PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL KABUPATEN SUMBAWA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBAWA, Menimbang : a. bahwa era globalisasi telah mendorong meningkatnya mobilitas manusia, modal barang dan jasa yang juga membuat batas-batas negara menjadi samar sehingga mempengaruhi pola perburuhan baik secara lokal, Nasional, Regional maupun Internasional; b. bahwa Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa (TKIS) bukan komoditi melainkan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Untuk itu diperlukan kebijakan yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa sebagai implementasi dari perlindungan dan pelayanan serta pembinaan kepada warga negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Perda Kabupaten Sumbawa No. 11 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Sumbawa
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA ASAL KABUPATEN SUMBAWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,
Menimbang : a. bahwa era globalisasi telah mendorong meningkatnya mobilitas
manusia, modal barang dan jasa yang juga membuat batas-batas
negara menjadi samar sehingga mempengaruhi pola perburuhan
baik secara lokal, Nasional, Regional maupun Internasional;
b. bahwa Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa (TKIS)
bukan komoditi melainkan warga negara yang mempunyai hak dan
kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Untuk itu
diperlukan kebijakan yang memberikan perlindungan dan pelayanan
kepada Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa sebagai
implementasi dari perlindungan dan pelayanan serta pembinaan
kepada warga negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam Wilayah Bali, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 Jo. Keputusan Presiden
Nomor 46 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan
Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 88
mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (The
Organization of The Employment Service);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN TENAGA KERJA INDONESIA
ASAL KABUPATEN SUMBAWA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang
lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa;
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sumbawa;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan
berada di daerah kabupaten;
9. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11.Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
12.Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut
Tenaga Kerja dan disingkat TKIS adalah warga Kabupaten Sumbawa yang
dibuktikan dengan KTP, baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar
negeri dalam jangka waktu tertentu melalui prosedur penempatan;
13.Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabuapten Sumbawa yang selanjutnya
disebut perlindungan TKIS adalah segala upaya untuk melindungi hak dan
kepentingan tenaga kerja sebelum, selama penempatan dan sesudah purna tugas;
14.Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya
disebut Pembinaan adalah suatu proses peningkatan kwalitas Tenaga Kerja dalam
hal pengetahuan, ketrampilan, dan produktivitas dengan tujuan peningkatan
kesejahteraan Tenaga Kerja dan keluarganya;
15.Penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya
disebut Penempatan adalah seluruh proses yang dilakukan dalam rangka
mempertemukan persediaan TKI asal Kabupaten Sumbawa dengan permintaan
pasar kerja di luar negeri dengan menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat;
16.Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PJTKI adalah
Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapat izin dari Menteri
untuk berusaha di bidang jasa penempatan dan mempunyai kantor cabang yang
terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Kabupaten Sumbawa;
17.Kantor Cabang PJTKI yang selanjutnya disebut Kantor cabang PJTKI adalah
Perwakilan PJTKI yang ada di Kabupaten Sumbawa yang terdaftar di Dinas Tenaga
3
Kerja dan Transimigrasi Kabupaten Sumbawa yang bertindak atas nama dan untuk
PJTKI yang bersangkutan;
18.Perwakilan PJTKI di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwalu adalah badan
hukum atau perseorangan yang bertindak untuk dan atas nama PJTKI di luar
negeri;
19.Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan
berupa uang, yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material;
20.Perjanjian Kerjasama Penempatan (PKP) adalah perjanjian tertulis antara PJTKI
dengan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-
masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di luar negeri;
21.Perjanjian penempatan (PP) Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa adalah perjanjian
tertulis antara PJTKI dan calon Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa yang memuat
hak dan kewajiban dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa
ke luar negeri;
22.Perjanjian Kontrak Kerja (PKK) adalah perjanjian tertulis antara calon TKI dan
Pengguna (user) yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta
syarat-syarat dan kondisi kerja;
23.Perjanjian Rekrutmen (PR) adalah perjanjian tertulis antara Pemerintah Daerah
dengan PJTKI atau Cabang PJTKI yang memuat tentang hak dan kewajiban
masing-masing pihak dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal
Kabupaten Sumbawa (TKIS);
24.Surat permintaan TKI (job order/demand letter) adalah permintaan Tenaga Kerja
Indonesia dari pengguna atau mitra usaha di luar negeri;
25.Pendataan adalah upaya pengumpulan indentitas seseorang untuk dijadikan
sebagai daftar;
26.Rekrutmen adalah keseluruhan proses dari pendataan, melengkapi dokumen,
pendaftaran, seleksi hingga pelatihan dan penerbangan kenegara tujuan;
27.Penempatan adalah keseluruhan proses dari sejak pendataan hingga penempatan
Tenaga Kerja kerja ke luar negeri sampai pulang kembali ke kampung halaman;
28. Pelatihan adalah seluruh kegiatan untuk memberikan, meningkatkan,
mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian calon Tenaga Kerja
Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan kebutuhan dan pekerjaan yang akan dijalani,
termasuk didalamnya pengetahuan hukum, bahasa negara tujuan, serta budaya
negara tujuan bekerja;
29.Purna Tugas adalah masa dimana seseorang setelah menyeleseikan pekerjaannya
di luar negeri dan kembali tinggal dan hidup di desanya;
4
30.Sistem informasi adalah keseluruhan proses dari pengumpulan, pengolahan dan
penyebarluasan serta umpan balik data yang berkenaan dengan penyelenggaraan
penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa;
31.Bantuan Hukum adalah segala upaya untuk melakukan advokasi termasuk
pelayanan, pendampingan dan atau pembelaan hukum kepada Tenaga Kerja
Indonesia asal Kabupaten Sumbawa dan Anggota Keluarganya;
32.Litigasi adalah proses penegakan hukum dalam upaya mencari keadilan yang
mengarah kepada proses beracara di Pengadilan;
33.Non Litigasi adalah segala daya upaya melakukan pendampingan dari upaya
pemahaman masalah, investigasi, penelitian data, mediasi dalam upaya
melengkapi data dan melengkapi informasi tentang duduk persoalan hingga pada
upaya penyeleseian masalah di luar jalur beracara di Pengadilan;
34.Mediasi adalah upaya mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dengan
menggunakan pihak ketiga sebagai upaya menjembatani proses diskusi, dialog dan
musyawarah untuk menyeleseikan masalah;
35.Konsiliasi adalah upaya pendampingan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada
seseorang agar mendapatkan informasi, dorongan, dukungan agar bisa diarahkan
kepada penyeleseian secara musyawarah dan damai;
36.Arbitrase adalah upaya mencari titik temu dari persengketaan dengan cara
bersama untuk menunjuk pihak ketiga secara bersama untuk mempertemukan
pihak yang bersengketa dalam suatu musyawarah yang mengarah kepada
penyeleseian masalah;
37.Calon Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut
sebagai calon Tenaga Kerja adalah pencari kerja yang telah memasukan datanya
kepada Pemerintah desa dan relah dicatat sebagai pencari kerja;
38.Keluarga Tenaga Kerja dan keluarga Calon Tenaga Kerja adalah suami atau istri,
anak, orang tua dan orang lain yang masih ada hubungan pewarisan.
BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa
berdasarkan azas persamaan Hak, Demokrasi, Keadilan Sosial, Kesetaraan dan
Keadilan gender, Anti Diskriminasi serta anti Perdagangan Manusia.
5
Pasal 3
Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa dan
Keluarganya bertujuan untuk :
a. Memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten
Sumbawa secara optimal dan manusiawi;
b. Menjamin hak-hak ekonomi, politik, budaya, hak keselamatan kerja dan syarat
kondisi kerja, serta hak kesehatan dan hak reproduksi perempuan;
c. Mewujudkan pemerataan dan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja
yang sesuai dengan kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah;
d. Memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
e. Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa
dan keluarganya.
BAB III
TATA CARA PENEMPATAN
Pasal 4
(1) Penempatan Tenaga Kerja dilakukan secara tertib, terbuka, mudah, murah,
cepat dan tanpa diskriminasi;
(2) Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja dimulai sejak prapenempatan,
selama penempatan, hingga purna penempatan.
Pasal 5
(1) Penempatan Tenaga Kerja dapat dilakukan ke semua negara dengan
ketentuan Tenaga Kerja terjamin hak-hak dasarnya untuk mendapat perlindungan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan
bekerja berdasarkan rekomendasi dari menteri;
(2) Berdasarkan pertimbangan khusus, Bupati setelah mendapatkan pertimbangan
dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dapat melarang
penempatan Tenaga Kerja ke negara tertentu.
Pasal 6
Penempatan Tenaga Kerja dilakukan pada jenis pekerjaan yang tidak bertentangan
dengan norma kesusilaan serta mengarah pada perbudakan.
6
Pasal 7
(1) Rekrutmen Tenaga Kerja hanya dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Sumbawa dan PJTKI dan atau cabang PJTKI yang
terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi serta instansi Pemerintah
Daerah yang berwenang untuk itu;
(2) Warga Negara Asing atau badan hukum asing secara langsung maupun tidak
langsung dilarang melakukan perekrutan calon Tenaga Kerja;
Bagian Kesatu
Pra Penempatan
Paragraf Kesatu
Informasi
Pasal 8
(1) Dalam rangka pelayanan informasi kesempatan kerja di Luar Negeri Pemerintah
Daerah dan PJTKI perlu mengembangkan sistem informasi pasar kerja yang dapat
diakses secara mudah dan terbuka oleh TKIS.
(2) Sistem Informasi Pasar Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam
penyebarannya kepada masyarakat luas menjadi tanggungjawab Pemerintah
Daerah dan PJTKI.
(3) Informasi yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sekurang-kurangnya berisi :
a. Tata cara perekrutan dan penempatan;
b. Dokumen-dokumen yang diperlukan oleh seorang Tenaga Kerja;
c. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja;
d. Situasi, kondisi, dan budaya di negara tujuan;
e. Resiko bekerja di negara tujuan bekerja;
f. Komponen Pembiayaan yang harus ditanggung Tenaga Kerja dan mekanisme
pembayaran;
g. Perlindungan bagi Tenaga Kerja.
(4) Komponen Pembiayaan yang dimaksud ayat (3) huruf f adalah :
a. Paspor;
b. Pelatihan;
c. Tes kesehatan;
d. Visa kerja;
7
e. Transport lokal;
f. Akomodasi dan konsumsi;
g. Tiket keberangkatan;
h. Asuransi Tenaga Kerja;
i. Biaya pembinaan Tenaga Kerja;
j. Jasa perusahaan (company fee).
Paragraf Kedua
Syarat Penempatan
Pasal 9
(1) Syarat-syarat PJTKI yang boleh melakukan penempatan dan rekrutment
Tenaga Kerja adalah:
a. PJTKI tersebut memiliki kantor di Kabupaten Sumbawa dan atau Kantor
Cabang di Kabupaten Sumbawa;
b. Kantor Cabang PJTKI harus memenuhi persyaratan :
1. Mempunyai kantor dengan fasilitas yang lengkap dengan didukung alat
informasi dan komunikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi;
2. Memiliki alamat tetap dan lengkap sesuai dengan keterangan domisili
baik itu sewa maupun milik sendiri;
3. Memiliki ijin gangguan (HO);
4. Memiliki ijin wajib lapor;
5. Kepala Kantor Cabang berdomisili tetap di KabupatenSumbawa;
6. Memiliki karyawan minimal 3 orang;
(2) Untuk melakukan Rekrutmen Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten
Sumbawa, PJTKI dan atau kantor cabang PJTKI wajib memiliki dokumen :
a. Salinan Perjanjian kerjasama penempatan yang dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang;
b. Salinan Surat permintaan TKI (Job Order/Demand letter) atas nama
PJTKI yang bersangkutan yang dilegalisir;
c. Perjanjian kerja induk;
8
d. Menyetujui Perjanjian penempatan TKI;
e. Perjanjian rekrutmen.
(3) Dinas berhak dan berkewajiban melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang
dimaksud Pasal 9 ayat (2);
(4) PJTKI dilarang melakukan kegiatan rekrutmen secara langsung ke Daerah
tanpa memiliki Kantor dan atau Kantor Cabang di Kabupaten Sumbawa.
Paragraf Ketiga
Pendataan
Pasal 10
(1) Untuk keperluan rekrutmen perlu dilakukan pendataan;
(2) Pendataan calon Tenaga Kerja dilakukan oleh Dinas dan atau Kantor cabang
PJTKI bekerjasama dengan Pemerintah desa;
(3) Untuk keperluan pendataan, calon Tenaga Kerja harus menyerahkan foto copy
jati diri (KTP), Ijasah, akte kelahiran dan atau sertifikat ketrampilan;
(4) Dalam pelaksanaan pendataan, calon Tenaga Kerja tidak dikenakan biaya
apapun;
Paragraf Keempat
Pendaftaran Calon Tenaga Kerja
Pasal 11
Pendaftaran Tenaga Kerja dilakukan oleh PJTKI.
Pasal 12
(1) Pada saat Pendaftaran PJTKI harus menjelaskan :
a. Lowongan pekerjaan yang tersedia beserta uraian tugas;
b. Syarat kerja yang memuat antara lain gaji, jaminan sosial, waktu kerja
dan waktu istirahat dan cuti;
c. Peraturan perundang-undangan yang praktis di negara penempatan;
d. Sosial budaya dan kondisi negara penempatan;
e. Hak dan kewajiban Tenaga Kerja;
f. Prosedur dan kelengkapan dokumen;
9
g. Biaya-biaya yang dibebankan kepada calon Tenaga Kerja;
h. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi calon Tenaga Kerja ;
(2) Persyaratan-persyaratan menjadi calon TKI yang dimaksud di ayat (1) huruf h
adalah :
a. Berusia minimal 18 Tahun;
b. Memiliki Kartu Penduduk;
c. Sehat mental dan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
d. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat SLTP atau sederajat;
e. Memiliki surat ijin orang tua, suami atau istri;
f. Memiliki ketrampilan atau keahlihan yang dibuktikan dengan sertifikat
keterampilan.
Pasal 13
(1) Pendaftaran Tenaga Kerja dilakukan secara terbuka, langsung dan sukarela;
(2) Perekrutan Tenaga Kerja dilakukan terhadap penduduk yang berusia sekurang-
kurangnya 18 Tahun;
(3) Perekrutan tidak boleh dilakukan terhadap anak di bawah usia kerja dan ibu
yang sedang hamil;
(4) Perekrutan pada ibu yang mempunyai anak balita harus ada jaminan dari
keluarga bahwa anak yang ditinggalkan terpenuhi hak-hak dasarnya;
(5) Perekrutan tidak boleh dilakukan terhadap penduduk yang masih duduk di
bangku Sekolah Dasar (SD) dan yang sederajat, Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP) dan yang sederajat, Sekolah Menengah Umum (SMU) dan yang
sederajat.
Paragraf Kelima
Pelatihan
Pasal 14
(1) Calon Tenaga Kerja berhak mendapat pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang
akan dilakukan;
(2) Pelatihan ketrampilan bagi calon Tenaga Kerja dilakukan oleh PJTKI dan
dibantu Dinas;
(3) Pelatihan Tenaga Kerja dimaksud untuk :
10
a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi dan
resiko bekerja di luar negeri;
b. Memberikan keterampilan bagi Tenaga Kerja yang bersangkutan tentang
pekerjaan yang akan dilakukan;
c. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban;
d. upaya-upaya atau prosedure menuntut hak;
e. Mekanisme perlindungan Tenaga Kerja;
f. Cara-cara mengadukan kasus yang dialami oleh Tenaga Kerja dan
keluarganya.
(4) Pemerintah Daerah dan PJTKI berkewajiban mengembangkan metode dan
materi pelatihan yang mengacu kebijakan Pemerintah Pusat;
(5) Biaya pelatihan sesuai Pasal 14 ayat (3) dibebankan kepada PJTKI dan dibantu
oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 15
Secara khusus Pemerintah Daerah berkewajiban memperhatikan Tenaga Kerja
perempuan untuk memperoleh akses yang lebih baik dalam pelatihan.
Paragraf Keenam
Pemeriksaan Kesehatan
Pasal 16
(1) Seluruh pemeriksaan kesehatan Tenaga Kerja asal Kabupaten Sumbawa
dilakukan di Daerah;
(2) Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan kesehatan berdasarkan standar
yang diakreditasi oleh Departemen Kesehatan dan diakui oleh Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
(3) Dalam hal pemeriksaan kesehatan yang tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah
Daerah, Pemerintah Daerah dapat menunjuk dan bekerjasama dengan pihak lain.
Bagian Kedua
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Sumbawa
Pasal 17
11
Mekanisme dan Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten
Sumbawa mengacu pada peraturan dan Kebijakan Nasional;
Pasal 18
(1) PJTKI wajib membuat perjanjian penempatan dengan calon Tenaga Kerja;
(2) Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja sekurang-kurangnya harus memuat :
a. Jabatan atau pekerjaan calon Tenaga Kerja;
b. Batas waktu pemberangkatan calon Tenaga Kerja;
c. Biaya penempatan calon Tenaga Kerja sampai di negara tujuan;
d. Hak dan kewajiban PJTKI dan calon Tenaga Kerja;
(3) Perjanjian penempatan dilarang memuat ketentuan yang bertentangan dengan
Kebijakan Pemerintah Daerah;
Pasal 19
(1) Pemerintah Daerah dan PJTKI melakukam monitoring perkembangan Tenaga
Kerja;
(2) PJTKI berkewajiban melaporkan tentang perkembangan Tenaga Kerja secara
berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas;
(3) Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Dinas berkewajiban menginformasikan kepada
masyarakat luas secara terbuka dan jujur;
Bagian Ketiga
Purna Penempatan.
Pasal 20
Mekanisme dan prosedur pemulangan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten
Sumbawa dilakukan mengikuti Kebijakan Nasional.
Bagian Keempat
Pembinaan
Pasal 21
(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan
yang berhubungan dengan Tenaga Kerja;
12
(2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah
dapat mengikutsertakan PJTKI;
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara
terpadu, terkoordinasi dan berkelanjutan yang meliputi pembinaan dibidang :
a. Organisasi dan manajemen;
b. Peningkatan kwalitas personil dan Tenaga Kerja;
c. Permodalan;
d. Peningkatan pemasaran jasa Tenaga Kerja;
(4) Dalam rangka Pembinaan Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah dan PJTKI dapat
melakukan kerjasama dengan pihak lain yang mempunyai kompetensi profesional
di bidang keTenaga Kerjaan, baik swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.
BAB IV
PERLINDUNGAN
Bagian kesatu
Perlindungan melalui prosedur
Pasal 22
Perlindungan Tenaga Kerja dilakukan melalui:
a. Perjanjian kerjasama penempatan;
b. Perjanjian kerjasama rekrut antara Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi dengan
PJTKI dan atau kantor Cabang PJTKI;
c. Pembuatan perjanjian penempatan;
d. Pembuatan perjanjian kontrak kerja;
e. Pertanggungan asuransi;
f. Pengaturan biaya penempatan;
g. Penyediaan bantuan kredit biaya penempatan oleh Pemerintah Daerah;
h. Pemberian bantuan hukum/Pembelaan bagi Tenaga Kerja Indonesia asal
Kabupaten Sumbawa.
Pasal 23
Perjanjian kerjasama penempatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 huruf a,
dibuat dan ditandatangani oleh PJTKI dan Mitra Usaha atau pengguna, yang isinya
selain memuat hak dan kewajiban/tangung jawab masing-masing pihak juga memuat
perlindungan Tenaga Kerja sekurang-kurangnya memuat :
13
a. Pengupahan yang tidak boleh lebih rendah dari upah minimum di negara tujuan
penempatan;
b. Upah lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
c. Pemberian upah apabila Tenaga Kerja sakit atau cuti;
d. Waktu kerja dan waktu istirahat;
e. Jabatan dan jenis pekerjaan;
f. Jangka waktu perjanjian kerja;
g. Penyelesaian masalah Tenaga Kerja.
Pasal 24
Perjanjian kerjasama rekrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah
perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara Pemerintah Daerah dengan PJTKI
yang dilaksanakan pada saat PJTKI mengajukan permohonan rekrut setelah
menunjukan Job Order/Demant Letter, yang isinya adalah :
a. Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
b. Peran dan fungsi masing-masing pihak;
c. Jangka waktu rekrut;
d. Jumlah Tenaga Kerja yang akan direkrut selama jangka waktu rekrut;
e. Biaya yang akan dibebankan kepada calon Tenaga Kerja;
Pasal 25
Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksudkan Pasal 22 huruf c, sekurang-
kurangnya harus memuat :
a. Jenis dan uraian pekerjaan/jabatan;
b. Batas waktu pemberangkatan;
c. Komponen dan besarnya biaya penempatan;
d. Pembayaran ganti rugi akibat pembatalan pemberangkatan;
e. Hak dan kewajiban PJTKI dan Calon Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten
Sumbawa;
Pasal 26
Perjanjian Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf d, sekurang-
kurangnya harus memuat:
a. Nama dan alamat majikan atau pengguna;
b. Nama dan Alamat Tenaga Kerja;
14
c. Jenis dan uraian pekerjaan;
d. Syarat-syarat kerja yang isinya mengenai waktu kerja dan istirahat, jumlah upah dan
cara pembayarannya, upah lembur dan upah cuti;
e. Asuransi dan atau jaminan sosial;
f. Jangka waktu perjanjian;
Pasal 27
(1) PJTKI bertanggungjawab langsung terhadap keselamatan Tenaga Kerja;
(2) Dalam hal Tenaga Kerja ditempatkan pada pengguna yang tidak sesuai dengan
perjanjian kerja, PJTKI bertanggung jawab atas keselamatan Tenaga Kerja sesuai
dengan perjanjian kerja yang telah ditandatangani;
Pasal 28
Dalam hal perpanjangan perjanjian Kontrak kerja, PJTKI tetap bertanggung jawab atas
kelanjutan penempatan Tenaga Kerja dan mengurus hak-hak yang bersangkutan.
Pasal 29
Dalam hal Tenaga Kerja meninggal dunia di negara penerima, PJTKI berkewajiban :
(1) Memberitahukan tentang kematian Tenaga Kerja, hak-hak yang dimiliki oleh
Tenaga Kerja, penentuan tempat jenazah dan prosedurnya paling lambat 7 x 24
jam sejak diketahui kematian tersebut kepada keluarganya;
(2) Mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukan kepada
keluarga Tenaga Kerja paling lambat 7 x 24 jam sejak diketahui kematian tersebut;
Pasal 30
(1) Dalam hal pemulangan jenazah Tenaga Kerja, PJTKI berkewajiban memulangkan
Tenaga Kerja ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua
biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara
agama Tenaga Kerja;
(2) Memberikan fasilitas perlindungan terhadap seluruh harta benda milik Tenaga
Kerja untuk kepentingan anggota keluarganya;
Pasal 31
Dalam hal Tenaga Kerja kecelakaan, terjadinya pelanggaran asusila, meninggalkan
rumah majikan, atau pindah tempat kerja, maka PJTKI dalam waktu maksimal1 (satu)
15
bulan setelah mendapatkan informasi tersebut harus segera memberitahukan kepada
keluarga Tenaga Kerja dengan melampirkan krononologis kejadian.
Pasal 32
Apabila Tenaga Kerja meninggalkan rumah majikan, atau pindah tempat kerja,
disebabkan oleh kesalahan majikan, maka PJTKI wajib membantu menguruskan
semua hak-hak, termasuk menyelamatkan semua dokumen Tenaga Kerja tersebut.
Bagian kedua
Perlindungan melalui Asuransi
Pasal 33
(1) PJTKI bertanggungjawab terhadap Perlindungan Tenaga Kerja melalui asuransi
dengan berpedoman pada aturan dan kebijakan Nasional;
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi calon Tenaga Kerja dalam mengembalikan biaya
kegagalan pemberangkatan;
Pasal 34
Asuransi didaftarkan atas nama Calon Tenaga Kerja dan Polis Asuransi dipegang
sendiri oleh Calon Tenaga Kerja.
Bagian ketiga
Perlindungan melalui pengaturan biaya
Pasal 35
(1) Komponen biaya penempatan yang dapat dibebankan kepada calon Tenaga Kerja,
meliputi:
a. Pembuatan/Penerbitan dokumen jati diri (KTP, Pasport);