PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 temang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah perlu disesuaikan; b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mengatur kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tirnur (Berita Negara tahun 1950n No. 41); 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981, No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209); 3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara No. 3685); 4. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lernbaran Negara tahun 2000 No. 246. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
22
Embed
PERDA 17 2004 - jdih.setjen.kemendagri.go.id · PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 17 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK
Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun
2000 temang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian
kekayaan Daerah perlu disesuaikan;
b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu mengatur kembali Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tirnur
(Berita Negara tahun 1950n No. 41);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara tahun 1981, No. 76, Tambahan
Lembaran Negara No. 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41.
Tambahan Lembaran Negara No. 3685);
4. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Lernbaran Negara tahun 2000 No. 246.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 No. 125. Tambahan
Lembaran Neuara No. 4437):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
tahun 2000 No. 54. Tambahan Lembaran Negara No. 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 lentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 No. 119. Tambahan
Lembaran Negara No.4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnik
penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 No.
70).
Dengan Persetujuan
DEWAN PER WAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Gresik;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Gresik;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gresik;
7. Satuan Pemegang Kas adalah Unit yang dipimpin pemegang Kas
yang melaksanakan masing masing fungsi Keuangan Daerah;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau
Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana Pensiun. Bentuk Usaha
Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya;
11. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnva dapat
pula disediakan oleh sektor swasta;
12. Kekayaan Daerah adalah Kekavaan yang dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Gresik yang meliputi: Tanah, bangunan, tempat olah
raga, laboratorium, alat berat, kendaraan dan saluran;
13. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan
yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gresik;
14. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan
jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang
bersangkutan;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah
Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terhutang;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah Surat
yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau
ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
disingkat SKRDKBT adalah Surat ketetapan yang menentukan
atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat
SKRDLB adalah Surat ketetapan yang menentukan jumlah
kelebihan penibayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi
lebih besar dari pada Retnibusi yang terhutang atau tidak
seharusnya terhutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disin STRD adalah Surat
untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda;
20. Surat Keputusan Keberatan;
21. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam