Perda Dinas

7/28/2019 Perda Dinas

1/26

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 03 TAHUN 2008

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan

Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah Pemerintah

Kota Payakumbuh ;

b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada huruf a

tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksaaan

Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

1


2/26

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tentang Petunjuk Teknis

Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor .... Tahun 2008 tentang

Kewenangan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Dengan persetujuan bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

DAN

WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Payakumbuh ;

b. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh ;

c. Walikota adalah Walikota Payakumbuh ;

d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Payakumbuh ;

e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh ;

f. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi di lingkunganDinas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

2


3/26

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah

Kota Payakumbuh.

(2) Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :

a. Dinas Pendidikan ;

b. Dinas Kesehatan ;

c. Dinas Pekerjaan Umum ;

d. Dinas Tata Ruang dan Kebersihan ;

e. Dinas Perhubungan dan Komunikasi ;

f. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ;

g. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ;

h. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan ;

i. Dinas Pertanian ;

j. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga ;

k. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

(3) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan;

(2) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 4

3


4/26

Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Dinas Pendidikan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat terdiri dari :

Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

c. Bidang Kendali Program terdiri dari :

Seksi Perencanaan Program

Seksi Pengendalian Mutu

Seksi Monitoring dan Evaluasi

d. Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar terdiri dari :

Seksi Kurikulum

Seksi Peningkatan Kapasitas Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar

Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana

e. Bidang Sekolah Menengah terdiri dari :

Seksi Kurikulum

4


5/26

Seksi Peningkatan Kapasitas Pendidikan Menengah

Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana

f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah

Seksi Pendidikan Luar Sekolah

Seksi Organisasi dan Kesiswaan

Seksi Pembinaan Kelembagaan

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

(1) Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di

Bidang Kesehatan ;

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 8

Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan berdasarkan asas otonomi

daerah yang berkaitan dengan bidang kesehatan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 9

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan


Paragraf 4

5


6/26

Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas



Sub Bagian Keuangan


c. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

Seksi Puskesmas dan Rumah Sakit

Seksi Akreditasi dan Perizinan

Seksi Makmin, Farmasi dan Kosalkes

d. Bidang P2P dan PL terdiri dari :

Seksi Pencegahan dan pengendalian Penyakit tidak menular.

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

Seksi Penyehatan Lingkungan

e. Bidang Kesehatan Keluarga terdiri dari :

Seksi Kesehatan Keluarga

Seksi Gizi

Seksi Promkes dan PSM-JPKM

f. Bidang Kendali Program Kesehatan terdiri dari :

Seksi Perencanaan Program Kesehatan

Seksi Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Seksi Data dan Evaluasi Program Kesehatan

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6


7/26

Bagian Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

(1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pekerjaan

Umum dan Perumahan.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 12

Dinas Pekerjaan Umum sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok

menyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan

Perumahan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 13

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum dan

Perumahan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan


Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

a. Kepala Dinas



Sub Bagian Keuangan


7


8/26


Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program

Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

d. Bidang Pengairan terdiri dari :

Seksi Peningkatan Jaringan Pengairan

Seksi Pemeliharaan Jaringan Pengairan

e. Bidang Cipta Karya terdiri dari :

Seksi Tata Bangunan

Seksi Perumahan dan Pemukiman

f. Bidang Bina Marga terdiri dari :

Seksi Peningkatan Pembangunan Sarana jalan dan Jembatan

Seksi Pemeliharaan Sarana jalan dan Jembatan

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.

Bagian Keempat

Dinas Tata Ruang dan Kebersihan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

(1) Dinas Tata Ruang dan Kebersihan adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang

perencanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang, pertanahan, kebersihan dan pertamanan ;

(2) Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 16

Dinas Tata Ruang dan Kebersihan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang penataan ruang,pertanahan, kebersihan dan pertamanan;

8


9/26

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 17

Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagaiberikut :

a. perumusan kebijakan teknis di penataan ruang, pertanahan, kebersihan dan pertamanan ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bidang penataan ruang,

pertanahan, kebersihan dan pertamanan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bidang penataan ruang, pertanahan, kebersihan dan

pertamanan; dan


Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Dinas Tata Kota, terdiri dari :

a. Kepala Dinas



Sub Bagian Keuangan


c. Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan terdiri dari :

Seksi Survey dan Pemetaan

Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan

Seksi Pengadaan dan Pembebasan Lahan

d. Bidang Tata Bangunan dan Perizinan terdiri dari :

Seksi Tata Bangunan

Seksi Perizinan

e. Bidang Pengendalian dan Pengawasan terdiri dari :

Seksi Pengawasan Tata Ruang

Seksi Penertiban Bangunan

f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Seksi Kebersihan dan Ketertiban Kota

Seksi Pertamanan dan Pemakaman

9


10/26

Seksi Pengendalian Sanitasi

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Perhubungan Dan Komunikasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 19

(1) Dinas Perhubungan dan Komunikasi adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Perhubungan dan Komunikasi ;

(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 20

Dinas Perhubungan dan Komunikasi sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas

pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang

perhubungan dan komunikasi.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 21

Dinas Perhubungan dan Komunikasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan komunikasi;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan dan komunikasi;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan dan komunikasi; dan


10


11/26

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Dinas Perhubungan dan Komunikasi terdiri dari :

a. Kepala Dinas



Sub Bagian Keuangan


c. Bidang Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional terdiri dari :

Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional

Seksi Manajemen dan Rekayasa

d. Bidang Angkutan terdiri dari :

Seksi Angkutan Barang

Seksi Angkutan Orang

e. Bidang Sarana dan Prasarana tediri dari :

Seksi Teknis Sarana dan Perbengkelan

Seksi Prasarana Lalu Lintas

f. Bidang Komunikasi terdiri dari :

Seksi Akreditasi, Perizinan dan Pembinaan Kelembagaan Postel

Seksi Pengawasan Postel

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Payakumbuh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 23

(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi

Daerah di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah ;

(2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

11


12/26

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 24

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas

pembantuan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 25

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

dan


Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri dari :


Sub Bagian Keuangan


c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :

Seksi Perencanaan

Seksi Pendapatan

Seksi Pembukuan

12


13/26

d. Bidang Pembiayaan/Anggaran, terdiri dari :

Seksi Kebijakan Penyusunan Anggaran

Seksi Penyusunan Anggaran

Seksi Pengendalian, Pembinaan dan Supervisi

e. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

Seksi Penerimaan dan Pelaporan

Seksi Pengelolaan Belanja Tidak Langsung

Seksi Pengelolaan Belanja Langsung

f. Bidang Akuntansi dan Asset, terdiri dari :

Seksi Pelaksana Akuntansi

Seksi Pengelola Asset

Seksi Pengawasan Keuangan Daerah

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota

Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

(1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang

Sosial dan Tenaga Kerja.

(2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah .

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 28

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dan

ketenagakerjaan.

13


14/26

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 29

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagaiberikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang bidang sosial dan ketenagakerjaan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bidang sosial dan ketenaga-

kerjaan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bidang sosial dan ketenagakerjaan; dan


Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 30

(1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari :

a. Kepala Dinas



Sub Bagian Keuangan




Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

d. Bidang Pelayanan terdiri dari :

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Seksi Pelayanan Kessos dan Lanjut Usia

e. Bidang Pemberdayaan dan Bantuan terdiri dari :

Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial

Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial

f. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari :

Seksi Pelatihan Tenaga Kerja

Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja

14


15/26

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini

Bagian Kedelapan

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 31

(1) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana Otonomi

Daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan

Pengelolaan Pasar.

(2) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 32

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas

pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan

pengelolaan pasar.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 33

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokoknya,

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah,

perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bidang koperasi, usaha mikro

kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah,

perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar, dan ;


15


16/26

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 34

(1) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

a. Kepala Dinas



Sub Bagian Keuangan




Seksi Pengendalian Program

Seksi Evaluasi dan Pelaporan

d. Bidang Perindustrian, Perdagangan terdiri dari :

Seksi Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

Seksi Perizinan, Metrologi dan Perlindungan Konsumen

Seksi Bimus dan Investasi

e. Bidang Koperasi dan UMKM terdiri dari :

Seksi Bina Usaha, Hukum dan Kelembagaan

Seksi Pasilitas dan Pembiayaan Simpan Pinjam

Seksi Pengembangan dan Kewirausahaan.

f. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :

Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Ketertiban dan Keamanan

Seksi Pendapatan Daerah

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota

Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

16


17/26

Bagian Kesembilan

Dinas Pertanian

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 35

(1) Dinas Pertanian adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di

Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan ;

(2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 36

Dinas Pertanian sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan melaksanakan tugas-tugas pembantuan di

bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 37

Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dankehutanan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian, perkebunan,

peternakan, perikanan dan kehutanan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan

kehutanan, dan


17


18/26

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Dinas Pertanian terdiri dari :

a. Kepala Dinas



Sub Bagian Keuangan


c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri dari :

Seksi Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura

Seksi Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura

Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Holtikultura

d. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :

Seksi Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan

Seksi Agribisnis Perkebunan dan Kehutanan

Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Kehutanan

e. Bidang Peternakan, terdiri dari :

Seksi Seksi Produksi Peternakan

Seksi Kesehatan Peternakan

Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan

f. Bidang Perikanan, terdiri dari :

Seksi Seksi Produksi Perikanan

Seksi Kesehatan Perikanan

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum

dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

18


19/26

Bagian Kesepuluh

Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

(1) Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di

Bidang Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga ;

(2) Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 40

Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan melaksanakan

tugas-tugas pembantuan di bidang Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 41

Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pariwisata, Pemuda Dan Olah

Raga;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga dan


19


20/26

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 42

(1) Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga terdiri dari :

a. Kepala Dinas



Sub Bagian Keuangan





d. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :

Seksi Sarana dan Prasarana Wisata

Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga

e. Bidang Pembinaan Kepariwisataan terdiri dari :

Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata

Seksi Perizinan dan Usaha Jasa Wisata

Seksi Seni Budaya dan Promosi Wisata

f. Bidang Pemuda dan Olah Raga

Seksi Kepemudaan

Seksi Olah Raga

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari


Bagian Kesebelas

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 43

(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

20


21/26

(2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 44

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan melaksanakan

tugas-tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 45

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kependudukan dan Catatan

Sipil;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dan


Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 46

(1) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil terdiri dari :

a. Kepala Dinas



Sub Bagian Keuangan


c. Bidang Perencanaan Kependudukan terdiri dari :



d. Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

21


22/26

Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Catatan Sipil

e. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :

Seksi Pelayanan Pencatanan Sipil

Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Catatan Sipil

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari


BAB IV

TATA KERJA

Pasal 47

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pemerintah Kota bertanggung

jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan

bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pihak pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 48

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan

dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada

bawahan.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselon Perangkat Daerah

Pasal 49

(1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.b

(2) Sekretaris pada Dinas adalah Jabatan Eselon III.a

(3) Kepala Bidang pada Dinas adalah Jabatan Eselon III.b

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah

Jabatan Eselon IV.a

22


23/26

23


24/26

Pasal 50

Pejabat strukutural eselon III.a pada satuan unit kerja perangkat daerah sebelum Peraturan Daerah ini

ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi kepala bidang pada dinas pada perangkat daerah kota tetap

diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 51

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi persyaratan

sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Pertama

Jabatan Fungsional

Pasal 52

(1) Perangkat Dinas di lingkungan Pemerintah Kota terdiri dari Jabatan Struktural dan kelompok

Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang

keahliannya.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2) dipimpin oleh seorang

tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kedudukan, Tugas Pokok

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 53

(1) Pada masing-masing Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk

melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa

Kecamatan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud Ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional

dikoordinasikan oleh Camat.

24


25/26

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai wilayah kerja 1(satu) atau beberapa Kecamatan.

(5) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional kecuali Kepala Unit

Pelaksana Dinas Struktural.

(6) Uraian lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi masing-masing Unit

Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Tugas Pokok

Pasal 54

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas

Daerah dalam rangka perumusan kebijaksanaan teknis, menyusun rencana, mengkoordinasikan serta

melaksanakan pembinaan dalam wilayah kerja atau ruang lingkup kerjanya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 55

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok Dinas di lingkungan Pemerintah Kota

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sahsesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Rincian Tugas Pokok pada satuan organisasi dan jabatan di Dinas di lingkungan Pemerintah Kota

yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

(1) Semua Jabatan Struktural dan Fungsional yang telah ada masih tetap berlaku paling lama

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan semenjak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor

03 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis

Pemerintah Kota Payakumbuh dinyatakan tidak berlaku lagi.

25


26/26

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknispelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal 16 September 2008

WALIKOTA PAYAKUMBUH

JOSRIZAL ZAIN

Diundangkan di Payakumbuh

pada tanggal 17 September 2008

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

MAHMUDA RIVAI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN 2008 NOMOR : 03

Perda Dinas

Documents