Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012

7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012

http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 1/27



2

6.

4.

5.

7.

8.

9.

11.

t2.

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2OO9

tentang

Perlindungan

dan Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

(Lembaran

Negara

Tahun

2008 Nomor

l4O,

Tambahan

Lembaran Negara

Nomor

5059);

Undang-Undang

Nomor

26

Tahun

2OO7

tentang

Penataan Ruang (Lembaran

Negara

Tahun

2OOT

Nomor

48,

Tambahan Lembaran

Negara Nomor

a833);

Undang-Undang

Nomor

32 Tahun

2OO4 tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara Republik

Indonesia

Tahun

2OO4

Nomor

L25,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana

telah diubah

terakhir

dengan

Undang-undang

Nomor

12 Tahun

2008

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun

2008

Nomor

59,

Tambahan

Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Nomor

48aal

;

Undang-Undang

Nomor

11

Tahun

2OlO tentang

Benda

Cagar

Budaya

(Lernbaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2OIO

Nomor

130, Tambahan

Lembaran

Negara Republik

Indonesia

Nomor

5168);

Undang-Undang

Nomor 12

Tahun

2OlL

tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-Undangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2}ll

Nomor

82,

Tambahan

Lembaran

Negara Republik

Indonesia Nomor

523a1;

Peraturan

Pemerintah

Nomor

79 Tahun

2OO5

tentang Pedoman

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2005 Nomor

165,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

a593);

Peraturan

Pemerintah

Nomor

38 Tahun

2OO7

tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara

Republik Indonesia

Tahun

2OO7, Nomor

82, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

a7371;

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri Nomor

53

Tahun

20lt

tentang Pembentukan

Produk

Hukum

Daerah;

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Lamongan

Nomor

1

Tahun

2OLL

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten

Lamongan

Tahun

2OLL-2O15 (Lembaran

Daeerah

Kabupaten

Lamongan

Tahun

2}ll

Nomor

1)

;

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Lamongan

Nomor

15

Tahun

2OLL tentang

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Kabupaten

Lamongan

Tahun

2OLL-2O31

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Lamongan

Tahun

2OlI Nomor

15);

10.

13.



3

Menetapkan

14.

Peraturan

Daerah Kabupaten

Lamongan

Nomor

1

Tahun

2Ol2

tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah Kabupaten

Lamongan

Tahun

2OO*2O25 (Lembaran

Daerah

Kabupaten

Lamongan

Tahun 2Ol2

Nomor

1).

Dengan Persetujuan

Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

KABUPATEN

LAMONGAN

DAN

BUPATI

LAMONGAN

MEMUTUSKAN

:

PERATURAN

DAERAH

TENTANG

CAGAR BUDAYA.

BAB

I

PELESTARIAN

KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan

Daerah

ini

yang

disebut

dengan

:

1. Daerah

adalah Kabupaten Lamongan.

2.

Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah

adalah Dewan Perwakilan

Ralryat

Daerah Kabupaten

Lamongan.

3. Pemerintah Daerah

adalah

Kepala

Daerah

dan

Perangkat

Daerah

sebagai

unsur

penyelenggara

pemerintahan daerah

;

4. Kepala Daerah

adalah

Bupati Lamongan.

5.

Cagar

Budaya,

adalah

warisan

budaya

bersifat

kebendaan

berupa

benda

cagar budaya, bangunan cagar budaya,

struktur cagar budaya,

situs

cagar budaya,

dan

kawasan

atau

lingkungan

cagar

budaya

didarat

dan/atau

di

air

yang perlu

dilestarikan

keberadaannya

karena

memiliki nilai

penting

bagi

sejarah,

ilmu

pengetahltan,

pendidikan,

agama, danf atau

kebudayaan

melalui

proses

penetapan.

6.

Tim

Cagar Budaya adalah

kelompok

ahli

pelestarian

dari berbagai

bidang ilmu

yang

memiliki

sertifikat

kompetensi

untuk

memberikan

rekomendasi

penetapan,

pemeringkatan,

dan

penghapusan

cagar

budaya.

7.

Setiap orang adalah

perseorangan,

kelompok orang,

masyarakat,

badan

usaha

berbadan

hukum, dan/atau

badan

usaha bukan

berbadan

hukum.

8. Benda

Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau

benda buatan

manusia,

baik bergerak

maupun

tidak bergerak, berupa kesatuan

atau

kelompok,

atau

bagian-bagiannya,

atau

sisa-sisanya

yang

memiliki hubungan

erat dengan

kebudayaan

dan sejarah

perkembangan

manusia.

9.

Bangunan

Cagar Budaya adalah susunan

binaan

yang

terbuat dari

benda

alam

atau

benda buatan

manusia

untuk

memenuhi

kebutuhan ruang

berdinding danlatau tidak

berdinding,

dan

beratap.

10.

Struktur

Cagar

Budaya

adalah susunan binaan

yang

terbuat

dari

benda alam

dan/atau

benda

buatan manusia

untuk

memenuhi

kebutuhan ruang kegiatan

yang

menyatu

dengan

alam,

sarana, dan

pras€rrana

untuk

menampung

kebutuhan

manusia.



4

11. Situs

Cagar

Budaya adalah

lokasi

yang

berada di darat

dan/atau

di

air

yang

mengandung benda cagar

budaya, bangunan

cagar budaya,

dan/atau

struktur

cagzrr

budaya sebagai hasil kegiatan manusia

atau

bukti kejadian

pada

masa lalu.

12.

Lingkungan

Cagar

Budaya adalah kawasan

disekitar atau

disekeliling

cagar

budaya

yang

diperlukan

untuk

pelestarian

bangunan cagar

budaya dan/atau

kawasan

tertentu

yang

berumur sekurang-

kurangnya

50

(lima puluh)

tahun

serta dianggap mempunyai nilai

penting

bagi sejarah,

ilmu

pengetahuan

dan kebudayaan.

13. Pelestarian

adalah

upaya

dinamis

untuk mempertahankan

keberadaan

benda, bangunan,

struktur,

situs dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

dan nilainya dengan

cara

melindungi,

mengembangkan,

dan memanfaatkannya.

t4.

Konservasi,

adalah

segenap

proses

pengelolaan

cagar

budaya

agar

makna

budaya

yang

terkandung

didalamnya

terpelihara

dengan

baik

dengan

tujuan

untuk

melindungi, memelihara

dan

memanfaatkan

dengan cara

preservasi, pemugaran

atau

demosili.

15. Perlindungan

adalah upaya

mencegah

dan

menanggulangi

dari

kerusakan,

kehancuran,

atau kemusnahan

dengan

cara

penyelamatan, pengamanan,

zonasi,

pemeliharaan,

dan

pemugaran

cagar budaya.

16. Pemeliharaan

adalah upaya menjaga dan merawat

agar

kondisi fisik

cagar budaya

tetap

lestari.

17.

Preservasi

adalah

pelestarian

suatu

cagar budaya

dengan

cara

mempertahankan

keadaan

aslinya tanpa ada

perubahan,

termasuk

upaya

mencegah

penghancuran.

18.

Pemugaran

adalah upaya

pengembalian

kondisi

fisik

benda

cagar

budaya,

bangunan cagar budaya,

dan

struktur

cagar budaya

yang

rusak

sesuai dengan

keaslian

bahan, bentuk,

tata

letak,

dan/atau

teknik

pengerjaan

untuk

memperpanjang

usianya.

19. Rehabilitasi

adalah

pelestarian

suatu

benda,

bangunan

dan/atau

lingkungan

cagar budaya dengan cara

mengembalikan

kedalam

keadaan semula.

20. Restorasi

adalah

perubahan

terhadap benda

cagar

budaya, bangunan

cagar

budaya,

struktur

cagar

budaya,

situs

cagar

budaya, dan/atau

lingkunga.n

cagar budaya dengan cara

yang

lebih baik.

21. Rekonstruksi

adalah

upaya

mengembalikan

suatu

benda, bangunan,

dan/atau

tempat semirip mungkin

dengan

keadaan semula,

dengan

menggunakan

bahan

lama maupun

bahan baru, sesuai informasi

kesejarahan

yang

diketahui.

22.

Adaptasi

adalah

pengembalian

cagar budaya untuk kegiatan

yang

lebih

sesuai dengan

kebutuhan

masa

kini dengan melakukan

perubahan

terbatas

yang

tidak

akan mengakibatkan kemerosotan

nilai

pentingnya

atau kerusakan

pada

bagian

yang

mempunyai nilai

penting.

23.

Revitalisasi

adalah

kegiatan

pengembalian

yang

ditujukan

untuk

menumbuhkan kembali nilai-nilai

penting

cagar budaya dengan

penyesuaikan

fungsi

rLrang

baru

yang

tidak

bertentangan

dengan

prinsip

pelestarian

dan nilai budaya masyarakat.

24.

Demosili

adalah upaya

pembongkaran

atau

perombakan

suatu

benda, bangunan cagar budaya

yang

sudah

dianggap

rusak dan

membahayakan dengan

pertimbangan

dari aspek

keselamatan

dan

keamanan

dengan

melalui

penelitihan

terlebih

dahulu

dengan

dokumentasi

yang

lengkap.



5

BAB

II

ASAS,

TUJUAN, SASARAN

DAN

RUANG LINGKUP

Pasal

2

Pelestarian cagar

budaya berdasarkan

asas

:

a.

pancasila;

b.

bhinneka

tunggal

ika;

c. kenusantaraan

;

d. keadilan

;

e. ketertiban

dan

kepastian hukum

;

f.

kemanfaatan;

g.

keberlanjutan

;

h.

partisipasi

;

dan

i.

transparansidanakuntabilitas.

Pasal

3

Pelestarian

cagar

budaya

bertujuan

:

a. mempertahankan

keaslian

cagar

budaya.

yang

mengandung nilai

sejarah,

ilmu

pengetahuan

dan

budaya;

b. melindungi

dan memelihara

cagar budaya

dari kerusakan

yang

disebabkan

tindakan manusia

maupun

proses

alam;

c. memanfaatkan

benda, bangunan,

struktur,

dan situs

dan/atau

lingkungan

cagar budaya

sebagai kekayaan

cagar

budaya

untuk

dikelola sebaik-baiknya

demi

kepentingan pembangunan

dan

citra

daerah serta

tujuan

wisata;

d.

melestarikan

warisan

budaya

bangsa,

meningkatkan

harkat

dan

martabat

bangsa serta

memperkuat kepribadian

bangsa

dan

mempromosikan

warisan

budaya

bangsa.

Pasal

4

Sasaran

pelestarian

cagar

budaya adalah

:

a. meningkatkan

kesadaran masyarakat

da

pemilik

akan

pentingnya

pelestarian, perlindungan

dan

pemelihaiaan

benda, bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar budaya;

b. memberikan

dorongan dan dukungan kepada masyarakat

untuk

berperan

serta dalam upaya

pelestarian,

perlindungan,

pemeliharaan

dan

pemanfaatan

terhadap

potensi

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar budaya

untuk

kepentingan

sejarah,

pengetahuan,

kebudayaan, sosial

dan ekonomi.

Pasal 5

Ruang

lingkup

yang

diatur dalam

Peraturan

Daerah ini

meliputi

:

a. benda

cagar budaya;

b.

bangunan

cagar budaya;

c.

struktur

cagar

budaya

;

d.

situs cagar

budaya

;

e. lingkungan

cagar

budaya.



6

(1)

BAB III

KRITERIA, TOLOK UKUR DAN

PENGGOLONGAN

Pasal 6

Benda, bangunan,

atau struktur

ditetapkan

sebagai

benda

cagar

budaya, bangunan cagar budaya,

atau

struktur

cagar budaya

berdasarkan kriteria :

a.

umur;

b. estetika;

c.

kejamakan;

d. kelangkaan;

e.

nilai

sejarah;

f. memperkuat

kawasan;

g.

keaslian;

h. keistimewaan;

dan

latau

i.

tengeran.

Situs

dan

lingkungan

ditetapkan

sebagai situs

cagar budaya dan

lingkungan

cagar budaya berdasarkan kriteria :

a. umur;

b.

keaslian;

c. nilai

sejarah;

d. kelangkaan;

danf

atau

e.

ilmu

pengetahuan.

Pasal 7

(1)

Tolok

ukur

dari kriteria

benda, bangunan,

dan

struktur

cagar budaya

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 6

(1),

adalah:

a.

umur

berkenaan dengan

batas

usia benda, bangunan, dan

struktur cagar budaya

sekurang-kurangnya

50

(lima

puluh)

tahun;

b. estetika

berkenaan dengan

aspek

rancangan

arsitektur

yang

menggambarkan

suatu zaman

dan

gaya/langgam

tertentu;

c.

kejamakan berkenaan

dengan

benda,

bangunan-bangunan,

struktur

atau bagian

dari

Daerah

yang

dilestarikan karena

mewakili

kelas atau

jenis

khusus benda dan

bangunan

yang

cukup

berperan;

d.

kelangkaan

berkenaan

dengan

dengan

jumlah

yang

terbatas

dari

jenis

atau fungsinya, atau hanya

satu-satunya

di lingkungan

atau wilayah tertentu;

e. nilai

sejarah berkenaan dengan

peristiwa perubahan

dan/atau

perkembangan

daerah,

nilai-nilai

kepahlawanan,

peristiwa

kejuangan

bangsa Indonesia, ketokohan,

politik,

sosial,

budaya

serta

nilai

arsitektural

yang

menjadi

simbol nilai

kesejarahan

pada

tingkat

Nasional

dan/atau

Daerah;

f. memperkuat

kawasan

berkenaan

dengan

benda,

bangunan,

struktur

atau bagian

Daerah

yang

karena

potensi

dan/atau

keberadaannya

dapat

mempengaruhi

serta

sangat

bermakna

untuk

meningkatkan kualitas

dan

citra lingkungan

di

sekitarnya;

g.

keaslian

berkenaan dengan

tingkat

perubahan

dari

benda,

bangunan,

struktur

cagar budaya

baik dari

aspek

struktur,

material,

tampang benda

dan/atau

bangunan maupun

sarana

dan

prasarana

lingkungannya;

(2)



7

h.

keistimewaan

berkenaan

dengan

sifat

istimewa

dari

benda,

bangunan dan/atau

struktur

cagar budaya

;

i.

tengeran

atau

landmark

berkenaan dengan keberadaan

sebuah

benda,

bangunan

danf

atau

struktur,

baik tunggal

atau

jamak

dari

benda, bangunan

dan/atau

struktur

atau

lansekap

yang

menjadi

simbol

atau

karakter

suatu

tempat

atau

lingkungan

cagar

budaya.

(2)

Tolok

ukur dari situs

dan lingkungan

cagar budaya

sebagimana

dimaksud

dalam

Pasal

6 ayat

(2),

adalah

:

a.

umur

berkenaan

dengan

usia lingkungan

terbangun,

paling

sedikit

seusia benda,

bangunan

danlatau

struktur

yang

telah

ditetapkan

atau diduga

sebagai

benda

dan/atau

bangunan

cagar

budaya;

b. keaslian

adalah keberadaan

situs

cagar

budaya

atau

lingkungan

cagar

budaya

yang

masih

asli, baik

lengkap

maupun

tidak

lengkap;

c. nilai

sejarah

berkenaan

dengan

peristiwa

perubahan

dan/atau

perkembangan

kota

Lamongan,

nilai-nilai

kepahlawanan,

peristiwa

kejuangan

bangsa

Indonesia,

ketokohan, politik,

sosial,

budaya

yang

menjadi

simbol

nilai

kesejarahan

pada

tingkat

nasional

dan/atau Daerah

untuk memperkuat

jati

diri

bangsa;

d.

kalangan

berkenaan

dengan

tatanan

tapak

atau

tatanan

situs

atau lingkungan

yang

jarang

ditemukan;

e. ilmu pengetahuan,

berkenaan

dengan ilmu

dan

pengetahuan

yang

berkaitan

dengan

situs

cagar budaya

atau

lingkungan

cagar

budaya.

Pasal

8

Berdasarkan

kriteria

dan tolok

ukur sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

6

dan Pasal

7 benda,

bangunan

dan/atau

struktur

cagar

budaya

dibagi

dalam

4

(empat)

golongan,

yaitu

:

a.

golongan

A,

adalah benda,

bangunan

dan/atau

struktur

bangunan

cagar

budaya

yang

harus

dipertahankan

dengan

cara

preservasi;

b.

golongan

B,

adalah benda,

bangunan

dan/atau

struktur

cagar

budaya

yang

dapat dilakukan

pemugaran

dengan

cara restorasi,

rehabilitasi

atau rekonstruksi;

c.

golongan

C,

adalah benda,

bangunan

dan/atau

struktur

cagar

budaya

yang

dapat dilakukan pemugaran

dengan

cara revitalisasi

atau adaptasi;

d.

golongan

D,

adalah benda,

bangunan

dan/atau

struktur

cagar

budaya

yang

keberadaannya

dapat membahayakan

keselamatan

penggunaan

maupun

lingkungan

sekitarnya,

sehingga

dapat

dibongkar

dan dapat

dibangun

kembali

sesuai

dengan

aslinya

dengan

cara

demosili.

Pasal

9

Berdasarkan

kriteria

dan tolok

ukur

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal

6

dan Pasal

7,

situs cagar

budaya

dan lingkungan

cagar

budaya

dapat

diklasifikasikan

menjadi

3

(tiga) golongan

yaitu

:

a.

golongan

I,

adalah situs

cagar

budaya

atau lingkungan

cagar

budaya

yang

secara

fisik masih

lengkap

dan

memenuhi

seluruh

criteria;



8

b.

c.

golongan

II,

adalah

situs

budaya

yang

secara fisik

kriteria

umur,

keaslian

dan

golongan

III,

adalah

situs

budaya

yang

secara fisik

cagar budaya

atau

lingkungan

cagar

tidak

lengkap

serta

minimal

memenuhi

nilai

sejarah;

cagar

budaya

atau

lingkungan

cagar

tidak

lengkap

serta

minimal

memenuhi

kriteria

umur

dan keasliannya.

Pasal

10

Ketentuan

mengenai

pelaksanaan

penggolongan

benda,

bangunan,

struktur,

situs dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

8 dan Pasal

9

diatur

lebih

lanjut

dalam

Peraturan

Kepala

Daerah.

BAB

IV

TUGAS, TANGGUNGJAWAB

DAN WEWENANG

Pasal

1 1

Pelestarian

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkung€rn

cagar

budaya

di Daerah

menjadi

tugas dan

tanggungiawab

Pemerintah

Daerah.

Pasal 12

(1)

Dalam

melaksanakan

tugas

dan

tanggungiawab

sebagimana

dimaksud

dalam Pasal

1 1,

Pemerintah

Daerah

berwenang

:

a.

menetapkan

prosedur

dan

tata

cara

serta

melakukan

inventarisasi terhadap

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkung ., yang

diduga

seba{ai

cagar

budaya;

b. menetapkan

prosedur

dan

tata

cara

pelaporan

penemuan

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

yang

diduga

sebagai

cagar

budaya;

c.

menetapkan

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

sebagai

cagar

budaya

berdasarkan

berita

acara

hasil

penelitian

Tim

Cagar Budaya

;

d. melakukan penelitian

berdasarkan

kriteria

untuk

penggolongan

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya;

e.

melakukan

pendaftaran terhadap benda, bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya;

f.

mengatur perlindungan,

pemeliharaan

dan

pemanfaatan

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya;

g.

memberikan

izin

kegiatan pemugaran,

pembongkaran

dalam

rangka

demosili

terhadap

benda,

bangunan,

status,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya;

h. melakukan pengawasan

terhadap perlindungan,

pengembangan

dan

pemanfaatan

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya.

(2)

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Daerah

harus

mempertimbangkan

dan

menyesuaikan

dengan

keberadaan

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya.

(3)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pelaksanaan

kewenangan

Pemerintah

Daerah

sebagimana

dimaksud

pada

ayat (1)

lebih

lanjut

diatur

dalam

Peraturan

Kepala

Daerah.



9

(1)

(21

(3)

(4)

(1)

(2)

BAB

V

HAK DAN KEWAJIBAN

MASYARAKAT

Pasal

13

Setiap

orang

mempunyai

hak

yang

sama

untuk

menikmati

keberadaan

cagar

budaya.

Setiap

orang mempunyai

hak

atas informasi

yang

berkaitan

dengan

peran

serta

dalam

pelestarian

cagar

budaya.

setiap

orang

mempunyai

hak

untuk

berperan

serta

dalam rangka

pelestarian

cagar

budaya

sesuai

dengan

peraturan

perundang-

undangan yang

berlaku.

Setiap

orang

berhak memperoleh

kompensasi

atas

penemuan

cagar

budaya.

Pasal

14

Setiap

orang

berkewajiban

menjaga

cagar

budaya

serta

mencegah

dan menanggulangi

kerusakan

cagar budaya.

setiap

orang

yang

memiliki,

menguasai

dan/atau

memanfaatkan

cagar

budaya

wajib

memelihara

kelestarian

dan

mencegah

kerusakan

cagar

budaya.

BAB

VI

PENGUASAAN,

PEMILIKAN,

PENGELOLAAN

DAN

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Penguasaan

Pasal

15

Dalam

rangka

pelestarian

cagar

budaya

di Daerah,

benda cagar

budaya,

bangunan

cagar

budaya,

struktur

cagar

budaya,

situs cagar

budaya

dan/atau lingkungan

cagar

budaya

dikuasai

oleh

Pemerintah

Daerah.

Penguasaan

cagar budaya

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

Pemerintah

Daerah

wajib

melaksanakan

tugas,

tanggung

jawab

dan

wewenang

sebagaimana dimaksud

dalam

Pasal

11 dan

Pasal

12

serta

ketentuan peraturan

perundang-undangan yang

berlaku.

Bagian

Kedua

Pemilikan

Pasal

16

Setiap

orang

dapat memiliki

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya.

Pemilikan

sebagaimana

dimaksud pada

ayat (1),

tetap

memperhatikan

fungsi

sosial

dan

sepanjang

tidak

bertentangan

dengan

Peraturan Daerah

ini

dan

peraturan

perundang-undangan

lain

yang

berlaku.

Pengalihan

pemilikan

benda, bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

dapat

dilakukan

dengan

mengutamakan

pengalihannya

kepada

Pemerintah

Daerah

dengan

ganti

rugi

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)



10

(1)

(2)

(4)

(s)

(3)

(4)

(1)

(21

(3)

Dalam hal

Pemerintah

Daerah

tidak dapat

mengambil alih

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya,

maka

pengalihan

dapat dilakukan dengan orang

lain.

Pengalihan

pemilikan

kepada

orang

lain

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(4),

tidak

dapat

mengubah

penggolongan

benda,

bangunan,

struktur, situs

dan/atau

lingkungan

cagar budaya

yang

telah

ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal

17

Setiap

orang

dapat

melakukan

pengeloalaan

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya.

Pengelolaan

benda, bangunan, struktur, situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan

setelah

mendapatizin

dari

Kepala Daerah.

Pemerintah

Daerah dapat

melakukan

pengelolaan

benda, bangunan,

struktur,

situs dan/atau

lingkungan

cagar budaya

apabila

pemilik

cagar

budaya tersebut

tidak

mampu

melakukan

pengelolaan/

pelestarian.

Pengelolaan


pada

ayat

(2)

dilakukan atas

dasar

persetujuan

pemilik

sesuai dengan

peraturan perundang-

undangan

yang

berlaku.

Bagian

Keempat

Pemanfaatan

Pasal

18

Setiap orang dapat

melakukan

pemanfaatan

benda, bangunan,

struktur, situs

dan/atau

lingkungan

cagar budaya

untuk

kepentingan agama, sosial,

pariwisata, pendidikan,

ilmu

pengetahuan

dan kebudayaan.

Pemanfaatan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

dengan tetap

memperhatikan kelestarian benda, bangunan,

struktur,

situs

dan/atau lingkungan cagar budaya.

Setiap

pemanfaatan

terhadap cagar budaya

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

harus

mendapat

izin

terlebih

dahulu

dari

Kepala

Daerah.

Pasal 19

Setiap

orang

yang

menempatkan

dan/atau

mendirikan

bangunan

pada

lokasi

cagar

budaya harus menyesuaikan situasi

dan

kondisi

cagar

budaya

yang

ada.

Penempatan dan/atau

pendirian

bangunan sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(1)

harus serasi dengan

lingkungan

baik bentuk,

ketinggian

dan

nilai

arsitekturnya.

Penempatan dan/atau

pendirian

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

harus rnendapatkan izin terlebih

dahulu

dari

Kepala

Daerah.

(1)

(2)

(3)



11

(1)

(21

(3)

Pasal

20

Permohonan

izin


dalam Pasal

17,

Pasal 18,

dan Pasal 19

diajukan kepada

Kepala Daerah

melalui

pejabat

yang

ditunjuk

Kepala Daerah

dalam memberikan

izin

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

17,

Pasal

18

dan Pasal

28 harus

mendapat

pertimbangan

lebih

dahulu

dari Tim

Cagar Budaya.

Ketentuan

lebih

lanjut mengenai

tata

cara/mekanisme

dan syarat izin

diatur lebih

lanjut

dalam Peraturan

Kepala Daerah.

BAB VII

INVENTARISASI

DAN

PENEMUAN

Bagian

Kesatu

Inventarisasi

Pasal

21

Pemerintah

Daerah berkewajiban

melakukan

inventarisasi

terhadap

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau lingkungan

cagar

budaya

yang

diduga

sebagai cagar

budaya.

Setiap

orang dapat

melakukan

inventarisasi

benda,

bangunan,

struktur,

situs dan/atau lingkungan

cagar

budaya.

Kegiatan

inventarisasi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2),

dapat

dilakukan

setelah memperoleh

rekomendasi

dari Kepala

Daerah.

Hasil

inventarisasi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(3),

harus

dilaporkan

secara

berkala setiap

1

(satu)

bulan

sekali

kepada

Kepala

Daerah.

Ketentuan

lebih lanjut

mengenai pemberian

rekomendasi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(3)

diatur

dalam Peraturan

Kepala

Daerah.

Bagian

Kedua

Penemuan

Pasal22

Setiap orang

yang

menemukan

atau

mengetahui

ditemukannya

benda,

bangunan,

struktur, situs

dan/atau

lingkungarl yang

diduga

sebagai

cagar

budaya

yang

tidak

diketahui

pemiliknya,

wajib

melaporkan

kepada Pemerintah

Daerah

paling

lambat

3o

(hari)

hari

sejak

ditemukan

atau

mengetahui

ditemukannya.

Berdasarkan

laporan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

Pemerintah

Daerah

melalui

Tim

Cagar Budaya

melakukan

penelitian.

sejak

diterimanya

laporan

dan

selama

dilakukannya penelitian

terhadap

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

yang

ditemukan

diberikan

perlindungan

sebagai

cagar

budaya.

Berdasarkan

hasil

penelitian

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2),

Pemerintah

Daerah

menentukan

benda,

dan/atau

bangunan,

dan/atau

struktur, dan/atau

situs,

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

atau

bukan

cagar budaya

berdas'arkan pertimbangan

Tim

Cagar Budaya,

dengan menetapkan

:

a.

pemilikan

oleh Negara

dengan

pemberian

imbalan

yang

wajar;

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(1)

(2)

(3)

(4)



t2

(5)

(6)

b.

pemilikan

sebagian

dari

benda,

danfatau

bangunan,

dan/atau

struktur,

dan/atau

situs,

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

oleh

penemu;

c.

penyerahan

kembali

kepada penemu,

apabila

terbukti

benda,

struktur, situs,

dan/atau

lingkungan

bangunan,

dan/

atau

bangunan

dan/atau

lingkungan

tersebut

bukan

sebagai

cagar

budaya

yang

tidak

diketahui

pemiliknya

;

Pemilikan,

penguasaan

dan

pemanfaatan

terhadap

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

dilaksanakan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai pelaporan,

penelitian

dan

penetapan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

ayat

(2),

ayat

(3)

dan ayat

(4)

diatur

dalam

Peraturan

Kepala

Daerah.

BAB

VIII

PENDAFTARAN

Pasal

23

(1)

setiap

orang

yang

memiliki

benda,

bangunan,

struktur,

situs,

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

yang

memenuhi

kriteria

dan

tolak

ukur

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

6

dan

pasal

T

wajib

mendaftarkan

sesuai ketentuan

peraturan

perulndang-undangan

yang

berlaku.

(2)

Pendaftaran

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

meliputi

:

a.

pemilikan;

b.

penguasaan;

c.

pengalihan

hak,

dan

d.

pemindahan

tempat.

(3)

Pendaftaran

benda,

bangun€Ln,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

sebagaimana

dimaksud pada

ayat

(1),

tidak

dibebani

biaya

pendaftaran.

(4)

Pendaftaran

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

sebagaimana

dimaksud pada

ayat

(1)

disampaikan

secara

tertulis

kepada

Kepala

Daerah

melalui

instansi yang

membidangi

dengan

dilengkapi

data mengenai

:

a.

identitas pemilik;

b.

riwayat

pemilikan benda

dan/atau

bangunan

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya;

dan

c.

jenis,

jumlah,

bentuk

serta

ukuran

benda

dan/atau

bangunan

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya.

Pasal24

Pemilik yang

telah

memenuhi persyaratan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

23

ayat

(4),

diberi

bukti

pendaftaran.

Bukti

pendaftaran

sebagaimana

dimaksud pada

ayat

(1),

tidak

berlaku

apabila benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

tersebut

:

a.

dialihkan

pemiliknya;

atau

b.

dipindahkan

ke lain

daerah.

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pendaftaran

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

diatur

dalam

Peraturan

Kepala

Daerah.

(1)

(2)

(3)



13

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2t

BAB IX

PENETAPAN

DAN

PEMBERIAN

TANDA

CAGAR BUDAYA

Pasal

25

Penetapan

benda,

bangunan,

struktur,

situs dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

sebagai

cagar

budaya

didasarkan

pada

kriteria,

tolok

ukur

dan

penggolongan

sebagaimana

dimaksud

dalam

pasal

6,

pasal

7,

Pasal

8,

dan Pasal

9.

Penetapan

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

sebagai

cagar

budaya harus

melalui

pertimbangan

dari

Tim

Cagar Budaya.

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai prosedur

penetapan

benda,

bangunan,

struktur,

situs dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

diatur

dalam

Peraturan

Kepala

Daerah.

Tim

cagar

Budaya

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(21,

dibentuk

oleh

Kepala

Daerah

setelah

mendapat

persetujuan

dari DPRD.

Kepala

Daerah

melalui pejabat

yang

ditunjuk

memberitahukan

tentang penetapan

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar budaya

sebagaimana

dimaksud

dapa

ayat

(2)

kepada

pemilik

cagar budaya

dimaksud.

Pasal

26

Setiap

orang yang

memiliki,

mengetahui

atau

mengelola

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

wajib

memasang

tanda

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

yang

mudah

dilihat

oleh

umum.

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tanda

cagar

budaya

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

diatur

dalam Peraturan

Kepala

Daerah.

BAB

X

PELESTARIAN

Pasal

27

Setiap

orang

wajib

melindungi

cagar

budaya.

Perlindungan

sebagaimana

dimaksud pada

ayat (1),

berdasarkan

pada

penggolongErn

cagar

budaya

yang

telah

ditetapkan.

Pasal

28

Setiap

orang

wajib

memelihara

cagar

budaya.

Pemeliharaan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

berdasarkan

pada

penggolongan

cagar

budaya

yang

telah

ditetapkan.

Dalam

rangka

pemeliharaan

terhadap

cagar

budaya

yang

secara

fisik

mengalami

penurunan

kualitas

dapat

dilakukan

pemugaran.

Pasal 29

Setiap

orang

dapat

melakukan

pemugaran

cagar

budaya.

Pemugaran

sebagaimana

dimaksud pada

ayat (1),

berdasarkan pada

penggolongan

cagar budaya

yang

telah

ditetapkan.

Pemugaran

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2),

harus

izin

terlebih

dahulu

dari Kepala

Daerah.

(1)

(2)

(1)

{21

(s)

(1)

(21

(3)

mendapat



l4

(1)

(2t

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal

30

Benda,

bangunan,

struktur,

situs dan/atau lingkungan

cagar budaya

yang

sudah

dianggap

rusak

dan membahayakan

keselamatan

manusia

dan/atau

lingkungan

dapat

dilakukan

demosili

atau

pembongkaran.

Demosili

atau

pembongkaran

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

harus

mendapat

izi

terlebih

dahulu

dari

Kepala Daerah.

Pasal

31

Permohonan

izin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal

29 dan

Pasal

3O

diajukan kepada

Kepala Daerah

melalui

pejabat yang

ditunjuk.

Pemberian

izin

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal

29

dan

Pasal

30

harus mendapat

pertimbangan

terlebih

dahulu dari

Tim

Cagar

Budaya.

Pasal

32

Dalam

rangka

pelestarian

cagar budaya

setiap orang

yang

memiliki,

menghuni

dan/atau

mengelola

cagar

budaya

diberikan

bantuan atau

kompensasi.

Pemilik,

penghuni

dan/atau

pengelola

cagar

budaya

yang

melaksanakan

pemugaran

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku, dapat

diberi

kemudahan

perizinan

dan/atau

insentif pembangunan

lainnya.

Ketentuan

lebih lanjut

mengenai

pemberian

bantuan

atau

kompensasi

dan/atau

insentif

pembangunan

lainnya

diatur

dalam

Peraturan

Kepala Daerah.

Pasal

33

Setiap

orang

yang

memiliki,

menghuni

dan/atau

mengelola

cagar

budaya

wajib

melindungi,

memelihara

dan

melestarikan

cagar budaya

tersebut.

Pemilik,

penghuni

dan/atau

pengelola

cagar

budaya

wajib

melaksanakan

pemugaran

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Bagi

pemilik,

penghuni

dan/atau

pengelola yang

tidak

mampu

melaksanakan

kewajiban

sebagaimana

dimaksud

Pasal

ayat

(2),

maka kewajiban

tersebut dapat

dialihkan kepada Pemerintah

Daerah

atau

pihak

lain

yang

pemanfaatan

atas

cagar budaya

tersebut

dilakukan

dengan kesepakatan

bersama.

Pasal

34

(1)

Apabila pemilik, penghuni

dan/atau

pengelola

benda,

bangunan,

dan/atau struktur

cagar budaya dengan

sengaja

menelantarkan

benda

dan/atau

bangunannya

sehingga

mengakibatkan

kerusakan

baik

ringan

maupun berat,

yang

bersangkutan

berkewajiban

untuk

memulihkan

keadaan

benda,

bangunan

dan/atau

strukturnya

seperti

semula.

(1)

(21

(3)



15

(2)

(3)

Pemilik,

penghuni

dan/atau

pengelola

situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

yang

melakukan

pelestarian

situs

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

yang

tidak sesuai

dengan ketentuan

dalam

Peraturan

Daerah

ini,

diwajibkan memulihkan

situs

dan/atau lingkungan

menjadi keadaan semula

dengan

biaya sendiri.

Benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau

lingkungan

cagar budaya

yang

telah mengalami pemulihan

tetap mempunyai golongan

sama

seperti

sebelumnya.

Pasal

35

Konservasi

atau

pelestarian

benda,

bangunan

dan/atau

struktur cagar

budaya

golongan

A

dilakukan dengan

ketentuan

sebagai

berikut

:

a.

benda,

bangunan

dan/atau

struktur

dilarang

dibongkar

dan/atau

diubah;

b.

apabila

kondisi

benda, bangunan,

dan/atau

struktur buruk,

roboh,

terbakar

atau

tidak

layak

berdiri,

dapat

dilakukan pembongkaran

untuk

dibangun

seperti

semula

sesuai

dengan

aslinya;

c.

pemeliharaan

dan

perawatan

benda,

bangunan

dan/atau

struktur

harus

menggunakan

bahan

yang

sama/sejenis

atau

memiliki

karakter

yang

sama

dengan

mempertahankan

detail

ornament yang

sama;

d. dalam

upaya revitalisasi

dimungkinkan

adanya

penyesuaian

atau

perubahan

fungsi

sesuai

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah yang

berlaku

tanpa

mengubah

bentuk

aslinya;

dan

e.

di dalam persil

atau

lahan

benda,

bangunan

dan/atau

struktur

cagar budaya dimungkinkan

adanya

benda, bangunan

dan/atau

struktur

tambahan

yang

menjadi

satu

kesatuan yang

utuh

dengan

benda,

bangunan

dan/atau

struktur

utama.

Pasal

36

Konservasi

atau

pelestarian

benda,

bangunan,

danf

atau

struktur

cagar

budaya

golongan

B

dilaksanakan

dengan

ketentuan

sebagai

berikut

:

a.

benda,

bangunan

dan/atau

struktur

dilarang

dibongkar

kecuali

apabila

kondisi fisik

benda,

bangunan

dan/atau

struktur

buruk,

roboh,

terbakar

atau

tidak

layak

tegak,

sehingga

dapat

ditakukan

pembongkaran;

b.

dalam

keadaan

benda,

bangunan

dan/atau

struktur

cagar

budaya

sudah

tidak

utuh lagi maka

apabila

dilakukan pembangunan

harus

sesuai

dengan

bentuk

aslinya

dan

tidak

boleh

membongkar

bagian

benda,

bangunan

dan/atau

struktur yang

masih

ada;

c.

pemeliharaan

dan

perawatan

benda,

bangunan,

danf

atau

struktur

cagar

budaya

harus

dilakukan

tanpa

mengubah

tampang

benda,

bangunan

dan/atau

struktur,

warna

dan

detail

serta

ornament

benda

dan/atau

bangunan;

d.

dalam

upaya

restorasi/rehabilitasi

atau

rekonstruksi

dimungkinkan

adanya perubahan

tata

ruang

bagian

dalam,

sepanjang

tidak

mengubah

struktur

utama

benda

dan/atau

bangunan;

dan

e.

di dalam

persil

atau

lahan

benda,

bangunan

dan/atau

struktur

cagar

budaya

dimungkainkan

adanya

benda

dan/atau

bangunan

tambahan

yang

menjadi

satu

kesatuan yang

utuh

dengan

benda,

bangunan

danlatau

struktur

utama.



16

(1)

(2)

Pasal 37

Konservasi atau

pelestarian

benda, bangUnan

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

golongan

C

dilaksanakan

dengan

ketentuan

sebagai

berikut

:

a.

perubahan

benda, bangunan

dan/atau

struktur

dapat

dilakukan

dengan syarat

tetap

mempertahankan

tampang

benda,

bangunan

dan/atau struktur

utama termasuk

warna,

detail

dan ornamennya;

b.

warna,

detail

dan

ornamen

dari

bagian

benda, bangunan

dan/atau

struktur

yang

diubah

disesuaikan dengan

arsitektur

benda,

bangunan, dan/atau

struktur aslinya;

c.

penambahan

benda,

bangunan dan/atau

struktur di dalam

tapak

atau

persil

hanya dapat

dilakukan

dibelakang

benda,

bangunan,

dan/atau struktur

cagar budaya

dan

harus disesuaikan dengan

arsitektur

benda,

bangunan

dan/atau struktur

cagar budaya

dalam

keserasian

tatanan

tapak; dan

d.

fungsi

benda, bangunan,

dan/atau

struktur

dapat

diubah

sesuai

dengan

Rencana Tata Ruang

Wilayah.

Pasal 38

Benda,

bangunan

dan/atau struktur cagar

budaya

yang

keberadaannya

dapat

membahayakan keselamatan

lingkungan

sekitarnya dapat dilakukan demosili.

Ketentuan lebih lanjut

mengenai

prosedur

dan tatacara

pelaksanaan

demosili sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

diatur

dalam

Peraturan

Kepala

Daerah.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 39

Kepala

Daerah

dapat

memberikan

penghargaan

kepada

pemilik,

penghuni,

dan/atau

pengelola

benda, bangunan,

struktur,

situs

dan/atau lingkungan cagar

budaya dimaksud.

Bagi

yang

telah berulangkali

mendapatkan

penghargaan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1), yang

bersangkutan

dapat

diangkat/dinyatakan

sebagai

warga

Daerah

teladan dalam

hal

pelestarian

benda, bangunan,

struktur, situs dan/atau

lingkungan

cagar

budaya.

Ketentuan

lebih lanjut

mengenai

pemberian penghargaan

dan

pengangkatan

sebagai

warga

teladan

sebagimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dan

ayat

(2),

diatur

dalam Peraturari Kepala

Daerah.

BAB xII

PENGAWASAN

Pasal 40

Pengawasan

terhadap ketentuan

Peraturan Daerah

ini

dilakukan

oleh

Kepala

Daerah

melalui

pejabat

yang

ditunjuk.

Untuk

rnelaksanakan

tugas sebagaimana

dirnaksud pada

ayat

(1),

pejabat

yang

ditunjuk

berwenang

mengadakan

pemeriksaan

dan

pengawasan

terhadap berbagai kegiatan

yang

menyangkut

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atau lingkungan

cagar

budaya.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)



t7

(3)

Guna menunjang tugas

pengawasan


pada

ayat

(1)

dan ayat

(21,

Kepala Daerah

dapat membentuk

Tim

Pengawasan

Cagar

Budaya.

BAB

XIII

TIM

CAGAR

BUDAYA

Pasal 41

(1)

Untuk membantu

Pemerintah Daerah

dalam rangka

pelestarian

cagar budaya di Daerah,

dibentuk Tim

Cagar Budaya.

(2)

Tim

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

beranggotakan

5 orang,

yang

terdiri dari :

a.

1

(satu)

orang

dari

unsur Pemerintah Daerah

;

b. 1

(satu)

orang

dari unsur

akademisi

;

c.

1

(satu)

orang dari

perwakilan

asosiasi

profesi

;

d.

1

(satu)

orang

dari

perwakilan

asosiasi pengembang

;

e.

1

(satu)

orang dari

perwakilan

lembaga

swadaya masyarakat

yang

berkaitan dengan

pelestarian.

(3)

Susunan

keanggotaan Tim sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

terdiri atas Ketua

merangkap

Anggota, Sekretaris merangkap

Anggota,

dan

Anggota.

(41

Tim


pada

ayat

(1)

ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat

persetujuan

dari

DPRD.

(5)

Masa

bakti

tim adalah

3

(tiga)

tahun dan dapat

ditunjuk

kembali

untuk 1

(satu)

kali masa

jabatan.

(6)

Keanggotaan

Tim

Cagar

Budaya

dapat diganti atau diubah apabila

yang

bersangkutan

:

a. meninggal dunia

;

b. mengundurkan diri atas

permintaan

sendiri

;

c.

tidak

dapat

melaksanakan

tugas

dan

kewajibannya

sebagai

anggota tim.

Pasal 42

Keanggotaan Tim

Cagar

Budaya

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal

41

harus

memenuhi

kriteria sebagai berikut :

a.

memiliki

integritas

dan

komitmen

yang

kuat

terhadap

tugas

dan

wewenang berkaitan dengan

pelestarian

cagar budaya

;

b. menguasai

dan

memahami

lingkup

cagar budaya

;

c.

memiliki

pengetahuan

dan

pengalaman

dalam

bidang

pelestarian

cagar

budaya

;

d. memiliki

jejaring

yang

luas

dengan

berbagai

pemangku

kepentingan.

Pasal

43

Ketentuan

lebih lanjut mengenai tata

cara dan

mekanisme

pembentukan

Tim

Cagar

Budaya

diatur dalam

Peraturan

Kepala

Daerah.

BAB xIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal

44

Kepala

Daerah atau Pejabat

yang

ditunjuk berwenang

menerapkan

sanksi

administrasi berupa

:



18

a.

b.

c.

(1)

teguran

;

penghentian

kegiatan

;

pencabutan

izin.

Pasal

45

Kepala

Daerah

atau Pejabat

yang

ditunjuk

dapat

memberikan

sanksi

administrasi

berupa

teguran sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

44

huruf

a,

apabila terdapat

kegiatan

penyelenggaraan

pengelolaan,

pemugaran,

dan/atau

pemulihan

cagar budaya

yang

menggErnggu

ketertiban

umum

dan/atau

lingkungan

sekitar.

Surat teguran

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

harus

memuat :

ketentuan

hukum

yang

dilanggar

;

uraian fakta

yang

menggambarkan

suatu

tindakan

pelanggaran

;

hal-hal

yang perlu

dilakukan

oleh

pihak

pelanggar

;

tindakan

Pemerintah Daerah

yang akan dilakukan

jika

pelanggar

tidak

mematuhi

teguran

;

e. hal-hal yang

dianggap

perlu

dan relevan

yang

ditujukan

untuk

menghentikan

tindakan

pelanggaran.

(3)

Kepala

Daerah

atau

Pejabat

yang

ditunjuk

dapat melakukan

tindakan-

tindakan

tertentu

untuk menghentikan

pelanggaran

tanpa

didahului

dengan

teguran

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

apabila

:

a. keadaan yang

sangat

mengancam

keselamatan

umum

dan/atau

lingkungan

(force

mqjeure)

;

b.

pihak

pelanggar

tidak memiliki

kemampuan

untuk

mencegah

dan

menanggulang,

bahaya,

dan kerugian

yang

akan

ditimbulkan.

Pasal

46

Kepala

Daerah

atau Pejabat

yang

ditunjuk

dapat

memberikan

sanksi

administrasi

berupa

penghentian

kegiatan

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal

44 huruf b,

apabila

:

a. kegiatan yang

dilakukan

dapat

menyebabkan

kerusakan pada

benda,

bangunan, struktur,

situs,

dan/atau

lingkungan

cagar

budaya

;

b. belum

memiliki izin

dan/atau

menyalahi

iz:-r:r.

Penghentian

kegiatan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukanmelalui

penetapan

Keputusan

oleh

Kepala

Daerah

atau

pejabat

yang

ditunjuk

dan

ditindaklanjuti

dengan

penyegelan.

Pemilik,

penghuni

dan/atau

pengelola/pemanfaat

yang

tidak

mematuhi

atau

tidak menghentikan

kegiatannya

sejak diterimanya

keputusan

tentang

penghentian

kegiatan

dapat

dikenakan

uang

paksa.

Uang

paksa

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(3)

ditetapkan

sebesar

Rp.

2.000.000,00

(dua

juta

rupiah)

atas keterlambatan

per-hari

untuk

mematuhi perintah

penghentian

kegiatan.

Pasal

47

(1)

Kepala

Daerah

atau

Pejabat

yang

ditunjuk

dapat

memberikan

sanksi

administrasi

berupa

pencabutan

izin

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 44

huruf

c, apabila

pemegang

izin

tidak

mematuhi

persyaratan

dan/atau

mematuhi

ketentuan peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

(2)

a.

b.

c.

d.

(1)

(2)

(3)

(4)





20

(1)

(2t

BAB

XVI

KETENTUAN

PIDANA

Pasal

50

setiap

orang

yang

melanggar

ketentuan

pasal

14, pasal

22

ayat

(ll,

Pasal

23_ayat (1),

Pasal

26

ayat (1),

pasal

33

ayat (1),

dipid rr

i .rg r,

pidana

kurungan

paling

lama

6

(enam)

buian

atau-

denda pa[ng

banyakRp.50.ooo.ooo,O0(1imapuluhjutarupiah).

Ketentuan

pidana

sebagaimana

dimaksud-

pada

ayat

(1),

tidak

mengurangi

ketentuan

pidana

dalam

Undang-undatg

No*o.

11

Tahun

2OlO

tentang

Cagar

Budaya.

Tindak

pidana

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

adalah

pelanggaran.

(3)

BAB

XVII

KETENTUAN

PERALIHAN

Pasal

51

Pada

saat

Peraturan

Daerah

ini

mulai

berlaku,

setiap

orang

yang

belum

mendaftarkan

benda,

bangunan,

struktur,

situs

dan/atai

ling:kungan

9tg*

budaya

sebagaimana

diatur

dalam

Pasal

23,

wajib

*..ra.ft.rkan

kepada

Pejabat

yang

ditunjuk

oreh

Kepala

Daerah

paling

lambat

2

(dua)

tahun

sejak

Peraturan

Daerah

ini

diundangkan.

BAB

XVIII

KETENTUAN

PENUTUP

Pasal

52

Peraturan

Daerah

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.

ls*

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan

Peraturan

Daerah

ini

dengan

penempatannya

.dalam

Lembaran

Daerah

Kabupaten

Lamongan.

Ditetapkan

di

pada

tanggal

Lamongan

?8

2012

BUPATI

ONGAN

Diundangkan

di

L,amongan

pada

tanggal

29

Januari

2Ol3

SEKRETARIS

D

UPATEN

LAMONGAN,

iun

EFENDT

LEMBARAN

DAERAH

KABUPATEN

LAMONGAN

TAHUN

2OI3

NOMOR

2

ttd

ttd



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR

IE

TAHUN

2012

TENTANG

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Pasal

32

ayat

(1)

Undang-Undang

Dasar Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1945

mengzrmanatkan

bahwa

negara

memajukan

kebudayaan

nasional

Indonesia

di tengah

peradaban

dunia

dengan

menjamin

kebebasan masyarakat

dalam

memelihara dan

mengembangkan

nilai-nilai

budayarrya

sehingga

kebudayaan

Indonesia

perlu

dihayati oleh seluruh warga

negara.

Oleh karena itu,

kebudayaan

Indonesia

yang

mencerminkan

nilai-nilai luhur

bangsa

harus

dilestarikan

guna

memperkukuh

jati

diri

bangsa, mempertinggi

harkat

dan martabat bangsa,

serta

memperkuat

ikatan

rasa

kesatuan

dan

persatuan

bagi

terwujudnya

cita-cita

bangsa

pada

masa

depan.

Kebudayaan Indonesia yang

memiliki

nilai-nilai

luhur harus

dilestarikan

guna

memperkuat

pengamalan

Pancasila,

meningkatkan

kualitas

hidup, memperkuat

kepribadian

bangsa dan kebanggaan

nasional, memperkukuh

persatuan

bangsa, serta

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Berdasarkan amanat

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1945 itu,

pemerintah

mempunyai kewajiban

melaksanakan

kebijakan

untuk

memajukan kebudayaan

secara utuh

untuk

sebesarbesarnya

kemakmuran ralgrat.

Sehubungan

dengan itu,

seluruh hasil karya

bangsa Indonesia,

baik

pada

masa

lalu,

masa

kini,

maupun

yang

akan

datang,

perlu

dimanfaatkan

sebagai modal

pembangunan.

Sebagai karya warisan

br.ldaya

masa

lalu,

Cagar

Budaya

menjadi

penting

perannya

untuk

dipertahankan

keberadaannya.

Warisan

budaya bendawi

(tangible)

dan

bukan bendawi

(intangible)

ya.:rrg

bersifat

nilai-nilai

merupakan bagian

integral

dari

kebudayaan

secara menyeluruh. Pengaturan

Peraturan

Daerah ini

menekankan

Cagar

Budaya

yang

bersifat

kebendaan.

Walaupun

demikian,

juga

mencakup

nilai-nilai

penting

bagi

umat

manusia,

seperti

sejarah, estetika,

ilmu

pengetahuan,

etnologi,

dan

keunikan

yang

terwujud dalam bentuk Cagar Budaya.

Tidak

semua

warisan

budaya

ketika ditemukan

sudah

tidak

lagi

berfungsi

dalam

kehidupan

masyarakat

pendukungnya

(liuing

societgl. Terbukti

cukup

banyak

yang

digunakan

di

dalam

peran

baru

atau tetap

seperti semula. Oleh karena

itu,

diperlukan

pengaturan

yang

jelas

mengenai

pemanfaatan

Cagar

Budaya

yang

sifatnya

sebagai

monument

mati

(dead monument)dan yang

sifatnya

sebagai

monumen

hidup

(liuirug

monument). Dalam rangka

menjaga Cagar

Budaya dari

ancarnan

pernbangu.nan fisik,

baik

di

wilayah perkotaan,

pedesaan,

maupun

yang

berada di lingkungan

air, diperlukan kebijakan yang

tegas dari Pemerintah untuk menjamin

eksistensinya.

Ketika

ditemukan,

pada

umumnya warisan

budaya

sudah

tidak berfungsi

dalam

kehidupan

masyarakat (dead

monument).



II.

Namun,

adapula warisan

budaya

yang

masih berfungsi

seperti semula

(liuing

monument). Oleh karena

itu,

diperlukan

pengaturan

yang

jelas

mengenai

pemanfaatan

kedua

jenis

Cagar

Budaya

tersebut,

terutama

pengaturan

mengenai

pemanfaatan

monumen

mati

yang

diberi

fungsi

baru

sesuai dengan

kebutuhan

masa

kini.

Selain

itu,

pengaturan

mengenai

pemanfaatan

monumen

hidup

juga

harus

memperhatikan

aturan hukum

adat dan norma

sosial

yang

berlaku

di dalam

masyarakat

pendukungnya.

Cagar Budaya

sebagai sumber

daya budaya

memiliki sifat

rapuh, unik,

langka,

terbatas,

dan tidak

terbarui.

Dalam

rangka

menjaga

Cagar Budaya

dari

ancaman

pembangunan

fisik, baik di

wilayah

perkotaan,

pedesaan,

diperlukan

pengaturan

untuk menjamin

eksistensinya.

Oleh

karena

itu,

upaya

pelestariannya

mencakup

tujuan

untuk melindungi,

mengembangkan,

dan

memanfaatkannya.

Hal itu

berarti

bahwa upaya

pelestarian

perlu

memperhatikan

keseimbangan

antara

kepentingan akademis, ideologis, dan

ekonomis.

Pelestarian Cagar Budaya pada

masa

yang

akan

datang

menyesuaikan

dengan

paradigma

yang

berorientasi

pada pengelolaan

kawasan,

peran

serta

masyarakat,

desentralisasi

pemerintahan,

perkembangan,

serta

tuntutan

dan

kebutuhan

hukum

dalam

masyarakat.

Paradigma baru

tersebut mendorong

dilakukannya

penJrusun€rn

Peraturan Daerah

yang

tidak sekadar

mengatur

pelestarian

Benda

Cagar Budaya,

tetapi

juga

berbagai

aspek lain

secara keseluruhan

berhubungan

dengan

tinggalan

budaya

masa lalu,

seperti

benda,

bangunan

dan

struktur,

situs dan/atau

kawasan/lingkungan,

Di

samping

itu,

nama

Cagar

Budaya

juga

mengandung

pengertian

mendasar

sebagai

pelindungan

warisan

hasil

budaya masa lalu

yang

merupakan penyesuaian

terhadap

pandangan

baru di bidang ilmu

pengetahuan

dan teknologi.

Untuk

memberikan kewenangan

kepada

Pemerintah

dan

partisipasi

masyarakat dalam mengelola

Cagar Budaya,

dibutuhkan

sistem

manajerial

perencanaan,

pelaksanaan,

dan evaluasi

yang

baik

berkaitan

dengan

perlindungan,

pengembangan,

dan

pemanfaatan

cagar

budaya

sebagai

sumber

daya budaya

bagi

kepentingan

yang

luas.

PASAL DEMI

PASAL

Pasal

1

Pasal ini

dimaksudkan

untuk memberikan

kesamaan

arti

dalam

memaknai

Peraturan

Daerah ini.

Pasal

2

Cukup

jelas.

Pasal

3

Cukup

jelas.

Pasal

4

Cukup

jelas.

Pasal

5

Cukup

jelas.



Pasal

6

Pasal

7

Pasal

8

Pasal

9

Pasal

10

Pasal

1

1

Pasal 12

Pasal

13

Pasal 14

Pasal

15

Pasal

16

Pasal

17

Pasal

18

Pasal

19

Cukup

jelas.

Cukup jelas.

Cukup

jelas.

Cukup

jelas.

Cukup

jelas.

Cukup

jelas.

Cukup

jelas.

Cukup

jelas.

Cukup

jelas.

Cukup

jelas.

Ayat

(1)

Cukup

jelas.

ayat

(2)

Yang dimaksud

dengan fungsi sosial

adalah

pada

prinsipnya

Benda Cagar Budaya,

Bangunan

Cagar

Budaya,

Struktur

Cagar Budaya,

dan/atau

Situs

Cagar

Budaya

yang

dimiliki oleh

seseorang

pemanfaatannya

tidak

|ranya

berfungsi

untuk

kepentingan

pribadi,

tetapi

juga

untuk

kepentingan

rlmum, misalnya

untuk kepentingan

ilmu

pengetahrr.an,

teknologi,

pendidikan,

pariwisata,

agama, sejarah,

dan kebudayaan.

Cukup

jelas.

Cukup

jelas.

Cukup

jelas.



Pasal

20

Cukup

jelas.

Pasal

2

1

Cukup jelas.

Pasal

22

Ayat

(1)

Cukup

jelas.

Ayat

(2)

Penelitian

dilakukan

oleh instansi yang

ditunjuk

oleh

Kepala

Daerah

yang

bertanggung

jawab

atas

bidang kebudayaan.

Ayat

(3)

Cukup

jelas.

Ayat

(a)

huruf

a

Pemberian

imbalan

dapat

berupa uang

atau

benda

pengganti

yang

bermanfaat

bagi

pemilik.

Ketentuan

ini

tidak

berlaku

apabila

pengalihannya

berlangsung

secara hibah.

huruf b

Cukup

jelas.

huruf

c

Cukup

jelas.

Ayat

(5)

Cukup jelas.

Ayat

(6)

Cukup

jelas.

Pasal

23

Cukup

jelas.

Pasal24

Cukup

jelas.

Pasal

25

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat

(2)

Cukup

jelas.

Ayat

(3)

Cukup

jelas.

Ayat

(a)

Tim

Cagar Budaya

minimal

terdiri

dari

ahti

arsitektur,

ahli

sejarah,

ahli hukum,

tokoh

masyarakat,

BP3

S Trowulan

dan

bersertifikat.

Ayat

(5)

Cukup

jelas.

Pasal

26

Cukup

jelas.



Pasal

27

Pasal

28

Pasal

29

Pasal

30

Pasal

31

Pasal

32

Pasal

33

Pasal 34

Pasal

35

Pasal

36

Pasal

37

Pasal 38

Pasal

39

Pasal 40

Cukup

jelas.

Cukup jelas.

Cukup

jelas.

Cukup

jelas.

Cukup

jelas.

Cukup

jelas.

Cukup

jelas.

Cukup

jelas.

Cukup

jelas.

Huruf

a

Cukup

jelas.

Huruf b

Cukup

jelas.

Huruf c

Yang

dimaksud

dengan

Ornamen

adalah ragam

hias.

Huruf

d

Cukup

jelas.

Huruf e

Cukup

jelas.

Cukup

jelas.

Cukup

jelas.

Cukup jelas.

Cukup

jelas.



Pasal

41

Ayat

(1)

Cukup

jelas.

Ayat

(2)

Huruf

a

Cukup

jelas.

Huruf

b

Yang

dimaksud

dengan

akademisi

adalah

orang-orang

yang

memiliki

keahlian

dibidang

arkeologi,

antropologi,

geologi,

geografi,

arsitektur, paleoantropologi

dan

biantropologi,

fisika,

ilmu

metalurgi

dan

filologi.

Huruf

c

Cukup

je1as.

Huruf

d

Cukup

jelas.

Huruf

e

Cukup

jelas.

Ayat

(3)

Cukup

jelas.

Ayat

(4)

Cukup

jelas.

Ayat (5)

Cukup

jelas.

Ayat

(6)

Cukup jelas.

Pasal

42

Cukup

jelas.

Pasal

43

Cukup

jelas.

Pasal

44

Cukup

jelas.

Pasal

45

Cukup

jelas.

Pasal

46

Cukup

jelas.

Pasal

47

Cukup

jelas.

Pasal

48

Cukup jelas.

Pasal

49

Cukup

jelas.



Pasal

50

Pasal 51

Pasal

52

Cukup

jelas.

Cukup jelas.

Cukup

jelas.

Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012

Documents