PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 1 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMPANG, Menimbang : a. bahwa pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang beserta perubahannya; b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta dengan adanya peningkatan pelayanan kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan tersendiri; c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu mengatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
23
Embed
PERDA No. 1 Tahun 2007 Ttg Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Sampang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 1 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang : a. bahwa pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Sampang dan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sampang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Sampang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sampang beserta perubahannya;
b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta dengan adanya peningkatan
pelayanan kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten
Sampang, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan tersendiri;
c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada
huruf b, maka perlu mengatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan di
Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sampang;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun
1950 Nomor 41);
- 2 -
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Ritribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258);
10. Peraturan …..
- 3 -
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan
Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis
Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti menjadi Perusahaan
Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4134);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 582/
MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1457/
MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten/Kota;
20. Peraturan .....
- 4 -
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 6
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Sampang;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
dan
BUPATI SAMPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
2. Bupati adalah Bupati Sampang;
3. Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang,
meliputi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Puskesmas Keliling dan Polindes;
4. Orang yang tidak atau kurang mampu adalah seseorang yang benar-benar
tidak atau kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat;
- 5 -
5. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di sarana pelayanan
kesehatan milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang (Puskesmas,
Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes) yang meliputi
upaya produktif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
6. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan atau
tanpa makan di Puskesmas;
7. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien di ruangan
perawatan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan,
rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
8. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien untuk keperluan
observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau
pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap;
9. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, pengobatan,
dengan menggunakan alat atau tindakan diagnostik lainnya;
10. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan kesehatan guna menunjang/
menegakkan diagnosa;
11. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental adalah pelayanan yang
diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi
okupasional, terapi wicara, ortotik atau prostatik, bimbingan sosial medik
dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya;
12. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi
dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi,
diagnosa, perawatan rehabilitasi medik dan perawatan kesehatan lainnya;
13. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien
dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan
atau pelayanan kesehatan lainnya;
14. Pelayanan Jenazah adalah perawatan jenazah untuk kepentingan
pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk proses kepentingan
Pengadilan;
15. Puskesmas …..
- 6 -
15. Puskesmas adalah Institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah
yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
pelayanan kesehatan dasar. Untuk Puskesmas dengan tempat tidur
disamping menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, juga dapat
menyelenggarakan rawat inap dan rawat darurat;
16. Pelayanan Mobil Ambulance adalah pemanfaatan mobil ambulance milik
Puskesmas untuk pengangkutan penderita;
17. Pelayanan Mobil Jenazah adalah pemanfaatan mobil jenazah milik
Puskesmas untuk pengangkutan jenazah;
18. Puskesmas Pembantu adalah Unit Pelayanan Kesehatan yang merupakan
bagian dari Puskesmas di Wilayah Kecamatan yang memberikan
pelayanan kesehatan dalam rangka mendekatkan pelayanan pada
masyarakat;
19. Puskesmas Keliling adalah Unit mobil milik Puskesmas yang
memberikan pelayanan kesehatan dasar dan penyuluhan dengan mobil
keliling dalam rangka mendekatkan pelayanan pada masyarakat;
20. Retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan
pelayanan kesehatan di Puskesmas, yang dibebankan kepada pasien
sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima;
21. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana
pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
dalam huruf e;
- 17 -
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.
(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap
tindakan tentang :
a. pemeriksaan tersangka;
b. pemasukan rumah;
c. pemeriksaan benda;
d. pemeriksaan surat;
e. pemeriksaan sanksi;
f. pemeriksaan di tempat kejadian.
(4) Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang beserta perubahannya
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 30 …..
- 18 -
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sampang.
Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 4 Januari 2007
PJ. BUPATI SAMPANG,
ttd
SALINAN Peraturan Daerah ini disampaikan H. IMAM UTOMO. Skepada :
Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;3. Kepala Badan Koordinasi Wilayah
IV Pamekasan;4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sampang;5. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian
di Lingkungan Pemerintah Kabupa-ten Sampang.
Diundangkan di : Sampangpada tanggal : 4 Januari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG
ttd
Drs. H. ASYHAR, MMPembina Utama Muda
NIP. 510 090 098
Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2007 Nomor : 1 SERI : C
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATENSAMPANGNOMOR : 1 TAHUN 2007TANGGAL : 4 JANUARI 2007
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGANDINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG
A. Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar/Rawat
Jasa PelayananBiaya Perawatan/hariRetribusi
Akomodasi Konsumsi
Jasa Sarana Perawatan/Hari
DokterUmum
JenisPerawatan
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
JumlahBiaya
(Rp)
Pelayanankesehatandasar un-tuk rawatjalanPerawatanumumdan pera-watan khusus untukrawat inap
2.000
5.000,- 2.500,- 7.500,- 2.500,- 5.000,- 5.000,-
2.000
27.500,
B. Tarif Tindakan Medik dan TerapiJasa PelayananNO Klasifikasi Retribusi (Rp)
Jasa Sarana(Rp)
Jasa Medis(Rp)
Jumlah(Rp)
1 2 3 4 5 61 Tindakan Medik Ringan
a. Ringan I meliputi :- jahit luka 1-5cm- debridemen luka- insisi/eksisi tumorjinak supervisial kecil(ateroma, lipoma dll),insisi herdcolum,verruca simple kistadermoid kecil, absesdsb.
- tindakan daun telinga,cerumen prop dancorpus alleneum
- lain-lain termasukpasang infus, oksigeni-sasi dan resusitasi
3.750,- 2.250,- 1.500,- 7.500,-
b. Ringan II …..
- 2 -
1 2 3 4 5 6
2
3
b. Ringan II meliputi :- jahit lika 5-10cmCircumsisieinsisi/eksisi tumor ji -nak supervisial sedang,dll, verruca multiple,kista, dermoid sedang
- circulasi gips tangandan tungkai
- luka baker dibawah10% tanpa komplikasidan gigitan binatang
- penariulum danekstraksi kuku sertaepulis
Tindakan medik Sedangmeliputi :
jahit luka diatas 10cmcurretase dan vasektomipemasangan/pelepasanIUD dan implantinsisi/eksisi tumor jinaksupervisial besar, kistadermoid besar dllkaterisasiluka bakar diatas 10%tanpa komplikasi
Tindakan Medik Khususmeliputi :- persalinan normal- persalinan dengan
peralatan
6.250,-
20.000,-
20.000,-50.000,-
3.750,-
12.000,-
22.500,-30.000,-
2.500,-
8.000,-
15.000,-20.000,-
12.500,-
40.000,-
57.500,-100.000,-
C. Tarif Tindakan Pengobatan Gigi dan Mulut
Retribusi Jasa PelayananJasa Sarana Jasa Medis
JumlahNO Klasifikas
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)1 2 3 4 5 61
2
Scaling atas atau bawahper kunjunganEkstrasisi/pencabutan :a. gigi anak tanpa
komplikasib. gigi anak dengan
komplikasic. gigi permanen tanpa
komplikasid. gigi permanen dengan
komplikasie. operasi gigi miring/
impacted
3.000,-
1.500,-
3.000,-
4.000,-
5.500,-
12.500,-
1.800,-
900,-
1.200,-
2.400,-
2.700,-
4.500,-
1.200,-
600,-
800,-
1.600,-
1.800,-
3.000,-
6.000,-
3.000,-
5.000,-
8.000,-
10.000,-
20.000,-
3. Konservasi/penambalan …..
- 3 -
1 2 3 4 5 63 Konservasi/penambalan:
a. tumpatan gigi sementa-ra
b. tumpatan gigi tetap(amalgam/silikat)
c. tumpatan gigi composit/ART
d. perawatan saraf/ devita-lisasi pulpa perkunjungan
e. insisi abses per-regiof. perawatan gigi gangren
per kunjungang. opercutectomy dan
koreksi oklusi
1.500,-
4.500,-
7.000,-
2.500,-
2.500,-2.000,-
2.000,-
900,-
1.800,-
3.000,-
1.500,-
1.500,-900,-
900,-
600,-
1.200,-
2.000,-
1.000,-
1.000,-600,-
600,-
3.000,-
7.500,-
12.000,-
5.000,-
5.000,-3.500,-
3.500,-
D. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
1. Pemeriksaan Laboratorium KlinikNO Klasifikasi Jumlah Biaya1
2
Pemeriksaan laboratorium sederhana meliputi :- hematology : laju endap darah, hematokrit,
eritosit, retikulosit, lekosit,trombosit, diff count malaria,filaria dan golongan darah.
- bakteriologi : BTA silide dan nelsseria slide.- urine : PH, berat jenis, protein, reduksi
glucose, unobilirubin, urobilin,bilirubin, darah samar dansedimen.
- tinja : rutin, darah samar dan telur cacingPemeriksaan laboratorium sedang meliputi :- serologi : windal, gravindertest, pap smear,
PP test.
Rp.3.000/per specimen
Rp.25.000/per specimen
2. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik dan RadiologiNo Klasifikasi Jumlah Biaya1
2
3
Pemeriksaan diagnostik elektromediksederhana meliputi :- elektro kardiografi (EKG) dan pemerik-
saan visus mata.Pemeriksaan diagnostik elektromediksedang meliputi :- pemeriksaan fundus mata, tonomotori
mata dan USG.Radiologi sederhana
Rp.25.000,-
Rp.20.000,-
Rp.30.000,-
3. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik segera (cito) dikenakan biaya tambahan 25% daritarif yang telah ditentukan.
- 4 -
E. Tarif Pemeriksaan Kesehatan
1. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Keperluan Surat Keterangan SehatNo Jenis Pelayanan /Keperluan Jumlah Biaya1
2
Melamar pekerjaan, mendaftar sekolah dan keperluanlainPemeriksaan calon pengantin termasuk TTCPW.
Rp.2.500,-
Rp.5.000,-/per orang
2. Pemeriksaan Untuk Surat Keterangan VisumNo Klasifikasi Jumlah Biaya12
Pemeriksaan luarSurat kematian
Rp.25.000,-Rp. 7.500,-
F. Tarif Pemakaian Mobil/Puskesmas Keliling (Pusling) Untuk Rujukan Pasien danPemulasaran Jenazah
No Jenis Pelayanan Jumlah Biaya1
2
Untuk setiap kali pemakaian mobil/Puskesmas Keliling(Pusling) dikenakan retribusi yang harus dibayardimuka sebesar :a. Dalam jarak 5 Km dari Puskesmasb. Dalam jarak lebih dari 5 Km dari PuskesmasRetribusi sebagaimana dimaksud dalam angka 1,dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :a. Dalam jarak 5 Km dari Puskesmas
b. Dalam jarak lebih dari 5 Km dari Puskesmas
c. Setiap pemakaian Mobil/Puskesmas Keliling(Pusling)
Rp.3.500,-Rp.5.000,-
dihitung 1x (satu kali) angkutsesuai harga 10 liter premium.berlaku ketentuan sebagaima-na dalam angka 1 huruf bditambah ½ liter premiumsetiap kilometer yangditempuh, dihitung pergi danpulang.ditambah 25% dari biaya yangharus dibayar untuk jasapengemudi.
PJ. BUPATI SAMPANG,
ttd
H. IMAM UTOMO. S
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 1 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGANDINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG
I. PENJELASAN UMUM
Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Ritribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dengan adanya peningkatan pelayanankesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, maka perlu diaturtersendiri pengaturan retribusinya dan ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengansituasi dan kondisi saat ini, disamping itu perlu adanya penyederhanaan-penyederhanaandidalam kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah melalui pungutanretribusi dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam rangkameningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, serta dalam rangka untuk meningkatkanPendapatan Asli Daerah guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah sertameningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan kembali PeraturanDaerah baru tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas KesehatanKabupaten Sampang serta mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan DaerahKabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 12 Tahun 1998 serta perubahannya.