PERDA BALI NOMOR 3 TAHUN 2001

LEMBARAN DAERAHPROPINSI BALI

NOMOR : 29 TAHUN : 2001 SERI : D NO. 29

GUBERNUR BALI,

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG DESA

PAKRAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa desapakraman di Propinsi Bali yang tumbuhdan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, yang memiliki otonomi asli mengatur rumahtangganya sendiri, telah memberikan kontribusi yangsangat berharga terhadap kelangsungan kehidupanmasyarakat dan pembangunan;

b. bahwa desa pakraman sebagai kesatuan masyarakathukum adat yang dijiwai oleh ajaran agama Hindudan nilai-nilai budaya yang hidup di Bali sangat besarperanannya dalam bidang agama dan sosial budayasehingga perlu diayomi, dilestarikan, dandiberdayakan;

157

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adatsebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalamPropinsi Daerah Tingkat I Bali sudah tidak sesuailagi dengan perkembangan zaman sehingga dipandangperlu untuk diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c,dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentangDesa Pakraman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1968 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NusaTenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lem-baran Negara Tahun 1958 Nomor 115, TambahanLembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor3839);

3. Undang-undang Nomor 3 9 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor3836);

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentangPerubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor4048);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentangTeknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangandan Bentuk Rancangan Undang-undang, RancanganPeraturan Pemerintah, dan Rancangan KeputusanPresiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

158

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG DESAPAKRAMAN

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

6. Gubernur adalah Gubernur Bali.7. BupatiAValikota adalah Bupati/Walikota di Propinsi

Bali.

8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagaiperangkat administrasi Kabupaten/kota.

9. Desapakraman adalah kesatuan masyarakat hukumadat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuantradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakatumat Hindu secara turun temurun dalam ikatankahyangan tiga atau kahyangan desa yangmempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaansendiri serta berhak mengurus rumah tangganyasendiri.

10. Banj ax pakraman adalah kelompok masyarakat yangmerupakan bagian desa pakraman.

11. Krama desa/Krama banjar adalah mereka yangmenempati karang desa pakramanAarang banjarpakraman dan atau bertempat tinggal di wilayahdesa/banjar pakraman atau di tempat lain yangmenjadi warga desa pakramanA>an]ar pakraman.

159

160

12. Kramapengempon/pengemong adalah krama desapakraman/krama banjar pakraman yangmempunyai ikatan lahir dan batin terhadapkahyangan yang berada di wilayahnya sertabertanggung jawab terhadap pemeliharaan,perawatan, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatanupacara di kahyangan tersebut.

13. Kramapenyungsung adalah krama desapakraman/krama banjar pakraman yang mempunyai ikatanbatin terhadap suatu kahyangan dan atau ikutberpartisipasi dalam pemeliharaan, perawatan, danpelaksanaan kegiatan-kegiatan upacara berupa danapunia.

14. Palemahan desa pakraman adalah wilayah yangdimiliki oleh desapakraman yang terdiri atas satuatau lebih palemahan banjar pakraman yang tidakdapat dipisah-pisahkan.

15. Tanah ayahan desapakraman adalah tanah milikdesapakraman yang berada baik di dalam maupundi luar desapakraman.

16. Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh kramadesa pakraman dan atau krama banjar pakramanyang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaanTri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dandharma agama di desa pakramanAianjar pakramanmasing-masing.

17. Prajuru desa pakramanA>an]ar pakraman adalahpengurus desa pakramanAyanjar pakraman diPropinsi Bali.

18. Paruman desa/banjar pakraman adalah parumanpermusyawaratan/permufakatan krama desapakramanAyanjar pakraman yang mempunyaikekuasaan tertinggi di dalam desapakramanAianjarpakraman.

19. Paruman alit adalah sidang utusan prajuru desapakraman sekecamatan yang mempunyai kekuasaantertinggi di kecamatan.

20. Paruman madya adalah sidang utusan parumanprajuru desa pakraman se kabupaten/kota yangmempunyai kekuasaan tertinggi di kabupaten/kota.

21. Paruman agung adalah sidang utusan prajuru desapakraman se-Bali yang mempunyai kekuasaantertinggi di Propinsi.

22. Pacalang adalah satgas (satuan tugas) keamanantradisional masyarakat Bali yang mempunyaiwewenang untuk menjaga keamanan dan ketertibanwilayah, baik ditingkat banjar pakraman dan ataudi wilayah desapakraman.

23. Pengayoman adalah memberi perlindungan kepadadesapakraman.

24. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agarkondisi dan keberadaan desapakraman dapat lestaridan makin kokoh sehingga berperan positif dalampembangunan.

25. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga danmemelihara nilai-nilai adat budaya masyarakat Baliterutama nilai etika, moral, dan peradaban yangmerupakan inti adat istiadat dan tradisi masyarakatBali agar keberadaannyatetap terjaga dan berlanjut.

BAB IIPARHYANGAN, PAWONGAN, PALEMAHAN

Bagian PertamaParhyangan

Pasal 2(1) Hubungan antara krama dan Tuhan disebut

parhyangan.

161

26.Kahyangan yang berstatus kahyangan tiga/kahyangan desa yang berada di wilayah desapakramanAianjarpakraman yang di empon oleh desapakramanA)an]ar pakraman menjadi tanggungjawab, baik secara material maupun imaterial darikrama desa pakramanArama banjar pengempon,yang pelaksanaannya diatur dalam awig-awigmasing-masing.

27.Kahyangan yang berstatus sebagai dang kahyangandan sad kahyangan merupakan sungsungan umatHindu dan menjadi tanggung jawab pengempon.

Bagian Kedua Pawongan

Pasal 3

28.Hubungan antarkrama disebutpawongan.29.Mereka yang menempati karang desa pakraman/

karang banj arpakraman dan atau bertempat tinggaldi wilayah desa pakramanA>an]ar pakraman atauditempat lain yang menjadi warga desa/banjar disebutdengan krama desa/krama banjar

30.Krama desapakramanAramaban)ar pakraman yangtelah mempunyai ikatan kahyangan tiga/kahyangandesa di wilayah desa pakramanA)an]ar pakramannyadan tinggal di wilayah desa pakramanAyanjarpakraman lain di dalam atau di luar kabupaten/kotasebagaimana dimaksud ayat (2) hanya mempunyaiikatan pawongan dan palemahan di dalam desapakramanAianjar pakraman tempat anggota kramadesa/krama banjar tersebut tinggal, yang hak dankewajibannya diatur dalam awig-awig desa/banjarpakraman masing-masing.

31.Krama desa pakraman/banjar pakraman sebagaimana dimaksud ayat (3) tetap menjadi anggota

162

krama desa/banjar pada desa/banjar pakraman tempatasalnya yang hak dan kewajibannya diatur dalamawig-awig desa/banjar pakraman tempat asalnya.

32.Krama desa pakramanArama banjar pakramansebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) pasal ini didalam desa pakramanAyanjar pakraman tempattinggalnya disebut warga krama desa/banjarpendatang/'krama dura desa/'krama dura banjar.

33.Bagi krama desa/krama banjar pakraman yangbukan beragama hindu hanya mempunyai ikatanpawongan dan palemahan di dalam wilayah desa/banjarpakraman yang hak dan kewajibannya diaturdalam awig-awig desa/banjar pakraman masing-masing.

34.Parhyangan dan tempat suci baik bagi umat Hindumaupun umat lain yang ada dalam wilayah desapakramanAyanjar pakraman, dijaga bersama-samaoleh seluruh warga/krama dari desapakramanA>an)arpakraman atas dasar toleransi dan kerukunan sertasaling menghormati dalam rangka membina rasapersatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.

35.Tata cara dan syarat-syarat untuk menjadi kramadesapakramanArama banjar pakraman diatur dalamawig-awig desapakramanA)an)ar pakraman masing-masing.

Bagian KetigaPalemahan

Pasal 4

(1) Hubungan krama dengan lingkungan/wilayah desapakramanAianjar pakraman disebut palemahan.

163

(2) Palemahan desa pakramanlban]ar pakramcmmerupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum adatyang mempunyai batas-batas tertentu dalam ikatankahyangan tiga/kahyangan desa.

(3) Perubahan palemahan desa pakramanlban]arpakraman dilakukan berdasarkan kesepakatanprajuru desa pakraman/prajuru banjar pakramandari desa pakraman/banjar pakraman yangberbatasan melalui keputusan paruman alit dandicatatkan di kabupaten/kota yang bersang-kutan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG DESA PAKRAMAN

Pasal 5

Desapakraman mempunyai tugas sebagai berikut:a. membuat awig-awig;b. mengatur krama desa;c. mengaturpengelolaan hartakekayaan desa;d. bersama-sama pemerintah melaksanakan pem-

bangunan di segala bidang terutama di bidangkeagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan;

e. membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Balidalam rangka memperkaya, melestarikan, danmengembangkan mengembangkan kebudayaannasional pada umumnya dan kebudayaan daerah padakhususnya, berdasarkan "paras-paros, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka" (musyawarah-mufakat);

f. mengayomi krama desa.

Pasal 6

Desa pakraman mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam

164

lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunandan toleransi antar krama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat;

b. turut serta menentukan setiap keputusan dalampelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnyaterutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana;

c. melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desapakraman.

BAB IV PRAJURU DESA PAKRAMAN

Pasal 7

36.Desa pakraman dipimpin oleh prajuru desapakraman.

37.Prajuru desa pakraman dipilih dan atau ditetapkanoleh krama desa pakraman menurut aturan yangditetapkan dalam awig-awig desapakraman masing-masing.

38.Struktur dan susunanprajuru desapakraman diaturdalam awig-awig desapakraman.

Pasal 8

Prajuru desapakraman mempunyai tugas-tugas :a. melaksanakan awig-awig desapakraman;b. mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di

desa pakraman, sesuai dengan sastra agama dantradisi masing-masing.

c. mengusahakan perdamaian dan penyelesaiansengketa-sengketa adat;

d. mewakili desapakraman dalam bertindak untukmelakukan perbuatan hukum baik di dalam maupundi luar peradilan atas persetujuanparuman desa;

165

166

e. mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaandesa pakraman;

f. membina kerukunan umat beragama dalam wilayahdesa pakraman.

BAB V HARTA KEKAYAANDESA PAKRAMAN

Pasal 9

39.Harta kekayaan desa pakraman adalah kekayaanyang telah ada maupun yang akan ada yang berupaharta bergerak dan tidak bergerak, material daninmaterial serta benda-benda yang bersifat religiusmagis yang menjadi milik desapakraman.

40.Pengelolaan harta kekayaan desa pakramandilakukan olehprajuru desa sesuai dengan awig-awigdesapakraman masing-masing.

41.Setiap pengalihan/perubahan status harta kekayaandesa pakraman harus mendapat persetujuanparuman.

42.Pengawasan harta kekayaan desa pakramandilakukan oleh krama desapakraman.

43.Tanah desa pakraman dan atau tanah milik desapakraman tidak dapat disertifikatkan atas namapribadi.

44.Tanah desapakraman dan tanah milik desapakramanbebas dari pajak bumi dan bangunan.

BAB VI PENDAPATAN DESA PAKRAMAN

Pasal 10

(1) Pendapatan desapakraman diperoleh dari :

a. urunan krama desapakraman;b. hasil pengelolaan kekayaan desapakraman;c. hasil usaha lembaga perkreditan desa (LPD);d. bantuan pemerintah dan pemerintah daerah;e. pendapatan lainnya yang sah;f. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

45.Pendapatan desapakraman sebagai dimaksud ayat(1) pasal ini dipergunakan untuk memenuhikebutuhan pembangunan dan penyelenggaraankegiatan di desapakraman masing-masing.

46.Tata pengelolaan dan penggunaan pendapatan desapakraman dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dalamawig-awig.

BAB VII AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN

Pasal 11

47.Setiap desapakraman menyuratkan awig-awignya.48.Awig-awig desapakraman tidak boleh bertentangan

dengan agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar1945, dan hak asasi manusia.

Pasal 1249.Awig-awig desapakraman dibuat dan disahkan oleh

krama desa pakraman melalui paruman desapakraman.

50.Awig-awig desa pakraman dicatatkan di kantorbupati/walikota masing-masing.

BAB VIIIPEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN

DESAPAKRAMANPasal 13

(1) Pemberdayaan dan pelestarian desa pakramandiarahkan kepada hal-hal berikut:

167

168

a. pembangunan krama sesuai dengan budaya Bali;b. terwujudnya pelestarian kebudayaan di desa

pakraman;c. terciptanya kebudayaan daerah Bali di desa yang

mampu menyaring secara selektif nilai-nilaibudaya asing;

d. terciptanya suasana yang dapat mendorongpeningkatan peranan dan fungsi desa pakramandalam upaya:51. meningkatkan harkat dan martabat

serta jatidiri;

52. berpartisipasi aktif dalam pelaksanaanpembangunan di segalabidang.

(2) Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestariandesa pakraman sebagaimana dimaksud ayat (1),harus mendorong terciptanya:a. sikap demokratis, adil dan obyektif di kalangan

prajuru dan krama desa pakraman masing-masing;

b. pelestarian adat dan budaya Bali dengan tidakmenutup pengaruh nilai budaya lain yang positif.

BAB IX MAJELIS DESA PAKRAMAN

Pasal 14

Majelis desa pakraman terdiri atas :

a. Majelis utamauntuk propinsi berkedudukan di ibukotapropinsi;

b. Maj elis madya untuk kabupaten/kota berkedudukandi kabupaten/kota;

c. Maj elis desa untuk kecamatan berkedudukan di kotakecamatan.

Pasal 1553.Pembentukan majelis desapakraman di kecamatan

dipilih oleh utusan prajuru desa pakraman se-kecamatan melalui paruman alit.

54.Pembentukan majelis madya desapakraman dipiliholeh utusan desa pakraman se-kabupaten/kotamelalui paruman madya.

55.Pembentukan majelis utama desapakraman dipiliholeh utusan desapakraman se Bali melalui parumanagung.

56.Pengurus majelis utama desa pakraman, majelismadya desapakraman, dan majelis desapakramandipilih dari peserta paruman masing-masing.

57.Peserta paruman adalah sebagai berikut:a. paruman agung dihadiri oleh utusan majelis

madya desapakraman;

b. paruman madya dihadiri oleh utusan maj elis desapakraman;

c. paruman alit dihadiri oleh 2 (dua) orang utusandari masing-masing desapakraman.

(6) Paruman-paruman dipimpin oleh beberapa orangPimpinan sementara yang dipilih dari pesertaparuman sebelum terbentuknya pengurus majelis.

Pasal 16

(1) Majelis desapakraman mempunyai tugas :

a. mengayomi adat istiadat;

b. memberikan saran, usul dan pendapat kepadaberbagai pihak baik perorangan, kelompok/lembaga termasuk pemerintah tentang masalah-masalah adat;

169

c. melaksanakan setiap keputusan-keputusanparuman sesuai dengan aturan-aturan yangditetapkan;

d. membantu penyuratan awig-awig;e. melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara

menyeluruh.

(2) Majelis desapakraman mempunyai wewenang :a. memusyawarahkan berbagai hal yang

menyangkut masalah-masalah adat dan agamauntuk kepentingan desapakraman;

b. sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yangtidak dapat diselesaikan pada tingkat desa;

c. membantu penyelenggaraan upacara keagamaandi kecamatan, di kabupaten/kota, dan di propinsi.

BABX PACALANG

Pasal 1758.Keamanan dan ketertiban wilayah desapakraman

dilaksanakan oleh pacalang.59.Pacalang melaksanakan tugas-tugas pengamanan

dalam wilayah desa pakraman dalam hubunganpelaksanaan tugas adat dan agama.

60.Pacalang diangkat dan diberhentikan oleh desapakraman berdasarkanparuman desa.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN DAN

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektifselambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

170

Pasal 19

61.Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, makaPeraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 tentangKedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagaiKesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam PropinsiDaerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

62.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan peraturan daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran DaerahPropinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 21 Maret 2001

GUBERNURBALI,

Cap ttd.

DEWABERATHA

Diundangkan di Denpasarpada tanggal 8 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

Cap ttd.

PUTUWIJANAYA

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001 NOMOR 29 SERI D NOMOR 29.

171

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

DESAPAKRAMAN

I. UMUM

63. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsidan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum AdatDalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali mempunyai arti yang sangatpenting karena peraturan daerah ini telah memberikan landasanyuridis formal pada eksistensi desa adat di Bali, Namun, denganberkembangnya masyarakat dan terjadinya perubahan sosial yangdemikian cepat serta dicabutnya Undang-undang Nomor 5 Tahun1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandangperlu untuk mengadakan perubahan terhadap Peraturan DaerahNomor 06 Tahun 1986 sesuai dengan perkembangan dan perubahansosial yang terjadi di Bali.

64. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerahsesuai dengan asas desentralisasi diarahkan pada prinsip-prinsipdemokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, sertamemperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah yangmenghormati kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak asalusul yang bersifat istimewa.

65. Dalam upaya mengadakan perubahan terhadap Peraturan DaerahNomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan PerananDesa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam PropinsiDaerah Tingkat I Bali, telah diganti dengan Peraturan Daerah yangdiberi nama Peraturan Daerah tentang Desa Pakraman,

172

mengingat istilah "pakraman"telah dipergunakan sejak adanya desa diBali.

Peraturan Daerah ini merupakan "aturan payung" yang patut dijadikan dasar bagi peraturan daerah kabupaten/kota di Bali.

66. Desapakraman menurut peraturan daerah ini adalah suatu kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai susunan asli, hak asal usul yangbersifat istimewa bersumber pada agama Hindu, Kebudayaan Bali,berdasarkan Tri Hita Karana, mempunyai kahyangan tiga/kahyangan desa. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenaidesapakraman adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli,demokratisasi dan pemberdayaan krama desa.

67. Desapakraman memiliki kewenangan untuk mengatur dan menguruskepentingan krama-nya, prajuru desa bertanggung jawab kepadaparuman desa.

68. Desapakraman berwenang melakukan perbuatan hukum, baik dalammengatur dan menetapkan keputusan desa, memiliki kekayaan, hartadan bangunan serta dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan.Untuk itu bendesa atau yang dikenal dengan sebutan lain denganpersetujuan krama desa mempunyai wewenang untuk melakukanperbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang salingmenguntungkan.

69. Desapakraman memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatandesa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

70. Berdasarkan hak asal usul desapakraman yang bersangkutan majelis-majelis desa berwenang sebagai mediator dalam penye-lesaiansengketa antar desa pakraman dan prajuru desa mempunyaiwewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari krama-nya.

71. Hal-hal yang mendasar dalam peraturan daerah ini adalah mendoronguntuk memberdayakan krama, meningkatkan peran serta krama,mengembangkan peran dan fungsi desapakraman. Oleh karena ituperaturan daerah ini mengukuhkan otonomi pada desapakraman.

173

72. Peraturan daerah ini merupakan payung hukum bagi pembentukanperaturan daerah desa di dalam pemerintahan kabupaten/kota di Bali.Peraturan Daerah ini bukan berarti mengintervensi kewenangankabupaten/kota, akan tetapi mengingat sejarah perkembangan desapakraman kewenangannya meliputi antar kabupaten/kota disampingitu, desapakraman berakarpadabudayaBali yang dijiwai oleh agamaHindu.

73. Dalam pengukuhan otonomi desapakraman, dasar desapakramanadalah Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia1945. Dasar ini mengandung karakteristik filosofis yang membentuknilai-nilai dasar keadilan, kebenaran, dan kepastian bagi setiap aturanyang ditetapkan dari tindakan yang dilakukan dalam lingkup tugasdan wewenang desa pakraman. Asas desa pakraman adalahkebudayaan Bali yang mengandung karakteristik etis hukumiah yangmenjadi dasar sumber material aturan yang ditetapkan. Landasandesa pakraman adalah Tri Hita Karana yang mengandungkarakteristik konstitutif yang menjadi tolok ukur spiritual etis bagikeseluruhan dasar-dasar yang disucikan dalam prikehidupan desapakraman.

II. PASAL DEMI PASALPasal angka 1 : Cukupjelas

angka2 : Cukupjelasangka 3 : Cukupjelasangka 4 : Desa pakraman sebagai desa dresta meru-

pakan suatu kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki warga krama tertentu, wilayahpalemahan tertentu, dan pengurus yangdinamakanprajuru desa.Di Kabupaten Bangli disebut "banjar adat"tetapi mempunyai fungsi dan peranan yangsama dengan desapakraman.

angka 5 : Cukupjelas

174

angka6angka7angka8angka9angka 10angka 11

angka 12

angka 13angka 14angka 15angka 16angka 17angka 18

CukupjelasCukupjelasCukupjelasCukupjelasCukupjelasAwig-awig dibuat dan ditetapkan olehkrama desa berdasarkan kesepakatan bersamadan ditaati oleh krama desa itu sendiri dan yangterpenting dari awig-awig ini merupakanpengikat persatuan dan kesatuan krama desaguna menjamin kekompakan dan keutuhandalam menyatukan tujuan bersama,mewujudkan kehidupan yang aman, tentram,tertib dan sejahtera demi kedamaian desa.

Prajuru desa pakraman adalah unsur pim-pinan tertinggi yang telah ada dan diwarisisecara turun temurun serta berkembang ditengah-tengah masyarakat desa. Unsurpengurus dan unsur pimpinan sekaliguspelaksana-pelaksana semua program danpermasalahan desa.Pimpinan prajuru desapakraman ini disebutbendesa dan atau kelihan desa atau istilahlainnya, yang dibantu oleh unsur pimpinanlainnya, seperti penengen, penyarikan ataudengan sebutan lain yang sesuai denganfungsinya.CukupjelasCukupjelasCukupjelasCukupjelasCukupjelasCukupjelas

175

angka 19angka 20

Pasal 2 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

Pasal 3 ayat (1) ayat (2)

Cukupjelas Cukupjelas

Hubungan antara masyarakat dan Tuhan dalam peraturan daerah ini adalah hubungan vertikal dalam arti ketakwaan umat Hindu terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Cukupjelas Cukupjelas

Cukupjelas.Yang menjadi krama desa adalah orangyang menjadi anggota desa menurut tata caradan syarat yang diatur dalam awig-awig Desa.Untuk menjadi krama desa tidak hanyaberdasarkan atas asas domisili, tetapi jugadianut stesel aktif yaitu adanya permohonan/permintaan dari seseorang (yang sudahberkeluarga) untuk menjadi krama desa.Dengan demikian bisa terjadi bahwa kramatersebut berada di luar wilayah desa yangbersangkutan dan sebaliknya.

ayat (3) Cukupjelasayat (4) Cukupjelasayat (5) Cukupjelasayat (6) Cukupjelasayat (7) Cukupjelasayat (8) Cukupjelas

Pasal 4 ayat (1) Cukupjelas.ayat (2) Cukupjelas.ayat (3) Pembentukan atau pemekaran desa perlu

dipertimbangkan palemahan, pawongan danparhyangan, sosial budaya, dan potensidesanya.

Pasal 5 huruf a Cukupjelas.

176huruf b Mengatur krama desa maksudnya, menga-

tur hubungan krama desa dengan Tuhan/MahaPencipta, mengatur hubungan sesama krama/krama desa, dan mengatur hubungan denganlingkungan sekitarnya.

huruf c Cukupjelashuruf d Cukupjelashuruf e Cukupjelashuruff Cukupjelas

Pasal 6 huruf a Cukupjelashurufb Cukupjelashurufc Melakukan nerbuatan hukum dalam ke-

Pasal7 ayat(1)

ayat (2)ayat (3)

Pasal8

Pasal 9ayat(1) ayat(2) ayat

(3) dudukansebagaikesatuanmasyarakathukumadatuntukmembuat aturan(awig-awigdanpararem) dandalamkedudukansebagaimasyarakathukumbertindakmewakili desadiluarmaupundi dalampengadilan.

Desa pakraman disampingsebagai kesatuanmasyarakat hukum jugasekaligus merupakan suatuorganisasi pemerintahanyang berdiri sendiri."Desa pakramanberfungsi dan berperanmengatur kehidupan kramadesa" yang dalampelaksanaannya dilakukanoleh prajuru desa.CukupjelasStruktur organisasi danmasa bakti prajuru desadiserahkan kepada awig-awig desa masing-masing.

Cukupjelas

CukupjelasCukupjelasHarta kekayaan desa dalam hal ini, terma-suk pekarangan desa, tanah desa/ayahan desa.Untuk lestarinya Desa Adat, dilarang bagikrama desa untuk menjual atau me-

177

178

mindahtangankan tanah desa/ayahandesa, karenatanah tersebut selalu diikutikewajiban (ayahan) terhadap desa.

Pasal 10 ayat (1) : Bantuan dari pemerintah sesuai denganketentuan yang berlaku.

ayat (2) : Pendapatan desapakraman digunakan untuk biaya-biaya;c. penyelenggaraan ketatausahaan

dansangkepan (rapat) prajuru desa sertaparuman krama desa;

d. Pembangunan dibidang mental spiritual;e. Pembinaan dalam rangka

membantupengembangan usaha-usaha masyarakatdesa;

f. membantu pembangunan.ayat (3) : Cukupjelas.

Pasal 11 ayat(1) : Cukupjelas

ayat (2 ) : Dalam hal ini termasuk penerapan sanksiawig-awig tidak boleh bertentangandengan Pancasila dan peraturanperundang-undangan lainnya yang lebihtinggi.

Pasal 12 : Cukupjelas

Pasal 13 ayat(1) : Dalam hal ini termasukbagaimanaprajuru desa bisa mengantisipasi danmeminimalisasi masuknyakepentingan-kepentinganpolitik dan ekonomi dalam pengambilan keputusan, yangpada akhirnya bisa memicu munculnya kasus-kasuspelanggaran HAM dengan mengatasnamakan adat.ayat (2) : Cukupjelas


Pasal 15 ayat(1) : Dalam hal initata cara pembentukan ma-jelis desapakraman haruslah mengutamakan

musyawarah dan mufakat tanpa me-nmggalkanprinsip-prinsip demokrasi.

ayat (2) : Cukupjelasayat (3) : Cukupjelasayat (4) : Cukupjelasayat (5) : Cukupjelasayat (6) : Cukupjelas



Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

179

PERDA BALI NOMOR 3 TAHUN 2001

Documents