perda - JDIH Boyolali

%

i

:n

Wi

$.

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

PERDA

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BOYOLALI

TAHUN 2011 - 2031

E£.t: i 'l-' ^f'j'--'-

-r*i

BUPATI BOYOLALI

vr

• •i' •

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Boyolali dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kescijahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah rnerupakan arahan lokal investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/ atau dunia usaha;

c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031;

Mengingat: 1. Pasat 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 perubahan kedua;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalamLingkungan Provinsi Jawa Tengah;

V,

44''

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

a.

10, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemehntahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

14. Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepahwisataan (Lembaran Negara R^pubfik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentangPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

24. Peraturan Pemerintan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

31. Peraturan Pemerintan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN;

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011-2031.

BAB

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Boyolali.3. Bupati adalah Bupati Boyolali.

4. Pemerintah Oaerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Dewan Perwakiian Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten Boyofaii sebagai unsur penyelenggara pennerintahan daerah.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan

prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang. dan pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.

12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, peiaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang meialui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan.

16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang meialui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

19. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Boyolali dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata oiang.21. Rencana Tata Ruang Wifayah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat

RTRW Kabupaten Boyolali adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wiiayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wiiayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

22. Wiiayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.

23. Sistem wiiayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wiiayah.

24. Pusat Kegiatan Wiiayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.

25. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

26. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang dipromosikan untuk di kemudlan hari ditetapkan sebagai PKL.

27. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

28. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.

29. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wiiayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

30. Jalan arteh merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

31. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

32. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

33. Jalan nasional merupakan jalan arteh dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

34. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

35. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak temriasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar

u.

ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokai, antarpusat kegiatan lokai, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

36. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUIT adalah saluran listhk yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara yang bertegangan diantara 35-245 Kilo Volt (KV) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

37. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listhk yang menggunakan kawat telanjang di udara yang bertegangan di atas 245 KV.

38. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang iuasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.

39. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

40. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

41. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

42. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi- sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

43. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.

44. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.45. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

46. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

47. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

10

u.

48. Sumberdaya energi adatah sebagian dari sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan atau energi baik secara iangsung maupun dengan proses konservasi atau transportasi.

49. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keselmbangan antar keduanya.

50. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

51. Kawasan budidaya adalah wiiayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumberdaya buatan.

52. Kawasan perdesaan adalah wiiayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengeioiaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

53. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wiiayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengeioiaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

54. Kawasan perkotaan adalah wiiayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distnbusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

55. Kawasan Minapolitan adalah Kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa membudidayakan ikan darat, dengan kemudahan memperoieh benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah.

56. Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) adalah wiiayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operas! produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wiiayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.

57. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkalt dengan pariwisata dan bersifat muitidimensi serta multidisplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawa, Pemenntah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

58. Kawasan strategis nasional adalah wiiayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan, termasuk wiiayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

11

59. Kawasan strategis provinsi adaiah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengamh sangat penting daiam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan.

60. Kawasan strategis kabupaten adaiah wiiayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting daiam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan.

61. Kawasan strategis pariwisata adaiah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting daiam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahankan dan keamanan.

62. Izin pemanfaatan ruang adaiah izin yang dipersyaratkan daiam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

63. Insentif adaiah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

64. Disinsentif adaiah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

65. Kawasan Pertahanan Negara adaiah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk pertahanan.

66. Orang adaiah orang perseorangan dan/ atau korporasi.67. Menteii adaiah menteri yang menyeienggarakan urusan pemerintahan daiam

bidang penataan ruang.68. Masyarakat adaiah orang perseorangan, kelompok orang termasuk

masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain daiam penataan ruang.

69. Reran serta masyarakat adaiah partisipasi aktif masyarakat daiam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian PertamaTujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan yang terintegrasi di seluruh wilayah kabupaten yang berbasis pertanian dan pengembangan aneka industh.

12

Bagian KeduaKebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Paragraf 1Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah.

(2) Kebijakan perencanaan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. pengendalian dan pengembangan pemanfaatan tahan pertanian;b. pengembangan wilayah industri;c. pengoptimalan produktivitas kawasan peruntukan perikanan;d. pengembangan pusat-pusat pelayanan;e. pengembangan mutu dan jangkauan sarana dan prasarana penunjang

kegiatan;f. pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan udara;g. pengendalian dan pelestarian kawasan lindung;h. pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi daya

dukung lingkungan;i. pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan

ekonomi; danj. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 2Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

(1) Strategi pengendalian dan pengembangan pemanfaatan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (a) meliputi:a. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;b. mengembangkan produktivitas pertanian;c. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian;d. mengembangkan irigasi pertanian;e. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan basah;f. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan kering;g. menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan; danh. mengembangkan kawasan pusat pengembangan agropolitan.

(2) Strategi pengembangan wilayah industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (b) meliputi:a. meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta

menarik investasi;b. mengembangkan industri kecti dan industri rumah tangga;c. mengembangkan wilayah industri poiutif berjauhan dengan kawasan

permukiman; dan

13

d. mengembangkan pusat promos! dan pemasaran hasli industri kecit dan kerajinan rumah tangga.

(3) Strategi pengoptimaian produktivitas kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 ayat (2) huruf (c) meiiputi;a. mengemoangKan periKanan ouoiaaya air tawar;b. mengembangkan minapolitan;c. mengoptimalkan produktivitas kawasan peruntukan perikanan; dand. mengembangkan perikanan ramah iingkungan.

(4) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 ayat (2) huruf (d) meiiputi;a. membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki; danb. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan

secara sinergis.

(5) Strategi pengembangan mutu dan jangkauan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 ayat (2) huruf (e) meiiputi;a. mengembangkan sarana prasarana sesual skala pelayanannya; danb. mengembangkan sistem informasi dan teknologi dalam meningkatkan

kegiatan di perkotaan dan perdesaan.

(6) Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 ayat (2) huruf (f) meiiputi;a. mengembangkan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan

pembangunan;mengoptimaiisasi pengembangan sistem transportasi massal dan infrastruktur pendukungnya;mengembangkan tasilitas pelayanan dan infrastruktur penunjang; dan mengoptimalkan tingkat kenyamanan dan keselamatan penerbangan.

lindung sebagaimana

b.

c.d.

(7) Strategi pengendaiian dan peiestarian kawasan dimaksud dalam Pasai 3 ayat (2) huruf (g) meiiputi;a. memuiinkan rungsi iinaung;b. mencegah perkembangan kegiatan budidaya di kawasan lindung;c. meningkatkan kerjasama antara pemerintan, masyarakat, dan swasta

dalam pengeioiaan kawasan; dand. menghindari kawasan yang rawan bencana sebagai kawasan terbangun.

(8) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi daya dukung Iingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 ayat (2) huruf (h) meiipuii;a. meningkatkan kegiatan yang mendorong pengembalian fungsi lindung,b. menjaga kawasan lindung dan kegiatan budidaya;c. mempenananKan luasan nuian iinoung;d. meningkatkan keanekaragaman hayati kawasan lindung; dane. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perlindungan

seiempat dan luang evakuasi bencana aiam.

(9) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 ayat (2) huruf (i) meiipuii.a. mengembangkan kegiatan ekonomi skala besar;

14

b. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi;c. menetapkan hierarki simpui-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah; dand. mengembangkan kerjasama daiam penyediaan tanah.

(10) Strategi peningkatan fungsl kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3 ayat (2) huruf (j) meliputi;

a. mendukung penetapan Kawasan Strategi Nasional dengan fungsl khusus Pertahanan dan Keamanan:

b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didaiam dan disekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;

c. mengembangkan Kawasan Undung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan; dan

d. turut serta menjaga dan memeiihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama Umum

Pasal 5

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:a. rencana pengembangan sistem pusat pelayanan; danb. rencana pengembangan sistem prasarana wilayah.

Bagian KeduaRencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 6

Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 5 huruf a terdiri atas:a. rencana pengembangan sistem perkotaan; danb. rencana pengembangan sistem perdesaan.

Pasal 7

(1) Rencana pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 6 huruf a terdiri atas:a. rencana sistem pusat kegiatan; danb. rencana fungsi pusat kegiatan dan kawasan pengembangan.

15

(2) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a terdih atas:a. PKW berada di Kecamatan Boyolali;b. PKL berada di Kecamatan Ampel;c. PKLp meliputi;

1. Kecamatan Mojosongo;2. Kecamatan Banyudono;3. Kecamatan Simo; dan4. Kecamatan Karanggede.

d. PPK meliputi:1. Kecamatan Teras;2. Kecamatan SambI; dan3. Kecamatan Ngemplak.

(3) Rencana fungsi pusat kegiatan dan kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas;a. PKW dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan pusat

pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan peribadatan;

b. PKL dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan;

c. PKLp dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan budaya, wisata, perekonomian untuk skaia lokal, pendidikan, kesehatan, peribadatan; dan

d. PPK dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan pusat pelayanan skala antar kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala lokai.

Pasal 8

(1) Rencana pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan membentuk PPL.

(2) Pengembangan PPL di Kabupaten meliputi:a. Kecamatan Selo;b. Kecamatan Cepogo;c. Kecamatan Musuk;d. Kecamatan Sawit;e. Kecamatan Nogosari;f. Kecamatan Klego;g. Kecamatan Andong;h. Kecamatan Kemusu;i. Kecamatan Wonosegoro; danj. Kecamatan Juwangi.

r *

16

Bagian KetigaRencana Pengembangan Sistem Prasarana

Pasal 9

Rencana pengembangan sistem prasarana wiiayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:a. rencana pengembangan sistem prasarana utama; danb. rencana pengembangan sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Utama

Pasal 10

Rencana pengembangan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:a. rencana sistem prasarana transportasi darat;b. rencana sistem jaringan perkeretaapian; danc. rencana sistem prasarana transportasi udara.

Pasal 11

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:a. jaringan lalu iintas dan angkutan jalan;b. jaringan angkutan sungai dan penyeberangan; danc. jaringan transportasi perkotaan.

Pasal 12

Jaringan lalu Iintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:a. jaringan jalan dan jembatan timbang;b. jaringan prasarana lalu Iintas dan angkutan jalan; danc. jaringan pelayanan lalu Iintas dan angkutan jalan.

Pasal 13

(1) Jaringan jalan dan jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:a. pengembangan jalan tol (jdlan bebas hambatan);b. pengembangan jalan arteri;c. pengembangan jalan kolektor;d. pengembangan jalan lokal;e. pembangunan jalan baru; danf. pengembangan jembatan timbang.

(2) Pengembangan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:a. ruas Semarang - Solo;b. ruas Solo - Mantingan; dan

17

c. ruas Yogyakarta > Solo.

(3) Ruas Semarang • Soto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mellputi;a. Kecamatan Ampel;b. Kecamatan Boyolail;c. Kecamatan Mojosongo;d. Kecamatan Teras; dane. Kecamatan Banyudono.

(4) Ruas Solo - Mantingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:a. Kecamatan Banyudono; danb. Kecamatan Ngemplak.

(5) Ruas Yogyakarta - Solo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:a. Kecamatan Sawit; danb. Kecamatan Banyudono.

(6) Dalam rencana pengembangan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kabupaten juga digunakan sebagai infet - outlet (masuk- keluar) meliputi;a. Kecamatan Mojosongo;b. Kecamatan Banyudono; danc. Kecamatan Ngemplak;

(7) Pengembangan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan arteh primer meliputi;a. ruas Sruwen - Boyolali - Kartosuro; danb. ruas jalan lingkar selatan (jalan perintis kemerdekaan).

(8) Pengembangan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan kolektor primer meliputi;a. ruas Sruwen Kab. Semarang - Karanggede - Andong - Gemolong Kab.

Sragen;b. ruas Boyolali - Batas Kabupaten Klaten;c. ruas Boyolali - Blabak Kabupaten Magelang;d. ruas Sruwen Kab. Semarang - Karanggede - Wonosegoro - Juwangi -

Kab. Grobogan;e. ruas Kali TIawah - Kemusu - Cepresan - Andong - Nogosari - Mangu -

Ngemplak - Banyuanyar Kota Surakarta;f. ruas Papringan Kabupaten Semarang - SambI - Mangu; dang. ruas Bangak - Simo - Klego,

(9) Pengembangan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ruas jalan utama penghubung antar kecamatan di Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(10) Pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:a. ruas Ngasem - Bolon Kab. Karanganyar - Ngesrep - Ngemplak;

18

b. ruas Tretes - Klego; dan jc. ruas Guwo - Kemusu. |

(11) Pengembangan jembatan timtiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di Kecamatan Banyudono.

Pasal 14

-s(1) Jaringan prasarana laiu iintas dan angkutan jaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasa) 12 huruf b terdiri atas:a. pengembangan terminal; danb. penempatan aiat pengawas dan pengaman jaian; danc. penempatan unit pengujian kendaraan bermotor.

(2) Pengembangan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:a. terminal penumpang meliputi:

1. terminal penumpang tipe A berada di Kecamatan Boyolali;2. (erm/na/ penumpang t/pe C berada di Kecamatan Se/o;3. tenninal penumpang tipe C berada di Kecamatan Ampet;4. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Cepogo;5. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Musuk;6. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Mojosongo;7. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Banyudono;8. terminal penumpang tipe C berada di Kecan^)atan Nogosari;9. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan SImo;10. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Karanggede;11. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Kemusu;12. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Wonosegoro; dan13. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Juwangi

b. terminal intermoda berada di Kecamatan Ngemplak.

(3) Penempatan alat pengawas dan pengaman jaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Banyudono.

(4) Penempatan unit penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Boyolali.

Pasal 15

(1) Jaringan pelayanan lalu Iintas dan angkutan jaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa jaringan trayek angkutan penumpang;

(2) Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:a. angkutan penumpang Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) melayani

Perkotaan Boyolali dengan kota-kota lain di luar Propinsi Jawa Tengah;b. angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) melayani

Perkotaan Boyolali ke kota-kota lain di dalam Propinsi Jawa Tengah meliputi:1. Boyolali - Jatinom - Klaten;2. Boyolali - Magelang;

19

i-.

3. Semarang - SaJatiga - Boyolali - Surakarta;4. Karanggede - Juwangi - Grobogan;5. Karanggede - Simo - Nogosari - Surakarta;6. Simo - Sambi - Banyudono - Ngemplak - Surakarta;7. Simo - Ampe) - Salatiga;8. Boyolall - Logerit - Sepet - Randusari - Ngemplak - Surakarta;9. Boyolafi - Mojosongo - Tfatar - Simo - Kafioso - Surakarta;10. Simo - Tawang - Timpik - Susukan - Sruwen - Salatiga - Bawen;11. Simo - Boyolati - Ngemplak - Surakarta;12. Karanggede - Klego - Andong - Gemolong - Surakarta;13. Karanggede - Klego - Simo - Sambi - Banyudono - Ngemplak -

Surakarta;14. Karanggede - Sruwen - Salatiga;15. Juwangi - Godong - Purwodadi;16. Juwangi - Godong - Semarang;17. Juwangi - Kedung Ombo - Sumber Lawang - Gemolong - Kalioso -

Surakarta;18. Juwangi - Kemusu - Cepresan - Andong - Gemolong - Surakarta19. 8oyo/a/i - Cepogo - Gubug - Ampei - Sa/at/ga;20. Pantaran - Ampei - Salatiga - Semarang;21. Karanggede - Suruh - Tingkir - Semarang; dan22. Ngemplak - Surakarta.

c. angkutan perdesaan yang melayani pergerakan penduduk antara Perkotaan Boyolali dengan ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten meiipufi ;1. Boyolali - Musuk;2. Boyolati - Cepogo - Selo;3. BoyoiaVi - Ampei - Karanggede - Wonosegoro - Juwangi;4. Boyolali - Banyudono - Simo - Klego;5. Boyolali-Simo-Andong;6. Boyoia/i - Simo - Nogosari; dan7. Boyolali - Teras - Sawit.

d. angkutan umum melayani seluruh wilayah Kabupaten berupa armada taxi.

Pasal 16

Jaringan angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:a. angkutan Waduk Cengkiik berada di Kecamatan Ngemplak;b. angkutan Waduk Bade berada di Kecamatan Klego; danc. angkutan Waduk Kedungombo berada di Kecamatan Kemusu.

Pasai 17

Jaringan transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas;a. Terminal - JI. Pandanaran - Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Kates - Jl.

Merbabu - Jl. Kenanga - Jl. Kantil - Jl. Cendana - Terminal;b. Terminal - Ji. Pandanaran - Jl. Garuda - Jl. Rajawali - Jl. Kufilang - Jl.

Pandanaran - Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Kantil - Jl. Merapi - Jl. Teratai - Jl. Pandanaran - Jl. Kemuning - Jl. Cemoro - Jl. Pandanaran - Terminal - Jl.

20

Prof. Dr. Soeharso - Jl. Tentara Pelajar - Jl. Pandanaran - Terminal - Pasar Sunggingan; dan

c. Terminal - Jl. Prof. Dr. Soeharso - Jl. Tentara Pelajar - Pasar Sunggingan - Jl. Asrikanto - Jl. Prof. Dr. Soeharso - Jl. Pandanaran - Jl. Pisang - Jl. Pemuda - Jl. Pahlawan - Terminal Randu Asri - Jl. Kates - Jl. Anggrek - Jl. Kantil - Jl. Cempaka - Jl. Kenanga - Jl. Bayern - Jl. Waringin - Jl. Cendana - Terminal.

-%Pasal 18

(1) Rencana sistem jaringan perkeretaapian sebagalmana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas;a. pengembangan jalur perkeretaapian; danb. pengembangan prasarana transportasi kereta api komuter.

(2) Pengembangan jalur perkerataapian sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:a. jalur kereta api Solo - Semarang; danb. stasiun kereta api Telawa berada di Kecamatan Juwangi.

(3) Pengembangan prasarana transportasi kereta api komuter sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:a. Kecamatan Banyudono * Bandar Udara Intemaslonal Adi Soemarmo

Boyolali - Kartosuro - Punwosari - Kota Solo - Palur; danb. stasiun kereta api komuter berada dl Kecamatan Banyudono.

Pasal 19

(1) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagalmana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa pengembangan Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Boyolali berada di Kecamatan Ngemplak.

(2) Rencana pengembangan Bandar Udara Intemaslonal Adi Soemarmo Boyolali sebagalmana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;a. pengembangan intermoda terminal dengan akses ke Bandar Udara

Intemaslonal Adi Soemarmo Boyolali;b. pemantapan Bandar Udara Intemaslonal Adi Soemarmo Boyolali sebagai

bandara internasional dan embarkasi Haji;c. wilayah Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan

Batas Kawasan Kebisingan (BKK) sebagalmana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan

d. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).

(3) Rencana penataan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas;a. penataan kawasan pendekatan dan lepas landas untuk ketinggian

bangunan sesuai dengan slope 1,6%, tetapi untuk jarak 1100 m dari ujung landas pacu tidak diperkenankan adanya bangunan dan 2900 m selanjutnya, tidak diperkenankan bangunan/obyek yang dapat menambah tingkat fatalitas kecelakaan;

21

b. penataan kawasan di bawah permukaan horizontal daiam, batas ketinggian bangunan maksinrtal 45 m dari ambang landas pacu terendah (untuk radius 4 km); dan

c. penataan kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan radius antara 6 km sampai dengan 15 km batas ketinggian maksimal 150 m dari ambang landas pacu terendah.

(4) Rencana penataan Batas Kawasan Kebisingan (BKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kawasan tertentu disekitar bandara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara.

(5) Rencana Penataan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan penataan daerah yang dikuasai oleh penyelenggara bandar udara yang digunakan untk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas bandar udara.

(6) Rencana Penataan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan penataan daerah di luar lingkungan kerja Bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesbilitas penumpang dan kargo.

Paragraf 2Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 20

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud daiam Pasal 9 huruf b terdiri atas:a. rencana pengembangan sistem jaringan energi;b. rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;c. rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air;d. rencana pengembangan sistem jaringan pengeloiaan lingkungan; dane. rencana pengembangan jaiur dan ruang evakuasi.

Pasal 21

(1) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud daiam Pasal 20 huruf a terdiri atas:a. pengembangan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik; danb. jaringan energi bahan bakar minyak dan gas.

(2) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:a. pengembangan jaringan distribusi tegangan 220 V untuk menjangkau

wilayah-wilayah desa terpencil;b. pengembangan gardu induk distribusi yang meliputi:

1. Kecamatan Mojosongo; dan2. Kecamatan Banyudono.

c. pengembangan daerah distribusi yang dilewati SUIT dan SUTET terdiri atas;1. daerah yang dilalui SUIT 150 KV meliputi:

22

d.

a) arah Gardu Induk Mojosongo - Gardu Induk Banyudono;b) arah Gardu induk Mojosongo - Gardu induk Bringin Saiatiga; danc) arah Gardu induk Bawen - Gardu induk Klaten.

2. daerah yang dllalui SUTET 500 KV berada pada arah Gardu Induk Bawen - Gardu Induk Klaten

pengembangan sumber listrik lainnya yang potensial dt kabupaten, terutama pengembangan listrik yang bersumber pada energi baru dan terbarukan.

(3) Pengembangan jaringan energi Bahan Bakar Mlnyak dan Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pembangunan Depo di Kecamatan Teras;

pengembangan sistem janngan pipa BBM Rewulu Kabupaten Sleman - Teras Kabupaten Boyolali; danpengembangan sistem jaringan pipa BBM Teras - Pengapon Kota Semarang:

d. pengembangan sistem jaringan pipa BBM Teras - Madiun.

b.

c.

Pasal 22

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:a. sistem kabel;b. sistem seluler; danc. sistem satelit.

telekomunikasi sebagaimana

(2) Sistem kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan jaringan kabel telekomunikasi hingga pelosok Kabupaten.

(3) Sistem seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengelolaan tower/Base Transceiver Station (BTS) dan pemancar radio berada di seluruh kecamatan.

(4) Sistem satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan dan pengembangan layanan internet sebagai fasilitas umum di seluruh kecamatan.

Pasal 23

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas:a. sistem WS;b. sistem jaringan irigasi;c. sistem pengelolaan air baku untuk air minum dan industri; dand. sistem pengendalian banjir.

(2) Sistem WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:a. jaringan sumber daya air meliputi:

1. WS Lintas Provinsi: WS Bengawan Solo; dan2. WS Strategis Nasional: WS Jratun Seluna.

b. jaringan sumber daya air strategis nasional WS Jratun Seluna meliputi;1. DAS Tuntang; dan

23

2. DAS Serang - Lusi.c. jaringan sumber daya air lintas provinsi WS Bengawan Solo berupa DAS

Bengawan Solo.

(3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan rehabilitasi, operas!, dan pemeliharaan daerah irigasi.

(4) Daerah irigasi kabupaten seluas kurang lebih 5854 (lima ribu delapan ratus lima puluh empat) hektar meliputi 199 (seratus sembilan puluh sembilan) daerah irigasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

(5) Rencana pengembangan jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:a. jaringan irigasi primer;b. jaringan irigasi sekunder; danc. jaringan irigasi tersier.

(6) Sistem pengelolaan air baku untuk air minum dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemanfaatan sumber-sumber baku air permukaan dan air tanah mencakup pembangunan, rehabilitasi, operas! dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air baku untuk air minum dan industri.

(7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pembangunan, rehabilitasi, dan operas! pemeliharan bangunan- bangunan pengendali banjir.

(8) Pengoptimalan pemanfaatan sumber baku air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:a. peningkatan waduk, embung dan Check Dam meliputi;

1. Waduk Cengkiik berada di Kecamatan Ngemplak;2. Waduk Bade berada di Kecamatan Klego;3. Waduk Kedungombo berada di Kecamatan Kemusu;4. Embung Sruni berada di Kecamatan Musuk;5. Embung Blimbing berada di Kecamatan Musuk;6. Embung Bendosari berada di Kecamatan Musuk;7. Embung Setro 1 berada di Kecamatan Musuk;8. Embung Keposong 1 berada di Kecamatan Musuk;9. Embung Keposong 2 berada di Kecamatan Musuk;10. Embung Jagir berada di Kecamatan Musuk;11. Embung Lampargede berada di Kecamatan Musuk;12. Embung Randukuning berada di Kecamatan Musuk;13. Embung Soko berada di Kecamatan Musuk;14. Embung Pager Jurang berada di Kecamatan Musuk;15. Embung Setro 2 berada di Kecamatan Musuk;16. Embung Munggur Jurang berada di Kecamatan Musuk;17. Embung Cluntang berada di Kecamatan Musuk;18. Embung Karanganyar berada di Kecamatan Musuk;19. Embung Kedungmenjangan berada di Kecamatan Kemusu;20. Embung Kendel berada di Kecamatan Kemusu;21. Embung Sari Mutyo berada di Kecamatan Kemusu;22. Embung Lemah Ireng berada di Kecamatan Kemusu;

24

«%

23. Embung Kemusu berada di Kecamatan Kemusu;24. Check Dam Kaliapu berada di Kecamatan Selo;25. Check Dam Kedung Batang berada di Kecamatan Ngemplak;26. Check Dam Gupaan berada di Kecamatan Andong;27. Check Dam Karanggatak berada di Kecamatan Kemusu;28. Check Dam Karangweru berada di Kecamatan Kemusu;29. Check Dam Kendel berada di Kecamatan Kemusu;30. Check Dam Lemah Ireng berada di Kecamatan Kemusu;31. Check Dam Sari Mulyo berada di Kecamatan Kemusu; dan32. Check Dam Kemusu berada di Kecamatan Kemusu.

b. pengembangan embung mehputi:1. Embung Samiran berada di Kecamatan Selo;2. Embung Giadagsari berada di Kecamatan Ampel;3. Embung Gubug berada di Kecamatan Cepogo;4. Embung Sumbung berada di Kecamatan Cepogo;5. Embung Cepogo berada dl Kecamatan Cepogo;6. Embung Sidorejo berada di Kecamatan Cepogo;7. Embung Poko berada di Kecamatan Musuk;8. Embung Kiringan berada di Kecamatan Boyolali;9. Embung Tanjungsari berada di Kecamatan Banyudono;10. Embung Keyongan berada di Kecamatan Nogosari;11. Embung Gunung berada di Kecamatan Simo;12. Embung Sempu berada di Kecamatan Andong;13. Embung Kadipaten berada di Kecamatan Andong;14. Embung Pelemrejo berada di Kecamatan Andong;15. Embung Pelemputih berada di Kecamatan Klego; dan16. Embung Gondang Legi berada di Kecamatan Klego.

(9) Pemanfaatan sumber-sumber baku air permukaan dan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa mata air sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d terdiri atas:a. pengembangan jaringan drainase;b. pengembangan jaringan pengelolaan sampah; danc. pengembangan jaringan pengelolaan limbah.

(2) Pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rencana pengelolaan saluran yang menampung dan mengalirkan air permukaan terdiri atas:a. jaringan primer berada di aliran sungai besar dan kecil Kabupaten;b. jaringan sekunder berada disepanjang dua sisi jalan arteri dan kolektor;

danc. jaringan tersier berada disepanjang sisi jalan iokai diseluruh kecamatan.

(3) Pengembangan jaringan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas;

25

a. peningkatan kerjasama antara wilayah dalam pengelolaan dan penangguiangan masalah sampah;

b. penanganan sampah dengan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah;

c. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi:1. Desa Winong Kecamatan Boyolali;2. Kecamatan Sambj;3. Kecamatan Nogosari; dan4. Kecamatan Karanggede.

d. pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill.

(4) Pengembangan jaringan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas;a. penanganan limbah industri Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan non

Bahan Berbahaya Beracun (B3);b. penanganan limbah khusus rumah tangga; danc. penanganan limbah ternak.

(5) Penanganan limbah industri Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan non Bahan Berbahaya Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :a. penanganan limbah B3 secara on site dengan membangun Tempat

Pembuangan Sementara (TPS) limbah B3; danb. menyediakan sarana pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 dari

TPS ke lokasi pengolahan limbah.

(6) Pengelolaan limbah khusus rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas;a. penanganan limbah secara on site dengan pembangunan jamban

keluarga, jamban komunal dan Mandi Cuci Kakus umum;b. penanganan limbah secara off site dengan sistem perpipaan dengan

membangun Instalasi Pengolah Air limbah (IPAL) Komunal;c. penanganan limbah tinja dengan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT);

dand. menyediakan sarana pengangkutan limbah ke lokasi pengolahan limbah.

(7) Penanganan limbah temak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas;a. pembuatan septictank, biogas dan unit pengolahan limbah menjadi

kompos;b. usaha peternakan unggas diharuskan membuatan unit pengolahan

limbah peternakan {padat, cair dan gas) yang sesuai dengan kapasitas produksi limbah yang dihasilkan; dan

c. pembuatan tempat pengolahan kotoran dan penguburan ternak yang mati untuk usaha peternakan unggas.

Pasal 25

(1) Pengembangan jalur dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e terdiri atas:a. penetapan jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam dengan

mengoptimaikan jaringan jalan yang ada;b. jalur evakuasi bencana banjir meliputi;

26

1. Kecamatan Sawit;2. Kecamatan Ngemplak; j3. Kecamatan Wonosegoro;aan4. Kecamatan Juwangi.

c. jalur evakuasi bencana banjir lahar dingin meiiputi:1. Kecamatan Selo; dan2. Kecamatan Cepogo;

d. jalur evakuasi bencana tanah longsor meiiputi:1. Kecamatan Selo;2. Kecamatan Ampel;3. Kecamatan Cepogo; dan4. Kecamatan Musuk.

e. jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi meiiputi:1. Kecamatan Selo;2. Kecamatan Cepogo; dan3. Kecamatan Musuk.

f. jalur evakuasi bencana kebakaran hutan meiiputi:1. Kecamatan Selo;2. Kecamatan Ampel;3. Kecamatan Cepogo;4. Kecamatan Wonosegoro; dan5. Kecamatan Juwangi.

g. jalur evakuasi bencana angin topan meiiputi:1. Kecamatan Selo;2. Kecamatan Ampel;3. Kecamatan Cepogo;4. Kecamatan Musuk;5. Kecamatan Kemusu; dan6. Kecamatan Wonosegoro.

h. jalur evakuasi bencana gempa bumi berada dl Kecamatan Sawit;i. jalur evakuasi bencana kekeringan meiiputi:

1. Kecamatan Musuk;2. Kecamatan Wonosegoro; dan3. Kecamatan Juwangi.

j. pengembangan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;1. tempat penampungan sementara;2. barak pengungsi;3. pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan4. pengelolaan kawasan konservasi.

(2) Pengembangan ruang evakuasi meiiputi;a. Kecamatan Selo;b. Kecamatan Ampel;c. Kecamatan Cepogo;d. Kecamatan Musuk;e. Kecamatan Mojosongo;f. Kecamatan Teras;g. Kecamatan Banyudono;h. Kecamatan Sawit;i. Kecamatan Ngemplak;j. Kecamatan Wonosegoro; dank. Kecamatan Juwangi.

27

(3) Ketentuan leblh lanjut mengenai ruang evakuasi diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 26

Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 25 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama Umum

Pasal 27

Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:a. kawasan lindung; danb. kawasan budidaya.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 28

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas: a. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

kawasan perlindungan setempat;kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya.

b.c.d.e.f.

Paragraf 1Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 29

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a terdiri atas:a. kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat; danb. kawasan resapan air.

28

Pasai 30

Kawasan lindung yang dikeiola oieh masyarakat sebagaimana dimaksud daiam Pasai 29 huruf a seluas kurang lebih 1.418 (seribu empat ratus delapan belas) hektar meliputi:a. Kecamatan Selo;b. Kecamatan Ampel;c. Kecamatan Cepogo; dand. Kecamatan Musuk.

Pasai 31

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud daiam Pasai 29 huruf b seluas kurang lebih 50.670 (lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh) hektar meliputi:a. Kecamatan Selo;b. Kecamatan Ampel;c. Kecamatan Cepogo;d. Kecamatan Musuk;e. Kecamatan Boyolail;f. Kecamatan Mojosongo;g. Kecamatan Teras;h. Kecamatan Sambi;\. Kecamatan Simo;j. Kecamatan Karanggede; dank. Kecamatan Klego. ,

Paragraf 2Kawasan Periindungan Setempat

Pasai 32

(1) Kawasan periindungan setempat sebagaimana dimaksud daiam Pasai 28 huruf b terdiri atas;a. Kawasan sempadan sungai;b. Kawasan sekitar waduk;c. Kawasan sekitar mata air; dand. Kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan yang dilewati oleh sungai sebagaimana tercantum daiam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:a. kawasan sekitar Waduk Cengkiik berada di Kecamatan Ngemplak;b. kawasan sekitar Waduk Bade berada di Kecamatan Klego; danc. kawasan sekitar Waduk Kedungombo berada di Kecamatan Kemusu.

(4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:a. mata air berada di Kecamatan Ampel;

b.c.d.e.f.g-h.i.

matamatamatamatamatamatamatamatamata

air berada air berada air berada air berada air berada air berada air berada air berada air berada

di Kecamatan di Kecamatan di Kecamatan di Kecamatan di Kecamatan di Kecamatan di Kecamatan di Kecamatan di Kecamatan

29

Cepogo;Musuk;Boyolali;Mojosongo;Teras;Sawit; Banyudono; Nogosari; dan Klego.

(5) Kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 4.858 (empat ribu delapan ratus lima puluh deiapan) hektar meliputi;a. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan PKW;b. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan PKL;c. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan PKLp; dand. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan PPK.

Paragraf 3Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasa! 33

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas:a. Taman Nasional; danb. Cagar Budaya dan llmu Pengetahuan.

(2) Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang iebih 3.829 (tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan) hektar meliputi:a. Taman Nasional Gunung Merapi; danb. Taman Nasional Gunung Merbabu.

(3) Kawasan Cagar Budaya dan pada ayat (1) huruf c meliputi:a. Kecamatan Selo;b. Kecamatan Ampel;c. Kecamatan Cepogo;d. Kecamatan Musuk;e. Kecamatan Boyolali;f. Kecamatan Mojosongo;g. Kecamatan Teras;h. Kecamatan Sawit;i. Kecamatan Banyudono;j. Kecamatan Sambi;k. Kecamatan Ngemplak;l. Kecamatan Nogosari;m. Kecamatan Simo;n. Kecamatan Karanggede;0. Kecamatan Klego;p. Kecamatan Andong;

llmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud

30

q. Kecamatan Kemusu;r. Kecamatan Wonosegoro; dans. Kecamatan Juwangi.

Paragraf 5Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 34

(1) Kawasan rawan bencana aiam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d terdiri atas;a. Daerah rawan banjir;b. Daerah rawan banjir lahar dingin;c. Daerah rawan tanah longsor;d. Daerah rawan kebakaran hutan;e. Daerah rawan angin topan; danf. Daerah rawan kekeringan.

(2) Daerah rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi;a. Kecamatan Sawit:b. Kecamatan Ngemplak;c. Kecamatan Wonosegoro: dand. Kecamatan Juwangi.

(3) Daerah rawan banjir lahar dingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mefiputi:a. Kecamatan Selo; danb. Kecamatan Cepogo;

(4) Daerah rawan tanah iongsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:a. Kecamatan Selo;b. Kecamatan Ampel;c. Kecamatan Cepogo; dand. Kecamatan Musuk.

, •

(5) Daerah rawan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi;a. Kecamatan Selo;b. Kecamatan Ampel;c. Kecamatan Cepogo;d. Kecamatan Wonosegoro: dane. Kecamatan Juwangi.

(6) Daerah rawan angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:a. Kecamatan Selo;b. Kecamatan Ampel;c. Kecamatan Cepogo;d. Kecamatan Musuk;e. Kecamatan Kemusu; dan

-1

31

f. Kecamatan Wonosegoro.

(7) Daerah rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi;a. Kecamatan Musuk;b. Kecamatan Wonosegoro; danc. Kecamatan Juwangi.

Paragraf 6Kawasan Lindung Geologi

Pasa( 35

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e terdih atas;a. kawasan rawan letusan gunung berapi;b. kawasan rawan gempa burn!; danc. kawasan imbuhan air tanah.

(2) Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi;a. Kecamatan Selo;b. Kecamatan Cepogo; danc. Kecamatan Musuk.

(3) Kawasan rawan gempa bum! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Sawit.

(4) Kawasan Imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi;a. Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar - Boyolali;b. CAT Saiatiga; danc. CAT Magelang-Temanggung.

Paragraf 7Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 36

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f berupa kawasan perlindungan plasma nutfah.

(2) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan perlindungan plasma nutfah berada di daratan yang ada di daerah.

32

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

PasaJ 37

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:a. Kawasan peruntukan hutan produksi;b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;c. Kawasan peruntukan pertanian;d. Kawasan peruntukan perikanan;e. Kawasan peruntukan pertambangan;f. Kawasan peruntukan Industri;g. Kawasan peruntukan pariwisata;h. Kawasan peruntukan permukiman; dani. Kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 38

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri atas:a. Hutan produksi tetap; danb. Hutan produksi terbatas.

(2) Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 12.461 (dua betas ribu empat ratus enam puluh satu) hektar meliputi:a. Kecamatan Karanggede;b. Kecamatan Klego;c. Kecamatan Kemusu;d. Kecamatan Wonosegoro; dane. Kecamatan Juwangi.

(3) Hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 1.204 (seribu dua ratus empat) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:a. Kecamatan Klego;b. Kecamatan Kemusu; danc. Kecamatan Juwangi.

Paragraf 2Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 39

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b seluas kurang lebih 19.993 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) hektar berada dl seluruh kecamatan.

33

Paragraf 3Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 40

»*

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c terdiri atas;a. kawasan pertanian tanaman pangan;b. kawasan pertanian hortikuitura;c. kawasan pertanian perkebunan; dand. kawasan peruntukan peternakan.

(2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas;a. pertanian lahan basah;b. pertanian lahan kering;c. pertanian pangan berkelanjutan; dand. cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

(3) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang tebih 23.070 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh) hektar meliputi;a. Kecamatan Selo;b. Kecamatan Ampel;c. Kecamatan Cepogo;d. Kecamatan Boyolali;e. Kecamatan Mojosongo;f. Kecamatan Teras;g. Kecamatan Sawit;h. Kecamatan Banyudono;i. Kecamatan Sambi;j. Kecamatan Ngemplak;k. Kecamatan Nogosari;l. Kecamatan Simo;m. Kecamatan Karanggede;n. Kecamatan Klego;0. Kecamatan Andong;p. Kecamatan Kemusu;q. Kecamatan Wonosegoro; danr. Kecamatan Juwangi.

(4) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang iebih 40.106 (empat puluh ribu seratus enam) hektar meliputi:a. Kecamatan Selo;b. Kecamatan Ampei;c. Kecamatan Cepogo;d. Kecamatan Musuk;e. Kecamatan Boyolali;f. Kecamatan Mojosongo:g. Kecamatan Teras;h. Kecamatan Sawit;I. Kecamatan Banyudono;j. Kecamatan Sambi;k. Kecamatan Ngemplak;

34

f. Kecamatan Nogosari;m. Kecamatan Simo; ,n. Kecamatan Karanggede;o. Kecamatan Klego;p. Kecamatan Andong; |q. Kecamatan Kemusu;r. Kecamatan Wonosegoro; dans. Kecamatan Juwangi.

(5) Pertanian pangan berketanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hunjf c seluas kurang lebih 20.000 {dua puluh ribu) hektar meliputi:a. Kecamatan Seio;b. Kecamatan Ampei; ,c. Kecamatan Cepogo; 1d. Kecamatan Boyolali;e. Kecamatan Mojosongo;f. Kecamatan Teras;g. Kecamatan Sawit;h. Kecamatan Banyudono;i. Kecamatan Sambi;j. Kecamatan Ngemplak;k. Kecamatan Nogosari;l. Kecamatan SImo;m. Kecamatan Karanggede;n. Kecamatan Klego;o. Kecamatan Andong; |p. Kecamatan Kemusu;q. Kecamatan Wonosegoro; danr. Kecamatan Juwangi.

(6) Cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d seluas kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar meliputi:a. Kecamatan Selo;b. Kecamatan Ampei;c. Kecamatan Cepogo;d. Kecamatan Musuk;e. Kecamatan Boyolali;f. Kecamatan Mojosongo;g. Kecamatan Teras;h. Kecamatan Banyudono;I. Kecamatan Sambi;j. Kecamatan Ngemplak;k. Kecamatan Nogosari;l. Kecamatan Simo;m. Kecamatan Karanggede;n. Kecamatan Klego;o. Kecamatan Andong;p. Kecamatan Kemusu;q. Kecamatan Wonosegoro; danr. Kecamatan Juwangi.

35

(7) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :a. Kecamatan Selo;b. Kecamatan Ampel;c. Kecamatan Cepogo;d. Kecamatan Musuk;e. Kecamatan BoyoiaJi;f. Kecamatan Mojosongo;g. Kecamatan Teras;h. Kecamatan Sawit;i. Kecamatan Banyudono;j. Kecamatan Sambi;k. Kecamatan Ngemplak;l. Kecamatan Nogosari;m. Kecamatan Simo;n. Kecamatan Karanggede;0. Kecamatan Klego;p. kecamatan Andongq. Kecamatan Kemusu; danr. Kecamatan Wonosegoro.

(8) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 9.689 (sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembiian) hektar terdiri atas;a. perkebunan cengkeh dibudidayakan meliputi:

1. Kecamatan Selo;Kecamatan Ampel;Kecamatan Cepogo;Kecamatan Musuk;Kecamatan Boyolali;Kecamatan Mojosongo;Kecamatan Karanggede; dan Kecamatan Klego.

b. perkebunan tembakau dibudidayakan meliputi:1. Kecamatan Selo;

Kecamatan Ampel;Kecamatan Cepogo;Kecamatan Musuk;Kecamatan Boyolali;Kecamatan Mojosongo;Kecamatan Teras;Kecamatan Sawit;Kecamatan Banyudono; dan

10. Kecamatan Juwangi.c. perkebunan jahe dibudidayakan meliputi:

1. Kecamatan Selo;2. Kecamatan Ampel;3. Kecamatan Cepogo;4. Kecamatan Musuk;5. Kecamatan Boyolali:6. Kecamatan Mojosongo;7. Kecamatan Sambi;8. Kecamatan Simo; dan

2.3.4.5.6.7.8.

2.3.4.5.6.7.8. 9.

36

9. Kecamatan Karanggede.d. perkebunan kopi robusta dibudidayakan meliputi:

1. Kecamatan Selo;2. Kecamatan Ampel;3. Kecamatan Cepogo;4. Kecamatan Boyoiali;5. Kecamatan Mojosongo; dan6. Kecamatan Klego.

e. perkebunan kopi arabika dibudidayakan meliputi:1. Kecamatan Selo;2. Kecamatan Ampel;3. Kecamatan Cepogo; dan4. Kecamatan Musuk.

f. perkebunan khina dibudidayakan berada di Kecamatan Selo.g. perkebunan kayu manis dibudidayakan meliputi;

1. Kecamatan Selo; dan2. Kecamatan Ampel.

h. perkebunan kelapa dibudidayakan meliputi:1. Kecamatan Ampe/;2. Kecamatan Cepogo;3. Kecamatan Musuk;4. Kecamatan Boyoiali;5. Kecamatan Mojosongo;6. Kecamatan Teras;7. Kecamatan Sawit;8. Kecamatan Banyudono;9. Kecamatan Sambi;10. Kecamatan Ngemplak;11. Kecamatan Simo;12. Kecamatan Karanggede;13. Kecamatan Klego;14. Kecamatan Andong;15. Kecamatan Kemusu;16. Kecamatan Wonosegoro; dan17. Kecamatan Juwangi.

i. perkebunan teh dibudidayakan meliputi:1. Kecamatan Selo;2. Kecamatan Ampel;13. Kecamatan Cepogo; dan4. Kecamatan Musuk.

j. perkebunan kencur dibudidayakan meliputi:1. Kecamatan Ampel;2. Kecamatan Mojosongo;3. Kecamatan Sambi;4. Kecamatan Ngemplak;5. Kecamatan Nogosari;6. Kecamatan Simo;7. Kecamatan Klego; dan8. Kecamatan Andong.

k. perkebunan kapuk randu dibudidayakan meliputi;1. Kecamatan Ampel;2. Kecamatan Musuk;3. Kecamatan Mojosongo;

37

• jr

4. Kecamatan Banyudono;5. Kecamatan Simo; dan6. Kecamatan Kiego.perkebunan kenanga dibudidayakan meiiputi;1. Kecamatan Cepogo;

Kecamatan Musuk;Kecamatan Mojosongo;Kecamatan Teras;Kecamatan Sawit; dan Kecamatan Banyudono.

m. perkebunan lengkuas dibudidayakan meiiputi:1. Kecamatan Cepogo;

Kecamatan Musuk;Kecamatan Kiego;Kecamatan Wonosegoro; dan Kecamatan Juwangi.

n. perkebunan jambu mete dibudidayakan meiiputi:1. Kecamatan Mojosongo;

Kecamatan Teras;Kecamatan Sambi;Kecamatan Nogosari;Kecamatan Simo;Kecamatan Kiego;Kecamatan Andong; dan Kecamatan Wonosegoro.

o. perkebunan kantil dibudidayakan meiiputi:1. Kecamatan Musuk;2. Kecamatan Teras; dan3. Kecamatan Banyudono.

p. perkebunan asem dibudidayakan meiiputi:1. Kecamatan Sambi;

Kecamatan Simo;Kecamatan Karanggede;Kecamatan Andong;Kecamatan Kiego; dan Kecamatan Wonosegoro.

q. perkebunan tebu dibudidayakan berada di seiuruh kecamatan.r. perkebunan lada dibudidayakan meiiputi;

1. Kecamatan Ampel;Kecamatan Cepogo;Kecamatan Musuk;Kecamatan Mojosongo;Kecamatan Sambi;Kecamatan Nogosari;Kecamatan Simo; dan Kecamatan Karanggede.

2.3.4.5.6.

2.3.4.5.

2.3.4.5.6.7.8.

2.3.4.5.6.

2.3.4.5.6.7.8.

(9) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdih atas;a. Temak Besar meiiputi:

1. Temak Sapi potong berada di seiuruh kecamatan:2. Temak Sapi perah meiiputi:

a) Kecamatan Selo;

38

b) Kecamatan Ampel;c) Kecamatan Cepogo;d) Kecamatan Musuk;e) Kecamatan Boyolali;f) Kecamatan Mojosongo;g) Kecamatan Teras;h) Kecamatan Banyudono;i) Kecamatan Sambi; danj) Kecamatan Simo.

3. Temak Kerbau meliputi:a) Kecamatan Ampel;b) Kecamatan Mojosongo;c) Kecamatan Teras; Id) Kecamatan Sawit;e) Kecamatan Banyudono;f) Kecamatan Sambi;g) Kecamatan Ngemplak;h) Kecamatan Simo;i) Kecamatan Karanggede;j) Kecamatan Klego;k) Kecamatan Andong;\) Kecamatan Kemusu;m) Kecamatan Wonosegoro; dann) Kecamatan Juwangi.

4. Ternak Kuda me/iput/;a) Kecamatan Se!o;b) Kecamatan Ampel;c) Kecamatan Cepogo;d) Kecamatan Musuk;e) Kecamatan Mojosongo;f) Kecamatan Teras;g) Kecamatan Sawit;h) Kecamatan Banyudono;i) Kecamatan Sambi;j) Kecamatan Ngemplak;k) Kecamatan Simo;)) Kecamatan Wonosegoro; dan m) Kecamatan Juwangi.

b. Temak Kecil meliputi:1. Temak Kambing berada di seluruh kecamatan;2. Temak Domba berada di seluruh kecamatan;3. Temak Babi meliputi:

a) Kecamatan Cepogo;b) Kecamatan Mojosongo;c) Kecamatan Teras:d) Kecamatan Sawit;e) Kecamatan Banyudono:f) Kecamatan Sambi; dang) Kecamatan Ngemplak.

4. Temak Kelinci meliputi:a) Kecamatan Ampel;b) Kecamatan Cepogo; 'c) Kecamatan Musuk;

39

d) Kecamatan Boyolali;e) Kecamatan Mojosongo;f) Kecamatan Teras;g) Kecamatan Sawit;h) Kecamatan Banyudono;i) Kecamatan Sambi;j) Kecamatan Ngemplak;k) Kecamatan Nogosari;l) Kecamatan Simo;m) Kecamatan Karanggede;n) Kecamatan Klego;o) Kecamatan Andong;p) Kecamatan Kemusu;q) Kecamatan Wonosegoro; danr) Kecamatan Juwangi.

c. Unggas meliputi:1. Ternak Itik berada di seluruh kecamatan;2. Ternak Ayam Buras berada di seluruh kecamatan;3. Ternak Ayam Ras Petelur berada di seluruh kecamatan;4. Ternak Ayam Ras Pedaging berada di seluruh kecamatan; dan5. Ternak Burung Puyuh berada di seluruh kecamatan.

d. pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) di sentra-sentra produksi ternak meliputi:1. Rumah Potong Hewan tipe B berada di Kecamatan Ampel;2. Rumah Potong Unggas tipe B berada di Kecamatan Teras;3. Rumah Potong Hewan tipe C meliputi:

a) Kecamatan Banyudono;b) Kecamatan Simo; danc) Kecamatan Karanggede.

4. Rumah Potong Unggas tipe D berada di seluruh kecamatan.

(10) Pengembangan kawasan agropolitan kabupaten meliputi;a. Kecamatan Selo;b. Kecamatan Ampel;c. Kecamatan Cepogo;d. Kecamatan Sawit; dane. Kecamatan Banyudono.

Paragraf 4Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 41

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d terdiri atas:a. peruntukan perikanan budidaya perkolaman;b. peruntukan perikanan budidaya karamba;c. peruntukan perikanan tangkap di perairan umum; dand. peruntukan Minapolitan.

40

(2) Peruntukan perikanan budidaya perkolaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan.

(3) Peruntukan perikanan budidaya karamba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;a. Kecamatan Sambi;b. Kecamatan Ngemplak;c. Kecamatan Kemusu; dand. Kecamatan Juwangi.

di perairan umum sebagaimana dimaksud(4) Peruntukan perikanan tangkap pada ayat (1) huruf c meliputi:a. Kecamatan Sambi;b. Kecamatan Ngemplak;c. Kecamatan Klego;d. Kecamatan Kemusu; dane. Kecamatan Juwangi.

(5) Peruntukan mlnapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas;a. kawasan Inti mlnapolitan; danb. kawasan penyangga minapolltan.

(6) Kawasan inti mlnapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a seiuas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar meliputi;a. Kecamatan Teras;b. Kecamatan Sawit; danc. Kecamatan Banyudono.

(7) Kawasan penyangga mlnapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:a. Kecamatan Selo;b. Kecamatan Ampel;c. Kecamatan Cepogo;d. Kecamatan Musuk;e. Kecamatan Boyolali;f. Kecamatan Mojosongo;g. Kecamatan Sambi;h. Kecamatan Ngemplak;i. Kecamatan Nogosari;j. Kecamatan Simo;k. Kecamatan Karanggede;l. Kecamatan Klego;m. Kecamatan Andong;n. Kecamatan Kemusu;0. Kecamatan Wonosegoro; dan p. Kecamatan Juwangi,

(8) Rencana pengembangan jaringan perikanan berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) - Balai Benih Ikan (BBI) meliputi;

a. Balai Benih Ikan (BBI) Ttatar; danb. Balai Benih Ikan (BBI) Bangak.

41

Paragraf 5Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 42

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e terdiri atas:a. Andesit meliputi:

1. Kecamatan Selo;2. Kecamatan Ampel;3. Kecamatan Cepogo;4. Kecamatan Musuk:5. Kecamatan Mojosongo;6. Kecamatan Sambi;7. Kecamatan Simo; i8. Kecamatan Karanggede; dan9. Kecamatan Wonosegoro.

b. Tras meliputi:1. Kecamatan Mojosongo; dan2. Kecamatan Klego.

c. Tanah Drug berada di seluruh kecamatan;d. Pasir batu meliputi:

1. Kecamatan Selo;2. Kecamatan Ampel;3. Kecamatan Cepogo;4. Kecamatan Musuk;5. Kecamatan Mojosongo:6. Kecamatan Teras;7. Kecamatan Banyudono;8. Kecamatan Sambi; dan9. Kecamatan Simo.

e. Batu gamping berada di Kecamatan Juwangi;f. Bentonit meliputi;

1. Kecamatan Sambi;2. Kecamatan Simo;3. Kecamatan Karanggede;4. Kecamatan Klego;5. Kecamatan Kemusu; dan6. Kecamatan Wonosegoro.

g. Tanah Diatome meliputi:1. Kecamatan Mojosongo;2. Kecamatan Nogosari; dan3. Kecamatan Simo.

h. Lempung/Tanah liat meliputi;1. Kecamatan Boyolali;2. Kecamatan Mojosongo;3. Kecamatan Teras;4. Kecamatan Sambi;5. Kecamatan Ngemplak; dan6. Kecamatan Juwangi.

i. Minyak dan gas bumi meliputi:1. Kecamatan Simo;2. Kecamatan Karanggede:

42

3. Kecamatan Kiego;4. Kecamatan Andong;5. Kecamatan Kemusu;6. Kecamatan Wonosegoro; dan7. Kecamatan Juwangi.

Paragraf 6Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 43

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud daiam Pasa) 37 huruf f terdiri atas;a. industri besar;b. industri menengah; danc. industri kecil atau mikro.

(2) Kawasan peruntukan kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan industri terdiri atas jenis industri pemesinan, listrik, tekstit, alat angkutan, makanan, galian bukan logam, industri kayu, dan industri sejenis lainnya seluas kurang lebih 1.276 {seribu dua ratus tujuh puluh enam) hektar meliputi:a. Kecamatan Ampel;b. Kecamatan Cepogo;c. Kecamatan Mojosongo;d. Kecamatan Teras;e. Kecamatan Sambi;f. Kecamatan Ngemplak;g. Kecamatan Nogosari;h. Kecamatan Karanggede;i. Kecamatan Klego;j. Kecamatan Kemusu;k. Kecamatan Wonosegoro;danl. Kecamatan Juwangi.

(3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis industri pertanian, kertas, industri kayu, penerbit, percetakan, pakaian jadi dan industri sejenis iainnya seluas kurang lebih 444 (empat ratus empat puluh empat) hektar meliputi:a. Kecamatan Ampel;b. Kecamatan Cepogo;c. Kecamatan Musuk;d. Kecamatan Boyolall;e. Kecamatan Mojosongo;f. Kecamatan Teras;g. Kecamatan Sawit;h. Kecamatan Banyudono; ,i. Kecamatan Sambi;j. Kecamatan Ngemplak;k. Kecamatan Nogosari;l. Kecamatan Simo;

A‘%

m. Kecamatan Karangg^H'?;n. Kecamatan Klego;0. Kecamatan Andong;p. Kecamatan Kemusu;q. Kecamatan Wonosegoro; dahr. Kecamatan Juwangi.

(4) Industri kecil atau mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis industri makanan, minuman dan kerajinan berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 7Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 44

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g terdiri atas:a. Kawasan wisata alam;b. Kawasan wisata reiigi;c. Kawasan wisata budaya; dand. Kawasan wisata rekreasi.

(2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas;a. AirTerjun Kedung Kayang berada dl Kecamatan Selo;b. Agrowisata Sayur berada di Kecamatan Se(o;c. Air Terjun Pantaran berada di Kecamatan Ampel;d. Sumber Sipendok berada di Kecamatan Ampel;e. Agrowisata Sapi Perah berada di Kecamatan Cepogo;f. Irung Petruk berada di Desa Genting Kecamatan Cepogo;g. Wisata Susuh Angin berada di Desa Sumbung Kecamatan Cepogo;h. Kawasan Wisata Arga Merapi-Merbabu meliputi;

1. Kecamatan Selo;2. Kecamatan Ampel;3. Kecamatan Cepogo; dan4. Kecamatan Musuk.

i. Pemandian Umbul TIatar berada di Kecamatan Boyolali;j. Kawasan Wisata Pengging berada di Kecamatan Banyudono;k. Agrowisata Padi berada di Kecamatan Banyudono;l. Umbui Sungsang berada di Kecamatan Banyudono:m. Umbul Kendat berada di Kecamatan Banyudono;n. Umbul Ngleses berada di Kecamatan Banyudono;0. Umbul Nepen berada di Kecamatan Teras;p. Sumber Mungup berada di Kecamatan Sawit;q. Gunung Madu berada di Kecamatan SImo;r. Hutan rakyat berada di Kecamatan Simo;s. Wonopotro berada dl Kecamatan Klego;t. Wana Wisata Wonoharjo berada di Kecamatan Kemusu; danu. Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.

44

/*.

(3) Kawasan wisata reiigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas;a. Makam Ki Ageng Kebo Kanigoro berada di Kecamatan Seio;b. Makam Ki Hajar Saioka berada di Kecamatan Selo;c. Makam Kyai Kalang berada di Kecamatan Selo;d. Makam Kyai Rogo Belo berada di Kecamatan Selo;e. Makam Si Lenguk berada di Kecamatan Selo;f. Makam Ki Ageng Pantaran berada di Kecamatan Ampel;g. Makam Syeh Maulana Malik Ibrahim Magribi berada di Kecamatan

Ampel;h. Pesanggrahan Praclmoharjo berada di Paras Kecamatan Cepogo;i. Makam Indrokilo berada di Kecamatan Mojosongo;j. Makam Sh Makurung Handayaningrat berada di Kecamatan Banyudono;k. Makam R. Ngabehi Yosodipuro berada di Kecamatan Banyudono;l. Makam KRT Padmonegoro berada di Kecamatan Banyudono;m. Makam Sekar Kedaton berada di Kecamatan Banyudono;n. Makam Gedong berada di Desa Jembungan Kecamatan Banyudono;0. Masjid Cipto Mulyo berada di Kecamatan Banyudono;p. Makam Singoprono Gunung Tugel berada di Kecamatan Sambi;q. Makam Margo Pati berada di Kecamatan Juwangi; danr. Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.

(4) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas;a. Kesenian tradisional dan upacara tradisional berada di Kecamatan Selo;b. Gua Raja berada di Kecamatan Selo;c. Permukiman tradisional berada di Kecamatan Selo:d. Kesenian dan upacara tradisional berada di Kecamatan Ampel;e. Kesenian dan upacara tradisional berada di Kecamatan Cepogo;f. Candi Lawang dan Candisari berada di Kecamatan Cepogo;g. Situs Sumur Songo di Kecamatan Cepogo;h. Wayang berada di Kecamatan Sawit;i. Upacara tradisional berada di Kecamatan Banyudono;j. Wayang berada di Kecamatan Banyudono;k. Gua Gentan (Jepang) berada di Kecamatan Simo;l. Sumur Jolotundo berada di Kecamatan Juwangi;m. Ringin Pengantin berada di Kecamatan Juwangi:n. Sendang Juwangi berada di Kecamatan Juwangi; dan 0. Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.

(5) Kawasan wisata rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di kawasan wisata;a. Taman Pandan Samiran berada di Kecamatan Selo;b. Teropong Gunung Jerakah berada di Kecamatan Selo;c. Teropong Gunung Samiran berada di Kecamatan Selo;d. Base Camp Tuk Pakis berada di Kecamatan Selo;e. Guest House beradat^rada di Kecamatan Selo;f. Basis Pendakian LencbfTBerada di Kecamatan Selo;g. Wana Wisata Sampetan di Kecamatan Ampel;h. BumI Perkemahan berada dl Kecamatan Ampel;i. Industrl Abon dan Dendeng berada di Kecamatan Ampel;j. Pesanggrahan Paras berada di Kecamatan Cepogo:k. Bio Gas berada di Kecamatan Cepogo;

45

l. Kerajinan Tembaga berada di Kecamatan Cepogo;m. Kerajinan Boneka Wayang Pusporenggo berada di Kecamatan Musuk;n. Taman Kridanggo berada di Kecamatan Boyoiali;o. Kerajinan mainan berada di Kecamatan Mojosongo;p. Kerajinan ijuk berada di Kecamatan Mojosongo;q. Kerajinan Kurungan Burung berada di Kecamatan Banyudono;r. Kerajinan Gamelan dan Wayang berada di Kecamatan Banyudono;s. Waduk Cengkiik berada di Kecamatan Ngemplak;t. Gunung Madu berada di Kecamatan Simo;u. Waduk Bade berada di Kecamatan Klego;V. Waduk Kedungombo berada di Kecamatan Kemusu; dan w. Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.

Paragraf 8Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 45

(1)

(2)

(3)

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud daiam Pasal 37 huruf h terdiri atas;a. permukiman perkotaan; danb. permukiman perdesaan.

Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi;a. Kecamatan Selo;b. Kecamatan Ampel:c. Kecamatan Cepogo;d. Kecamatan Musuk;e. Kecamatan Boyoiali;f. Kecamatan Mojosongo;g. Kecamatan Teras;h. Kecamatan Sawit;i. Kecamatan Banyudono;j. Kecamatan Sambi;k. Kecamatan Ngemplak;l. Kecamatan Nogosah;m. Kecamatan Simo;n. Kecamatan Karanggede;0. Kecamatan Klego;p. Kecamatan Andong;q. Kecamatan Kemusu;r. Kecamatan Wonosegoro; dans. Kecamatan Juwangi.

Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;a. Kecamatan Selo;b. Kecamatan Ampel:c. Kecamatan Cepogo; |d. Kecamatan Musuk;e. Kecamatan Boyoiali;

46

f.9-h.i.j-K.

Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan

l. Kecamatanm. Kecamatann. Kecamatan

Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan

o.P-q-r.8.

Mojosongo; Teras; tJawit; Banyudono; Sambi;NgempiaK; Nogosan;Simo;Karanggeae; Kiego;Andong;Kemusu; Wonosegoro; dan Juwangi.

Paragraf 9Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 46

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf I terdiri atas:a. Kawasan pertahanan dan keamanan;b. Kawasan perdagangan dan jasa; danc. Kawasan pemerintahan.

(2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas;a. daerah latihan tembak;b. pangkalan TNI AU;c. Komando Distrik Mlliter;d. Komando Rayon Militer;e. Batalyon 408; danf. perkantoran kepolisian.

(3) Daerah latihan tembak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mefiputi;a. Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo;b. Desa Sobokerto Kecamatan Ngemplak;c. Desa Kenteng Kecamatan Nogosari; dand. Desa Karangjati Kecamatan Wonosegoro.

(4) Pangkalan TNI AU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di Kecamatan Ngemplak.

(5) Komando Distrik Miiiter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di Kecamatan Mojosongo.

(6) Komando Rayon Miiiter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada di seluruh kecamatan.

47

(7) Bataiyon 408 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berada di Kecamatan Boyolali.

(8) Perkantoran kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:a. Kepolisian Resort berada di Kecamatan Mojosongo;b. Kepolisian Sektor berada di seluruh kecamatan; danc. Markas Brigadir Mobile berada di Kecamatan Mojosongo.

(9) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sepanjang jalan arteri, kolektor dan lokal.

(10) Kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :a. kantor pemerintahan tingkat kabupaten;b. kantor pemerintah tingkat kecamatan;c. kantor pemerintahan tingkat desa/kelurahan; dand. kantor instansi pemerintah pusat/provinsi.

(11) Kantor pemerintahan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi:a. Kecamatan Boyolali; danb. Kecamatan Mojosongo.

(12) Kantor pemerintah tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berada di seluruh kecamatan.

(13) Kantor pemerintahan tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c berada di seluruh desa/kelurahan,

(14) Kantor instansi pemerintah pusat/provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d berada di seluruh kecamatan.

Pasal 47

Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Rasa! 27 sampai dengan Pasal 46 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tersebut dalam Lampiran l.b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 48

(1) Beberapa kawasan yang merupakan kawasan strategis di Kabupaten terdiri atas;a. Kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi;b. Kawasan strategis sosial budaya; dan

48

c. Kawasan strategis sesuai fijingsi dan daya dukung lingkungan;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan strategis akan disusun dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.

Bagian PertamaKawasan Strategis sesuai Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 49

Rencana pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasai 48 huruf a terdiri atas:a. koridor kawasan strategis Subosukawonosraten;b. jalur kawasan SSB;c. kawasan minapolitan meliputi:

1. Kecamatan Teras;2. Kecamatan Sawit; dan3. Kecamatan Banyudor>o.

d. kawasan agropolitan meiiputi;1. Kecamatan Selo;2. Kecamatan Ampel;3. Kecamatan Cepogo;4. Kecamatan Sawit; dan5. Kecamatan Banyudono.

e. kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang jalan arteri, kolektor dan lokal;f. wilayah perbatasan, Kecamatan Sawit dan Kecamatan Banyudono

Kabupaten Boyolali dengan Kecamatan Gatak dan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa pada sepanjang jalan arteri;

g. wilayah perbatasan, Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Nogosan Kabupaten Boyolali dengan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dikembangkan sebagai kawasan peruntukan industri; dan

h. kawasan wisata meliputi;1. kawasan wisata alam Selo di Kecamatan Selo;2. kawasan wisata Tlatar di Kecamatan Boyolali;3. kawasan wisata Pengging di Kecamatan Banyudono;4. kawasan wisata Waduk CenQktik di Kecamatan Ngemplak; dan5. kawasan wisata Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Kemusu.

Bagian KeduaKawasan Sf|rategis Sosial Budaya

Pasal 50

Rencana pengembangan kawasin strategis dimaksud dalam Pasal 48 huruf b terdiri atas; a. kawasan makam meliputi;

1. Kecamatan Selo;

sosial budaya sebagaimana

b.

c.

49

2. Kecamatan Ampel;3. Kecamatan Mojosongo;4. Kecamatan Teras;5. Kecamatan Banyudono;6. Kecamatan Nogosari;7. Kecamatan Simo; dan8. Kecamatan Klego.peninggalan sejarah berupa yoni dan peninggalan area meiiputi:1. Kecamatan Musuk;2. Kecamatan Boyolali;3. Kecamatan Mojosongo;4. Kecamatan Nogosari;5. Kecamatan Simo;6. Kecamatan Klego; dan7. Kecamatan Andong.pengembangan permukiman treidisional berada di Kecamatan Seio.

Bagian KetigaKawasan Strategis sesuai Kepentingan Fungsi dan Oaya Dukung Lingkungan

Pasal 51

Rencana pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c terdiri atas;a. kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat meiiputi.

1. Kecamatan Selo;2. Kecamatan Ampel;3. Kecamatan Cepogo; dan4. Kecamatan Musuk.

b. kawasan resapan air di Kabupaten Boyolali yang terletak di Lereng Gunung Merapi dan Merbabu meiiputi;1. Kecamatan Selo;2. Kecamatan Cepogo;3. Kecamatan Ampel;4. Kecamatan Musuk;6. Kecamatan Boyolali;6. Kecamatan Mojosongo;7. Kecamatan Sambi;8. Kecamatan Simo;9. Kecamatan Karanggede; dan

10. Kecamatan Klego. _ 4 .c. kawasan sekitar mata air yang ada di Kabupaten Boyolali meiiputi mata air

yang berada di:1. Kecamatan Ampel;2. Kecamatan Boyolali;3. Kecamatan Mojosongo;4. Kecamatan Teras;5. Kecamatan Sawit;6. Kecamatan Banyudono;

50

d.

7. Kecamatan Sambi;8. Kecamatan Karanggede; dan9. Kecamatan Klego.Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu.

Pasal 52

Penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasai 51 digambarkan dalam peta dengan tingkat keteiitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum calam Lampiran l.c merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 53

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan indikasi program utama penataan ruang wilayah dalam rangka; a. penwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;

c.penwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten: dan penwujudan kawasan strategis kabupaten.

(2) Indikasi program utama memua; uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan petaksanaan RTRW.

(3) Dalam setiap tahapan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggarakan penata ruang secara berkesinambungan terdiri atas:a. sosialisasi RTRW;b. perencanaan rinci;c. pemanfaatan ruang;d. pengawasan dan pengendalian; dane. evaluasi dan peninjauan kembali.

51

T"

Bagian KeduaPemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi

Pasal 54

(1) Penataan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten dilaksanakan secara sinergis dengan Peraturan Daerah yang lain yang ada di Kabupaten.

(2) Penataan ruang dilaksanakan secara menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasai 55

(1) Prioritas pelaksanaan pembangjnan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.

(2) Program pembiayaan terdiri atas;a. program utama;b. sumber pembiayaan; danc. instansi pelaksana: Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Swadaya Masyarakat dan Pihak Swasta.

(3) Waktu pelaksanaan dalam 4 tahspan pelaksanaan (5 tahunan).

(4) Prioritas dan tahapan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Indikasi Program Pembangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian KetigaPerwujudan Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah

Pasal 56

(1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a terdiri atas;a. perwujudan pusat kegiatan; danb. perwujudan sistem jaringan wilayah.

(2) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:a. rencana penetapan hirarki pusat pelayanan;

52

b.c.

b. rencana pengembangan sistem pusat pelayanan;c. rencana kawasan pengembangan; dand. pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan.

(3) Perwujudan sistem jaringan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atasi;a. sistem jaringan utama; danb. sistem jaringan lainnya.

(4) Perwujudan sistem jaringan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas;a. perwujudan jaringan transportasi darat;

perwujudan jaringan perkeretaapian; dan perwujudan jaringan transportasi udara.

(5) Penwujudan jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:a. pembangunan jalan bebas hambatan;b. pengembangan dan peningkatan jalan arteri;c. pengembangan dan peningkatan jalan kolektor;d. pengembangan jalan lokal;e. pengembangan jembatan tirr bang;f. peningkatan dan pengembargan terminal penumpang;g. pengembangan terminal barsing;h. peningkatan pelayanan angkjtan; dani. pengembangan sistem informasi/data base jalan dan jembatan.

(6) Penvujudan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas;a. pembangunan jaringan re! dan stasiun kereta api komuter; danb. peningkatan stasiun kereta api.

(7) Perwujudan jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa pengemt)angan Bandar Udara Intemasional Adi Soemarmo;

(8) Perwujudan sistem jaringan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:a. perwujudan jaringan energi;b. perwujudan jaringan telekomunikasi;c. perwujudan jaringan sumber daya air;d. pengembangan sistem jaringan pengelolaan lingkungan; dane. pengembangan jalur dan ruang evakuasi.

(9) Penvujudan pengembangan jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdiri atas:a. pengembangan energi baru dan yang berpotensi di daerah;b. peningkatan pelayanan listrik;c. pengembangan areal konservasi disekitar lokasi SUTT dan SUTET; dand. pengembangan sempadan SJTT 66 KV tanah datar dan sempadan

SUTT 150 KV.

r

53

(lO)Perwujudan pengembangan telekomunikasi sebagalmana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri atas;a. peningkatan wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan;b. pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi;c. pengembangan sistem telepon tanpa kabel sebagai jaringan internet

murah di kawasan perdesaan; dand. pengembangan tower BTS dengan pengefolaan secara bersama sesuai

peraturan perundang-undangan.

(11) Perwujudan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c terdiri atas:a. eksplorasl sumber daya air;b. pelestarian sumber daya air permukaan dan air tanah;c. pembangunan embung;d. peningkatan kapasitas tampung waduk;e. peningkatan pelayanan distribusi air bersih;f. rehabilitasi jaringan irigasi;g. peningkatan SDM;h. pelaksanaan operasional c'an pemeliharaan pengairan secara terus

menerus; dani. peningkatan jaringan irigasi teknis,

(12) Pen/vujudan pengembangan sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d terdiri atas:a. pengalokasian TPA sesuai dengan persyaratan teknis;b. penambahan fasilitas persampahan yang merata di seluruh kecamatan;c. pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;d. pembuatan saluran drainase '<ota yang baik dan memadai;e. pengolahan air limbah sebelum dibuang ke saluran umum;f. peningkatan pemanfaatan jaringan drainase yang sudah ada;g. perbaikan jaringan drainase yang mengalami kerusakan dengan

pembersihan gorong-gorong dan fasilitas pintu air serta pengerukansungai; .

h. pembangunan jaringan drainase baru untuk menampung ahran air, dani. pemeliharaan jaringan drainase secara berkala.

(13) Penwujudan pengembangan jalur dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e terdiri atas:a. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup

tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; danb. perbaikan dan pembangunan jalur-jalur evakuasi.

(1)

Paragraf 2Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah

Pasal 57

Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b terdiri atas:a. perwujudan kawasan lindung; danb. perwujudan kawasan budidaya.

54

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas;a. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;b. kawasan perlindungan setenpat;c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dand. kawasan rawan bencana alam.

Perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:a. pemantapan batas dan pematokan kawasan lindung di luar kawasan

lindung;b. pembatasan pendihan bangunan baru;c. pemantauan secara rutin unluk mencegah terjadinya penebangan liar dan

kebakaran hutan;d. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan

perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; dan

e. pembatasan pendihan bangunan yang menutup tanah.

Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:a. perlindungan sekitar sungai terhadap alih fungsi lindung;b. perlindungan kualitas air dan kondisi fisik di daerah sekitar mata air;c. perlindungan sekitar waduk terhadap kegiatan alih fungsi dan kegiatan

yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;d. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi dan penutup

tanah untuk melindungi penc€;maran dan erosi terhadap air; dane. membatasi penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang

tidak berhubungan dengan konservasi waduk.

Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas;a. penanaman tanaman lindung;b. penataan drainase;c. peningkatan kawasan konsef\asi;d. pembangunan barak—barak pengungsi dan tempat penampungan

sementara;e. perbaikan dan pembangunan jalur-jalur evakuasi;f. penanaman vegetasi yang berkayu dengan tegakan tinggi;g. mengadakan perlindungan dengan menyediakan saluran aliran lahar cair,h. menjadikan daerah rawan letusan gunung api sebagai kawasan

konservasi;i. pemantauan hutan secara berl^ala;j. pengaturan bangunan dan daerah hijau; dank. peningkatan distribusi air utama yang berasal dari sumber-sumber air

terdekat.

Penwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas;a. kawasan peruntukan hutan produksi;b. kawasan peruntukan hutan rak/at;c. kawasan peruntukan pertaniand. kawasan peruntukan perikanan;

55

e. kawasan peruntukan pertambangan;f. kawasan peruntukan industri;g. kawasan peruntukan pariw sata;h. kawasan peruntukan permukiman; dani. kawasan peruntukan lainnya.

(7) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas ;a. penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuain tapak; danb. pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan hutan bersama

masyarakat.

(8) Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri atas;a. koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan

lahan kritis pada kawasan budidaya; danb. penanganan, pemantauan dan evaluasi penanganan lahan kritis.

(9) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdiri atas:a. mengembangkan dan menetapkan kawasan pertanian pangan

berkeianjutan;b. meningkatkan status tanah nenjadi sawah irigasi teknis;c. pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi;d. pengaturan pola tanam dan poia tata tanam yang baik;e. pengembangan komoditas tanaman keras yang memiliki nilai ekonomi

tinggi;f. mengintensifkan pengembangan temak besar maupun ternak kecil di

kawasan lahan kering;g. mengembangkan komoditas tanaman hortikultura;h. mengembangkan komoditas tanaman perkebunan;i. penataan lokasi kawasan peternakan unggas;j. pengembangan peternakan secara individual maupun peternakan bebas;

dank. pengolahan hasil ternak.

(10) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:a. pengaturan jenis dan alat tangkap ikan;b. pengaturan pembuangan limbah perikanan;c. pengembangan kawasan minapolitan;d. peningkatan sarana prasarana di kawasan minapolitan;e. pengembangan kawasan pen/angga minapolitan;f. pengembangan kawasan pengolahan dan pemasaran ikan di kawasan

minapolitan: dang. pengembangan kawasan pengolahan dan pemasaran ikan skala rumah

tangga.

(11) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e terdiri atas;a. inventarisasi terhadap jenis psimbangunan yang bersifat informal maupun

formal;b. pengupayaan perizinan resmi terhadap penambangan liar;

56

Tl

c. peningkatan sumber daya manusia dengan pendidikan dan penyuluhan tentang tata cara penambangan yang baik dan benar; dan

d. pembenahan tata usaha pengembangan dan penambangan oleh instansi terkait.

(12) Penvujudan kawasan budidaya industri sebagaimana dimaksud pada ayat(6) huruf f mencakup kegiatan:a. penyiapan lahan dan kebijakan pengembangan kawasan industri;b. penyusunan rencana penataan kawasan sentra industri kecii; danc. peningkatan sarana & prasarana kawasan sentra industri kecii.

(13) Penwujudan kawasan peruntutan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g terdiri atas:

a. menetapkan kawasan unggulan, andalan dan potensial pengembangan pariwisata;

b. melindungi situs peninggalan kebudayaan masa lampau;c. peningkatan sarana prasarana pariwisata; dand. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketestarian obyek

wisata, dan daya jual atau ssing.

(14) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h berupa meningkatkan sarana atau fasititas permukiman.

(15) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(6) huruf i terdiri atas:a. pembatasan antara lahan terbangun di sekitar kawasan strategis

pertahanan dan keamanar dengan kawasan lainnya yang belum terbangun:

b. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa; danc. pengembangan kawasan pemerintahan.

r-

Paragraf 3Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 58

(1) Perwujudan rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c terdiri atas;a. perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan

ekonomi;b. perwujudan kawasan strategis sosial budaya; danc. penwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi dan daya

dukung lingkungan.

(2) Penwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:a. penyediaan sarana dan prasana penunjang; danb. pengembangan kegiatan ekonomi skala besar.

(3) Perwujudan kawasan strategis sosial budaya sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

57

a. menjaga dan melestarikan kawasan strategis sosial budidaya; danb. peningkatan pemanfaatan kawasan untuk penelitian dan pendidikan.

(4) Perwujudan kawasan startegis sesuai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:a. melarang alih fungsi pada kawasan; danb. pemanfaatan untuk pendidtfcan dan penelitian berbasis lingkungan hidup.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama Umum

Pasal 59

Arahan pengendalian pemanfaatan 'uang diselenggarakan melalui :a. ketentuan umum peraturan zonasi;b. ketentuan perizinan;c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dand. arahan pengenaan sanksi.

Bagian KeduaKetentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1 Umum

F’asat 60

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi.

(2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfsatan ruang.

(3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zonasi pemanfaatan ruang.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; danc. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.

(5) Ketentuang umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

a.b.

58

ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan; dan ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; danb. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Paragraf 2Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Pelayanan

Pasal 61

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf a terdiri atas:a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan; danb. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan.

(3)

perkotaan sebaimana

mendukung

b.

c.

d.

fasilitas dan

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan; a. pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana

berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana; peningkatan kegiatan pe^rkotaan dengan didukung infrastruktur;pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:a. pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung

berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;b. peningkatan kegiatan perdesaan dengan didukung fasilitas dan

infrastruktur;pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan ketentuan pelarangan pejmanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana.

c.

Paragraf 3Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 62

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf b terdiri atas:a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan energi;

w .

59

c. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan telekomunikasi;

d. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan sumber daya air; dan

e. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan pengelola lingkungan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf & dengan ketentuan:a. pengguna prasarana transportasi wajib mentaati ketentuan batas

maksimal jenis dan beban kendaraan yang ditzinkan pada ruas jaian yang dilalui;setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran iatu lintas angkutan jaian wajib dilakukan analisis dampak lingkungan lalu lintas jaian; pemanfaatan ruas-ruas jaian utama sebagai tempat parkir hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas; dan pemanfaatan ruas jaian selain prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas tidak diizinkan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas;a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan listrik; danb. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan bahan bakar minyak.

b.

c.

d.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan;a. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat

sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jaian utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah;

b. penempatan gardu pembarigkit diarahkan di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum;

c. penempatan tiang Sambungan Kabel Tegangan Rendah (SKTR) dan Sambungan Kabel Tegangan Menengah (SKTM) mengikuti ketentuanterdiri atas;1. jarak antara tiang dengan tiang pada jaringan umum tidak melebihi AU

(empat puluh) meter; * u •2. jarak antara tiang jaringan umum dengan tiang atap atau bagian

bangunan tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter;3. jarak antara tiang atap dengan tiang atap bangunan lajnnva

(sebanyak-banyaknya 5 (lima) bangunan berderet) tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter; dan

4. jarak bebas antara perghantar udara dengan benda lain yang terdekat sekurang-kurangnya berjarak 0,5 (nol koma lima) meter dan penghantar udara tersebu;.

d. areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar SUIT dan SUiti dengan bangunan atau benda lainnya serta tanaman harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dibebaskan dari bangunan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan, dengan ketentuan teknis terdiri atas:1. lapangan terbuka pada kawasan luar kola sekurang-kurangnya 7,5

60

(tujuh koma lima) meler dari SUIT dan 11 (sebelas) meter untuk SUTET;

2. lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 (tiga beias koma lima) meter dari SUIT dan 15 (lima beias) meter untuk SUTET;

3. jalan raya sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter dari SUTT dan 15 (lima betas) meter untuk SUTET;

4. pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET;

5. bangunan tidak tahan a pi sekurang-kurangnya 13,5 (tiga beias koma lima) meter dari SUTT dan 15 (lima beias) meter untuk SUTET;

6. bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET;

7. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT dan 8 5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET;

8. jembatan besi, rangka l^esi penghantar listrik dan lainnya sekurang- kurangnya 4 (empat) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter dari SUTET;

9. pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter dari SUTT dan 50 (lima puluh) meter dari SUTET dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang; dan

10 tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnva 50 (lima puluh) meter dari SUTT dan SUTET dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang catar yang melewati kaki tiang.

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan ketentuan.a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan bahan bakar

minyak;b. pembangunan jaringan BBM harus mengacu pada rencana pola ruang

dan arah pembangunan:c. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung prasarana tersebut,

d. dllarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas.

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan.a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan bahan bakar

minyak;b. penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan

keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secaia terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;

c. jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter; dan

d. dilarang mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi/tower daiam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya airsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas;a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air bersih, dan

(5)

(6)

61

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air bersih sebagaimanadimaksud pada ayat (7) huruf a dengan ketentuan:a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan sumber

air minum;b. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan

sambungan rumah (SR) yang melintasi tanah miiik perorangan wajib dilengkapi pemyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;

c. pembangunan fasiiitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan/rese/vo/r, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur dan/atau Surat Keputusan Bupati pada jaiur-jalur jalan tertentu. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oieh instansi yang berwenang; dan

d. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku;

irigasi sebagaimana(9)

« A

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan dimaksud pada ayat (7) huruf b dengan ketentuan:a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan irigasi;b. pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan

irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2 meter di kiri dan kanan saluran; dan

c. pembangunan prasarana pendukung Irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:a. ketentuan umum peraturan zonast sistem jaringan drainase; b ketentuan umum peraturan 2onasi sistem jaringan persampahan; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pengolahan Itmbah.

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dengan ketentuan:a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan drainase,b. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan

drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saiuran serta tidak menutupsebagian atau keseluruhan rtas saluran yang ada;

c. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;

d. tidak memanfaatkan saluran drainase pembuangan sampah, air limbah atau material padat iainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan

e. tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan.

i

62

(12)Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dengan ketentuan; a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan persampahan;

bangunan fasilitas pengolahan sampah yang diizinkan berupa kantor pengelola, gudang/garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan TPS dan tempat mesin pengolah sampah; pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian iingkungan, kesehatan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;lebarjalan menuju TPS sei<urang-kurangnya 8 (delapan) meter; tempat parkir truk sampah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus); dansempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada jalur-jalur jalan tertentu; dandilarang mendirikan bangunan di sekitar wilayah pengelolaan persampahan.

b.

c.

d.e.

f.

g-

(13) Ketentuan umum peraturan 2:onasi sistem jaringan pengolahan limbahsebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c dengan ketentuan:a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan pengolahan

limbah;b. setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan

menyediakan instalasi oengolahan limbah individu dan/ataukomunal sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku meliputi:1. pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh)

unit;2. akomodasi wisata dengan jumlah kamar lebih dari 5 (lima) unit;3. restoran/rumah makan dengan jumlah tempat duduk lebih dari 50

(lima puluh) unit;4. kompleks perdagangan dan jasa dengan luas lantai bangunan lebih

dari 10.000 m2 (sepuluh nbu meter persegi);5. industri kecil/rumah tangga yang menghasilkan air limbah;6. bengkel yang melayani ganti oli dan tempat cuci kendaraan;7. usaha konveksi yang dalam produksinya menggunakan zat-zat kimia

dan pewarna; dan8. usaha petemakan yang menghasilkan air limbah dalam skala yang

besar.c. jarak minimal antara sumber air dengan bak resapan 10 (sepuluh) meter.

Paragraf 4Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

iPasal 63

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf a terdiri atas;a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap kawasan bawahannya;b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam

dan cagar budaya; dan

63

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung yang dikelola oleh

masyarakat; danb. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.

(3) Ketentuan umum peraturan 2:onasi kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:a. pemanfaatan ruang kawasan kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi

penduduk asli dengan (uasan tetap tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;

b. dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;

c. pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung yang dikelola oleh masyarkat hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung dan bentang alam;

d. pencegahan kegiatan-kegiatan budidaya dalam pemanfaatan kawasan lindung;

e. penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam, dan ekosistem aiami; dan

f. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b cengan ketentuan:a. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang

sudah ada;diizinkan kegiatan hutan rakyat;diizinkan terbatas kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dibolehkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam; dibolehkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;pemanfaatan ruang secara terbatas kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan

g. dilarang seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air;c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan waduk; dand. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau kawasan

perkotaan.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dengan ketentuan:

b.c.

d.e.

f.

64

a. dibolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman

rekreasi;c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang

dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;d. sungai bertanggul di iuar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-

kurangnya 5 (lima) meter di sebelah Iuar sepanjang kaki tanggul;e. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah Iuar sepanjang kaki tanggul;f. sungai tidak bertanggul di Iuar kawasan perkotaan terdiri atas:

1. pada sungai besar berupa sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 {lima ratus) kilometer persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;

2. pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan

3. pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

g. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan terdiri atas;1. pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga)

meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

2. pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan: dan

3. pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.

h. garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;

i. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman; dan

]. dilarang seiuruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimanadimaksud pada ayat (5) huruf b dengan ketentuan:a. diizinkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;b. diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat

tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;c. radius mata air adalah 200 (dua ratus) meter di Iuar kawasan permukiman

dan minimum 25 (dua puluh lima) meter di dalam kawasan permukiman;d. rehabilitasi vegetasi di sekitar radius mata air;e. dilarang seiuruh jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas

air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;f. dilarang seiuruh kegiatan yartg mengganggu bentang alam, kesuburan

dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan

65

g. dilarang pemanfaatan hasil tegakan.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dengan ketentuan: a. pemanfaatan ruang untuk rjang terbuka hiaju;

radius waduk terhadap bangunan berjarak minimal 50-100 (lima puluh sampai seratus) meter dart titik pasang tertinggi ke arah darat; dilarang kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan waduk; dan tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu ke lestarian daya tampung waduk pada kawasan sempadannya termasuk daerah pasang surutnya.

b.

c.

d.

a.b.

c.

d.

e.

f.

g-

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau untuk kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dengan ketentuan:

diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi; penerapan konsep taman kota pada lokasi yang potensial di seluruh kabupaten untuk menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan; diizinkan seluruh kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% (tiga puluh per seratus);pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;rencana pengelolaan RTH sepanjang perbatasan wilayah kabupaten adalah minimum 50 (lima puluh) meter dari kin kanan garis batas wilayah kecuali pada kawasan perbatasan yang sudah padat bangunan- bangunan mengacu pada rencana pola ruang;rencana pengelolaan ruang terbuka sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi mengacu pada ketentuan yang berlaku; pemanfaatan ruang terbuka non hijau diprioritaskan pada fungsi utama kawasan dan kelestarian lingkungan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana;dilarang seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH; dan pengawasan ketat dari pemerintah terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alani dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas;a. ketentuan umum peraturan zonasi Taman Nasional; danb. ketentuan umum peraturan zonasi cagar budaya dan ilmu

pengetahuan.

Ketentuan umum peraturan zonasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dengan ketentuan:a. dibolehkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;b. penggunaan dan pemanfasitan tanah di Taman Nasional harus sesuai

dengan fungsi kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam, dan ekosistem alami; dan

c. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.

(10)

(11)

66

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c dengan ketentuan:a. pengamanan dan menjaga pelestarian dari berbagai bentuk ancaman

baik oleh kegiatan manusia maupun aiam;b. pemerintah daerah inengumumkan kepada seluruh pelaku

pembangunan tentang lokasi dan luas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

c. diperbolehkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak merusak ekosistem; dan

d. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistem.

(13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana aiamsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan;a. mempertahankan kawasan aman dari bencana sebagai tempat

evakuasi;b. menyiapkan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana aiam;c. pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana aiam;d. pengendalian kegiatan budidaya yang berada pada kawasan rawan

bencana aiam;e. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan

ancaman bencana:f. membatasi pengembangan kawasan terbangun pada kawasan rawan

bencana aiam;g. dibolehkan aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi

yang sesuai dengan karakteristik bencananya selain di kawasan perlindungan mutlak; dan

h. dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan benacan di zona perlindungan mutlak.

Paragraf 5Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 64

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf b terdiri atas; a ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan

produksi dan hutan rakyat;ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian; ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan perikanan;ketentuan umum peraturan ::onasi pada kawasan peruntukan industri; ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukanpariwisata;ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan pertambangan;ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukanpermukiman; dan

h. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan lainnya.

b.c.

d.e.

f.

g-

67

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

b.

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:a. pengembangan kegiatan diarahkan pada lahan-lahan yang memiliki

kesesuaian lahan;peningkatan produktifitas; hutan produksi dan hutan rakyat dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktifitas lahan, akumulasi produksi. dan kondisi penggunaan lahan; diizinkan aktivitas pengerr»bangan hutan secara berkelanjutan; diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan; diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan;diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan

g. dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan.

Ketentuan umum peraturati zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan;b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura;c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; dand. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan: a. diizinkan aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan;

diizinkan mendtrikan rumah tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah; mencegah dan membatasi alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan untuk kegiatan budidaya lainnya;dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi; dandilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah Irigasi yang terkena saluran irigasi.

b.

c.

d.

e.

umum peraturan zonasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

peruntukan pertanian (3) huruf b dengan

Ketentuan hortikultura ketentuan:a. pengembangan agroindustii dan agrovi/isata serta penylapan sarana-

prasarana pendukung;b. peningkatan produktivitas pertanian hortikultura;c. pengembangan produksi komoditas andalan; dand. diizinkan aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan ketentuan:a. diizinkan aktivitas pendukung pertanian perkebunan;b. diizinkan mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu

fungsi perkebunan;c. meminimalkan alih fungsi lahan perkebunan yang mempunyai tingkat

sangat sesuai; dand. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi

lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.

68

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dengan ketentuan;a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana

peternakan;b. penyediaan suplai bahan makanan ternak;c. diizinkan mengembangksin aktivitas budidaya produktif lain di luar zona

penyangga peruntukan peternakan;d. pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu;

dane. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan

peruntukan peternakan.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan;a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana

perikanan; danb. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air

sungai dan waduk untuk perikanan darat.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan;a. penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan RTH;b. diperbolehkan penyelenggaraan perumahan karyawan, fasilitas umum

skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;c. penyelenggaraan IPAL;d. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;e. diizinkan mengembangkan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona

penyangga peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang; dan

f. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan;a. pengembangan kawasan agrowisata untuk memberikan keberagaman

obyek wisata di daerah, dengan fasilitas pendukung dan akomodasi seluas-luasnya 2,5 (dua koma lima) per seratus dari total pengelolaan lahan agrowisata; dan

b. diperbolehkan optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan;

c. diizinkan pengembangan aWivitas komersiai sesuai dengan skala daya tarik parlwisatanyan;

d. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syara; di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;

e. pembatasan pendirian bangjnan hanya menunjang pariwisata; danf. mengendalikan pertumbuhan sarana dan prasarana pariwisata.

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan ketentuan;

69

a.

b.

c.

d.

e.

g

h.

Kewajiban bagi penambang untuk melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan.Penambang wajib mcHakukan reklamasi pada lahan bekas penambangan sesuai dengan zona peruntukan lahan yang ditetapkan. Penambang wajib melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, hidrogeologi dan kemampjan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan.Tidak boleh melakukan penambangan disekitar mata air dan pemukiman sesuai batas jarak yang ditentukan.Penambangan pada sungal hanya diijinkan hanya sampai pada batas tidak merusak badan sungai dan jarak yang ditentukan dari bangunan air yang ada.Pencampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolahkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan.Pembinaan dan pengawasan secara rutin dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang terhadap petaksanaan penambangan.

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan ketentuan:a. boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai

dengan skalanya;b. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai

dengan skalanya;c. pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meiiputi:

1. kemiringan lereng;2. ketersediaan dan mutu sumber air bersih; dan3. bebas dari potensi banjir/ genangan.

d. prioritas pengembangan pada permukiman hirarki rendah dengan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman;

e. pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas pendukung unit permukiman seperti: fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, pemerintahan, pelayanan sosial;

f. pada kawasan peruntukan permukiman dapat dikembangkan kegiatan industri kecii dan menengah (IKM) yang tidak menimbulkan potusi;

g. optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan;

h. pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung;

i. pengendalian ketat terhadap pembangunan hunian baru di Kawasan Rawan Bencana (KRB) II; dan

j. pelarangan pembangunan hunian baru di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III.

(13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan keamanan;b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa; danc. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pemerintahan.

70

(14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan keamanansebagaimana dimaksud pads ayat (13) huruf a dengan ketentuan:a. pengembangan aktivitas pertahanan dan kemanan;b. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai

pendukung kegiatan pertahanan keamanan;c. pada kawasan lapangan tembak pada radius tertentu dilindungi dari

perubahan fungsi bangunan rumah radius yang ditetapkan kurang lebih 500 (lima ratus) meter;

d. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pertahanan kemanan; dan

e. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan keamanan.

(15) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasasebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b dengan ketentuan:a. pengembangan aktivitas perdagangan dan jasa;b. diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lainnya sebagai

pendukung aktivitas perdagangan dan jasa;c. dibolehkan pengembangan aktivitas budidaya lainnya dengan tidak

mengganggu aktivitas perdagangan dan jasa; dand. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas

perdagangan dan jasa.

(16) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pemerintahan sebagaimanadimaksud pada ayat (13) huruf c dengan ketentuan:a. diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lainnya sebagai

pendukung aktivitas pemerintahan;b. dibolehkan pengembangan aktivitas budidaya lainnya dengan tidak

mengganggu aktivitas pemerintahan; danc. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas

pemerintahan.

Paragraf 6Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Strategis

F’asal 65

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 60 ayat (o) huruf c terdiri atas:a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai

kepentingan pertumbuhan ekonomi;b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai

kepentingan sosial budaya; danc. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai fungsi

dan daya dukung Itngkungan.

(2) Ketentuan umum peraturan i'.onasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:a. kawasan penunjang ekonomi harus ditunjang sarana dan prasarana

yang memadai;

b.

c.

d.

e.

71

pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang;dialokasikan ruang atau zona secara khusus dan harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan; diperbolehkan perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka sepanjang rnasih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka; danzona yang dinilai penting untuk mendukung aktivitas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi tidak boleh dilakukan perubahan fungsi.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan;a. pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak

mendukung kawasan starttjgis sosial budaya;b. boleh ditambahkan fungsi [)enunjang tanpa menghilangkan identitas dan

karakter kawasan;c. dibatasi pengembangan kegiatan budidaya di sekitar kawasan startegis

sosial budaya;d. tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan

atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasamya; dan

e. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentargan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan:a. pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan

terdapat kerusakan harus dilakukan pengembalian ke rona awal;b. dibolehkan pembuatan sum ur resapan pada kawasan yang didalamnya

terdapat zona peresapan air; danc. percepatan rehabilitasi untuk menunjang kelestarian dan mencegah

kerusakan dalam jangka panjang.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 66

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 59 huruf b berupa perizinan pemanfaatan ruang yang harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 67

(1) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.

72

(2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Kantor Perizinan dan Penanaman Modal dengan mempertimbangkan rekomendasi dari dinas teknis yang berwenang.

(3) Ketentuan perizinan terdiri atas:a. izin lokasi;b. izin mendirikan bangunan gedung; danc. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan:a. izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada orang atau badan

hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dafam rangka penanaman modal; dan

b. ketentuan lebih lanjut mengenal Izin lokasi akan ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan Bupati.

(5) Ketentuan izin mendirikan bangunan gedung sebaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan:a. izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan kepada pemilik

bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah. memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis; dan

b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan gedung akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:a. izin lainnya terkait pemanfaatan ruang merupakan ketentuan izin usaha

pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan

b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan ruang akan ditetapkan dengan pera-.uran daerah dan peraturan bupati.

Bagian KeempatKetentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 68

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c terdiri alas;a. insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan

dengan rencana tata ruang; danb. disinsentif yang diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau

mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

73

Paragraf 2 Ketentuan Insentif

Pasai 69

(1) Ketentuan insentif diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:a. insentif yang diberikan kepada masyarakat yang lahannya dijadikan lahan

pertanian berkelanjutan; danb. Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam

pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

(2) Insentif diberikan kepada masyarakat yang lahannya dijadikan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:a. kemudahan memperoleh pinjaman dengan bunga rendah, pupuk dan

pemasaran;b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;c. kemudahan prosedur perlzinan; ataud. pemberian penghargaan kepada masyarakat.

(3) Insentif diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf b terdiri atas;a. kemudahan prosedur perizinan;b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; danc. pemberian penghargaan kepada pengusaha dan swasta.

Paragraf 3Ketentuan Disinsentif

F>asal 70

(1) Ketentuan disinsentif untuk rriencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b berupa disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang,

(2) Disinsentif diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. pembatasan penyediaan infrastruktur;b. pengenaan kompensasi;c. izin tidak diperpanjang; dand. pinalti.

(3) Aparatur pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses penataan ruang, sesuai dengan perundangan-undangan.

74

(4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(1)

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 71

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasl.

(2) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada penerima manfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang benwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Sanksi administrastif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara kegiatan;c. penghentian sementara pelayanan umum;d. penutupan iokasi;e. pencabutan izin;f. pembatalan Izin;g. pembongkaran bangunan;h. pemulihan fungsi ruang; dan/ataui. denda administratif.

(6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan: a. pengenaan terhadap:

1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang; pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi; pemanfaatan ruang tanpci Izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;

2.3.

4.

5.

75

b.

c.

6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan

7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

pemberian surat peringatan tertulis dengan penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;penerbitan surat peringatan tertulis dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu tertentu.

(7) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)huruf b dilakukan:a. pengenaan terhadap:

1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struWur ruang:2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang

yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin

pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; dan

5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

b. penghentian sementara kegiatan dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

(8) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat(5) huruf c dilakukan:a. pengenaan terhadap:

1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang

yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten:4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin

pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; dan

5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

b. penghentian sementara pelayanan umum dirinci jenis-jenis pelayanan umum yang akan dihentikan;

c. penghentian sementara pelayanan umum dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

(9) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan:a. pengenaan terhadap:

1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan

berdasarkan RTRW kabupaten;4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang

yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten:

76

5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;

6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundsing-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan

7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

b. penutupan lokasi akan dilakukan secara paksa apabiia peianggar mengabaikan surat perirtah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang;

c. lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan peianggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

(lO)Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dilakukan:a. pengenaan terhadap:

b.

pemanfaatan ruang yang tidak sesual dengan rencana struktur ruang; pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi; pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; danpemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

pencabutan izin akan dilakukan apabiia peianggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen.

5.

6.

(11) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dilakukan:a. pengenaan terhadap:

1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang:2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang

yang diterbitkan berdasaron RTRW kabupaten;4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin

pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang

oleh peraturan perundanc-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan

6. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

b. pembatalan izin diterbitkan berdasarkan lembar evaluasi yang berisikan arahan pola pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten.

(12) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf gdilakukan:a. pengenaan terhadap:

1. pemanfaatan ruarig yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan

berdasarkan RTRW kabupaten;

77

4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;

5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan aiang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;

6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan

7. pemanfaatan ruang dcjngan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

b. pembongkaran bangunan akan dilakukan secara paksa apabila pelanggarmengabaikan surat perintah pembongkaran bangunan.

(13) Pemulihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h dilakukan.a. pengenaan terhadap;

1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang:2. peianggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan

berdasarkan RTRW kabupaten;4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang

yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin

pemanfaatan ruang yang! diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang

oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan

7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

b. pemulihan fungsi dilakukan cleh pelanggar dengan jangka waktu tertentu;c. pemulihan fungsi dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara paksa

apabila pelanggar dalam jangka waktu tertentu tidak melakukanpemulihan fungsi.

(14) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i dilakukan:a. pengenaan terhadap:

1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang; pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi; pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarl;an RTRW kabupaten; pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; danpemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

denda administrasi dapat diKenakan secara tersendiri atau bersama- sama dengan pengenaan sanksi administratif

2.3.

4.

6.

7.

78

BAB VHI

HAK, KEWAJIBAN DAN RERAN MASYARAKAT

Pasal 72

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk;a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,

dan pengendalian pemanfaatan ruang;b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang

kawasan, rencana rind tata ruang kawasan, termasuk tata letak dan tata bangunan;

c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan

d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 73

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;c. berperan serta daiam memelihara kualitas ruang;d. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan

ruang; dane. memberikan akses terhadap kawasan yang oteh ketentuan peraturan

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 74

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.

(2) Reran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melaiui:a. partisipasi dalam penyusunar rencana tata ruang;b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; danc. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

(3) Reran serta masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan tata ruang sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berbentuk:a. memberikan masukan untuk menentukan arah pengembangan wilayah;b. mengindentifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau

kawasan; danc. memberikan masukan dalam merumuskan konsepsi rencana tata ruang.

(4) Reran serta masyarakat daiam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berbemtuk:a. memberikan masukan mengenai kebijkan pemanfaatan ruang;b. bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama

unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

79

c. memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata aiang yang teiah ditetapkan;

d. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan !o<al serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

(5) Reran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berbentuk:a. memberikan masukan yang terkait arahan dan/atau peraturan zonasi,

perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;b. mengikutsertakan dalam memantau dan mengawasi pelakasanaan

rencana tata ruang yang teiah ditetapkan;c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal

menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang teiah ditetapkan; dan

d. mengajukan keberatan tertiadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 75

(1) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang di wilayah kabupaten dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 76

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.

(2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

80

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasa! 77

(1) Penyefesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dperoleh kesepakatan, para pthak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasa! 78

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerahdiberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaranketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersefaut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang Penataan Ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;

e. melakukan penggeledahan uituk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bitdang Penataan Ruang:

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;

i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan

81

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang menurut hukum yang berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasi! penyelidikannya kepada penuntut umum melaiui Penyidik Pejatiat Poiisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 73 hunjf a dan huruf b, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penatan ruang.

Pasa! 80

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 73 huruf b, yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 81

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 73 huruf d dan huruf e, yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasa! 82

(1) Dalam hat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasa! 80 dan Pasal 81, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:a. pencabutan izin usaha; dan/ataub. pencabutan status badan hukum.

82

Pasal 83

(1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tldak sesuai dengan rencanci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dl bidang penataan ruang.

(2) Selatn sanksi ptdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peJaku dapat dikenai pidana tambahan bcsrupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 84

(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepala pelaku tindak pidana.

(2) Tuntuan ganti kerugian secara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XII!

KETENTUAN LAlN-LAiN

Pasal 85

(1) RTRW Kabupaten memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun semenjak ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(2) Peninjauan kembali dan penyempurnaan RTRW Kabupaten dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.

(3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten ditetapkan dengan Undang-Undang dipakai sebagai dasar peninjauan kembali RTRW sebelum 5 (lima) tahun.

(4) RTRW Kabupaten dirinci dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten dan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten.

83

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasa! 86

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan IDaerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka;a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:1. untuk yang betum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut

disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan IDaerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap keruglan yang timbul sebagai akibaf pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

c. pemanfaatan ruang di kabuoaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

F3asal 87

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenaiteknis peiaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyoiaii Nomor 11 Tahun 2004 Tenteng RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2004- 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

84

Pasal 89Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolalipada tanggal % <20f/

BUPATI BOYOLALI,

-----—

/^ENOSAMODRO/

Diundangkan di Boyolali pada tanggal g

i — - i.-\M-^ Tgr

‘ PrfSEKRETARIS DAERAH KABU; ATCW BOYQtlALI

ININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR 3

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR S TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAHKABUPATEN BOYOLALITAHUN 2011-2031

UMUMAda beberapa faktor yang melatarbelakangi disusunnya Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali ini, yaitu antara lain:a. Faktor Eksternal

1. Adanya perubahan dan atau penyempurnaan peraturan dan atau rujukan sistem penataan ruang. Perubahan rujukan tersebut berupa perubahan Undang-undang Penataan Ruang yang semula UU No 24 tahun 1992 menjadi UU No 26 Tahun 2007. Dalam Undang-undang penataan ruang yang baru ini terjadi beberapa perubahan yang signifikan dibandingkan undang-undang yang lama. Perubahan tersebut terutama dalam jangka waktu pelaksanaan rencana yang semula 10 tahun menjadi 20 tahun. Selain itu, terdapat pula penambahan dalam materi yanc harus menjadi cakupan RTRW dan proses pelaksanaan rencana. Kondisi ini perlu dicermati dalam penyusunan RTRW Boyolali karena akan berpengaruh besar dalam penyusunan materi rencana.

2. Adanya perubahan sejumlah peraturan perundangan yang berkaitan dengan penataan ruang (sejak RTRW Kabupaten Boyolali disusun tahun 2003 sampai tahun 2008).

3. Adanya Rencana Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang belum diakomodasi dalam RTRW.

4. Adanya Rencana Induk Pengembangan Bandara Internasional Adisumarmo Tahun 2009-2018.

5. Rencana pembangunan jalan tol Semarang-Solo dengan panjang 75,800 km, Jogja-Solo dengan panjang 40,495 km dan, Solo-Mantingan dengan panjang 56,10 km yang sebagian besar melewati Kabupaten Boyolali serta merupakan jalur pertemuan (intersection) antar jalur tol tersebut.

6. Pengembangan kawasan strategis dan prioritas salah satunya adalah kawasan andalan Subosukawonosraten yang akan diatur meialui Rencana Tata Ruang Kawasan Subosukawonosraten perlu diakomodasi dalam RTRW Kabupaten Boyolali.

b. Faktor Internal1. Adanya Rencana Minapolitan di Kampung Lele Desa Tegalrejo, Kecamatan

Sawit dan dikembangkan ke Kecamatan Banyudono dan Teras.2. Adanya pengembangan Kawasan Agropoiitan di Kecamatan Ampel, Selo, dan

Cepogo.3. Adanya kesenjangan pertumbuhan wilayah yang signifikan terjadi antara

Boyolali utara dan selatan terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat. Pada wilayah ini muncul masalah pengembangan wilayah, oleh sebab itu diperlukan rencana pengembangan yang diarahkan ke kawasan tersebut berkaitan pengembangan ekonomi dan infrastruktur yang perlu diatur dalam RTRW.

4. Pengembangan sektor unggulan daerah seperti industrl, pertanian dan pariwisata periu diakomodasi da am ruang-ruang wiiayah secara optimal yang diatur melalui RTRW.

5. Penanganan ekosistem wiiayah serta perlindungan kawasan seperti Waduk Kedung Ombo serta Kawasan Strategis Taman Nasional Merapt-Merbabu.

6. Adanya pergeseran norma dan perilaku di dalam masyarakat dalam memandang suatu penmasalahan secara keseluruhan. Saat ini berkembang isu-isu pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan serta demokratisasi merupakan hal - hal yang sedang dikedepankan dan menjadi isu pokok bagi perencanaan pembangunan. Pendekatan bottom up merupakan salah satu pendekatan yang dirasa sangat tepat untuk situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan sekarang ini, yang iebih mengutamakan partisipasi, keterbukaan dan demokrasi secara utuh. Perubahan dan pergeseran inilah yang ikut menjadikan salah satu faktor iriternal perlunya peninjauan kembali RTRW Kabupaten Boyofali, dimana pada masa yang lampau isu-isu tersebut kurang dapat terakomodasi dengan baik

Berdasarkan beberapa faktor tersebut di atas, maka periu dilakukan evaluasi danrevisi RTRW Kabupaten Boyolali yang diatur dan ditetapkan dalam suatu PeraturanDaerah. RTRW Kabupaten Boyolali memuat rencana struktur dan pola pemanfaatanruang yang meliputi;a. ketentuan umum;b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wiiayah;c. rencana struktur ruang wiiayah Kabupaten;d. rencana pola ruang wiiayah Kabupaten;e. penetapan kawasan strategis Kabupaten;f. arahan pemanfaatan ruang wiiayah;g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wiiayah;h. hak, kewajiban dan peran masyarakat;i. kelembagan;

pengawasan dan penataan ruang;k. ketentuan pidana;l. ketentuan Iain-lainm. ketentuan peralihan; ,dann. ketentuan penutup;

II. PASAL DEMI PASALPasal 1

cukup jelas

Pasal 2cukup jelas

Pasal 3cukup jelas

Pasal 4cukup jelas

Pasal 5cukup jelas

Pasal 6cukup jelas

Pasal 7cukup jeias

Pasal 8cukup jelas

Pasal 9cukup jelas

Pasal 10cukup jelas

Pasal 11cukup jelas

Pasal 12cukup jelas

Pasal 13Sistem jaringan jalan terdirl atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan.Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Pasal 14Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)huruf a

bahwa dalam perkembangannya selama 20 tahun yang akan datang akan diusulkan untuk peningkatan statusnya, terutama untuk terminal penumpang tipe C di Kecamatan Karanggede.

huruf bcukup jelas

Ayat (3)cukup jelas

Ayat (4)cukup jelas

Pasal 15cukup jelas

Pasal 16Rencana pengembangan prasarana angkutan danau/waduk dapat dilakukan dengan menambahkan perahj-perahu wisata, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang lainnya (dermaga, kelengkapan keselamatan penyeberangan dan Iain-lain)

Pasal 17cukup jelas

Pasal 18cukup jeias

Pasal 19cukup jelas

Pasal 20cukup jelas

Pasal 21cukup jelas

Pasal 22Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)cukup jelas

Ayat (3)yang dimaksud tower/ Base Transceiver Station (BTS) yang biasa dikenal dengan sebutan rnenara tetekomunikasi adalah menara yang berfungsi menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menunju jaringan lain.

Ayat (4)cukup jelas

Pasal 23cukup jelas

Pasal 24Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)Pengembangan saluran drainase/jaringan drainase primer direncanakan meliputi sungai-sungai di Kabupaten Boyolali seperti DAS Kali Serang, Kali Cemoro, Kali Butak, Kali Pepe, Kali Tempel dan Kali Gandul. Pengembangan jaringan drainase sekunder dilakukan pada saluran- saluran tepi jalan utama, dan beberapa saluran tepi jalan yang dialirkan menuju saluran primer. Sedangkan untuk saluran tersier dikembangkan pada saluran-saluran dari rumah tangga menuju saluran tepi jalan.

Ayat (3)yang dimaksud sanitary landfill adaiah sistem pengeiolaan sampah dengan 3R; pengurangan (Reduce), penggunaan (Reuse), daur ulang (Recycle).

Ayat (4)cukup jelas

Ayat (5)cukup jelas

Ayat (6)cukup jelas

Ayat (7)cukup jelas

Pasal 25cukup jelas

Pasal 26cukup jelas

Pasal 27cukup jelas

Pasal 28cukup jelas

Pasal 29cukup jelas

Pasal 30Kawasan Hndung yang dikelola oleh masyarakat merupakan kawasan lindung di luar kawasan hutan yang mempunyai kriteria fisiograft seperti hutan lindung. Kawasan lindung ini adaiah kawasan yang ditetapkan seperti hutan lindung dengan sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memetihara kesuburan tanah. Kriteria fisiografis adaiah bentuk permukaan bumi, jenis tanah. kelas lereng, curah hujan dan tipe iklim yang berpengaruh terhadap kelangsungan ekosistem. Berdasarkan kesepakatan bersama Gubemur Jawa Tengah dan Bupati/Walikota se Jawa Tengah tentang Pengeiolaan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan yang Mempunyai Kriteria Fisiografi seperti Hutan Lindung di Jawa Tengah Tahun 2007.

Pasal 31Kawasan Resapan Air adaiah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bum! {aquifer) yang berguna sebagai sumber air.Peningkatan manfaat lindung pada kawasan resapan air dilakukan dengan cara:

1. Pembuatan sumur-sumur resapan;2. Pengendalian hutan dan tegakan tinggi pada wiiayah-wiiayah hulu;3. Pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan

meresapkan air; serta4. Penyelamatan kawasan dengan pelarangan kegiatan penambangan.

Pasal 32Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanai/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan keiestarian fungsi sungai.Kriteria sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter disebslah luar sepanjang kaki tanggui.Kriteria sempadan sungai bertanggut di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggui.Kriteria sempadan sungai :idak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter.Kriteria sempadan sungai *:idak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalam 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter.Garis sempadan sungai lidak bertanggul di luar kawasan perkotaan untuk sungai besar adalah 100 (seratus) meter, untuk sungai keci! 50 (lima puluh) meter.Yang dimaksud dengan Sungai Besar adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas 500 Km2 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih.Yang dimaksud dengan Sungai Kecil adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas kurang dari 500 Km2 (lima ratus) kilometer persegi.Garis sempadan diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.Garis sempadan saluran terbagi menjadi 2 (dua) yaitu garis sempadan saluran bertanggul dan tidak bertanggul.Garis sempadan salura sungai bertanggul 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit 4 empat) meter kubik per detik atau lebih.Garis sempadan saluran sungai bertanggul 2 (dua) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit 1 s/d 4 (satu sampai dengan empat) meter kubik per detik atau ebih.

Garis sempadan saluran sungai bertanggul 1 {satu) meter untuk saiuran irigasi pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik.Garis sempadan saluran sungai tidak bertanggul 4 (empat) Kaii kedalaman saiuran ditamtah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 (empat) meter kubik per detik.Garis sempadan saluran sungai bertanggul 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 s/d 4 (satu sampai empat) meter kubik per detik.Gan's sempadan saluran sungai bertanggul 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik.Garis sempadan saluran bertanggul dan tidak bertanggul diukur dari tepi saluran.

Ayat (3)Kawasan sempadan waduk adalah kawasan di sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan ketestarian fungsi waduk.Kriteria garis sempadan pagar terhadap waduk paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.Kriteria garis sempadan bangunan terhadap waduk paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat (4)Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.Kriteria garis sempadan kawasan sekitar mata air paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Ayat (5)Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jatur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh ^>ejabat yang berwenang. Luasnya 30% dari jumlah iuas kawasana peri<otaan PKW, PKL, PKLp dan PPK. huruf a

yang dimaksud kawasan perkotaan PKW adalah Kota Boyolali

huruf byang dimaksud kawasan perkotaan PKL adalah Desa Kaligentong, Desa Urutsewu, Desa Candi, Desa Gladagsari, Desa Tanduk Kecamatan Ampel

huruf cyang dimaksud kawasan perkotaan PKLp adalah

L

Desa Dukuh, Desa Jembungan, Desa Kuwiran, Desa Cangkringan, Dasa Ngaru-aru, Desa Bendan, Desa Ketaon, Desa Banyudono, Desa Batan, Desa Bangak Kecamatan BanyudonoDesa Tegalsari, Desa Kebonan, Desa Sranten, Desa Sendang, Desa Klari, Desa Karang Kepoh Kecamatan Karanggede

huruf dyang dimaksud kawasan perkotaan PPK adalah- Desa Mojolegi, Desa Randusari, Desa Teras Kecamatan

Teras- Desa Tempursari, Desa Sambi, Desa Demangan, Desa

Tawengan Kecamatan Sambi- Desa Pandeyan, Desa Sawahan, Desa Donohudan

Kecamatan Ngemplak

Pasal 33Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)Kawasan Taman Nasionai adaiah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelota dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi serta perlindungan ekosistem.

Ayat (3)Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang mempunyai nilai penting adalah kawasan yang mempunyai nilai penting bag! sejarah, Ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasii budaya manusia yang berniiai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.Kegiatan yang dilarang dalam kawasan cagar budaya:

Mengambil, membawa, memindahkan benda cagar budaya ke luar dan kawasan lindung cagar budaya;Mengubah bentuk dan/atau wama serta memugar benda cagar budaya;Memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya; Memperdagangkan atau memperjualbelikan benda cagar budaya; Membangun bangunan baru di iingkungan yang dipertahankan untuk mewakili suatu tipe bangunan untuk suatu masa tertentu dengan struktur masih balk yang bersama-sama membentuk iingkungan yang serasi; sertaMembangun bangunan baru di sekitar bangunan cagar budaya yang mengakibatkan bangunan yang dilindungi mental terganggu atau mengurangi nilai budayanya.

Pasal 34Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)Kawasan rawan banjir adalah suatu keadaan akibat keiebihan debit air yang tidak mencukupi di aliran sungai, dan mengakibatkan adanya kerusakan mikro di daerah dataran.

Ayat (3)Kawasan rawan banjir la^iar dingin adalah akibat adanya tumpukan material piroklastik (lepas-iepas) yang ada di bagian puncak, sehingga apabila terkena air hujan mudah mengalami longsor dan terbawa air meiafui iembah dan sungai dan akan mematikan vegetasi dan merusak permukiman,

Ayat (4)Kawasan rawan tanah lorgsor merupakan zone yang labil terhadap gerakan tanah karena faktor kelerangan, struktur tanah, air tanah, vegetasi penutup dan daerah patahan.

Ayat (5)Kawasan rawan kebakarar hutan adalah kawasan hutan yang pernah mengalami kebakaran baik akibat alam maupun ulah manusia.

Ayat (6)Kawasan rawan angin topan adalah kawasan yang dilewati hembusan angin yang memiliki keoepatan tinggi sehingga dapat merusak lingkungan sekitar seperti lumbuh-tumbuhan dan permukiman.

Ayat (7)Kawasan rawan kekeringan adalah kawasan yang memiliki ketersediaan air iebih kecti dari kebutuhan.

Pasal 35Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)Kawasan rawan letusan gunung berapi adalah kawasan yang rawan terkena dampak letusan gunung merapi yang berupa hujan abu dan guguran lahar dingin

Ayat (3)Kawasan rawan gempa bum! adalah kawasan yang memiliki jenis tanah yang labii.

Ayat (4)Kawasan imbuhan air adalah kawasan daerah resapan air yang mampu menambah jumlah air tanah dalam secara alamiah pada cekungan air tanah yang ditetapkan dengan kriteria ;1. memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air

dengan jumlah yang be^arti;2. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;3. memiliki hubungan hiclrogeologis yang menerus dengan daerah

lepasan; dan/atau

4. memiHki muka a\r tana^ tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi dari pada muKa air tanah yang tertekan.

Pasal 36Ayat (1)

Daerah perlindungan plasma nutfah adalah kawasan yang memiliki jenis plasma nutfah tertentu yanc belum terdapat di kawasan konservasi yang telah ditetapkan.

Ayat (2)Kawasan perlindungan plasma nutfah daratan adalah kawasan yang karena keadaan flora dan/atau faunanya perlu dilindungi secara khusus untuk melestarikan ekosistemnya.

Pasal 37cukup /efas

Pasal 38Ayat (1)

Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan produksi dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yar>g dihitung dengan metode skoring mempunyai jumlah nilai antara 125- 174.Kawasan hutan produksi/produksi tetap adalah kawasan hutan produksi dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan itensitas hujan yang dihitung dengan metode skoring mempunyai jumlah nilai dibawah 125.

Ayat (2)cukup jeias

Ayat (3)cukup jeias

Pasal 39Kawasan hutan rakyat adalah kawasan hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titei atau hak atas tanah, yang di atasnya didominasi pepohonan dalam satu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota.

Pasal 40Ayat (1)

cukup jeias

Ayat (2)cukup jeias

Ayat (3)Kawasan pertanian lahan basah adalah kawasan yang dapat diperuntukkan bagi usaha pertanian pangan yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadahi dan sumber utama pengairannya

berasal dari Irigasi, irigasi V? teknis, irigasi sederhana dan tadah hujan, serta dapat ditetapkan sebagai iahan pertanian pangan berkeianjutan. Sawah Irigasi Teknis adalah sawah yang memperoleh air dari bangunan irigasi PU Pengairan dari bendung sampai dengan saluran kuarter dengan pengaturan besaran debit air tertentu.Sawah Irigasi !4 Teknis adalah sawah yang memperoleh air dari bangunan irigasi PU Pengairan, tanpa pengaturan besaran debit air tertentu.Sawah Irigasi Sederhana adalah sawah yang pengairannya berasal dari bangunan irigasi PU Pengairan maupun bukan milik PU.Sawah Tadah Hujan adalah sawah yang pengairannya tergantung pada air hujan.Kawasan pertanian Iahan tiasah yang tidak termasuk datam kawasan pertanian pangan berkeianjutan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:Sawah irigasi teknis. setengah teknis, sederhana dan sawah tadah hujan di kawasan perdesaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun atau ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;a. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana di kawasan

perdesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan Intensitas pertanaman kurang dari 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 65% atau kurang dari rata-rata produktivitas pada tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;

b. Sawah tadah hujan di kawasan perdesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari dari 200% dapat dikonversi untuk kegiatan non pertanian;

c. Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertaniani;

d. Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila iuas hamparan sawah kurang dari 2 hektar, tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 65% atau kurang dari rata-rata produktivitas pada tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;

e. Sawah irigasi teknis, setengah teknis. sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian;

f. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian;

g. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian.

Ayat (4)Kawasan pertanian lahan kering adaiah kawasan yang dapat diperuntukkan bagi pertanan pangan yang dtdukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadahi dan sumber utama pengairannya berasal dari air hujan, dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan.

Ayat (5)Peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara keseluruhan berupa pertanian tanaman pangan lahan basah.

Pengalihfungstan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dllakukan dengan syarat:a. dilakukan kajian kelayakan strategis;b. disusun rencana alih fungsi lahan;c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemiiik; dand. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan

berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adaiah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan. Bandar Udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keseiamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Ayat (6)Peruntukan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan secara keseluruhan berupa pertan an tanaman pangan lahan kering.

Ayat (7)Kawasan hortikultura adaiah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. Tanaman hortikultura meliputi sayuran, buah-buahan dan biofarmaka, meliputi: pertanian hortikultura sayuran yang dipanen sekali (bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, petai/sawi, wortel, dan lobak, termasuk bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya); hortikultura sayuran yang dipanen lebih dari sekali (kacang panjang, kacang merah, cabe, tomat, terong, buncis, ketimun, labu Siam, bayam kangkung dan jamur).

Ayat (8)Kawasan budidaya perkebunan adaiah areal/bidang tanah yang diusahakan untuk tempat budidaya tanaman keras dengan tanaman sejenis, sistem pengambilan hasilnya bukan dengan cara menebang pohon.

Ayat (9)Kawasan Petemakan adaiah kawasan untuk usaha pengembangan peternakan.

huruf acukup jelas

huaif b angka 1

wilayah Kecamatan Boyolali yang tidak termasuk peruntukannya unluk kawasan peternakan kambing meliputi:a) Kelurahan Siswodipuran;b) Kelurahan Banaran; danc) Kelurahan Pulisen.

angka 2wilayah Kecamatan Boyolali yang tidak termasukperuntukannya untuk kawasan peternakan domba meliputi:a) Kelurahan Siswodipuran;b) Kelurahan Banaran; danc) Kelurahan Pufisen.

angka 3cukup jelas

huruf c angka 1

wilayah Kecamatan Boyolali yang tidak termasukperuntukannya untuk kawasan petern^an itik meliputi:a) Kelurahan Siswodipuran;b) Kelurahan Banaran; danc) Kelurahan Pulisen.

angka 2wilayah Kecamatan Boyolali peruntukannya untuk kawasan meliputi:a) Kelurahan Siswodipuran;b) Kelurahan Banaran; danc) Kelurahan Pulisen.

yang tidak termasuk peternakan ayam buras

angka 3wilayah Kecamatan Boyolali yang tidak termasukperuntukannya untuk kawasan peternakan ayam ras petelur meliputi:a) Kelurahan Siswodipuran:b) Kelurahan Banaran; danc) Kelurahan Pulisen.

angka 4wilayah Kecamatan Boyolali yang tidak termasukperuntukannya untuk kawasan peternakan ayam pedaging meliputi:a) Kelurahan Siswodipuran;b) Kelurahan Banaran; danc) Kelurahan Pulisen.

angka 5cukup jelas

Ayat (10)cukup jelas

Pasal 41Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha pengembangan perikanan.Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)cukup jelas

Ayat (3)cukup jelas

Ayat (4)cukup jelas

Ayat (5)cukup jelas

Ayat (6)cukup jelas

Ayat (7)cukup jelas

Ayat (8)cukup jelas

Ayat (9)cukup jelas

Pasal 42Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang diarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.Dilakukan pelaksanaan reklamasi setelah melaksanakan kegiatan pertambangan

huruf acukup jelas

huruf bcukup jelas

huruf ccukup jelas

huruf dL.UkUp j6idS

humf ecukup js!3s

huruf fcukup jelas

huruf gcukup jelas

huruf hcukup jelas

huruf iyang dimaksud dengan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan nfls hiimi mpninakan uvilpvph vpnn tprindpntlfikpsi pdsnva notpnsi' - -- ■ I' ' ' ' J ~ /•»■»•’ - * “ - “ / ■ I

minyak dan gas bumi dan masih memerlukan kajian lebih lanjut

Pasal 43Kawasan Peruntukan Industn adaiah bentangan lahan yang d>peruntukkanbagi kegiatan industn berdasarkan rencana tata ruang wilayah yangditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganAuat M ^• \ /

cukup jelas

Ayat (2)Cukup

Ayat (3)cukup jelas

Ayat (4)cukup jelas

Pasal 44Kawasan Peruntukan Pariwisata adaiah kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Pengelompokan kawasan peruntukan pariwisata didasarkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasaran^i kemudahan aksesibilitas, karakteristik potensi pariwisata dan wiiayah serta sosiai budaya, keterkaiian aniar pusat-pusat pertumbuhan melalui pencembangan kawasan berdasarkan koridor, pendekatan pengembangan kawasan berdasarkan prloritas sesuai kekuatan\jciyd icu ir\ .

Ayat (1)riikiin iplas

Ayat (2)cukup jelas

Ayat (3)cukup jelas

Ayat (4)cukup jeias

Ayat (5)cukup jeias

Pasal 45Kawasan Permukiman adalah kawasan yang dipenjntukkan bagi permukiman atau dengan kata lain untuk menampung penduduk yang ada sebagai tempat hunian dengan fasilltas sosialnya.Permukiman baru yang diijinkan merupakan permukiman di luar Kawasan Rawan Bencana (KRB) III sedangkan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) il diiakukan pengendalian ketat terhadap perkembangan permukiman.

Ayat (1)cukup jeias

Ayat (2)cukup jeias

Ayat (3)cukup jeias

Pasal 46Ayat (1)

cukup jeias

Ayat (2)cukup jeias

Ayat (3)cukup jeias

Ayat (4)cukup jeias

Ayat (5)cukup jeias

Ayat (6)cukup jeias

Ayat (7)cukup jeias

Ayat (8)cukup jeias

Ayat (9)yang dimaksud dengan kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan perdagangan dan jasa yang diutamakan disepanjang jatan.

Ayat (10)cukup jelas

Pasal 47cukup jelas

Pasal 48cukup jelas

Pasal 49 huruf a

yang dimaksud Subosukawonosraten meliputi Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten.

huruf byang dimaksud SSB meliputi Solo Selo Borobudur

huruf ccukup jelas

huruf dcukup jelas

huruf ecukup jelas

huruf fcukup jelas

huruf gcukup jelas

huruf hcukup jelas

Pasal 50cukup jelas

Pasal 51cukup jelas

Pasal 52cukup jelas

Pasal 53cukup jelas

Pasal 54cukup jelas

Pasal 55cukup jelas

Pasal 56cukup jelas

Pasal 57cukup jelas

Pasal 58cukup jelas

Pasal 59cukup Jelas

Pasal 60cukup jelas

Pasal 61cukup jelas

Pasal 62cukup jelas

Pasal 63cukup jelas

Pasal 64cukup jelas

Pasal 65cukup jelas

Pasal 66cukup jelas

Pasal 67Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)yang dimaksud dinas teknis yang berwenang adalah Bappeda melalui forum BKPRD kabupaten

Ayat (3)cukup jelas

Ayat (4)cukup jelas

Ayat (5)cukup jelas

Ayat (6)cukup jelas

r

Pasal 68cukup jeias

Pasal 69cukup jeias

Pasal 70cukup jeias

Pasal 71cukup jeias

Pasal 72cukup jeias

Pasal 73cukup jeias

Pasal 74cukup jeias

Pasal 75cukup jeias

Pasal 76cukup jeias

Pasal 77cukup jeias

Pasal 78cukup jeias

Pasal 79cukup jeias

Pasal 80cukup jeias

Pasal 81cukup jeias

Pasal 82cukup jeias

Pasal 83cukup jeias

Pasal 84cukup jeias

Pasal 85cukup jelas

Pasal86cukup jelas

Pasal 87cukup jelas

Pasal 88cukup jelas

Pasal 89cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR I/3

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

LAMPIRAN

RENCANA TATA RLIANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BOYOLALI

TAHUN 2011 -2031

Him<H

Z<ZDoz<CQsLLtQ.s<q:coa:CL(f)

az

creJ.ctEre

CO

C4

<r>

CO

CM

(0

COz

<z<<0

3UJ0.

Q£Ui <ffi z s <3 O CO

3 <«?<

< CD 0^Q.

iS re

DC

CO5o

3s<£Coo0.

reifi3

CL

recrecre>jre0)

S ®

gl<^£ e i-S< O- "D ^

Ca>2.3nre

re

crec r= re C3J-li.0) o

CL CD

re"OreQ.Clre

CD

jpo>>o

CD

re

reocreQ.rerecre

CL

re13reOlo.re

CD

S ®Q .£ < gJ£i§l< CL -D ^

reCLE<

reocrearerecre

CL

re*D8.are

CD

s ®— CD <n ft re■i<O

3c -s^ ta. CO re< 0- -D ^

Q CD

W Q_

Si<6P o c Op re < Q_ "O

oE

COre •o re . o>dog)

P§§ o ^ re y) 5 V

5 CO re S CD ^

re

reo

crea.rerecreQ, :

reT3reClQ.re

CD

crerea3

JDre

nEre

CO JOCL

re £ 2 rere o I- Z

reo

crea.rerecre

CL >

rere30.E5reiz>re c c re^ 2: o re

CM

5 i <*>

CM

in

CO

CM

<

2 ^

± UJ 0.

ui < CO zs <3 O (/)

< CDaa

(A

o

<K3

£OoDC0.

Q = <S5-

c0)m u> js

=> CO CL o.

el 0) ^(A

CO

S c<5 CO 9- c = «5 CD CO0) CD0) 0> O Q. Q_ CQCO

(0T)0>a.Q.CD

QQ

Q _ CQ « 0. <0

c -su_ k— m Co< CL TJ ^

Q|< S

TOO>.o

CD

(0Eoso0)

c(0o.CO<1>c0)0.

CO“O0)Q.CLCD

CQ

S £— CD ^ WCL £,

_ 03< CL -o ^

CO~o0)CLaCO

CD

s ®— CD w Ql S■i < Qj§-| CL 5 ^2

S S._ CD ^W Q. <5

Si<£ I<0.-0^

oin

<uQ.£<

(0£CDO

c(0Q.<0(1>03

CL

Oin

CO

Q}O)

C d O 03

" ?§ §' O ^ CD to O ^

CD

CD£ |o £ c(D

CD *D

CL

CLCCDQ.CD%Cd>

CL

CO-o0>aCLCD

CD

OoCM

0)H

cCD*0

CD £CDd> CD 0 ^ CO 2

nE

AtCTOQ.E0)

0-CLcCDa.CD0)c0)

CL

CD73d>CLO.CD

CD

Q — QD

gl<^ 2 g< CL TD

C0>CDCLDCO

ooCM

O ^ C D> fli 0 CO C® to W O

3 O "D 50c

.2 <CO

O CO

CLCLcCDCLCD0>c0)a

TO O)

CD730>CLCLCD

CQ

<02 Q.£ CD CD > CL CL £ <<CL

H

(D cC O) £

<0 3

O 3 CL 0. ^

UJ < Q- ^O Q_ 2Q i <2 Q .£

£0 £0 S p e-sP E-S< Q. -D< Q. -D< 0. -o 5^

tf> (0(0 TO.= VJ □ ^C/5 3 -D §Wjiif e >> Q

CD o

O cTO _l O = X5 TO3 52t/> 3 c 1q(tJ 0. V TO 9 Oo Q. >N 2 c O)<U £ 0) 4) O <D TO o(Dcroroturou-i

^<CQ5^OC0Z> ^ O CD I- CD Z^ Si CD ^ CO

O CO

(0O) cC TO

•Q0 W)

Q) ^ C </><D rj0. ct

CO >PP E-S

o o o(/)<b o CO cto o

Q. O rn/A0) CO

O CD

Ec O Pto (0

O Pc o>

Q)c^(Uro'JrotU:> ^<5f—CQZ^i^>^ < S S CO ^

C O)CD C

CO x:

O) 3 to 0>0) P P CD(O O.

CO

CM

u.

1s“3CL

^ 1-1

< /“ z

<to

idfiL

UJ <ffi z s <3 O CO

<< < « - I < = ‘SJ < to '*’{? a a.

CO$o

o>cCO$3

(0(03

CLtoc(0<0c

COQ_<

—roco> CO

Q. c "O £ O< (O

oo'

cCO

•4-<CD =F ro - § O TO0) O <D ^ CO H-

ocoT?3cTO

CO

CD<03

CL(OcTOtoc

ZCO£L<

OCM

CTOT3

5TO

COC O TO C

IfTO >> O C 0) TO^ CO

TO<030.COcTOtoc

ZCO0.<

ooodCO

cTOTO ^E P S TOTO O)z

TO(A30.tocTO

«ip<

toc

COCL<

oooCMCO

1 I u. r-S 1O) TO C “3.

CO_•=

cTOTOTO

2 "HTOTO w

to g, ■§ to TO c £2 O TO S TO TO TOE CO ^ S CO 0. iC

TO

TOTO

TO 5

O 5TO TO H•jr TOO -o

CTO

O) COc crTOjx:TO0.

cTO

- "O C ► TO C 0> TO C o> TO

(0£>TO

C3X)3V-TO

CL

£ w ^ CO

toTOCb

cTOQ

to ^ TOQ •£ < CL3n

TO

ooodto

ooodCO

I I I

cTO5 TO 3 "O .■r TO CO O)

O) C

to TO TOS ^

CO) og °■o

cTO

TO iS O_ >»

O) o -Q CD

£TOo

TOO >. _ o

TO CO toTO (0 tS TOn E

TOTOCD

<s<

2ooQCCL

TOC

TOtoTO

CLETO'SCOcTO"O

fi©iS

CL D

toTO

X)

COC » TO 0> TO C — 2

TOc ETO TO C CO

§>» TO TO £i -OE £TO TO

CL

COTO

■O O

!m ^ TO ^TO TO —‘ ^

TO

g I|§

TO TO -Q£ ETO rea ^

toTOAS S

CTC

£ ^ JS TO.2.5

CTO O C CO

IsTO TO

E ETO TO

CL x:

•cTOtrTOCTOTOCTOO)CTO

£TOcncTO

CL

TOO

C_ro•2,cTOTOD>C'cTO

CL

CM

O) CO

O) eoo) m

<£LU <ffl Zs <D Q 0)

Q SCD

w CL 55•i< p-— 1_ CO (T3 < Q. "O

Q S— CD <0 ft 55Qi< §■ ^< a.

c -g

S < n §QC >- 5 .2

< CDDC “0.

oooh-

ooo

ooooo

ooodif}

ooos

ooo<oCD

I I I

</)

ooo>

c$ 0)

CD 3>c o

(/) 2 s5 (5 §

xs5

coo

££}

c 5 (0 iS

o

0)>sc(0 Q.CD 0>r— k_m V> » 2 0> OJ

O) CO CD 0> *DZ iX iX Z =)

cSOJCLD

CD■o <

( 1 1 -cCD<0

1c CD oCD $ CD

CO TO o 3( 1- z O)c

C(0CDc

(0 }= E|

-» V»

g> TOto (D

O —

(0CD :3

W £eI

S w ^ §

o <

_ ^ 2 CD

CDi= (0 g DH

>, 0.5 a 5 CL .1£5.S ^ eg £0> CD S CDz 03 E CO ci CO

to 9CD C 3

5 a J5 c cCD 5 CD-llifs(? Q. ®

<S<H3

8tta.

oSSo

cJDCO

cCOCDcCDJD£§.|si0. a

CDJcTOcJO

•55,cCDO)cCDX)£(3)C0)0.

O) «3O) <0

3 Q. Q. ^ D Q. CL

OfLU < CQ Z S < 3 3 0)

toQ -i m > Q. S< Q.

Q CQ

to Q. Q .£ <Sis< Q_ "D

ca><QQ.3flj

CD0.<

D CQ

to nSi<? O C ^ CTJ< CL XJ

5QC toiS (0

a.

oooin

ooolT>

OOOuS

ooodo

ooqto

(0

O

XJO

ao o <u ^R

<DoCO

oE

CO

c o (0 c

If<Q >^o c<D (Q ^ CD

o "5

O C

(0

0)X5<D

cX3

oO)

ra o p- c o)2£k5 c o >■ — a>£35« o<Da)^3a>0)o

2 3 <D O (0 to c 3 O CC £

Ic_ ffl

c -i i 1 g i S

so>.oCD

Ioo

CO

m

c(0COE .. tS ?Sib

<

3

OoDC0.

ciS<0J3E0)

c(0O)c(0E TO <D 5 o) Sc ^© E

CL

5 i0)

(0r- CD^ C o> 2 TO C nj -O ro

F Q.g ® E,b O) 3 C C c 0) 0> (D CL CL Cl

.o>

c<0O)c'i_(0

cmc3CDro 3 E i(2s

CLCO(00)

J>Cc3(0(0<0cCDnjO)c'c

(1>Ql

a> mCD 03 0> 03

UJ < OQ Z S < z> o 0)

1< «?< DC >-2< < CD 0^Q.

x: rei'iJ

(T

ay5O

<s<H3S

ooQC0.

of<^ I re < a. "D

offi

W Q_

ooodCO

crere£s03

Oco

*DZ3>sC-- re

O CD

re?o>

c2'</>rewcre03C 1-

E I® oO)

0) Q.Ql. re

ZCD0-<

cre ^ reE P S re^ Z

rere■o3

o£ L_

te re re c ■D c c re m .9CD CDc 5re < cn — c re10 S -o oE re re <S o) EC 0}re *-

CL S

Q re CD -P re CL S5Qc Q. •5 < 3

< 0. T3 5^

Q re — CD -P re CL 2o.|< ^

£ I< 0- -o

ooo

crereEreore

3re

CD

crecre>._rereQ.

Cre4—>re c ■51 ® E>-5C O)re c Q. CO

ooCO

crereEreore£o3re

CD

E c|5<0

■<» S rerere(/>re

re S5 CD reC "Ore _I

£ -Og£ E

CL .9 .9,

C3) COC3> (0 n) (0O) CO

QiHi < CQ Z S < 3 O (0

Q —-CD

. Q_Z Q e < CD m > c Q. 0. 2 ra < < CL -D

cs<0a3

CO

-“IQ I < §•? § c I<q;55

-S|w n <0O ^ 5 ^Sigl <

W CO vwCL -O ^

Q — CD

^ 52 CL Q S <£ I ro< CL "D

c0)TOCL3

TO

DCD

toCQ

ISCL <

5 < M ?< DC >- 5 TO

Q.

5<ooouS

ooo

io

g>=6TO>, TO

O>vO

CD

5 2 §5 0) TO £ -K a TO 2 3 O g-XJ 4) 0} TO ^ ^ ^

c2TOEsCD

JC3ti_

3<1>

CO

<o TOO u. TOIS 0) tf)

JC TO .

<0 Q TO ^

Llih-3COcTO"D

TOCTO

T3>

TO___ CO0)^*0CO CD

ItTOCTO

CTOTOEs0)

£53<D

CO

OoDCa

£S

iZCO

■O3‘S'

£ TO

0) c 0)cTO

D3l 3)CTO

jOE0)CD

03 Co<0°-

CO

^ c c TO TO 0)C TO C Q. 4) TO 3 P T3 X> m TO TOS. g>

-3> TO ^ O >.

Ill■C TO TO

^ oC XJ £■ TO TO TO

"O -Q

CTOCTO>.TOTOQ.

TO CO TO TO c-TO O

TO

TO

•c-w(O

cTO - COT)c

_roo>,o

CD

TO O)-c‘c

TOaBTOCTO

TO X>£TO _ O) <0c TO 0.

^ L.® 111 CO ^■R 3 _ CO CO c; TO TOS -o® H

^ CO

c TO TJ TO TO -D Q.£ SZ TO TO <0 C

TO

C w «> ^ 03 k: C5 CD£ <D TO i_g§,S!«

OCD

t3 CO

cTO■° /tf2.-S£ ^ TO TO

TO

CTO

CTOTJtoTO’c

3£oTOTO

to C TO§.§■E|TO Sr>iCO

£ cTO TO

> O) 5 c cTOCL

CTO

c ■oB c TO TO

CO) TO C ^c ®^ a

CO

Q.

n

CM

in

■O'

s*0

CO

CL CM

-

<

z ^$ CO

— LU Q.

o) reo) re

&re re

CD mr t: JD ^ 0> 0 0) 0) Q_ 0. ^ I—

DCLU < ffi Zs <D O CO

c<ure c Q. ro D 3•S c 2S

(/)Q Q m>m

c

U_ L_ Lil. VU

<CL<^

C 0)re =

•2 c re n

cre'« re .£ Q §■oP-ot! 0- re

CL < ic:

cre3Cre£i

c®

<75 re■i o §■ oSP-°y D- rew u- vu ro

< a. J3

oCD

1< Q ^S c

<£5z3 <i§< CD QCQ.

5 re

ifDC

oooCO

ooo

<0

o

crereEreore

53re

CO

cre03Ereore£3V-_3re

CO

crereEreore£3w3re

CO

ciSreEsre33re

CO

C W)re o o> Q- c

<H3s£ooDCCL

c «

” Ire to >._ra reQ.

^ <v© ^ CO §

re— c to CO

>* re re

E ? o oisre

re'c

c rere

to •re ^ ^re c c c 3 re re re^ Q. TJ

1 «2 "oEtore

to re c ^ re c« 35 E re oO)^c re

tr o CD -a 4_ CO|o5 o o

^ re *- P o )=

^ii._- ly re to f*- c « re £ S> 5.o re ccS-g

E re re re)^ -2 to (1)

to

rec3O)

re cre re^ a

re o o) a.C 0)re

re

N <0re re c P re re •ss Q.

C QJ

x>3■erere

re 3

rere ^5 "o

«0 -5$ cI— 3 re

O) c reT3

CD

re ™ re tof ire

re .— jc ^ to re o) re feEE- */— ^re 3E E

>. rt re1.P re

£

reIc — rec re re c o> 3 c o>E 15 m£ E a> rec c ^ re re re

Q_ >s^

cre3•*->reL_reo.

D)cre>v

re3<0

4- (1>2 w re

— £ re 22> g

creO)cre

~oc36)creE ^3 3as

creonc'l_re—3COCO

rere>«reT3

sE3<055rek—oCLto

UJ

<

2 ^

<0 <uia

3■gX

c

c C a c0 0 3 00 - T5 ■D 0•c1 C . ~ •C'0 0 c X 0-x: O) 0 _ -- JJC0 C CD C £ 0 So-a 0 C p

M0(-

E E 3 -3 5 -C 0 ^ t i— ^

c0

X53 0CD 0

E3C

b 30 ro ,i= ■= i-m _l Q ID

ra CT3

51 JJ Wi- -> i_

m 0) mQ. CL ^

0) 0)m m

D) <TJ

QCUJ <ffl 2 S < 3 O (0

c00Q.

m E:i<aoc -i < it -S 5

QCD0.

Q Cm o Q. "JS < Q.

3 C -g

U- ^ (R 0< a. -o

Q03a

c00

Q §■ mi a 0 < ^

0Q .££1<a

z5 <QC >-

Q.

5 0 = ‘Sj

ooooiO

ooooeg

oootri

(0

o

c0COE0o0

230

W

g>55. 1

O>.o

03C ._ Q 0 CO flSm c -Si g 0 0 E •« Q.0 2 =5 O 8- J2 0 m 0^ i i*C

T3

5g.O

i 5

§ ^

c00EssDi_30

CO

3sooQCa

0 3 ‘0 '0"D0,1-

55|'■c 1 iw 0

£ t; c 0 00 ^ « 0I 'm 5.E o.|

W -2

0 c ci 5 c: a 3 .0) 'c w

5 0 0

c: 0a> 0 CO-0c:Q)

"ClC 0 c3 CD 0>c c 0 0

x: JD a. «! £ cli i-g

CDC .!=

I”0 i

£ 3 COc

C s, 0 P5c0_l "

c ro 0 o

j3£ 3 0 c a 3

CO ^ 0 3

.tS TJ W 0 0 > Q. ? 0 J*: -at: 3

■o0

c0

1 g>ft s i/>r 0a •*-'

0>>0o.3

J50e c

0jx:

g>1 .= 0 CO O)<0 c jx; 0 0 Q.

C C 0 0 C 0)| 0 c >» 0 _0 "O0 ,- a.-E 0

5ro <0 1 «,||

0 0 a "o

O) (u C3) to0> (0 C (Dree

<0 re (o re

.b re re .b re re re reG Q-

O'ill < CO zs <3 O CO

l^f I5<-^ gj

a.

(0

o

<H3s<Q<ooKCL

CO re

c -2 ■§5

re re >* cr re re ■o c

E o§ Q. (/>

C r- re

crerecrrereQ.(Are

reU)c re

XJE re ■c

_ reD CL

cre■o

re wS £2 0)«” c

re £a

creT5

I IS E0, 3

cS E§ 1 XJ rellre re

CL ic:

creaxc'i_re“5

CO

Q c ffl re

i< I^ 8 g re < Q- *o

cre

"reE8re

£5are

CO

rereO);ccreo>cre

'rere

X)rex:reo:

s ®G ^D .E < §■

£isl< Q_ -Q ^

s s— Ggl< I

< 0-

crenj£reore

XDs_Dre

CO

c c re reO) O)c c re re

■D "Oc

Q c CO o reS-2 re rere ^

■i ^re gCL £

CD Cc re re ^>> TO

"Ore o> — c

C «o E 8re c ^ re

■o

re c >..5 c re re c

■o re re Q.

O) c c re re re*-> wc re re jC

re2 £ re reX Q.S c

re re

re a 2>5 b CO

2 E re reo> i-c 2> -C o re k

c cre re

~ *0 rec •C're _ re"C cre re c ®0. c re 0.

3 cXI re rf re re < <A c

.b re re •= c G CL ^ G 3

ooo

re re

re re re

O) (vJ O) (3 O) eo oi a

0) <i>m Q

UJ <m z s <3 Q 0>

g s— CD •*;;Q ,i < §■£2sI< 0- -D

Q 00

J2 CL

2 (D 0- TJ

ca><0Q.

£ln

s s__CD -S'

gl<t “Is™< 0- “o ^

2“““0.

CO<N*

OOOCO

(0

2O

cfoe(0o0>

£Di_3Q>

CO

§ = /S ™CO -D

!= OJ COiS c wo °>' c S>O 5 O (0

CO s z ^

0)*ooO)o>c<0

<H3

o§0.

COCDO)

c<0O)c

*k.(0

c(0CO

■£ 5IX *-

(V rf" CL^£ H 0) •—

.2 cw CD CD 0)

o>O t/i (0 2c E o 0) a CL

c(0

2(0>.

acCOO)c0)"O

(0 <2 w ,5 y) ^

W CD 2 CD

0)E

c05 CDI—

E c STO ®

2 -ce|? « S.-0

Ui COO) CO

a. c 3 2?■"X 0)m ^5)0-

ro « I■D O) 2 =CO c .t £m -i Q 3

c(0

-•DC(0 c cn CO C O) (0 c

3JD3

SZu.0)0.

c(0CDTT0)0)

CL

cCD

TJ

CO C O) CO _ C O) £CO c 5

<n3 L- CD ^ 0)tr -t ^

— w (1) (D (DQ 3 CL 0_ ^

QCUJ < CO Zs <3 O CO

s sCQCO Q_ COg I < §■£ 2 s ™< 0. -o ^

c ®

C Q-g- C; B <^■55QCO0-

-S|Q I < 3n o ^Dl ro CD

■b ^

c®CDQ.3

XICD

ift

ooocb

v>5O

cCDtoECOo®

E30c/y

cS(0ECDO0

E30

CO

cCO ■= 0

e c 0 0 ° "S^ B-

5 g> <^1

c0toE0o0

E30

CO

<S<H3S<QCoooc0.

00 C

-sc re Q. £ 0

S Kc ^ 0 CD

0£ o 0 0 O) O)c c

cCOcmc03

CD

c0

TD

'0XO)c0>s

0o0 reW XI 0 m.£ €i 0 0) x> £:

X c 0 0

£ — E 0 </)0

■S O0 3

C rS 0 XJ

0 £ O 3

EE 0 0 0. 0

c o> 0 c2 5.

c00o>c

0 T3

C 0 0 ^ O)

OJ c 0

0 XJ

.£ 0

CO

(N

to

T*

s CO 1a Oi 1

- 1

<

C/5 <~ Uia.

05 m O) «

5

UJ03S3CO

<Q

Q ®CQ JS to ft 5%<%

- 2 i-S< Q- -o ^

QCDa.

s ®.— CD -s Q .9 < §•

< a 13 ^

g ®_CD(0 a 55 Q -i< §■

< a -o

-“IQ 1 < §■£esl< a -D ^

(OQ .9£2< a

<< n€a >- 5 .2

a

ooo06

oood

oood

oooLO

o8CO

0)5O

cBCD£COo0)£220)

CO

cB<0£(0o0)

£23(U

CO

c(0ro£CDO0)

JC23o>

CO

c c cCO 0) J5CO TO roE a E<D 5 «30 -Q 0d> TO 0}

^ JCsz TO TOE 0 03 JC ^(D 3 3

CO B :9

<H3S

0oaa

CD C C (O <0 (0 CO ^ ^ C CO ^ m CO C 2 ? 0)

■D

§ - sO) P “•= s<6 2.•—> O)

S S1 E2 05 0, 0) CO 0)a. >'■0

cCO

(O c CD CD •ti ^

2 CO 0)

■*- o>

gf £ <0o'?>-S O) 10§2 o .9O) Q.

c js; CO 3

flCO

2CDc-°

<0c3g5 <Dlia *0

COcCO

ToCOc3aECDC<1>E

cCDO)-i™CD ca — ■£

CO

1 s2 wro 0) :9 CO0) gr§a ■o

cCD£3

c (0

11 CO a

cd

E « B ? oto Q. to c (0 u.

cCO

•t-tCO^ c0> CD.9 oiC C<!> Js a .2

B cCO ^

SI CD

"O 3

? E £ 0) CD p- >» C

CDCCO

\q r.t/> CO <!> ^ <0 i5I0 '5

c 1=CD CO CDc c £ <0a> 05 <0 c0} CO ^ 3

0)

to CO <—> to 0) > c

CO3X)Eo>

m m

O) aOi (0

01■Q

W ^ 032 £ o) 0) (0

Q CL a:

QCiu < CD Zs <3 Q (0

§1

c -Q-S 5

Q ._ CD

§ cIX *S

cS(0o.3n<0

-S| gl<^0- 2 s W< CL -D ^

s s— CD^|< §•

< 0- *D

-S|pio c -Su. 03 03

CL -O i*C

5 a n3 ■

<QC >-

<m~^o.

os

(/)5o

’(/) _J c C n w« g- -o s0-t"I ™‘|Is -t? •—™ " o R

Cl 9-

52 8:T3 g_

^ aro TO«i3 S S Q g S’ !

i* s 2 ”g>?l_ C7) r> Q- S <0 O w ® <U 03 EO <0 03 C

croreEreo(D

JC3i_3(U

CO

<S<t-Ds

8QCCL

■3 c re ^

IIc c re re

£

c O)re c •D re_ >sre£2 re

c re

■= re5 "Sw 03

■S 2 £re re

_ 2 re re t cJg 0 ^ .2. Q.

re

C 05 ^ C *g :£©2-9 CL Q.

©

©

creE3EL_©0.

•4—1reM3 c

CL re

<D ©

2 © CO CL

re T3 (/>3Q.

C Cre reCO "Dre$re

c re c s: re 3 a. xj2 £ © 3 c tr© 0

CL CL

a0.

c c re 2 re '■= (/> o© Q.P 8 © o Q. re

_3c 2 re ©c E

5 gE reIf© 0

CL Q.

2 ii= re

$ 058

O)re

^ a

creCOre5 c re re"D

c2"reO)c‘c

©CL

^55S’!

re2 E<03re g E S

■o05

re j:£ 5 re m3 :=COre

re © ■o ^

° sQ. re

TJ £re ©

7=' OKc 0 E a©

CQ n (0 TO

O (0 O) <0

<A OTm ra C c £Q Q Z)

<0 (A 01 CD C C. v UJ %V

a CL a: Q a

CD m

(0 (0 0> CO

o> CO

(0 -at

1 CO "O ^.E =6 gc c c

d> <0

0} CO

CO

C4

CO

s CO

0. CM

-

<

i<

<CO^UJ

Q.

O) <0 O) CD0> CDra CD05 CD

LU <CD Z S < 3 Q (0

S|c -S -o 5

DCDw a.

2 0.5 <m CD > cCLCL 2 m< < CL -O

c<1>CDQ.ZinCD

Z O CD m Q_ Q. <<

QCDCL<cCD•o

co5Q.

j2CD

-“Igl<i “ 2< CL *0 ^

QCD

O C ^ "O

ca>wQ.3nCD

Z< T

Q.

o8iri

OoooooCO

oooCN

(05O

cCDId£(DO0>

£E30}

CO

cCD(UECDO0)

33Q>

CO

cCDIdEsCD

£s3Q>

CO

CCDIdECD

£E30)

CO

<H3sooQC(L

w cCD CO ■= COro £5 0)Jfc c/5

4>>U ^ CDCDb.CD>.

c ^ CD r- CDCD CD c: ^ C mo>ra-g■E ^ CD C -2 Q. CD g> <D n_ Q. ^

c wCD CD *D

(/)CD

C C CD CD C ^ 3 CD O ^ C C CDif .2! a

iS -DCD

iiCD

g)roCD

CD3

c £CD <1>ro w

T3CD

i— ^(D C CL 3

C<D

■4—»

CDO.3

JDCD

x:CD>.CD

3 ^

CD CD£ 'a CD CDCD X CO CD<0 ^ ■2 « *c6 21

>s

5 cCD flj

!.§ - :Qla

Q. O) CD C T3 CD CD >» X0) c

CDCD"OCDX

1cID CDb_CDr£ tf>o> 2

II CDT3CD

m-■mirier:

52 o

c

o) 2 c TOTO o

18.™ ^ C to 0> <D TO

Q_ Q_ CL

cra ^D) TOc re TO o

Is.™u: c toTO <1> TOQ. 0. Q_

0> TO

O) TO

UJ < CQ ZS <3 O CO

cTO

QCD0.

Q ml<tlei^ (Q TO< a. —■a ^

-g|Q -i < §■

£lsl< CL -o ^

OCD

CO Q_

Si<J 2 S< Q. •©

TO•4-^TOQ.

TO

5 < « ?0^

x:_ TO2 < 5 S.< COa:Q.

533 3

QC

OOOOto

OOOcri

ooo

(0

2O

cTOTOETOOTO

£23TO

CO

creTO£TOOTO

£E3TO

CO

cTOTOETOOTO

TOCO

<s<H3s2OoQC0.

TOtoTOO.

cJ- TOisE o § tr

TO

c cTO TO T,1 « gc oTO ^TO k_ tO TO

Q-

TO TO

TO TOTO

ETO - O) TO TO C C t TO TO TO

CL Q. (O

TO^ TO C to

re c re ■E re ^TO TO c toTO 2

TOiX 2>

u; ^ TO 0. Q. >»

c to TO TO0)TO c re .« c

TO to TO 3

C ” TO TO O O.

TOE ■°TO TO 0)jC c re TO to 0. 3

to2TOQ.O

TOtoTOQ.

re «-O)^

si0-3 c cTO TO

T5 T»

u.

i ICM

CM

(/) 5

id

IKUJ < CD Z S < 3 Q O)

I2 < T f2“''“0.

(/)

O

ooDCCL

Q> CO CD (0

Ui <D

(0 ■£ 0) d>0) m tom O 0) 0)CD Q CQ Q Q_ ^

crtcu

TDC

o> J5si>V <0

i ™TJ S .£ x: —t 0)

Oto

c CDtf) _> O^ CD

Q

■§

^ S 5 3 ™ -gCL 2 tE £ -O oCD -- 0 (D (0 CCD G O- ^ CO _J

g «_CDw> n 5Q | < §■£ls-S< CL -O ii:

o c V 45

CO 73o

Q.C CD2 oCO

i ^ D S g-«0) c 3 <2

C D> CO C ■a 3

T) _cOTC0 m-tS CD Cp w

(0

i cCO ns^ t/>c

CO c >

S' ™ j2 c2tCD CO CDE £ = 0 0) —

£L CL T3

Q— m« £Ll<p

c0COQ.P

c -O - CD ra0- -o

cCO■p

OO)oQ.

C 00 oCDill^<5c0 tP'

■5 gc ^ 0 P 0-0

o

'a_ 0 S -CJ <0 _ (/) c 0 00 §

£ c 0 0

CL ^

■.“IQ .£ < §• £ 2< Q_ -Q ^

O

lO

0CO

0 0 3g,'g ^ o. o) E

S0o

0 CD £ “■ 0 o

0

0Q. w<u £ 3 <

c0X)

oO)0(0oco

5^ $

0

0>sc

1D 0

"k_' 0

0 £ 0 0

O)c S0 c3 00 E

0

0 ^ C 30

f s 0 0 -Q ^ 0 0 C X2 0 0 D. ^

C0QJ0V)0

q:c00$0

CM

Q ._ CD w CL

0CL -D

C00Q.3

X30

o' o' —' w 0 2>4S 0

CO ao 0 0 o O ffl

5 o0 o>0 . C£ 0) 0 S O.S.O0 E = O ^<22

5 o 0 ^I^E

O) c 0 >.

0S’

c 0 P O)Ss

|lEP 0 S °> iS iJ

C XI 0 0 o> c C 0li ^ 0 0 ^Q. 3

c K0 O-# Q.

^-S£ a 0 ■££ -£

CO

z ^ h* 5— UJ

Q.

(0

s. c — ro a T3 (C (0

CO CO

Q.Z3■gXc(Do>C3

O)c

mTJ

S. raO. T3 (0 COm CO

Q.3

■gXc<0O)c3

CDC

a.3

■gXc(0

(0 D)■o Cq> c 3 O. (0 -JjC Q. XJ 05CO (0 C

CO CO —I

a3 PX c(TS CD

“™iQ. XS 5>« CO .£ m CD _j

COX?&

QCui < CD ZS < 13 O CO

s s— CDQ .i < §■£ssl< 0- -D ^

Q — CO <n Q_

9i< -“ 2 ira < 0- -o ^

COQ.3

WQ

<0-

QCD0.<

cCOx>

cV

•4^(0a3

XJCO

Q CCO §i<t

u. I_ (B (0< CL -o ^

QCD0.

3 <C B H

< £0 QC

q

(0

2O

o'SE T3 W

<uXJ0>C3DO)

X) C oP CO CD S CO ^

CO ^ ^

05 3 C X3 3 CO

§-er n <D

CCOT5

g>Q © 2 © S

O S© T3

CO©Q.

C E © < ro - c o ^m 05^ 2 O 3 m Q- w

05 05 C C C ©

™ © Q.

— 3 ©05 ©

o>

© *o©>v

JZ©>%©

^ ©

©3E©

CO

T51o

© ^ ■O O © CD

©c © f/>2 ©© 2 ^ E

51© o >. 05 OS CDCO ^>' £ ©

©Q.3

X2©

© —C X3 O © 05CD ©

3"© ©

I §° E

x; cS B

©^ E3 ©

05C©O^ c%B^©2-2> E CL> © p C g S5^2

<I-3s<QCootro.

•— © CO 05 C CO

^ © Q. ©TO -w' Ui© ^ I ?E ©

(0©05

TO

05C©

S 2 ■s S™ c © © (A -ID

C©•cXIc©Q.

Q. © 3 O)

■6? ©

P 05gs>>2

CO 32 £ -0 © CO « c2 3 > X

© o c oE c

©o>c3

COc©

■D©CLE©

COc©Ui©

©

CO

?E CD© (0

>,c ©

-o 05© cCD^ c ^ © .£

05C — © <A m2 C ■?; 3

5 sIf©

c™©^ rXT'

0)© ©

tilS 5 8

C £ © ©

©.i= CO © "O

Ui© = « X3©3

©(0 ©c

©O)c3 (A g *5 ^

XT c © o ©

Q_ ^ <A

©E©

^ CD 3 C X © © >. $©.t£ C

© tstA 2 05

£© J»£05C3Xc ^:= 3 © C

CL 3

'll I = ■£ e s- © 3

■Q <A ©

^ 'p mm o B

£ © 5c

© c

■g*0*2 g> ^x

c©3©

■4-*c © £

i_ ©^ ©

r c (0

.i2 TD c (T3■c C <U (D

«CL § sS 0) •« Qi^-^ro b 0) Q)

CD Q Q-

o> too> to

RSQ. -O (0 to m m

to a. "o to to m m

® ^ o■D O -Q ro D> cCD o o

bC O)D

C "CJro 5

E ^to 3

"O O T3 CO 0) to

<D toQ. to

c ^ c <0 3 to V,

E > E Q.re s ICO CO

to ro °5JS £ 5 <0 5 o

0) to o> :*c 2^ ^

CO ro(Q CO

a> to

to to

3> w

2) to 0)

to ^ <2 S

KUi < ffi ZS < 3 O CO

zCD0-<

s sCOW Q_ 2Si< =“ O c -Q Q_ u. (0 CO< CL -O

s sCD

gl<t“ 9 g ra< £L x>

Q ._ CD

skO C ^ (0 0- TJ

5 < w 2q: >- 5 .2

0.

ooooo

(0

O

CO C (0c -n c 0^0(O ._ toCO O. COZ 2 Z

0>

C ? C=nil

I1Q. >sCD OO CD

cCOCOill

i«C < 5

oo>cotooo'

o -sC CD o Q.D E ^ 0) C O)2 z i23

5 ECO CO

■'-0 CO

0 0)3

•i §CO ~o c

<CD T>

■H-* CD

s §% ” O (0z ^

cCO•D

8oS,-s

c . (0 ^

c(0T3

oo

oO)o

ro -3C. ^

" 5 “ s,c Q. to ?S f ?O CD 5 CD 0)5z $

CO

—" c•> CO> ■DCO

CO

155 S5c Q. (0

^ f. ?O CD 5CD 0)5 ^ z g

<s<

OODC0.

CSCB c 2 2 B §■ 0)0-!=;B &-2

o> cCO>.— o>

o> <0 fO C“ >» t s CO 3 S T3 O)5 TD EQ) 3 2

Cl -O E

CO

3

ic CO

■O

” gCD 5 to -o J

CO ”g m B0 2.? 5 0> C ^ CO CD - CL

O) c c C <0 COto C "O >* to

COc o15 CD 2 O)o

3C CӤ g>CD O) TO co 2a E

TOTO

JxlTOX) TOsr

TO O) C D

(O ^■S:i

o

2TO(JCCD

GOCTO5CO

C£.cTO<o

i ETO B ^ < o>

c cTO TOE ECO TOc cTO TO

TO

Q. :=

TO"OTOQ.

CTOC3x: L. TO :=

CO TO2 CDCD TO ^ T3

CCOCO«-•COc0)

Q_

ro

M

LT) I

TJ- 1

s“5

CO 10. CM 1

-

<

H O) (0

(fi Q (0 CD E Q- c CDo

roc ^(Q

T3 <UQ. d) ^ '•k. Q. ^ CD >(C (0 0. c

CD CQ CD 0-

(TJW) Q

to(0E_coQ.O)

fo rtJ TJ n 03 to Q. 0) CL ^ m <D

CD CD

o I0- CT:s ^CD m ^ CL

C CDcm cCD

I §a -E E ®CD Q ID CL

G <0 CD

QCUJ < 03 Z S < 3 O 03

c(DCDQ.3

XJCD

Z Q CD CD CL CL <<

Q CD

« Ql

£0- T3

C

CDO.3nCD

Z Q CD CD CL Q_< < CL -D

Q CD

to CL11C<1>CDQ.3

j3Z Q CD CD D. D. < <

Q._-mto n

*1CD£L TD

coCDQ.3

X)CD

Z << < CD

II = -5jQ.

OOoto

ooooCO

(0

2O

o>cCD$3

CCD■oO<1>

CDcCDro£CDO

CDb.CDmcCD

oO)oCL

(1) 03^ O

C (O(5? f s ^(UQ

TOO>*ocnC

C CDC 2 CD E p CD C O

03

<u(0 o « c

o *of- 3 >.

c CD

dmO)co<0■& =

cCDCf)--- c £

^ 2 CO « c cp I

mrtj<U®(Di£ci>a)S. 5 -O bo. CD

o0) ^

</> 5CO3

2 "o CO o £ CT CD oo Q. d) o^ o

2OOQCCL

c ^ CD CD to k-ro s>> CDS'0^ CD

TJ CD

C CL "m TO

■I ^TO O

CL ^

S’v_ TO :=, <0 C CD

CTO5

c c TO TO U X

TO

„ C C TO (D TO k" ^ <0 Did § C CD > TO :=' CO

"O 3^

m TO TO CD ^ C

c TO £

'3L C 3

E3 O) ^ g>3i— ■*_>TO C Q. 3

' C

25TOXI

toCD

TO 0>§ £ O) Q.TO-Q ^E TOTO CD

CL X2

CTOCDC3CLETOCR

£ TOn

4-^ %0

TO -5 X3 TO

T3•S.cTO

I TO TO TO 3X) cij- t CDTO 0) >Q. Q. TO

c/3 032 ^ .t 0) 03Q CL ^

03 0)CD O

QCLU <03 Z S < Z> Q 0>

QCQ

gl< f 2 §< 0- "O

c03fOqJ3m

Q CD

52 CL Z D < CQ CD > 5-0. CL 9 n< < 0- -D

c03(0dj3

j2OJ

Z Q CD CD CL CL < <

a—'CD «2 CL

IICTJCL T3

C

<QQ.3

J3(0

Q — CD

c0)

gl<lC ^ CO w0. *0 ^

5 < B ^

0.

ooo oid

oooid

oooid

(A$o

o gw T3

o03 O CL

C 03ro O foill03 E J< 5

o03 ^

3

CCO

•OCO oE S'CO Qo a03 03^ o

o0 ^w ^

3

C CO2 "o 2 o£ S1CO D O Q. 03 0iC o

■2 aS

0 o

^ ICO 0 rtE rtf.' «3

0 O03

™ Q. C 5 03 E a 3 ic: < §

<S<H3S

§QC0.

ou>03co_l£0cm

h-ciTO

CH

o

cCO03c0"D

;3 _m a)I g>0 -J= -O C

TOP TOCO >. S>

03C3C3ocTO(/>30_ICTO$ _ TO dCL <

c c CO COg'50 TO T3 10

C C f 00TO .TO TO 55 ~

05-^ TOCO c .55 x;

■O 3 -O CD CO “O 0 — 03 C >. C C := C TO

2 Q. E CO

03 C C C CO CD 3 10 C C TO Ea 5 s03 TO cCO —<0 TO 3 03,_0 S 52— X3 TO

® ? C w 0 TO 0)I 0.0il CD ^

C C CO CO

■O "D

cCD

” TO•IsTOc *o

cTOx:TO

CCDE

C 3 TO C TO EC 0 3 Q. 03 03 C c

3&

0

TO C TO5 -m 0)2 -Cl E »CO »— P TOI 80. w

Q.

CO

C4

in

z COCL oi

-

<

z ^K 5— lu

Q.

Oi TOO) TO

<n 0)m a a. 0. .9 <D 0)

CJ CL ^

KLLI < ffi Z S < 3 O 0)

to' §Xi X)<D W Q. 0) Q.^(0 (0

CD CQ CD

Q ._ CD

Q .9 < _ £ I TO "S< CL -D ^

(0Q.3

Q (D

« CL11^ TO< CL *0

c0)TOa3

TO

Q ._ CD

gl<CL 2 S

cTOTOCL3

TO< 0. -D

QCD

1< > o

oCD _ CL if TO TO < CL -D ^

c TO TOa3

C

5 < m ■=< QC >2< < CD OC O.

q:

o

iri

oooin

CO$

o

iTO

CDcTOTO£TOOTO

o oTOW 8.

TOO

CTOTOif ^ <

cTO

•O

3V)3E o■•U

TO^ (0 *3 OC/) C3 5

V c3 mw ■o3

E g cTO £ TOI^ ^

o 2 ‘co) $ -y TO C ro i «O frt TO O

TO (/> (/) gJzo

o'c ^ o .

^ =- IIO ^ >S 2 C OL TO fc O TO TO O):^ < CD H CD —

<S<

s5OoQC6

E3

CDTOCL£TOOcTO9TOq:

c TO C 3o> cTO 3

dJ-0 TO.S'

_ TO 03 ^ 3 £< TO TO ^ O)^TO S TO 5 CL -D TO

DC

O)

cTO03C•CTOTO

CTO$TO

DC

cTOTOO)c‘c

TOCL

« TOirae

TO J.(D

TO -9p E ^m 3 TO iB CO JsL 3 TO

C "P .Is TO TO "D TO

TO>.TO

■gT33

COcTOCOTO5TO

CTOT33

■3

TO0.

cTO'c

TO■cTOaTO>TO

■gT33

CDcsi

TO

c cTO TO T3 to

TO

_ TOETOO)c cTO TO X5 JCc aTO iS O) TO C C TO TO5 £

cTOO)cTOQ.

CTO

II■c

S.5

(N

C3) TO 0> <00) (D 0) re

0) (D <n 0)

0) 0) d> 0}Q CL ^

QCUJ < CQ Z S < 3 O 0)

u c CD ^

— ^ ISQ.g<|

< 0- -S^

Q c

a■§cl0. "D ^

5 < M ?< QC >2< < CD DC0.

2 CO

q:

ooo

oooCO

w

o

0) O)*o c (U o o> "O D) C C < reL-re

3 U) 3E re

oO)re

cre■D

OO)rec/>o§5

O Ora w $g C 05 O. o rn re w w'o a

o

joEre

reoi 2 c £ re re$ ° 3 re

^tgo re

< CO K

c re o) re TJ c </) re oO CD "D

CO O) O) c o c < Z re ^

o" - 5 c ^ ^ o re.

^ re p re O) .E

CD Z CO

cre■o

eo

r S> ?s

o o ts O) o> 5 oca

O CO w wv o

a.reO

o

|Ie'E o re< CD H

CO o>

O -c ^ o re

■O Q.>. t c re re O)

CD Z

re CD ■o c re oO) "D CD C C <rei_re

oCDre

cre*D

8 o

T-o c o

CDcre53“O

<o SI3 g re 5

reCDc .a _

= §S8£ o)V)

c rere C 05

re ■2 £ -ic c re v> re2*^ g

<OOQCa

CD

re c

re «-•— (Ore reE 2>re c

reTcreEre0.

C 3 3 O)

05 Cre

■i= re re ^

<D OJ C

<0 0)CO a)CO o C 35 Qj.£ <D 0).5 OJ 0)

Q CL ^

ocm < 03 Zs <3 Q </>

LJ c CD V

q1<|< Ol -o ^

GCO c=- ® 1< 1

< CL *0

GCDCL

X)<TJ

Q c CD o

1<I

'§ - I< (L -o iL

GCDCL

QC >- ’I .2

<ai^1§ooaCO

oooin

ooouS

(0$

O

o o p) cn $oQ.0)O

£ <0 g£/>o

C 0) o> nj *o c (0 0)0 o o> "O O) O) cO C <

|t< G

o ® co nj = E -£-1 i0).E

Z CD

- </> o 3 U) P® s 2^

c(0

T3

eoS’-5(O ^oco5

o o 0 §>« o.

0 oc«

i ®‘O g- 0 E ^ <

= (O 0 0 o o>o ^

CD

oO)c

vf o -5 (0

D Os 2

0^0 C 0 C-S §-CD^ 91C CD® z

CO

. 0 t; !q O5 E O)0 0 O

CO CO z

c0■o

Q. >. 0 OO CD

•J= CO0 0 H

0■a0O)O)c0

O)c o■Q

0 C ^ <

2oiiS1

(/>oc

I

c00m "® "35 g|0 E 2 ^ < S

0 -5S c 0o OJ

C 031 0

COoO)co(/) 4-'

o TO

-DE 0

CO CO

anam

anam

03

< ® _

w

0s 0 iS< Q. 0 cH3S

CE iS ^3 9 0

0.c0

< % q--q cDC ^ O) 0

00

c C (T ® 0 0Q_ -0 >>,

0ir

DC 00. • CL

n

c0E0c0

c0O)c5 M§1 c E

ssc

1®C CD C o)oj.E c *-0 F>. ECO oE o 0 ^ ^ 0

-5C -5^ C 0 0 0E E00®

c0o>

ccQ. 5

c Z3 ^c 2 S"0 -P E

I. i CD 0 —C (O O C0 0 0 0Q. JD ^ Jt:

o>c0

o>c

(0 cro cC 01

CO ^

< Q. -D ^

S?s.2

</) o o oO ■•=

>» 0)O CQ C O)

C,^^CDO>UOJC-^<52(/5C0Z^<5

U> r-c Jit: £

-O <20) "D

O) O Cf>01 O) oF 3

Q> o

<1> re

n reCrt Q_U) Q_

Cre o c

\U ^« 0) 5 i2 -S ^ "O «.b 0) (D re Ca Q. ^ OQ ^

f£lU < CD Z S < 3 o 05

c 0) reQ. 3

j3_ KU re CL -o b;

Q CD

W Q_

Si<^ 2 re <

Q CD

gl<^ 2 g< Q -O

Crerea3

J2re

-S|

gl<^? o c *S^ ^ re < 0- -o b:

QCOO.<

Q g — 00 ^ o> CL re

2 g re CL -O

creQ

—> CD -j= « Q_ 5:Q i < Q-< IL -S 5CD0-

1< «5< q: >-2<s

is re

< CD DCfi.

^ 3 DC

oo

(A$O

crereEreore

£Ere

<0

crereEreore

x:E3re

CO

[a ^ o> £ 5> cre r?

COre (Q “ 5

cc . rere •o -l—(0

re 1E reo - ^ re o> re ^ Z ^

X) ^ O)sCO^ I

“> c

c - re re ^ -ore -Sc Q. COS E 3re ^ f o re E re o> re b: z bc

os*2

re•ore . S 3O) (O C 32 E re re

oO)re<0oco

o>cre$3

SooDC0.

re

w c c (Tj re re■S -jg ■oo g

re reQ. —*

cc- ra

re re rec 5 52 re S .30- ^ "D

creE3Ek-rea

(0reSIcre£_rooO)cre0.

re

cre•o

£c c re re

•—* jtfc- °- § ™

ISre J5 0- re

reX3E

c c <0 ra O) c3 ra c^ S§ro 3 fljc Es: S.R

cre'cre■creCLcoZre>.re■gT3

CDCMcsi

re>.re

DCcre3Xcre

TD

cre

■D

crecrere•creCLEre

re^ re2.C3 •S

re

I 2(OreE re 0) c

c O E ^

re

o> raO) 03

a\ 0)(/i 0)<n CD

.e; 0) 0)ft) fl)t <D 05Q CL ^Q Q. V

orUJ < CD Zs <3 O (/5

-“ICO n_ 5 Q .^ < 9“? O c|

s sfp ^ to Q_ <5

a S<CLD C -O

4^ >_ ffl (O< CL "O ^

>p

-S|ton 5 C .£ < 9*?? o c|lL u. m 03 < 0- TD ^

5 < „ ?< a >-2< < CD DC Q.

2 n

ifD£

ooqCO

oooCO

oscri

oooto

ooin

(/)

O

og*

9 "o3 p <0 2 3io 2 Eprep

^ ^g I § I

o

fp

T3® .2 =5 0> (O C 73re E recu eg cu

^ ^

oS’to o c

p§

cretore$re

re>.cp

Ere

II

crereEreop

£Di_3P

(O

crereSreop

£33P

CO

C3reEreop

E3P

CO

<DCOODCCL

£ E re re c c re re

i5o 2 acDcp ^ •s P

o05 O.

i re CL T3

toCP c

rejtiO)c

Jz 3

11 cpE

5 cp reCO >»

re

s.

C J= c c ^ re re re“* O) C3) is

.illre P p -S o c c Sp c p to S.

re

3 5,iC C-o2 j»: TJP 3 re

^ lil

rereopo>

§ IO) Q-

I g

I™D> re^ C'p re Q. ^

TO£ reCOk_p L5Cre

IJ2£ rere isto rei « I g^ E

creC3>cre£recp0.cTOtore$re

Q.reT3re sz p^.i=

re g O) p§£ L5 C£ ■■ re ^ c re

TO CSc

TO

re_ §- c s«^ ,p >.

Q.re■pTO||

IIo E 2 re c cp p0. a.

c c TO TO

E S’103 P to *D

TOtoC 3

re c c

0> 73•i re -69 >' cP TO P

Ql -a Q.

U) ro

i ™, T3 njis 0) (0 OJ 3 -fl. ■Q C ^ C <0 £ c o) 2Q) C JSa. (D o

sf! .£ © 0) D Q. CL

a:LU <CO z 2 < 3 Q (O

c©<0Q.3

CD

C©

GCDa

QCD _

■<0^2 C ^ Q.

j-i- w (t ra < Q -

^ C CD © .— n ^ 0) 5 2 c ^ Q.

OCD ©

>r m m <CL —

l<a■§CI

GflOCL

5 < (B 20C>- 5 .2

<m^,gCL

Oo o8

oswS

(0$O

cm«Easo©

2-2©

CO

II p"li§wo

c 5 as(TJ o —£ S>-^ w © o O m o Q. >% 2 © © o © ^ O CD 1-

S c © O) *y TO "D C C © © O TO O U) TD

CO o> O) cO C <f Z TO

O - 5O TO

■O Q.

c © I §»TO D) .E

CD Z CO

cTOT3

OO)©©Oco

^ o .« 3 O) 5« c TOI g«^ o

8) J5© o © O CD I-

•|Sc ©TO O « g)

zd - cO TO

■D a.

c ©TO O)

CD Z

© CT "O C © O O) "Do> cE <TOwTO

> 3 OO)©i= i" © *5o ^ ?

TO c x: £ TO ©S'0 °3

<K3

ooocQu

TO TO

SJSO) TO c ^— s ?T ^ C.

^ P ©2 5 -Q>» TO c C C c © © © Q. 5. CL

cTO C .tS O) re TO c o>-X5 si© C cO) TO TO© © © Q. Q- .E

O

cTOU>cTOJ2E©O)c©

CL

CTOO)© C •o TO

O)c ©I g>

c I 5

:i ® S-"O E TO

c cTO TO .2 TOg>S^ o

o> c

^ ETO C TOo>

I i>

CDooC© c

TO O)

TO O)

TO — T3 x: O TO% £ E 2

nj .??

D) <0O) «J

tfl ^CO ^

CD 03

5 <q: >- 5<

0325 <5

Q£

OoCO 8

lO

ooto

CO$o

(0

oCDc0)15Q.3

(Q

iE«“(5II0) 0><5 o o CL

m§.o

CDc0>(DCL3

<0

C(D15eCDO(D

£230)

CO

<S<HDsooq:0.

c cCD CD CO T3am C'JO m

C8•ocC CD CDQ. C r=CD CD .2

3 ^O) gO) ^c o3 Q.

CCDO)

5 isp CDS gO) ? c c 0) CD Q. Q.

(0

O)c3

■O_c4)

COCOCDe

c c CD CD CD 2S 03 3 ?"D CD •2 3 a C ^ C ID o> £ Q. jt: J5

toc2CDto

CDCD(A

c 5 iS «tS CD CD r:^.§ C CO F to® 2 Q_ CL

S|CD•o2L5 2CD

c 2CD CD

Iso)EcF CO^ ® 2 to

C CD CD >.c roTO T>to c i> TO ® TJ

JiCto'TOTO

Sv’5O)TO'c'E o .

TO toIITO to CO TO

C TO

15COcC 3 E4) ro g2 CD O.

cTO£3

a g i '2 P Sro b 0) 05 0) CO CD Q n n Q_ Q_

Vif If ^

Q .£ < 9-£Xj m

ro ro

o SPeW » —/ i_^ (O CO 0)

ro roro ro05 CO

aro ?>

ro ro 0)ato TD

ro ^ ^ LU

<

HidHi < 03 Zs <3 Q (O

CQ(/)toQ.

Z< — ^ ^ (H ^Qi >- 5 .*S

CL

CO2O

o<D

O

c? ? cPm2?CO O 03 CO CQ ^

• ■ *s c '5 «S'0

COc c o ro (0 c _O 2 "D ^

ts Iff I= 0) CO 0> (0 £ ^ CQ H ^

8.E<

§ s■S CD O ffsiO) « CO ^

§>CL 0) oS c iS roT5 0) - CD

O ?0) CD

CO ^

cCDT3

CCDO)

05C■F'<=

Q, CD

CO ._ 0)"0 CDP CO

aoCOCD

csCD Q. 3 XI

C <0 CO (0 CD

co*D

05CCD>*

CD■e8.si,g

cCQ

g CD O CD CO

cCDCOCDCO

■e5

CDCO

CCD

C g CD Cg1S0> 05■o ^

c0)

cCD O!

_ CCD CD§■-2 C r> O ?T3 o5^CQ -O

<H3

2ootL0.

ST r- u> w(0 .s O 0>CD o a. 0.

CD -C

C C (0 c

-Q OT c ■

(0 'C <0 .— c m•X <0 (0 •£o> a>c o

gi £

CL 0)

<

z ^5 COCO <5uJ

c CTO TOTO _ T3‘CT C -0 TO C

0> TO0 C O)0. TO C

^ 3

(0 E 1 =3 iS -C C V hrTO/—

c03 TOo 0)Ui TO C o)0) TO c 0)

CL CL D ^ Q.0)

CL

cTO

k.<DX)0)

fiCUJ < CQ Zs <3 O (0

5 < QC >•2< < CD DCQ.

5 <5ifoc

CO

2o

Si40 (D5 COTO i ^ O -c W 3

T3

3 DO 2 TO CO o

• • c "5 wS'0

CO

c c TO TO O1 ? O Q. E -o2 § ^ - — 0 TO CD

C TO

m ®TO 5 TOcomi^:E^cQK^

0)a,E<

c £ B STOo E

TO _ OraS

Q.O

o03 O Q.0)Om C TO TO

X> to -■ TO

O ?0 TO

CO

cTOT3

CTOO)

O)c■5,c

Q. TO 0 CO

Q.

TOTO0)T5

llii R

ICLZ3

^ & TO

CTO

■D

o>CTO>v

ITO

CO

c TO ^g

C 03TOO _ C <D <D 3 V' •U CO i

C.TOTO

O TO TO

■O

3 TOim.3 (0 TOtrTO

CTO

C Ig>S ■8 :S

ci2TO r3 3-gS|^§1

ooDC0.

£

OfUJ < CQ Zs < o a (/)

q: >- 5 .JS 5 < a <03'^.Qi 1a.

cn

o

ooQ.

jO COO) Co

,c C TOCD CD TO

(A■%

T3 <0C g

ca>CO ft ^ S

b 03 (tJ —J2 am n (D C^ “1 ~ cr n>O 5 o C TO «2^ (0 ^$-0-0 5 S ~ (U ^Z wCQ *0 M S

c o c CD iS £ TO C ro Oeg o> E 3TO CD CD 5 c o cTO CD 0> CD ^ CL CQ

03>■TO

■Q3

CD"toV>oCOM

SiCO

COc(D(/>035(U

CM

(AQ-i£1 < CL

Oooiri

cTO (A

I ^

(D <« «-•(/>jO)d) (A

^S103

C i= CD (A~o

ra £ CD TOTO 58 c' I•I ^S JiC

Q.CO

C4

IT) . :• V'-'N1'1' ■

.s <0

0. CM

- ■ 'pf-

(/) 5 Z ^

idQ.

cctit < CD Z S < 3 O </>

(0

o

<s<

sooocCL

cm(D>»<0-D3

£>0)

c(D"O

c9>Q

& S.< 3 c *2 55

Q£DCLLA* k. rn< ^ "O ^

° ° mP 0)-5.E (p ^ W ^

CD C . Q. (0 P 3 "Dci ro

® T3 o’E

E CO

c o nj - c® <5 -o

1 g)IMa> o (Q o> ^ Z CD H

cJ5 CQ O)o>c _c CO c® 5T o

(0

TO— nj CD -tio> 2CtL iI S.5(P (D Q>

o 2_

CL (/> >. Q. w i<C

05 W~ E C 3 CD ®

IPO w

xf - O c1 -

O) ^ §O S O CD O 0) Z ^ QQ CD S CL

CD<A<PQ o

(PCOczCD

cCD

CD

I 'i sCD CD CP^ CO ^

CD>»CD5

CDm SI s^ sT 'rof

® D-E Rco55 s sCD D "O

CDO

•P C XJ CD C T3

CL 5(/> 3® £.E <p CDO XL 0^

CDo>

cCPQ

— CD —^2= 2.§ c-o

CD CD

E -D o o ECD c D5-S^ E (P X>CO CO 2E CD

"2 c o® CO - c c -SCO to 2 CD "Dg £ 2 3 ini g>8CD m 0) o CD 0)^ >,iiC Z CD H

<D C CO Q. CD PE 5C_cg

CDO) _0)-C.E 2C CD c® oT o Q_ w >.

c cCD CDra -o 3 c c .2CD •S£ 15 CP cQ.a

3C c CD 3 C5 e5

c i c(L 5 2.

G> <0 CCQ CD

Ui < OQ Zs <3 O CD

^ < a: >-5<< COoca.

iS «d‘iJ

o;

(0

o

<s<H3

OoQCa.

•O O C3)J^' E c 3c(Q

.E o CO -0 3C<to -(D? e I d^' i

g-O O ^ O o M ^ Z ^ CD S

Q ._ CD w 0.

Q|< _ ? o c -SU_ ro O< a *o ^

to>.<0Qc(0

T3</}O)c3

LL

C ni OK c3

c Ui to c

M 03 C C

S. QCO

c0)<0Cl3

OoCO

C3)-C C O

= JScl ™m " ro CO

U)(05 i= to CO

CO

0>(A

CO c *o <u «> re^ 3 TO_=-i2

Q. CO

.. C m 1= (0 CA CO o CO CA

5 ?!' i ™-Q ^ 5 S”£2£2m2E:6mHCD-oCO

re c o g >» E

— o CD

-= 3 X3rejO

O)32 £ c re

reo c

CD ._•05 re

c E re2 8 S,3 0 0X ^ CD

reT3toCl

(A03c3

reO)c5TOo2

cre(Are$re

O ._ CD«A n

Q .£ < ? o c<i5

Ooo

:i iS 5 -s 0) J?

= ^ re re T-«i i_ 2 T3 re re >«p CO

m re re c >v E$re

3C .«3 -gj

S:Q.

c*- reE rei 45 c"

05 c .£ re

re _

COres --2 CD O O a o.^

re ~

-3Q.

CO

CL

W) 1'T

s“5

CO 1CN

<

Z <t

S3— UJa

(£Ui < CD Zs <3 Q CO

z<< < CO €QC>- -S .2

Q.

(0

O

<S<H3S<OfooDCCL

Q. r-‘-C

■5 OX S CC TJ 00 (0 C -OO) (1) _go-'STO 55 E

0)

(0TOCD□ b (X q:

c(D<0a3nCD

c c <0 <uQ.(0 (0 o

<0CDQ.3

X5CD

CCD := W ;— CD§^o $ >. CD ^ O ^ CD CD

CO C T3 0)

JC ^ ■(DS g>&

® -s >'2CD

2DO

ss

E^S

<0 Q.C CO.9 S3 <0 «(0 ^ Dz -sCO

■es “ICD 3 2 £ E cPos

'S cm CD

® ?^ ^ to CD

15*->■>

0)aCO c ‘C’CD CO COto ro £

c SJ g S §>g E £iS|

Q. 5H 2

c>

:§k.'

<5s

<

o>onzEdH<fiu

09<

X<HZ

V <0 ^ ^ ^ W lA ^ iri ^ tO.V.V lA ^ lA lO ^ -<V lA»AiAVtA»A>AlA ^,»A ^ lA 'T ^,'T ■» 'W.V «AiCO

:OlO'0'Olo!o

lr>. I ^ I lA' r~ 'U)'0><0|(Ol«0i^-)<Aih>|<A1 vliA'lAiiAj^CO 1 VI 001 ^ 1 <A'

o' oQ. Q.I

UJ UJ

UJ < £T00,0

■z Q.io.iSifeifeitit:: o;«;;?i!«ifciti,z.:OTit; »IUICQ'CS!CDlwC0,csiltQl^CDV>l«liO"^l«'(NI ■ ^ U. , - . • I — •~>!o—i-i,->ioicolcnio|{n

CO =: CO CO CO CO1CO CO CO'm o: q: cc< ° 5 < < << <

O: O: 0:c» Q;Q!Q'QD'o;CO o■>T

lA ^ lAit'ir^lCOCO g O 2iv ° r»- CN:CN CN) II CM, CM

z.a. -«».Z:Z z,z.z z ^j.zZ 0.

^ lOE

' . o , ■ o» £S CO i ■ os (B no o a>^ nj o> CD ®

CM CO V lACM CO -V lAjce CO CD

h- jcO ;0>l10/'fM|CO/V|iA^<e/rw|0O|O«

r» o 1 CM I (D11*>1 to1 >nc'j,c>il(r>;(r>i«oi<r>i(d|<0'>r>i<sl^icr>|«>|<d;c<sil>r>!2r>- Un^oiiO!^

w 5i*^II L WB

1111112.11.111:o' o O o!

Cl >A I ^9qq <q:qor,111LU UJ D m to m Q tow ayLU Ui

2 -J 5 Zt 3«o ■ IJ-1I r..; SSS<0,-1:z <7> z z z ^ zh- h-|{“ J- ?5 Z 0. Z Z S (N5uJbU'$5gg§i2;5 , A V' A. ~! ■*» (D -*5 ~3 <C -5(D m -ilD to —i “i —^ > eo

W CL.

'a^3< oo_ < < Q Q Oi ___ rnO (VJ0,OT <m P P £5<x>'z2 K <^ z,z.w ^:ZCD _i Q. V i z cn w z z

® « S.yj ? S.Or.z t z,Z:0)'Z;z 5-.CO CD V CO'CL Q. Cfi'=i,=i

C 3

« .S

c J. S;ccl;2i« O) 23' 3

CO1 (0 (0 3 QS ?•£ 2'S ' <u ;2g> £ CC'^'Z 0.'O z^ :0.^ -l,CDlCL ^,(C-s ->'-9 -j'-i'-i'-s -jl-si-ji=5,->'-sl-> ~>ay ay . to

<0r^il0:«0ir>-n0|0>;0

TM'W.^HOjto; ' I r>-1 o! CO! n<D I f.! b-1 rw I I f«. I h-! r«-1

§88 S,8 SS88SSSS 8;SS 8,8:8 8|8!8:8!§!8;8 88:81sfOip>.■»I»lrtl« ^i^icolcolco'n

o o' rt I ^1 e> ■ •«• I o1 «■>:'V I O' <*> CO I (O OlOliA1 V

CO I <0 ^ 0o^ololo'o'ojo.o.o o o cs Ot.OiOtOjOiO

O oft-111. WH

3 &•2 '2i*5 5 5 5 5 55 55' 5 5 55 5 5I5I55!555

z o'<5 _ifsi cv o fvicv;oZ ZCO COlo m1N- 1 CO1 if>

Q.o>,CN'Z 0> 0> 'Z ^ =5 C0 O O i^ cN COiS

CO CO

o uj a:g (Oif^. 0*

5 P 5~ If) cn

< 03 (N CNz 5 z z z ^ Z ^ c4 Z. pj: Z, ?, 5; Q.8 88s- r~ CO CO CO

•c1 £

_ Q- ® 3 3. ffl'JS «aaOre'io ®3'$j

x,x 2 CE =; o

;<Ni<olv!iol<o]r>-|eolo>

siRiaiaiaisiSif^iaiaiS

o oo oro *r V ^ V CO <o <o

0 '<0 CN fOlfO

J JV _“J

111' 111ca S'qq'cq cq1

CD ->

Or Gr fc <

<o z

?w> eg, o>

«O (o <g • (Q

WQ-3->-»-?-j-5-52a.

, N; <o

o o o! o1 o

<M CO

O>oCDP<0.r>QD

\ *tn

r

Lampiran IV

DAERAH IRIGASI KABUPATEN BOYOLALI

1. D.lAndong 53. D.l Simaron2. D.IBomati 54. D.l Sorotan3. D.IButul 55. D.l Surowangsan4. D.l Dahar 56. D.l Tempel5. D.l Dlimas 57. D.l Toprayan6. D.l Drono 58. D.l Watuteler7. D.l Garat 11 59. D.l Ajaran8. D.lGayam 60. D.l Bantengan9. D.l Gebel 61. D.l Bekuning10. D.l Irobayan 62 D.l Bendo11. D.l Jambu 63. D.l Bentangan12. D.l Jetak 64. D.l Bentingan13. D.l Jugruk 65. D.l Blawong14. D.l Kaiinanas 66. D.l Bogo15. D.l Karanganyar 67. D.l Bolo16. D.l Kekeng 68. D.l Boro17. D.l Kukusan 69. D.l Boto18. D.l Nepen 70. D.l Brajan19. D.l Penggung 71. D.l Brontok20. D.l Pule 72. D.l Bukurireng21. D.l Pulung22. D.l Rejoso II23. D.l Sb. Langse24. D.l Sb.Bonsiji25. D.l Sb.Gombang26. D.l Sb.Kebatan27. D.l Senden28. D.l Sidorejo29. D.l Sirahu30. D.l Tanon31. D.l Tempel32. D.l TIawong33. D.l Tretes34. D.l Asem35. D.l Candi36. D.l Kalicinging37. D.l Kalikiring38. D.l Karaang Kulon39. D.l Kauman40. D.l Kedung Banteng41. D.l Kedung Dowo42. D.l Kedung Jambe43. D.l Kedung Jangan44. D.l Kedung Pereng45. D.l Kedung Pilang46. D.l Kopyang47. D.l Magangan48. D.l Mungup I49. D.l Mungup II50. D.l Nogosah51. D.l Penjalinan52. D.l Pule

73. D.74. D.75. D.76. D.77. D.78. D.79. D.80. D.

Cekdam Dawang Dudan G U WO Gading Gambiran Gandrung

i Garat I81. D.l Gatak Gledegan/kopen82. D.l Gayamprrt83. D.l Gedong84. D.l Gempol85. D.l Gempolsari86. D.l Genting87. D.l Gombei88. D.l Grenjeng89. D.l Grogak90. D.l Gurung91. D.l Guwo92. D.l Jagan93. D.l Jambe94. D.l Jambean95. D.l Jantung96. D.l Jembluk97. D.l Jungkir98. D.l Jurug99. D.l Kadirejo100. D.l Kajen101. D.IKaiiondo!102. D.l Kaliondo I, II103. D.l Kaliondo It104. D.l Karang Boyo

105. D.l Karang Gayam 153. D.l Pusung106. D.l Karang Joho 1 154. D.l Rejoso 1107. D.l Karang Joho II 155. D.l Sabrangkali108. D.l Karang Lo 156. D.l Sapiyah 1109. D.l Karangandong 157. D.l Sapiyah II110. D.l Karangduren 158. D.l Sb Klego111. D.l Karangtengah 159. D.l Sb Pinggir112. D.l Kd Nongko/keyongan 160. D.l Sb Sangge113. D.l Kd. Ringin 161. D.l Sb Sirah114. D.l Kd. Wuni 162. D.l Sb Tanjung115. D.l Kecu 163. D.l Sb Tawangsari116. D.l Kedung Lo 164. D.l Sb. Blimbing117. D.l Kedung Nongko 165. D.l Sb. C. Sawit118. D.l Kedung Silo 166. D.l Sb. Gendol119. D.l Kedungndowo 167. D.l Sb. Gombangan120. D.l Kembaran 168. D.l Sb. Gondang121. D.l Keterban 169. D.l Sb. Kenteng122. D.l Klampok 170. D.l Sb. Majan123. D.l Klepu 171. D.l Sb. Sendangsono124. D.l Kopen 172. D.l Sb. Soko125. D.l Krajan 173. D.l Sekar126. D.l Kramat 174. D.l Seretan127. D.l Ledok 175. D.l Serut128. D.l Loo 176. D.l Sigereng129. D.l Lulokandang 177. D.l Sikidang130. D.l Menoro 178. D.l Sikuwung131. D.l Miltran 179. D.l Silenguk132. D.l Mliwis 180. D.l Silenguk133. D.l Mranggen 181. D.l Simo 1,11134. D.l Mudal 182. D.l Simojo135. D.l Mutih 183. D.l Singampon136. D.l Ngemplak 184. D.l Siringin137. D.l Nglayut 185. D.l Sumbung138. D.l Ng ledok 186. D.l Sumuru139. D.l Ng ledok 187. D.l Sungsang140. D.l Ng ledok 188. D.l Surobayan141. D.l Ngudi Cukup 189. D.l Surowaden142. D.l Nyamplung 190. D.l Suyudan143. D.l Pacoran 191. D.l TU Rl144. D.l Pakel 192. D.l Talang145. D.l Pandean 193. D.l Tempuran146. D.l Panggolo 194. D.l Tinatah147. D.l Pendem 195. D.l Tirtoguno148. D.l1 Pengging 196. D.l Tirtomoyo149. D.l1 Penjalin 197. D.l Totogan150. D.l1 Pesing 198. D.l Widoro151. D.l1 Pete 199. D.l1 Wolupule152. D.l1 Petel

BOYOLALI BUPATI

^ SEND SAMODRO^.

Lampiran V

MATA AIR Dl KABUPATEN BOYOLALI

No Mata Air Kecamatan

1 2 31 Simendung Ampel2 Kali Sewan Ampet3 Berbeji Ampel4 Widodari Ampel5 Pantaran Ampel6 Ngrancah Ampe/7 Seleri Ampel8 Pendem Ampel9 Bendo Ampel

10 Mudal Ampel11 Sikolo Ampel12 Sibajing Ampel13 Bendo Ampel14 Joko Tarufa Ampel15 Sililin Boyolali16 Sikuat Boyolali17 Pusung Boyolali18 Barat KUD Boyolali19 Sedalem Boyolali20 Kentingan Boyolali21 Bokuning Boyolali22 Tlatar Boyolali23 Sipawon Boyolali24 Dukuh Sari i Boyolali25 Dukuh Sari II Boyolali26 Sungsang Boyolali27 Sipreh Boyolali28 Suyudan Boyolali29 Lerak Boyolali30 Sijeruk Boyolali31 Santen Boyolali32 Ngringin Boyolali33 Sumber Baben Boyolali34 Kridanggo Boyolali35 Sumber Sidodadi Boyolali36 Jaro Mojosongo37 Rejoso Mojosongo38 Lebak Mojosongo39 Karang Andong Mojosongo

1 2 3

40 Tawangsari Mojosongo41 Semboro Mojosongo42 Cebong Mojosongo43 Berduk Mojosongo44 Manggis Mojosongo45 Blumbang Mojosongo46 Ngrancah Mojosongo47 Sendangsono Mojosongo48 Tangarum Mojosongo49 Gendal Mojosongo50 Bendo Mojosongo51 Karangduwet Banyudono52 Sungsang Banyudono53 Gemuling Banyudono54 Loo Banyudono55 Blawong Banyudono56 Kukusan Banyudono57 Siwiyu Banyudono58 Karangkulon Banyudono59 Tirto MartoAirto Moyo Banyudono60 Dahar Banyudono61 Bon Siji Banyudono62 Lanang Banyudono63 Kendhat Banyudono64 Langse Teras65 Manggis Teras66 Kembang Teras67 Kantil Teras68 Lanang Teras69 Soko Sawit70 Kebatan Sawit71 Gombang Sawit72 Majan Sawit73 Maron Sawit74 Tegalsono Sawit75 Ledok Sawit76 Kenteng Sawit77 Cepokosawit Sawit78 Gombangan Sawit79 Sumber Mungup Sawit80 Kedung Nongko Nogosari81 Sumber Pedut Cepogo82 Pracimowati Cepogo83 Bulu Klego84 Ndawa Klego

1 2 3

85 Klalingan Klego86 Padas Klego87 Pundung Klego88 Wlnong 1 Klego89 Winong it Klego90 Tumpeng Klego91 Gedada Klego92 Asahan Klego93 Pringinan Klego94 Brengkut Klego95 Pelemputih Klego96 Suruhan Klego97 Tangkisan Klego98 Kalijambu Klego99 Gulon Klego

100 Oawa Klego101 Jembiuk Klego102 Duren Klego103 Gejungan Klego104 Cengkllk Klego105 Kalongan Klego106 Pakel Klego107 Tanjung Klego108 Ringin Klego109 Kendangan Klego110 Talok Klego111 Piiang Klego112 Karanglo Klego113 Sedayu Klego114 Balak Klego115 Utu Klego116 Gandik Klego117 Duren Klego118 Mungu Klego119 Klampeyan Klego120 Nggansari Klego121 Sambo Klego122 Ngelo Klego123 Klumprlt Klego124 Pancuran Klego125 Ngembes Klego126 Balik Padas Klego127 Ngliyangan Klego128 Sumur Moyo Klego129 Suruhan Klego

»

1 1 1

1 2 3130 Samlnem K(ego131 Orono Ktego132 Gempol Klego133 (ngas Ktego134 Glodok Klego135 Selang Klego136 Glagah Klego137 Bendo Klego138 Sumber Agung Ktego139 Lanjaran Musuk140 Tembelik Musuk141 Tembelang Musuk142 Kendi Musuk143 Reco Musuk144 Oawir Musuk145 Suder Musuk146 Kenteng Musuk147 Wuluh Musuk148 Anyar Musuk149 Manggal Musuk150 Linggo Musuk

BUPAT! BOYOLALI

------

SEWO SAMODRO j_.

Lampiran VI

DAFTAR SUNGAI Dl KABUPATEN BOYOLALI

No Nama Sungai Panjang(Km)

1 2 31 Serang 15.02 Pepe 11.53 Juranggrenjeng 4.84 Kapuk 3.75 Wales 5.16 Gondang 5.47 Rejoso 5.18 Bogo 49 Nongko lA10 Pule 8.0n Sombo 7.612 Luwuk 6.613 Gandul 28.514 Pelang 4.215 Klumpit 7.916 Mali 7.317 Tambakan 1.218 Mpjolegi 2.619 Kedungmangir 6.320 Selo 5.321 Makasih 8.722 Bodeh 1.923 Klampok 3.924 Grenjengan 1.925 Jengglong 6.226 Bendungan 9.727 Timo 4.028 Bagor 7.029 Bedoyo 17.330 Dungguyangan 6.631 Dungori 5.032 Lunyu 6.033 Kedungrong 12.234 Sranten 3.135 Bengle 11.636 Pringapus 7.737 Kedungbendo 4.4

38 Gebang 4.339 Nanas 4.340 .fowo 9.341 Cemoro 16.342 Bulak 10.243 Andong 11.544 Tempel 1145 Cede 946 Larangan 7

BUPAT! BOYOLALI

^ SENOSAMODRO/

f

>z<£a

5«q 1& O c>

uz aa! 3 ui - X CDb; < ZU1 h* U)

Q<<

###S££!W:

)/'r> ^ -dmM

7, ..............

■r a rr-y f:- -1 \r' -L^ .tr0/t -,/‘CTW 'Tvfr^r^""i7:cdW -i"-,'*<'■ '.'■■■"'.•:?:1'' ‘. / ■-V^ './v;! '-'--;v\/1,,‘‘ :- .• ’ : U-: /' '• . Vr ’ '>L\' .'A ' /l .•'/■

/J t'i'' ^ n ■' ' : - / ^ i’’ j ' '^l ' r l_ '.'' ',^ 'I '* y ,* / / '

c. :' -■{'• f,' ;■":;: r;/

> Sfriip* £vffiK A'':i|^£^

7 ’Vs

0

>z<zOu

IB o e

fJ

7.. .1

I-, ■*- '

"t'\ V / j

110*19Wr

KABUPATENMAGELANG

Ml HIW

+ r-^' KABUPATEN+ \ ./SLEMAN \

IMPUKTArt CUUIATCN BQYQlAII

REHCAHATATA RUAN6 WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

TAHUN 2011 -2031

RENCANASTRUKTUR RUANG WILAYAH

/\

NKi)om«t«rs

8 10

PKWiMi :„...Uili«i»aiTi»iM»«^nons ;„.-omo«o9a;'*°«UTBDa««i Hor«oi»i;------wiG©i9«iZo» 498

punt piairinMian•hitoa M*<«akn

0 ................... ..ntoi Mairiitraii

Fomnn

jiringan ^im

PH ng • m D m 8> n T *ni «• I

FHnginitiangin Btndin

PingimDwgan Itaiun K*nb apl Q SMiiniMMAPtKa'Ufer

Eawkn •**o■ PuiitP«ta;iran

A A WL^ no. A "<1*

Pi^Hmbvioin jiringin iunb*r Di;:i Air ^ wajc

anaarPHngimbinsin Jifinjpin irwigtQ apiuO PLTBp»ng*abmginjinngan P«ng«iola (mgiiungan

TFa Q 7TAO <cn>K«MngHnbmgin Jiiingin T*l*loaunMiail A fw

PaniJIK LIlKKPVrA

p ■ t -

v^raarntBH:-MlaChH Mm•C«ia lam Laiaa im-r m MU •IUUW.IVPM•Waal tmrnm li Mm— 'am :

• BETBJII■ PATIMYO lAU

----^

f S&OSflMCCRO /- '

110*19*62" I

-f--«ofoos

+-

<o

‘s'

-f-

o

................. ....................WG;p^«* Pemeriniahan

|bb“k0,aKa‘>"P««.+-^S'I B- bukota K®camatan.

■ BbJbs Adtninisfrjjii2asSal>“pat,„.

■ R„! ?6ca"»l»r,b^S8 Oesa

^•ralranIVaduk

7^ Sun9aiartn9anWan

Ja|anArferi ^ ^oKotektor ^ Lofca,== iXKaAnf?'“*i'a')

fK*WaSa"Ll„<(unfl',A,,'0d'0m'Ra9a1«

^S«"P<ManMataa"ar,a‘aO«,

SPa'pZtnp^U,tin«n

Spp~np:rwHi.. ert,<af«n/VVaduiffnbans;an

p'*-b 1

—*■ _

s>»5pS'A1_

"V ! ___ - V'.v..r'» 1 J> ■'/

1 >3?r-;> ’