PERDA Nomor 6 Tahun 2004 ttg Pola Retribusi Badan ... fileadalah Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau ; h. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelaola

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU

TAHUN : 2004 NOMOR : 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

POLA RETRIBUSI BADAN PENGELOLA

RSUD Dr. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan

kepada masyarakat yang membutuhkan pengobatan,

perlu ditetapkan pola retribusi sebagai imbalan

atas penyediaan sarana yang digunakan ;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau.

- 2 -

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 ( Lembaran

Negara Tahun 1959 Nomor 72 ) tentang Penetapan

Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) Sebagai

Undang – Undang ( Memori Penjelasan dalam

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 ) ;

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang

Pokok - Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun

1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2068 ) ;

3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1963 tentang Tenaga

Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576) ;


Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor

100, Tambahan Lembaran Negara Nomor3495) ;


Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 (Lembaran

Negara Tahun 2002 No. 249, Tambahan Lembaran

Negara No. 4048);

- 3 -


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun


Nomor 3839) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan

Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun


Nomor 4139 ) ;

9. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968

tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri

Sipil, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Berau Nomor 08 Tahun 1991 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Daerah Tingkat II Berau ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor

24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah

Kabupaten Berau ;

- 4 -

12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 27 Tahun

2002 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BERAU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG POLA RETRIBUSI BADAN PENGELOLA RSUD Dr. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau ;

- 5 -

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta

Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan

Eksekutif Daerah ;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Berau ;

d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Berau ;

e. Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten

Berau ;

f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang

meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan,

Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau

organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun,

bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha

lainnya ;

g. Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah,

yang selanjutnya disingkat Badan Pengelola RSUD

adalah Badan Pengelola Rumah Sakit Umum

Daerah Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau ;

h. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelaola

RSUD Dr. Adul Rivai Kabupaten Berau ;

- 6 -

i. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan

pelayanan kesehatan yang diberikan kepada

seseorang dalam rangka observasi, diagnosis,

pengobatan serta pelayanan kesehatan lainnya

oleh institusi kesehatan ;

j. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada

pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan,

rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya

tanpa tinggal di ruang rawat inap ;

k. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada

pasien untuk obeservasi, diagnosis, pengobatan,

perawatan, rehabilitasi medik serta pelayanan

kesehatan lainnya dengan menempati tempat

tidur ;

l. Pelayan Rawat Darurat adalah pelayanan

kesehatan yang harus diberikan secapatnya

untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian

atau cacat ;

m. Pola Retribusi adalah pedoman dasar peraturan

retribusi yang ditetapkan dengan indeks biaya

yang berlaku di Kabupaten Berau ;

- 7 -

n. Retribusi adalah sebagian atau keseluruhan

biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik,

penunjang medik dan non medik yang dibebankan

kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa

sarana dan jasa pelayanan yang diterimanya ;

o. Jasa Sarana Rumah Sakit (Jasa Sarana) adalah

imbalan kepada penyedia / pemilik sarana

atas kemudahan yang diberikan kepada seseorang

dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan,

rehabilitasi medik dan pencegahan akibat

penyakit ;

p. Jasa Pelayanan Kesehatan (Jasa Pelayanan)

adalah imbalan kepada pemberi / petugas pelayanan

atas pelayanan yang diberikan kepada seseorang

dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan,

rehabilitasi medik dan pencegahan akibat

penyakit ;

q. Indeks Biaya Pelayanan Kesehatan (Indeks

Biaya) adalah sistem indeks untuk menentukan

retribusi pelayanan rumah sakit milik Pemerintah

Kabupaten Berau berdasarkan pemakaian bahan

dan alat habis pakai, bahan makanan serta bahan

bakar ;

- 8 -

r. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa

yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi

atau Badan ;

s. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang

menurut peraturan perundang - undangan diwajibkan

untuk melakukan pembayaran retribusi ;

t. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah,

yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah

surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk

melaporkan data obyek retribusi dan Wajib

Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran

retribusi yang terutang menurut peraturan

perundang-undangan ;

u. Retribusi adalah surat oleh wajib Retribusi

digunakan untuk pembayaran atau penyetoran Retribusi

yang terhutang ke Kas Daerah atau pembayaran

lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

v. Surat Setoran Rertibusi Daerah adalah surat yang

oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan

pembayaran ;

- 9 -

w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selajutnya

disebut SKRD, adalah surat ketetapan yang

menentukan besarnya pokok retribusi ;

x. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar, yang

selanjutnya dapat disingkat SKRKBT, adalah

surat ketetapan yang menentukan tambahan atas

jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;

y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar,

yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah

surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi, karena jumlah kredit

retribusi lebih besar daripada retribusi yang

terutang atau tidak seharusnya terutang ;

z. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya

dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan

tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi

berupa bunga dan /atau denda ;

aa. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan

atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB

yang diajukan oleh Wajib Pajak ;

- 10 -

bb. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk

mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan /

atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan

peraturan perundang - undangan ;

cc. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi

Daerah adalah serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang

Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan

tersangkanya.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Obyek retribusi pelayanan kesehatan dipungut

retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan

kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah ;

- 11 -

(2) Obyek retribusi adalah setiap orang yang

mendapat pelayanan pada Rumah Sakit Umum

Daerah.

Pasal 3

(1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan

yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari

Rumah Sakit Umum Daerah ;

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan

pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi

dan Pihak Swasta.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai

Retribusi Jasa Umum.

- 12 -

BAB I V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi

pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur

dan besarnya retribusi dimaksudkan untuk menutup

biaya penyelenggaraan pelayan kesehatan

dengan mempertimbangkan biaya penyediaan

jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk biaya investasi prasarana dan sarana,

biaya opersional dan pemeliharaan ;

- 13 -

(3) Penetapan retribusi pelayanan kesehatan seperti

dimaksud ayat (1) diperhitungkan berdasarkan

Indeks Biaya untuk masing - masing jenis pelayanan

kesehatan ;

(4) Besarnya Indeks Biaya Pelayanan Kesehatan

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Berau ;

BAB VI

PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Pelayanan yang dikenakan retribusi terdiri atas :

a. Rawat jalan (Poliklinik Spesialis, Umum, Gigi dan

Mulut, Gizi, Rehabilitasi Medik) ;

b. Rawat Darurat ;

c. Perawatan Intermediate (Observasi) ;

d. Rawat Inap ;

e. Perawatan Perinatal ;

f. Perawatan Intensif (ICU, ICCU, NICU dan PICU) ;

- 14 -

f. Tindakan Medik Operatif dan Terapi : Sederhana, Kecil,

Sedang, Besar dan Khusus (terencana / elektif

dan tidak terencana/akut) ;

g. Tindakan Anestesi Umum/Regional ;

h. Pelayan Kebidanan dan Penyakit Kandungan ;

i. Tindakan Medik Non Operatif dan Terapi (Visite &

Konsultasi Medik);

j. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik :

- Laboratorium Klinik, Sederhana, Sedang dan

Canggih ;

- Diagnostik Elektromedik : Sederhana, Sedang dan

Canggih ;

- Radio-diagnostik : Sederhana, Sedang dan

Canggih ;

k. Rehabilitasi Medik : Sederhana, Sedang dan Canggih ;

l. Pemeriksaan Kesdehatan ;

m. Perawatan Jenazah : Penyimpanan, Perawatan,

Pemeriksaan Luar, Otopsi dan Konservasi/Pengawetan

Jenazah ;

n. Pelayanan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah ;

o. Pemakaian Oksigen (O2).

(2) Komponen retribusi untuk setiap jenis pelayanan

sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri atas :

- 15 -

a. Komponen biaya Jasa Sarana ;

b. Komponen biaya Jasa Pelayanan ;

c. Komponen biaya Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai.

Pasal 8

Kelas Perawatan rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari

Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas Utama dan VIP serta

Perawatan Intensif (ICU, ICCU. NICU dan PICU).

Pasal 9

Retribusi Rawat Jalan (Poliklinik)

(1) Untuk menentukan besarnya Retribusi Rawat Jalan

diperhitungkan Komponen Biaya Jasa Sarana,

Komponen Biaya Jasa Pelayanan dan Komponen

Biaya Bahan / Alat Kesehatan Habis Pakai ;

(2) Retribusi Kunjungan Rawat Jalan adalah 1 (satu)

kali kunjungan untuk 1 (satu) jenis pelayanan

spesialistik atau pelayanan non spesialistik ;

(3) Untuk rujukan intern (antar pelayanan spesialistik

atau non spesialistik ) dikenakan tarif yang sesuai ;

- 16 -

(4) Yang termasuk pelayanan Rawat Jalan adalah

sebagai berikut :

a. Poliknik Spesialis ;

b. Poliknik Umum, Gigi dan Mulut, Gizi dan rehabilitasi

Medik ;

(5) Besarnya Komponen Biaya Jasa Sarana ditetapkan

40% dari Indeks Biaya, Besarnya Komponen Biaya

jasa Pelayanan ditetapkan 60% dari Indeks Biaya

dan Besarnya Kompunen Biaya Bahan / Alat

Kesehatan Habis Pakai ditetapkan 15% dari Indeks

Biaya;

(6) Besarnya Kompunen Biaya Jasa Sarana dan Jasa

Pelayanan untuk pelayanan imunisasi ditetapkan

seperti pada ayat ( 5 ) Pasal ini dan besarnya

Komponen Biaya Bahan / Alat Kesehatan Habis

Pakai ditetapkan 50% dari Indeks Biaya untuk 2 (dua)

jenis suntikan imunisasi dan 75% dari Indeks

Biaya untuk lebih dari 2 (dua) jenis suntikan imunisasi ;

(7) Biaya Pelayanan Penunjang Diagnotis, Tindakan

Medik Operatif dan Terapi dan penggunaan obat /

bahan Farmasi dibayar tersendiri sesuai dengan

tarif yang ditetapkan untuk jenis pemerikasaan,

tindakan dan atau pelayanan tersebut ;

- 17 -

Pasal 10

Retribusi Rawat Darurat

(1) Untuk menentukan besarnya Retribusi Rawat

Darurat diperhitungkan Kompunen Biaya Jasa Sarana,

Komponen Biaya Jasa Pelayanan dan Komponen

Biaya Bahan / Alat Kesehatan Habis Pakai ;

(2) Retribusi Kunjungan Rawat Darurat adalah untuk

1 (satu) kali Kunjungan di Instalasi Rawat Darurat

(IRD);

(3) Besarnya Kompunen Biaya Jasa Sarana ditetapkan

sebesar 70% dari Indeks Biaya, besarnya Kompunen

Biaya Jasa Pelayanan ditetapkan sebesar 105 %

dari Indeks Biaya dan besarnya Kompunen Biaya

Bahan / Alat Kesehatan Habis Pakai ditetapkan

sebesar 20% dari Indeks Biaya ;

(4) Retribusi sebagaimana tersebut pada ayat 3 Pasal

ini tidak termasuk biaya Tindakan Medik Operatif

dan Terapi, Pemriksaan Penunjang Diagnostik dan

pemakaian obat / bahan farmasi dibayar sendiri

sesuai dengan biaya yang ditetapkan untuk

masing - masing pelayanan tersebut ;

- 18 -

Pasal 11

Retribusi Rawat Inap

(1) Untuk menentukan besarnya tarif Rawat Inap

diperhitungkan Komponen Biaya Jasa Sarana,

Kompunen Biaya Jasa Pelayanan dan Komponen Biaya

Jasa Bahan Makanan berdasarkan kelas Perawatan ;

(1) Jumlah hari perawatan dihitung mulai penderita

masuk rumah sakit sampai penderita keluar,

dengan ketentuan apabila hari masuk dihitung,

maka hari keluar tidak dihitung ;

(2) Biaya pelayanan Penunjang Diagnostik, Tindakan

Medik Operatif dan Terapi, Tindakan Medik Non

Operatif dan Terapi (Visite dan Konsultasi Medik ),

Pelayanan Rehabilitasi Medik, pemakaian obat /

bahan farmasi dibayar sendiri sesuai dengan

retribusi yang ditetapkan untuk masing - masing

pelayanan tersebut ;

Pasal 12

(1) Indek Biaya Bahan Makanan pada Rawat Inap

dijadikan dasar perhitungan untuk menetapkan tarif

Kelas Perawatan ;

- 19 -


sebagai berikut ;

a. Kelas III 60% dari Indeks Biaya ;

b. Kelas II 70% dari Indeks Biaya ;

c. Kelas I 80% dari Indeks Biaya ;

d. Kelas Utama 120% dari Indeks Biaya ;

e. VIP 140% dari Indeks Biaya.

(3) Besarnya Komponen Biaya Jasa Pelayanan ditetapkan

sebagai berikut;



c. Kelas I 120% dari indeks biaya ;

d. Kelas Utama 180% dari indeks biaya ;

e. VIP 210% dari indeks biaya.

(4) Besarnya Komponen Biaya Makanan ditetapkan sebagai

berikut;





e. VIP 100% dari indeks biaya.

- 20 -

(5) Besarnya Komponen Biaya Jasa Sarana dan

Komponen Biaya Jasa Pelayanan yang berasal dari

bahan makanan ditetapkan masing - masing 50%

dari indeks biaya.

Pasal 13

Perawatan Intermediate (Observasi) :

(1) Untuk menentukan besarnya tarif Perawatan

Intermediate (Observasi) diperhitungkan Komponen

Biaya Jasa Sarana, Komponen Biaya Jasa

Pelayanan dan Komponen Biaya Bahan

Makanan;

(2) Besarnya Komponen Biaya Jasa Sarana, Komponen

Biaya Jasa Pelayanan dan Komponen Biaya

Bahan Makanan ditetapkan sama dengan pasien

Kelas II.

(3) Retribusi Tindakan Medik Non Operatif dan Terapi

(Visite dan Konsultasi Medik) ditetapkan 2 (dua) kali

Kelas II;

(4) Retribusi Tindakan Medik Operatif dan Terapi ditetapkan

sama dengan Kelas II;

- 21 -

(5) Jumlah hari perawatan dihitung mulai penderita

masuk Ruang Intermediate (Observasi) sampai

penderita keluar Ruang Intermediate;


Medik Operatif dan Terapi, pelayanan Rehabilitasi

Medik, pemakaian obat / bahan farmasi dibayar

tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetaapkan

untuk masing - masing pelayanan tersebut.

Pasal 14

Retribusi Perawatan Perinatal

(1) Untuk menentukan besarnya tarif Perawatan

Perinatal diperhitungkan Komponen Biaya Jasa

Sarana, Komponen Biaya Jasa Pelayanan dan

Kompenen biaya Bahan / Alat Kesehatan Habis

Pakai ;

(2) Besarnya Komponen Biaya Jasa Sarana dan Komponen

Biaya Jasa Pelayanan ditetapkan mengikuti kelas

perawatan orang tuanya dan menyesuaikan dengan

Indeks Biaya Perawatan Perinatal ;

- 22 -

(3) Jumlah hari perawatan dihitung mulai penderta masuk

Ruang Perawatan Perinatal sampai penderita keluar

Ruang Perawatan Perinatal, dengan ketentuan apabila

hari masuk dihitung, maka hari keluar tidak dihitung ;



Operatif dan Terapi (Visite dan Konsultasi Medik),

pemakaian obat / bahan farmasi dibayar tersendiri

sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk masing -

masing pelayanan tersebut.

Pasal 15

(1) Indeks Biaya Bahan / Alat Kesehatan Habis Pakai

pada Perawatan Perinatal dijadikan dasar perhitungan

untuk menetapkan tarif Kelas Perawatan.


sebagai berikut :


b. Kelas II 70% dsri Indeks Biaya ;




- 23 -


sebagai berikut :



c. Kelas I 120% dari Indeks biaya ;



(4) Besarnya Komponen Biaya Bahan /Alat Kesehatan Habis

Pakai ditetapkan sebesar 25% dari Indeks Biaya .





e. VIP 25% dari indeks biaya

Pasal 16

Retribusi Perawatan Insentif (ICU, ICCU, NICU dan PICU )

(1) Indeks Biaya Bahan Makanan pada Perawatan Insentif

dijadikan dasar perhitungan untuk menetapkan

besarnya tarif perawatan intensif ;

- 24 -

(2) Besarnya Komponen Biaya Jasa Sarana, Komponen

Biaya Jasa Pelayanan ditetapkan sebesar 3 (tiga)

pasien Kelas II, dan Basarnya Komponen Biaya

Bahan Makanan ditetapkan sebesar Komponen

Biaya Bahan Makanan pasien Kelas II ;

(3) Biaya Pelayanan Penunjang Diagnostik, Tindakan


Operaif dan Terapi (Visite dan Konsultasi

Medik), pelayanan Rehabilitasi Medik, pemakian obat /

bahan farmasi dibayar tersendiri sesuai dengan

tarif yang ditetapkan untuk masing - masing pelayanan

tersebut ;

Pasal 17

Retribusi Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

(1) Besarnya Indeks Biaya pelayanan Penunjang

Diagnostik diperhitungkan sebesar rata - rata biaya

penggunaan Bahan / Alat Kesehatan Habis Pakai

untuk masing-masing tingkat kecanggihan Pemeriksaan

Penunjang Diagnostik ;

(2) Retribusi Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

pasien Rawat Jalan disamakan dengan retribusi

pemeriksaan sejenis pasien Rawat Inap Kelas III ;

- 25 -

(3) Retribusi Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

pasien Rawat Jalan berasal dari Rujukan Swasta,

besarnya disamakan dengan retribusi pemeriksaan

sejenis pasien Rawat Inap Kelas II.

Pasal 18

Retribusi Pemeriksaan penunjang Diagnostik

(1) Komponen retribusi Pemeriksaan Penunjang

Diagnostik sebagaimana dimaksud pada Pasal 17

ayat (2) dan (3), terdiri atas :

a. Komponen Biaya Jasa Sarana ;

b. Komponen Biaya Pelayanan ;

c. Komponen Biaya Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai ;

(2) Besarnya Komponen Biaya Jasa Sarana dietapkan

sebagai berikut :

a. Kelas III/ RJ 50% dari Indeks Biaya ;

b. Kelas II/Ruj. Swasta 75% dari Indeks Biaya ;



e. VIP 160% dari Indeks Biaya ;

f. ICU/ICCU/NICU dan PICU 110% dari Indeks Biaya ;

- 26 -


sebagai berikut :

a. Kelas III/RJ 50% dari Indeks Biaya ;





f. ICU/ICCU/NICU dan PICU 110% dari Indeks Biaya;

(4) Besarnya Komponen Biaya Bahan / Alat Kesehatan

Habis Pakai ditetapkan sebesar 15% dari Indeks

Biaya ;

(5) Untuk pemeriksaan penunjang diagnostik yang

sifatnya segera (cito) besarnya biaya pemeriksaan

ditetapkan sebesar 125% dari biaya biasa (non cito).

Pasal 19

Retribusi Tindakan Medik Operatif dan Terapi

(1) Indeks Biaya Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai


retribusi Tindakan Medik Operatif dan Terapi

Terencana.

- 27 -


sebagai berikut :

a. Kelas III/RJ 40% dari Indeks Biaya ;

b. Kelas II/IRD/IMC/Ruj. Swasta 50% dari Indeks

Biaya ;




f. ICU/ICCU/NICU dan PICU 85% dari Indeks

Biaya ;


sebagai berikut :

a. Kelas III/Rawat Jalan 60% dari Indeks Biaya ;

b. Kelas II/IRD/IMC/Ruj. Swasta 75% dari Indeks

Biaya ;





- 28 -


habis Pakai Tindakan Medik Operatif dan

Terapi Sederhana dan Kecil ditetapkan sebesar

100% dari Indeks Biaya, sedangkan untuk

Tindakan Medik Operatif dan Terapi Sedang, Besar

dan Khusus besarnya sesuai dengan pemakaian

(Revolving Fund System) ;

(5) Untuk Tindakan Medik Operatif dan Terapi Tidak

Terencana (Akut / Emergency) retribusi tersebut

pada ayat (2) dan (3) pasal ini sebesar 125%

dari Tindakan Medik Operatif dan Terapi Terencana /

Elektif;

(6) Retribusi Tindakan Medik Operatif dan Terapi

Khusus adalah 1,5 kali tarif Tindakan Medik Operatif

dan Terapi Besar Terencana/Elektif;

(7) Biaya pemeriksaan Penunjang Diagnostik,

Rehabilitasi Medik, bahan farmasi / obat dan Alat

Kesehatan Habis Pakai yang dapat diresepkan

dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang berlaku

untuk itu.

- 29 -

Pasal 20

Retribusi Tindakan Anestisi Umum/Regional

(1) Retribusi Tindakan anestisi Umum / Regional pada

Tindakan Medik Operatif dan Terapi diperhitungkan

berdasarkan komponen biaya Jasa sarana, Komponen

Biaya Jasa Pelayanan dan Komponen Biaya Bahan /

Alat Kesehatan Habis Pakai;

(2) Besarnya Komponen biaya Jasa Sarana ditetapkan

sebesar 0% dari Indeks biaya dan besarnya Komponen

Biaya Jasa Pelayanan ditetapkan sebesar 35%

(tiga puluh lima persen) dari Besarnya Komponen

Biaya Jasa Pelayanan Tindakan Medik Operatif

dan terapi sesuai Jenis / Klasifikasi Tindakan Medik

Operatif dan terapi, serta Kelas Perawatan yang

diambil;

Pasal 21

Retribusi Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

(1) Indeks Biaya pertolongan persalinan diperhitungkan

berdasarkan rata - rata penggunaan bahan / alat

kesehatan habis pakai;

- 30 -

(2) Retribusi pelayanan pertolongan persalinan per

vaginam (partus normal dan dengan penyulit)

diperhitungkan berdasarkan Komponen Biaya Jasa

Sarana, Komponen Biaya jasa Pelayanan dan


Pakai;

(3) Besarnya Komponen Biaya Jasa Sarana persalinan

per vaginam tanpa penyulit (partus normal) ditetapkan

sebagai berikut :




d. Kelas Utama 100% dari Indeks biaya ;


(4) Besarnya Komponen Biaya Jasa Pelayanan persalinan

per vaginam tanpa penyulit (partus normal) ditetapkan

sebagai berikut :


b. Kelas II 75% dari Indeks biaya ;




- 31 -


Habis Pakai ditetapkan sesuai dengan pemakaiaan

(Revolving Fund System) ;

(6) Retribusi persalinan per vaginam disertasi penyulit

(persalinan per vaginam dengan mempergunakan

lat vakum ekstraktor / cunam) ditetapkan sebesar

125% dari partus normal ;

(7) Retribusi persalinan perabdominal (Seksio Sesarea)

sesuai dengan retribusi Tindakan Medik Operatif dan

Terapi Besar sesuai dengan Kelas Perawatan yang

diambil ;

(8) Retribusi tindakan pelayanan kebidanan dan

penyakit kandungan yang lain sesuai dengan

jenis / klasifikasi tindakan medik operatif dan

terapi serta kelas perawatan yang diambil ;

(9) Biaya pemeriksaan Penunjang Diagnostik, bahan

farmasi / obat dibayar tersendiri sesuai dengan

tarif yang berlaku untuk saat itu.

Pasal 22

Retribusi Tindakan Medik Non Operatif dan Terapi

(Visite dan Konsultasi Medik)

- 32 -

(1) Untuk menentukan besarnya retribusi Tindakan

Medik Non Operarif (Visite dan Konsultasi Medik)

diperhitungkan Komponen Biaya Jasa Sarana

dan Komponen Biaya Jasa Pelayanan berdasarkan

Kelas Perawatan ;

(2) Indeks Biaya Bahan Makanan pada Rawat Inap


retribusi Tindakan Medik Non Operatir dan Terapi ;

(3) Besarnya Indeks Biaya Tindakan Medik Non

Operatif dan Terapi ditetapkan 50% (lima puluh

persen) dari indeks biaya Bahan Makanan

sesuai Kelas Perawatan yang diambil ;


sebagai berikut :








sebagai berikut :

- 33 -







Pasal 23

Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik

(1) Untuk menentukan retribusi pelayanan Rehabilitasi

medik ditetapkan berdasarkan tiap - tiap jenis

pelayanan rehabilitasi medik (sederhana, Sedang

dan Canggih ) serta Kelas Perawatan yang

diambil ;

(2) Indeks Biaya pelayanan Rehabilitasi Medik

diperhitungkan sesuai dengan rara-rata bahan / alat

Kesehatan Habis Pakai yang dipergunakan untuk

masing - masing pelayanan Rehabilitasi medik

Sederhana, Sedang dan Canggih ;

- 34 -

(3) Komponen Biaya untuk menentukan retribusi

rehabilitasi Medik terdiri dari Komponen Biaya Jasa

Sarana, Komponen Biaya Jasa Pelayanan serta

Komponen Biaya Bahan / Alat Kesehatan Habis Pakai ;


sebagai berikut :

a. Kelas III/Rawat Jalan 50% dari Indeks Biaya ;





f. ICU/ICCU/NICU dan PICU 120% dari Indeks Biaya .

(5) Besarnya Komponen Jasa Pelayanan ditetapkan

sebagai berikut :

a. Kelas III / Rawat Jalan 50% dari Indeks Biaya ;

b. Kelas II / Ruj. Swasta 75% dari Indeks Biaya :




f. ICU/ICCU/NICU dan PICU 120% dari Indeks Biaya.

- 35 -


Habis Pakai ditetapkan sebesar 15% dari Inseks

Biaya .

Pasal 24

Retribusi Perawatan Jenazah

(1) Retribusi perawatan jenazah diperhitungkan

atas dasar penggunaan bahan dan alat yang

dipergunakan ;

(2) Komponen Biaya Jasa Sarana, Komponen Biaya

Jasa Pelayanan dan Komponen Biaya Bahan /

Alat Kesehatan ditetapkan sebesar retribusi pasien

Rawat Inap Kelas II ;

(3) Penyimpanan jenazah dijinkan paling lama 2 (dua) x

4 jam dan retribusi penyimpanan jenazah per hari

ditetapkan sebesar retribusi Rawat Inap Kelas I

atau di kuburkan oleh pihak rumah sakit ;

(4) Indeks Biaya Tindakan Otopsi / Bedah Jenazah

untuk kepentingan Visum et Repertum diperhitungkan

berdasarkan penggunaan bahan / alat kesehatan

habis pakai yang dipergunakan ;

- 36 -


40% dari Indeks Biaya, besarnya Komponen

Biaya Jasa Pelayanan ditetapkan 60% dari

Indeks Biaya, serta Komponen Biaya Bahan /

Alat Kesehatan Habis Pakai ditetapkan 100%

dari Indeks Biaya ;

(6) Retribusi pemeriksaan (jenazah) luar untuk

kepentingan Visum et Repertum ditetapkan

sebesar 50% dari retribusi otopsi jenazah ;

(7) Retribusi pengawetan / konservasi (formalisasi)

jenazah pasca otopsi jenazah / pasca pemeriksaan

luar ditetapkan sebesar 150% dari tarif otopsi

jenazah / pemeriksaan luar ;

(8) Retribusi seperti dimaksud pada ayat (5) dan (6)

Pasal ini, tidak termasuk retribusi pemeriksaan

contoh (sample) bagian tubuh jenazah yang dirujuk /

dikirim ke laboratorium forensik serta biaya

pengirimannya.

Pasal 25

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan

- 37 -

(1) Untuk menentukan besarnya retribusi Pemeriksaan

Kesehatan diperhitungkan Komponen Biaya Jasa

Sarana, Komponen Biaya Jasa Pelayanan dan


Pakai ;

(2) Yang termasuk Pemeriksaan Kesehatan adalah

pemeriksaan kesehatan untuk memenuhi persyaratan :

a. Melanjutkan sekolah ;

b. Melamar pekerjaan dan penerimaan pegawai ;

c. Mengurus Asuransi ;

d. Dan pelayanan General Check-Up.

(3) Besarnya Komponen Biaya Jasa Sarana, Jasa

Pelayanan dan Alat Kesehatan Habis Pakai

ditetapkan masing-masing 40%, 60% dan 10%

dari Indeks Biaya untuk keperluan melanjutkan

sekolah ; besarnya Komponen Biaya Jasa Sarana,

Jasa Pelayanan dan Alat Kesehatan Habis

Pakai ditetapkan masing-masing 50%, 75% dan

10% dari Indeks Biaya untuk melamar pekerjaan,

besarnya Komponen Biaya Jasa Sarana,



25% dari Indeks Biaya untuk pengurusan Asuransi ;

- 38 -

serta besarnya Komponen Biaya Jasa Sarana,



25% dari Indeks Biaya untuk General Check-Up ;

(4) Biaya pemeriksaan penunjang Diagnostik, termasuk

pengiriman contoh (sampel) dan pemeriksaan

penunjang Diagnostik ditempat lain, dibayar

tersendiri sesuai dengan Retribusi yang ditetapkan

untuk jenis pemeriksaan / pelayanan tersebut.

Pasal 26

Retribusi Penggunaan Mobil Ambulance dan

Mobil Jenazah

(1) Indeks Biaya pelayanan mobil ambulance dan

mobil jenazah diperhitungkan berdasarkan rata -

rata penggunaan bahan bakar setiap 5 (lima) km/pp ;

(2) Indeks Biaya pelayanan mobil ambulance dan

mobil jenazah untuk 5 (lima) km/pp kedua

dan seterusnya berlaku kelipatannya ;



- 39 -

(4) Besarnya Komponen Biaya Jasa Pelayanan

ditetapkan sebesar 150% dari Indeks Biaya ;

(5) (5) Komponen Biaya Bahan Bakar ditetapkan

sebesar 50% dari Indeks Biaya untuk 5 (lima) km/pp

pertama dan sebesar 100% dari Indeks Biaya

untuk 5 (lima) km/pp kedua dan kelipatannya ;

(6) (6) Biaya tunggu pelayanan mobil ambulance

dan mobil jenazah per jam ditetapkan sebesar

50% dari Komponen Biaya Jasa Sarana dan

Komponen Biaya Jasa Pelayanan .

Pasal 27

Retribusi Pemakaian Oksigen (O2)

(1) Indeks Biaya Bahan Gas Oksigen (O2) diperhitungkan

berdasarkan penggunaan bahan gas oksigen setiap

strip skala luar manometer regulator oksigen ;



(3) Besarnya Komponen Biaya Jasa Pelayanan

ditetapkan sebesar 100% dari Indeks Biaya ;

- 40 -

(4) Besarnya Komponen Biaya Bahan Gas Oksigen

ditetapkan sebesar 50% dari Indeks Biaya .

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN

PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 28

(1) Sebagian penerimaan rumah sakit disetor ke

Kas Daerah Kabupaten Berau melalui Dinas

Pendapatan Daerah ;

(2) Penerimaan rumah sakit yang bersifat medical

service (jasa pelayanan) dapat dipergunakan

secara langsung oleh rumah sakit untuk keperluan

menunjang biaya operasional, pembinaan pegawai

dan pengembangan rumah sakit ;

(3) Selain itu rumah sakit menerima 35% dari

pendapatan jasa sarana (hospital service) untuk

biaya intensifikasi pengelolaan rumah sakit ;

- 41 -

(4) Pengelolaan jasa pelayanan dan sebagian

jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal

ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan dan

dilaporkan kepada Kepala Daerah ;

Pasal 29

Keringanan dan pembebasan tarif :

(1) Kepala Badan diberi kewenangan untuk meringankan

sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan rumah

sakit atas dasar Surat Keterangan Tidak Mampu

dari pejabat yang berwenang ;

(2) Biaya pelayanan kesehatan terhadap pasien

sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini

dibebankan kepada pasal pengeluaran yang

khusus tersedia dalam APBD Kabupaten Berau;

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 30

Retribusi dipungut di wilayah, daerah tempat pelayanan

Kesehatan diberikan.

- 42 -

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 31

(1) Wajib Retribusi mengisi SPdORD ;

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap

serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau

kuasanya ;

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan

penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud

pada ayat 1) ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 32

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan

SKRD atau dokumentasi yang dipersamakan.

- 43 -

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 33

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud

pada Pasal 31 ayat (1) ditetapkan retribusi

terhutang dengan menerbitkn SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan ;

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan

ditemukan data baru dan/atau data yang semula

belum terungkap yang menyebabkan penambahan

jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan

SKRDKBT ;

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala

Daerah ;

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

- 44 -

Pasal 34

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakan;

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada

waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi

administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen)

setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang

dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 36

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi

sekaligus ;

- 45 -

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat -

lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,

SKRDBT dan STRD ;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat

pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan

Kepala Daerah ;

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 37

(1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan

Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan

jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah,

yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib

Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan

Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) ;

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundang - undangan yang

berlaku ;

- 46 -

BAB XVI

K E B E R A T A N

Pasal 38

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberetan

hanya Kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang

ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam

bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang

jelas ;

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan

atas ketetapan retribusi, Wajib retribusi harus

dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan

retribusi tersebut ;

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu

paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT

dan SKRDLB yang diterbitkan , kecuali apabila

Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi

karena keadaan di luar kekuasaannya ;

- 47 -

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)

dalam pasal ini dianggap sebagai bukan Surat

Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban

membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan

retribusi .

Pasal 39

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama

3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan

diterima harus memberi Keputusan atas keberatan

yang diajukan ;

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat

berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak

atau menambah besarnya retribusi yang terhutang ;

(3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud

ayat (2) pasal ini bersifat final ;

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak

memberikan suatu Keputusan, keberatan yang

diajukan tersebut dianggap dikabulkan ;

- 48 -

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 40

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib

Retribusi dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Kepala Daerah ;

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam)

bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan

pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat

(1), harus memberikan Keputusan ;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepada Daerah

tidak memberikan suatu Keputusan permohonan

pengembalian kelebihan retribusi dianggap

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang

retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu

hutang retribusi tersebut ;

- 49 -

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan

sejak diterbitkan SKRDLB ;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran

retribusi dilakuikan setelah lewat jangka waktu

2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan

imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan

atas keterlambatan pembayaran kelebihan

retribusi ;

Pasal 41

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

retribusi diajukan secara tertulis kepada

Kepala Daerah dengan sekurang - kurangnya

menyebutkan :

a. Nama dan alamat Wajib retribusi ;

b. Masa retribusi ;

c. Besarnya kelebihan pembayaran ;

d. Alasan yang singkat dan jelas ;

- 50 -

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

retribusi disampaikan secara langsung atau

melalui Pos Tercatat ;

(3) Bukti penerimaan oleh Kepala Daerah atau

Pejabat yang ditunjuk atau bukti pengiriman

Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan

diterima ;

Pasal 42

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan

dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar

Kelebihan Retribusi ;

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi

diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya,

sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (4),

pembayaran dilakukan dengan cara pemindah

bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku

sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

- 51 -

Pasal 43

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk

dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan

pembebasan retribusi ;

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara

lain untuk mengangsur ;

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) antara lain diberikan kepada

masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau

kerusuhan ;

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan

Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah atau

Pejabat yang ditunjuk ;

BAB XIX

KADALUARSA PENAGIHAN

- 52 -

Pasal 44

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi Kadaluarsa

setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun

terhitung sejak saat terhutangnya retribusi,

kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan

tindak pidana di bidang retribusi ;

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;

b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib

Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung ;

BAB XX

P E N Y I D I K A N

Pasal 45

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan

berwenang untuk melakukn tindak pidana

pelanggaran atas ketentuan - ketentuan dalam

Peraturan Daerah yang berlaku dalam wilayah

hukum di tempat penyidikan ditempatkan ;

- 53 -

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana

dimaksud ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

mempunyai wewenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari

seseorang tentang adanya tindak pidana ;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di

tempat kejadian dan melakuan pemeriksaan ;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari

kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari

tersangka ;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;

f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya

dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah

mendapat petunjuk dari Kepolisian Republik

Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana

- 54 -

dan selanjutnya melalui Kepolisian Republik

Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada

Kejaksaan Negeri, kepada tersangka atau

keluarganya ;

i. Mengadukan tindakan lainnya menurut hukum

yang dapat dipertanggungjawabkan ;

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut

umum melalui penyidik polri.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan

kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah

diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam)

bulan atau Denda paling banyak 4 (empat) kali

jumlah Retribusi yang terhutang ;

- 55 -

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal

ini adalah pelanggaran ;

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan

yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan

tidak berlaku lagi ;

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini

sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian

dengan Keputusan Kepala Daerah ;

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

- 56 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Diundangkan di Tanjung Redeb Pada tanggal 29 Mei 2004

BUPATI BERAU

ttd

Drs. H. MASDJUNI.

Diundangkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal 12 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. H. SYARWANI SYUKUR. PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010055469

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2004 NOMOR : 17

PERDA Nomor 6 Tahun 2004 ttg Pola Retribusi Badan ... fileadalah Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau ; h. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelaola

Documents