
Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah bahwa
penyelenggaraan ketahanan keluarga harus mampu
memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kapasitas
keterampilan, kompetensi dan komitmen keluarga dalam
memperbaiki kesejahteraan.
23
Huruf g:
Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah bahwa
penyelenggaraan ketahanan keluarga harus mampu memberikan
arah yang lebih baik.
Huruf h:
Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah bahwa
penyelenggaraan ketahanan keluarga harus dilakukan melalui
pengawasan optimal.
Huruf i:
Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota
keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong
untuk berperan aktif dalam proses pembangunan ketahanan
keluarga.
Huruf j:
Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa
penyelenggaraan ketahanan keluarga dilakukan dengan memadukan
berbagai unsur terkait.
Huruf k:
Yang dimaksud dengan “legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan
ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan status hukum
keluarga yang diwajiban berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Huruf l:
Yang dimaksud dengan “nondiskriminatif” adalah asas yang tidak
membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan
dengan masyarakat atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis
kelamin, serta harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM
pada umumnya dan hak masyarakat pada khususnya.
Pasal 3
Cukup jelas
24
Pasal 4
Huruf a:
Perwujudan keluarga yang berkualitas memerlukan pemberdayaan
dalam satu kesatuan keluarga melalui penguatan peran setiap
anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk
meningkatkan kualitas kemanusiaan.
Huruf b:
Cukup jelas
Huruf c:
Cukup jelas
Huruf d:
Fungsi keluarga meliputi:
1) fungsi keagamaan: keluarga dan anggotanya didorong dan
dikembangkan agar kehidupan keluarga sebagai wahana
persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa
untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa
kepada Tuhan yang Maha Esa.
2) fungsi sosial budaya: memberikan kesempatan kepada keluarga
dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya
bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.
3) fungsi cinta kasih: dalam keluarga akan memberikan landasan
yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan
istri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan
antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama
bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.
4) fungsi perlindungan: dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa
aman dan kehangatan dalam hubungan seluruh anggota keluarga.
5) Fungsi reproduksi: merupakan mekanisme untuk melanjutkan
keturunan yang direncanakan dapat menunjang kesejahteraan
manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.
6) fungsi sosialisasi dan pendidikan: memberikan peran kepada
keluarga untuk mendidik keturunan agar dapat melakukan
penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa depan.
7) fungsi ekonomi: menjadi unsur pendukung kemandirian dan
ketahanan keluarga.
25
8) fungsi pembinaan lingkungan: memberikan kesempatan kepada
setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi,
selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan daya