SALINAN NOMOR 1/C, 2011 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa- Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
62
Embed
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI …hukum.malangkota.go.id/download/perda/perda2011... · Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak ... Pengelolaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SALINAN
NOMOR 1/C, 2011
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,
Menimbang :
a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
pemerintahan daerah;
b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum perlu
disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Jasa Umum;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-
Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2918);
2
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3317);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3501);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);
3
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3881);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 69);
4
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);
24. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
25. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
27. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
28. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
29. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran
Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 52);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3107);
5
33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya
Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3329);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan
Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-
syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3283);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan
dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3527);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
6
40. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3529);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan
dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3530);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3637);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3980);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
7
49. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4736);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
53. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan;
54. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan;
55. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1978 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik;
56. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
4/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan
Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
57. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER/02/MEN/1983
tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis;
58. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 217/Menkes/Per/IX/1986
tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga;
59. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :
560/MENKES/PER/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu
yang dapat Menimbulkan Wabag, Tata Cara Penyampaian
Laporannya dan Tata Cara Penanggulangan seperlunya;
8
60. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 061/Per/I/1991 tentang
Persyaratan Kesehatan Kolam Renang;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007;
62. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :
02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan
dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
63. Perturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan
Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota
Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan
Rumah Sakit Daerah;
64. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 93A/MENKES/SKB/II/1996, Nomor 17
Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
65. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993
tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan
Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan
bak muatan serta komponen-komponennya;
66. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
67. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/KPTS/2000
tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Bahaya Kebakaran pada
Bangunan Gedung dan Lingkungan;
68. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 364/Menkes/SK/III/2003
tentang Laboratorium Kesehatan;
69. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 715/Menkes/SK/2003
tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
70. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :
1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi
Rumah Makan dan Restoran;
71. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004
tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
9
72. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah
Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2000
Nomor 1 Seri C);
73. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 16 Seri C);
74. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Pengendalian Pencemaran Air di Kota Malang (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);
75. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang
Konservasi Air (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001
Nomor 18 Seri C);
76. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11);
77. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Pengaturan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang 18);
78. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Malang Nomor 32);
79. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang 59);
80. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
81. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
10
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
jasa umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.
8. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
9. Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
10. Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan.
11
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang
atau yang tidak seharusnya terutang.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas terhadap SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh
Wajib Retribusi.
17. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi
Jasa Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana
Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial
Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau
rehabilitatif, pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan di UPT Labkesling dan
Pelayanan Kesehatan olahraga di UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga.
20. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk keperluan
observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik
lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan.
12
21. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Jejaringnya yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Malang yang
menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya didukung
Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
22. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan
pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat
darurat dolengkapi dengan peralatan medic dan sarana serta fasilitas pendukung
lainnya yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
23. Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah unit pelaksana teknis yang
melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam Bidang Laboratorium
Kesehatan Lingkungan.
24. Pusat Pelayanan Kesehatan Olah Raga adalah Unit Pelaksana Teknis sebagai unsur
pelaksana teknis Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan, pembinaan,
pengembangan upaya kesehatan olah raga kepada masyarakat.
25. Pemeriksaan Angka Lempeng adalah pemeriksaan untuk menetapkan angka/jumlah
mikroba (bakteri aeroh mesofil) dalam spesimen/sampel sumber air, makanan,
minuman, bagian tubuh dan/atau alat/benda tertentu yang akan diukur angka
kumannya.
26. Usap Alat Makan adalah pemeriksaan dengan menetapkan angka/jumlah bakteri
pada alat makan dan peralatan makan.
27. Usap Lantai adalah pemeriksaan dengan menetapkan angka/jumlah bakteri pada
lantai.
28. Usap Dubur adalah pemeriksaan dengan menetapkan jenis bakteri patogen pada
manusia dengan cara pengambilan sampel melalui dubur.
29. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat.
30. Penduduk adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia dan Orang Asing yang
masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang
sebagai Warga Negara Indonesia.
32. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
33. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang
memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas
anggota keluarga.
13
34. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku
di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap
anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung
anak tersebut.
36. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar
ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak
tersebut.
37. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan
penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi :
a. Surat Keterangan Pindah;
b. Surat Keterangan Pindah Datang;
c. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
f. Surat Keterangan Kelahiran;
g. Surat Keterangan Lahir Mati;
h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
j. Surat Keterangan Kematian;
k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
38. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang
mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,
pengangangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan
kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya yang diterbitkan dan disimpan oleh
Instansi Pelaksana, termasuk akta otentik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan
Agama (KUA).
39. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta catatan sipil dan
merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga
mengenai kelahiran, kematian, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak,
pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa
penting lainnya.
14
40. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan
seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta yang
asli (pertama) hilang, musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak
yang berwajib.
41. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
42. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat/jenasah.
43. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan
pemakaman jenasah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan
yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
44. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
45. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman
pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-
tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan
dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak
bersifat sementara;
46. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang
diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu
kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum
maupun fasilitas sendiri.
47. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan
yang ditandai dengan marka jalan.
48. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor
dan kendaraan tidak bermotor.
49. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
50. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
51. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa di lingkungan pasar atau
tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan
dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
52. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non
formal dengan menggunakan lahan terbuka dan/atau tertutup, sebagian fasilitas
umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya
baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu
yang telah ditentukan.
15
53. Pedagang Non PKL adalah pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang dimiliki
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan yang diijinkan di
luar pasar.
54. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat untuk melaksanakan
kegiatan perdagangan yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah
Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah.
55. Golongan Pasar adalah klasifikasi pemakaian kios/bedak yang ada pada setiap kelas
pasar yang dikualifikasikan ke Golongan A, B, C.
56. Tempat Strategis adalah letak kios/bedak yang ada di areal pasar yang lokasinya
mudah dituju dan mobilitas pembeli serta pengunjung tinggi.
57. Toko/Kios atau Bedak adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-
tempat lain yang diijinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat lain
mulai dari lantai, dinding, langit-langit/plafon dan atap yang sifatnya tetap atau
permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
58. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat tertentu yang
diijinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan
dinding pembatas antar ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan
barang atau jasa.
59. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau
memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan
dan dalam kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis
dan laik jalan.
60. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah
pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap
kendaraan wajib uji.
61. Kendaraan Wajib Uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang,
kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
62. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah
dan memadamkan kebakaran yang berisi cairan atau serbuk yang berbentuk air/gas
yang meliputi tabung gas, Hidran, springkler, otomatik gas, mobil pompa dan motor
pompa.
63. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disebut APAR adalah Alat Pemadam
api yang dapat dibawa atau diangkat serta mudah pemakaiannya bagi setiap orang,
yang berisi cairan atau gas untuk memadamkan api pada awal mula kebakaran.
64. Tabung Gas adalah tabung yang berisi cairan atau serbuk kimia yang dipergunakan
dengan cara disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
16
65. Hidran adalah alat pompa air yang dipergunakan dengan cara menyedot sumber air
dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
66. Springkler adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan
deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara otomatis
dengan menyemprotkan cairan yang berisi air dan memenuhi standar nasional.
67. Detektor adalah alat untuk mendeteksi pada mula kebakaran yang dapat
membangkitkan alarm dalam suatu sistem.
68. Alarm Sistem adalah sistem atau rangkaian alarm kebakaran yang menggunakan
detektor panas, detektor asap, detektor nyala api dan titik panggil secara manual serta
perlengkapan lainnya yang dipasang pada sistem alarm kebakaran.
69. Otomatik Gas adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini
berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara
otomatis dengan menyemprotkan gas dan memenuhi standar nasional.
70. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Kota yang dipasang pada alat-
alat pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan
atau layak pakai sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
71. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan