Perda No 16 Tahun 2010

BUPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas dalam jumlah, jenis dan mutu pelayanan

diperlukan biaya yang memadai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang retribusi Pelayanan Kesehatan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2003;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada

Dinas Kesehatan, perlu adanya penyesuaian tarif retribusi didasarkan atas kemampuan Dinas Kesehatan dalam menyediakan layanan yang

bersangkutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang ...

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

13. Peraturan ...

- 3 -

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang

Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

1986 Nomor 9 Seri C);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);


Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

20. Peraturan Daerah kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2008 tentang pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2008 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor

Nomor 40);

Dengan ...

- 4 -

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.

3. Bupati adalah Bupati Bogor.

4. Dinas Kesehatan adalah dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kesehatan.

5. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan dalam rangka untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan (Promotif),mencegah dan

menyembuhkan Penyakit (preventivie dan kuratif) serta memulihkan kesehatan (rehabilitatif) baik untuk perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat yang dilaksanakan secara menyeluruh terpadu dan

berkesinambungan.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pusat kesehatan masyarakat, selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat, yang juga

membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah

kerjanya.

8. Puskesmas dengan Tempat Perawatan, selanjutnya dapat disingkat

Puskesmas DTP adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap (tingkat

pertama/primer).

9. Puskesmas ...

- 5 -

9. Puskesmas pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menjaga dan membantu melaksanakan

kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

10. Puskesmas keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu

bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas.

11. Pos kesehatan Desa adalah tempat pelayanan kesehatan yang dilayani

seorang paramedis perawatan dan berada didesa serta merupakan perpanjangan pelayanan di puskesmas.

12. Laboratorium kesehatan adalah laboratorium kesehatan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melayani keperluan pemeriksaan penunjang diagnostik dan non-penunjang diagnostik.

13. Kepala Laboratorium kesehatan Daerah adalah Kepala Laboratorium kesehatan Daerah Kabupaten Bogor.

14. Kepala Unit Pelayanan Teknis Kesehatan Kerja adalah kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan.

15. UPT Kesehatan Kerja adalah UPT Kesehatan Kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum serta memberikan pelayanan khusus bagi para pekerja yang meliputi pelayanan kesehatan,

penelitian dan pelatihan kesehatan kerja di wiayah Kabupaten Bogor.

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,

organisasi sosial pilitik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

17. Retribusi pelayanan kesehatan selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau jasa yang

khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

18. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Pemilik Sarana atas

pemakaian sarana, fasilitas , bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka

pelayanan kesehatan.

19. Jasa ...

- 6 -

19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien,pemohon dalam

rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.

20. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.

21. Pasien tidak mampu adalah Pasien pemegang kartu jaminan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

22. Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masalah

kesehatan baik vertikal maupun horisontal.

23. Pelayanan gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi

resiko kematian atau cacat.

24. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk

observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Rawat Inap.

25. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

26. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya

pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di Puskesmas.

27. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter umum dengan pemeriksaan penunjang kesehatan.

28. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan dibidang kedokteran yang menunjang upaya penegakan diagnosa dan terapi.

29. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan dan perawatan bayi yang baru lahir.

30. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah.

31. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam maupun diluar negeri dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

32. Bidan adalah seorang wanita yang mengikuti dan telah menyelesaikan pendidikan dan telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai

persyaratan yang berlaku.

33. Pemeriksaan ...

- 7 -

33. Pemeriksaan Visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses

peradilan, dan dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau pejabat yang berwenang.

34. Tindakan Cito adalah tindakan medik dan terapi yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda untuk menyelamatkan jiwa pasien (life saving).

35. Pemeriksaan Penunjang Cito adalah pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda atas permintaan dari

dokter yang akan melaksanakan tindakan life saving.

36. Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut

pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.

37. Konsultasi adalah konsultasi dokter dan tenaga ahli untuk keperluan

terapi.

38. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam

bentuk konsultasi gizi dan konsultasi lainnya.

39. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka

penegakan diagnostik, tindakan medik dan terapi di ruang Rawat Inap.

40. Dokumen Medis adalah kumpulan dari fakta-fakta atau bukti keadaan

pasien, riwayat penyakit dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang di tulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan pada

pasien tersebut. 41. Bahan dan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan

dan bahan lainnya yang dipergunakan langsung dalam rangka pelayanan.

42. Dokter pendamping adalah dokter spesialis yang mendampingi dalam

melakukan tindakan medik operatif atau tindakan persalinan sesuai kebutuhan medik.

43. Pasien Baru adalah pasien yang baru pertama kali berkunjung dan belum memiliki nomor Dokumen Medik.

44. Pasien Tertanggung Perusahaan adalah pasien dari perusahaan atau badan hukum yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan.

45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang

pribadi atau badan.

46. Pembimbing ...

- 8 -

46. Pembimbing praktek, magang, penelitian dan sejenisnya adalah orang yang ditunjuk menjadi pembimbing dan memperoleh imbalan, honor

dari Lembaga, Institusi Pendidikan yang melaksanakan praktek, magang, penelitian dan sejenisnya.

47. Pelayanan One Day Care (ODC) di Puskesmas adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan,

rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.

48. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

49. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

50. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh

Bupati.

51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah

pokok retribusi yang terutang.

52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya

disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi

lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

53. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

54. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Bogor.

55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan retribusi.

56. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan

tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

57. Tarif ...

- 9 -

57. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas, Laboratorium Daerah, UPT Kesehatan Kerja yang

dibebankan kepada masyarakat atas jasa pelayanan yang diterimanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan di :

a. Puskesmas;

b. Puskesmas DTP;

c. Puskesmas Pembantu;

d. Puskesmas Keliling;

e. Pos Kesehatan Desa;

f. Laboratorium Kesehatan Daerah;

g. Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Kerja; dan

h. Dinas Kesehatan.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :

a. pelayanan pendaftaran; dan

b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa

pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang berdasarkan

ketentuan perundang-undangan diwajibkan membayar retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV ...

- 10 -

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, peralatan,

jumlah kunjungan, dan jumlah hari pelayanan.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan

masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI, JENIS PELAYANAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Struktur Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan :

a. unit pelayanan;

b. jenis pelayanan;

c. kelas perawatan;

d. keahlian pelaksana;

e. asal rujukan; dan

f. jarak tempuh ambulan.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan

Paragraf 1

Unit Pelayanan

Pasal 10

Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :

a. unit rawat jalan;

b. unit …

- 11 -

b. unit gawat darurat;

c. unit rawat inap; dan

d. unit pemeriksaan Diagnostik Laboratorium Klinik.

Paragraf 2

Jenis Pelayanan

Pasal 11

(1) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi jenis pelayanan di:

a. Puskesmas;

b. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP);

c. Puskesmas Pembantu;

d. Puskesmas Keliling;

e. Pos Kesehatan Desa;

f. Laboratorium kesehatan Daerah;

g. UPT Kesehatan Kerja; dan

h. Dinas Kesehatan.

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang dikenakan tarif adalah :

a. rawat jalan;

b. rawat inap;

c. tindakan medis;

d. persalinan dan tindakan kebidanan;

e. pengujian kesehatan;

f. pelayanan sanitasi;

g. pemeriksaan penunjang diagnostik;

h. pemeriksaan calon jemaah haji tahap pertama;

i. pelayanan KB; dan

j. UGD.

(3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e yang dikenakan tarif adalah :

a. rawat jalan;

b. tindakan ...

- 12 -

b. tindakan medik;

c. persalinan dan tindakan kebidanan; dan

d. pelayanan KB.

(4) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang

dikenakan tarif adalah :

a. pemeriksaan kualitas air;

b. pemeriksaan makanan dan minuman;

c. pemeriksaan lain-lain; dan

d. analisis kualitas air.

(5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yang dikenakan tarif adalah :

a. poliklinik okupasi;

b. poliklinik umum;

c. pelayanan UGD dan ambulance service;

d. tindakan medik;

e. poliklinik gigi dan mulut;

f. poliklinik KIA-KB dan pekerja wanita;

g. pelayanan konsultasi kerja antara lain gizi kerja, ergonomi, stres kerja, K3, dan lain-lain;

h. pelayanan penunjang diagnostik medis dan kesehatan kerja antara lain Radiologi, Laboratorium, EKG, USG, Spirometri, Audiometri dan

lain-lain;

i. pelayanan kesehatan kerja antara lain pemeriksaan dan

pengukuran lingkungan kerja (identifikasi Faktor risiko, Health Risk Assesment, Surveilens Kerja,dan lain-lain).

(6) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yang

dikenakan tarif adalah :

a. pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji tahap kedua atau

lanjutan; dan

b. pengasapan (Fogging).

Paragraf 3 ...

- 13 -

Paragraf 3

Kelas Perawatan

Pasal 12

Kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi :

a. Kelas II; dan

b. Kelas III.

Bagian Ketiga

Besarnya Tarif Retribusi

Paragraf 1

Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Tarif Pelayanan Kesehatan di

Puskesmas, Puskesmas DTP, Pukesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pos Kesehatan Desa

Pasal 13

(1) Tarif pelayanan kesehatan untuk tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas DTP, Pukesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pos

Kesehatan Desa, sebagai berikut :

NO JENIS PELAYANAN JASA SARANA

(Rp)

JASA PELAYANAN

(Rp)

JUMLAH

(Rp)

1 Rawat jalan 2.000 3.000 5.000

2 Poliklinik Spesialis 4.500 10.500 15.000

3 Konsultasi Dr. Spesialis 4.500 10.500 15.000

(2) Tarif pelayanan kesehatan untuk unit gawat darurat sebagai berikut :


(Rp)

JASA PELAYANAN

(Rp)

JUMLAH (Rp)

1 Pemasangan oksigen 7.500 7.500 15.000

2 Pemasangan infus 7.500 7.500 15.000

3 Injeksi 7.500 7.500 15.000

(3) Tarif ...

- 14 -

(3) Tarif pelayanan kesehatan untuk rawat inap per hari sebagai berikut :


(Rp)

JASA PELAYANAN

(Rp)

JUMLAH

(Rp)

Rawat inap :

1 Kelas II 12.500 15.000 27.500

Kelas III 10.000 12.500 22.500

2 Rawat inap bayi baru lahir (rooming in)

7.500 7.500 15.000

3 Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan

khusus

12.500 15.000 27.500

(4) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan medik sebagai berikut :

NO JENIS PELAYANAN

JASA

SARANA JASA

PELAYANAN

(Rp.)

JUMLAH

(Rp.) (Rp.)

TINDAKAN MEDIK UMUM

1 Perawatan luka dengan

jahitan 1 s/d 5

7.500 7.500 15.000

2 Perawatan luka dengan

jahitan 6 s/d 10

15.000 15.000 30.000

3 Perawatan luka tanpa jahitan 3.000 3000 6.000

4 Khitanan 25.000 25.000 50.000

5 Katerisasi Kandung Kemih 7.500 7.500 15.000

6 Insisi 7.500 7.500 15.000

7 Vena Seksi 17.500 20.000 37.500

8 Ganti Balutan 2.500 7.500 10.000

9 Ekstraksi benda asing 10.000 10.000 20.000

10 Tindik 5.000 5.000 10.000

11 Buka Jahitan 3.500 3.500 7.000

12 Epistaksis packing anterior 3.500 3.500 7.000

13 Ekstraksi kuku 7.500 7.500 15.000

14 Perawatan luka bakar < 5 % 7.500 7.500 15.000


16 Perawatan luka bakar > 10 % 27.500 27.500 55.000

17. Ekstraksi batu ureta ...

- 15 -

17 Ekstraksi batu ureta 15.000 15.000 30.000

18 Ekstraksi corpus alienum tanpa komplikasi

10.000 10.000 20.000

19 Jahitan luka kecil (palpebra) 12.500 12.500 25.000

20 Ekstraksi granuloma 12.500 12.500 25.000

21 Chalizon 27.500 27.500 55.000

22 Probing ductus nasolacrimalis 15.000 15.000 30.000

23 Operasi katarak 400.000 400.000 800.000

24 Vasektomi 75.000 75.000 150.000

25 Exterpasi veruca (kutil)/clavus (mata ikan)

10.000 10.000 20.000

26 Nebulizer 10.000 10.000 20.000

27 TINDAKAN MEDIK GIGI :

Cabut Satu Gigi

a. Gigi Sulung Topikal 4.000 6.000 10.000

b. Gigi Sulung Suntik 6.000 9.000 15.000

c. Gigi Tetap 6.000 9.000 15.000

d. Gigi Tetap dengan komplikasi

10.000 20.000 30.000

28 Penambalan satu gigi :

a. Tambalan sementara 4.000 6.000 10.000

b. Tambalan sementara endo 4.000 6.000 10.000

c. Pulp capping 6.000 9.000 15.000

d. Pengisian perawatan endo 5.000 5.000 10.000

e. Tambalan amalgam 5.000 7.500 12.500

f. Tambalan amalgam kompleks

7.500 7.500 15.000

g. Tambalan silikat 7.500 7.500 15.000

h. Tambalan Sinar 70.000 20.000 90.000

29 Scaling atas atau bawah

a. Manual 5.000 10.000 15.000

b. Dengan Alat Bor 10.000 15.000 25.000

30 Alveolektomi atas atau bawah 10.000 15.000 25.000

31 Apeks reseksi 15.000 15.000 30.000

32 Frenektomi 7.500 12.500 15.000

33. Upercolektomy ...

- 16 -

33 Upercolektomy 7.500 10.000 17.500

34 Odontectomy

a. Kelas I 40.000 75.000 115.000

b. Kelas II 75.000 100.000 175.000

c. Kelas III 100.000 150.000 250,000

35 Buka jahitan 2.500 5.000 7.500

36 Eksterpasi mococele 20.000 30.000 50.000

(5) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan medik Spesialistik sebagai berikut :

NO JENIS PELAYANAN JASA

SARANA (Rp)

JASA PELAYANAN

(Rp)

TEHNIKER (Rp)

JUMLAH (Rp)

TINDAKAN MEDIK SPESIALIS ORTODONTIK

1 Gigi Tiruan lepas

a. 1 Gigi pertama 30.000 45.000 50.000 125.000

b. Gigi berikutnya 8.000 12.000 20.000 40.000

2 Gigi tiruan dengan frame/steel denture

a. 1 Gigi pertama 130.000 195.000 275.000 600.000


3 Jacket crown acrylic 30.000 30.000 40.000 100.000

4 Jacket crown acrylic dengan backing

50.000 50.000 50.000 150.000

5 Full cast crowen 25.000 25.000 50.000 100.000

6 Jacket crown porcelain 80.000 120.000 150.000 350.000

7 Pin crown 40.000 60.000 100.000 200.000

8 Reparasi 8.000 12.000 30.000 50.000

9 Rebasing 20.000 20.000 20.000 60.000

10 Perawatan Ortodontik dengan alat cekat

1.500.000 1.250.000 1.250.000 4.000.000

11 Control 21.000 14.000 - 35.000

12 Pasang Band 76.000 4.000 - 80.000

13 Pemasangan Breket Lepas/Rebonding

18.000 12.000 - 30.000

14. Pemasangan …

- 17 -

14 Pemasangan Molar band

Lepas + Scaling

18.000 12.000 - 30.000

15 Archwire 18.000 12.000 - 30.000

16 Retainer untuk rahang

atas dan bawah

60.000 40.000 - 100.000

17 Rapid palatal expander 60.000 40.000 - 100.000

18 Head Gear 60.000 40.000 - 100.000

19 Face mask, Pendulum 60.000 40.000 - 100.000

20 Trans palatal arc 30.000 20.000 - 50.000

21 Quad Helix 30.000 20.000 - 50.000

22 Bite plane, bite raiser 30.000 20.000 - 50.000

22 Penambahan Spring 12.000 8.000 - 20.000

TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK AKUPUNKTUR

1 Tindakan Akupuntur 5.000 15.000 - 20.000

2 Tindakan Akupuntur dan

alat

6.000 17.000 - 23.000

3 Tindakan Akupuntur estetika

8.000 27.000 - 35.000

(6) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan penunjang diagnostik sebagai

berikut :


(RP) JASA PELAYANAN

(RP) JUMLAH

(RP)

A. HEMATOLOGI

1 Hemoglobin 2.500 1.000 3.500

2 Leukosit 2.500 1.000 3.500

3 Laju Endapan Darah 2.500 1.000 3.500

4 Hitung Jenis 2.500 1.000 3.500

5 Eritrosit 2.500 1.000 3.500

6 Hematokrit 2.500 1.000 3.500

7 MCV 2.500 1.000 3.500

8 MCH 2.500 1.000 3.500

9 MCHC 2.500 1.000 3.500

10 Trombosit 3.400 1.600 5.000

11. Retikulosit

- 18 -

11 Retikulosit 3.400 1.600 5.000

12 Sel LE 8.500 8.500 17.000

13 Masa Pembekuan 2.000 1.500 3.500

14 Masa Pendarahan 2.000 1.500 3.500

15 Golongan Darah 4.000 2.000 6.000

16 RH Faktor 2.500 1.500 4.000

17 Morfologi Darah Tepi 5.000 10.000 15.000

18 Hematologi Automatic 15.000 10.000 25.000

19 Fe Serum 20.000 5.000 25.000

20 TIBC 50.000 15.000 65.000

B. PARASITOLOGI :

1 Malaria 4.000 2.500 6.500

2 Filaria 4.000 2.500 6.500

C. KIMIA DARAH :

1 GD Puasa 6.000 2,500 8.500

2 GD 2 Jam PP 6.000 2,500 8.500

3 GD Sewaktu 6.000 2.500 8.500

4 Cholesterol 7.500 5.000 12.500

5 Trigiliseride 9.000 7.000 16.000

6 HDL 7.500 5.000 12.500

7 LDL 7.500 5.000 12.500

8 Bilirubin Total 6.250 3.750 10.000

9 Bilirubin Direk 6.250 3.750 10.000

10 Protein Total 6.250 3.750 10.000

11 Albumin 6.250 3.750 10.000

12 SGOT 10.200 4.800 15.000

13 SGPT 10.200 4.800 15.000

14 Alkali Fosfatase 9.000 4.000 13.000

15 Amylase 35.000 15.000 50.000

16 Lipase 30.000 15.000 45.000

17 LDH 50.000 15.000 65.000

18 TIBC 50.000 15.000 65.000

19. Kreatinin …

- 19 -

19 Kreatinin 6.250 3.750 10.000

20 Troponin I 50.000 25.000 75.000

21 Ureum 6.250 3.750 10.000

22 Asam Urat 8.750 6.250 15.000

18 Gama GT 15.000 7.500 22.500

D. SPUTUM

1 BTA 3 X 10.000 7.500 17.500

2 Pewarnaan Gram 5.500 7.500 13.000

E. LIQUOR

1 Jumlah sel 1.500 1.000 2.500

2 Hitung Jenis 1.500 1.000 2.500

3 Protein 6.250 3.750 10.000

4 Glucose 6.000 2.500 8.500

5 None 4.000 2.000 6.000

6 Pandy 4.000 2.000 6.000

F. TRANSUDAT/EKSUDAT

1 Makroskopis 1.500 1.000 2.500

2 Jumlah sel 1.500 1.000 2.500

3 Hitung Jenis 1.500 1.000 2.500

4 Rivalta 3.750 3.750 7.500

5 Protein cairan 6.250 3.750 10.000

6 Glukosa cairan 6.000 2.500 8.500

7 Protein serum 6.250 3.750 10.000

8 Glukosa serum 6.000 2.500 8.500

G. URINE

1 Rutin 6.250 3.750 10.000

2 Test Kehamilan 10.000 5.000 15.000

H. FECES

1 Rutin 4.000 2.500 6.500

2 Benzidin 8.000 4.000 12.000

I. SEROLOGI/IMUNOLOGI …

- 20 -

I. SEROLOGI/IMUNOLOGI

1 Widal 10.000 7.000 17.000

2 CRP 11.000 7.500 18.500

3 ASTO 30.000 7.500 37.500

4 RF 30.000 7.500 37.500

5 HBS Ag 23.500 11.500 35.000

6 Anti HBS 23.500 11.500 35.000

7 IgC TB 45.000 15.000 60.000

8 Dengue IgG, IgM 85.000 25.000 110.000

9 HIV I/II Rapid 40.000 20.000 60.000

J. ELEKTROLIT

1 Na, K, Cl 75.000 25.000 100.000

2 Calsium 15.000 5.000 20.000

K. GAS DARAH 75.000 25.000 100.000

L. SPERMA ANALISA 15.000 10.000 25.000

M. NARKOBA 100.000 25.000 125.000

N. PEMERIKSAAN MIKROSKOPIS

1 Swab Urethra 7.500 12.500 20.000

2 Swab Vagina 7.500 12.500 20.000

3 Swab Tenggorokan 5.000 10.000 15.000

4 Kerokan Kulit 4.000 6.000 10.000

(7) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan diagnostik elektromedik, sebagai berikut :

N0 JENIS PELAYANAN

JASA

SARANA (RP)

JASA PELAYANAN (RP)

JUMLAH (RP)

1 EKG 15.000 20.000 35.000

2 USG 25.000 25.000 50.000

3 Dopler 3.000 3.000 6.000

(8) Tarif ...

- 21 -

(8) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan diagnostik radiologi, sebagai berikut :

N0 JENIS PELAYANAN JASA SARANA

(Rp)

JASA

PELAYANAN (Rp)

JUMLAH (Rp)

1 Foto Ukuran Besar 20.000 20.000 40.000

2 Foto Ukuran Kecil 15.000 15.000 30.000

3 Dua Foto dengan 1 film 17.500 17.500 35.000

4 Foto Gigi 10.000 10.000 20.000

(9) Tarif pelayanan kesehatan untuk persalinan dan tindakan kebidanan sebagai berikut :


(Rp)

JASA PELAYANAN

(Rp)

JUMLAH (Rp)

1 Pemeriksaan dalam pada persalinan

7.500 7.500 15.000

2 Persalinan normal 200.000 150.000 350.000

3 Persalinan dengan Tindakan Ringan

315.000 300.000 615.000

4 Persalinan dengan Tindakan Berat

315.000 450.000 765.000

5 Kuretase 150.000 500.000 650.000

6 Plasenta manual 150.000 200.000 350.000

7 Pemasangan IUD 55.000 50.000 105.000

8 Pencabutan IUD tanpa

Penyulit

25.000 15.000 40.000

9 Pemasangan Implan 150.000 50.000 200.000

10 Pencabutan Implan 30.000 30.000 60.000

11 Suntik KB 3 bulan 10.000 - 10.000

12 Suntik KB 1 Bulan 15.000 - 15.000

13 KB Pil 1 bulan 15.000 - 15.000

14 Pap Smear 27.000 30.000 57.000

15 Tubektomi 100.000 400.000 500.000

16 Konseling Kesehatan Reproduksi

- 30.000 30.000

(10) Tarif ...

- 22 -

(10)Tarif Pelayanan Kesehatan untuk pengujian kesehatan sebagai berikut:


(Rp.)

JASA PELAYANAN

(Rp.)

JUMLAH

(Rp.)

1 Pemeriksaan kesehatan umum

2.000 3.000 5.000

2 Pemeriksaan calon pengantin dan imunisasi

5.000 5.000 10.000

3 Pemeriksaan calon jemaah haji tahap pertama

10.000 10.000 20.000

Paragraf 2

Tarif pelayanan Kesehatan diLaboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 14

(1) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kualitas air secara kimia fisika sebagai berikut:

a. sifat fisika – kimia :


(Rp)

JASA PELAYANAN

(Rp)

JUMLAH (Rp)

1 Bau 3.000 2.000 5.000

2 Suhu 3.000 2.000 5.000

3 Warna 6.000 4.000 10.000

4 Kekeruhan 8.700 5.800 14.500

5 DHL 3.000 2.000 5.000

6 Residu terlarut 6.000 4.000 10.000

7 Padatan tersuspensi total 6.300 4.200 10.500

8 Padatan total 3.000 2.000 5.000

9 Ph 6.000 4.000 10.000

10 Salinitas 1.800 1.200 3.000

11 Alkalinitas 1.800 1.200 3.000

12 Asiditas 1.800 1.200 3.000

13 Kesadahan 12.000 8.000 20.000

14 Co2 bebas 2.400 1.600 4.000

15 Oksigen terlarut (DO) 14.400 9.600 24.000

16. Kebutuhan …

- 23 -

16 Kebutuhan oksigen biologis (BOD)

24.000 16.000 40.000

17 Zat organik 9.000 6.000 15.000

18 Kebutuhan oksigen kimiawi

(COD)

36.000 24.000 60.000

19 Total organik karbon 36.000 24.000 60.000

20 Amoniak bebas (NH3-N) 15.000 10.000 25.000

21 Nitrit (N02-N) 15.000 10.000 25.000

22 Nitrat (N-N03-n) 20.400 13.600 34.000

23 Nitrogen organik 9.000 6.000 15.000

24 Fosfat (P04-P) 15.000 10.000 25.000

25 Total Fosfor (Total P) 15.000 10.000 25.000

26 Sulfida 12.000 8.000 20.000

27 Sulfat 12.000 8.000 20.000

28 Klorida 13.200 8.800 22.000

29 Kalsium 12.000 8.000 20.000

30 Magnesium 12.000 8.000 20.000

31 Silikat 15.000 10.000 25.000

32 Chlor bebas dan sisa chlor 12.000 8.000 20.000

b. Kandungan logam dan non logam :


(Rp)

JASA

PELAYANAN (Rp)

JUMLAH

(Rp)

1 Aluminium (A1) 15.000 10.000 25.000

2 Arsen (As) 42.000 28.000 70.000

3 Barium (Ba) 15.000 10.000 25.000

4 Besi (Fe) 15.000 10.000 25.000

5 Boron (B) 18.000 12.000 30.000

6 Florida (F) 15.000 10.000 25.000

7 Kadmium (CD) 18.000 12.000 30.000

8 Kalium (K) 21.000 14.000 35.000

9 Krom (Cr) val 6 12.000 8.000 20.000

10. Mangan (Mn) ...

- 24 -

10 Mangan (Mn) 16.200 10.800 27.000

11 Natrium (Na) 21.000 14.000 35.000

12 Nikel (Ni) 18.000 12.000 30.000

13 Perak (Ag) 18.000 12.000 30.000

14 Raksa total (Hg) 39.000 26.000 65.000

15 Selenium (Se) 45.000 30.000 75.000

16 Seng (Zn) 18.000 12.000 30.000

17 Tembaga (Cu) 9.000 6.000 15.000

18 Timbal (Pb) 18.000 12.000 30.000

19 Krom total 12.000 8.000 20.000

20 Stanum 18.000 12.000 30.000

c. Kandungan senyawa toksik :


(Rp)

JASA PELAYANAN

(Rp)

JUMLAH (Rp)

1 Fenol 9.000 6.000 15.000

2 Sianida 18.000 12.000 30.000

3 Oil 18.000 12.000 30.000

4 Grease 18.000 12.000 30.000

5 Ditergen (MBAS) 15.000 10.000 25.000

6 Pstisida 120.000 80.000 200.000

7 PCB (Poli chiotinated biphenyl)

120.000 80.000 200.000

8 PAH (Poly aromatic hidrogen) 120.000 80.000 200.000

(2) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan air dan makanan secara

mikrobiologi sebagai berikut :


(Rp)

JASA PELAYANAN

(Rp)

JUMLAH (Rp)

1 Coliform group 24.000 16.000 40.000

2 Total bakteri 27.000 18.000 45.000

3 Salmonella/Shigella 45.000 30.000 75.000

4. Vibrio ...

- 25 -

4 Vibrio 45.000 30.000 75.000

5 Jumlah Kuman 24.000 16.000 40.000

6 E coli 42.000 28.000 70.000

(3) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan lain-lain sebagai berikut :


(Rp)

JASA PELAYANAN

(Rp)

JUMLAH (Rp)

1 Zat Pengawet 12.000 8.000 20.000

2 Pemanis Buatan 12.300 7.700 20.000

3 Sakarin 12.300 7.700 20.000

4 Siklamat 12.000 8.000 20.000

5 Sorbitol 12.000 8.000 20.000

6 Pemeriksaan garam kimia 9.000 6.000 15.000

7 Pemeriksaan cuka kimia 9.000 6.000 15.000

8 Pemeriksaan bakteriologi usap

alat

42.000 28.000 70.000

9 Pemeriksaan bakteriologi usap

dubur

87.000 58.000 145.000

(4) Tarif pelayanan kesehatan untuk Pemeriksaan Patologi Klinik :


(Rp)

JASA PELAYANAN

(Rp)

JUMLAH

(Rp)

1 Morphin 12.500 7.500 20.000

2 Cocain 12.500 7.500 20.000

3 THC 12.500 7.500 20.000

4 BZD 12.500 7.500 20.000

5 MDMA 12.500 7.500 20.000

6 HIV Rapid 30.000 30.000 60.000

7 Eosinophil 4.000 4.000 8.000

8 Retikulosit 4.000 4.000 8.000

9 Masa Perdarahan 2.500 2.500 5.000

10 Masa Pembekuan 2.500 2.500 5.000

11. Golongan …

- 26 -

11 Golongan Darah + Rhesus 6.000 6.000 12.000

12 Darah Rutin(Hb,AL,AT,HMT,AE) 12.500 12.500 25.000

13 Hitung Jenis Leukosit 4.000 4.000 8.000

14 Gula Darah Puasa 8.000 5.000 13.000

15 Gula Darah 2 jam PP 8.000 5.000 13.000

16 Gula Darah Sewaktu 8.000 5.000 13.000

17 Ureum 10.000 5.000 15.000

18 Kreatinin 10.000 5.000 15.000

19 Asam Urat 10.000 5.000 15.000

20 Cholesterol Total 12.000 5.000 17.000

21 HDL 12.000 5.000 17.000

22 LDL 12.000 5.000 17.000

23 Trigliserida 12.000 8.000 20.000

24 Bilirubin Total 10.000 5.000 15.000

25 Bilirubin Direk 10.000 5.000 15.000

26 Bilirubin Indirek 7.000 3.000 10.000

27 SGOT 12.000 5.000 17.000

28 SGPT 12.000 5.000 17.000

29 Urin Rutin 10.000 5.000 15.000

30 Widal 15.000 10.000 25.000

31 Anti HbsAg 17.500 17.500 35.000

32 HbsAg 15.500 15.500 31.000

33 LED 2.500 2.500 5.000

34 Malaria/Filaria 4.000 4.000 8.000

35 Feses Rutin 3.250 3.250 6.500

36 BTA 3X 8.750 8.750 17.500

Paragraf 3

Tarif Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Pasal 15

Tarif pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan sebagai berikut :

a. tarif pelayanan kesehatan untuk calon jemaah haji sebagai berikut :

NO ...

- 27 -


(Rp)

JASA PELAYANAN

(Rp) JUMLAH (Rp)

1

Pemeriksaan tahap kedua

25.000 25.000 50.000

b. tarif pelayanan kesehatan untuk fogging atau rumah ditetapkan sebagai berikut:


SARANA (Rp)

JASA PELAYANAN

(Rp)

JUMLAH (Rp)

1 Fogging 5.000 2.500 7.500

Paragraf 4

Tarif Pelayanan Kesehatan Oleh Unit Pelayanan Teknis Kesehatan Kerja

Pasal 16

(1) Tarif pelayanan kesehatan untuk unit rawat jalan adalah sebagai berikut:

NO JENIS PELAYANAN

JASA

SARANA (Rp)

JASA

PELAYANAN (Rp)

JUMLAH

(Rp) KETERANGAN

1 Poliklinik Okupasi & KIA-KB, Pekerja

Wanita, umum dan gigi

9.000 6.000 15.000

Termasuk Pelayanan Kesehatan

Kerja / UKK 2 UGD 12.500 22.500 35.000

3 Praktek dr Umum/Gigi

sore 10.000 20.000 30.000

(2) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan medik sebagai berikut :


SARANA (Rp)

JASA PELAYANAN

(Rp)

JUMLAH

(Rp)

TINDAKAN MEDIK UMUM

1 Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5

10.000 8.000 18.000

2 Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10

18.000 12.000 30.000

3 Perawatan luka tanpa jahitan 6.000 4.000 10.000

5. Katerisasi kandung kemih 7.500 7.500 15.000

6. Incisi…

- 28 -

6 Incisi 11.000 9000 20.000

7 Ganti balutan 10.000 10.000 20.000

8 Ekstraksi benda asing 12.000 18.000 30.000

10 Buka jahitan 7.500 7.500 15.000

11 Epistaksis packing anterior 5.000 5.000 10.000

12 Ekstraksi kuku 20.000 20.000 40.000



15 Perawatan luka bakar > 10 % 15.000 15.000 30.000

17 Jahitan luka kecil (palpebra) 15.000 15.000 30.000

18 Pemasangan / Pencabutan IUD 10.000 10.000 30.000

19 Pemasangan Implant 15.000 15.000 30.000

20. Pencabutan Implant 35.000 40.000 75.000

21 Cabut satu gigi

a. Gigi sulung 7.500 7.500 15.000

b. Gigi tetap 9.000 6.000 15.000

c. Gigi tetap dengan komplikasi 10.000 10.000 40.000

22 Penambahan satu gigi

a. Tambalan sementara 3.000 2.000 5.000

b. Tambalan sementara endo 3.000 2.000 5.000

c. Fulp coping 3.000 2.000 5.000

d. Pengisian perawatan endo 5.000 5.000 10.000

e. Tambalan amalgam 7500 7.500 15.000

f. Tambalan amalgam kompleks 10.000 10.000 20.000

g. Tambal silikat 9.000 3.000 12.000

23 Scaling atas atau bawah 10.000 20.000 30.000

24 Alveolektomi atas atau bawah 20.000 20.000 40.000

25 Apeks reseksi 50.000 50.000 100.000

26 Frenektomi 25.000 25.000 50.000

27 Upercolektorm 25.000 25.000 50.000

28. Odentectomy….

- 29 -

28 Odentectomy

a. Kelas I 30.000 50.000 80.000

b. Kelas II 60.000 100.000 160.000

c. Kelas III 50.000 200.000 250.000

29 Buka jahitan eksterpasi 6.000 4.000 10.000

30 Mococele 20.000 30.000 50.000

NO JENIS TINDAKAN JASA

SARANA

(Rp)

JASA PELAYANAN

(Rp)

JASA TEHNIKER

(Rp) JUMLAH

31 Gigi tiruan lepas

a. 1 Gigi pertama 50.000 50.000 50.000 150.000


32 Gigi tiruan dengan frame/ steel denture

a. 1 Gigi pertama 200.000 200.000 350.000 750.000


33 Jacket Crown acrylic 50.000 50.000 50.000 150.000

34 Jacket Crown acrylic Backing

75.000 75.000 100.000 250.000

35 Full cast crown 50.000 50.000 100.000 200.000

36 Jacket Crown Porcelain 100.000 100.000 250.000 450.000

37 Pin Crown 60.000 60.000 200.000 320.000

38 Reparasi 12.000 12.000 50.000 74.000

39 Rebasing 30.000 30.000 60.000 120.000

(3) Rincian besaran tarif pelayanan Radiologi adalah sebagai berikut :

NO PELAYANAN RADIOLOGI JASA

SARANA (Rp)

JASA PELAYANAN

(Rp)

JUMLAH (Rp)

1 Thorax PA

- Dewasa 20.000 20.000 40.000

- Dewasa khusus standar ILO 40.000 60.000 100.000

2 BNO/BOF 22.500 22.500 45.000

3. Bahu….

- 30 -

3 Bahu/Shoulder Joint AP/Lat 25.000 25.000 50.000

4 Clavicula AP/Lat 25.000 25.000 50.000

5 Scapula AP/Lat 25.000 25.000 50.000

6 Manus AP/Lat 25.000 25.000 50.000

7 Pergelangan tangan/Wrist Ap/L 25.000 25.000 50.000

8 Antebrachii AP/Lat 25.000 25.000 50.000

9 Cubiti AP/Lat 25.000 25.000 50.000

10 Humerus AP/Lat 25.000 25.000 50.000

11 Pedis AP/Lat 25.000 25.000 50.000

12 Ankle AP/lat 25.000 25.000 50.000

13 Calcaneus AP/Lat 25.000 25.000 50.000

14 Cruris AP/Lat 25.000 25.000 50.000

15 Genu AP/Lat 25.000 25.000 50.000

16 Femur AP/Lat 25.000 25.000 50.000

17 Caput Femur AP/Lat 25.000 25.000 50.000

18 Thoracal AP/lat 30.000 30.000 60.000

19 Thoraco-Lumbal AP/Lat 40.000 40.000 80.000

20 Lumbo-Sacral AP/Lat 40.000 40.000 80.000

21 Temporomandibular joint ki/ka 30.000 30.000 60.000

22 Submentovertex 30.000 30.000 60.000

23 Coxygeus AP/lat 30.000 30.000 60.000

24 Sinus paraNasal/Waters 30.000 30.000 60.000

25 Scedell AP/Lat 30.000 30.000 60.000

26 Mastoid AP/Lat 30.000 30.000 60.000

27 Cervical AP/Lat 30.000 30.000 60.000

28 Pelvis 20.000 20.000 40.000

31 Dental Foto 10.000 10.000 20.000

ULTRASONOGRAFI (USG)...

- 31 -

ULTRASONOGRAFI (USG)

32 Abdomen atas 40.000 40.000 80.000

33 Abdomen bawah 40.000 40.000 80.000

34 Per organ 40.000 40.000 80.000

35 Thyroid 22.500 22.500 45.000

36 Mammae 22.500 22.500 45.000

37 Testis 22.500 22.500 45.000

38 Soft Tissue 22.500 22.500 45.000

39 Kehamilan 30.000 45.000 75.000

(4) Rincian besaran tarif pelayanan Laboratorium Klinik adalah sebagai berikut:

NO PELAYANAN LABORATORIUM JASA

SARANA (Rp)

JASA

PELAYANAN (Rp)

JUMLAH (Rp)

A HEMATOLOGI

1 Hemaglobbin 2.500 2.500 5.000

2 Hematrokit 2.500 2.500 5.000

3 Eritrosit 2.500 2.500 5.000

4 Lekosit 2.500 2.500 5.000

5 Trombosit 2.500 2.500 5.000

6 Eosinofil 2.500 2.500 5.000

7 Retikulosit 2.500 2.500 5.000

8 Masa Perdarahan 2.500 2.500 5.000

9 Laju endap darah 2.500 2.500 5.000

10 Retraksi 2.500 2.500 5.000

11 Masa pembekuan 2.500 2.500 5.000

12 Golongan darah 7.500 7.500 15.000

13 Rhesus factor 2.500 2.500 5.000

B KIMIA DARAH

1 Glucosa puasa 7.500 7.500 15.000

2 Glukosa jam PP 7.500 7.500 15.000

3. SGOT….

- 32 -

3 SGOT 15.000 15.000 30.000

4 SGPT 15.000 15.000 30.000

5 AMILASE 10.000 10.000 20.000

6 Urea 10.000 10.000 20.000

7 Creatinine 10.000 10.000 20.000

8 Asam Urat 10.000 10.000 20.000

9 Kalsium 10.000 10.000 20.000

10 Acid Fosfatase 10.000 10.000 20.000

11 Alkali Fosfatase 10.000 10.000 20.000

12 Bilirubin Direct 10.000 10.000 20.000

13 Bilirubin Indirect 15.000 15.000 30.000

14 Bilirubin Total 15.000 15.000 30.000

15 Albumin 10.000 10.000 20.000

16 Globulin 15.000 15.000 30.000

17 HDL Cholesterol 10.000 10.000 20.000

18 LDL Cholesterol 10.000 10.000 20.000

19 Klirens Ureum 10.000 10.000 20.000

20 Klirens Kreatinin 10.000 10.000 20.000

21 Trigliserida 15.000 15.000 30.000

C SEROLOGI

1 Rhematoid Factor 12.500 12.500 25.000

2 Widal test (TO/TH) 12.500 12.500 25.000

3 PP Test 12.500 12.500 25.000

4 ASTO 12.500 12.500 25.000

5 HBs Ag 12.500 12.500 25.000

D BAKTERIOLOGI

1 Pewarnaan Gram 5.000 5.000 10.000

2 Pewarnaan BTA 20.000 25.000 45.000

E. URINE…

- 33 -

E URINE

1 Urine Rutine 7.500 7.500 15.000

2 Esbach 5.000 5.000 10.000

3 Sedimen 5.000 5.000 10.000

4 Reduksi/Protein 5.000 5.000 10.000

5 Urine Lengkap 10.000 10.000 20.000

F FAESES

1 Rutine 10.000 10.000 20.000

(5) Tarif Pelayanan Kesehatan Kerja Paripurna adalah sebagai berikut :

NO JENIS PELAYANAN

JASA

SARANA (Rp)

JASA

PELAYANAN (Rp)

JUMLAH

(Rp)

1 EKG

(Echocardiografi,hasil langsung SpJ)

30.000 30.000 60.000

2 Audiometri 30.000 30.000 60.000

3 Spirometri 20.000 20.000 40.000

Pengukuran lingkungan tempat kerja:

4 Penilaian factor risiko di tempat

kerja (Risk Assesment) 500.000 1.000.000 1.500.000

5 Kualitas Udara (indoor air quality) (Temp,RH, CO2,Co,NO2,SO2,NH3,H2S)

560.000 220.000 780.000

6 Dust Sampler Meter 70.000

(pertitik)

120.000 190.000

7 Kebisingan 40.000

(pertitik)

120.000 160.000

8 Vibrasi/Getaran 45.000 (pertitik)

120.000 165.000

9 Pemeriksaan Pencahayaan 40.000 (pertitik)

120.000 160.000

10 Konsultasi /Rujukan dokter Spesialis

Okupasi (SpOK)

130.000 170.000 300.000

11. Konsultasi...

- 34 -

11 Konsultasi Kesehatan Kerja (Gizi kerja, Ergonomi,dll)

100.000 170.000 270.000

12 Penyuluhan Kesehatan Kerja/ jam 350.000 400.000 750.000

13 Pelatihan P3K Kerja (sesuai jenis

industri )/per kelompok max 20 orang/2 jam

1.000.000 1.500.000,- 2.500.000,-

14 Pelatihan Kesehatan kerja (Ergonomi, APD, Emergency respond Plan) per kelompok max 20 orang/materi

1.000.000 1.500.000 2.500.000

15

Pemeriksaan Kesehatan pekerja

(MCU- Job Related) - Standar

25.000 90.000 115.000

Pemeriksaan Laboratorium Penunjang Kerja :

16 Pb dalam darah 75.000 25.000 100.000

17 Merkuri dalam darah 75.000 25.000 100.000

18 Kandungan logam lain dalam darah.

100.000 25.000 125.000

19 Kandungan logam lain dalam urine. 100.000 25.000 125.000

Pasal 17

Tarif Pelayanan Ambulan belum meliputi Bahan bakar, Biaya Tol, Sopir, Perawat

Pendamping, ditetapkan sebagai berikut :

a. jarak sampai dengan 10 kilometer sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

b. jarak 11 sampai dengan 20 kilometer sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

c. jarak 21 sampai dengan 30 kilometer sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

d. jarak 31 sampai dengan 40 kilometer sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); dan

e. jarak lebih dari 40 kilometer dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 10 kilometer.

Pasal 18

Tarif pelayanan untuk pasien pemegang kartu jaminan kesehatan yang dijamin oleh

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19...

- 35 -

Pasal 19

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, kecuali pelayanan

kesehatan untuk tindakan medik dan terapi non operatif, khusus pelayanan cito dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 20

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan kembali Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 22

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib

retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 23

(1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB IX...

- 36 -

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk

sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 25

(1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditebitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 26

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain

yang dipersamakan.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua peseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.

(2) Surat…

- 37 -

(2) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan

pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Bupati atau pejabat paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati atau pejabat.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat, dengan mencantumkan keterangan antara

lain :

a. nama dan alamat wajib retribusi;

b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan

d. alasan yang singkat dan jelas.

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

(4) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau

pejabat memberikan keputusan.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah dilampaui dan

Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(6) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi

terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(7) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat

jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

BAB XIII...

- 38 -

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

(1) Dengan alasan tertentu Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi.

(2) Tata cara pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 31

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila

Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung mapun tidak langsung;

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih

mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan

pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 32

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati…

- 39 -

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 33

(1) Kepala Dinas dapat melakukankan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil penerimaan dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke

Kas Daerah.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 34

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

dibidang retribusi daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan

tindak pidana retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap

bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

g. menyuruh...

- 40 -

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas

orang lain dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

dibidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau

kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :


Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 60); dan

2. Peraturan....

- 41 -

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi

Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 137);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

NURHAYANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2010 NOMOR 16

Perda No 16 Tahun 2010

Documents