-
- 1-
BUPATI SAMPANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 7 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2012-2032
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang : bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang
sangat
dibutuhkan untuk mengarahkan pembangunan secara berdaya
guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan
berkelanjutan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
pertahanan keamanan, guna mewujudkan keterpaduan
pembangunan antar sektor daerah, dan masyarakat yang perlu
dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang
2003-2013 perlu diganti;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang..
-
- 2-
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur /
Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 132);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4722);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4725);
11.Undang-Undang..
-
- 3-
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4739);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 );
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5168);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara
Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 1996 Nomor 104);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat
Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3934);
21.Peraturan..
-
- 4-
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4490);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4490);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4655);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan
Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4987);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5004);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Jalan
Tol
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 88 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5019);
31.Peraturan..
-
- 5-
31. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5098);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang
Mitigasi
Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5154);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk
dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5160);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 120 tambahan
Lembaran Negara Nomor 5230);
37. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern;
38. Keputusan Menteri Dalam Nomor 8 Tahun 1998 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
39. Peraturan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
327 Tahun 2002 tentang Penetapan 6 (enam) Pedoman Bidang
Penataan Ruang;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008
tentang
Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang
Daerah;
41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009
tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang
-
- 6-
Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya;
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012
tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota
44. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Jawa
Timur Tahun 2005-2025;
45. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur
2011 2031;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
dan
BUPATI SAMPANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2012-2032.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1..
-
- 7-
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut
dan ruang udara
termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia
dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan
kehidupannya.
6. Tata ruang meliputi wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan
sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial
ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan
fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu
wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
ruang untuk
fungsi budidaya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata
ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi
pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan
struktur ruang
dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana
tata ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur
ruang dan pola
ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan
program
beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan
tertib tata
ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah
ditetapkan.
14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang yang
selanjutnya disingkat
RTRW Kabupaten Sampang adalah hasil perencanaan tata ruang
wilayah di
daerah Kabupaten Sampang.
16.Wilayah..
-
- 8-
16. Wilayah Kabupaten Sampang adalah ruang yang merupakan
kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional di
Kabupaten
Sampang.
17. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah
kawasan perkotaan
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau
beberapa
kecamatan.
18. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disingkat PKLp
adalah pusat
kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan
sebagai
PKL.
19. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK
adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan
atau
beberapa desa.
20. Pusat Pelayanan Lingkungan atau disingkat PPL merupakan
pusat permukiman
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
21. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi
segala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi
lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan
tanah, di
bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,
kecuali
jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
22. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang
terkandung di
dalamnya.
23. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan
sumberdaya air dalam
satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil
yang luasnya
kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
24. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah
suatu wilayah
daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan
anak-anak
sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan
air yang
berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami,
yang batas di
darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai
dengan daerah
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
25. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah
area memanjang/
jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat
terbuka,
tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun
yang
sengaja ditanam.
26.Kawasan..
-
- 9-
26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya
alam dan
sumberdaya buatan.
27. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,
sumberdaya
manusia dan sumberdaya buatan.
28. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan
utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan
sosial dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan
utama pertanian
termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi
kawasan
sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa
pemerintahan,
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau
lebih pusat
kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi
pertanian dan
pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh
adanya
keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem
permukiman dan
sistem agrobisnis.
31. Kawasan Strategis Propinsi adalah wilayah yang penataan
ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam
lingkup
propinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau
lingkungan.
32. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan
ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam
lingkup
Kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau
lingkungan.
33. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di
luar kawasan
lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan
yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/ lingkungan hunian
dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
34. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau
ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan
tetap.
35. Kawasan pariwisata terdiri atas wisata alam di dalam kawasan
konservasi;
wisata alam di luar kawasan konservasi; wisata rekreasi; wisata
sejarah, budaya
dan religi.
36.Kawasan..
-
- 10-
36. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan
industri yang
dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang
dikembangkan dan
dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki
Izin Usaha
Kawasan Industri.
37. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang
diperuntukkan bagi
kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang
ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki
sumber daya
bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan
peta/data
geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan
kegiatan
pertambangan.
39. Kawasan budidaya pertanian adalah wilayah budidaya memiliki
potensi
budidaya komoditas memperhatikan kesesuaian lahan dan
agroklimat, efisiensi
dan efektifitas usaha pertanian tertentu yang tidak dibatasi
wilayah
administrasi.
40. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan yang
dikelola untuk
budidaya pertanian ramah Iingkungan yang mampu mencapai
produktivitas
dan keuntungan optimal dengan tetap selalu menjaga kelestarian
sumberdaya
lahan dan Iingkungan.
41. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan
secara nasional
yang digunakan untuk pertahanan.
42. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah adalah
ketentuan-
ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan
pemanfaatan
ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang
berbentuk
ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan
insentif dan
disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
43. Ketentuan peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur
tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya, dan
disusun
untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam
rencana
rinci tata ruang.
44. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan oleh
pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus
dipenuhi oleh
setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai
alat dalam
melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan
rencana tata
ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
45.Ketentuan..
-
- 11-
45. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau
upaya untuk
memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan
dengan
rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah,
membatasi
pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan
rencana
tata ruang.
46. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi
siapa saja yang
melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
rencana
tata ruang yang berlaku.
47. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
48. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat
hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non
pemerintah lain
dalam penataan ruang.
49. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat,
yang timbul atas
kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk
berminat dan
bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
50. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam
bidang penataan ruang.
51. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya
disingkat BKPRD
adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung
pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di
Kabupaten
Sampang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati
dalam
koordinasi penataan ruang di daerah.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2
(1) Wilayah Kabupaten Sampang terdiri atas 14 (empat belas)
kecamatan dengan
luas wilayah 1.233,03 (seribu dua ratus tiga puluh tiga koma nol
tiga) kilometer
persegi.
(2) Luas tiap kecamatan di Kabupaten meliputi:
a. Wilayah Kecamatan Omben dengan luas 116,31 (seratus enam
belas koma
tiga puluh satu) kilometer persegi;
b. Wilayah Kecamatan Kedungdung dengan luas 123,08 (seratus dua
puluh
tiga koma nol delapan) kilometer persegi;
-
- 12-
c. Wilayah Kecamatan Robatal dengan luas 80,54 (delapan puluh
koma lima
puluh empat) kilometer persegi;
d. Wilayah Kecamatan Jrengik dengan luas 65,35 (enam puluh lima
koma tiga
puluh lima) kilometer persegi;
e. Wilayah Kecamatan Ketapang dengan luas 125,28 (seratus dua
puluh lima
koma dua puluh delapan) kilometer persegi;
f. Wilayah Kecamatan Torjun dengan luas 44,20 (empat puluh empat
koma
dua puluh) kilometer persegi;
g. Wilayah Kecamatan Pengarengan dengan luas 42,69 (empat puluh
dua koma
enam puluh sembilan) kilometer persegi;
h. Wilayah Kecamatan Karangpenang dengan luas 84,25 (delapan
puluh empat
koma dua puluh lima) kilometer persegi;
i. Wilayah Kecamatan Tambelangan dengan luas 89,97 (delapan
puluh
sembilan koma sembilan puluh tujuh) kilometer persegi;
j. Wilayah Kecamatan Camplong dengan luas 69,93 (enam puluh
sembilan
koma sembilan puluh tiga) kilometer persegi;
k. Wilayah Kecamatan Sreseh dengan luas 71,95 (tujuh puluh satu
koma
sembilan puluh lima) kilometer persegi;
l. Wilayah Kecamatan Sampang dengan luas 70,01 (tujuh puluh koma
nol
satu) kilometer persegi;
m. Wilayah Kecamatan Sokobanah dengan luas 108,51 (seratus
delapan koma
lima puluh satu) kilometer persegi; dan
n. Wilayah Kecamatan Banyuates dengan luas 141,23 (seratus empat
puluh
satu koma dua puluh tiga) kilometer persegi.
(3) Batas wilayah Kabupaten meliputi:
a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura;
c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan; dan
d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan.
BAB II
ASAS, VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu.....
-
- 13-
Bagian Kesatu
Asas Penataan Ruang
Pasal 3
Penataan ruang kabupaten berlandaskan azas keterpaduan,
keserasian,
keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan
dan
keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan,
perlindungan
kepentingan hukum, kepastian hukum dan keadilan serta
akuntabilitas.
Bagian Kedua
Visi dan Misi penataan Ruang
Pasal 4
(1) Visi penataan ruang kabupaten adalah terwujudnya ruang
wilayah Kabupaten
Sampang melalui pengembangan agribisnis, industri dan pariwisata
dengan
memperhatikan lingkungan hidup.
(2) Misi penataan ruang kabupaten adalah:
a. Mewujudkan struktur ruang melalui pembangunan infrastruktur
dan
kawasan perkotaan guna mendukung pengembangan agribisnis,
industri
dan pariwisata sera mengurangi kesenjangan wilayah utara, tengah
dan
selatan;
b. Mewujudkan sektor pertanian melalui kegiatan agropolitan,
industri dan
pariwisata dengan komoditas unggulan yang khas, berdaya jual
serta
berdaya saing;
c. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan
perdesaan
untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih
produktif dan
mandiri serta berdaya-saing tinggi dan mendukung
pengembangan
agropolitan, industri dan pariwisata;
d. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha
sesuai
rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif;
dan
e. Mengembangan sumber daya alam Kabupaten Sampang untuk
mendukung
perkembangan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan.
Bagian Ketiga..
-
- 14-
Bagian Ketiga
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 5
Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten berbasis
agropolitan
ditunjang industri, pariwisata, dan potensi lokal bagi
pemerataan pembangunan
berkelanjutan.
Bagian Keempat
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 6
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 5 disusun kebijakan penataan ruang wilayah.
(2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)
meliputi:
a. pengembangan agropolitan, industri, dan pariwisata;
b. pemantapan struktur pusat pelayanan perkotaan dan pedesaan
serta
pengendalian perkembangan kawasan perkotaan;
c. pengembangan kelengkapan sistem sarana dan prasarana
wilayah;
d. pemantapan, pelestarian, dan perlindungan kawasan lindung
secara
berkelanjutan berbasis kearifan lokal;
e. pengembangan kawasan budidaya secara bersinergis dengan
agropolitan,
industri berbasis pertanian, dan pariwisata;
f. pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten
secara
berkelanjutan;
g. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan
negara.
Bagian Kelima
Strategi Penataan Ruang
Pasal 7..
-
- 15-
Pasal 7
(1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 disusun strategi penataan ruang wilayah.
(2) Pengembangan agropolitan, industri, dan pariwisata
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dengan strategi meliputi:
a. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan;
b. mengembangkan sistem agropolitan di kawasan perdesaan;
c. mengembangkan sarana dan prasarana pada wilayah
perkotaan;
d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung agropolitan,
industri,
dan pariwisata; dan
e. mengembangkan sumberdaya manusia pada kawasan
agropolitan.
(3) Pemantapan struktur pusat pelayanan perkotaan dan pedesaan
serta
pengendalian perkembangan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf b dengan strategi meliputi:
a. mengarahkan struktur perkotaan secara berhirarki dan
mengendalikan
perkembangan kawasan perkotaan;
b. mendistribusikan pemanfaatan ruang terbangun pada kawasan
perkotaan
secara merata;
c. meningkatkan interaksi desa-kota dalam meningkatkan
efisiensi
pengembangan agropolitan; dan
d. Mengembangkan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi
melalui desa
pusat pertumbuhan.
(4) Pengembangan kelengkapan sistem sarana dan prasarana wilayah
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dengan strategi
meliputi:
a. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke
pusat
produksi pertanian, industri, dan pelayanan pariwisata;
b. meningkatkan kualitas pelayanan jaringan energi dan
listrik;
c. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan air
baku dan
sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian;
d. meningkatkan jumlah, mutu, dan jangkauan pelayanan komunikasi
pada
kawasan agropolitan, pariwisata, dan industri; dan
e. mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan
persampahan.
(5) Pemantapan, pelestarian, dan perlindungan kawasan lindung
secara
berkelanjutan berbasis kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6
ayat (2) huruf d dengan strategi meliputi:
-
- 16-
a. meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di
bawahnya
berupa kawasan resapan air;
b. memantapkan dan meningkatkan konservasi alam, rehabilitasi
ekosistem
serta mengendalikan pencemaran, dan perusakan lingkungan
hidup;
c. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan cagar
budaya;
d. mengendalikan kawasan rawan bencana alam;
e. memantapkan wilayah kawasan lindung geologi dan
pemantapan
pengelolaan kawasan secara partisipatif; dan
f. memantapkan kawasan terumbu karang.
(6) Pengembangan kawasan budidaya secara bersinergis dengan
agropolitan,
industri berbasis pertanian, dan pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal
6 ayat (2) huruf e dengan strategi meliputi:
a. mengembangkan kawasan hutan produksi;
b. mengembangkan kawasan hutan rakyat;
c. mengendalikan lahan pertanian berkelanjutan dan meningkatkan
pangan
nasional;
d. mengembangkan komoditas unggul perkebunan, tanaman pangan
dan
hortikultura;
e. meningkatkan produk dan nilai tambah perikanan budidaya;
f. mengembangkan kawasan pertambangan berbasis pada teknologi
ramah
lingkungan;
g. mengembangkan industri ramah lingkungan;
h. meningkatkan peran serta masyarakat pada pengembangan
pariwisata
dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan
pelestarian
kearifan lokal;
i. meningkatkan kawasan permukiman perkotaan dengan
permukiman
perdesaan secara sinergis; dan
j. menetapkan dan mengembangkan kawasan peternakan.
(7) Pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten
secara
berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf
f dengan
strategi meliputi:
a. merencanakan zonasi kawasan pesisir Kabupaten;
b. memantapkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat
setempat
dalam mengembangkan dan memelihara ekosistem pesisir;
c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung pada pemanfaatan
bakau dan
terumbu karang; dan
-
- 17-
d. mengendalikan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir
selatan.
(8) Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dengan strategi
meliputi:
a. mendukung penetapan kawasan dengan fungsi pertahanan dan
keamanan;
b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan
disekitar
kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya
tidak
terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan
kawasan
budidaya terbangun; dan
d. menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan.
BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8
(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
a. sistem pusat kegiatan; dan
b. sistem jaringan prasarana wilayah.
(2) Untuk pemantapan struktur ruang perlu dilakukan penyusunan
Rencana Detail
Tata Ruang Perkotaan meliputi:
a. PKL;
b. PKLp; dan
c. PPK.
(3) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan
tingkat
ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 9..
-
- 18-
Pasal 9
Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf a
meliputi:
a. sistem perkotaan;
b. sistem perdesaan; dan
c. peran pusat kegiatan.
Pasal 10
Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a
terdiri atas:
a. PKL berada di perkotaan Sampang;
b. PKLp meliputi:
1. perkotaan Kedungdung;dan
2. perkotaan Ketapang.
c. PPK meliputi:
1. perkotaan Camplong;
2. perkotaan Torjun;
3. perkotaan Pengarengan;
4. perkotaan Sreseh;
5. perkotaan Jrengik;
6. perkotaan Robatal;
7. perkotaan Omben;
8. perkotaan Tambelangan;
9. perkotaan Banyuates;
10. perkotaan Karangpenang; dan
11. perkotaan Sokobanah.
Pasal 11
(1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b
dilakukan
dengan membentuk pusat pelayanan desa dihubungkan dengan sistem
jaringan
jalan dan infrastruktur.
(2) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan
pelayanan perdesaan secara berhirarki meliputi:
a. PPL;
-
- 19-
b. pusat pelayanan setiap desa; dan
c. pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok
permukiman.
(3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. Desa Bundah Kecamatan Sreseh;
b. Desa Kodak Kecamatan Torjun;
c. Desa Gulbung Kecamatan Pengarengan;
d. Desa Jrangoan Kecamatan Omben;
e. Desa Ombul Kecamatan Kedungdung;
f. Desa Bancelok Kecamatan Jrengik;
g. Desa Batosarang Kecamatan Tambelangan;
h. Desa Montor Kecamatan Banyuates;
i. Desa Lepelle Kecamatan Robatal;
j. Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang;
k. Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang; dan
l. Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah.
Pasal 12
(1) Peran pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf c meliputi:
a. PKL dengan peran sebagai pusat pemerintahan kabupaten,
pelayanan sosial
dan ekonomi, permukiman perkotaan, perdagangan, industri,
perikanan,
pendidikan tinggi, perhubungan, dan pariwisata;
b. PKLp dengan peran sebagai pusat pengembangan pelayanan sosial
dan
ekonomi, pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan,
industri,
pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan,
riset
perikanan, pelestarian sumber daya alam, konservasi,
perhubungan,
pariwisata dan pertambangan;
c. PPK dengan peran sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan
pusat
pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan; dan
d. PPL dengan peran sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala
lingkungan.
(2) Pengembangan fasilitas kawasan ditentukan sesuai jumlah
penduduk, fungsi
kawasan, dan mengikuti Standar Nasional Indonesia.
Bagian Ketiga.....
-
- 20-
Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
Pasal 13
Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. sistem prasarana utama; dan
b. sistem prasarana lainnya.
Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 14
Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf
a berupa
sistem jaringan transportasi terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat; dan
b. sistem jaringan transportasi laut.
Pasal 15
Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf a
terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
b. jaringan perkeretaapian.
Pasal 16
(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a
meliputi:
a. jaringan jalan nasional sebagai jalan arteri primer;
b. jaringan jalan strategis nasional rencana;
c. jaringan jalan propinsi sebagai jalan kolektor primer;
d. jaringan jalan strategis propinsi;
e. jaringan jalan kabupaten;
f. jalan dan jembatan;
g. lokasi terminal; dan
h. pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum.
-
- 21-
(2) Jaringan jalan nasional sebagai jalan arteri primer
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
1. ruas jalan batas Kabupaten Bangkalan - Torjun;
2. ruas jalan Torjun batas Kota Sampang;
3. ruas jalan Sudirman;
4. ruas jalan Wahid Hasyim;
5. ruas jalan Jagung Suprapto;
6. ruas jalan batas Kota Sampang batas Kabupaten Pamekasan;
7. ruas jalan K.H. Hasyim Ashari;
8. ruas jalan Trunojoyo;
9. ruas jalan P.Diponegoro; dan
10. ruas jalan H. Agus Salim.
(3) Jaringan jalan strategis nasional rencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
huruf b berupa ruas jalan Modung-Sampang;
(4) Jaringan jalan propinsi sebagai jalan kolektor primer
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. ruas jalan batas kabupaten Bangkalan-Ketapang;
b. ruas jalan Ketapang-batas Kota Pamekasan;
c. ruas jalan Kusuma Bangsa;
d. ruas jalan Sampang-Ketapang;
e. ruas jalan Imam Bonjol;
f. ruas jalan Sampang-Omben; dan
g. ruas jalan Omben-batas Kabupaten Pamekasan.
(5) Jaringan jalan strategis propinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d
meliputi:
a. Ragung-Torjun; dan
b. Sampang-Ragung.
(6) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c
meliputi:
a. pengembangan jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder
menuju kawasan
sentra industri, kawasan agropolitan, dan kawasan
pariwisata.
b. pembangunan jalan lingkar selatan melalui Kecamatan
Sampang
Kecamatan Pengarengan Kecamatan Torjun; dan
c. peningkatan jalan utama antar desa.
(7) Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d meliputi:
a. pembangunan jalan akses ke Jembatan Sreseh-Pangarengan;
dan
b. pengembangan jembatan Sreseh Pengarengan.
-
- 22-
(8) Lokasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
terdiri atas:
a. terminal terdiri atas:
1. terminal penumpang meliputi:
a) pengembangan terminal penumpang tipe B berada di
Kecamatan
Torjun atau di Kecamatan Sampang; dan
b) pengembangan terminal penumpang tipe C di PKLp dan
Kecamatan
Omben.
2. terminal barang meliputi:
a) Kecamatan Camplong; dan
b) Kecamatan Pengarengan.
b. alat pengawasan dan perawatan jalan berupa jembatan timbang
berada di
Kecamatan Jrengik;
c. unit pengujian kendaraan bermotor berada di Kecamatan
Sampang; dan
d. unit bengkel umum pengujian kendaraan bermotor di Kecamatan
Sampang.
(9) Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. jaringan trayek angkutan penumpang umum antar kota dalam
propinsi
meliputi:
1. Sampang Bangkalan Kamal; dan
2. Sampang Pamekasan - Sumenep.
b. jaringan trayek angkutan penumpang umum pedesaan
meliputi:
1. Sampang Kedungdung Robatal Ketapang ;
2. Sampang Kedungdung Robatal Karangpenang;
3. Sampang Omben Karangpenang Sokobanah;
4. Ketapang Banyuates;
5. Sampang Pengarengan Torjun; dan
6. Sampang Torjun Jrengik Tambelangan Kedungdung.
c. jaringan trayek angkutan penumpang umum perbatasan
meliputi:
1. Omben Pamekasan;
2. Kedungdung Tambelangan Blega Sreseh;
3. Sampang Pangarengan Torjun Sreseh; dan
4. Banyuates Ketapang Sokobanah Tamberuh.
d. jaringan lintas angkutan barang melalui Kabupaten Bangkalan
Kabupaten
Sampang Kabupaten Pamekasan.
-
- 23-
Pasal 17
Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf b meliputi:
a. konservasi rel mati;
b. pengembangan jalur perkeretaapian umum yang menghubungkan
Bangkalan
KamalSampangPamekasanSumenep yang terintegrasi dengan
jaringan
perkeretaapian di Surabaya; dan
c. menjaga prasarana perkeretapian.
Pasal 18
Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf b
berupa pengembangan pelabuhan meliputi:
a. pengembangan pelabuhan pengumpul berada di Desa Taddan
Kecamatan
Camplong;
b. revitalisasi dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal
meliputi:
1. Pelabuhan Tanglok di Kecamatan Sampang;
2. Pelabuhan Gilimandangin di Kecamatan Sampang; dan
3. Pelabuhan Batioh di Kecamatan Banyuates.
Pasal 19
Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf b terdiri
atas:
a. sistem jaringan energi;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumber daya air; dan
d. sistem jaringan prasarana lingkungan.
Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi
Pasal 20
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf a meliputi:
a. pembangkit tenaga listrik;
b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
c. pelayanan energi listrik.
-
- 24-
(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri
atas:
a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM)
berada di
Kecamatan Banyuates;
b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
meliputi:
1. Kecamatan Karangpenang;
2. Kecamatan Sampang;
3. Kecamatan Omben;
4. Kecamatan Tambelangan;
5. Kecamatan Kedungdung;
6. Kecamatan Banyuates;
7. Kecamatan Sokobanah; dan
8. Kecamatan Ketapang.
c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin meliputi:
1. Kecamatan Pengarengan;
2. Kecamatan Sreseh;
3. Kecamatan Camplong;
4. Kecamatan Sokobanah; dan
5. Kecamatan Sampang.
d. pengembangan biogas kotoran ternak meliputi:
1. Kecamatan Ketapang;
2. Kecamatan Jrengik;
3. Kecamatan Sokobanah;
4. Kecamatan Kedungdung;
5. Kecamatan Sampang; dan
6. Kecamatan Banyuates.
(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b
meliputi:
a. SUTT yang melewati Kecamatan Jrengik Kecamatan Torjun
Kecamatan
Sampang - Kecamatan Camplong;
b. rencana pengembangan SUTT yang melewati Kecamatan
Banyuates
Kecamatan Ketapang Kecamatan Sokobanah;
c. gardu induk berada di Kecamatan Sampang.
(4) Pelayanan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c meliputi:
a. peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat
pertumbuhan dan
daerah pengembangan;
-
- 25-
b. penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada
daerah-daerah yang
belum terlayani; dan
c. peningkatan dan pengoptimalan pelayanan listrik di seluruh
wilayah
Kabupaten.
Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 21
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf b
terdiri atas:
a. infrastruktur telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon;
dan
b. infrastruktur nirkabel berupa menara telekomunikasi.
(2) Infrastruktur telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada
kawasan
perdagangan, jasa, industri, fasilitas umum, fasilitas sosial,
terminal,
permukiman, dan kawasan yang baru dikembangkan; dan
b. penyediaan sarana teknologi informasi dan telekomunikasi pada
lokasi
strategis yang sering diakses publik atau kawasan pusat
kegiatan
masyarakat.
(3) Infrastruktur nirkabel berupa menara telekomunikasi
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama dalam rangka
efisiensi
ruang; dan
b. penataan menara telekomunikasi bersama meliputi seluruh
kecamatan di
Kabupaten.
Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 22
(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf c
terdiri atas:
-
- 26-
a. sungai, waduk, dan embung;
b. wilayah sungai kabupaten;
c. jaringan irigasi;
d. jaringan air baku; dan
e. sistem pengendalian banjir.
(2) Sungai, waduk, dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a
terdiri atas:
a. wilayah sungai Madura-Pekalen Sampean merupakan WS lintas
kabupaten
menjadi kewenangan propinsi;
b. waduk meliputi:
1. waduk Nipah berada di Kecamatan Banyuates; dan
2. waduk Klampis berada di Kecamatan Kedungdung.
c. embung meliputi:
1. Batuporo I berada di Kecamatan Kedungdung;
2. Batuporo II berada di Kecamatan Kedungdung;
3. Batuporo III berada di Kecamatan Kedungdung;
4. Batuporo IV berada di Kecamatan Kedungdung;
5. Palenggian I berada di Kecamatan Kedungdung;
6. Palenggian II berada di Kecamatan Kedungdung;
7. Palenggian III berada di Kecamatan Kedungdung;
8. Kedungdung I berada di Kecamatan Kedungdung;
9. Kedungdung II berada di Kecamatan Kedungdung;
10. Pajeruan berada di Kecamatan Kedungdung;
11. Robatal I di Kecamatan Robatal;
12. Robatal II di Kecamatan Robatal;
13. Gunung Kesan berada di Kecamatan Robatal;
14. Jelgung berada di Kecamatan Robatal;
15. Pandiangan I berada di Kecamatan Robatal;
16. Pandiangan II di Kecamatan Robatal;
17. Pandiangan III di Kecamatan Robatal;
18. Sawah Tengah I berada di Kecamatan Robatal;
19. Sawah Tengah II di Kecamatan Robatal;
20. Torjunan I berada di Kecamatan Robatal;
21. Torjunan II berada di Kecamatan Robatal;
22. Torjunan III di Kecamatan Robatal;
23. Torjunan IV di Kecamatan Robatal;
-
- 27-
24. Lepelle I berada di Kecamatan Robatal;
25. Lepelle II di Kecamatan Robatal;
26. Lepelle III di Kecamatan Robatal;
27. Gunung Eleh di Kecamatan Robatal;
28. Gunung Rancak di Kecamatan Robatal;
29. Tragih di Kecamatan Robatal;
30. Lar-lar di Kecamatan Banyuates;
31. Pelanggaran di Kecamatan Banyuates;
32. Angsokah berada di Kecamatan Omben;
33. Bluuran I berada di Kecamatan Omben;
34. Bluuran II berada di Kecamatan Omben;
35. Karang Gayam I berada di Kecamatan Omben;
36. Karang Gayam II berada di Kecamatan Omben;
37. Rapa Daya I berada di Kecamatan Omben;
38. Rapa Daya II berada di Kecamatan Omben;
39. Rapa Laok berada di Kecamatan Omben;
40. Rongdalam I berada di Kecamatan Omben;
41. Rongdalam II berada di Kecamatan Omben;
42. Noreh di Kecamatan Sreseh;
43. Marparan I berada di Kecamatan Sreseh;
44. Marparan II berada di Kecamatan Sreseh;
45. Marparan III berada di Kecamatan Sreseh;
46. Soroan I berada di Kecamatan Sreseh;
47. Soroan II berada di Kecamatan Sreseh;
48. Soroan III berada di Kecamatan Sreseh;
49. Soroan IV berada di Kecamatan Sreseh;
50. Ombul berada di Kecamatan Sreseh;
51. Junok berada di Kecamatan Sreseh;
52. Junok I berada di Kecamatan Sreseh;
53. Junok II berada di Kecamatan Sreseh;
54. Junok III berada di Kecamatan Sreseh;
55. Junok IV berada di Kecamatan Sreseh;
56. Bundah berada di Kecamatan Sreseh;
57. Plasah I berada di Kecamatan Sreseh;
58. Plasah II berada di Kecamatan Sreseh;
59. Birem di Kecamatan Tambelangan;
-
- 28-
60. Karang Penang Unjur I di Kecamatan Karangpenang;
61. Karang Penang Unjur II di Kecamatan Karangpenang;
62. Bulmatet di Kecamatan Karangpenang;
63. Karang Penang Oloh di Kecamatan Karangpenang;
64. Poreh berada di Kecamatan Karangpenang;
65. Banjar Talela di Kecamatan Camplong;
66. Bunten Barat di Kecamatan Ketapang; dan
67. Bunten Timur di Kecamatan Ketapang.
(3) Wilayah sungai kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b
meliputi:
a. wilayah sungai Klampis;
b. wilayah sungai Kamoning; dan
c. wilayah sungai Panyepen.
(4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:
a. pengelolaan 45 (empat puluh lima) DI (Daerah Irigasi) di
Kabupaten;
b. optimalisasi jaringan irigasi melalui pengembangan waduk,
bendung,
sungai, sumber air, pompa irigasi air tanah, dan saluran
irigasi; dan
c. peningkatan sarana dan prasarana pendukung jaringan
irigasi.
(5) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi:
a. rehabilitasi sumur dalam meliputi:
1. sumur dalam Jrengik;
2. sumur dalam Bira Timur;
3. sumur dalam Meteng I;
4. sumur dalam Meteng II;
5. sumur dalam Madulang I;
6. sumur dalam Madulang II;
7. sumur dalam Madulang III;
8. sumur dalam Pangereman;
9. sumur dalam Tamberu Daya;
10. sumur dalam Tamberu Laok;
11. sumur dalam Kamondung;
12. sumur dalam Sejati I;
13. sumur dalam Sejati II;
14. sumur dalam Tanah Merah;
15. sumur dalam Kara;
16. sumur dalam Banjartalela;
-
- 29-
17. sumur dalam Paopale Laok; dan
18. sumur dalam Panyepen.
b. rehabilitasi sumur pompa meliputi:
1. sumur pompa irigasi air Tanah Merah;
2. sumur pompa irigasi Kara;
3. sumur pompa irigasi Buker;
4. sumur pompa irigasi Banjartalela;
5. sumur pompa irigasi Paopale Laok;
6. sumur pompa irigasi Tamberu Laok;
7. sumur pompa irigasi Ketapang Timur; dan
8. sumur pompa irigasi Sokobanah Daya.
c. pembangunan sumur dalam meliputi:
1. sumur dalam Lar-Lar;
2. sumur dalam Tambak Omben; dan
3. sumur dalam Olor.
d. pembangunan Waduk Nipah di Desa Montor Kecamatan
Banyuates.
(6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e
meliputi:
a. pembangunan tanggul dan talud permanen di sepanjang
sungai;
b. pembangunan reservoir di wilayah hulu;
c. normalisasi sungai;
d. pembangunan embung dan bendungan meliputi:
1. Kecamatan Robatal;
2. Kecamatan Kedungdung; dan
3. Kecamatan Banyuates.
e. reboisasi kawasan resapan air;
f. pengendalian kawasan resapan air; dan
g. pengendalian kawasan lindung sempadan sungai.
(7) Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah
ini.
Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan
Pasal 23..
-
- 30-
Pasal 23
Sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19
huruf d, terdiri atas:
a. sistem pengelolaan sampah;
b. sistem pengelolaan limbah;
c. sistem pelayanan air bersih;
d. sistem pengelolaan drainase; dan
e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
Pasal 24
(1) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 huruf a
meliputi:
a. pengembangan penanganan persampahan;
b. penanganan sampah perkotaan; dan
c. penanganan sampah perdesaan.
(2) Pengembangan penanganan persampahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. rencana perbaikan sistem pengelolaan sampah dari open dumping
ke
controlled landfill atau sanitary landfill di Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA)
Desa Gunung Madah;
b. revitalisasi TPA Kecamatan Ketapang; dan
c. rencana pengembangan TPA berada di Kecamatan
Karangpenang.
(3) Penanganan sampah perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b
meliputi:
a. pengembangan TPA skala perkotaan berada di Gunung Maddah;
dan
b. pengembangan tempat pengelolaan limbah industri non B3
(Bahan
Berbahaya dan Beracun).
(4) Penanganan sampah perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c
meliputi:
a. sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dengan cara
komposting; dan
b. sosialisasi mengenai penggunaan tempat sampah takakura.
Pasal 25..
-
- 31-
Pasal 25
Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf b
meliputi:
a. penanganan limbah secara on site dengan pembangunan jamban
keluarga,
jamban komunal, dan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) umum; dan
b. penanganan limbah secara off site dengan sistem
perpipaan.
Pasal 26
(1) Sistem pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 huruf c
terdiri atas:
a. air baku untuk air bersih; dan
b. sistem pelayanan air minum.
(2) Air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a
meliputi:
a. sumber air Banyuanyar;
b. sumber air Omben;
c. sumber air Sumber Payung Ketapang; dan
d. sumber-sumber air baku lainnya.
(3) Sistem pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b
meliputi:
a. peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolahan air
minum;
b. perluasan jaringan pelayanan yang ada sampai wilayah
pelosok;
c. pemanfaatan secara optimal keberadaan sumur dan sumber air di
wilayah
pelosok; dan
d. pemanfaatan teknologi pengolahan air.
Pasal 27
Sistem pengelolaan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf d
meliputi:
a. perbaikan kawasan bagian hulu/lindung tangkapan air hujan
untuk menekan
aliran air permukaan (run off);
b. pembuatan sempadan sungai pada bagian tengah dan hilir
sungai; dan
c. peningkatan jaringan drainase perkotaan.
-
- 32-
Pasal 28
(1) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23
huruf e meliputi:
a. penyediaan jalur keluar proses evakuasi akibat dampak bencana
alam
banjir; dan
b. penyediaan ruang evakuasi bencana banjir.
(2) Penyediaan jalur keluar proses evakuasi akibat dampak
bencana alam banjir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. meningkatkan aksesibilitas menuju Desa Gunung Maddah berada
di sebelah
timur perkotaan Sampang; dan
b. meningkatkan aksesbilitas menuju Lapangan Wijaya Kusuma
berada di
Kelurahan Gunungsekar Kecamatan Sampang.
(3) Penyediaan ruang evakuasi bencana banjir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. ruang bencana di wilayah timur perkotaan Sampang berada di
Desa Gunung
Maddah; dan
b. ruang bencana di wilayah barat perkotaan Sampang berada di
Lapangan
Wijaya Kusuma.
BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 29
(1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.
(2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian
1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua..
-
- 33-
Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 30
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
huruf a meliputi:
a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
d. kawasan rawan bencana alam;
e. kawasan lindung geologi; dan
f. kawasan lindung lainnya.
Pasal 31
(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a berupa kawasan
resapan air.
(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan luas kurang
lebih 34.550 (tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima)
hektar meliputi:
a. Kecamatan Kedungdung;
b. Kecamatan Sampang;
c. Kecamatan Tambelangan;
d. Kecamatan Omben; dan
e. Kecamatan Robatal.
Pasal 32
(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 huruf
b terdiri atas:
a. sempadan sungai;
b. sempadan pantai;
c. kawasan sekitar waduk;
d. kawasan sekitar mata air;
e. sempadan irigasi; dan
f. ruang terbuka hijau perkotaan.
(2)Sempadan..
-
- 34-
(2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa
sempadan berjarak sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di dalam
kawasan
perkotaan dan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter di luar
kawasan
perkotaan dengan luas kurang lebih 4.717 (empat ribu tujuh ratus
tujuh belas)
hektar.
(3) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berupa kawasan
daratan sepanjang tepian pantai dengan jarak sekurang-kurangnya
100
(seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dengan
luas kurang
lebih 860 (delapan ratus enam puluh) hektar meliputi:
a. Kecamatan Sreseh;
b. Kecamatan Pengarengan;
c. Kecamatan Sampang;
d. Kecamatan Camplong;
e. Kecamatan Banyuates;
f. Kecamatan Ketapang; dan
g. Kecamatan Sokobanah.
(4) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c berupa
kawasan sepanjang perairan berjarak sekurang-kurangnya 50 (lima
puluh)
meter dari titik pasang tertinggi dengan luas kurang 129
(seratus dua puluh
sembilan) hektar meliputi:
a. waduk Klampis berada di Kecamatan Kedungdung; dan
b. waduk Nipah berada di Kecamatan Banyuates.
(5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d berupa
kawasan berjarak sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter
sekeliling mata air
di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter sekeliling
mata air di
dalam kawasan permukiman dengan luas kurang lebih 900 (sembilan
ratus)
hektar berupa 86 (delapan puluh enam) mata air di Kabupaten.
(6) Sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
berupa kawasan
sepanjang kanan-kiri saluran irigasi primer dan sekunder
berjarak sekurang-
kurangnya sama dengan kedalaman saluran irigasi untuk saluran
irigasi tidak
bertanggul dan berjarak sekurang-kurangnya sama dengan
ketinggian tanggul
untuk saluran irigasi bertanggul.
(7) Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
huruf f dengan luas minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas
kawasan
perkotaan dengan luas kurang lebih 7.879 (tujuh ribu delapan
ratus tujuh
puluh sembilan) hektar terdiri atas:
-
- 35-
a. kawasan perkotaan Sampang;
b. kawasan perkotaan Camplong;
c. kawasan perkotaan Sreseh;
d. kawasan perkotaan Pengarengan;
e. kawasan perkotaan Torjun;
f. kawasan perkotaan Jrengik;
g. kawasan perkotaan Kedungdung;
h. kawasan perkotaan Karangpenang;
i. kawasan perkotaan Omben;
j. kawasan perkotaan Tambelangan;
k. kawasan perkotaan Ketapang;
l. kawasan perkotaan Banyuates;
m. kawasan perkotaan Sokobanah; dan
n. kawasan perkotaan Robatal.
Pasal 33
(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf c terdiri atas:
a. kawasan pantai berhutan bakau; dan
b. cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
(2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b
dengan luas kurang lebih 824 (delapan ratus dua puluh empat)
hektar meliputi:
a. Kecamatan Camplong;
b. Kecamatan Sampang;
c. Kecamatan Pengarengan; dan
d. Kecamatan Sreseh.
(3) Cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)
huruf d meliputi:
a. Situs Ratu Ebu berada di Kecamatan Sampang;
b. Situs Pababaran Trunojoyo di Kecamatan Sampang;
c. Situs Makam Ratu Ebu (Madegan) di Kecamatan Sampang;
d. Sumur Tujuh Petilasan Pangeran Panji Laras di Kecamatan
Sampang;
e. Situs Sumur Daksan di Kecamatan Sampang;
f. Situs Makam Pangeran Santo Merto di Kecamatan Sampang;
-
- 36-
g. Situs Makam Bangsacara dan Ragapadmi di Pulau Mandangin
Kecamatan
Sampang; dan
h. Situs Makam Sayyid Ustman Bin Ali Bin Abdullah Al-Habsyi di
Kecamatan
Sokobanah.
Pasal 34
(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 huruf d
terdiri atas:
a. daerah rawan gelombang pasang;
b. daerah rawan banjir; dan
c. daerah rawan longsor.
(2) Daerah rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a
meliputi:
a. Kecamatan Camplong;
b. Kecamatan Sokobanah; dan
c. Kecamatan Ketapang.
(3) Daerah rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b berada di
Kecamatan Sampang.
(4) Daerah rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c meliputi:
a. Kecamatan Kedungdung;
b. Kecamatan Omben;
c. Kecamatan Sampang; dan
d. Kecamatan Robatal.
Pasal 35
(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
huruf e terdiri
atas:
a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
(2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a. Kawasan rawan bencana gerakan tanah meliputi:
1. Kecamatan Omben;
2. Kecamatan Kedungdung;
-
- 37-
3. Kecamatan Jrengik;
4. Kecamatan Tambelangan;
5. Kecamatan Ketapang;
6. Kecamatan Sokobanah;
7. Kecamatan Camplong;
8. Kecamatan Karang Penang; dan
9. Kecamatan Robatal.
b. Kawasan rawan bencana abrasi pantai meliputi:
1. Kecamatan Camplong;
2. Kecamatan Sampang;
3. Kecamatan Sokobanah;
4. Kecamatan Ketapang; dan
5. Kecamatan Sreseh.
(3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. kawasan sempadan mata air meliputi:
1. Kecamatan Omben;
2. Kecamatan Kedungdung;
3. Kecamatan Robatal;
4. Kecamatan Jrengik;
5. Kecamatan Torjun;
6. Kecamatan Karangpenang;
7. Kecamatan Tambelangan;
8. Kecamatan Camplong;
9. Kecamatan Sampang;
10. Kecamatan Sokobanah; dan
11. Kecamatan Banyuates.
b. kawasan imbuhan air tanah meliputi:
1. Kecamatan Kedungdung;
2. Kecamatan Sampang;
3. Kecamatan Tambelangan;
4. Kecamatan Omben; dan
5. Kecamatan Robatal.
Pasal 36..
-
- 38-
Pasal 36
(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
huruf f terdiri
atas
a. kawasan terumbu karang; dan
b. kawasan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi.
(2) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa
kawasan perlindungan terumbu karang dengan luas kurang lebih 50
(lima
puluh) hektar berada di Pulau Mandangin.
(3) Kawasan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) huruf b berupa Hutan Kera Nepa di Kecamatan
Banyuates.
Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 37
Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
huruf b terdiri
atas:
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.
Pasal 38
Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 huruf
a dengan luas 797 (tujuh ratus sembilan tujuh) hektar
meliputi:
a. Kecamatan Banyuates;
b. Kecamatan Jrengik;
c. Kecamatan Kedungdung;
-
- 39-
d. Kecamatan Ketapang;
e. Kecamatan Omben;
f. Kecamatan Sampang;
g. Kecamatan Sokobanah;
h. Kecamatan Tambelangan; dan
i. Kecamatan Torjun.
Pasal 39
Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 huruf b
tersebar di seluruh kecamatan.
Pasal 40
(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal
37 huruf c
terdiri atas:
a. tanaman pangan;
b. hortikultura;
c. perkebunan; dan
d. peternakan.
(2) Tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. pertanian pangan pada lahan basah; dan
b. pertanian pangan pada lahan kering.
(3) Pertanian pangan pada lahan basah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf
a dengan luas kurang lebih 4.714 (empat ribu tujuh ratus empat
belas) hektar
tersebar di seluruh kecamatan.
(4) Pertanian pangan pada lahan basah ditetapkan sebagai lahan
pertanian pangan
berkelanjutan irigasi.
(5) Pertanian pangan pada lahan kering sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf
b dengan luas kurang lebih 28.731 (dua puluh tiga ribu sembilan
ratus delapan
puluh lima) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
(6) Pertanian pangan pada lahan kering ditetapkan sebagai lahan
pertanian pangan
berkelanjutan non irigasi.
(7) Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. Kecamatan Banyuates;
b. Kecamatan Sokobanah;
-
- 40-
c. Kecamatan Camplong; dan
d. Kecamatan Tambelangan.
(8) Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan
luas kurang
lebih 20.059 (dua puluh ribu lima puluh sembilan) hektar terdiri
atas:
a. budidaya kelapa tersebar di seluruh kecamatan;
b. budidaya tembakau meliputi:
1. Kecamatan Sreseh;
2. Kecamatan Torjun;
3. Kecamatan Sampang;
4. Kecamatan Camplong;
5. Kecamatan Omben;
6. Kecamatan Kedungdung;
7. Kecamatan Jrengik;
8. Kecamatan Sokobanah;
9. Kecamatan Karangpenang;
10. Kecamatan Robatal; dan
11. Kecamatan Pangarengan.
c. budidaya jambu mete tersebar di seluruh kecamatan;
d. budidaya kapuk randu tersebar di seluruh kecamatan; dan
e. budidaya siwalan meliputi:
1. Kecamatan Sampang;
2. Kecamatan Omben;
3. Kecamatan Kedungdung;
4. Kecamatan Tambelangan;
5. Kecamatan Banyuates;
6. Kecamatan Robatal;
7. Kecamatan Ketapang; dan
8. Kecamatan Karangpenang.
f. budidaya cabe jamu meliputi:
1. Kecamatan Tambelangan;
2. Kecamatan Banyuates;
3. Kecamatan Robatal;
4. Kecamatan Ketapang;
5. Kecamatan Sokobanah; dan
6. Kecamatan Karangpenang.
g. budidaya asam jawa tersebar di seluruh kecamatan;
-
- 41-
h. budidaya wijen tersebar di seluruh kecamatan;
i. budidaya serat nanas meliputi:
1. Kecamatan Omben;
2. Kecamatan Kedungdung;
3. Kecamatan Tambelangan;
4. Kecamatan Banyuates;
5. Kecamatan Robatal;
6. Kecamatan Ketapang;
7. Kecamatan Sokobanah; dan
8. Kecamatan Karangpenang.
j. budidaya pandan meliputi:
1. Kecamatan Tambelangan; dan
2. Kecamatan Banyuates.
k. budidaya lada berada di Kecamatan Tambelangan;
l. budidaya temulawak tersebar di seluruh kecamatan;
m. budidaya kunyit tersebar di seluruh kecamatan;
n. budidaya lengkuas tersebar di seluruh kecamatan;
o. budidaya lempuyang tersebar di seluruh kecamatan;
p. budidaya tebu tersebar di seluruh kecamatan; dan
q. budidaya temu ireng tersebar di seluruh kecamatan.
(9) Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
terdiri atas:
a. pengembangan ternak unggas berada di Kecamatan Sampang;
dan
b. pengembangan hewan ternak berupa sapi meliputi:
1. Kecamatan Ketapang;
2. Kecamatan Banyuates;
3. Kecamatan Jrengik; dan
4. Kecamatan Kedungdung.
Pasal 41
Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
huruf d
terdiri atas:
a. peruntukan perikanan budidaya air tawar berada di seluruh
kecamatan;
b. peruntukan perikanan budidaya air payau meliputi:
1. Kecamatan Sampang;
2. Kecamatan Camplong;
-
- 42-
3. Kecamatan Sreseh;
4. Kecamatan Pengarengan;
5. Kecamatan Jrengik; dan
6. Kecamatan Banyuates.
c. peruntukan perikanan tangkap berupa perairan pesisir
Kabupaten meliputi:
1. Kecamatan Sampang;
2. Kecamatan Camplong;
3. Kecamatan Pengarengan;
4. Kecamatan Sreseh;
5. Kecamatan Sokobanah;
6. Kecamatan Banyuates; dan
7. Kecamatan Ketapang.
Pasal 42
(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37
huruf e terdiri atas:
a. kawasan pertambangan mineral; dan
b. kawasan pertambangan migas.
(2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a
terdiri atas:
a. pertambangan mineral batuan; dan
b. pertambangan batubara.
(3) Pertambangan mineral batuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a
terdiri atas:
a. pertambangan batu gamping meliputi:
1. Kecamatan Jrengik;
2. Kecamatan Torjun;
3. Kecamatan Sampang;
4. Kecamatan Kedungdung;
5. Kecamatan Omben;
6. Kecamatan Banyuates;
7. Kecamatan Ketapang;
8. Kecamatan Sokobanah; dan
9. Kecamatan Camplong.
b. pertambangan batu putih meliputi:
-
- 43-
1. Kecamatan Ketapang;
2. Kecamatan Sokobanah;
3. Kecamatan Robatal; dan
4. Kecamatan Camplong.
c. pertambangan phospat meliputi:
1. Kecamatan Jrengik;
2. Kecamatan Torjun;
3. Kecamatan Sampang;
4. Kecamatan Camplong;
5. Kecamatan Omben;
6. Kecamatan Kedungdung;
7. Kecamatan Ketapang; dan
8. Kecamatan Sokobanah.
d. pertambangan kalsit meliputi:
1. Kecamatan Sampang;
2. Kecamatan Kedungdung;
3. Kecamatan Omben; dan
4. Kecamatan Jrengik.
e. pertambangan kuarsa meliputi:
1. Kecamatan Sokobanah;
2. Kecamatan Jrengik; dan
3. Kecamatan Tambelangan.
f. pertambangan sirtu meliputi:
1. Kecamatan Camplong;
2. Kecamatan Sampang;
3. Kecamatan Banyuates;
4. Kecamatan Ketapang;
5. Kecamatan Jrengik;
6. Kecamatan Torjun; dan
7. Kecamatan Kedungdung.
g. pertambangan tanah liat meliputi:
1. Kecamatan Omben;
2. Kecamatan Karangpenang; dan
3. Kecamatan Robatal.
(4) Pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi:
a. Kecamatan Ketapang; dan
-
- 44-
b. Kecamatan Banyuates.
(5) Kawasan pertambangan migas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b
meliputi:
a. potensi migas lepas pantai meliputi:
1. Kecamatan Camplong;
2. Kecamatan Sampang;
3. Kecamatan Pengarengan;
4. Kecamatan Sokobanah;
5. Kecamatan Banyuates;
6. Kecamatan Ketapang; dan
7. Kecamatan Sreseh.
b. potensi migas daratan tersebar di seluruh Kecamatan.
Pasal 43
(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal
37 huruf f
terdiri atas:
a. pengembangan lahan peruntukan industri; dan
b. pengembangan kawasan industri.
(2) Pengembangan lahan peruntukan industri sebagaimana dimaksud
dalam ayat
(1) huruf a terdiri atas:
a. industri besar;
b. industri menengah; dan
c. industri kecil dan/atau mikro.
(3) Industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a
meliputi:
a. Kecamatan Banyuates;
b. Kecamatan Jrengik;
c. Kecamatan Sokobanah;
d. Kecamatan Camplong;
e. Kecamatan Sreseh; dan
f. Kecamatan Pengarengan.
(4) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. Kecamatan Camplong;
b. Kecamatan Jrengik;
c. Kecamatan Sampang;
d. Kecamatan Ketapang; dan
-
- 45-
e. Kecamatan Pengarengan.
(5) Industri kecil dan/atau mikro sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c
terdiri atas:
a. industri genteng meliputi:
1. Kecamatan Torjun;
2. Kecamatan Kedungdung;
3. Kecamatan Karang Penang;
4. Kecamatan Robatal; dan
5. Kecamatan Omben.
b. industri anyaman bambu meliputi:
1. Kecamatan Sampang;
2. Kecamatan Camplong;
3. Kecamatan Torjun;
4. Kecamatan Omben; dan
5. Kecamatan Sokobanah.
c. industri batik tulis meliputi:
1. Kecamatan Camplong;
2. Kecamatan Banyuates;
3. Kecamatan Sampang;
4. Kecamatan Jrengik; dan
5. Kecamatan Ketapang.
d. industri garam meliputi:
1. Kecamatan Sreseh;
2. Kecamatan Pangarengan;
3. Kecamatan Sampang;
4. Kecamatan Camplong;
5. Kecamatan Jrengik;
6. Kecamatan Banyuates; dan
7. Kecamatan Torjun.
e. industri ranjang pale, bata merah, gerabah, tempe, dan mebel
berada di
Kecamatan Sampang;
f. industri pandai besi meliputi:
1. Kecamatan Banyuates;
2. Kecamatan Kedungdung;
3. Kecamatan Sokobanah; dan
4. Kecamatan Omben.
-
- 46-
g. industri kapur meliputi:
1. Kecamatan Ketapang;
2. Kecamatan Sokobanah;
3. Kecamatan Kedungdung; dan
4. Kecamatan Banyuates.
h. industri tahu meliputi:
1. Kecamatan Sampang;
2. Kecamatan Omben;
3. Kecamatan Jrengik;
4. Kecamatan Tambelangan; dan
5. Kecamatan Ketapang.
i. industri anyaman tikar pandan berada di Kecamatan
Tambelangan;
j. industri ukir kayu berada di Kecamatan Robatal;
k. industri kerupuk udang berada di Kecamatan Sreseh;
l. industri mente berada di Kecamatan Ketapang; dan
m. industri petis meliputi:
1. Kecamatan Sampang;
2. Kecamatan Camplong; dan
3. Kecamatan Ketapang.
(6) Pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b
berada di Kecamatan Banyuates dengan luas kurang lebih 343 (tiga
ratus empat
puluh tiga) hektar.
Pasal 44
(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 huruf g
terdiri atas:
a. kawasan pariwisata alam; dan
b. kawasan pariwisata budaya.
(2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a
meliputi:
a. Pantai wisata Camplong berada di Kecamatan Camplong;
b. Wisata Kolam Renang Sumber Oto berada di Kecamatan
Camplong;
c. Wisata Kolam Renang Sumber Omben berada di Kecamatan
Omben;
d. Wisata Waduk Klampis berada di Kecamatan Kedungdung;
e. Wisata Air Terjun Toroan berada di Kecamatan Ketapang;
-
- 47-
f. Wisata Hutan Kera Nepa berada di Kecamatan Banyuates;
g. Wisata Waduk Nipah berada di Kecamatan Banyuates;
h. Wisata Goa Lebar berada di Kecamatan Sampang;
i. Wisata Goa Macan berada di Kecamatan Sokobanah; dan
j. Wisata Goa Kelelawar berada di Kecamatan Sokobanah.
(3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri
atas:
a. Atraksi Kerapan Sapi meliputi:
1. Kecamatan Ketapang;
2. Kecamatan Kedungdung;
3. Kecamatan Pengarengan;
4. Kecamatan Sampang; dan
5. Kecamatan Sokobanah.
b. Atraksi Sapi Sonok berada meliputi:
1. Kecamatan Sampang; dan
2. Kecamatan Sokobanah.
c. Atraksi Budaya Rokat Tase meliputi:
1. Kecamatan Sampang;
2. Kecamatan Camplong;
3. Kecamatan Banyuates;
4. Kecamatan Ketapang; dan
5. Kecamatan Sokobanah.
d. Situs Pababaran Trunojoyo berada di Kecamatan Sampang;
e. Situs Makam Ratu Ebu (Madegan) berada di Kecamatan
Sampang;
f. Sumur Daksan berada di Kecamatan Sampang;
g. Situs Makam Pangeran Santo Merto berada di Kecamatan
Sampang;
h. Situs Panji Laras berada di Kecamatan Sampang;
i. Situs Makam Aji Gunung berada di Kecamatan Sampang;
j. Situs Makam Bangsacara dan Ragapadmi berada di Kecamatan
Sampang;
dan
k. Situs Makam Sayyid Ustman Bin Ali Bin Abdullah Al-Habsyi
berada di
Kecamatan Sokobanah.
Pasal 45..
-
- 48-
Pasal 45
(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37
huruf h terdiri atas:
a. permukiman perdesaan; dan
b. permukiman perkotaan.
(2) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a
dengan luas kurang lebih 18.087 (delapan belas ribu delapan
puluh tujuh)
hektar meliputi:
a. Kecamatan Camplong;
b. Kecamatan Sreseh;
c. Kecamatan Pengarengan;
d. Kecamatan Jrengik;
e. Kecamatan Torjun;
f. Kecamatan Kedungdung;
g. Kecamatan Omben;
h. Kecamatan Tambelangan;
i. Kecamatan Ketapang;
j. Kecamatan Sokobanah;
k. Kecamatan Banyuates;
l. Kecamatan Robatal; dan
m. Kecamatan Karangpenang.
(3) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b
dengan luas kurang lebih 4.320 (empat ribu tiga ratus dua puluh)
hektar
meliputi:
a. Kecamatan Camplong;
b. Kecamatan Sampang;
c. Kecamatan Sreseh;
d. Kecamatan Pengarengan;
e. Kecamatan Jrengik;
f. Kecamatan Torjun;
g. Kecamatan Kedungdung;
h. Kecamatan Omben;
i. Kecamatan Tambelangan;
j. Kecamatan Ketapang;
k. Kecamatan Sokobanah;
-
- 49-
l. Kecamatan Banyuates;
m. Kecamatan Robatal; dan
n. Kecamatan Karangpenang.
Pasal 46
(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal
37 huruf i
terdiri atas:
a. kawasan andalan:
b. kawasan perdagangan dan jasa;
c. kawasan pengendalian ketat;
d. kawasan pesisir dan pulau kecil; dan
e. kawasan pertahanan dan keamanan.
(2) Kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. kawasan andalan Ketapang dan sekitarnya dengan sektor
unggulan
pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pariwisata;
b. kawasan andalan Banyuates dan sekitarnya dengan sektor
unggulan
pertambangan, pertanian, peternakan, dan perkebunan; dan
c. kawasan andalan Sampang dan sekitarnya dengan sektor
unggulan
perikanan, pariwisata, industri dan pertanian.
(3) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b
terdiri atas:
a. pengembangan pasar grosir skala kabupaten berada di Kota
Sampang;
b. pengembangan pasar agribisnis berada di Kecamatan
Banyuates;
c. pengembangan pasar skala kecamatan di tiap kecamatan; dan
d. penyediaan lahan untuk sektor informal di perkotaan.
(4) Kawasan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c
terdiri atas:
a. kawasan industri berada di Kecamatan Banyuates;
b. wilayah aliran sungai, sumber air
c. dan stren kali;
d. area pelabuhan;
e. sekitar jalan arteri primer;
f. jaringan SUTET; dan
g. kawasan rawan bencana.
-
- 50-
(5) Kawasan pesisir dan pulau kecil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d
berupa wilayah hingga batas kewenangan perairan pesisir
Kabupaten meliputi:
a. wilayah pesisir utara meliputi:
1. Kecamatan Banyuates;
2. Kecamatan Ketapang; dan
3. Kecamatan Sokobanah.
b. wilayah pesisir selatan meliputi:
1. Kecamatan Camplong;
2. Kecamatan Sampang;
3. Kecamatan Pengarengan; dan
4. Kecamatan Sreseh.
c. Pulau Mandangin.
(6) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)
huruf e meliputi:
a. Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Sampang;
dan
b. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di tiap kecamatan.
BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 47
(1) Kawasan yang merupakan kawasan strategis propinsi di
Kabupaten berupa
kawasan strategis kepentingan ekonomi terdiri atas:
a. kawasan tertinggal berupa keberadaan desa tertinggal; dan
b. kawasan agropolitan regional Kepulauan Madura.
(2) Kawasan yang merupakan kawasan strategis kabupaten terdiri
atas:
a. kawasan strategis kepentingan ekonomi;
b. kawasan strategis kepentingan sosial budaya; dan
c. kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup.
(3) Untuk operasionalisasi RTRW disusun rencana rinci tata ruang
berupa Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Kabupaten.
-
- 51-
(4) Rencana penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta
dengan tingkat
ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi
Pasal 48
(1) Kawasan strategis kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47
ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. PKL;
b. PKLp;
c. sentra industri kecil;
d. kawasan agropolitan;
e. kawasan pengeboran minyak;
f. kawasan industri;
g. kawasan pariwisata; dan
h. kawasan perbatasan.
(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa PKL
Perkotaan
Sampang.
(3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. PKLp perkotaan Kedungdung; dan
b. PKLp perkotaan Ketapang.
(4) Sentra industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas:
a. sentra industri kecil genteng meliputi:
1. Kecamatan Karangpenang; dan
2. Kecamatan Robatal.
b. sentra industri kecil batik tulis meliputi:
1. Kecamatan Banyuates;
2. Kecamatan Sampang;dan
3. Kecamatan Jrengik.
c. sentra industri kecil garam rakyat meliputi:
1. Kecamatan Sampang;
2. Kecamatan Pengarengan;
3. Kecamatan Camplong;
-
- 52-
4. Kecamatan Jrengik;
5. Kecamatan Torjun; dan
6. Kecamatan Sreseh.
d. sentra industri kecil ranjang pale, bata merah, gerabah,
tempe, dan mebel
berada di Kecamatan Sampang;
e. sentra industri kecil pagar besi meliputi:
1. Kecamatan Sampang;
2. Kecamatan Omben;
3. Kecamatan Jrengik; dan
4. Kecamatan Banyuates.
f. sentra industri kecil petis meliputi:
1. Kecamatan Sampang;
2. Kecamatan Camplong; dan
3. Kecamatan Ketapang.
c. Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d berupa
Kawasan Agropolitan Banyuates-Tambelangan-Ketapang dengan
struktur
agropolitan terdiri atas:
a. kota tani utama berada di Kecamatan Banyuates;
b. pusat distrik agropolitan meliputi:
1. Kecamatan Ketapang; dan
2. Kecamatan Tambelangan.
c. kawasan sentra produksi berupa desa-desa penghasil komoditi
meliputi:
1. Kecamatan Ketapang;
2. Kecamatan Banyuates; dan
3. Kecamatan Tambelangan.
(5) Kawasan pengeboran minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e
berupa kawasan ekplorasi minyak meliputi:
a. Kecamatan Kedungdung;
b. Kecamatan Robatal; dan
c. lepas pantai Kecamatan Camplong.
(6) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
berupa kawasan
industri berada di Kecamatan Banyuates.
(7) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
g terdiri atas:
a. kawasan wisata alam; dan
b. wisata budaya Kabupaten.
(8) Kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
h meliputi:
-
- 53-
a. Kecamatan Banyuates dengan Kabupaten Bangkalan;
b. Kecamatan Sreseh dengan Kabupaten Bangkalan;
c. Kecamatan Camplong dengan Kabupaten Pamekasan; dan
d. Kecamatan Omben dengan Kabupaten Pamekasan.
Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya
Pasal 49
Kawasan strategis kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal
47 ayat (2) huruf b meliputi:
a. Situs Pababaran Trunojoyo berada di Kecamatan Sampang;
b. Situs Makam Aji Gunung di Kecamatan Sampang;
c. Situs Makam Ratu Ebu (Madegan) berada di Kecamatan
Sampang;
d. Sumur Daksan berada di Kecamatan Sampang;
e. Situs Makam Pangeran Santo Merto berada di Kelurahan
Karangdalam
Kecamatan Sampang;
f. Situs Makam Bangsacara dan Ragapadmi berada di Pulau
Mandangin
Kecamatan Sampang; dan
g. Situs Makam Sayyid Ustman Bin Ali Bin Abdullah Al-Habsyi
berada di Desa
Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah.
Bagian Keempat
Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung
Lingkungan Hidup
Pasal 50
Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c
meliputi:
a. sempadan pantai;
b. Sungai Kemuning;
c. Waduk Nipah;
d.Waduk..
-
- 54-
d. Waduk Klampis; dan
e. kawasan rawan banjir.
BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 51
(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten meliputi:
a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
(2) Indikasi program utama memuat uraian tentang program,
kegiatan, sumber
pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan
pelaksanaan RTRW.
(3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan
terdiri atas:
a. Tahap I (Tahun 2012 - 2016);
b. Tahap II (Tahun 2017 - 2021);
c. Tahap III (Tahun 2022 - 2026); dan
d. Tahap IV (Tahun 2027 2032).
(4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah
dilaksanakan
penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan
meliputi:
a. aspek sosialisasi RTRW;
b. aspek perencanaan rinci;
c. aspek pemanfaatan ruang;
d. aspek pengawasan dan pengendalian; dan
e. aspek evaluasi dan peninjauan kembali.
(5) Dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan
rencana
tata ruang, pemerintah menyediakan pencadangan lahan di
masing-masing
wilayah pada setiap tahun anggaran.
(6) Dokumen RTRW Kabupaten harus di sinergikan dengan RPJPD
karena RTRW
Kabupaten berfungsi sebagai kebijakan matra ruang dari RPJP
untuk
penyusunan RPJMD.
-
- 55-
(7) Matrik indikasi program utama tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 52
Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. perwujudan pusat kegiatan; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
Pasal 53
(1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 huruf a
meliputi:
a. pengembangan PKL dan PKLp;
b. pemantapan PPK; dan
c. pemantapan PPL.
(2) Pengembangan PKLdan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a
mencakup kegiatan:
a. peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan
Perkotaan
Kabupaten;
b. penetapan fungsi perkotaan;
c. pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
dan
d. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan
ekonomi dan
sosial.
(3) Pemantapan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mencakup
kegiatan:
a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan
perkotaan; dan
b. peningkatan prasarana dan sarana kawasan.
(4) Pemantapan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
mencakup
kegiatan:
a.