-
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDONOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28
PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
danPenyelenggaraan Pendidikan, perlu dibentuk PeraturanDaerah
tentang Penyelenggaraan Pendidikan di KabupatenSitubondo.
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan
DaerahDaerah Kabupaten dalamLingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita
NegaraRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 19)sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun1965, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 109,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan
Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir
-
2
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat danDaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang SistemKeolahragaan
Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 89
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4535) ;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gurudan Dosen
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 157, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 45) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan
Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia
Nomor 5234) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991tentang Pendidikan
Luar Biasa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991tentang Pendidikan
Luar Sekolah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1991 Nomor
95, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar
Nasional Pendidikan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional
Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 71,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran NegaraTahun 2005 Nomor 41 Tambahan
Lembaran NegaraNomor 4496) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005tentang Pedoman
Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593) ;
-
3
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian
urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi,
dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi
Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentangPendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia
Nomor 4769);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentangWajib
Belajar (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4863) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 91,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia
Nomor 5105) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan
Peraturan PemerintahNomor 66 Tahun 2010 ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDaerah (Lembaran Daerah
Kabupaten SitubondoTahun 2008 Nomor 03);
22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010tentang
Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten
Situbondo Tahun 2011 2015.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAANPENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO
-
4
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Pemerintah
adalah Pemerintah Pusat.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten
Situbondo.3. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.4. Bupati adalah
Bupati Situbondo.5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten
Situbondo.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan
KabupatenSitubondo.
7. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebutKepala Dinas
adalah Kepala Dinas PendidikanKabupaten Situbondo.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnyadisebut
Kepala Kantor adalah Kepala KantorKementrian Agama Kabupaten
Situbondo.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untukmewujudkan
suasana belajar dan prosespembelajaran agar peserta didik secara
aktifmengembangkan potensi dirinya untuk memilikikekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri,kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
sertaketerampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,bangsa dan
negara.
10. Pendidikan nasional adalah pendidikan yangberdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia tahun
1945 yang berakarpada nilai-nilai agama, kebudayaan
nasionalIndonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahanzaman.
11. Jalur pendidikan adalah wahana yang diakui pesertadidik
untuk mengembangkan potensi diri dalam suatuproses pendidikan yang
sesuai dengan tujuanpendidikan.
12. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah,Pemerintah Daerah
atau masyarakat yangmenyelenggarakan pendidikan.
13. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatanpelaksanaan
komponen sistem pendidikan padasatuan atau program pendidikan pada
jalur, jenjangdan jenis pendidikan agar proses pendidikan
dapatberlangsung sesuai dengan tujuan pendidikannasional.
14. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, PemerintahDaerah,
badan hukum penyelenggara satuanpendidikan pada jalur pendidikan
formal, badan
-
5
hukum penyelenggaran satuan pendidikan pada jalurpendidikan non
formal.
15. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturankewenangan dalam
penyelenggaraan sistempendidikan nasional oleh Pemerintah,
PemerintahProvinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,
penyelenggarapendidikan yang didirikan masyarakat dan
satuanpendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsungsesuai
dengan tujuan pendidikan nasional.
16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yangterstruktur
dan berjenjang yang terdiri ataspendidikan dasar, pendidikan
menengah, danpendidikan tinggi.
17. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar
pendidikan formal yang dapat dilaksanakansecara terstruktur dan
berjenjang.
18. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluargadan
lingkungan.
19. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraanpendidikan
yang memberikan kesempatan kepadasemua peserta didik yang memiliki
kelainan danmemiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewauntuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalamsatu
lingkungan pendidikan secara bersama-samadengan peserta didik pada
umumnya.
20. Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan padapenguasaan
keahlian terapan tertentu.
21. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatuupaya pembinaan
yang ditujukan kepada anak sejaklahir sampai dengan usia enam tahun
yang dilakukanmelalui pemberian rangsangan pendidikan untukmembantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmanidan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalammemasuki pendidikan lebih lanjut.
22. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yangditetapkan
berdasarkan tingkat perkembanganpeserta didik dengan tujuan untuk
mencapaikemampuan yang dikembangkan.
23. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkanpada
kekhususan tujuan pendidikan suatu satuanpendidikan.
24. Satuan pendidikan adalah kelompok layananpendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan padajalur formal, non formal dan
informal pada setiapjenjang dan jenis pendidikan.
25. Peserta didik adalah anggota masyarakat yangberusaha
mengembangkan potensi diri melalui prosespembelajaran yang tersedia
pada jalur, jenjang danjenis pendidikan tertentu.
26. Wajib belajar adalah program pendidikan minimalyang harus
diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas
-
6
tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.27. Kurikulum
adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaranserta cara
yang digunakan, sebagai pedomanpenyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untukmencapai tujuan pendidikan tertentu.
28. Proses pembelajaran adalah proses interaksi pesertadidik
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatulingkungan
belajar.
29. Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkupmateri dan
tingkat kompetensi untuk mencapaikompetensi lulusan pada jenjang
dan jenis pendidikantertentu.
30. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria
mengenaikualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup
sikap,pengetahuan, dan keterampilan.
31. Pendidik adalah tenaga kependidikan yangberkualifikasi
sebagai guru, dosen, konselor, pamongbelajar, widyaiswara, tutor,
instruktur, fasilitator, dansebutan lain yang sesuai kekhususannya
sertaberpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
32. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat
yangmengabdikan diri dan diangkat untuk menunjangpenyelenggaraan
pendidikan.
33. Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberitugas
tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak/ Raudhotul
Athfal/Bustanul Athfal(TK/RA/BA), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa
(TKLB),Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), SekolahDasar Luar
Biasa (SDLB), Sekolah MenengahPertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs), SekolahMenengah Pertama Luar Biasa (SMPLB),
SekolahMenengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), SekolahMenengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan(SMK/MAK), atau Sekolah Menengah
Atas Luar Biasa(SMALB).
34. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamamendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan,melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didikpada pendidikan anak usia dini jalur
pendidikanformal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
35. Pengawas sekolah/madrasah adalah Pegawai NegeriSipil yang
diberi tugas, tanggung jawab dan wewenangsecara penuh oleh pejabat
yang berwenang untukmelaksanakan pengawasan akademik dan
manajerialpada sekolah/madrasah.
36. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TKadalah salah
satu bentuk satuan Pendidikan AnakUsia Dini pada jalur pendidikan
formal yangmenyelenggarakan program pendidikan bagi anakberusia 4
(empat) tahun sampai dengan 6 (enam)tahun.
-
7
37. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA danBustanul
Athfal yang selanjutnya disebut BA adalahsalah satu bentuk satuan
pendidikan anak usia dinipada jalur pendidikan formal yang
menyelenggarakanprogram pendidikan dengan kekhasan agama Islambagi
anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6(enam) tahun.
38. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan padajalur
pendidikan formal yang melandasi jenjangpendidikan menengah yang
diselenggarakan padasatuan pendidikan yang berbentuk sekolah dasar
danMadrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yangsederajat serta
menjadi satu kesatuan kelanjutanpendidikan pada satuan pendidikan
yang berbentukSekolah Menengah Pertama (SMP) dan MadrasahTsanawiyah
(MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
39. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalahsalah satu
bentuk satuan pendidikan formal yangmenyelenggarakan pendidikan
umum pada jenjangPendidikan dasar.
40. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MIadalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formaldalam binaan Kementerian
Agama yangmenyelenggarakan pendidikan umum dengankekhasan agama
Islam pada jenjang pendidikandasar.
41. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnyadisingkat SMP
adalah salah satu bentuk satuanpendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikanumum pada jenjang pendidikan dasar
sebagailanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajatatau
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atausetara SD atau
MI.
42. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTsadalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formaldalam binaan Kementerian
Agama yangmenyelenggarakan pendidikan umum dengankekhasan agama
Islam pada jenjang pendidikan dasarsebagai lanjutan dari SD, MI,
atau bentuk lain yangsederajat atau lanjutan dari hasil belajar
yang diakuisama atau setara SD atau MI.
43. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan padajalur
pendidikan formal yang merupakan lanjutanpendidikan dasar,
berbentuk Sekolah Menengah Atas(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah
MenengahKejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan(MAK), atau
bentuk lain yang sederajat.
44. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkatSMA adalah
salah satu bentuk satuan pendidikanformal yang menyelenggarakan
pendidikan umumpada jenjang pendidikan menengah sebagai
lanjutandari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau
-
8
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atausetara SMP atau
MTs.
45. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MAadalah salah
satu bentuk satuan pendidikan formaldalam binaan Kementerian Agama
yangmenyelenggarakan pendidikan umum dengankekhasan agama Islam
pada jenjang pendidikanmenengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs,
ataubentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasilbelajar yang
diakui sama atau setara SMP atau MTs.
46. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnyadisingkat SMK
adalah salah satu bentuk satuanpendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikankejuruan pada jenjang pendidikan
menengah sebagailanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain
yangsederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakuisama atau
setara SMP atau MTs.
47. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebutMAK adalah
salah satu bentuk satuan pendidikanformal dalam binaan Kementerian
Agama yangmenyelenggarakan pendidikan kejuruan dengankekhasan agama
Islam pada jenjang PendidikanMenengah sebagai lanjutan dari SMP,
MTs, ataubentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasilbelajar
yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
48. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnyadisingkat
PKBM adalah satuan pendidikan non formalyang menyelenggarakan
berbagai kegiatan belajarsesuai dengan kebutuhan masyarakat atas
dasarprakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
49. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagipeserta
didik di daerah terpencil atau terbelakang,masyarakat adat yang
terpencil dan/atau mengalamibencana alam, bencana sosial dan tidak
mampu darisegi ekonomi.
50. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraanpendidikan
yang memberikan kesempatan kepadasemua peserta didik yang memiliki
kelainan danmemiliki potensi kecerdasan dan/atau bakatistimewa,
untuk mengikuti pendidikan ataupembelajaran dalam lingkungan
pendidikan secarabersama-sama dengan peserta didik pada
umumnya.
51. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolok ukurkinerja
pelayanan pendidikan yang diselenggarakandaerah.
52. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteriaminimal
tentang sistem pendidikan di seluruh wilayahhukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
53. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentangberbagai
aspek yang relevan dalam pelaksanaanpendidikan, yang berlaku dan
yang harus dipenuhioleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan
di
-
9
daerah.54. Standar biaya minimal pendidikan adalah standar
yang mengatur komponen dan besarnya biayainvestasi dan
operasional satuan pendidikan yangberlaku satu tahun sesuai dengan
kategori satuanpendidikan.
55. Pembebanan biaya pendidikan pada masyarakatadalah biaya yang
ditanggung oleh masyarakatdengan cara penghitungan keseluruhan
biayainvestasi dan operasional setelah dikurangi jumlahbantuan
(subsidi) yang diterima oleh satuanpendidikan dari Pemerintah
dan/atau PemerintahDaerah.
56. Pendanaan pendidikan adalah penyediaansumberdaya keuangan
yang diperlukan untukpengelolaan satuan pendidikan.
57. Biaya pendidikan adalah sumberdaya keuangan yangdisediakan
dan/atau diperlukan untuk biaya satuanpendidikan, biaya
penyelenggaraan dan pengelolaanpendidikan, serta biaya pribadi
peserta didik sesuaiperaturan perundang-undangan.
58. Sumbangan pendidikan adalah penerimaan biayapendidikan baik
berupa uang dan/atau barang/jasayang diberikan oleh peserta didik,
orangtua/wali,perseorangan atau lembaga lainnya kepada
satuanpendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa,tidak
mengikat dan tidak ditentukan oleh satuanpendidikan baik jumlah
maupun jangka waktupemberiannya.
59. Penilaian adalah proses pengumpulan danpengelolaan informasi
untuk mengukur pencapaianhasil belajar peserta didik.
60. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian,penjaminan
dan penetapan mutu pendidikan terhadapberbagai komponen pendidikan,
pada setiap jalur,jenjang dan jenis pendidikan sebagai
bentukpertanggungjawaban pendidikan.
61. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakanprogram
dan/atau satuan pendidikan berdasarkankriteria yang telah
ditetapkan.
62. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yangberbadan
hukum yang didirikan dan dikelola olehguru untuk mengembangkan
profesionalitas guru.
63. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesianon
Pemerintah yang mempunyai perhatian danperanan dalam bidang
pendidikan.
64. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yangberanggotakan
berbagai unsur masyarakat yangpeduli pendidikan.
65. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiriyang
beranggotakan orang tua/wali peserta didik,
-
10
komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yangpeduli
pendidikan.
66. Swasta adalah masyarakat yang menjadipenyelenggara satuan
pendidikan formal dan nonformal.
67. Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untukdigunakan
di sekolah yang memuat materi pelajarandalam rangka peningkatan
keimanan dan ketaqwaan,budi pekerti dan kepribadian,
kemampuanpenguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepekaan dan
kemampuan estetis, potensi fisik dankesehatan yang disusun
berdasarkan SNP.
68. Dunia Usaha dan Dunia Industri adalah badandan/atau lembaga
dunia kerja yang melakukankegiatan profit dan mempekerjakan tenaga
kerjapotensial.
69. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untukmengembangkan
kompetensi yang disesuaikandengan ciri khas dan potensi daerah,
termasukkeunggulan daerah, yang materinya tidak dapatdikelompokkan
ke dalam mata pelajaran yang ada.
70. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuanmanusia sebagai
mahluk sosial yang digunakan untukmemahami lingkungan serta
pengalamannya dan yangmenjadi pedoman tingkah lakunya.
71. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya
disebut APBD adalah AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah
KabupatenSitubondo.
BAB IIDASAR, FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
Bagian KesatuDasar Pendidikan
Pasal 2
Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bagian KeduaFungsi dan Tujuan Pendidikan
Pasal 3
Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan danmembentuk watak
serta peradaban bangsa yangbermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupanbangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi pesertadidik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwakepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat,
-
11
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negarayang
demokratis serta bertanggung jawab.
BAB IIIPRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 4
(1) Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan pada
prinsipdemokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatifdengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM),transparansi,
keterbukaan, akuntabilitas, nilaikeagamaan dan kultur
masyarakat.
(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuanyang
sistematis dengan sistem terbuka danmultimakna.
(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu prosespembudayaan
dan pemberdayaan peserta didik yangberlangsung sepanjang hayat
dengan mengembangkanbudaya lokal.
(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberiketeladanan,
membangun kemauan, danmengembangkan kreativitas peserta didik dalam
prosespembelajaran.
(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkanbudaya
membaca, menulis dan berhitung bagi segenapwarga masyarakat.
(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakansemua
komponen masyarakat melalui peran sertapenyelenggaraan dan
pengendalian mutu layananpendidikan.
(7) Pendidikan yang mengembangkan budaya lokalsebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkandengan Peraturan Bupati.
BAB IVHAK DAN KEWAJIBAN
Bagian KesatuHak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan,membimbing, membantu
dan mengawasipenyelenggaraan pendidikan sesuai dengan
peraturanperundang-undangan.
(2) Pemerintah Daerah berkewajiban :a. memberikan layanan dan
kemudahan serta
menjamin terselenggaranya pendidikan yangbermutu bagi setiap
warga masyarakat sampai
-
12
dengan pendidikan menengah;b. menjamin tersedianya anggaran
guna
terselenggaranya pendidikan dasar sampai denganpendidikan
menengah.
(3) Dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud padaayat (2)
dibiayai dari APBD sesuai kemampuankeuangan daerah.
Bagian KeduaHak Dan Kewajiban Satuan Pendidikan
Pasal 6
(1) Setiap satuan pendidikan berhak:a. mendapatkan anggaran
pendidikan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;b. memperoleh
kecukupan tenaga pendidik dan
kependidikan, sarana dan prasarana sesuai denganstandar nasional
pendidikan secara bertahap;
c. mendapatkan anggaran pendidikan daripenyelenggara pendidikan
;
d. memperoleh dana pendidikan dari masyarakat; dane. menetapkan
kebijakan satuan pendidikan sesuai
dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.(2) Setiap satuan
pendidikan berkewajiban:
a. menyusun Rencana Kegiatan Sekolah (RKS),Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah (RKAS);
b. melaksanakan proses pembelajaran;c. melaksanakan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS);d. melaksanakan dan mengembangkan
kurikulum
sesuai dengan ketentuan pemerintah;e. melaksanakan program
sekolah berbasis
keunggulan dan kearifan lokal; danf. melaksanakan monitoring,
evaluasi, dan menyusun
laporan.
Bagian KetigaHak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pasal 7
Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:a.
penghasilan dan jaminan kesejahteraan sesuai
peraturan perundang-undangan;b. penghargaan sesuai dengan tugas
dan prestasi kerja;c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan
pengembangan kualitas;d. perlindungan hukum dalam melaksanakan
tugas dan
hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
-
13
e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasaranadan fasilitas
pendidikan untuk menunjang kelancaranpelaksanaan tugas.
Pasal 8
Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :a. menciptakan
suasana pendidikan yang bermakna,
menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;b. mempunyai
komitmen secara profesional untuk
meningkatkan mutu pendidikan;c. memberi teladan dan menjaga nama
baik lembaga,
profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaanyang diberikan
kepadanya;
d. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasiakademik dan
kompetensi secara berkelanjutan sejalandengan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi danseni;
e. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas
dasarpertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dankondisi
tertentu, atau latar belakang keluarga, statussosial ekonomi
peserta didik dalam pembelajaran;
f. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan,hukum, dan
kode etik guru, serta nilai-nilai agama danetika ; dan
g. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuanbangsa.
Bagian KeempatHak dan Kewajiban Peserta Didik
Pasal 9
(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:a.
mendapatkan pendidikan agama dan budi pekerti sesuai
dengan agama yang dianutnya dan diajarkan olehpendidik yang
seagama;
b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai denganbakat, minat
dan kemampuan;
c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;d. mendapatkan
biaya pendidikan bagi mereka yang orang
tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;e. pindah ke program
pendidikan pada jalur dan satuan
pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuanyang
berlaku;
f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengankecepatan
belajar masing-masing dan tidakmenyimpang dari ketentuan batas
waktu yangditetapkan.
-
14
Pasal 10
Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikanberkewajiban
:a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan
pendidikan dengan menjunjung norma dan etika
satuanpendidikan;
b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yangdianutnya dan
menghormati pelaksanaan ibadahpeserta didik lain;
c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;d. memelihara
kerukunan dan kedamaian untuk
mewujudkan harmonisasi sosial;e. mencintai keluarga, masyarakat,
bangsa, dan negara
serta menyayangi sesama peserta didik;f. mencintai dan
melestarikan lingkungan;g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan
prasarana,
kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;h. menjaga kewibawaan
dan nama baik satuan pendidikan
yang bersangkutan;i. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
Bagian KelimaHak Dan Kewajiban Orang Tua
Pasal 11
(1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilihsatuan
pendidikan dan memperoleh informasi tentangperkembangan pendidikan
anak.
(2) Orang tua wajib mendidik anaknya dalam keluarga
danbertanggung jawab atas pendidikan dasar agamanya.
(3) Orang tua berkewajiban atas biaya untukkelangsungan
pendidikan 12 (dua belas) tahunterhadap anaknya sesuai dengan
kemampuan.
(4) Bagi orang tua yang tidak mampu membiayaipendidikan 12 (dua
belas) tahun untuk anaknyaditanggung oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerahsesuai kemampuan keuangan daerah.
Bagian KeenamHak Dan Kewajiban Warga Masyarakat
Pasal 12
(1) Setiap warga mempunyai hak yang sama untukmemperoleh
pendidikan yang bermutu.
(2) Setiap warga yang memiliki kelainan fisik, emosional,mental,
intelektual dan/atau sosial berhak memperolehlayanan pendidikan
khusus.
-
15
(3) Setiap warga yang memiliki keistimewaan kecerdasanatau bakat
berhak memperoleh layanan pendidikankhusus.
(4) Setiap warga berhak mendapat kesempatanmeningkatkan
pendidikan sepanjang hayat.
(5) Setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapanbelas)
tahun wajib mengikuti pendidikan 12 (dua belas)tahun.
(6) Setiap warga yang berada di daerah terpencil
berhakmemperoleh layanan pendidikan khusus.
(7) Ketentuan mengenai pendidikan di daerah terpencilsebagaimana
dimaksud pada ayat (6) ditetapkandengan Peraturan Bupati.
Pasal 13
(1) Masyarakat berhak berperan serta dalam
perencanaan,pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi programpendidikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Masyarakat dan/atau Dunia Usaha dan Dunia
Industriberkewajiban memberikan dukungan dalampenyelenggaraan
pendidikan.
(3) Peran serta dan kewajiban sebagaimana dimaksudpada ayat (1)
dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VBAHASA PENGANTAR
Pasal 14
(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadibahasa
pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan.
(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasapengantar dalam
tahap awal pendidikan, apabiladiperlukan dalam penyampaian
pengetahuan dan/atauketerampilan tertentu.
(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasapengantar pada
satuan pendidikan tertentu untukmendukung kemampuan berbahasa asing
pesertadidik.
BAB VIJALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Bagian KesatuUmum
Pasal 15
(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non
-
16
formal dan informal yang dapat saling melengkapi
danmemperkaya.
(2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatapmuka dan/atau
melalui jarak jauh.
(3) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikandasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
(4) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum,kejuruan,
akademik, profesi, vokasi, keagamaan dankhusus.
(5) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkandalam
bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakanoleh pemerintah,
pemerintah daerah, dan/ataumasyarakat.
Pasal 16
Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimanadimaksud dalam
pasal 15 yang diselenggarakanpemerintah, pemerintah daerah dan/atau
masyarakatdapat diwujudkan dalam bentuk :a. Pendidikan anak usia
dini;b. Pendidikan dasar;c. Pendidikan menengah;d. Pendidikan
tinggi;e. Pendidikan non formal;f. Pendidikan informal;g.
Pendidikan inklusi.
Bagian KeduaPendidikan Anak Usia Dini
Pasal 17
(1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelumjenjang
pendidikan dasar.
(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakanmelalui jalur
pendidikan formal, non formal dan/atauinformal.
(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan
formalberbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal(RA),
Bustanul Athfal (BA), atau berbentuk lain yangsederajat.
(4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal
berbentuk Kelompok Bermain (KB), TamanPenitipan Anak (TPA) atau
bentuk lain yang sederajat.
(5) Pendidikan anak usia dini pada jalur informalberbentuk
pendidikan keluarga atau pendidikan yangdiselenggarakan oleh
lingkungan.
-
17
Bagian KetigaPendidikan Dasar
Pasal 18
(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yangmelandasi
jenjang pendidikan menengah.
(2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar(SD)/Sekolah Dasar
Luar Biasa (SDLB) dan MadrasahIbtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang
sederajat sertaSekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah
MenengahPertama Luar Biasa (SMPLB) dan MadrasahTsanawiyah (MTs),
atau bentuk lain yang sederajat.
(3) Pendidikan dasar keagamaan diselenggarakanberdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Bagian KeempatPendidikan Menengah
Pasal 19
(1) Pendidikan menengah merupakan kelanjutanpendidikan
dasar.
(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikanmenengah umum dan
pendidikan menengah kejuruan.
(3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah MenengahAtas
(SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa(SMALB), Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK),Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan(MAK)
atau bentuk lain yang sederajat.
(4) Pendidikan menengah keagamaan diselenggarakanberdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Bagian KelimaPendidikan Tinggi
Pasal 20
Pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan
peraturanperundang-undangan.
Bagian KeenamPendidikan Non Formal
Pasal 21
(1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi wargamasyarakat
yang memerlukan pendidikan yangberfungsi sebagai pengganti,
penambah dan/ataupelengkap pendidikan formal dalam rangkamendukung
pendidikan sepanjang hayat.
(2) Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan
-
18
hidup, pendidikan anak usia dini, (kelompok bermain,taman
penitipan anak, taman pendidikan Al-Quran),pendidikan keaksaraan,
pendidikan diniyah,pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan
danpengarusutamaan gender (pemberdayaan pendidikanwanita),
pendidikan kepemudaan dan pendidikan lainyang ditujukan untuk
mengembangkan kemampuanpeserta didik.
(3) Satuan pendidikan non formal terdiri atas kelompokbelajar,
lembaga kursus, lembaga pelatihan, PusatKegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM), majelis talim,pondok pesantren dan satuan pendidikan yang
sejenis.
(4) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setaradengan
hasil program pendidikan formal setelahmelalui proses penyetaraan
oleh lembaga yang ditunjukPemerintah dengan mengacu pada Standar
NasionalPendidikan.
Bagian KetujuhPendidikan Informal
Pasal 22
(1) Kegiatan pendidikan informal dilakukan oleh keluargadan
lingkungan berbentuk kegiatan belajar secaramandiri.
(2) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui samadengan
pendidikan formal dan pendidikan non formalsetelah peserta didik
lulus ujian sesuai dengan StandarNasional Pendidikan.
Bagian KedelapanPendidikan Inklusi
Pasal 23
Pendidikan inklusi bertujuan :a. memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya kepada
semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik,emosional,
mental dan sosial, atau memiliki potensikecerdasan dan/atau bakat
istimewa untuk memperolehpendidikan yang bermutu sesuai dengan
kebutuhan dankemampuannya;
b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yangmenghargai
keanekaragaman, dan tidak diskriminatifbagi semua peserta didik
sebagaimana dimaksud padahuruf a.
Pasal 24
Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23menggunakan
kurikulum nasional yang menginventarisasi
-
19
kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai denganbakat, minat
dan potensinya.
Pasal 25
(1) Pembelajaran pada pendidikan inklusimempertimbangkan
prinsip-prinsip pembelajaran yangsensitif, peka dan berpihak
berdasarkan karakteristikbelajar peserta didik.
(2) Pelaksanaan pendidikan inklusi diatur denganPeraturan
Bupati.
Bagian KesembilanPendidikan Keagamaan
Pasal 26
(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan olehPemerintah dan/atau
kelompok masyarakat daripemeluk agama, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkanpeserta didik
menjadi anggota masyarakat yangmemahami dan mengamalkan nilai-nilai
ajaranagamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan padajalur formal,
non formal dan informal.
(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pesantren, TamanPendidikan
Al-Quran (TPQ), Pendidikan Diniyah,Majelis Talim, Pasraman, Pabhaja
Samanera, SekolahMinggu dan bentuk lain yang sejenis.
Bagian KesepuluhPendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan
Khusus
Pasal 27
(1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi pesertadidik
yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikutiproses pembelajaran
karena kelainan fisik, emosionalmental, sosial dan/atau memiliki
potensi kecerdasandan bakat istimewa.
(2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikanbagi peserta
didik di daerah terpencil atau terbelakang,masyarakat adat yang
terpencil dan/atau mengalamibencana alam, bencana sosial serta
tidak mampu darisegi ekonomi.
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khususdan
pendidikan layanan khusus sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur denganPeraturan Bupati.
-
20
Bagian KesebelasPendidikan Kepemudaan, Keolahragaan dan
Kebudayaan
Pasal 28
(1) Pendidikan kepemudaan diselenggarakan dalamlingkup satuan
pendidikan.
(2) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud padaayat (1)
diselenggarakan sebagai upaya pembinaan danpengembangan generasi
muda.
(3) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakankegiatan
organisasi kesiswaan.
(4) Organisasi kesiswaan sebagaimana dimaksud padaayat (3)
adalah Organisasi Siswa IntraSekolah/Madrasah (OSIS/OSIM) dan/atau
Pramuka.
Pasal 29
(1) Pendidikan keolahragaan diselenggarakan dalamrangka
pembibitan, pembinaan dan pengembangansebagai upaya peningkatan
prestasi olahraga pelajarmelalui kegiatan intrakurikuler
maupunekstrakurikuler.
(2) Pendidikan keolahragaan dilaksanakan dalam upayauntuk
membina dan meningkatkan prestasi olahragapelajar, klub olahraga
pelajar dan menyelenggarakankompetisi olahraga secara berjenjang
danberkelanjutan.
(3) Pembinaan dan pengembangan pendidikankeolahragaan
dilaksanakan melalui prosespembelajaran yang dilaksanakan oleh
setiap satuanpendidikan.
(4) Pendidikan keolahragaan sebagaimana dimaksud padaayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 30
(1) Pendidikan kebudayaan diselenggarakan dalam rangkapengenalan
pemahaman dan pelestarian kesenian danbudaya.
(2) Pendidikan kebudayaan sebagaimana dimaksud padaayat (1)
meliputi penyelenggaraan pendidikan kesenianpelajar, kesenian
masyarakat dan pelestarian budaya.
-
21
BAB VIIWAJIB BELAJAR
Pasal 31
(1) Setiap warga yang berusia 7 (tujuh) tahun wajibmengikuti
program wajib belajar, sedangkan wargayang berusia 6 (enam) tahun
dapat mengikuti programwajib belajar.
(2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajibbelajar
minimal pada jenjang pendidikan dasar.
(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara
yangdiselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,dan
masyarakat.
BAB VIIIKURIKULUM
Bagian Pertama
Kerangka Dasar, Struktur Kurikulum, dan Beban Belajar
Pasal 32
Kerangka dasar, struktur kurikulum, dan beban belajarkurikulum
dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
Bagian KeduaMuatan Kurikulum
Pasal 33
(1) Pembelajaran untuk kelompok mata pelajaran agamadan akhlak
mulia, kewarganegaraan dan kepribadian,ilmu pengetahuan dan
teknologi, estetika, kelompokmata pelajaran jasmani, olah raga dan
kesehatan padasetiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikandasar
dan menengah memasukkan muatan/kegiatansesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Muatan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah
muatan kurikulum, yang dalam pelaksanaanpembelajarannya saling
melengkapi antara kelompokpelajaran yang satu dengan kelompok mata
pelajaranyang lain terintegrasi dalam silabus untuk
kegiatanintrakurikuler dan berlaku untuk semua peserta didik.
(3) Untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlakmulia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dialokasikan 2 (dua) jam
pelajaran per minggu.
(4) Penambahan alokasi waktu untuk kelompok matapelajaran agama
dan akhlak mulia ditetapkan denganPeraturan Bupati.
-
22
Bagian KetigaMuatan Lokal
Pasal 34
(1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakanpendidikan muatan
lokal sesuai dengan potensi dankebutuhan yang dilaksanakan sebagai
mata pelajarantersendiri dalam kegiatan intrakurikuler dan
berlakupada semua peserta didik.
(2) Bahasa daerah dan baca tulis Al-Quran sertapembiasaan
merupakan pendidikan muatan lokal yangwajib dilaksanakan pada
setiap satuan pendidikan.
(3) Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikandasar sampai
dengan menengah wajib melaksanakanpendidikan muatan lokal baca
tulis Al-Quran danpembiasaan bagi murid yang beragama Islam
dengancapaian:a. untuk jenjang SD/SDLB/MI dan sederajat sampai
dengan mengenal dan membaca huruf Al-Quran;b. untuk jenjang
SMP/SMPLB/Mts dan sederajat
sampai dengan membaca dan menulis huruf Al-Quran dengan baik dan
benar;
c. untuk jenjang SMA/SMALB/MA, SMK, MAK dansederajat sampai
dengan membaca dan menulishuruf Al-Quran dengan lancar, baik dan
benar;
d. untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs danSMA/SMALB/MA, SMK,
MAK dan sederajat wajibmelaksanakan pembiasaan meliputi :1.
Akhlaq;2. Ibadah;3. Keimanan; dan4. Sejarah dan Kebudayaan
Islam.
(4) Bagi peserta didik yang beragama selain Islam, muatanlokal
disesuaikan dengan ajaran dan kitab suci masing-masing agama.
(5) Kurikulum muatan lokal lainnya diberikan sesuaidengan
potensi dan kebutuhan yang dilaksanakansebagai mata pelajaran
tersendiri dalam kegiatanintrakurikuler dan berlaku pada semua
peserta didik.
(6) Pelaksanaan pendidikan muatan lokal sebagaimanadimaksud pada
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)diatur dengan Peraturan
Bupati.
Bagian KeempatPendidikan Berbasis Keunggulan Lokal
Pasal 35
(1) Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikandasar dan
menengah dapat melaksanakan pendidikanberbasis keunggulan lokal
sesuai dengan potensi
-
23
daerah dan kebutuhan yang dilaksanakan dalamkegiatan
ekstrakurikuler.
(2) Peserta didik dalam pendidikan berbasis keunggulanlokal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdipilih sesuai dengan
kompetensi, bakat, minat, dankebutuhan peserta didik.
(3) Pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokaldapat berupa
:a. pendidikan yang bersifat akademis;b. pendidikan yang berbasis
teknologi dan informasi;c. pendidikan yang bersifat kecakapan
vokasi; dand. pendidikan berbasis masyarakat.
Pasal 36
(1) Pembelajaran dalam muatan kurikulum, muatan lokaldan
keunggulan lokal dilaksanakan denganpengembangan pada kecakapan
hidup danmengembangkan multi kecerdasan, khususnyakecerdasan
spiritual dan kecerdasan emosional.
(2) Pelaksanaan kecakapan hidup sebagaimana dimaksudpada ayat
(1) disesuaikan dengan jenjang pendidikan,potensi sumber daya dan
kebutuhan masyarakatsetempat dengan pengembangan pada kemampuan
danketerampilan untuk ketahanan hidup di masyarakatsetelah peserta
didik berhasil menyelesaikanpendidikan.
BAB IXPROSES PEMBELAJARAN
Pasal 37
(1) Perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan danpenilaian
hasil pembelajaran dilaksanakan sesuaidengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan proses pembelajaran harusmemperhatikan jumlah
maksimal peserta didik setiapkelas dan beban mengajar maksimal
setiap pendidik,rasio maksimal buku teks pelajaran setiap
pesertadidik dan rasio maksimal peserta didik untuk setiappendidik
dengan mengacu pada Standar PelayananMinimal Pendidikan.
(3) Secara bertahap jumlah peserta didik setiap kelasuntuk
jenjang pendidikan dasar paling banyak 32 (tigapuluh dua) dan
pendidikan menengah paling banyak36 (tiga puluh enam) peserta didik
agar pelaksanaankurikulum berjalan optimal.
(4) Satuan pendidikan yang melaksanakan programpembelajaran
secara khusus paling banyak 25 (duapuluh lima) peserta didik.
-
24
BAB XSTANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Pasal 38
(1) Standar kompetensi lulusan semua jalur, jenjang, danjenis
pendidikan dilaksanakan sesuai denganperaturan
perundang-undangan.
(2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikanyang
melaksanakan muatan lokal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 adalah
bertujuanmeningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,akhlak
mulia, serta ketrampilan hidup mandiri danmengikuti pendidikan
lebih.
BAB XIPENILAIAN HASIL BELAJAR
Pasal 39
(1) Penilaian hasil belajar untuk setiap satuan pendidikanpada
jenjang pendidikan dasar dan menengahdilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Standar minimal nilai kelulusan peserta didik untuksetiap
satuan pendidikan pada jenjang pendidikandasar dan menengah pada
mata pelajaran ujiansekolah bisa lebih tinggi dari standar minimal
nilaikelulusan mata pelajaran ujian nasional.
(3) Standar penilaian muatan lokal menjadi dasar
standarkelulusan siswa.
(4) Standar minimal nilai kelulusan sebagaimanadimaksud pada
ayat (2) di lingkungan DinasPendidikan menjadi kewenangan satuan
pendidikandan disahkan oleh Dinas Pendidikan.
(5) Standar minimal nilai kelulusan sebagaimanadimaksud pada
ayat (2) di lingkungan KementerianAgama menjadi kewenangan satuan
pendidikan dandisahkan oleh Kementerian Agama.
BAB XIIPENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian PertamaUmum
Pasal 40
(1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang
bertugasmerencanakan dan melaksanakan prosespembelajaran, menilai
hasil pembelajaran, melakukanpembimbingan dan pelatihan, serta
melakukanpenelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
-
25
terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.(2) Kualifikasi
akademik dan kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai denganperaturan
perundang-undangan.
(3) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban membina,meningkatkan
kualifikasi akademik, kompetensipendidik dan tenaga kependidikan
untuk memenuhistandar nasional pendidikan sebagaimana dimaksudpada
ayat (1) secara bertahap.
(4) Pembinaan profesi guru pada pendidikan TK/SD/SDLBdan RA/MI
melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) yangtergabung dalam organisasi
gugus sekolah.
(5) Pembinaan profesi guru pada pendidikan
SMP/SMPLB,SMA/SMALB/SMK dan MTs/MA/MAK melaluiMusyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP).
(6) Pembinaan profesi guru bimbingan dan konselingmelalui
Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling(MGBK).
(7) Pembinaan profesi Kepala TK/SD/SDLB dan RA/MI,dilakukan
melalui Kelompok Kerja KepalaSekolah/Madrasah
(KKKTK/KKKS/KKKM).
(8) Pembinaan profesi Kepala SMP/SMPLB,SMA/SMALB/SMK dan
MTs/MA/MAK dilakukanmelalui Musyawarah Kerja Kepala
Sekolah/Madrasah(MKKS/KKKM).
(9) Pembinaan profesi pengawas sekolah/madrasahmelalui Kelompok
Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah(KKPS/KKPM) pada pendidikan
TK/SD/SDLB danRA/MI dan Musyawarah Kerja PengawasSekolah/Madrasah
(MKPS/MKPM) pada SMP/SMPLB,SMA/SMALB/SMK, MTs/MA/MAK
dikoordinasikanoleh Koordinator Pengawas (Korwas).
(10) Pembinaan profesi pendidik Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)
jalur non formal melalui Kelompok KerjaPendidik (KKP) yang
tergabung dalam HIMPAUDI.
(11) Pembinaan tutor kesetaraan ( Paket A setara SD/MI,Paket B
setara SMP/MTs dan paket C setara SMA/MA )melalui Kelompok Kerja
Tutor (KKT).
(12) Pembinaan profesi Ketua Penyelenggara PendidikanAnak Usia
Dini (PAUD) jalur non formal dilakukanmelalui Forum PAUD.
(13) Pembinaan profesi Ketua Penyelenggara PendidikanKesetaraan
melalui Kelompok Kerja PenyelenggaraPendidikan Kesetaraan.
(14) Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF) melaluikelompok kerja
penilik yang tergabung dalam IkatanPenilik Indonesia (IPI) dan
Forum Komunikasi PusatKegiatan Belajar Masyarakat (FKPKBM)
KabupatenSitubondo.
(15) Pembinaan profesi Tenaga Lapangan PendidikanMasyarakat
(TLD) dan Fasilitator Desa Intensif (FDI)
-
26
melalui kelompok kerja TLD/FDI.(16) Pembinaan profesi sumber
belajar dan penguji praktek
kursus melalui Himpunan Sumber Belajar dan PengujiPraktek
Indonesia (HISPPI).
(17) Pembinaan profesi penyelenggara kursus melaluiHimpunan
Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI).
Bagian KeduaTugas Pokok Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 41
(1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang
bertugasmerencanakan dan melaksanakan prosespembelajaran, melakukan
pembimbingan danpelatihan, serta melakukan penelitian dan
pengabdiankepada masyarakat, terutama bagi pendidik padaperguruan
tinggi.
(2) Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik,kompetensi,
sertifikasi pendidik, sehat jasmani danrohani, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkantujuan pendidikan nasional.
(3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud padaayat (1)
meliputi kompetensi pedagogik, kompetensikepribadian, kompetensi
sosial, dan kompetensiprofesional yang diperoleh melalui pendidikan
profesi.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2)
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 42
(1) Sertifikat pendidik diperoleh melalui programpendidikan
profesi diselenggarakan oleh perguruantinggi yang memiliki program
pengadaan tenagapendidik yang terakreditasi, baik yang
diselenggarakanoleh pemerintah atau masyarakat, dan ditetapkan
olehpemerintah.
(2) Sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan diperolehdari
perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) melalui Uji
Kompetensi Guru (UKG) dan PendidikanLatihan Profesi Guru
(PLPG).
(3) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
berlaku sepanjang yang bersangkutanmelaksanakan tugas sebagai
pendidik sesuai denganperaturan perundang-udangan.
Pasal 43
(1) Peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi dansertifikasi
pendidik menjadi tanggung jawabPemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah
-
27
Daerah serta pendidik itu sendiri.(2) Penyediaan anggaran
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangandaerah.
Bagian ketigaTenaga Kependidikan
Pasal 44
(1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakanadministrasi,
pengelolaan, pengembangan, pengawasandan pelayanan teknis untuk
menunjang prosespendidikan pada satuan pendidikan.
(2) Tenaga kependidikan meliputi pengawassekolah/madrasah,
penilik, kepala sekolah/madrasah,konselor, teknisi sumber belajar,
laboran, pustakawan,tenaga administrasi, tenaga keamanan, pesuruh
dantenaga kebersihan.
(3) Ketentuan mengenai kedudukan tenaga kependidikan,kualifikasi
akademik, dan kompetensi minimum yangdipersyaratkan, dilaksanakan
sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
a. Bagian keempatPengawas Sekolah
Pasal 45
(1) Tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah adalahmelaksanakan
tugas pengawasan akademik danmanajerial pada satuan pendidikan yang
meliputipenyusunan program pengawasan, pelaksanaanpembinaan,
pemantauan pelaksanaan 8 (delapan)Standar Nasional Pendidikan,
penilaian, pembimbingandan pelatihan profesional guru, evaluasi
hasilpelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaantugas
kepengawasan di daerah khusus.
(2) Beban kerja pengawas sekolah adalah 37,5 (tiga puluhtujuh
koma lima) jam perminggu didalamnya termasukpelaksanaan pembinaan,
pemantauan, penilaian danpembimbingan di sekolah binaan.
(3) Sasaran pengawasan bagi setiap sekolah sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) adalah sebagai berikut :a. untuk Taman
Kanak-Kanak/Raudathul Athfal dan
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah paling sedikit10 (sepuluh)
satuan pendidikan dan/atau 60(enam puluh) guru;
b. untuk Sekolah Menengah Pertama/MadrasahTsanawiyah dan Sekolah
MenengahAtas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah
-
28
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan paling sedikit7 (tujuh) satuan
pendidikan dan/atau 40 (empatpuluh) guru mata pelajaran/kelompok
matapelajaran;
c. untuk sekolah luar biasa paling sedikit 5 (lima)satuan
pendidikan dan/atau 40 (empat puluh)pendidik ;dan
d. untuk pengawas bimbingan dan konseling palingsedikit 40
(empat puluh) pendidik bimbingankonseling.
(4) Untuk daerah khusus, beban kerja pengawas sekolahsebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5(lima) satuan pendidikan
secara lintas tingkat satuandan jenjang pendidikan.
(5) Jenis pengawas sekolah terdiri dari :a. Pengawas Taman
Kanak-kanak/Raudhatul Athfal
(TK/RA);b. Pengawas Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar
Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI);c. Pengawas Sekolah
Menengah Pertama/ Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa/MadrasahTsanawiyah
(SMP/SMPLB/MTs);
d. Pengawas Sekolah Menengah Atas/ SekolahMenengah Atas Luar
Biasa/Madrasah Aliyah(SMA/SMALB/MA); dan
e. Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan/MadrasahAliyah Kejuruan
(SMK/MAK).
Bagian KelimaPembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pasal 46
(1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenagakependidikan
pada satuan pendidikan yangdiselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
meliputipembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
(2) Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dantenaga
kependidikan dilaksanakan melalui pendidikandalam jabatan.
(3) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dantenaga
kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi kenaikan
pangkat, penugasan sebagaikepala satuan pendidikan, dan promosi
pada jabatanstruktural.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
(5) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan danpengembangan
pendidik dan tenaga kependidikan pada
-
29
satuan pendidikan yang diselenggarakan olehmasyarakat.
Bagian KeenamKesejahteraan, Penghargaan, Cuti, dan
Perlindungan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Paragraf 1Kesejahteraan
Pasal 47
(1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatusPegawai
Negeri Sipil berhak mendapatkan gaji sesuaidengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yangberstatus
bukan Pegawai Negeri Sipil di satuanpendidikan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah,Pemerintah Daerah dan masyarakat menjadi
tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(3) Di luar gaji dan honor Non PNS bagi pendidik dantenaga
kependidikan, diberikan tambahan penghasilanlain yang sah
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan
kemampuanAPBD.
(4) Seragam pendidik dan tenaga kependidikan
ditetapkantersendiri sebagai identitas khusus.
(5) Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaturdengan
Peraturan Bupati.
Paragraf 2Penghargaan
Pasal 48
(1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasidan
berdedikasi tinggi berhak memperolehpenghargaan.
(2) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah,Pemerintah
Daerah, masyarakat, organisasi profesi,dan/atau satuan
pendidikan.
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat
diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikanpangkat istimewa,
finansial, piagam, dan/atau bentukpenghargaan lain sesuai peraturan
perundang-undangan.
-
30
Paragraf 3Cuti
Pasal 49
(1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNSberhak
memperoleh cuti sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
(2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatusbukan PNS
pada satuan pendidikan yangdiselenggarakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah,dan masyarakat berhak memperoleh cuti
sesuaikesepakatan kerja bersama.
Paragraf 4Perlindungan
Pasal 50
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat,organisasi
profesi, dan/atau satuan pendidikan wajibmemberikan perlindungan
kepada pendidik dan tenagakependidikan dalam melaksanakan
tugas.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan
sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian KetujuhOrganisasi Profesi
Pasal 51
(1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadianggota
organisasi profesi sebagai wadah yang bersifatmandiri sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-undangan dan tidak mengganggu tugas
dantanggung jawab.
(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertujuan untuk meningkatkan dan/ataumengembangkan kemampuan dan
profesionalitas.
Bagian KedelapanKepala Sekolah
Paragraf 1Umum
Pasal 52
(1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah padasatuan
pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah,Pemerintah Daerah dan
masyarakat, selain memilikistandar kualifikasi dan kompetensi
minimal, juga
-
31
harus memenuhi persyaratan :a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa;b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara,
Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
c. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana(S-1) atau
diploma IV (D-IV) kependidikan ataunonkependidikan perguruan tinggi
yangterakreditasi;
d. berstatus sebagai guru dan memiliki pengalamansebagai wakil
kepala sekolah minimal 1 (satu) tahunbagi jenjang satuan pendidikan
selainTK/SD/SDLB;
e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasilpemeriksaan
kesehatan menyeluruh dari dokter;
f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkanputusan
pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap karena
melakukan tindakanpidana yang diancam dengan pidana penjara
palinglama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengansurat
keterangan dari Kepolisian setempat;
g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS,dengan kategori
sedang atau berat;
h. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuanpendidikan;
i. memiliki kemampuan manajemen pendidikan;j. memiliki
sertifikat pendidik sebagai tenaga guru
profesional;k. memiliki pengalaman sebagai pendidik dan/atau
membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahunsejak diangkat
menjadi pendidik;
l. mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah
yangbersangkutan;
m. lulus seleksi calon kepala sekolah.(2) Guru yang akan
mendapat tugas tambahan sebagai
kepala sekolah selain memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud
pada ayat (1), juga harusmemenuhi persyaratan lain yang berlaku
bagi PNSsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengangkatan kepala sekolah pada satuan pendidikananak usia
dini, pendidikan dasar, pendidikanmenengah dilakukan Pemerintah
Daerah, dalam hal iniBupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Pengangkatan kepala sekolah pada satuan pendidikananak usia
dini, pendidikan dasar, pendidikanmenengah, dan pendidikan
nonformal yangdiselenggarakan masyarakat, dilakukan
olehpenyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan
-
32
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2Tugas dan Tanggungjawab
Pasal 53
(1) Kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dantanggung jawab
pada satuan pendidikan dasar danpendidikan menengah dibantu oleh
wakil kepalasekolah.
(2) Kepala sekolah bertanggung jawab ataspenyelenggaraan
kegiatan pendidikan, administrasi,membina pendidik dan tenaga
kependidikan,mendayagunakan serta memelihara sarana danprasarana
pendidikan.
(3) Kepala sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaanprogram
wajib belajar pada satuan pendidikan yangdipimpinnya.
(4) Kepala sekolah mendorong terlaksananya jam wajibbelajar di
luar jam sekolah dan budaya membaca bagipeserta didik.
(5) Kepala sekolah melaporkan pelaksanaan tugas dantanggung
jawab secara periodik kepada Kepala Dinas.
Pasal 54
(1) Kepala sekolah wajib melarang segala bentuk promosibarang
dan/atau jasa di lingkungan sekolah atautempat belajar mengajar
yang cenderung mengarahkepada komersialisasi pendidikan.
(2) Kepala sekolah wajib melarang kegiatan yang dianggapmerusak
citra sekolah dan demoralisasi peserta didik.
Pasal 55
(1) Kepala sekolah wajib mewujudkan kawasan sekolahyang Sehat,
Aman, Nyaman, Tertib, Rapi dan Indah(SANTRI).
(2) Kepala sekolah wajib melarang dan mengawasi pesertadidik,
pendidik, dan tenaga kependidikan terhadappenggunaan minuman
beralkohol dan penyalahgunaannarkotika serta psikotropika.
(3) Kewajiban kepala sekolah sebagaimana dimaksud padaayat (1)
dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang
berlaku.
-
33
Paragraf 3Masa Tugas Kepala Sekolah
Pasal 56
(1) Tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikanuntuk satu
masa tugas selama 4 (empat) tahun.
(2) Masa tugas tambahan kepala sekolah sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) dapat diperpanjang dandiangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa tugas,apabila memiliki prestasi kerja minimal baikberdasarkan
penilaian kinerja.
(3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagaikepala sekolah
2 (dua) kali masa tugas berturut-turut,dapat ditugaskan kembali
menjadi kepala sekolahapabila:a. telah melewati tenggang waktu
sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; ataub. memiliki prestasi
yang istimewa, dengan nilai
kinerja amat baik dan berprestasi di tingkatkabupaten/provinsi/
nasional.
(4) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atautidak
lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetapmelaksanakan
tugas sebagai guru sesuai denganjenjang jabatannya dan berkewajiban
melaksanakanproses belajar mengajar atau bimbingan dan
konselingsesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Paragraf 4Asosiasi
Pasal 57
(1) Kepala sekolah dapat membentuk asosiasi sebagaiwadah yang
bersifat mandiri.
(2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),bertujuan untuk
meningkatkan dan mengembangkankemampuan, serta profesionalisme
dalampenyelenggaraan pendidikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukanAsosiasi Kepala
Sekolah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2), sesuai
dengan peraturanperundang-undangan.
Bagian KesembilanSeleksi Calon Kepala Sekolah/Madrasah,
Pengawas
Sekolah/Madrasah dan PenilikPasal 58
(1) Pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah, calonpengawas
sekolah dan calon penilik di lingkungan
-
34
Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.(2)
Pelaksanaan seleksi calon kepala madrasah dan calon
pengawas di lingkungan Kantor Kementerian Agamadilaksanakan oleh
Kementerian Agama.
(3) Pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah/madrasahyang
diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakanoleh penyelenggara
pendidikan.
(4) Seleksi calon kepala sekolah, calon pengawas dan
calonpenilik didasarkan pada aspek kompetensi, loyalitas,dedikasi,
disiplin dan tidak tercela.
(5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),ayat
(3) melibatkan Dewan Pendidikan.
(6) Hal hal yang bersifat teknis yang berkaitan denganayat (1),
ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut oleh DinasPendidikan.
BAB XIIISARANA DAN PRASARANA
Pasal 59
(1) Setiap satuan pendidikan pada semua jenjangpendidikan wajib
memiliki sarana dan prasaranapendidikan sesuai dengan ketentuan
yang tercantumdalam Standar Nasional Pendidikan (SNP).
(2) Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) mencakup satuan pendidikanformal, non formal dan informal
termasuk didalamnyasarana dan prasarana keolahragaan dan
kebudayaan.
(3) Penggunaan dan pengelolaan buku teks pelajaran danbuku
referensi pada setiap satuan pendidikan jenjangpendidikan dasar dan
menengah untuk peserta didikmaupun pendidik disesuaikan dengan
peraturanperundang-undangan.
(4) Penggunaan buku sebagaimana dimaksud pada ayat(3) termasuk
didalamnya adalah modul untuk programkelompok belajar (kejar paket
A, B dan C).
(5) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalampengadaan sarana
prasarana sebagaimana dimaksudpada ayat (1), buku teks pelajaran,
buku referensisebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau
bukumuatan lokal sesuai dengan kemampuan keuangandaerah.
BAB XIVPENGELOLAAN
Pasal 60
(1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjangpendidikan dasar
dan menengah menerapkan
-
35
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).(2) Pengambilan keputusan,
rencana kerja dan
pengelolaan pendidikan dilaksanakan sesuai denganperaturan
perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan
dengan penerapan Rencana KegiatanSekolah (RKS), dan Rencana
Kegiatan dan AnggaranSekolah (RKAS).
(4) Pengelolaan satuan pendidikan jalur non formal,menerapkan
manajemen berbasis masyarakat.
Pasal 61
(1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengaturdan menjalin
kerjasama dengan lembaga pemerintahdan/atau non pemerintah yang
berasal dari dalamnegeri atau luar negeri dalam rangka
pengembanganpendidikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam hal kerja sama dengan lembaga yang berasaldari Luar
Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan mendapat
persetujuan DPRD.
Pasal 62
(1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban melaksanakanpembinaan
dan pengembangan satuan pendidikanformal, non formal dan
informal.
(2) Pengembangan dan pembinaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1)
termasuk pendidikan dasar danmenengah yang telah ditetapkan sebagai
satuanpendidikan berstandar nasional sesuai denganperaturan
perundang-undangan.
(3) Pengembangan dan pembinaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1)
dan ayat (2) adalah penyediaan anggaran,sarana prasarana, tenaga
pendidik serta tenagakependidikan dan fasilitas lainnya.
Pasal 63
Pemerintah Daerah memiliki kewajiban mendukung danmelakukan
pembinaan atas program pemerintah pusatdalam rangka meningkatkan
jumlah daya tampungpenduduk usia sekolah melalui pelaksanaan TK-SD
SatuAtap/TK Tempel, SD-SMP Satu Atap/Pendidikan DasarTerpadu, SMP
Terbuka, SMK Kecil, SMP dan SMA Paralel,program kelompok belajar
paket A, paket B, paket C, danprogram penuntasan buta aksara,
pendidikan pelayanankhusus, dan pendidikan program khusus.
-
36
BAB XVANGGARAN PENDIDIKAN
Pasal 64
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana minimal 20%(dua puluh
persen) dari APBD untuk membiayaipenyelenggaraan pendidikan.
(2) Pengalokasian dana pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat
(1) meliputi :a. belanja Langsung, merupakan belanja untuk
kegiatan fungsi pendidikan (belanjahonorarium/upah, belanja
barang dan jasa, danbelanja modal) pada Dinas Pendidikan
tidaktermasuk anggaran pendidikan kedinasandialokasikan paling
sedikit 10% (sepuluh persen)dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
b. belanja Tidak Langsung terdiri atas:1. gaji Tenaga Pendidik
dan Kependidikan;2. bantuan keuangan Pemerintah Daerah untuk
fungsi pendidikan;3. hibah untuk fungsi pendidikan;4. bantuan
sosial (beasiswa untuk masyarakat
pendidikan).(3) Segala bentuk pembebanan biaya pendidikan
kepada
orang tua peserta didik pada satuan pendidikan dasartidak
diperkenankan, kecuali partisipasi orang tuapeserta didik dalam
bentuk sumbangan yang tidakditentukan jumlah dan jangka waktu
pemberiannya.
(4) Segala bentuk pembebanan biaya pendidikan kepadaorang tua
peserta didik pada satuan pendidikanmenengah berdasarkan hasil
musyawarah antara pihakkomite sekolah/madrasah dengan orang tua
pesertadidik.
(5) Bagi siswa miskin dibebaskan dari segala bentukpembebanan
biaya.
(6) Bupati menetapkan standar biaya minimal pendidikansesuai
dengan jalur , jenjang, dan jenis pendidikan.
(7) Dunia usaha dan industri wajib ikut serta dalampembiayaan
pendidikan di Kabupaten Situbondo.
(8) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) danayat (5)
diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIPENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Pasal 65
(1) Penerimaan peserta didik bertujuan untuk
memberikankesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negarausia
sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan
-
37
serta meningkatkan mutu layanan penyelenggaraandan hasil
pendidikan dasar dan menengah.
(2) Penerimaan peserta didik harus berpegang padaprinsip-prinsip
obyektifitas, transparansi, akuntabilitasdan berwawasan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Penerimaan peserta didik dilaksanakan sesuaiperaturan
perundang-undangan.
BAB XVIIPENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN
Pasal 66
(1) Untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP),setiap
satuan pendidikan pada jalur formal, non formaldan informal wajib
melakukan penjaminan mutupendidikan.
(2) Untuk mencapai standar pendidikan sebagaimanadimaksud pada
ayat (1), diperlukan pembinaan danpengendalian mutu pendidikan.
(3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksudpada ayat (1)
dilakukan secara bertahap, sistematisdan terencana dalam suatu
program penjaminan mutuyang memiliki target dan kerangka waktu yang
jelas.
(4) Pemerintah Daerah mensupervisi dan membantusatuan pendidikan
untuk menyelenggarakan ataumengatur penyelenggaraannya dalam
melakukanpenjaminan mutu.
(5) Untuk melakukan penjaminan mutu pendidikansebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)dan ayat (4) Pemerintah
Daerah membentuk TimPengendali Mutu Pendidikan (TPMP) yang terdiri
dariunsur Dinas Pendidikan, Kementerian Agama danDewan
Pendidikan.
(6) Tugas pokok dan fungsi Tim Pengendali MutuPendidikan (TPMP)
ditetapkan dengan KeputusanBupati.
BAB XVIIIEVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
Bagian PertamaEvaluasi
Pasal 67(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian
mutu
pendidikan sebagai bentuk akuntabilitaspenyelenggaraan
pendidikan kepada pihak-pihak yangberkepentingan.
(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembagadan
program pendidikan setiap jalur, jenjang, dan jenispendidikan.
-
38
Pasal 68
(1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan olehpendidik
untuk memantau proses, kemajuan, danperbaikan hasil belajar peserta
didik secaraberkesinambungan.
(2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, danprogram
pendidikan dilakukan oleh lembaga mandirisecara berkala,
menyeluruh, transparan, dansistematik untuk menilai pencapaian
standar nasionalpendidikan.
Bagian KeduaAkreditasi
Pasal 69
(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakanprogram dan
satuan pendidikan pada setiap jalur,jenjang, dan jenis
pendidikan.
(2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang
bersifatterbuka.
(3) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksudpada ayat
(1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
Bagian KetigaSertifikasi
Pasal 70
(1) Sertifikat berbentuk ijasah dan/atau
sertifikatkompetensi.
(2) Ijasah diberikan kepada peserta didik sebagaipengakuan
terhadap prestasi belajar dan/ataupenyelesaian suatu jenjang
pendidikan setelah lulusujian yang diselenggarakan oleh setiap
satuanpendidikan yang terakreditasi.
(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggarapendidikan
dan lembaga pelatihan kepada peserta didikdan warga masyarakat
sebagai pengakuan terhadapkompetensi untuk melakukan pekerjaan
tertentusetelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan
olehsetiap satuan pendidikan yang terakreditasi ataulembaga
sertifikasi.
(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksudpada ayat
(2) dan ayat (3) sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
-
39
BAB XIXPENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENCABUTAN IJIN
SATUAN PENDIDIKAN
Bagian KesatuPendirian
Pasal 71
(1) Setiap satuan pendidikan formal dan non formal yangdidirikan
di lingkungan Dinas Pendidikan wajibmemenuhi persyaratan dan
memperoleh ijin dari DinasPendidikan.
(2) Syarat-syarat untuk memperoleh ijin sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) meliputi jumlah siswa,kualifikasi pendidik dan tenaga
kependidikan, saranadan prasarana pendidikan, pembiayaan
pendidikan,sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen
danproses pendidikan.
(3) Satuan pendidikan formal dan non formal yangdidirikan di
lingkungan Kementerian Agama harusmendapatkan ijin dari Kementerian
Agama sesuaidengan kewenangannya.
(4) Ijin pendirian satuan pendidikan sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakansesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Bagian KeduaPenggabungan
Pasal 72
(1) Penggabungan satuan pendidikan anak usia dini,pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan/atauprogram keahlian pada
pendidikan menengah kejuruandan pendidikan non formal dilakukan
setelahmemenuhi persyaratan.
(2) Ketentuan mengenai prosedur penggabungan satuanpendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan
Bupati.
Bagian KetigaPencabutan Ijin
Pasal 73
(1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan olehpemerintah daerah
dan/atau masyarakat yang tidakmemenuhi persyaratan dapat dicabut
ijinnya.
(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilarang
melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
(3) Ketentuan mengenai prosedur pencabutan ijin satuan
-
40
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan
Peraturan Bupati.
BAB XXPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ASING
Pasal 74
(1) Lembaga penyelenggara pendidikan asing dapatberoperasi di
Daerah setelah mendapatkanrekomendasi dari Kementerian Pendidikan
Nasional.
(2) Pendirian lembaga pendidikan asing seperti dimaksudpada ayat
(1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(3) Lembaga pendidikan asing wajib menggunakan
tenagakependidikan dan tenaga pendidikan lokal minimal50% (lima
puluh persen).
(4) Penyelenggara pendidikan asing diwajibkan membayarpajak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XXIPERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian KesatuUmum
Pasal 75
Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraanpendidikan
melalui berbagai komponen masyarakat,pendidikan berbasis
masyarakat, dewan pendidikan, dankomite sekolah atau madrasah.
Bagian KeduaDewan Pendidikan
Pasal 76
(1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga independensebagai
representasi masyarakat peduli pendidikanyang menjadi mitra resmi
Pemerintah Daerah dalamperencanaan, penyelenggaraan, dan
pengembanganpendidikan yang bermutu.
(2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), memiliki
tugas untuk :a. membantu peningkatan pelayanan dan mutu
pendidikan;b. meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya peran serta mereka dalampenyelenggaraan pendidikan
yang bermutu;
c. mengusahakan dukungan dan keberpihakan yang
-
41
bermutu dari kalangan pimpinan pemerintahan,dunia usaha dan
industri, LSM dan masyarakatpada umumnya terhadap sektor
pendidikan;
d. mendorong terselenggaranya pendidikan padasatuan
penyelenggaraan pendidikan, pada jenjang,jenis secara efektif,
efisien, dan transparan.
(3) Masa bakti Dewan Pendidikan berlaku selama 5 (lima)tahun dan
diatur dalam AD/ART.
(4) Biaya operasional Dewan Pendidikan dianggarkandalam APBD
sesuai dengan program kerja, sertasumber dana lain yang sah.
Bagian ketigaKomite Sekolah/Madrasah
Pasal 77
(1) Komite Sekolah/Madrasah merupakan lembagaindependen sebagai
representasi masyarakat pedulipendidikan yang menjadi mitra resmi
dari satuanpenyelenggara pendidikan dalam
perencanaan,penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan
yangbermutu pada tingkat satuan pendidikan.
(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilikitugas :a.
mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen
masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikanyang bermutu pada
tingkat satuan pendidikan;
b. melakukan kesepakatan kerja bersama denganmasyarakat
(perorangan/organisasi), PemerintahDaerah, dan dunia usaha/dunia
industri berkaitandengan penyelenggaraan pendidikan yang
bermutupada tingkat satuan pendidikan;
c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide,tuntutan, dan
berbagai kebutuhan pendidikanyang diajukan oleh masyarakat;
d. memberikan masukan, pertimbangan danrekomendasi kepada satuan
pendidikan mengenaikebijakan program pendidikan;
e. mendorong orang tua dan masyarakat untukberpartisipasi dalam
pendidikan, guna mendorongpeningkatan mutu dan pemerataan
pendidikan;
f. menggalang dana masyarakat dalam rangkapenyelenggaraan
pembiayaan pendidikan di satuanpendidikan;
g. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadapkebijakan, program,
penyelenggaraan, dan lulusan(output) pendidikan di satuan
pendidikan.
(4) Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksudpada ayat (1)
memiliki peran sebagai:a. pemberi pertimbangan (advisory agency)
dalam
-
42
penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikandi satuan
penyelenggara pendidikan, baik dimintamaupun tidak diminta;
b. pendukung (supporting agency) baik yang bersifatfinansial,
pemikiran, maupun tenaga dalampenyelenggaraan pendidikan di satuan
pendidikan;
c. pengontrol (controlling agency) dalam rangkatransparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraandan lulusan (output) pendidikan di
satuanpendidikan;
d. mediator antara pemerintah (eksekutif) denganmasyarakat di
satuan pendidikan.
(5) Satu periode masa bakti Komite Sekolah/Madrasahberlaku
selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya diaturdalam AD/ART.
(6) Pada setiap kecamatan untuk jenjang SD/MI danSalafiyah
setara SD dibentuk Forum KomunikasiKomite Sekolah (FKKS) tingkat
kecamatan, sedangkanuntuk jenjang SMP/MTs dan Salafiyah setara
SMP,SMA/MA, SMK/MAK dibentuk Forum KomiteSekolah/Madrasah tingkat
kabupaten per jenis danjenjang pendidikan.
(7) Biaya operasional pengelolaan KomiteSekolah/Madrasah diatur
dalam AD/ART KomiteSekolah/Madrasah.
(8) Untuk memperlancar tugas, fungsi, dan peransebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat(4), Komite
Sekolah/Madrasah bekerjasama secarafungsional dengan Dewan
Pendidikan.
BAB XXIIDATA DAN INFORMASI
Pasal 78
(1) Perencanaan pembangunan pendidikan harus didasarkan pada
data dan informasi yang akurat dandapat dipertanggungjawabkan.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
menggunakan Sistem Informasi ManajemenPendidikan (SIMPendik).
(3) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMPendik)sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) selaras denganSistem Informasi Manajemen
yang dikembangkan olehKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan
DinasPendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur.
(4) SIMPendik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (3)
bersifat terbuka.
-
43
BAB XXIIIPENGAWASAN
Pasal 79
(1) Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan
komitesekolah/madrasah melakukan pengawasan ataspenyelenggaraan
pendidikan pada semua jalur, jenjang,dan jenis pendidikan sesuai
dengan kewenanganmasing-masing.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi
pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporandan pengambilan langkah
tindak lanjut yang dilakukandengan prinsip transparansi dan
akuntabilitas publik.
(3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputisupervisi manajerial dan akademik, dilakukan secaraterukur
dan berkesinambungan oleh PengawasPendidikan atau Penilik Satuan
Pendidikan dan KepalaSatuan Pendidikan.
BAB XXIVSANKSI
Pasal 80
(1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melalaikantugas dan
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 dikenakan sanksi
sebagaimana diatur dalamketentuan disiplin Pegawai Negeri
Sipil.
(2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatusbukan PNS
pada satuan pendidikan yangdiselenggarakan oleh masyarakat yang
melalaikantugas dan kewajibannya, dikenakan sanksi sesuaidengan
perjanjian kerja atau kesepakatan kerja samadan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 81Peserta didik yang tidak melaksanakan
kewajibansebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikenai
sanksiadministratif berupa peringatan, skorsing,
dan/ataudikeluarkan dari satuan pendidikan.
BAB XXVKETENTUAN PIDANA
Pasal 82
Setiap orang dan/atau pengelola dan/atau penyelenggarapendidikan
yang melanggar ketentuan Pasal 71, Pasal 72,Pasal 73, dan Pasal 74,
dikenakan sanksi sesuai peraturanperundang-undangan yang
berlaku.
-
44
BAB XXVIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 83
Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraanpendidikan
sepanjang belum diganti dan tidakbertentangan dengan Peraturan
Daerah ini dinyatakantetap berlaku.
BAB XXVIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 84
Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejaktanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan
Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah
KabupatenSitubondo.
Ditetapkan di Situbondopada tanggal
BUPATI SITUBONDO,
DADANG WIGIARTODiundangkan di Situbondopada tanggal
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN SITUBONDO,
SYAIFULLAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR
-
45
PENJELASANATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDONOMOR TAHUN 2013
TENTANGPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO
I. UMUMPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945menyatakan bahwa tujuan nasioal adalah untuk memajukan
kesejahteraanumum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertibandunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.Untuk mewujudkan tujuan nasional
tersebut, pendidikan merupakan faktoryang sangat menentukan.
Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiapwarga negara berhak
mendapat pendidikan; (2) Pemerintah mengusahakandan
menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur
dalamundang-undang; (3) Setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasardan pemerintah wajib membiayainya; (4) Pemerintah
mengusahakan danmenyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,
yang meningkatkankeimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskankehidupan bangsa, yang diatur dengan
undang-undang; (5) Negaramemprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20% (dua puluhpersen) dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara serta dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah
untuk memenuhi kebutuhanpenyelenggaraan pendidikan nasional.
Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang
Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang
memiliki visiterwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial
yang kuat danberwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara
Indonesiaberkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu
danproaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan
nasional,diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap
penyelenggara dansatuan pendidikan, yang meliputi kriteria minimal
berbagai aspek yangterkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam
kaitan ini kriteriapenyelenggaraan pendidikan yang dijadikan
pedoman untuk mewujudkan (1)pendidikan yang berisi muatan yang
seimbang dan holistik; (2) prosespembelajaran yang demokratis,
mendidik, memotivasi, mendorong kreatifitasdan dialogis; (3) hasil
pendidikan yang bermutu dan terukur; (4)berkembangnya
profesionalisme guru dan tenaga kependidikan; (5)tersedianya sarana
dan prasarana belajar yang memungkinkanberkembangnya potensi
peserta didik secara optimal; (6) berkembangnyapengelolaan
pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan
(7)terlaksanannya evaluasi, akreditasi, sertifikasi dan penilaian
kinerja sekolahyang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan
secara berkelanjutan.
Salah satu misi Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah
memberdayakanpendidikan formal, non formal dan informal. Dari misi
tersebut yang menjadi
-
46
skala prioritas program pendidikan adalah mengarahkan pendidikan
padapengembangan pendidikan dan ketrampilan.
Ada dua hal pokok yang menjadi dasar pengembangan program
tersebut:Pertama, program pendidikan dan keterampilan akan
dijadikan bagian darisystem pendidikan yang berkelanjutan; dan
kedua, pengembangan programpendidikan akan diarahkan sesuai dengan
kebutuhan pengetahuan danketrampilan di masa mendatang.
Sementara rencana dan program pendidikan adalah :1) Program
pendidikan dan keterampilan akan ditujukan untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk
miskinsehingga menjadi manusia yang berkualitas yang kemudian
dapatmemberikan kemampuan pada dirinya untuk tetap hidup
dalampersaingan yang makin ketat.
2) Program tersebut diharapkan dapat menciptakan masyarakat
menjadimanusia yang berkualitas sehingga terhindar dari proses
kemiskinan.
Secara implementatif untuk mencapai program tersebut maka yang
bisadilakukan dalam pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Situbondo
antaralain :a. mengembangkan sistem pendidikan secara integratif
(guru, kurikulum,
murid, sarana dan prasarana) guna mendorong proses
peningkatankualitas masyarakat sekaligus peningkatan keterampilan
praktis yangberorientasi pada kebutuhan lapangan pekerjaan;
b. mengupayakan pelibatan semua anak usia sekolah dalam
prosespembelajaran melalui program wajib belajar;
c. meningkatkan keterampilan praktis bagi semua angkatan kerja
baikyang belum maupun yang sudah bekerja terutama untuk
meningkatkanpekerja terampil (skilled labours);
d. meningkatkan keanekaragaman pengetahuan praktis dan
keterampilanbagi anak usia sekolah dan angkatan kerja dalam rangka
memenuhikebutuhan pasar yang makin beragam;
e. terlaksananya sistem pendidikan dan keterampilan yang
berorientasipada penguasaan teknologi dasar dan menengah.
Acuan tersebut diatas merupakan dasar Peraturan Daerah
pendidikan yangdimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara
dan satuanpendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam
memberikanlayanan pendidikan yang bermutu. Selain itu Peraturan
Daerah pendidikanjuga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong
terwujudnyatransparansi dan akuntabilitas publik dalam
penyelenggaraan pendidikandi Kabupaten Situbondo.
Peraturan Daerah pendidikan memuat ketentuan umum
tentangpenyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Situbondo dan secara
tekniskebijakan akan diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo
yangmemungkinkan setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
untukmenjabarkan dan mengembangkan pendidikan secara optimal
sesuaidengan karakteristik dan kekhasannya.
-
47
II. PASAL DEMI PASALPasal 1
Pasal ini memuat Pengertian dan istilah yang dipergunakan
dalamPeraturan Daerah ini.
Pasal 2Cukup jelas.
Pasal 3Cukup jelas.
Pasal 4Ayat (1)
Cukup jelas.Ayat (2)
Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang
sistematisdengan sistem terbuka adalah pendidikan yang
diselenggarakandengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian
program lintassatuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit
system). Pesertadidik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil
program-programpendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang
berbeda secaraterpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap
muka ataujarak jauh. Pendidikan multi makna adalah proses
pendidikan yangdiselenggarakan dengan berorientasi pada
pembudayaan,pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta
berbagaikecakapan hidup.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)Cukup jelas.
Ayat (6)Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan
semuakomponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan
olehpemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan
kerjasamayang saling melengkapi dan memperkuat
Pasal 5Cukup jelas.
Pasal 6Huruf a
Cukup jelas.Huruf b
Cukup jelas.Huruf c
Cukup jelas.Huruf d
Cukup jelas.
-
48
Huruf eHak menetapkan kebijakan satuan pendidikan yang
berhubungandan berorientasi pada masyarakat lingkungan satuan
pendidikantermasuk menetapkan Seragam Khusus Sekolah.
Pasal 7Cukup jelas.
Pasal 8Cukup jelas.
Pasal 9Cukup jelas.
Pasal 10Cukup jelas.
Pasal 11Cukup jelas.
Pasal 12Cukup jelas.
Pasal 13Ayat (1)
Cukup jelas.Ayat (2)
Penyelenggaraan Pendidikan adalah masyarakat/organisasi
yangmenyelenggarakan pendidikan dan terwadahi dalamyayasan/lembaga
yang berbadan hokum.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 14Cukup jelas.
Pasal 15Cukup jelas.
Pasal 16Cukup jelas.
Pasal 17Ayat (1)
Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak
lahirsampai dengan enam tahun.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Taman Kanak-Kanak (TK) menyelenggarakan pendidikan
untukmengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan
tahapperkembangan peserta didik. Raudhatul Athfal
(RA)menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang
menanamkannilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada peserta didik
untuk
-
49
mengembangkan potensi diri seperti pada Taman Kanak-KanakBentuk
lain yang sederajat TK/RA antara lain Bustanul Athfal (BA).
Ayat (4)Bentuk lain yang sederajat KB/TPA antara lain Play
Group
Pasal 18Ayat (1)
Cukup jelas.Ayat (2)
Bentuk lain yang sederajat SD/SDLB/MI/SMP/SMPLB/MTs adalahKejar
paket A dan B dan penyelenggara wajib pendidikan 9
(Sembilantahun).
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 19Ayat (1)
Pendidikan Menengah Umum merupakan pendidikan formal, nonformal,
dan informal yang mengutamakan perluasan pengetahuanyang diperlukan
oleh peserta didik untuk melanjutkan ke jenjangyang lebih tinggi
Pendidikan Menengah Kejuruan merupakanpendidikan menengah yang
mempersiapkan peserta didik terutamauntuk bekerja dalam bidang
tertentu.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Bentuk lain yang sederajat SMA/SMALB/SMK/MA/MAK adalah
kejarPaket C
Ayat (4)Cukup jelas.
Pasal 20Cukup jelas.
Pasal 21Cukup jelas.
Pasal 22Cukup jelas.
Pasal 23Cukup jelas.
Pasal 24Cukup jelas