Perda BKAD

PEMERTNTAH KABUPATEN TANGGAMUS

PER,{TURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUSNOMOR : 02 TAHUN 2013

TENTANG

KERJASAMA PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

b.

c.

BUPATI TANGGAMUS,

bahwa dalam rangka upaya penyelenggaraanpemerintahan, meningkatkan pembalgunan, dankemasyarakatan di Pekon, sehingga da-patmeningkatkan kesejahteraan masyarakat, danmencegah ketimpangan antar pekon dipandargperlu adanya kerjasama Pekon;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat {1}Peraturar Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa, dinyatakan bahwa Pelaksanaa:.tkerjasama antar desa/ pekon, dan kerjasamadesa/ pekon dengan pihak ketiga diatur dalamperaturan daerah;

bahwa berdasarka.n pertimbangan sebagaimanadimaksud da-1am huruf a dan huruf b tersebutdiatas, perlu menetapkan dengan PeraturanDaerah tentang Kerjasama Pekon;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik lndonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentangPernbentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawangdan Kabupaten Daerah Tingkat lI Tanggamus(Lembaran llegara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3667);

; 1.

2.

Mengingat

Undang-Urrdang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerir'tahan Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor4437) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTal]un 2008 Nomor 59, Tambaha! LembaranNegara Republik Indonesia. Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Anta-ra Pemerintah Pusatdan Daerah (Lembaran Negam Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4438);

Peratuian Pemerintal Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tamba]larrLembaran Negara Republik Indonesia Nomor+587);

4.

5.

7.

8.

9.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005tentang Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegataRepublik Iadonesia Nomor 4593);

Peraturan l\4enteri Dalam Negeri Nomo! 38 Tahun2007 tentang Kerjasama Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor03 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pem€rintahanKabupaten Tanggamus (Lembaran DaerahKabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29,Tambahal Lembaran Negara Repubiik IndonesiaNomor 13);

Pera.turan Daeral Kabupaten Tanggamus Nomor01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok PengeiolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenTanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUSdan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAEMH TENTANG KERJASAMA PEKON.Menetapkan

Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemedntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahanoleh Pemerintah Daerah daIr DPRD menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam systemda]] prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud da1am,. TJndang-Undartg Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

6. Dewan Perwakilan RaLyat Daerah adalah D€wan Perwakilan Ra.kyatDaerah Ka bupatcn 'l anggamus.

5.

9.

7.

8.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da,lam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Pemerintah Propinsi adalah Propinsi Lampung.

Bupali adalah Bupati Talggamus.

Kecamatan adalah wilayal: kerja. camat sebaga.i Pemngkat DaerahKabupaten.

11.

Canat adalah Camat dalam Kabupaten Tanggamus.

Pekon atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebutPekon, adaiah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yalg berwenang untuk mengatur dan menguruskeperrtingan masyarakat setempa.t berdasarkal asal usul dan adatistiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuarl Republik Indonesia.

Badan Hippun Pemekonai yang selanjutnya disebut BHP adalahBadan Perwakilan Pekon atau nama lainnya yalg terdiri atas

Pemuka-pemuka., masyarakat di Pekon yang berfungsi mengayomi

aciat istiadat, membuat Peraturan Pemekonan, menampung danmenyalurkan aspirasi masyaratat serta melakukan pengawasan

terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.

Pemerintah Pekon ada-1ah Kepala Pekon dal1 Perangkat Pekon sebagaiunsur penvelenggara pem€rintahan pekon.

10.

12.

15.

14.

16.

13. Pemerintahan Pekon ada-1ah penyelenggaraan urusan pemerintahanoleh Pemerintah Pekon darr Badal Hippun pemekonal danmengantur serta mengutus kepentingan masyarakat setempatberdasarkan asal usul dall adat istiadat setempat yang diakui dandihormati dalari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

Kepala Pekon adalah Kepala Desa atau narna sejenisnya dalamKabupaten Tanggamus,

Peraturan Pemekonan adalah Peraturan perundang-undangan yangdibuat oleh BHP bersama Kepala Pekon.

Pembinaan adalah memberikaa pedoman, standar, pelaksalaan,perencanaan) penelitian, pengembangal, bimbingan, pendidikar danpelatihan, konsultasi, suvervisi, monitoring pengawasan umum danevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pekon.

17. Kerjasama Pekon adalah suatu kerjasama pekon dengan pekonlainnya atau pekon dengan pihak ketiga.

\9.

Badan Kerjasama Pekon adalah lembaga pekon yang mempunyaitugas pokok menyelenggarakan kerjasama pekon dengan pekonlainnya atau pekon dengan pihak ketiga.

Badan Kerjasama Antar Pekon adalah Lembaga Lintas Pekon yangdibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatal lebih dari beberapapekon di satu wilayah dalam satu Kecanatan dan/ atau antarKecamatan di luar Kabupaten untuk suatu maksud dan tujualrtefentu untuk mencapai kepentinga-n bersama.

Pihak ketiga adalah lembaga, Badan Hukum dan perorangan diluarpemerintahan pekon.

i8.

20.

BAB IIAZAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas Kerjasama Pekon adalah dari, oleh dan untuk masyarakat pekon.

Pasal 3

Prinsip-prinsip Ke{asama. Pekon adalah sebagai berikut:a, persamaar1 derajat, yaitu pemberian kesempatan yang sama untuk

semua masyarakat baik lakilaki maupun permpuan.b. partisipatil yaitu keikutsertaan dal keterlibatan masyarakat dan

eharat hFlz^h cenaia alztin;rlam aetian rranc ]i-al'rr- L-.i"..--.

c. pemberdayaan yaitu upaya me&'ujudkan kemampuan dan kemandirianmasyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara;

d. perpihak pada masyar.akat pekon yaitu seluruh bentuk kerjasama yangdilakukan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnyibagi masyarakat;

e. terbuka setiap proses, tahapan, obyek dan rualg lingkup kerjasamadapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakatpekon;

f. akuntabel yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan pelaksalaankerjasama dapat dip€rtanggungjawabkan dengar benar baik padaPemerintah di pekon maupun pada masyarakat;

g. selektif semua masalah yang muncul terseleksi dengan baik untukmencapai hasil yalg oplimal;

h. efektif dan efisien yaitu pelaksanaan kerjsama kegiatan sesuai dengarpotensi sumberdaya manusia yang tersedia; dan

i. keberlanjutan yaifir setiap proses darr tahapan kerjasama harusberjalan secara berkelanjutan dan beltujuan memberikankemakmuran bagi:nasyarakat pekon.

Pasal 4

Kerjasama Pekon dimaksudkan untuk kepentingan Pekon dalam rangkameningkatkan kesejahteraaa masyarakat.

Pasal 5

(1) Ke{asama Pekon bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraanbersama dal mencegah ketimpangan antar Pekon;

(2) Kerjasama Pekon sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berorientasipada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalailr masyarakat.

BAB IIIRUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Kerjasama Pekon meliputi:a. Kerjasama Antar Pekon; danb. Kerjasama Pekon dengan pihak ketiga.

Pasal 7

{i) Pekon dapat melakukan kerjasama antar Pekon sesuai dengankewenangan yalg dimiiikinya.

(2) Pekon dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 8

(1) Ruang lingkup kerjasama antar Pekon sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1) meliputi bidang pemerhtahan, pembangunan, ekonomidal sosial kemasyarakatan.

(2) Kerjasaaa Pekon dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2) dapat dilakukan dalam bidang:a. peningkatan perekonomial masya-rakat desa;b. peningkatan pelayanan pendidikan;c. kesehatan;d. sosial budaya;e. ketentraman dar ketertibaa;I pemanfaatal sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan;g. tenaga kerja;h. pekerja.an umum;i. batas desa; danj. lain-lain kerjasarna yalg menjadi kewenangan desa

Pasal 9

Kerjasama Antar Pekon dapat dilakukan antara:a. Pekon dengan Pekon dalam i (satu) Kecarnatan; darrb. Pekon dengan Pekon di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Apabila Pekon dengan Pekon/ Desa atau sebutan lainnya di lainKabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harusmengikuti ketentuan Kerjasarla Antar Daerah.

Pasal 11

Kerja.sama Pekon dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansipemerintah atau swasla maupun perorangan sesuai dengal obyek yang

dikerj asamakan.

Pasal 12

(1) Kerja.sama Antar Pekon atau sebutan lainnya ditetapkan dengan

Keputr-rsan Bersama.

(2i Kerjasama Pekon dengan pihak ketiga ditetapkan dengan PerjanjianBersama.

(3) Penetapan Keputusan Bersama atau Perja:rjian Bersama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:a. Rudng lingkuP kcrjasama;b. Bidang Kerjasama;c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;

d. Jaagka wattu;e. Hak da! kewajiban;f. Pembiayaan; ..

g. Tata cara perubahan, penundaal dan pembatalan;h. Penyelesaian perselisihan; dani. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB IVPEMBIAYAAN

Pasal 13

(1) Kerjasama Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yangmembebani masyarakat dan pekon, harus mendapatkan persetujuarRHP

(2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Pekon sebagaimanadimal<sud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam Anggaran Pendapatanda]r Belanja Pekon (APB Pekon).

Pasal 14

Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Pekon dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama dan sumbangan lain yang tidakm€ngikat.

BAB VTUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 15

- Daiam rangka melaksanakan kerjasa$a pekon, Kepala Pekon selakupemimpin penyelenggara.al pemerintahan pekon mempunyai tugas antaralain;a. memimpin pelaksaaaan Kerjasarna Pekon;b. mengkoordinasikan penyelenggara.em Kerjasama Pekon secara

partisipatif; danc. memberikan le.poran keterangan pertangguog jawaban pelaksanaan

Kerjasama pekon -atau sebutan lainnya kepada masyarakat melaluiBHP.

Pasal 16

Dalam rangka menampung dan menyalurkal aspirasi masyarakat dalam, kerjasama antar pekon, tsHP mempunyai tugas antara lain:

.. a. menampung dan rnenyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuanbentuk keiasarna dan obyek yang dikerjasamakal;

b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasamapekon atau sebutan lainnya mulai dari tahap peiencanaan,pelatsanaa:r, er.aluasi dan pelestarial; dan

c. memberikan infor-masi keterangan pertarrggungjawabal Kepala Pekonmengenai kegiatan Kedasama pekon kepada masyarakat.

Pasal 17

Kepala Pekon dan BHP mempunyai kewajiban:a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;b. memelihara ketentramarl dan ketertiban masyarakat;c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan

keputusan;d. memberdayakan masyarakat desa; dane. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan

lingkungar hidup.

Pasal 18

Pihak Ketiga yang melakukan Kedasama Pekon mempunyai kewajiban:a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;b. memberdayakan masyarakat lokal;c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dand. mengemba:rgkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan

memperha-tikan ke,lestarian lingkungan hidup

BAB VIBADAN KER.IASAMA PEKON

Dalam rangka pelaksanaandalam Pasal 6, dapat dibentuk

Pasal 19

Kerjasama Pekon sebagaimana dimaksudBadan Kerjasama Pekon.

Pasal 20

Badan Kerjasama Pekon sebaga.imana dimaksud dalam pasal 19

merupakan lembaga pekcn yang mempunyai tugas pokokmenS'elenggarakan kerjasama pekon dengan pekon lainnya atau pekondenga:r pihak ketiga, yang terdiri dari unsur-unsur sebaga.i berikut :

a. Pemerintah Pekon;b. Anggota BHP;c. Lembaga Kemasyarakatan;d. Lembaga lainnya yang ada di pekon; dane. Tokoh masyarakat.dengan memperhatikan keterwakilan peiempuan.

Pasal 21

Badan Kerjasama. Fekon sebergaimana dilnaksud dalam Pasal 20berjumlah 5 orang dengan kualifikasi seba.gai berikut:a. 1 {satu) orang ketua;b. 1 (satu) orang sekietads;c. 1 (satu) orang bendahara; dand. 2 {dua) orang anggoia.

Pase]. 22

(1) Mekanisme darr tata kerja Badan Kerjasama Pekon ditetapkan dengan

Peraturan Pemekonan;

(2) Badan Kerjasama Pekon bertanggung jawab kepada Kepala Pekon'

BAB \']IBADAN KERJASAMA ANTAR PEKON

Pasal 23

Daiam rangka pelaksanaan Kerjasama Antar Pekon sebagaimana

dimaksud diam pasal 6, dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Pekon'

Pasal24

Badan Kerjasama Antar Pekon sebagaimana dimaksud . Pasal 23

*"irp.t utr" Lembaga Lintas Pekon yaDg dibentuk secara sukarela atas

Jasar' kesepakatan Jua atau beberapa pekon di satu wilayah dalan satu

f"".*.,""'dan/ atau antar l{ecamitar di luar Kabupaten untxk suatu

maksud dan tujuan tertentu untuk mencapai kepentingan bersama yang

;;;t;i;"; ."J"r Bd<lan Kerjasa*a Pekon vang melakukan Kerjasama

Antar Pekon.

Pasal 25

Badan Kerjasa.ma Antar Pekon sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 24

beriumlah g (Sembilan) orang yang ierdiri dari unsur badan kerjasama

pekon dengan kualifikasi sebagai berikur:a.1 (satu) orang ketr-ra:b.1 (satu) orang sekretaris;c. t lsatu) oranq bendahara; dand.6 ienaml orang anggola atau bidang sesuai kebutuhan'

Pasal 26

ll)Mekanisme dan iata kerja Badan Kerjasama Antar Pekon untukt'' ;;.;; Lali dibentuk diatur melalui musyawarah dan selanjutnya

iitetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan

kerjasama antar Pekon tersebut'

(2) Badan Kerjasama Antar Pekon bertangguag jawab kepada masyamkatterkait.

BAB ITITTATA CARA KERJASAMA

Bagian KesatuTata Cara Ke4asama Pekon

Pasal27

(1) Rencana Kerjasama Pekon dibahas dalam Rapat Musyawarah Pekondarl dipimpin langsung oleh Kepala Pekon.

(2) Rencana Kerjasama Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas antara lain:a. Ruang lingkup kerlasama;b. Bidang Kerjasama;c. Tata cara da]l ketentuan pelaksanaan kerjasama;d. Jangka waktu;e. Hak dan kewajiban;f. Pembiayaan;g. Penyelesaian perselisihan; danh. Lain-lain kelentuan yang diperlukar.

(3) Hasil pembahasan Kerjasama Pekon sebagaJmana dimaksud pada ayat(1) menjadi acuar Kepala Pekon dan/ atau Badan Kerjasama Pekondalam melakukan Kerjasarna Pekon.

Pasal 28

1

- (1) Hasil pembahasal Rencana Kerjasama Pekon sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 dibahas bersama dengan pekon dan/ atau pihak ketigayang akan melakukan kerjasama pekon;

(2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Pekon sebagaimana dimaksudpada ayat (1) memuat antara. lain:a. Ruang lingkup kerjasama;b. Bidang Kerjasana;c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;d, Jangka waktu;e. Hak dan kewajiban;f. PembiaYaan;g. Penyelesaian perselisihan; danh. Lainlain ketentuan yang diperlukan.

(3) Hasil pembahasan kerjasama pekon sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) dal:r (21 diteta.pkan dalarn Keputusan Bersama atau PerjanjianBersama Kerjasama Pekon.

Bagian KeduaTata Cara Kerjasama Antar Pekon

Pasai 29

(1) Rencana Kerjasama Antar Pekon dibahas dalam rapat musyawar:ahBadan Kerjasama Pekon yang dipimpin langsung oleh Kepala Pekon;

(2) Rencana Kerjasama Antar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat antara lain:a. Ruang lingkup kerjasama;b. Bidang Kerjasa-ma;c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;d. Jangka waktx;e. Hak dan kewajiban;f. Pembiayaan;g. Penyelesaian perselisihan; darrh. Lainlain ketentrran yang diperlukan.

(3) Hasi pembahasan Kerjasama Antar Pekon sebagaimana dimaksud ayat''{1) menjadi acuan Kepala Pekon dan atau Badan Kerjasama Pekon

dalam melakukan Kerjasama Antar Pekon.

Pasal 30

(1) Hasii pembahasan Rencana Kerjasama Antar Pekon sebagaimana' 'dimzrksud dalam Pasal 29 dibahas bersama dengan pekon yang akan

melakukan kerjasaila antar pekon;

(2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama antai Pekon sebagaimana' dimaksud pada ayat (1) memuat anta:ra lain:a. Ruang )ingkuP kerjasama:b. Bidang Kerjasama;c. Tata cara dan ketentuan pelaksalaan kerjasama;d. Jangka waktu;e. Hak darr kewajiban;f. Pembiayaan;g. Penyelesaian perselisihan; danh. Lain-lain ketentuan yang diperlukal

13) Hasil kesepakan kerjasama antar pekon sebaga'imana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dala,n Keputusan Bersama atau Perjanjian

Bersama KerjasaqtP Antar Pekon.

BAB IXPERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 31

Perubahan dalr pembatalan Kerjasama Pekon atau Kerjasama Antar Pekonharus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dsngan melibatkanberbagai pihak yang tqrkait.

Pasal 32

Perubahan Kedasama Pekon atau Keiasama Anta-r Pekon dapat diiakutartapabila:a. terjadi situasi force rnajeur;b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;c. atas hasil pengawasan dall evaluasi BHP;d. kerjasama pekon telah habis masa berlakunya.

Pasal 33

Pembatalan Kerjasama Pekon atau Kerjasama Antar Pekon dapatdilakukan apabila:a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;b. kerjasama -esa bertentangan dengan ketentuan diatasnya; danc, merugikan kepentingan masyarakat.

BAB XTENGGANG WAKTU

Pasal 34

Penentuan tenggang waktu Kerjasama Pekon atau Kerjasama Antar Pekon

ditentukan daliir kisepakatan bersama oleh pihak-pihak yang melakukan

Kerjasama.

(1)

Pasal 35

Penentuan tenggang waktu Kerjasama Pekon atau Kerjasama Antarpekon sebagai;:ana dimaksud dalam Pasal 34 antara lain harus

memperhatikan;a. Ketentuan yang berlaku;b. Ruang lingkup;c. Bidaag kerjasama;d. Pembiayaan; dane. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Pekon atau Kerjasama Antar

Pekon.

Penentuan tenggang waktu Kerjasama Pekon atau Kerjasama Antar

Pekon sebagaiJinailimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari

camat se6ku pembina dan pengawas Kerjasama Pekon atauKelasama Antar Pekon.

(2)

BAB XIPENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 36

Setiap perselisihan ya:rg timbul dalam Kerjasama Pekon atau KerjasamaAntar Pekon hams diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sertadilandasi dengan seraangat kekeluargaal.

Pasal 37

(1) Penyeiesa.ian Perseiisihan Kerjasama Pekon atau Kerjasama AntarPekon dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikaa oleh Camat;

(2) Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Pekon atau Kerjasama AntarPekon lain Kecamatan pada satu Kabupaten dilasilitasi dandiselesaikan oleh Bupaii;

(3) Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Pekon atau Kerjasama AntarPekon lain Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi difasiiitasi dandiselesaikan oleh Gubernur.

(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat(2) dar ayat (3) pasal ini dilakukan secara adii dan tidak mernihak.

Pasal 38

Penvelesa.ian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 bersifatfina1 dan ditetapkan dalam suatu keputusan.

Pasal 39

(1) Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Pekon atau Kerja.sama Antar' ' Pektn denga:r pihak ketiga dalam satu kecamatan, diJasilitasi dandiselesaikan oleh Camat;

(2) Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Pekon atau- K€dasama Antar' ' Pektn dengar pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda pada satuKabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;

(3) Apabila pihak ketiga tidak menerima Penyeiesaian perselisihan' '

sibagaima.ra dimaksud dalam aya.t (1), dan ayat (2) pa'sa1 ini dapatmengaiukan penyelesaian perselisihan ke pengadilan setempat-

Pasal 40

Dala.m hal penyelesaian perselisihan di pengadilan sebagaimana dimalsudPasal 39 .y.i 131, buh*. dalam berperkara di pengadilan pemerirrta}r

p€kon dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Pekon.

(1)

(2)

BAB XIIPEMBINAAN

Pasal 41

Dalam rangka Pembinaan, Pemerintah Kabupaten mempunyaikervajiban antara lain memberikan pedoman, staadar pelaksalaan,perencanaan, penelitian, pengembangar, bimbingan, pendidikan danpelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum danevaluasi pelaksanaan perjanjian pekon atau perjanjiarr antar pekon.

Pembinaa-n Badan Kerjasama Pekon atau Badan Kerlasama AntarPekon di laksanakan oleh Camar setempat.

BABX]IIKETENTUAN PERALIHAN

Pasaj 42

Ba.dan Kerjasama Pekon atau Badan Kerjasarna An'rar Pekon yang telahdibentuk sebelum diundangkannya peraturan daerah ini menyesuaikandengan ketentuan peraturan daerah ini.

BAB XIVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturao Daerah inisepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akar diatur iebih lanjutdengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Ketentuan yangmengatur tentang materi yang sarna yang bertentangan dengan peraturandaerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini r.rulai berlaku pada tanggal diundangkal.

Agar setiap or.alg dapat mengetahui, memerintahkan pengundalganPeraturan Daerah ini dengal penempatannya dalam Lembarlal DaerahKabupaten Tangganus.

Ditetapkan di Kota Agung

O KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agungpada tanggal ?1 Ja&lrali 201,

SE KABUPA?EN TANGGAMUS,

flTARWIN WIYATNA

tanggal 21 Jaauant ml,

s PATI TANGGAMUS,

*

LEMBARAN DAEMH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2015 NOMOR:.9d

'selaf' druIncz lesBd

'sBlef' dn)lnSI IESEd

.lVSVd II^IGC 'IVSVd

'uo>Ied JEJUV Erlesefta){ uBp€g n€l€ uo>IedEruesEfta)l uepeg >Inluoqlp l€dep lnqesjel EulpsBfte]l u€EuBslpled{nlun lrBp e-{uue8ueua.la.el ue8uep rcnses zuresef:e1 uB1eups1BleurlEdBp uo{ad €,tdq€q sElef JnqasJal JESpp s€lv L|ereEp uErnt€redurelpp Jnlerp EBqeI {eqrd ue8uep uep esap eureseLre4 u"€u€s:1eladEn.qEq uE>lelEdurp 'psec Sup]uet 9OOZ unqr?J ZZ rouroN qeluTJeuradupJn?€Jad (T) t€dE 98 I€sBd rr€p '8OOA unq€J ZI rouroN 8u€pun-SuEpun uB8uap qEqnrp qBlal EuBurlB8pqas qereEc uEq€turjerued3ue1ua1 y997 unqEJ Ze :ourop Suepun-8u€pun tIZ les"d rrrepplEd€pral uoled eurEsefte, urn>lnq uBsEprrEI rpelueru 8uu.{ r,ra.qeg

'€FI]e){ {Eqrd ue8uep uo{ed EuresEftey uep uolad :z1uy€urcspfto, gndqaur 3ue.4 snuESSuBJ uelednqEll rp uo>ied ErlIESE&o{?,{upp? nlJsd SuepuBdrp uoled JBlue uB8u€duqe)i qe8ecuauruEp le>leJEdsEur uBEJel€fesa>I uE)llElSuruerx lEdEp €88urqesuo>Ied rp u€l€)fBJ€dsElue>{ Iersos u-ep ruouo>la 'uEun8uEquredue11al3u1uaru'uBqEluueusd uEprcE8uale,{uad ed€dn €{3u€lurelBp sEl"rp pns>IEturp €u€une8€qes r:e8uequr4:ed JEsEp sElV

'lElErEds€ur uee,,tep.requedupp rsBsqEx{oruep 'rurouolo 'rsEdrsrJrpd 'ueure8e:e>1euee1rlqrureu.r uolad /€sep lnqeslel r€sEp sBly ,€lo{ /uolBdnqe}Irp ep€req 3ue.4 'eGauopul {Tlqnded e&8eN uBqeluueuredurelsrs rn"Iep rJ€urJoq rp uep tn{erp Bued ledrueles lepeqsrl"p€ u€p lnsn IesE rrE>IrESBpJeq JBdureles IEIBt€.{s€ur uB8uquade>Isrlm-8ueru uep Jnl€8uslu >Inlun Sr.Ieua.{\leq ,rsltpsnnrf qe,{Elra s"l€q-se1eq pll[Ereur 3ue.,{ ruru1nq 1e>1e:e-,{seru uun]€se1 qslepe urel Er!?un€lB uo>Ied/Esep rsrugep uE4tnqeslp '8OOZ unq€I ZI roruoN 8u€pun-Euepun ure8uep geqnlp rIEIel Euuurr€8eqes rlereeq u€geluuaured3ue1ue1 9966 unqBJ Zg JouroN SuBpun-8u"pun u€IxesEpreg

y{nl In

'II

.T

0Toz NnHvJ z0 : uot[oNsnnffc5NvJ. NsIVdnsvI HYdsvc Nvdnfitdsd

NO}lSd VT MVTdF}I

CNVJNGT

SVJV

NVSV'TGfNgd

Pasal 3Cukup jelas.

Pasal 4Cukup jelas

Pasal 5Cukup jelas

Pasal 6Cukup jelas

Pasal 7Cukup jelas

Pasal 8Cukup j elas

Pasal 9Cukup jelas

Pasal 10Cukup jelas

Pasal 1 1

Cukup jelas

Pasal 12Cukup jelas

Pasal 13Cukup jelas

Pasal 14Cukup jelas

Pasal 15Cukup jelas

Pasal 16Cukup j elas

Pa.sal 17Cukup jela-s

Pasal 18Cukup jelas

Pasal 19Cukup jelas!

Pasal 20Badan Kerjasama Pekon adalah suatu badan yaigmenalgani kerjasama yalg bersifat bilateral yaitu kerjasamaantara pekon dengan pekon lainnya atau kedasama antarpekon dengan pih aJ< keLiga.

Pasal 21Cukup jqlas

Pasd,22Cukup jelas

Pasal 23Cukup jelas

Pasal 24Badan Kerjasama Antar Pekon adalah badan kerjasama yangmenangani kerjasama lebih dari 2 (dua) pekon yangmenyangkut kepentingan bersama.

Pasal 25Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal2T

Cukup jelas

Pasal 28Cukup j e1a,s

Pasal 29Cukup jelas

Pasal 30Cukup jelas

Pasal 31Cukup jelas

Pasal 32Cukup jelas

Pasal 33Cukup jelas

Pasal 34Cukup jelas

Pasa-1 35Cukup jelas

I

Pasal 36 ':Cukup jelas

Pasal 37Cukup jelas

Pasal 38Cul<up jelas

Pasal 39Cukup jelas

Pasal 40Cukup jelas

Pasal 41Cukup jelas

Pasal 42Cukup Jelas

Pasal 43Cukup Jelas

Pasal 44Cukup Jelas

Pasa]45Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2013NOMOR 2'7

t