PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2005-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TEGAL, Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah serta sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005- 2025; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. ................
145
Embed
Perda Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 - RPJPD 2005-2025
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2005-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEGAL,
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan prioritas pembangunan
secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah serta sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan
Undang-Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. ................
- 2 -
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. .............
- 3 -
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003
tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6
Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2004 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 4);
Dengan ...........
- 4 -
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL
dan
WALIKOTA TEGAL
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2005-2025.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tegal. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Walikota adalah Walikota Tegal. 4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang
selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur Jawa Tengah dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan RPJM Nasional.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tegal untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tegal untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2 ..............
- 5 -
Pasal 2 (1) Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai
dengan RPJPD. (2) Rincian Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
Pasal 3 RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah.
Pasal 4 (1) RPJPD mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah. (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan
RPJMD yang memuat visi, misi dan program Walikota. (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan
RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
Pasal 5 (1) Dalam rangka menjabarkan RPJMD maka setiap tahun Pemerintah Daerah wajib
menyusun RKPD. (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaann. (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pasal 6 RPJP Daerah menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan dalam kurun waktu 2005-2025.
BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD. (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8 ................
- 6 -
Pasal 8
(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Walikota berikutnya.
(2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman
untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode Walikota berikutnya.
Pasal 9
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 4) dinyatakan masih tetap berlaku.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota.
Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.
Ditetapkan di Tegal pada tanggal 28 Nopember 2008
WALIKOTA TEGAL,
Ttd.
ADI WINARSO Diundangkan di Tegal pada tanggal 1 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL
Ttd.
EDY PRANOWO LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 18
- 7 -
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2005-2025
I. PENJELASAN UMUM
Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.
Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah dan kebijakan daerah maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka
panjang serta sesuai amanat ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sedangkan periode jangka waktu berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 terhitung sejak tahun 2005-2025. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemerintah Kota Tegal menyusun RPJPD untuk kurun waktu 20 tahun yang terhitung sejak tahun 2005-2025 yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kota Tegal dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.
RPJPD Kota Tegal digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD
Kota Tegal pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD Kota Tegal sesuai dengan visi, misi dan program Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Tegal.
Tujuan ..............
- 8 -
Tujuan yang ingin dicapai dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 : a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan
daerah; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar
waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
d. menjamin tercapainya penggunaaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas. Pasal 3
Cukup jelas. Pasal 4
Cukup jelas. Pasal 5
Cukup jelas. Pasal 6
Cukup jelas. Pasal 7
Cukup jelas. Pasal 8
Ayat (1) Yang dimaksud dengan RKPD dan RAPBD tahun pertama adalah RKPD dan RAPBD Tahun 2010, 2015, 2020 dan 2025. Walikota terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P).
Ayat (2)
Cukup jelas. Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10 .............
- 9 -
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
i
DAFTAR ISI
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 Daftar Isi ......................................................................................................... i BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
A. Latar Belakang ...................................................................................... 1 B. Pengertian............................................................................................. 2 C. Maksud dan Tujuan................................................................................ 2 D. Landasan Hukum ................................................................................... 3 E. Hubungan RPJPD Kota Tegal dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ........ 4 F. Sistematika ............................................................................................ 5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ................................................ 7 A. Kondisi Geografis ................................................................................... 7 B. Sosial Budaya ........................................................................................ 7
1. Pendidikan ....................................................................................... 7 2. Kesehatan ...................................................................................... 11 3. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ..................................... 13 4. Ketenagakerjaan ............................................................................ 13 5. Kependudukan Catatan Sipil ............................................................ 14 6. Sosial ............................................................................................ 15 7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ........................... 17 8. Pemberdayaan Masyarakat Desa ...................................................... 18 9. Pemuda dan Olah Raga ................................................................... 18 10. Pariwisata .................................................................................... 19 11. Kebudayaan ................................................................................. 20 12. Ketransmigrasian...........................................................................21 13. Perpustakaan ............................................................................... 22
C. Ekonomi .............................................................................................. 22 1. Perdagangan .................................................................................. 22 2. Industri .......................................................................................... 24 3. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ............................................... 24 4. Penanaman Modal .......................................................................... 24 5. Kelautan dan Perikanan ................................................................... 25 6. Pertanian ....................................................................................... 26 7. Ketahanan Pangan .......................................................................... 27
D. Tata Ruang ......................................................................................... 28 1. Wilayah ......................................................................................... 28 2. Tata Ruang .................................................................................... 30 3. Pertanahan .................................................................................... 30
E. Sarana dan Prasarana .......................................................................... 31 1. Pekerjaan Umum ............................................................................ 31 2. Perhubungan .................................................................................. 32 3. Perumahan .................................................................................... 34 4. Komunikasi dan Informatika ............................................................ 35
ii
E. Politik dan Tata Pemerintahan ............................................................... 36 1. Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ................... 36 2. Perencanaan Pembangunan ............................................................ 38 3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ....................................... 39 4. Statistik ......................................................................................... 40 5. Kearsipan ....................................................................................... 41
F. Sumber Daya Alam dan Lingkungan....................................................... 42 1. Lingkungan Hidup ........................................................................... 42
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ....................................................... 45 A. Sosial Budaya ...................................................................................... 45 B. Ekonomi .............................................................................................. 55 C. Tata Ruang, Sarana dan Prasarana........................................................ 60 D. Politik dan Tata Pemerintahan .............................................................. 64 E. Sumber Daya Alam dan Lingkungan ...................................................... 68
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH KOTA TEGAL .............................................. 70
A. Visi Kota Tegal ..................................................................................... 70 B. Penjelasan Rinci Visi Kota Tegal 2005-2025 ............................................ 70 C. Misi Kota Tegal .................................................................................... 71
BAB V ARAH DAN TAHAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
TEGAL TAHUN 2005 - 2025 ............................................................... 73 A. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025 ......................... 73 B. Pentahapan ......................................................................................... 83
a. RPJMD I (Tahun 2005 s/d Tahun 2009) .............................................. 83 b. RPJMD II (Tahun 2010 s/d Tahun 2014) ............................................ 96 c. RPJMD III (Tahun 2015 s/d Tahun 2019).......................................... 109 d. RPJMD IV (Tahun 2020 s/d Tahun 2024) .......................................... 121
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN ................................................................. 134
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Tegal beserta segenap komponen masyarakat Kota Tegal telah
diupayakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber
daya serta lingkungan hidup dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang ditetapkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan
pembangunan daerah dalam waktu 20 (dua puluh) tahun. Undang-undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan
bahwa RPJP Kabupaten/Kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang
mengacu kepada RPJP Nasional.
Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut di atas, proses dan
mekanisme perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara
rinci telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Sesuai dengan amanat dari undang-undang dan Peraturan
Pemerintah tersebut, Pemerintah Kota Tegal menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota Tegal akan memuat kondisi umum wilayah, isu
strategis, visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama dua puluh tahun
yang akan datang serta kaidah pelaksanaan, yang berorientasi pada pembagian
urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah
daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan yang dimaksud adalah
seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Lampiran Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008
2
Rencana pembangunan daerah sangat diperlukan untuk mengantisipasi
pengaruh dinamika perubahan terhadap perkembangan pembangunan daerah. Krisis
moneter yang berkembang menjadi krisis multidimensi pada tahun 1998 memberikan
pengalaman tentang pentingnya langkah-langkah antisipatif yang tertuang dalam
rencana pembangunan daerah.
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan menjadi
pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang
berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi
jangka panjang, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kota Tegal
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun
waktu 20 tahun (2005-2025).
B. Pengertian
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tegal adalah
dokumen perencanaan pembangunan Kota Tegal yang merupakan penjabaran dari
tujuan dibentuknya Pemerintahan Kota Tegal dalam bentuk isu strategis, visi, misi dan
arah pembangunan daerah untuk periode 20 tahun ke depan yang mencakup kurun
waktu mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
C. Maksud dan Tujuan
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20
(dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan
dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen
pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan
nasional sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati
bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku
pembangunan akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan
saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
Adapun tujuan penyusunan RPJPD ini adalah untuk memberikan pedoman bagi
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat
Visi, Misi, Arah dan Program Kepala Daerah terpilih.
3
D. Landasan Hukum
Landasan hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tegal adalah:
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil
di Jawa.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai
Kaligangsa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
4
Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana
Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988
tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
dan memberlakukan semua peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
serta keputusan Walikotamadya Kepala daerah tingkat II Tegal di wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal;
22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Tegal Tahun 2004-2014;
23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis
(Renstra) Kota Tegal Tahun 2004-2009 sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis
(Renstra) Kota Tegal Tahun 2004-2009.
E. Hubungan RPJPD Kota Tegal dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Pada tingkat
nasional, RPJP Nasional (pusat) disusun berdasarkan masukan dari Rencana Strategis
Jangka Panjang Kementerian dan Lembaga (Renstra Jangka Panjang KL). Selanjutnya
RPJP Nasional tersebut dijabarkan ke dalam RPJM. RPJM tersebut digunakan sebagai
pedoman penyusunan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga. RPJM
selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP dan Renstra
Kementerian dan Lembaga tersebut digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana
5
kerja Kementerian dan Lembaga.
Pada tingkat provinsi, RPJPD Provinsi disusun dengan memperhatikan RPJP
Nasional. Selanjutnya RPJPD Provinsi dijabarkan ke dalam rencana lima tahunan yaitu
RPJMD Provinsi. Selain itu RPJMD Provinsi disusun juga perlu memperhatikan RPJM
Nasional, selanjutnya RPJMD Provinsi dijabarkan menjadi RKPD Provinsi, yang
merupakan rencana tahunan.
Pada tingkat daerah (Kabupaten/Kota), RPJPD Kabupaten/Kota disusun dengan
memperhatikan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi. Selanjutnya RPJPD dijabarkan ke
dalam rencana lima tahunan yaitu RPJMD. RPJMD selanjutnya dijabarkan menjadi
RKPD, yang merupakan rencana tahunan. Sedangkan rencana pembangunan tersebut
disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kota Tegal dan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RTRKP).
F. Sistematika
Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Tegal adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, pengertian, maksud dan tujuan,
landasan hukum, hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan
lainnya dan sistematika.
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Tegal, berisi tentang gambaran
kondisi daerah yaitu Kondisi Geografis; Sosial Budaya; Ekonomi; Tata
Ruang, Sarana dan Prasarana; Politik dan Tata Pemerintahan serta
Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
Bab III Analisis Isu-Isu Strategis, berisi tentang isi-isu strategis dalam
pembangunan di Kota Tegal.
Bab IV Visi dan Misi Kota Tegal Tahun 2005–2025, terdiri dari Visi dan Misi Kota
Tegal, serta penjelasan Visi dan Misi Kota Tegal.
Bab V Arah kebijakan dan Pentahapan berisi tentang arah kebijakan
pembangunan daerah selama 20 tahun kedepan serta pentahapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang selama 20 (dua puluh) tahun
yang terbagi menjadi empat tahapan yaitu tahap I tahun 2005–2009,
tahap II tahun 2010–2014, tahap III tahun 2015–2019 dan tahap IV
tahun 2020–2024.
6
Bab VI Penutup yang berisi Kaidah Pelaksanaan, yaitu gambaran tentang
kedudukan RPJPD dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan
peran RPJPD serta syarat keberhasilan pelaksanaan perencanaan
pembangunan jangka panjang.
7
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
A. Kondisi Geografis
Kota Tegal merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, terletak antara
109° 8' - 109° 10' Bujur Timur dan 6° 50' - 6° 53' Lintang Selatan. Kota Tegal berada pada posisi
strategis yaitu berada pada segitiga jalur kota besar yaitu Yogyakarta-Tegal-Jakarta dan
Semarang-Tegal Jakarta, membentang pada jalur pantai utara (Pantura) Jawa Tengah.
Luas wilayah Kota Tegal relatif sempit jika dibandingkan dengan wilayah sekitar yaitu
39,68 km2. Secara administratif Kota Tegal, terbagi dalam 4 wilayah Kecamatan dan 27
Kelurahan. Kecamatan Tegal Barat memiliki wilayah seluas 15,13 km2. Kecamatan Margadana
seluas 11,76 km2, Kecamatan Tegal Selatan 6,43 km2, dan Kecamatan Tegal Timur memiliki luas
6,36 km2. Batas wilayah Kota Tegal adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Selatan : Kabupaten Tegal
Sebelah Timur : Kabupaten Tegal
Sebelah Barat : Kabupaten Brebes
Iklim Kota Tegal adalah tropis, dalam setahun hanya ada dua musim yaitu kemarau dan
musim penghujan, dengan temperatur udara rata-rata per bulan minimum 24,2° C, maksimum
31,7° C, jadi secara umum suhu udara Kota Tegal tergolong panas. Jumlah hari hujan pada
tahun 2006 adalah 115/10 hari dengan curah hujan 1545,2/129 mm. Topografi Kota Tegal
adalah dataran rendah, dengan tinggi dari permukaan air laut lebih kurang 3 meter.
B. Sosial Budaya
1. Pendidikan
Gambaran keberhasilan pembangunan pendidikan di Kota Tegal antara lain dapat dari
kondisi tiga pilar utama pembangunan pendidikan yaitu pemerataan dan perluasan akses
memperoleh pendidikan, mutu relevansi dan daya saing serta tata kelola dan pencitraan
publik lembaga pengelola pendidikan. Pemerataan dan perluasan akses memperoleh
kesempatan pendidikan diukur melalui Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni
(APM) dan Angka Transisi (AT). APK dari jenjang pendidikan SD sampai dengan SLTP selama
kurun waktu 2001-2004 menunjukkan angka 100% lebih, sedangkan APK SLTA mampu
mendekati angka 100%.
8
Selama tahun 2001-2004 predikasi APK SD menunjukkan angka yang fluktuatif, pada
tahun 2001 APK SD 101,18% meningkat pada tahun 2002 menjadi 107,08%, sementara
tahun 2003 turun menjadi 105,81%. Walaupun di tahun 2004 kembali naik 11,68%. Prediksi
pada tahun 2005-2007 rata-rata APK SD sebesar 117,02%.
Sedangkan APK SLTP tahun 2001 93,37% turun menjadi 90,46% pada tahun 2002 dan
hingga tahun 2003 turun menjadi 89,49%. Pada tahun 2004 terjadi kenaikan APK SMP
menjadi sebesar 113,91% dan sampai dengan tahun 2007 diprediksikan peningkatan
rata-rata 3,55% atau sekitar 114,67%. Rata-rata APK SLTA selama kurun waktu 2001-2004
sebesar 91,33% dan diprediksikan meningkat 4,05% setiap tahun. Pada satuan pendidikan
SLTA, APK pada tahun 2001 sebesar 91,11% menurun menjadi 85,77% pada tahun 2002 dan
kembali turun menjadi 84% tahun 2003. Peningkatan sebesar 24,35% terjadi pada tahun
2004 sehingga menjadi 104,45%, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 diprediksikan
terjadi fluktuatif APK SLTA akan mencapai 99,54%.
APM untuk semua jenjang pendidikan selama kurun waktu 2001-2004 menunjukkan
angka yang cukup baik, pada jenjang pendidikan SD sebesar 84,4% di tahun 2001 meningkat
pada tahun 2002 menjadi 89,65%. Antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 terjadi
perubahan yang fluktuatif, diprediksikan sampai tahun 2007 mampu mencapai 98,28%. Rata-
rata APM SD antara tahun 2001–2004 sebesar 90,4% atau meningkat rata-rata 6,00% setiap
tahun. APM SLTP pada tahun 2001 sebesar 65,77%, menunjukkan penurunan pada tahun
2002 namun hanya 1,81% sehingga menjadi 64,58%, tahun 2003 berikutnya sampai dengan
tahun 2004 meningkat menjadi 84,73%. Predikasi tahun 2005-2007, APM SLTP fluktuatif rata-
rata 84,10% dan menurun 6,5% setiap tahun. Pada SLTA, APM tahun 2001 sebesar 65,42%
menurun menjadi 62,55% pada tahun 2002, namun sampai dengan tahun 2004 menunjukkan
peningkatan menjadi 76,73%. Pada tahun 2005-2007 diindikasikan rata-rata APM SLTA
sebesar 67,56% dan meningkat 3,98% setiap tahun.
Angka Transisi (AT) pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA tahun 2002-2004
menunjukkan angka yang sangat tinggi yakni diatas 100%, hal ini menunjukkan bahwa
kesadaran dan kemampuan masyarakat Kota Tegal untuk menyekolahkan anak sangat tinggi.
Pada satuan pendidikan SLTP, Angka Transisi tahun 2001 sebesar 94,3% dan terus meningkat
pada tahun 2002 dan 2003 masing-masing 100,39% dan 107,95%. Pada tahun 2004 AT SLTP
telah mencapai 114,82%. Untuk tahun berikutnya prediksi AT SLTP pada tahun 2005-2007
9
rata-rata 121,94%, meningkat 1,41% setiap tahun. AT SLTA dari tahun ketahun terus
menunjukkan peningkatan, pada tahun 2001 sebesar 103,69%, tahun 2002 sebesar
105,28%, tahun 2003 sebesar 114,13% dan tahun 2004 sebear 117,64%. Prediksi tahun
2005-2007 AT SLTA rata-rata 120,98%. Rata-rata AT SLTA selama kurun waktu 2001-2004
sebesar 110,19% atau meningkat 4,34% setiap tahun.
Pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Tegal memiliki potensi perkembangan yang
cukup baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya sekolah pada jenjang PAUD, pada tahun
pelajaran 2006/2007 jumlah sekolah Taman Kanak-kanak (TK) mencapai 61 unit gedung
sekolah TK, dengan perincian masing-masing adalah Kecamatan Tegal Selatan sebanyak 11
sekolah, Kecamatan Tegal Timur 25 sekolah, Kecamatan Tegal Barat 21 sekolah dan
Kecamatan Margadana 4 sekolah. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di setiap
kelurahan selalu terdapat sekolah TK. Ruang kelas yang tersedia seluruhnya 131 kelas
meliputi 4 kecamatan (Kecamatan Tegal Selatan 24 ruang, Kecamatan Tegal Timur 45 ruang,
Kecamatan Tegal Barat 52 ruang dan Kecamatan Margadana 10 ruang).
Jumlah murid pada sekolah TK, pada tahun pelajaran 2006/2007 sebanyak 3.271 siswa
dengan perincian laki-laki sebanyak 1.622 siswa dan perempuan sebanyak 1.649 siswa.
Sementara itu jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah TK sebanyak
219 orang terdiri dari 194 pendidik dan 25 tenaga kependidikan.
Jumlah sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, selama kurun waktu
1994-2007 jumlah SD/MI cenderung menurun, yaitu rata-rata turun 1,93% pertahun,
sementara itu jumlah siswa SD/MI juga mengalami penurunan, yaitu rata-rata menurun
0,02% per tahun sehingga Rasio sekolah terhadap murid mengalami peningkatan rata-rata
189. Ketersediaan guru SD/MI di Kota Tegal cukup memadai. Rasio guru terhadap murid
SD/MI selama kurun waktu 1994-2007 adalah 1 : 22 artinya satu orang guru rata-rata
mengajar 22 orang murid. Selama kurun waktu tersebut jumlah guru SD/MI mengalami
peningkatan, sebesar rata-rata 0,61% pertahun. Rasio jumlah sekolah dibandingkan jumlah
murid cukup baik. Satu Sekolah Dasar rata-rata memiliki siswa 189 orang. Dengan jumlah
murid satu sekolah sebesar itu, artinya rata-rata satu kelas SD berisi 31 orang siswa. Jumlah
tersebut merupakan jumlah ideal dalam proses belajar mengajar.
Pada jenjang SLTP (SMP dan MTs), jumlah sekolah pada kurun waktu tahun
1994-2007 cenderung mengalami penurunan. Rata-rata penurunan pada periode tersebut
sebesar 1,02% per tahun. Jumlah murid SLTP pada periode yang sama cenderung menurun
10
juga, yaitu rata-rata sebesar 0,09% per tahun. Jumlah guru SLTP pada kurun waktu yang
sama juga menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu rata-rata sebesar 0,82% per tahun.
Perbandingan antara jumlah sekolah dengan jumlah murid adalah 1:449, hal ini berarti setiap
satu sekolah mempunyai murid rata-rata sebesar 449. Sedangkan secara kuantitatif jumlah
guru SLTP cukup memadai, dengan Rasio rata-rata 1 banding 19 siswa. Rasio ini
menunjukkan kondisi yang ideal, karena seorang guru hanya membina 19 siswa.
Pada tingkat SLTA (SMA, SMK dan MA), jumlah sekolah selama kurun waktu
1994-2007 cenderung mengalami peningkatan. Jumlah murid SLTA selama kurun waktu yang
sama juga cederung mengalami peningkatan yaitu rata-rata sebesar 0,67% pertahun. Jumlah
guru SLTA selama kurun waktu tersebut juga cenderung meningkat yaitu rata-rata 3,25%
pertahun. Ketersediaan guru SLTA selama kurun waktu tersebut memadai, dengan rata-rata
Rasio sebesar 1:15. Artinya satu orang guru SLTA membina kurang lebih 15 siswa.
Rata-rata jumlah murid per sekolah selama kurun waktu 1994-2004 fluktuatif. Rata-rata
jumlah murid per sekolah untuk SLTA adalah sebesar 521 orang. Kalau diasumsikan jumlah
siswa setiap kelas sebesar 40 orang maka satu sekolah rata-rata memiliki 15 kelas, kondisi ini
merupakan merupakan kondisi yang ideal. Namun pada kenyataannya jumlah siswa per
sekolah tidak merata. Sekolah favorit memiliki jumlah murid dan kelas yang banyak,
sementara sekolah yang tidak favorit hanya memiliki jumlah siswa terbatas.
Angka mengulang dan putus sekolah pada tahun 2008 untuk tingkat SD adalah 5,33%
dan 0,58%, sedangkan untuk tingkat SLTP angka mengulang 0,70% dan angka putus sekolah
1,04%. Pada tingkat SLTA (SMA, SMK, dan MA) angka mengulang 0,52% dan angka putus
sekolah 1,10%. Data statistik menunjukkan bahwa, terkait dengan tingkat pendidikan
penduduk dilihat dari rata-rata lama sekolah penduduk, selama kurun waktu tahun 2000-2003
perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kota Tegal cenderung meningkat, rata-rata
tingkat pendidikan penduduk Kota Tegal yaitu tujuh tahun atau setara dengan kelas 1 SMP.
Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan dilihat dari angka kelulusan dan
angka naik kelas. Dalam rangka menuju tata kelola dan citra yang baik, Dinas Pendidikan
Kota Tegal telah memberikan bimbingan teknis dalam penerapan Manajamen Berbasis
Sekolah (MBS) pada semua satuan pendidikan meliputi SD/MI, SMP/MTs maupun
SMA/MA/SMK. Selain itu untuk menguatkan pencitraan publik dalam hal penyelenggaran
pendidikan telah diupayakan pelaksanaan akreditasi sekolah secara periodik.
11
Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik dilakukan melalui
peningkatan SDM pendidik.
Perluasan dan pemerataan akses memperoleh pendidikan masih menjadi perhatian
penting Pemerintah Kota Tegal, mengingat bagi sebagian masyarakat, pendidikan masih
menjadi sesuatu yang mahal sehingga tingkat partisipasi penduduk miskin dalam pendidikan
rendah. Untuk memecahkan permasalahan tersebut serta dalam rangka mendorong
partisipasi pendidikan terutama bagi masyarakat kurang mampu, Pemerintah Kota Tegal
mengeluarkan kebijakan strategis yaitu kebijakan sekolah gratis bagi siswa SD/MI dan
SMP/MTs yang telah dilaksanakan mulai tahun 2008. Dengan kebijakan ini diharapkan akses
masyarakat dalam memperoleh pendidikan akan terus meningkat dari waktu ke waktu
sehingga tujuan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dapat tercapai.
2. Kesehatan
Kondisi kesehatan Kota Tegal dapat dilihat dari indikator-indikator umum kesehatan,
yaitu angka harapan hidup, angka kelahiran, angka kematian kasar, angka kematian ibu
melahirkan, angka kematian bayi, status gizi balita, cakupan imunisasi, persalinan oleh tenaga
kesehatan, jumlah tenaga kesehatan dan sarana serta prasarana kesehatan. Berikut ini
beberapa indikator dan capaian pembangunan kesehatan di Kota Tegal: Angka harapan hidup
di Kota Tegal rata-rata meningkat setiap tahunnya (0,04%). Angka harapan hidup penduduk
Kota Tegal diprediksikan pada tahun 2007 adalah 70,35 tahun, sedangkan Kabupaten sekitar
rata-rata mencapai 68,07 per tahun.
Angka kematian bayi di Kota Tegal, pada tahun 2000-2004 menurun rata-rata 7,82%
per 1.000 kelahiran hidup (tahun 2000 : 4,34; tahun 2001 : 3,09; tahun 2002 : 4,52; tahun
2003 : 3,23; tahun 2004 : 3,84), angka kematian ini lebih rendah dari angka kematian yang
distandarkan untuk kabupaten/kota di Jawa Tengah. Angka kematian bayi yang ditetapkan
untuk mencapai Jawa Tengah Sehat 2010 adalah 9 per 1.000 kelahiran hidup, sementara itu
di Kota Tegal pada tahun 2007 diprediksikan angka kematian bayi mencapai 2,36 per 1,000
kelahiran hidup.
Kondisi yang sama juga dialami pada indikator kematian ibu melahirkan. Angka
kematian ibu melahirkan di Kota Tegal fluktuatif dari tahun ketahun. Tahun 2000 : 160, tahun
2001 : 109, tahun 2002 : 168, tahun 2003 turun 11,90% menjadi 148, tahun 2004 : 22,60
atau turun 84,73%. Kematian ibu melahirkan terjadi pada saat kehamilan, nifas dan
melahirkan. Menurut data perkembangan pencapaian MDGs tahun 2007, kematian ibu
12
melahirkan 28% karena pendarahan, 13% karena eklampsia, 11% karena aborsi yang tidak
aman, 10% karena sepsis, 8% karena partus lama dan yang lainnya disebabkan oleh
penanganan persalinan bukan oleh tenaga kesehatan, infeksi penyakit (TBC, HIV AIDS,
malaria, hepatitis dan lain lain) serta anemia ibu melahirkan, dan nifas.
Pada kurun waktu 2000-2004 cakupan ibu bersalin yang dibantu oleh tenaga kesehatan
di Kota Tegal mengalami penurunan rata-rata sebesar 13,37% pertahun, hal tersebut sangat
berpengaruh pada angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan. Pada tahun 2007
indikasi cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 92,41%, cakupan persalinan oleh
bukan tenaga kesehatan sebesar 7,59%. Kesadaran ibu untuk memeriksakan kehamilan pada
tri semester I mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,51%, pada tahun 2007 jumlah ibu
hamil dengan K1 sebesar 6.116 jiwa. Sedangkan kesadaran ibu untuk memeriksakan
kehamilan sebanyak 4 kali pada tri semester 3 (K4) mengalami penurunan sebesar 1,57%.
Pada tahun 2007 ibu hamil dengan K4 sebesar 4.931 jiwa.
Kondisi gizi masyarakat di Kota Tegal dapat digambarkan melalui status gizi pada bayi
dan balita. Kondisi gizi buruk dan gizi kurang selama 7 (tujuh) tahun terakhir mengalami
penurunan. Untuk kondisi gizi buruk, rata-rata pertahunnya sebesar 0,97%, sedangkan gizi
kurang juga mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,01% dan gizi lebih mengalami
peningkatan sebesar 11,93%. Sedangkan jumlah bayi dengan berat badan di bawah garis
merah sebesar 1,68%.
Cakupan imunisasi dapat dilihat dari indikator UCI atau unit child imunization yaitu
cakupan desa dengan bayi yang diimunisasi lengkap. Pada tahun 2005 cakupan UCI di Kota
Tegal sebesar 77,78%. Hal ini berarti masih ada 22,22% kelurahan yang belum terpenuhi
cakupan UCI.
Kasus diare di Kota Tegal dari tahun 2000–2007 cenderung mengalami penurunan.
Kasus tertinggi terjadi pada tahun 2002 yaitu 5.813 jiwa, dan kasus diare pada tahun 2007
sebanyak 4.777 jiwa. Sedangkan penderita DBD mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat
dari incedent rate DBD selama 8 tahun terakhir 0,001%. (Kasus DBD tertinggi terjadi pada
tahun 2003 yaitu dengan IR DBD sebesar 24,8).
Kasus penyakit menular lain yang ditemukan di Kota Tegal adalah penyakit kusta,
walaupun prevalensinya sangat kecil. Jumlah penderita HIV AIDS dan penyakit infeksi akibat
hubungan seks yang berganti-ganti juga mengalami peningkatan.
13
Kasus penyakit tidak menular yang ditemukan di Kota Tegal adalah neoplasma,
diabetes melitus, penyakit jantung dan pembuluh darah. Jumlah kasus neoplasma sebesar
1.183 kasus, dengan kasus terbesar ca paru yaitu 873 kasus. Jumlah kasus diabetes melitus
sebesar 9.206 kasus dan kasus stroke sebesar 1.021 kasus. (Profil Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2005).
Jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 sebanyak 36.247 jiwa, sedangkan jumlah
penduduk miskin yang mendapatkan kartu JPKMM baru mencapai 12.081 atau baru mencapai
33% (profil kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005), yang seharusnya semua penduduk
miskin di Kota Tegal mendapatkan kartu JPKMM tersebut.
Peningkatan status kesehatan antara lain dipengaruhi oleh lengkap tidaknya sarana
kesehatan di Kota Tegal. Sarana pelayanan kesehatan di Kota Tegal sudah cukup memadai.
Ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu adanya rumah sakit pemerintah dan swasta (2 unit),
rumah sakit khusus (1 unit), puskesmas (8 unit), puskesmas pembantu (21 unit), puskesmas
Slamet, Jl. KH Mukhlis, Jl. Cempaka Barat, Jl. Melati, Jl. KH Ahmad Dahlan, Jl. Tentara
Pelajar, Jl. Nakulo, Jl. Wisanggeni, Jl. Abimanyu, Jl. Abidin, Jl. Bawal, Jl. Sultan Ageng
Tirtayasa, Jl. P. Antasari, Jl. Abdul Gani, Jl. Hasanudin.
Selain jaringan jalan, Kota Tegal juga memiliki stasiun kereta api yang melayani
pengangkutan penumpang dan barang lintas utara (Jakarta-Cirebon-Tegal-Pekalongan-
Semarang-Surabaya). Berdasarkan kelasnya, Stasiun Kota Tegal termasuk dalam kategori
stasiun kelas IA. Luas tanah stasiun mencapai 444.184 m2 dan luas bangunannya mencapai
1.830 m2. Jalur kereta api yang tersedia sebanyak 5 jalur dengan daya tampung emplasement
spur (kereta/gerbong) adalah Spur I-II-III-IV=80 krt/250. Didalam stasiun terdapat 3 loket
untuk melayani penumpang dan didukung pula dengan fasilitas ruang tunggu penumpang
seluas 58 m2 dan lahan parkir seluas 168 m2.
Fasilitas perhubungan lain yang ada di Kota Tegal yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai
(PPP) Jongor dan Pelabuhan milik Pelindo yang digunakan sebagai transaksi perdagangan
ikan serta pelabuhan niaga khususnya pengangkutan kayu.
3. Perumahan dan Permukiman
Pembangunan sektor perumahan dan pemukiman memiliki maksud memenuhi
kebutuhan perumahan dan permukiman terutama bagi golongan masyarakat berpenghasilan
rendah; mengurangi kesenjangan pelayanan prasarana dan sarana antar tingkat golongan
masyarakat; meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan
35
perumahan dan permukiman; menyediakan prasarana dan sarana perumahan dan
permukiman yang serasi dan berkelanjutan dan mengelola pembangunan dan pemukiman
secara efektif dan efisien. Kondisi perumahan di Kota Tegal dapat dibedakan dalam 3 tipe
yaitu Tipe A, Tipe B dan Tipe C. Selama kurun waktu tahun 1994-2007, jumlah rumah bertipe
A cenderung menunjukkan peningkatan rata-rata 2,80 % setiap tahun, tipe B meningkat rata-
rata 105,62% setiap tahun dan rumah tipe C menurun rata-rata 1,13% per tahun.
Tahun 2007 Kota Tegal memiliki rumah sebanyak 41.963 unit. Jumlah tersebut terbagi
dalam berbagai jenis rumah, yaitu rumah tipe A 29.347 unit, rumah tipe B 7.443 unit dan
rumah tipe C 5.173 unit. Jumlah penduduk sekitar 249.012 jiwa, jumlah KK adalah 58.299
(KK). Dengan perhitungan 1 KK untuk setiap rumah tinggal, Kota Tegal masih membutuhkan
16.336 rumah yang terbagi dalam beberapa tipe.
Tipe rumah penduduk di Kota Tegal selama tahun 2001 sampai dengan 2006, maka
dapat diketahui bahwa sebagian besar rumah sederhana atau kategori rumah tipe A. Tipe
rumah tersebut selama tahun 2001 sampai dengan 2006 mengalami peningkatan tiap tahun.
Pada tahun 2006 jumlah rumah tipe A sebanyak 11.388 unit, lebih besar jika dibandingkan
dengan empat tahun sebelumnya. Secara umum dari ketiga tipe rumah tersebut selama lima
tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 jumlah keseluruhan rumah
berdasarkan ketiga tipe sebanyak 262.876 unit, selanjutnya pada tahun 2005 meningkat
menjadi 263.235 unit dan tahun 2006 meningkat lagi menjadi 279.265 unit.
Limbah padat berupa sampah yang ada di Kota Tegal bersumber dari : pasar, hotel,
pusat-pusat perbelanjaan/perdagangan. Pertokoan, permukiman, tempat keramaian/ rekreasi,
industri dan kegiatan lainnya. Volume sampah di Kota Tegal rata-rata tiap hari mengalami
peningkatan dan kapasitas sampah yang terangkut relatif kecil peningkatannya. Volume
sampah rata-rata tiap hari sebesar 635 m3, sedangkan yang terangkut sebesar 255,8 m3 atau
56%. Produksi rata-rata sampah per hari Kota Tegal sebanyak 700 m3, yang terangkut
sebanyak 400 m3, sedangkan sisanya dibuang atau dibakar secara tradisional. Tempat
Pembuangan Sementara (TPS) pada tahun 2002-2004 sebanyak 47 TPS, sedangkan pada
tahun 2005-2007 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 87 TPS. Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) sampah di Kota Tegal terletak di Kelurahan Muarareja Kecamatan Margadana. Armada
pengangkut sampah berdasarkan data dari Dinas Perkotaan Kota Tegal terdiri armada truk
sampah sebanyak 14 unit, dump truck 10 unit, arah rool 4 unit, 300 grobak sampah, 360 tong
sampah, 4 depo sampah dan 27 kontainer sedangkan truk tinja yang disediakan oleh
pemerintah maupun swasta sebanyak 9 truk tinja, kendaraan roda 3 pengangkut sampah TPA
sebanyak 8 unit, buldozer sebanyak 2 buah dan exavator sebanyak 1 unit.
4. Komunikasi dan Informatika
Kemajuan pembangunan bidang komunikasi dan informatika dari tahun ke tahun
36
menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Salah satu kemajuan yang terlihat saat ini
adalah ketersediaan telekomunikasi yang cukup memadai dan semakin banyak dimiliki oleh
masyarakat secara luas. Dalam hal telekomunikasi, perkembangan kepemilikan telepon
termasuk didalamnya adalah fixed phone maupun mobile phone cukup menggembirakan
walaupun jumlahnya masih sedikit. Sementara itu dalam hal ketersediaan informatika,
semakin mudah dan cepat informasi-informasi yang mampu diakses oleh masyarakat, sebagai
implementasinya Pemerintah Kota Tegal telah meluncurkan website resmi yaitu
www.tegalkota.go.id disamping itu semakin banyak satuan kerja perangkat daerah yang
memiliki website sebagai media penyebarluasan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Berdasarkan Data SUSENAS BPS Tahun 2006, dari 61.408 rumah tangga di Kota Tegal,
yang memiliki pesawat telepon sebanyak 11.110 rumah tangga (18,09%), sedangkan yang
memiliki telepon seluler sebanyak 17.170 rumah tangga (27,96%). Sementara itu, jumlah
kepemilikan komputer masih jauh dari yang diharapkan yaitu hanya 2.323 rumah tangga
(3,78%).
Terkait dengan kewenangan dalam pembangunan bidang pos dan telekomunikasi, salah
satu urusan yang wajib dilaksanakan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan pelayanan pos
bagi masyarakat. Jumlah kantor pelayanan pos dan giro di Kota Tegal dari tahun ke tahun
stagnan yaitu sebanyak 22 unit. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi telepon
seluler yang memiliki keunggulan jasa layanan SMS (short message service), pelayanan surat
menyurat lewat kantor pos dan giro mengalami kecenderungan penurunan dari tahun ke
tahun. Pengiriman surat biasa dari tahun 2004-2007, rata-rata terjadi penurunan sebesar
3,89% setiap tahun, sedangkan untuk pengiriman surat kilat khusus dan ekspres dari tahun
2004-2007 terjadi peningkatan rata-rata 4,53% setiap tahun.
Terkait dengan penyebarluasan informasi, di Kota Tegal banyak terdapat media massa
yang beredar antara lain Suara Merdeka, Wawasan, Radar Tegal, Nirmala Pos, Seputar
Indonesia, Kompas, dan beberapa surat kabar lainnya. Sedangkan jumlah stasiun radio
selama beberapa tahun terakhir tidak mengalami banyak perubahan, stasiun radio AM
sebanyak 1 stasiun dan radio FM sebanyak 9 stasiun.
F. Politik dan Tata Pemerintahan
1. Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur menurut Undang−Undang
No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang−Undang No. 33 Tahun 2004
37
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Maka Pemerintah Kota
Tegal harus melaksanakan urusan yang telah dilimpahkan kepada kabupaten/kota dari
pemerintah pusat yaitu sebanyak 26 kewenangan urusan wajib dan 8 urusan pilihan.
Pelimpahan urusan tersebut diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan urusan tersebut setiap tahun dilaporkan kepada
pemerintah provinsi dan pusat serta masyarakat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) seperti yang disebut dalam PP Nomor 3
Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
Penyelenggaraan urusan tersebut tidak terlepas dari kapasitas daerah dalam mengelola
urusan kewenangan wajib dan urusan pilihan serta pelaksanaan tugas pelimpahan dari
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Kemampuan pembiayaan, sumberdaya aparatur, kelembagaan daerah dan potensi lain yang
dimiliki Kota Tegal merupakan faktor yang mempengaruhi kapasitas daerah. Penyelenggaraan
urusan kewenangan tersebut dilaksanakan oleh 5 (lima) Badan termasuk pengelola RSU
Kardinah, 10 (sepuluh) dinas dan 5 (lima) kantor, serta 1 (satu) satuan Polisi Pamong Praja
(perangkat daerah berdasarkan PP 8 Nomor 2003). Jumlah aparatur (2004) sebanyak 4.203
orang. Berdasarkan golongan dan kepangkatan, sebagaian besar Golongan III (2.201 orang),
dan Golongan IV (626 orang) dengan pengalaman dan tingkat pendidikan semakin baik,
umumnya berpendidikan tinggi (Sarjana dan Pasca Sarjana). Rasio aparatur dengan jumlah
penduduk di Kota Tegal yaitu 1 berbanding 61 termasuk perbandingan cukup baik.
Perkembangan keuangan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang
cukup baik. Tahun 2006 pendapatan daerah sebesar Rp. 273.881.696.000,00. dengan
perincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah Rp. 58.869.585.000,00 (21,50%) dana
perimbangan sebesar Rp. 262.465.913.000 dan lain-lain pendapatan yang syah sebesar
Rp.11.667.466.000. Dimasa mendatang diharapkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah
dan retribusi daerah akan lebh besar daripada dana perimbangan. Pengelolaan administrasi
keuangan daerah, melalui desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Tegal berupaya melakukan
pengelolaan secara akuntabel dan transparan berdasarkan pengelolaan anggaran berbasis
kinerja sebagaimana ditentukan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah
dan SK Mendagri No. 13 Tahun 2006. Pemerintah Kota Tegal berkewajiban mengelola sumber
keuangan daerah secara transparan, akuntabel dan efisien, mensinergikan kebijakan
pembangunan daerah dan kebijakan nasional serta melaporkan dan
38
mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD (LPJ) kepada Pemerintah Pusat dan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada masyarakat melalui DPRD.
Seiring dengan semakin luasnya kewenangan daerah, pemerintah Kota Tegal berupaya
mewujudkan tata pemerintahan yang amanah telah disusun peraturan berupa Peraturan
Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwal). Perda dan Perwal yang telah disusun dalam
rangka pembaruan hukum menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang baru, maka
setiap tahun rata-rata disahkan sebanyak 6–12 Peraturan Daerah dan sebanyak 5–12
Peraturan Walikota dalam rangka pemantapan peraturan hukum dan penyesuaian dengan
kebijakan otonomi daerah yang baru. Peran aparatur pemerintah daerah semakin ditingkatkan
terutama bagi pelayanan publik, promosi dan fasilitasi penananaman modal dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel,
transparan mencerminkan citra pemerintah yang semakin baik menuju perwujudan
penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (good governance).
Meskipun pelaksanaan pelayanan umum di Kota Tegal belum sepenuhnya mengacu
pada SK Menpan tentang Pedoman Pelayanan Umum, SK No. 63/SK/M.PAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan SK. Menpan No. 26/M.PAN/2/2004
tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan
Publik. Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan kesadaran hukum dan
penegakkan hukum (law enforcement) masih rendah untuk mendukung pemerintahan daerah
yang bersih dan bertanggung jawab.
Kerjasama Antar Daerah (KAD) Kota Tegal dengan kabupaten/kota terdekat, dengan
tujuan, antara lain mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya, memecahkan permsalahan
lintas daerah dan meningkatkan kemitraan serta daya saing daerah. Kerjasama antar daerah
yang telah dilakukan adalah Sapta Mitra Pantura merupakan kerjasama tujuh kabupaten/kota
di Pantai Utara bagian barat terkait dengan pengelolaan sumber daya pantai dan kelautan
dalam pengelolaan terpadu. Kerjasama melalui sampan yang merupakan kerjasama secara
terkoordinasi dalam peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi dan promosi
daerah dalam rangka investasi, penatan ruang antar daerah, pengembangan kawasan
perbatasan dan penanganan potensi konflik.
2. Perencanaan Pembangunan
Data untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan
pembangunan yang baik memerlukan data dan informasi yang akurat. Data dapat berupa
data statistik, hasil monitoring, hasil evaluasi, hasil pengawasan, hasil validasi maupun hasil
studi/penelitian. Data dan informasi yang akurat sangat membantu dalam mempertajam
prediksi atau perkiraan keadaan di masa mendatang. Data dan informasi yang diperlukan
dalam penyusunan perencanaan pembangunan semakin baik jika dibandingkan tahun-tahun
39
sebelumnya, namun demikian validitas data masih harus ditingkatkan agar benar-benar dapat
memberikan informasi obyektif terhadap kondisi maupun prestasi pembangunan yang telah
dicapai. Berbagai data dan informasi telah disediakan oleh Bappeda Kota Tegal, antara lain
Profil Daerah, Buku Kota Tegal dalam Angka, buku Dokumen Evaluasi Kegiatan atau Proyek
yang telah disusun oleh Bappeda dan berbagai dokumen yang menggambarkan profil masing-
masing urusan kewenangan Kota.
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif. Perencanaan pembangunan
melibatkan seluruh stakeholder pada masing-masing urusan, dari pemerintah Kota Tegal
yang diwakili SKPD, unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat, perwakilan dunia usaha, serta
asosiasi profesi yang ada di Kota Tegal. Pelibatan stakeholder tersebut dilakukan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD, RPJ Kota Tegal dan
RKPD. Hal yang sama juga dilakukan Pemerintah Kota Tegal dalam menyusun perencanaan
pembangunan ekonomi, sosial budaya dan prasarana perwilayahan serta sumberdaya alam.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Koordinasi perencanaan pembangunan
antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah dilaksanakan dalam penyusunan berbagai
perencanaan pembangunan daerah, menyangkut perencanaan pembangunan ekonomi,
pembangunan sosial budaya serta pembangunan prasarana wilayah dan sumberdaya alam.
Koordinasi juga dilakukan dengan kabupaten/kota di sekitar Kota Tegal dan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan perencanaan pembangunan wilayah di berbagai
urusan, seperti lingkungan hidup, industri, perdagangan dan lain sebagainya.
Kerjasama Antar Daerah. Dalam rangka percepatan pencapaian hasil-hasil pembangunan
maupun penyelesaian permasalahan pembangunan di Kota Tegal, diperlukan kerjasama
dengan berbagai pihak.
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Terjadinya konflik horisontal di beberapa wilayah Negara Indonesia, seperti Maluku dan
Poso menunjukkan bahwa masih adanya potensi bahaya disintegrasi bangsa di Negara Kita.
Meskipun hal ini tidak terjai di Kota Tegal namun upaya untuk menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa perlu terus diupayakan agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dapat terjaga dengan baik.
Perkembangan demokrasi di Kota Tegal cukup baik, hal ini dapat kita lihat dari
suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum (1999 dan 2004) dan Pemilihan presiden secara
langsung pada Tahun 2004 yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya konflik
horisontal yang terjadi di Kota Tegal baik sebelum, saat maupun pasca pesta demokrasi.
Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu tahun 2004 mencapai 75 %, hal ini terlihat dari
jumlah pemilih 171.865 jiwa sedangkan jumlah surat suara yang sah sebanyak 129.141 suara.
40
Jumlah partai politik yang menjadi peserta Pemilu pada tahun 2004 adalah sebanyak 24
Partai Politik. Partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
yaitu sebagai berikut 1). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (8 kursi); 2). Partai Golongan
Karya (6 kursi); 3). Partai Persatuan Pembangunan (1 kursi); 4). Partai Demokrat (3 kursi);
5). Partai Keadilan Sejahtera (2 kursi); 6). Partai Amanat Nasional (4 kursi); 7). Partai
Perhimpunan Indonesia Baru (1 kursi); 8). Partai Kebangkitan Bangsa (5 kursi). Lima partai
politik yang mendapatkan dukungan besar adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDI-P) sebanyak 33.006 suara, Partai Golongan Karya dengan jumlah suara sebanyak 21.933
suara, Partai Kebangkitan Bangsa dengan jumlah suara sebanyak 20.361 suara, Partai
Demokrat (12.604 suara) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 11.925 suara.
Masyarakat akan melakukan Pemilihan Gubernur secara langsung (2008) dan Pilkada
Kota Tegal tahun 2008 secara langsung. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah
peningkatan pendidikan politik bagi pemilih pemula dan kaum perempuan sejalan dengan
upaya mendorong tumbuhnya keterwakilan perempuan sebesar 30%, berdasarkan amanat
UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Demikian pula dengan fungsi dan peran partai-
partai politik belum secara optimal dalam penampung aspirasi dan kepentingan masyarakat,
melakukan pendidikan politik dan kaderisasi calon pejabat publik (Walikota/Calon Walikota
dan Calon Anggota DPR/DPRD).
Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1997/1998 permasalahan kesadaran hak dan
kewajiban warga negara, serta kesadaran hukum masyarakat belum menunjukkan
perkembangan yang baik, hal ini dapat menjadi hambatan serius bagi terwujudnya
demokratisasi di negara kita, karena kesadaran hukum merupakan hal yang penting dalam
menuju masyarakat yang demokratis serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia
(HAM). Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk saat ini juga menjadi
permasalahan penting bagi Pemerintah Kota Tegal.
Banyaknya kriminalitas di Kota Tegal pada tahun 2007, antara lain adalah pencurian
dengan pemberatan sebanyak 40 kasus, pencurian kendaraan bermotor sebanyak 16 kasus,
pencurian dengan kekerasan sebanyak 8 kasus, penganiayaan dengan pemberatan 8 kasus,
pembunuhan 1 kasus, narkotika sebanyak 17 kasus, perkosaan 1 kasus dan kenakalan remaja
2 kasus.
Kota Tegal merupakan wilayah yang terletak di dataran rendah, dengan tinggi kurang
dari 3 meter di atas permukaan laut sehingga menjadi wilayah yang rawan terhadap bencana
alam khususnya banjir, abrasi dan rob.
4. Statistik
Sebagai salah satu urusan pembangunan yang terkait erat dengan pengelolaan dan
penyajian data, statistik mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam
41
perencanaan kebijakan pembangunan. Selain itu, informasi statistik juga dapat menunjukkan
perkembangan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan.
Beberapa data yang harus disediakan oleh bidang statistik dalam menunjang
perencanaan pembangunan daerah, sesuai yang diamanatkan dalam UU 32 Tahun 2004 pasal
152 ayat (1) dan (2) meliputi : (1) penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) organisasi dan
tata laksana pemerintahan daerah; (3) kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan PNS
daerah; (4) keuangan daerah; (5) potensi sumberdaya daerah; (6) produk hukum daerah; (7)
kependudukan; (8) informasi dasar kewilayahan; dan (9) informasi lain terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya pada pasal 152 ayat (2) dan (3)
ditegaskan bahwa penyediaan data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, karena
dengan tersedianya data/informasi tersebut akan sangat menentukan kualitas kebijakan yang
diambil oleh pemerintah daerah. Untuk mewujudkan upaya tersebut, perlu dukungan sistem
pengelolaan data yang terintegrasi secara regional maupun nasional.
BPS Pusat bersama BPS Jawa Tengah dan BPS Kota Tegal secara rutin telah
melaksanakan kegiatan–kegiatan yang berskala nasional baik kegiatan bersifat sensus
maupun survei, antara lain: Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, Sensus Ekonomi; survei
Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), survei Potensi Desa (PODES), dan kegiatan statistik
dasar lainnya. BPS Kota Tegal bersama Pemerintah Kota Tegal berkoordinasi dengan
Dinas/Instansi terkait secara terpadu dan berkesinambungan telah menyusun publikasi Tegal
Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan beberapa publikasi statistik
lainnya guna memenuhi kebutuhan data bagi perencanaan pembangunan nasional dan Kota
Tegal khususnya.
Kemudahan dalam memperoleh data/informasi tersebut sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik terutama pasal 6 poin (b) dan pasal 20. Pasal 6 point
b menyebutkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan
memanfaatkan statistik secara khusus dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau
lembaga yang dilindungi undang-undang. Sementara itu, dalam pasal 20 disebutkan bahwa
penyelenggara kegiatan statistik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada
masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kearsipan
Pembangunan bidang kearsipan memiliki peran mendokumentasikan arsip-arsip penting
terkait dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahanan daerah maupun pelaksanaan
pembangunan di berbagai sektor. Hal ini penting mengingat dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah memerlukan dokumen-dokumen yang terjamin keamanan, kerahasiaan
42
dan keasliannya.
Dalam urusan kearsipan, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah meliputi
beberapa hal antara lain kewenangan dalam perumusan kebijakan, pembinaan,
penyelamatan, pelestarian dan pengamanan serta kewenangan untuk melakukan pengawasan
dalam penyelenggaraan kearsipan.
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kearsipan, Kegiatan Penyelenggaran Pengelolaan Arsip dilaksanakan mulai dari penciptaan
sampai dengan penyusutan dan pelestarian. Dalam rangka mendukung hal-hal yang diatur
dalam undang-undang tersebut maka sarana prasarana bidang kearsipan dan manajemen
pengelolaan kearsipan mutlak untuk ditingkatkan. Oleh karenanya kualitas sumberdaya
aparatur bidang kearsipan juga perlu ditingkatkan.
Terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan bidang kearsipan, pemerintah telah
melakukan fasilitasi peningkatan sarana prasarana bidang kearsipan melalui pengadaan
perangkat kearsipan elektronik. Terkait dengan pembinaan dalam penyelenggaraan kearsipan
pada semua satuan kerja dan sampai ke tingkat kecamatan dilakukan melalui kegiatan
pelatihan dan bimbingan teknis (Bintek) dengan sasaran pemasyarakatan arsip, penyadaran
pentingnya pengelolaan dokumen/arsip daerah dan penyusunan database informasi
kearsipan.
G. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kota Tegal beriklim tropis dengan ciri adanya pergantian musim penghujan dan musim
kemarau. Musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober yang diakibatkan oleh
berhembusnya angin timur yang berasal daratan Australia, sedangkan musim penghujan terjadi
pada bulan Oktober sampai dengan April akibat berhembusnya angin barat dari samudra Hindia.
Curah hujan rata-rata Kota Tegal sebesar 2.017,75 mm/tahun. Suhu udara berkisar antara 24-310
C dengan suhu rata-rata 27° C. Kota Tegal merupakan daerah dataran rendah yang berada pada
ketinggian antara 0-3 meter diatas permukaan laut.
a. Kondisi Udara
Letak Kota Tegal yang sangat strategis pada jalur pantura dan Kota perlintasan jalur
darat dari Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta bahkan Trans Sumatra menuju propinsi Jawa
Tengah dan Jawa Timur serta sebaliknya. Hal ini menyebabkan kepadatan lalu lintas
meningkat dengan pesat dan memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat Kota
Tegal. Padatnya arus lalu lintas, berpengaruh pada kualitas udara di Kota Tegal. Berdasarkan
pengukuran kualitas udara ambien parameter ISPU pada tahun 2006, maka parameter yang
melebihi baku mutu adalah partikel debu (PM1O). Partikel debu yang melebihi nilai ambang
batas yang merupakan daerah dengan kategori berbahaya (300 lebih) adalah Kelurahan
Kaligangsa, Margadana, Pesurungan Kidul, Randugunting, Kejambon, Panggung, Tegalsari,
43
dan Muarareja. Daerah yang sangat tidak sehat (200-299) adalah Pesurungan Lor dan
Keturen. Sedangkan daerah yang tidak sehat (101-199) adalah Pesurungan Lor dan Cabawan.
b. Kondisi Sungai
Wilayah Kota Tegal dilalui oleh enam sungai yaitu : (1). Sungai Gangsa di sebelah
barat; (2).Sungai Kemiri; Sungai Gung sebelah tengah; Sungai Sibelis di tengah; Sungai
Ketiwon di sebelah timur dan Sungai Pesing.
Berdasarkan pengujian kualitas air di Sungai Gung, Sungai Sibelis dan sungai Kemiri
pada tahun 2004–2007, maka kedua sungai tersebut dikategorikan tercemar. Hal ini dapat
dilihat dari adanya parameter yang melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan untuk
kandungan BOD, COD, fosfat, kadmium, H2S, deterjen, Fera coli dan total coliform. Penyebab
beberapa parameter melebihi baku mutu karena beban pembuangan limbah industri, rumah
sakit, hotel dan yang paling banyak memberikan kontribusi penyebab di atas berasal dari
limbah rumah tangga.
Pantauan yang dilakukan oleh Kapedal Kota Tegal terhadap Sungai Kemiri menunjukkan
parameter yang melebihi nilai ambang batas yaitu BOD, kadmium, H2S, fenol coli, dan total
coliform, tembaga dan detergen. Sedangkan Sungai Sibelis tercemar oleh buangan limbah
kegiatan industri, rumah sakit, perhotelan dan rumah tangga, dari hasil pantauan kondisi
sungai Sibelis, parameter yang melebihi nilai ambang batas adalah BOD, residu terlarut, COD,
fecal coli, kadmium, deterjen, total coliform dan H2S.
Tingginya beban pencemaran sungai di Kota Tegal adalah akibat aktivitas manusia dan
industri di darat. Banyak perusahaan/industri yang tidak memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan
Air Limbah) sehingga limbah industri langsung dibuang ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu.
Dari 300 perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah cair hanya 42 industri yang
memiliki IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) dan 35 perusahaan/industri yang memiliki
resapan. Selain dari beban kegiatan industri, Sungai di Kota Tegal juga terbebani oleh
aktivitas rumah tangga yaitu pembuangan limbah cair/tinja dan sampah. Di daerah pesisir
hanya 35% rumah tangga yang memiliki jamban keluarga (project CO FISH 2002).
Sistem pembuangan air limbah di Kota Tegal hingga saat ini masih ditangani secara
individu oleh tiap-tiap rumah tangga dan masing-masing industri (industri rumah tangga). Air
limbah rumah tangga langsung dibuang ke saluran pembuangan/selokan. Untuk industri,
sebagian kecil telah memiliki UPAL (Unit Pengolahan Air Limbah), air sebelum dibuang ke
perairan umum diolah di dalam unit ini. Jumlah air limbah buangan diperhitungkan dengan
asumsi 80% dari air bersih yang dipergunakan menjadi air limbah. Besarnya pemakaian air
bersih rata-rata per jiwa per hari adalah 70 liter1. Produksi air limbah rumah tangga maupun
1 Standar kebutuhan air untuk kota orde 1 sebesar 80 liter/hari sedangkan untuk kota orde 2 dan seterusnya sebesar 60 liter/hari. Kebutuhan air diperhitungkan sebesar rata-rata 70 liter/hari.
44
industri yang cukup besar dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengolah limbah
tersebut.
c. Kondisi Air Tanah
Air tanah di Kota Tegal mengalir menuju ke pantai dengan potensi akuifer dalam di
daerah bagian timur berkisar antara 1-25 lt/detik, daerah tengah 1-16 lt/detik sedangkan
pada daerah barat 1-15 lt/detik. Akuifer dangkal sebagian sudah terintrusi air laut, terutama di
bagian Barat. Intrusi air laut pada Sungai Ketiwon mencapai 4.500 m dari garis pantai, Sungai
Kemiri 7.100 m dari garis pantai dan sungai Gangsa mencapai 9.700 m dari garis pantai.
Sedangkan intrusi air laut pada air tanah mempunyai kedalaman bervariasi. Pada daerah
timur Kota Tegal intrusi air laut terletak pada kedalaman antara 3,2 m sampai 8.3 m, pada
daerah tengah intrusi terletak pada kedalaman antara 6 m sampai 28 m, sedangkan daerah
barat intrusi terletak pada kedalaman 1,8 m sampai 19 m (Laporan Studi Intrusi Air Laut,
2004).
d. Kondisi Pantai Kota Tegal
Panjang pantai Kota Tegal adalah 7,5 Km yang terbentang di Kelurahan Panggung,
Mintaragen, Tegalsari dan Muarareja. Abrasi di pantai Kota Tegal teradi sejak tahun 1980-an.
Luasan daerah yang terabrasi adalah 48,03 ha. Penyebab terjadinya abrasi di Kota Tegal
adalah alam dan manusia. Penyebab alam berupa arus/arah angin dan gelombang.
Sedangkan penyebab dari manusia adalah rusaknya hutan bakau akibat ulah manusia.
Penebangan hutan bakau dilakukan dengan dalih untuk meningkatkan perekonomian. Kayu
bakau digunakan untuk arang yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi.
Saat ini Kota Tegal bersama Provinsi Jawa Tengah tengah berusaha untuk mengatasi
abrasi di Kota Tegal baik dengan cara fisik berupa groin (bangunan pemecah gelombang)
maupun dengan penanaman hutan bakau. Adanya bangunan yang menjorok ke pantai
menyebabkan berubahnya arah arus di Kota Tegal. Pada tahun 2001-awal tahun 2005 daerah
yang paling rawan abrasi adalah Kelurahan Muarareja dan Mintaragen. Penyebab abrasi di
Muarareja adalah adanya jetty kolam pelabuhan (bangunan yang menjorok ke laut) di PPP
Tegalsari, sedangkan penyebab abrasi di Panggung karena adanya jetty kolam pelabuhan
(dermaga) di Pelabuhan niaga Kota Tegal. Pada tahun 2005 Kelurahan Panggung terjadi
penggerusan pantai yang cukup hebat selama musim Timur dan Barat.
45
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
A. Sosial Budaya
1. Pendidikan
Potensi pembangunan bidang pendidikan di Kota Tegal adalah tingginya Angka
Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Transisi (AT) pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah. Ketersediaan guru pada semua jenjang pendidikan juga
sangat memadai, hal ini dapat dilihat dari rasio guru terhadap murid pada semua jenjang
pendidikan.
Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun jumlah sekolah SD dan SLTP
mengalami penurunan, namun tidak terjadi pada sekolah SLTA. Selama kurun waktu tahun
2001-2007, rata-rata penurunan jumlah SD sebesar 0,02% per tahun dan pada SLTP
menurun sebesar 1,02% per tahun, sedangkan pada SLTA mengalami peningkatan namun
relatif kecil, rata-rata peningkatannya 0,67% per tahun. Selain penurunan jumlah sekolah,
beberapa sekolah belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
Pembangunan pendidikan di Kota Tegal untuk beberapa tahun ke depan mempunyai
tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah melalui
pengembangan sarana dan prasarana sekolah yang memadai serta peningkatan kualitas guru.
Berdasarkan beberapa kondisi tersebut, maka isu strategis bidang pendidikan di Kota Tegal
adalah sebagai berikut :
a. Belum maksimalnya perluasan dan pemerataan akses memperoleh pendidikan.
b. Masih rendahnya daya serap lulusan sekolah menengah di dunia kerja.
c. Belum optimalnya tata kelola dan pencitraan publik lembaga penyelenggara pendidikan.
d. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan.
e. Masih rendahnya kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme guru.
2. Kesehatan
Kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Kota Tegal lebih baik dibandingkan
dengan kabupaten/kota di sekitar Kota Tegal. Masyarakat kabupaten/kota sekitar makin
banyak yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di Kota Tegal. Melihat perkembangan
kondisi ini Kota Tegal akan menjadi pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitarnya.
Meskipun memiliki sarana dan prasarama yanag memadai, namun beberapa
permasalahan masih tetap mewarnai pembangunan kesehatan di Kota Tegal. Kecenderungan
46
meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Tegal dan rendahnya daya beli masyarakat
akan makanan yang bergizi membawa dampak pada meningkatnya gizi buruk di masyarakat.
Kondisi ini dapat dilihat dari status gizi pada bayi dan balita yang dari tahun ke tahun
mengalami penurunan. Indikator angka kematian ibu melahirkan kecenderungan mengalami
peningkatan pada 20 tahun kedepan berdasarkan data yang ada.
Kota Tegal sebagai jalur transportasi pantai utara pulau Jawa merupakan ancaman
bagi perkembangan kesehatan di Kota Tegal. Banyaknya pangkalan truk di daerah sekitar
(Kabupaten Tegal) dikhawatirkan akan menyebabkan meningkatnya berbagai penyakit
kelamin terutama HIV AIDS. Selain itu ada kecenderungan meningkatnya angka kesakitan
penyakit menular yang lain karena buruknya higiene sanitasi lingkungan dan perilaku yang
tidak sehat. Perkembangan yang lain adalah meningkatnya angka kesakitan penyakit tidak
menular seperti penyakit jantung, diabetis mellitus, neoplasma (cancer) dan stroke. Kondisi ini
dikarenakan oleh pola hidup yang tidak sehat . Prediksi Permasalahan yang lain adalah masih
kurangnya tenaga kesehatan baik medis maupun paramedis serta masih belum optimalnya
mutu pelayanan kesehatan di Kota Tegal.
Keterbatasan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan juga
menjadi persoalan penting. Keterbatasan ini disebabkan oleh terbatasnya sistem informasi
kesehatan yang terintegrasi serta belum optimalnya monitoring yang mampu mendeteksi
perkembangan layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Melihat permasalahan dan tantangan yang ada maka isu strategis pembangunan
kesehatan adalah sebagai berikut:
a. Terdapatnya kecenderungan meningkatnya Angka Kematian Ibu.
b. Kecenderungan meningkatnya angka kesakitan penyakit tidak menular tertentu,
sedangkan penyakit menular tertentu belum sepenuhnya dapat dikendalikan dan
munculnya penyakit menular baru (new emerging diseasis) juga masih mengancam.
c. Belum optimalnya monitoring dan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi.
d. Masih kurangnya tenaga kesehatan tertentu dan belum optimalnya mutu pelayanan
kesehatan.
e. Kecenderungan menurunnya status gizi masyarakat terutama pada bayi dan Balita.
f. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan swadaya masyarakat dalam berperilaku
hidup bersih dan sehat serta dalam mewujudkan lingkungan yang sehat.
3. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Meningkatnya jumlah penduduk di tahun yang akan datang, menyebabkan urusan
Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera menjadi cukup berat. Hal ini dikarenakan KB
merupakan salah satu program pengendalian kelahiran. Sementara itu diprediksikan akseptor
47
KB mengalami penurunan, hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat yang mulai menurun
untuk mengikuti program KB. Kesadaran laki-laki untuk mengikuti atau berpartisipasi sebagai
akseptor KB juga masih kecil. Penurunan ini terjadi seiring dengan menurunnya kualitas dan
kuantitas petugas penyuluh kesehatan.
Kebijakan pembangunan keluarga berencana melekat pada kewenangan kabupaten
yang tertuang di dalam PP No 38 Tahun 2007. Salah satu kewenangan dalam pembangunan
keluarga berencana adalah partisipasi institusi masyarakat pedesaan (IMP) dalam pembinaan
dan pengembangan KB. Sementara itu sampai saat ini IMP dalam pembinaan dan
pengembangan KB masih belum optimal.
Jumlah penduduk miskin di Kota Tegal diprediksikan akan meningkat dengan adanya
isu global tentang kenaikan harga minyak dunia dan kebijakan nasional tentang kenaikan
harga BBM. Dampak dari kebijakan tersebut adalah meningkatnya harga-harga kebutuhaan
pokok masyarakat sehingga menyebabkan daya beli masyarakat semakin rendah. Berbagai
program penanggulangan kemiskinan belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.
Kemiskinan juga menjadikan sebagian besar masyarakat menghentikan penggunaan alat
kontrasepsi karena kemampuan daya beli alat kontrasepsi semakin menurun.
Berdasarkan kondisi di atas, isu strategis dalam bidang kelurga berencana dan
keluarga sejahtera adalah :
a. Menurunnya jumlah akseptor KB.
b. Meningkatnya jumlah drop out peserta KB.
c. Masih rendahnya partisipasi pria untuk menggunakan alat kontrasepsi.
d. Menurunnya kualitas penyuluh KB.
e. Belum optimalnya partisipasi institusi masyarakat pedesaan (IMP) dalam pembinaan dan
pengembangan KB.
f. Masih tingginya jumlah keluarga miskin di Kota Tegal bahkan cenderung mengalami
peningkatan setiap tahunnya.
4. Tenaga Kerja
Tingginya angkatan kerja yang ada sebagai akibat dari rata-rata pertumbuhan
penduduk yang cukup tinggi. Kondisi ini tidak didukung dengan kesempatan kerja yang rata-
rata setiap tahunnya mengalami penurunan. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kualitas
tenaga kerja sebagai salah satu penyebab tingginya pengangguran. Tidak adanya kesesuaian
antara lulusan SMK/SMU dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia industri turut
meningkatkan angka pengangguran. Kendala lain yang dihadapi terutama oleh para pencari
kerja adalah kurangnya informasi mengenai lowongan kerja yang ada. Masalah lain yang
selalu muncul dalam pembangunan ketenagakerjaan adalah belum terwujudnya secara
48
optimal perlindungan atas hak-hak tenaga kerja dan jaminan pelayanan kesehatan dan
jaminan keselamatan kerja. Hal ini masih dijumpai perselisihan atau konflik antara tenaga
dengan pemilik usaha atau pemberi kerja yang menyangkut upah, jaminan kesehatan, sosial
dan keselamatan kerja. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa hubungan industrial dalam
pembangunan ketenagakerjaan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sehingga dampak
dari kondisi tersebut sering terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
Tantangan dalam pembangunan dalam urusan ketenagakerjaan adalah komitmen
dalam MDGs bahwa Indonesia harus menurunkan jumlah pengangguran di usia muda dengan
bekerja sama dengan negara lain dalam penciptaan dan menumbuhkan startegi penciptaan
lapangan kerja. Selain itu Indonesia juga telah menjadi salah satu negara yang tergabung
dalam YEN (Youth Employment Network) yang bekerja sama dengan ILO, PBB dan Bank
Dunia. Berdasarkan amanat YEN kemudian Indonesia membentuk IYENetwork dan
mengembangkan IYEAP (Indonesian Youth Employment Action Plan). IYEAP mengamanatkan
agar Indoensia memastikan kaum mudanya untuk lebih siap bekerja melalui penyediaan
pendidikan dasar dan kejuruan yang berkualitas, pengembangan jiwa kewirausahaan,
pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dan penciptaan iklim
kondusif yang mampu menciptakan lapangan kerja.
Berdasarkan kondisi ketenagakerjaan di Kota Tegal selama kurun waktu lebih dari 10
tahun, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut :
a. Masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja
(TPAK).
b. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja, sehingga tidak mampu
berkompetisi di pasar kerja.
c. Belum optimalnya peran lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan calon
tenaga kerja.
d. Belum efektifnya pelaksanaan perlindungan, pelayanan kesehatan dan jaminan
keselamatan kerja.
e. Belum harmonisnya hubungan industrial dan masih banyaknya masalah perselisihan
hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
5. Kependudukan Catatan Sipil
Pada tahun 2005-2025 diperkirakan Kota Tegal akan mengalami peningkatan jumlah
penduduk. Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,51% pertahun, maka sampai
tahun 2025, diprediksikan jumlah penduduk Kota Tegal akan berjumlah 271.221 jiwa, yang
terdiri dari 135.947 jiwa penduduk laki-laki dan 135.274 jiwa penduduk perempuan.
Kecenderungan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan masih akan
49
terjadi pada tahun 2025.
Prediksi pertumbuhan penduduk selama 20 tahun ke depan juga akan dipengaruhi
oleh migrasi penduduk dari kota/kabupaten lain di sekitar Kota Tegal. Diprediksikan
perbandingan antara penduduk yang datang ke Kota Tegal dengan penduduk yang pergi,
akan lebih banyak penduduk yang datang. Kota Tegal dalam 20 tahun mendatang mempunyai
daya tarik bagi usaha industri, perdagangan dan jasa, yang secara langsung akan menyerap
tenaga kerja yang banyak sehingga akan menarik orang untuk tinggal di Kota Tegal.
Meningkatnya jumlah penduduk akan mengakibatkan terjadinya peningkatan penyediaan
sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat. Melihat
kondisi 10 tahun terakhir maka isu strategis pembangunan kependudukan dan catatan sipil
adalah belum optimalnya pelaksanaan administrasi kependudukan.
6. Sosial
Proyeksi ancaman pada pembangunan sosial adalah sebagai berikut: masih cukup
tingginya pertumbuhan jumlah penduduk dengan penyebaran penduduk yang tidak merata
menyebabkan permasalahan dibidang lingkungan, keamanan dan ketertiban, serta kesehatan,
masih tingginya jumlah pengangguran juga dikhawatirkan akan menyebabkan meningkatnya
jumlah kriminalitas di Kota Tegal dan masih tingginya masyarakat penyandang masalah
kesejahteraan sosial. Partisipasi masyarakat belum optimal dalam menangani permasalahan
penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selain itu sarana dan prasarana dalam
penanganan penyadang masalah kesejahteraan sosial belum mampu menangani dengan baik.
Keberhasilan peningkatan kesejahteraan sosial akan tercapai apabila didukung oleh
penganggaran dan kebijakan yang komprehensif serta didukung oleh data yang valid. Selain
itu perkembangan pembangunan dan perekonomian Kota Tegal sangat dimungkinkan untuk
mengatasi permasalahan pengangguran, kemiskinan dan permasalahan sosial yang lain.
Tantangan ke depan pembangunan sosial adalah kecenderungan meningkatnya sikap
individualisme, hedonisme, apatisme, serta melemahnya kepedulian dan kesetiakawanan
sosial masyarakat yang dikarenakan melunturnya budaya masyarakat.
Berdasarkan kondisi sosial Kota Tegal, isu strategis dalam pembangunan sosial
adalah:
a. Masih terdapatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial.
b. Masih belum baiknya partisipasi masyarakat dalam menanggulangi permasalahan PMKS
secara swadaya.
c. Masih kurangnya sarana dan prasarana PMKS.
d. Pengembangan sikap individualisme, hedonisme, apatisme, serta melemahnya kepedulian
dan kesetiakawanan sosial masyarakat.
50
7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Tegal telah memiliki Rencana Induk Pemberdayaan Perempuan (RIPP). Namun
demikian RIPP ini belum menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan pemberdayaan
perempuan. Pengarusutamaan gender belum melekat di setiap SKPD, hal ini dikarenakan data
yang disediakan sebagai dasar perencanaan belum terpilah disetiap urusan pembangunan.
Permasalahan lain yang akan muncul pada 20 tahun yang akan datang adalah
semakin meningkatnya kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Tegal. Hal ini
dikarenakan upaya perlindungan untuk perempuan dan anak belum optimal. Kelembagaan
penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak belum mampu menunjukkan kinerja yang
diharapkan.
Keterlibatan perempuan dalam pembangunan di Kota Tegal belum optimal, ini dapat
dilihat dari masih sedikitnya pejabat perempuan di lingkungan eksekutif, dan belum
terpenuhinya kuota 30% perempuan di legislatif Kota Tegal.
Tantangan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah
adanya komitmen pemerintah Indonesia dunia yang tertuang dalam MDGs pada tujuan ke 3
yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan. Pada 2015
target menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar sampai ke jenjang
yang lebih tinggi harus tercapai. Indeks Pembangunan Gender diprediksikan akan meningkat
menjadi 65,37 dan Indeks Pemberdayaan Gender akan meningkat menjadi 62,5. Situasi ini
akan terjadi jika beberapa indikator capaian Indeks Pembangan Gender dapat ditingkatkan
minimal sebesar 2,17% dan indikator capaian Indeks Pemberdayaan Gender dapat
ditingkatkan minimal 1,48%.
Isu strategis pada pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak adalah :
a. Keadilan dan kesetaraan gender belum terwujud.
b. Pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan belum melembaga bagi seluruh
SKPD dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.
c. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.
d. Kekerasan terhadap perempuan dan anak makin meluas.
e. Perlindungan anak dan remaja belum optimal.
f. Data pilah sebagai bahan pengambilan keputusan penting dalam perencanaan
pembangunan belum terwujud.
g. Kemampuan pengelola lembaga penanganan krisis terpadu belum optimal.
h. Proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga publik (legislatif, eksekutif dan yudikatif)
yang masih rendah.
51
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa
Upaya pemberdayaan masyarakat masih mengalami banyak kendala terkait dengan
jumlah penduduk perempuan yang besar (51,3%), pendidikan rendah (lulus SD/sederajad),
kemiskinan dan kerentanan lebih kurang sebanyak 13.476 jiwa (4,77%) serta pengganggur
(1,67%) dan pekerja sektor informal cukup besar dan tersebar merata di 27 kelurahan.
Keadaan ini mendorong munculnya persoalan-persoalan seperti semakin melemahnya
keberdayaan masyarakat pada Kelompok Usaha Bersama (KUB), simpan pinjam, badan
keswadayaan masyarakat (BKM) P2KP. Persoalan penting lainnya adalah keadaan ini
berdampak pada lemahnya kemampuan kelembagaan dalam mengatasi persoalan di
masyarakat khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dan mendorong keberhasilan
pembangunan. Di sisi lain rendahnya pendidikan di masyarakat menyebabkan kemampuan
masyarakat dalam menggunakan teknologi tepat guna pada pengembangan usaha ekonomi
keluarga. Isu strategis pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai berikut:
a. Masih rendahnya kemampuan dan kelembagaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi
produktif.
b. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam aplikasi teknologi tepat guna.
c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan usaha
mandiri di tingkat kelurahan.
d. Belum optimalnya kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan dalam penanggulangan
kemiskinan dan mendukung keberhasilan pembangunan.
9. Pemuda dan Olah Raga
Prediksi permasalahan pemuda dan olahraga 20 tahun ke depan adalah prestasi olah
raga masih perlu ditingkatkan dikarenakan oleh kurangnya pembinaan olah raga oleh
pemerintah daerah dan pihak swasta. Selain itu juga masih belum terpenuhinya sarana dan
prasarana olah raga yang berkualitas dalam rangka membina pemuda yang berpotensi.
Peningkatan prestasi olah raga juga perlu didukung oleh sistem manajemen olah raga yang
handal. Komite olah raga yang diharapkan mampu membina prestasi olah raga di Kota Tegal
belum memperlihatkan kemampuannya.
Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Tegal juga diikuti dengan meningkatnya
jumlah pengangguran dan kualitas penduduk terutama kaum generasi muda. Lembaga karang
taruna yang dulu sebagai ujung tombak pembangunan pemuda di tingkat kelurahan tidak
mampu mengangkat partisipasi pemuda dalam pembangunan di Kota Tegal. Kurangnya
ketrampilan pemuda menyebabkan pemuda Kota Tegal hanya mengandalkan laut sebagai
mata pencaharian.
52
Melihat kondisi diatas maka isu stategis pembangunan daerah dalam urusan pemuda
dan olah raga adalah sebagai berikut:
a. Belum optimalnya pemasyarakatan olah raga.
b. Belum optimalnya pembinaan olah raga prestasi.
c. Terbatasnya sarana dan prasarana olah raga serta belum terwujudnya akses masyarakat
pada sarana dan prasarana tersebut.
d. Belum terwujudnya sistem manajemen olah raga yang profesional.
e. Belum optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan.
f. Belum optimalnya upaya penumbuhkembangan kewirausahaan dan kecakapan hidup
pemuda.
10. Pariwisata
Pembangunan dan pengembangan pariwitasa di Kota Tegal kedepan mempunyai
prospek yang cukup baik hal ini dapat dilihat adanya kecenderungan peningkatan jumlah
kunjungan wisata di Kota Tegal. Hal ini dapat dilihat adanya peningkatan wisatawan
nusantara yang menginap di hotel berbintang maupun melati tiap tahun.
Meningkatnya jumlah wisatawan yang bermalam di Kota Tegal tidak terlapas dari
posisi yang sangat strategis yaitu menghubungkan jalur transportasi ke wilayah barat, selatan
dan timur serta pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa di Kota Tegal semakin pesat.
Dengan potensi tersebut dapat mendorong percepatan pembangunan di sektor pariwisata di
Kota Tegal lebih baik lagi.
Tantangan kedepan yang dihadapi Kota Tegal dalam pembangunan parisiwata antara
lain : 1) kerusakan lingkungan terutama untuk wilayah pantai (pencemaran daerah hilir dan
hulu serta abrasi) merupakan ancaman pengembangan wisata pantai di Kota Tegal. 2)
pengembangan rekreasi pantai di Kabupaten lain yaitu Tegal, Pemalang dan Brebes,
merupakan ancaman bagi pengembangan obtek wisata Pantai Alam Indah (PAL) di Kota
Tegal. Selama ini di kabupaten/kota dan sekitarnya telah melakukan pembenahan pada obyek
wisata pantai yang lebih berkembang dibandingkan wilayah sekitarnya, 3) belum mantapnya
koordinasi yang baik dengan daerah lain untuk mengemas beberapa obyek wisata dalam satu
paket wisata.
Berdasarkan potensi dan permasalahan tersebut, maka isu strategis pembangunan
pariwisata di Kota Tegal adalah :
a. Potensi Kota Tegal sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri berlum dimanfaatkan
secara optimal untuk mendukung pembangunan pariwisata.
b. Semakin meningkatnya kerusakan lingkungan di sekitar obyek wisata.
53
c. Kemampuan aparat dalam dalam mengelola pembangunan pariwisata masih belum
optimal.
d. Dukungan dan kerjasama stakeholder yang terkait dengan pengembangan pariwisata di
Kota Tegal masih rendah.
e. Terbatasnya prasarana dan sarana yang mendukung pembangunan pariwisata.
11. Kebudayaan
Pelestarian nila-nilai budaya yang berkembang di Kota Tegal sudah berkembang sejak
dahulu antara lain sedekah laut yang dilaksanakan setiap tahun, festival balo-balo, sintren,
kuda lumping dan budaya cina. Selain potensi budaya yang cukup baik, Kota Tegal
merupakan salah satu basis kebudayaan di Jwa Tengah. Apresiasi seni berkembang baik,
bahkan masyarakat di wilayah hinterland turut menikmati apresiasi budaya yang ada di Kota
Tegal.
Disamping potensi yang dimiliki tersebut, Kota Tegal menghadapi beberapa masalah
dan tantangan antara lain perkembangan informasi dan teknologi yang semakin terbuka dan
mudah diakses oleh masyarakat mengancam keberadaan dan pelestarian nilai-nilai budaya
yang ada. Selain itu generasi muda belum sepenuhnya terdorong keinginan untuk ikut
berpartisipasi dalam pengembangan dan pelestarian budaya. Selain teknologi informasi yang
berkembang pesat, faktor pelibatan masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian
budaya yang kurang optimal serta sosialisasi nilai-nilai budaya kepada masyarakat luas yang
belum sepenuhnya dilakukan menjadikan upaya pelestarian ini mengalami hambatan.
Keanekaragman budaya Kota Tegal menuntut pemerintah makin peka terhadap
perubahan global serta upaya yang makin serius dalam penanganan budaya. Identifikasi
potensi budaya menjadi langkah untuk mewujudkan pelestarian nilai budaya yang berpihak
pada kepentingan penyelamatan nilai-nilai luhur yang telah ada sejak dahulu kala.
Berdasarkan potensi dan permasalahan tersebut, maka rumusan isu strategis
pembangunan kebudayaan di Kota Tegal adalah :
a. Rendahnya minat generasi muda dalam mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai
budaya di Kota Tegal.
b. Belum optimalnya pengembangan dan pelstarian nilai-nilai budaya yang melibatkan
masyarakat secara luas.
c. Sosialisasi nilai-nilai budaya yang berkembang di Kota Tegal kepada masyarakat belum
optimal.
d. Belum tersusunnya data tentang potensi budaya di Kota Tegal.
54
12. Transmigrasi
Penyebab rendahnya minat masyarakat bertransmigrasi di Kota Tegal lebih banyak
disebabkan oleh rendahnya kemampuan dan ketrampilan masyarakat untuk mengelola lahan
pertanian di daerah tujuan transmigrasi sangat rendah. Prioritas utama dari Pemerintah Kota
Tegal adalah meningkatkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat secara optimal. Peran
pemerintah untuk memfasilitasi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pelatihan-
pelatihan calon transmigran perlu ditingkatkan.
Permasalahan pada bidang ketransmigrasian di Kota Tegal meliputi kurang optimalnya
kegiatan sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat luas melalui berbagai media
publikasi. Manajemen pengelolaan dan pelayanan bidang transmigrasi belum sesuai harapan,
hal ini disebabkan kemampuan aparat penyelenggara transmigrasi masih rendah disatu sisi
tuntutan masyarakat akan pelayanan penyelengaraan transmigrasi cukup besar.
Kendala lain untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang transmigrasi
adalah kurangnya peran Pemerintah Kota Tegal. Aspek lain yang sangat menentukan kurang
berhasilnya penyelenggaraan transmigrasi adalah kurangnya jalinan komunikasi dan
kerjasama antar pemerintah Kota Tegal sebagai dari asal transmigran dengan kabupaten
tujuan transmigran. Isu strategis urusan transmigrasi adalah sebagai berikut :
a. Rendahnya minat dan motivasi masyarakat untuk transmigrasi.
b. Belum optimalnya pelayanan transmigrasi.
c. Belum optimalnya jalinan komunikasi dan koordinasi antar daerah dalam
penyelenggaraan pelayanan transmigrasi.
13. Perpustakaan
Prediksi kedepan pembangunan perpustakaan adalah jumlah pengunjung
perpustakaan semakin menurun hal ini dikarenakan oleh minat baca masyarakat yang
menurun akibat gencarnya arus informasi multi media yang sangat mudah diakses oleh
masyarakat. Selain itu pengelolaan perpustakaan yang belum profesional dan belum berbasis
teknologi menyebabkan pengunjung malas untuk mengunjungi perpustakaan. Koleksi buku
yang terbatas juga menjadi penyebab rendahnya jumlah pengunjung di perpustakaan.
Dua puluh tahun yang akan datang perpustakaan dituntut untuk makin profesinal,
dengan kelengkapan sarana dan prasarana, kualitas pelayanan yang makin baik, sehingga
mampu mendorong masyarakat untuk memnafaatkan perpustakaan. Perpustakaan pada
saatnya akan menjadi pusat layanan informasi yang makin komprehensif dan berkembang
pesat sebagai pusat pengetahuan bagi masyarakat.
55
Berdasarkan potensi dan permasalahan tersebut, maka rumusan Isu strategis
pembangunan perpustakaan adalah :
a. Masih rendahnya budaya baca masyarakat (masih didominasi budaya lisan).
b. Keberadaan perpustakaan masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
c. Sarana dan prasarana perpustakaan juga belum memadai.
d. Kemampuan pustakawan dalam melakukan manajemen perpustakaan belum memadai.
e. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan yang berbasis teknologi dan kuantitas
pelayanan di bidang perpustakaan.
B. Ekonomi
1. Perdagangan
Perdagangan di Kota Tegal masih terkendala oleh rendahnya kualitas produk yang
dihasilkan sehingga kurang dapat bersaing dengan produk dari daerah lain maupun negara
lain. Hal ini akan berpengaruh pada perkembangan ekspor. Faktor yang mempengaruhi
kondisi ini adalah rendahnya kemampuan sumber daya yang dimiliki sehingga tidak mampu
bersaing. Selain itu dalam upaya pengembangan perdagangan perlindungan terhadap
konsumen belum memperoleh porsi yang memuaskan. Masih banyak produk-produk yang
diperdagangan yang belum sesuai standar nasional sehingga merugikan konsumen.
Kondisi perdagangan di Kota Tegal diprediksikan akan meningkat, mengingat Kota
Tegal memiliki fasilitas perdagangan yang relatif lengkap. Selain itu Kota Tegal sebagai kota
jasa merupakan magnet bagi daerah sekitarnya untuk memasarkan produknya di Kota Tegal.
Berdasarkan kondisi tersebut maka yang menjadi isu strategis di bidang perdagangan
di Kota Tegal adalah sebagai berikut :
a. Tidak kompetitifnya barang yang diperdagangkan karena pengembangan pasar komuditas
perdagangan belum optimal.
b. Rendahnya kualitas sumberdaya perdagangan yang mengakibatkan rendahnya daya saing
perdagangan Kota Tegal.
c. Masih kurangnya sistem perlindungan konsumen.
2. Perindustrian
Seiring dengan kondisi perekonomian global yang semakin membaik, peluang bidang
industri di masa yang akan datang khususnya produk-produk industri kecil dan besar dari Kota
Tegal mampu bersaing dan diterima oleh pasar. Ancaman yang dihadapi bidang industri di
masa datang antara lain semakin kerasnya persaingan dengan industri sejenis dari
kabupaten/kota lain sehingga membutuhkan keseriusan dalam menjaga dan meningkatkan
mutu produk industri dari Kota Tegal. Permasalahan lain yang dihadapi industri di Kota Tegal
56
adalah sulitnya mendapatkan bahan baku dan tenaga kerja yang terlatih, mengingat Kota
Tegal mempunyai potensi sumberdaya yang terbatas. Disamping itu, masalah yang banyak
dikeluhkan oleh pada industri kecil di Kota Tegal adalah minimnya modal untuk
mengembangkan usahanya. Namun demikian, kondisi industri tahun 2025 diperkirakan akan
semakin berkembang, baik industri kecil maupun industri besar. Semakin mudahnya
pelayanan perijinan oleh Pemerintah dan semakin banyaknya tenaga kerja terlatih akan
menarik investor mapun pebisnis untuk menanamkan modalnya dalam bidang industri di Kota
Tegal.
Dari kondisi dan permasalahan yang ada pada bidang industri di Kota Tegal, maka isu
strategis yang ada meliputi :
a. Kurang berkembangnya kemampuan SDM dan teknologi sehingga usaha industri kurang
produktif dan efisien.
b. Terbatasnya ketersediaan bahan baku untuk mendukung pengembangan industri, mikro
kecil dan menengah di Kota Tegal.
c. Kemampuan industri mikro, kecil dan menengah untuk mengakses permodalan pada
lembaga keuangan masih terbatas.
d. Masih rendahnya kualitas produksi sehingga produksi industri mikro, kecil dan menengah
di Kota Tegal kurang dapat bersaing di pasar global.
e. Belum optimalnya jaringan pemasaran produk usaha industri mikro, kecil dan menengah di
Kota Tegal.
3. Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Pertumbuhan koperasi di Kota Tegal selama kurun waktu ke depan (2005-2025)
memiliki peluang yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari potensi sumber daya manusia
yang dimiliki dan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti civil society, yakni sebuah
masyarakat yang mandiri, partisipatif serta menuju pada terciptanya kesadaran untuk mampu
menolong dirinya sendiri. Tantangan kedepan adalah mewujudkan profesionalitas dan sikap
business like; artinya mampu mengelola Koperasi dengan manajemen yang profesional
sehingga koperasi tidak semata-mata hanya menjadi alat sosial, namun yang lebih penting
adalah agar mampu menjaga kelangsungan hidupnya (viability) di masa yang akan datang.
Perkembangan koperasi dari segi modal dan anggota sangat lamban, hal ini
dikarenakan kurang dapat bersaingnya koperasi dengan lembaga-lembaga lain. Kendala ini ini
lebih banyak dikarenakan kemampuan para pengurus/manajemen yang biasanya bersifat apa
adanya tanpa ada upaya inovasi. Isu-isu strategis yang berkaitan dengan kondisi Koperasi dan
UKM adalah sebagai berikut :
57
a. Kurangnya profesionalitas dan bussines like para pengurus koperasi sehingga koperasi
kalah bersaing dengan usaha lain di luar koperasi.
b. Kurang berkembangnya usaha kecil menengah karena kurangnya ketrampilan dalam
melakukan usaha dan kurangnya akses permodalan.
c. Kurangnya peran koperasi sebagai pelaku ekonomi dalam dunia usaha.
4. Penanaman Modal
Investasi di Kota Tegal selama beberapa tahun mengalami penurunan baik jumlah
maupun permodalannya. Kondisi ini tentunya berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian
daerah. Faktor lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah jiwa kewirausahaan
(entrepreneuship) dan peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung
adanya pertumbuhan ekonomi dan keamanan serta pembangunan sarana dan prasarana
daerah juga berperan penting. Akumulasi modal ditentukan oleh adanya tabungan agregat
daerah yang berperan sebagai pendorong investasi terutama investasi PMDN, akumulasi
modal bisa juga dilakukan dengan medapatkan foreign loan atau hutang luar negeri namun
hal ini agak sulit dilakukan oleh daerah karena harus seijin oleh pemerintah pusat, obligasi
daerahpun juga dalam implementasinya harus seijin oleh pemerintah pusat. Oleh karenanya
yang paling realistis dapat dilakukan adalah mendatangkan para investor dari luar daerah dan
luar negeri.
Hal lain yang juga harus diperhatikan dalam menumbuhkan dan mendatangkan
investor dalam negeri ke Kota Tegal adalah pengembangan fasilitas infrastruktur
(transportasi, pelabuhan, komunikasi dsb), ketersediaan skilled workers yang sesuai dengan
jenis industri yang direncanakan, kalaupun belum ada, perlu adanya proses bagi penyiapan
skilled workers. Ketersediaan informasi berupa Investment Information Center yang
memberikan fasilitas data base atau basis data mengenai ketersediaan semua aspek yang
berkaitan dengan dunia usaha, seperti: potensi daerah, produk/jasa unggulan, ketersediaan
mitra untuk kerja sama, potensi sumber daya manusia, perijinan, insentif bagi investor,
perpajakan daerah, peraturan perburuhan/ketenagakerjaan, tarif perijinan, distribusi barang
dan logistik, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perijinan dan sebagainya. Aspek
promosi baik yang bersifat langsung melalui kegiatan-kegiatan pameran investasi, cyber
promotion melalui website maupun hal-hal yang tidak langsung yakni dengan publisitas
melalui media massa dan sebagainya juga merupakan aspek yang sebaiknya mulai digarap
dengan intensif.
Ancaman yang harus dihadapi oleh Kota Tegal berkaitan dengan upaya menarik minat
investor berasal dari kondisi ekonomi makro dan faktor-faktor lainnya yang kian tidak
menentu. Badai krisis dapat sewaktu-waktu melanda Indonesia dan dunia dan berdampak
58
pada semakin lesunya iklim investasi lokal. Misalnya peraturan ketenagakerjaan yang
dianggap tidak pro bisnis misalnya dalam hal PHK karyawan, ekonomi biaya tinggi dipicu
adanya pungutan tidak resmi, kelangkaan bahan bakar minyak karena Indonesia semakin
menjadi negara net importer BBM dari luar negeri.
Adapun kendala lain yang terkait dengan penanaman modal di Kota Tegal dalam
waktu 20 tahun yang akan datang, diperkirakan datang dari kabupaten sekitarnya. Seperti
yang terjadi saat ini, perkembangan penanaman modal untuk kegiatan industri sudah melebar
ke kabupaten Tegal, Brebes dan Pemalang sebagai limpahan dari Kota Tegal yang sudah
kewalahan menampung aktivitas industri. Di samping itu, kabupaten-kabupaten sekitar juga
memiliki ambisi yang sama dalam hal pengembangan diri sebagai pusat perdagangan. Isu-isu
strategis yang berkaitan dengan penanaman modal di Kota Tegal adalah sebagai berikut:
a. Rendahnya pertumbuhan investasi di Kota Tegal
b. Terbatasnya fasilitas infrastruktur pendukung untuk pengembangan investasi.
c. Kurang optimalnya promosi yang dilakukan untuk menarik minat investor.
5. Kelautan dan Perikanan
Jumlah hasil perikanan laut di Kota Tegal selama beberapa waktu mengalami
penurunan dikarenakan semakin tingginya biaya BBM maupun kendala cuaca. Hal ini tentunya
akan mengurangi sumbangan sektor perikanan dalam pendapatan daerah. Seperti diketahui
sektor perikanan merupakan sektor andalan bagi Kota Tegal. Permasalahan lain yang timbul
sebagai akibat penurunan hasil tangkapan adalah pada kesejahteraan nelayan yang sangat
menggantungkan pendapatannya dari hasil melaut. Selain itu semakin jauhnya lokasi
penangkapan menyebabkan kualitas hasil tangkapan menjadi tidak baik. Hal ini disebabkan
oleh handling pasca panen nelayan Kota Tegal yang masih sangat sederhana. Sedangkan hasil
budidaya ikan tambak juga mengalami penurunan sebagai akibat terbatasnya lahan tambak
dan rusaknya tambak karena abrasi.
Perkembangan industri pengolahan ikan selama beberapa tahun terakhir belum
mengalami peningkatan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas
industri pengolahan baik besar, menengah maupun kecil masih belum menunjukkan
perkembangan yang signifikant. Berdasarkan kondisi tersebut maka isu-isu strategis
pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Tegal adalah sebagai berikut :
a. Semakin menurunnya hasil tangkapan dan tingginya biaya perbekalan melaut.
b. Rendahnya kualitas produksi hasil perikanan tangkap yang mengakibatkan rendahnya
harga ikan.
c. Rendahnya produktivitas hasil perikanan budidaya tambak di Kota Tegal.
59
d. Kurang berkembangnya industri pengolahan ikan baik skala besar, menengah, maupun
skala kecil.
6. Pertanian
Permasalahan pertanian di Kota Tegal lebih banyak dikarenakan keterbatasan lahan
untuk pertanian (sawah) sehingga produksi yang dihasilkan tidak mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat Kota Tegal. Kondisi ini semakin diperparah dengan pengalihan fungsi
lahan sawah yang masih produktif menjadi fungsi lainnya. Demikian juga untuk peternakan,
selama ini pemenuhan kebutuhan daging masih mendatangkan dari daerah lain di luar Kota
Tegal. Hal ini dikarenakan usaha budidaya ternak di Kota Tegal selama 10 tahun mengalami
penurunan dan pertenak dalam mengembangkan hasil peternakan masih menggunakan
teknologi yang sederhana. Peternak belum memiliki keterampilan dalam rangka pengolahan
hasil-hasil peternakan. Ini dapat dilihat dari banyaknya peternak bebek yang menjual telur
bebek dan bebeknya, peternak sapi yang menjual sapinya dan peternak kambing yang
menjual susu kambing dan kambingnya saja. Berdasarkan permasalahan-permasalahan
tersebut maka isu-isu strategis pertanian di Kota Tegal adalah sebagai berikut :
a. Berkurangnya lahan pertanian di Kota Tegal.
b. Kurang berkembangnya usaha budidaya ternak yang ditandai dengan menurunnya
produksi hasil peternakan.
c. Kurangnya ketrampilan peternak dalam mengolah hasil-hasil peternakan.
7. Ketahanan Pangan
Prediksi ke depan Kota Tegal dalam hal ketahanan pangan sangat tergantung kepada
kabupaten lain. Hal ini dikarenakan semakin sempitnya lahan pertanian, terbatasnya
sumberdaya yang ada serta kualitas bahan pangan yang dihasilkan masih belum sesuai
harapan. Namun demikian Kota Tegal optimis mampu menyediakan pangan yang berkualitas
karena Kota Tegal menjadi sentra perdagangan bagi kabupaten lain untuk melakukan
transaksi pangan.
Persoalan yang muncul justru pada keterbatasan sumberdaya, sehingga jika
kabupaten sekitar menghentikan distribusi bahan makanan, maka Kota Tegal menghadapi
ancaman serius dalam pengyedian pangan bagi rakyatnya. Persolan lain adalah masih banyak
masyarakat yang belum memahami pangan sehat dan pangan yang aman bagi mereka. Pola
distribusi yang seimbang juga menjadi bagian dari persoalan pangan Kota Tegal.
Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka isu-isu strategis pertanian di
Kota Tegal adalah sebagai berikut :
60
a. Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum dapat memenuhi kebutuhan pangan,
baik karbohidrat, protein hewani dan nabati.
b. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan baik untuk bahan
pokok maupun bahan tambahan makanan.
c. Masih belum mantapnya distribusi pangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
d. Belum mantapnya jaminan ketersediaan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
e. Sebagian masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan pangan secara memadai.
C. Tata Ruang
1. Wilayah dan Tata Ruang
Penggunaan lahan di Kota Tegal masih memusat terutama di kawasan perkotaan,
sedangkan pada daerah pinggiran masih belum dimanfaatkan secara optimal. Kawasan
pinggiran sebagian besar masih berupa persawahan dan tambak. Potensi tersebut sangat
bermanfaat sebagai area tangkapan air hujan. Area tangkapan air hujan direncanakan pada
wilayah Kelurahan Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana, Kelurahan Kali Gangsa
Kecamatan Margadana, Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat dan Kelurahan
Mintaragen Kecamatan Tegal Timur. Namun dengan direncanakannya tata ruang serta adanya
jalur-jalur jalan yang melalui kawasan persawahan tersebut, maka akan terjadi pengalihan
peruntukan lahan yang cukup besar ke arah kegiatan yang lebih sesuai seperti industri,
perdagangan dan permukiman.
Kota Tegal telah memiliki banyak produk tata ruang namun demikian masyarakat
masih sulit untuk dapat mengaksesnya hal ini dikarenakan belum adanya sistem informasi
yang terkait dengan produk tata ruang. Isu-isu strategis dalam penataan ruang di Kota Tegal,
antara lain :
a. Belum optimalnya penggunaan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Tegal.
b. Semakin berkurangnya ruang terbuka yang merupakan daerah tangkapan air dan ruang
publik.
c. Belum adanya sistem informasi terkait dengan produk tata ruang.
2. Pertanahan
Perkembangan kepemilikan tanah di Kota Tegal dari tahun ke tahun sudah
menunjukkan peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap semakin
penting adanya bukti kepemilikan tanah yang jelas sehingga hal ini akan semakin mengurangi
kasus sengketa tanah yang selalu ada dari tahun ke tahun. Belum adanya monitoring dan
evaluasi atas keberadaan tanah timbul menyebabkan masyarakat dengan mudah untuk
menduduki tanah tersebut. Inventarisasi kepemilikan lahan belum dilakukan dengan baik
61
sehingga data base kepemilikan tanah belum tersedia. Oleh karena itu prediksi ke depan
adalah terjadinya perebutan kepemilikan tanah oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
Dilihat dari kondisi diatas, isu strategis mengenai pertanahan adalah sebagai berikut:
a. Masih rendahnya kualitas pelayanan perijinan lokasi, pembukaan tanah dan pengadaan
tanah untuk kepentingan umum.
b. Masih tingginya sengketa tanah garapan, ganti rugi dan penetapan obyek redistribusi
tanah, kelebihan maksimum tanah dan tanah absentee.
c. Belum mantapnya perencanaan penggunaan tanah, tertibnya penegakkan hukum
pertanahan dan perencanaan tata ruang Kota Tegal.
D. Sarana Prasarana
1. Pekerjaan Umum
Pembangunan di bidang pekerjaan umum Kota Tegal ke depan sangat penting dan
strategis. Hal ini mengingat perkembangan pembangunan di Kota Tegal dalam bidang
perdagangan, jasa, industri dan pariwisata berkembang dengan pesat. Oleh karena perlu
dukungan prasarana dan sarana pekerjaam umum. Kondisi prasarana dan sarana bidang
pekerjaan umum ke depan akan semakin baik, sejalan dengan semakin baiknya pertumbuhan
ekonomi Kota Tegal serta posisi Kota Tegal yang merupakan titik pertemuan jalur transportasi
wilayah barat, selatan dan timur.
Dengan posisi yang strategis tersebut maka kedepan pembangunan prasarana dan
sarana pekerjaan umum, antara lain pembangunan jalan akan lebih baik dibandingkan dengan
kondisi sekarang. Disamping potensi yang dimiliki tersebut, Kota Tegal masih menghadapi
masalah dalam pembangunan pekerjaan umum antara lain masih rendahnya kesadaran
masyarakat untuk memelihara prasarana dan sarana fasilitas umum, banyaknya jalan dan
jembatan yang masih rusak di daerah perkotaan. Beberapa tahun terakhir kasus rob semakin
meluas yang menyebabkan kerusakan pada jalan, sarana dan prasarana umum yang lain.
Selain itu di beberapa wilayah kota seperti di daerah Tegalsari, Jl. Kapten Ismail dan
sekitarnya apabila diguyur hujan dalam waktu 2 jam maka akan terjadi banjir. Hal ini
dikarenakan sistem drainase yang tidak terawat dengan baik. Selain itu permasalahan yang
lain adalah masih dijumpainya gedung perkantoran yang belum memadai sebagai tempat
untuk bekerja.
Di dalam era keterbukaan data ke PU-an yang mampu diakses oleh masyarakat belum
tersedia dengan baik. Sementara itu data yang disediakan di Kota Tegal dalam angka tentang
ke PU-an hanya berisi panjang jalan dan jembatan, dan kondisi jalan dan jembatan.
Tantangan kedepan adalah adanya pintu keluar/masuk TOL Jakarta-Semarang di Kota
Tegal, segera diberlakukannya Jalur Lingkar Selatan dan Lingkar Utara menjadikan Kota Tegal
62
menata kembali arus transportasi. Kebutuhan air bersih masyarakat Kota Tegal sangat
tergantung dengan Kabupaten lain, sementara itu kerusakan lingkungan di daerah atas
(cacthment area) semakin parah, menyebabkan suply air semakin berkurang. Sehingga
diperlukan alternatif untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Tegal. Berdasarkan potensi
dan masalah dalam pembangunan pekerjaan umum, maka isu-isu strategis dapat dirumuskan
sebagai berikut :
a. Kerusakan jalan dan jembatan di wilayah perkotaan semakin meningkat.
b. Pelayanan air bersih belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.
c. Sarana drainase di Kota Tegal masih belum optimal.
d. Kerusakan sarana dan prasarana lingkungan akibat rob semakin meningkat.
e. Terdapatnya gedung perkantoran yang kurang memadai.
f. Belum optimalnya data dan informasi ke PU-an.
2. Perhubungan
Potensi bidang perhubungan yang dimiliki Kota Tegal relatif lengkap karena didukung
dengan keberadaan 1 terminal dengan tipe A dan melayani transportasi Antar Kota Antar
Provinsi (AKAP) 2 trayek dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) 9 trayek. Jumlah armada
angkutan juga lengkap antara lain bis, mikrobis, taksi dan angkutan kota. Selain terminal juga
memiliki Stasiun Kereta Api dengan kategori stasiun kelas IA, Pelabuhan Perikanan Pantai
(PPP) Jongor dan Pelabuhan milik Pelindo yang digunakan sebagai transaksi perdagangan
ikan serta pelabuhan niaga. Perkembangan kondisi jalan dari tahun ke tahun nampak
fluktuatif namun secara umum menunjukkan peningkatan.
Tantangan pembangunan bidang perhubungan pada tahun-tahun mendatang adalah
sarana prasarana perhubungan harus terus ditingkatkan, mengingat pertumbuhan dan
mobilitas penduduk yang cukup tinggi maka harus diimbangi dengan perbaikan pelayanan
serta sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Jalur jalan dan kereta api belum
terintegrasi dengan baik. Semakin banyaknya kasus kecelakanaan ke depan dikarenakan
masih rendahnya pelayanan keselamatan lalu lintas. Kebutuhan akan pelayanan transportasi
lokal semakin meningkat namun demikian Kota Tegal belum mampu menyediakannya dengan
baik.
Melihat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang
memuaskan, maka isu-isu strategis terkait bidang perhubungan adalah sebagai berikut :
a. Belum optimalnya pengintegrasian jalur jalan dan kereta api.
b. Masih rendahnya kinerja jaringan transportasi.
c. Masih rendahnya tingkat pelayanan keselamatan lalu lintas.
d. Belum optimalnya pelayanan transportasi lokal.
63
3. Perumahan
Kebutuhan perumahan dari waktu ke waktu terus menunjukkan peningkatan, hal ini
seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus bertambah pula. Perkembangan
pembangunan perumahan banyak dipengaruhi oleh ketersediaan lahan, di Kota Tegal saat ini
lahan yang tersedia untuk pembangunan perumahan sudah semakin berkurang. Untuk
mengembangkan perumahan di perkotaan sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan
sehingga alternatif pengembangannya diiarahkan pada daerah yang masih cukup tersedia
lahan untuk perumahan. Sementara itu data kebutuhan perumahan belum tersusun dengan
baik dalam bentuk data base.
Potensi pembangunan perumahan Kota Tegal relatif kecil, karena lahan yang tersedia
terbatas, meskipun demikian kemauan pemerintah untuk mengembangkan perumahan cukup
baik dengan arah pengembangan perumahan di Kecamatan Margadana dan Kecamatan Tegal
Selatan. Potensi lain yang bisa dikembangkan seperti kota-kota lain di Jawa Tengah adalah
perumahan bertingkat (flat) atau rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah
sampai sedang.
Sedangkan pelayanan dan pengelolaan sampah di Kota Tegal belum optimal.
Tantangan kedepan pengelolaan sampah menghadapi masalah yang serius yaitu terbatasnya
lahan untuk pengelolaan sampah, oleh karena itu perlu dilakukan kerjasama Kota Tegal
dengan kabupaten tetangga dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan kondisi tersebut di atas,
isu-isu strategis bidang perumahan adalah sebagai berikut
a. Semakin tingginya kebutuhan perumahan di Kota Tegal.
b. Belum adanya informasi data base perumahan.
c. Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman.
d. Semakin tingginya harga tanah sehingga daya beli masyarakat akan perumahan semakin
kecil.
e. Volume produksi sampah semakin meningkat.
f. Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan sampah.
4. Komunikasi dan Informatika
Kemajuan pembangunan bidang komunikasi dan informatika menunjukkan
peningkatan dengan dilihat dari ketersediaan telekomunikasi dan informasi. Kondisi saat ini
terlihat bahwa dalam telekomunikasi semakin banyak dan mudah masyarakat yang
mengakses ketersediaan sarana telekomunikasi yang dari tahun ke tahun semakin maju.
Sementara itu dalam hal informatika, sudah semakin mudah dan cepat mengakses informasi
dengan tanpa mengenal batas ruang, waktu dan wilayah. Dalam hal perkembangan media,
sangat potensial dikembangkan media cetak maupun media penyiaran sebagai media
64
penyebarluasan informasi pembangunan dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.
Tantangan bidang komunikasi dan informatika dalam beberapa tahun mendatang
akan semakin berat, karena kebutuhan informasi yang serba cepat serta tuntutan masyarakat
terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik menyebabkan pemerintah daerah harus
memiliki aparatur pemerintah daerah yang profesional dan berkualitas sehingga
penyelenggaraan pelayanan publik dapat berlangsung secara optimal.
Berdasarkan gambaran kondisi tersebut diatas maka isu strategis terkait bidang
komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:
a. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi.
b. Kurang memadainya sistem informasi manajemen guna mendukung efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.
c. Kurang memadainya kualitas dan kuantitas SDM aparatur pemerintah daerah yang
terkait dengan bidang teknologi informasi.
d. Kurang optimalnya penyebarluasan informasi, komunikasi dan media massa.
E. Politik dan Tata Pemerintahan
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pelaksanaan urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Tegal belum
sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan harapan pemerintah. Kurangnya
pelaksanaan urusan yang dilimpahkan tersebut disebabkan oleh terbatasnya kemampuan
Pemerintah Kota Tegal dalam hal pendanaan dan kemampuan sumberdaya manusia yang
belum sesuai dengan harapan.
Penyelenggaraan pemerintahan umum dalam rangka memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip good governance belum maksimal.
Hal ini disebabkan oleh kemampuan aparatur pemerintah Kota Tegal yang belum memadahi
serta belum seuai antara latar belakang pendidikan dengan tuntutan keahlian yang dimiliki.
Aparatur pemerintah Kota Tegal belum sepenuhnya memahami penerapan prinsip pelayanan
publik yang berkualitas. Mereka masih banyak berorientasi pada aspek normatif dan belum
berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Kemampuan keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum
optimal atau terbatas. Sumber-sumber penerimaan daerah belum optimal khususnya untuk
sumber-sumber PAD. Kinerja pajak daerah dan retribusi daerah belum memenuhi harapan
walaupun telah menyumbang hampir 60% dari total PAD. Potensi PAD belum sepenuhnya
dapat digali untuk memperoeh kontribusi yang optimal. Pengelolaan keuangan daerah sudah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan proporsi belanja tidak langsung dengan
65
belanja langsung masih lebih besar belanja tidak langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa
pemanfaatan APBD lebih mengarah pada operasional aparatur dalam penyelenggaraan
pemerintahan, sementara itu pemanfaatan untuk masyarakat belum optimal. Hal ini terjadi
karena sebagian besar APBD digunakan untuk membayar gaji pegawai.
Perangkat daerah belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang baik tentang
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Peran eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan
harus ditingkatkan. Sementara itu peran DPRD belum optimal dalam penyerapan aspirasi
masyarakat. Peran aparatur pemerintah daerah semakin ditingkatkan terutama bagi
pelayanan kepada masyarakat, promosi dan fasilitasi penananaman modal dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel,
transparan mencerminkan citra pemerintah yang semakin baik menuju perwujudan
penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (good governance) dan demokratis.
Kerjasama antar daerah Kerjasama antar daerah belum dilaksanakan secara optimal.
Beberapa kerjasama sudah dilaksanakan namun belum ditindaklanjuti. Kerjasama antar
daerah dilakukan Kota Tegal dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya,
memecahkan permasalahan lintas daerah dan meningkatkan kemitraan serta daya saing
daerah. Kerjasama antar daerah yang telah terbentuk adalah Sapta Mitra Pantura. Kerja sama
ini beranggotakan tujuh kabupaten/kota di Pantai Utara bagian barat. Kegiatan bersama yang
dilakukan bertujuan dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui
peningkatan investasi daerah. Isu strategis, urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian :
Implementasi otonomi masih diwarnai disharmoni produk peraturan perundangan
terkait dengan pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan.
a. Belum optimalnya kualitas pejabat/aparatur pemerintah daerah di beberapa SKPD terkait
dengan kompetensi dan keahlian.
b. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan
daerah.
c. Belum optimalnya peran DPRD dalam menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat.
d. Belum optimalnya Kerjasama Antar Daerah (KAD) baik melalui Sapta Mitra Pantura dan
kerjasama dengan pihak ketiga baik swasta dan BUMN/BUMD serta kerjasama lainnya.
e. Belum optimalnya peran persandian dalam menunjang kebijakan daerah.
2. Perencanaan Pembangunan
Selama kurun waktu dua puluh tahun yang akan datang diprediksikan akan ada
perubahan lingkungan strategis seiring dengan perkembangan pemerintahan. Diprediksikan
akan ada perubahan sistem perencanaan pembangunan yang merupakan pengembangan dari
66
UU Nomor 25 tahun 2004. Tuntutan kedepan adalah sistem perencanaan semakin baik,
ketersediaan data yang akurat dan kemampuan kemampuan aparat perencanaan sehingga
produk perencanaan yang dihasilkan mampu menjawab tantangan jaman.
Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan diatur dengan mekanisme perundangan
yang ada. Secara normatif perencanaan dirancang dengan melibatkan penuh partisipasi
masyarakat. Namun dalam perjalanan banyak hambatan diantaranya sikap skeptis masyarakat
terhadap proses perencanaan yang dianggap sekedar memenuhi tuntutan partisipasi serta
implementasi pembangunan yang acapkali tidak sesuai harapan masyarakat.
Melihat kondisi diatas maka isu strategis pembangunan perencanaan pembangunan
adalah sebagai berikut:
a. Rendahnya ketersedian dan kualitas data untuk mendukung perencanaan pembangunan
daerah.
b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelibatan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah.
c. Rendahnya koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Prediksi permasalahan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah penegakan
hukum yang belum optimal dan tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Tidak
dapat dipungkiri komplesitas permasalahan keamanan akan terus meningkat hingga 20 tahun
ke depan. Titik kritis terjadi pada puncak pemilihan legislatif baik pusat maupun daerah,
pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Titik rawan lainnya pada puncak peringatan
hari-hari raya bagi umat beragama serta secara reguler gangguan kemanan yang biasa
dihadapi. Persoalan ini makin kuat karena dipicu jumlah pengangguran yang makin banyak
dan kemiskinan yang makin besar sehingga jumlah gangguan kemanan makin meningkat.
Partisipasi politik masyarakat dalam berbagai kegiatan politik seperti pemilihan kepala
daerah maupun pemilihan umum masih rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam
kegiatan politik salah satunya terlihat dari persentase masyarakat yang tidak menggunakan
hak pilihnya menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Demikian juga
partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik lainnya seperti pengurus partai simpatisan partai
dan lain sebagainya juga masih rendah.
Kota Tegal merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana khususnya bencana
banjir. Penanganan bencana alam banjir selama ini masih bertumpu pada kemampuan
Pemerintah Kota Tegal, sedangkan partisipasi masyarakat baik dalam pencegahan maupun
penanganan bencana alam khususnya banjir masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh
67
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pencegahan maupun penanganan bencana
alam.
Melihat permasalahan, potensi dan ancaman pembangunan kesatuan bangsa dan
politik dalam negeri maka isu strategis yang muncul adalah:
a. Masih rendahnya kesadaran hukum dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
penegakan hukum.
b. Masih adanya potensi gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
c. Masih rendahnya kesadaran politik masyarakat.
d. Masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan
penanggulangan bencana alam.
4. Statistik
Perencanaan pembangunan yang berkualitas perlu dukungan data/informasi yang
akurat, oleh karena ini peran dan fungsi statistik dalam menyediakan data/informasi sangat
strategis. Kota Tegal dalam upaya penyediaan data/informasi untuk perencanaan
pembangunan telah menerbitkan berbagai kebutuhan data dasar melalui Kota Tegal Dalam
Angka yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tegal dan penerbitan data yang
dilakukan oleh masing-masing SKPD.
Dalam penerbitan data/informasi dijumpai permasalahan antara lain ketidaksesuaian
antara data yang di terbitkan oleh BPS Kota Tegal dengan data yang ada di masing-masing
SKPD karena perbedaan konsep, definisi operasional variabel dan metode pengumpulan data
serta masih sulitnya masyarakat untuk mengakses data/informasi yang dibutuhkan. Serat
masih sulitnya masyarakat pengguna data statistik untuk mendapatkan data/informasi statistik
sektoral yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan belum optimalnya ketersediaan data statistik
sektoral dan sistem informasi pelayanan data.
Berdasarkan permasalahan pembangunan di bidang statistik, maka isu strategis dapat
dirumuskan sebagai berikut:
a. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan
dan pelayanan kebutuhan data kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat.
b. Belum optimalnya pelayanan kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan.
c. Belum tersedianya SDM yang menguasai perstatistikan.
d. Kurangnya pemahaman data di aparat sektoral.
e. Belum dipahaminya indikator kunci capaian kinerja masing-masing urusan.
f. Pengelolaan sistem informasi daerah masih belum optimal dan akses masyarakat terhadap
informasi atau data-data hasil pembangunan belum sepenuhnya dapat terwujud.
g. Masih rendahnya masyarakat yang sadar data.
68
5. Kearsipan
Permasalahan yang masih dihadapi di urusan kearsipan diantaranya adalah belum
optimalnya pengelolaan manajemen kearsipan dan belum memadainya kemampuan kerja
aparat pengelola kearsipan daerah, serta kesadaran masyarakat tentang arsip rendah. Di
samping itu, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas
pengarsipan data maupun dokumen serta lemahnya sistem administrasi kearsipan
mengakibatkan proses pemeliharaan/pelestarian dokumen/arsip daerah tidak berjalan optimal.
Pada masa yang akan datang perlu diselamatkan arsip-arsip yang bernilai informatif,
dan memiliki nilai sejarah yang penting bagi Kota Tegal. Penelusuran Arsip (Studi Arsip) tidak
hanya berdasarkan informasi yang tertulis pada arsip melainkan juga harus mampu menggali
pemahaman makna yang terkandung dalam informasi tersebut (content of archives).
Melihat permasalahan bidang kearsipan diatas isu strategi urusan kearsipan adalah :
a. Kurang tertatanya arsip-arsip.
b. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung kearsipan daerah.
c. Kurang optimalnya Sistem Informasi Manajemen Kearsipan guna mendukung otomasi arsip
daerah.
d. Kurang memadainya SDM yang menangani arsip daerah.
e. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya arsip.
F. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1. Lingkungan Hidup
Ancaman Pembangunan Lingkungan Hidup adalah: pembangunan bidang industri,
jasa dan perdagangan yang tidak berwawasan lingkungan, kurangnya koordinasi dengan
daerah hinterland, rendahnya dukungan dana untuk pengelolaan lingkungan serta rendahnya
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat Kota Tegal masih
membuang limbah ke sungai menyebabkan kondisi sungai semakin tercemar. Selain itu
meningkatnya jumlah transportasi yang tidak diikuti dengan adanya ruang terbuka
menyebabkan pula meningkatnya pencemaran udara.
Sampai dengan saat ini penegakkan hukum belum dilaksanakan dengan baik. Masih
banyak perusahan yang belum mampu terjerat hukum jika membuang limbah di badan
sungai. Masih juga banyak ditemui perusahaan yang belum memiliki ijin dan AMDAL.
Permasalahan lingkungan belum dapat diselesaikan dengan baik disebabkan oleh
perencanaan pengelolaan lingkungan belum terpadu dan masih menjadi tanggung jawab pada
satu instansi. Pembangunan lingkungan belum menjadi mainstreaming di beberapa urusan
seperti industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan
69
umum, perumahan dan tata ruang. Selain itu data kerusakan lingkungan belum tersistem
dengan baik dan belum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Melihat ancaman dan permasalahan pembangunan lingkungan maka dapat
dirumuskan isu strategisnya adalah sebagai berikut:
a. Masih tingginya luasan kerusakan mangrove/bakau di kawasan pesisir dan menurunnya
daya tampung sungai akibat peningkatan laju aliran permukaan (run off), erosi dan
sedimentasi serta kerusakan pantai akibat abrasi.
b. Masih tingginya pencemaran udara akibat meningkatnya emisi gas buang dari aktivitas
industri dan kendaraan bermotor serta berkurangnya ruang terbuka hijau.
c. Menurunnya kualitas lingkungan perairan sungai, pantai dan tanah sebagai akibat
peningkatan pencemaran yang bersumber dari kegiatan: industri, hotel, rumah sakit,
rumah tangga dan pertanian.
d. Belum optimalnya mediasi penanganan konflik atau sengketa lingkungan antara swasta
dengan masyarakat dan antar daerah karena lemahnya pengetahuan, kesadaran dan
dukungan masyarakat dalam penegakkan hukum.
e. Potensi LSM sebagai unsur penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan sebagai
penggerak serta motivator masyarakat dalam pengelolaan lingkungan belum terkelola
dengan baik.
f. Rendahnya efektivitas penerapan AMDAL karena kurang memadainya aturan perundang-
undangan dan profesionalisme aparat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup.
g. Belum memadainya dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu.
h. Kurang terintegrasinya pembangunan dan kerja sama serta komitmen antar lembaga dan
antar daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
i. Kurangnya komitmen masyarakat dan dunia usaha dalam membiayai pemulihan
kerusakan/pecemaran lingkungan.
j. Masih kurangnya alih teknologi untuk mendukung upaya rehabilitasi lahan dan konservasi
tanah, produksi bersih/ramah lingkungan dan pengelolaan limbah industri dan domestik.
k. Kurangnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang memadai dan
mudah diakses masyarakat.
70
BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH KOTA TEGAL
A. Visi Kota Tegal
Visi Kota Tegal jangka panjang (20 tahun yang akan datang) adalah :
"Kota Perdagangan, Jasa dan Industri, dengan Masyarakat yang Sejahtera
Bermartabat"
B. Penjelasan Rinci Visi Kota Tegal 2005-2025
a. Kota Perdagangan
Kota perdagangan mengandung arti bahwa Kota Tegal dalam 20 (dua puluh) tahun
mendatang, akan berkembang menjadi pusat aktivitas perdagangan baik regional, nasional
maupun internasional.
Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Tegal sebagai kota perdagangan, kegiatan
yang dilakukan antara lain adalah: pengembangan infrastruktur perdagangan;
peningkatkan diversifikasi pelabuhan barang menjadi pelabuhan niaga; meningkatkan
aksesibilitas dan pergerakan barang dari dan ke daerah sekitar; pengembangkan sistem
pelayanan usaha perdagangan; peningkatkan kompetensi sumberdaya manusia dalam
bidang perdagangan; peningkatan ekspor; mempermudah akses permodalan bagi usaha
perdagangan mikro; kecil dan menengah; dan peningkatkan aktivitas perdagangan yang
sesuai dengan kaidah lingkungan yang lestari.
b. Kota Jasa
Kota Jasa mengandung arti bahwa Kota Tegal dalam 20 (dua puluh) tahun
mendatang akan berkembang menjadi pusat aktivitas jasa pelayanan antara lain : hotel,
restoran, transportasi, komunikasi, keuangan perbankan, pendidikan, dan kesehatan. Yang
dimaksud pusat jasa pendidikan dan jasa kesehatan, dikarenakan Kota Tegal dengan
wilayah hinterland Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes dijadikan oleh masyarakat
sekitar tersebut melanjutkan pendidikan dan menggunakan pelayanan kesehatan di Kota
Tegal.
Dalam rangka mewujudkan visi Kota Tegal sebagai Kota Jasa, kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta antara lain adalah: pengembangan sarana dan
prasarana jasa kesehatan melalui pengembangan fasilitas kesehatan dan pelayanan yang
memadai; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; transportasi; komunikasi;
perhotelan; perbankan; mengembangkan sistem pelayanan di bidang jasa; meningkatkan
kompetensi sumberdaya manusia bidang jasa, serta pengembangan aneka usaha bidang
jasa.
71
c. Kota Industri
Kota Industri mengandung arti bahwa Kota Tegal dalam 20 (dua puluh) tahun
mendatang, dapat tumbuh dan berkembang berbagai jenis industri, baik yang berskala
mikro, kecil dan menengah maupun besar.
Dalam mewujudkan visi Kota Tegal sebagai kota industri kegiatan yang bisa
dilakukan antara lain adalah: pengembangan infrastruktur industri; pengembangan sistem
pelayanan bidang industri; pengembangan promosi investasi; peningkatan penelitian dan
pengembangan industri; meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia dalam bidang
industri; mempermudah akses permodalan bagi industri mikro; kecil dan menengah; serta
pengembangan budaya produksi bersih (clean production) yang sesuai dengan kaidah
kesehatan lingkungan dan kelestarian lingkungan hidup.
d. Masyarakat yang Sejahtera Bermartabat
Masyarakat yang Sejahtera Bermartabat mengandung arti bahwa dalam 20 tahun
mendatang diharapkan terwujud masyarakat Kota Tegal yang bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, sehat, cerdas, makmur, dalam lingkungan yang
damai, tenteram, dan nyaman.
Dalam rangka mewujudkan visi Kota Tegal dengan masyarakat yang sejahtera
bermartabat, kegiatan yang bisa dilakukan antara lain adalah: pengembangan fasilitas dan
kualitas serta akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan; peningkatan kualitas
pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan; peningkatan ketaqwaan masyarakat
dalam beragama; peningkatan fasilitas prasarana peribadatan; peningkatan keamanan dan
ketertiban masyarakat; menegakkan supremasi hukum dan HAM serta peraturan daerah;
peningkatan sarana dan prasarana pariwisata; olah raga seni dan budaya; pengembangan
sistem perlindungan sosial; peningkatan pendapatan masyarakat dan memperluas
lapangan pekerjaan; pengembangan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan
kesetaraan gender menuju keluarga sejahtera; pengembangan perumahan dan
pemukiman yang layak dan sehat, menjaga kelestarian sumberdaya alam dan fungsi
lingkungan hidup guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.
C. Misi Kota Tegal
Dalam rangka mewujudkan visi Kota Tegal sebagai Kota Perdagangan, Jasa, dan Industri
dengan Masyarakat yang Sejahtera Bermatabat maka misi Kota Tegal dirumuskan sebagai
berikut:
1. Mewujudkan aneka usaha bidang perdagangan, jasa dan industri, guna mendorong
pengembangan ekonomi daerah yang semakin mantap.
72
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, cerdas, dan berbudaya.
3. Mewujudkan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui penegakan
supremasi hukum, HAM dan peraturan perundang-undangan.
4. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender.
5. Mewujudkan penglolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang optimal serta
menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan.
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung peningkatan kualitas aparatur dan
peningkatan kualitas pelayanan publik.
7. Mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan daerah.
73
BAB V ARAH DAN TAHAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2005 - 2025
A. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025
Untuk mencapai Kota Tegal sebagai Kota Perdagangan, Jasa, dan Industri dengan
Masyarakat yang Sejahtera Bermartabat, arah kebijakan pembangunan daerah jangka
panjang selama kurun waktu dua puluh tahun mendatang akan dicapai melalui misi Kota
Tegal sebagai berikut:
1. Mewujudkan aneka usaha bidang perdagangan, jasa, dan industri, guna
mendorong pengembangan ekonomi daerah yang semakin mantap. Misi
ini akan dicapai melalui arah kebijakan pembangunan pada beberapa urusan
sebagai berikut:
a. Perdagangan
Arah kebijakan pembangunan urusan perdagangan adalah sebagai berikut ini :
1). Mengembangkan pasar dan distribusi komoditas perdagangan.
2). Mewujudkan iklim usaha yang kondusif.
3). Mewujudkan perlindungan konsumen.
b. Industri
Arah kebijakan pembangunan urusan industri adalah sebagai berikut ini :
1). Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi industri untuk
lebih produktif dan efisien.
2). Mewujudkan ketersediaan bahan baku untuk mendukung pengembangan
industri kecil dan menengah di Kota Tegal.
3). Meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah untuk mengakses
permodalan pada lembaga keuangan.
4). Meningkatkan kualitas produksi industri kecil dan menengah sehingga bersaing
di pasar global.
5). Meningkatkan jaringan pemasaran hasil produksi.
c. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Arah kebijakan pembangunan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
adalah sebagai berikut :
1). Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi.
2). Meningkatkan kemampuan koperasi dan UKM untuk mengakses permodalan
pada lembaga keuangan.
3). Mewujudkan iklim usaha yang kondusif.
74
d. Penanaman Modal
Arah kebijakan pembangunan urusan penanaman modal adalah sebagai
berikut:
1). Menyiapkan dan mengembangkan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana
daerah pendukung investasi.
2). Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.
e. Pariwisata
Arah kebijakan pembangunan urusan Pariwisata adalah sebagai berikut :
1). Meningkatkan potensi perdagangan, dan jasa industri pariwisata.
2). Meningkatkan kepedulian pengunjung untuk menjaga kelestarian lingkungan.
3). Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparat untuk mengelola pariwisata.
4). Meningkatkan sarana dan prasarana obyek wisata.
5). Meningkatkan promosi pariwisata daerah.
f. Kelautan dan Perikanan
Arah kebijakan pembangunan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai
berikut:
1). Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
2). Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap.
3). Meningkatkan pengembangan budidaya perikanan.
4). Meningkatkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
g. Pertanian
Arah kebijakan pembangunan urusan pertanian adalah sebagai berikut :
1). Meningkatkan intensifikasi dan diversifikasi pertanian serta penerapan teknologi
pertanian.
2). Meningkatkan budidaya usaha ternak dan pemasaran hasil produksi.
3). Meningkatkan kapasitas dan keterampilan peternak.
h. Ketahanan Pangan
Arah kebijakan pembangunan urusan Ketahanan Pangan adalah sebagai
berikut:
1). Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat
secara merata dan adil.
2). Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan baik untuk
bahan pokok maupun bahan tambahan makanan.
3). Meningkatkan distribusi pangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
4). Meningkatkan jaminan ketersediaan pangan, baik makanan pokok dan protein
hewani dan nabati bagi seluruh lapisan masyarakat.