1 SUSTAINING PARTNERSHIP EDISI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH 2017 SUSTAINING PARTNERSHIP MEDIA INFORMASI KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Secara Efisien dan Efektif Edisi Pembangunan Infrastruktur Daerah 2017
28
Embed
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Secara Efisien ...kpsrb.bappenas.go.id/data/filemajalah/Edisi 6 Percepatan... · proyek pembangunan jalan tol menuju ke 1.852 kilometer
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
sustaining
PaRtnERsHiPMEDIA INFORMASI KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
Secara Efisien dan Efektif
Edisi Pembangunan Infrastruktur Daerah 2017
2 sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
EditoRialindEks
4
10
Percepatan pembangunan infrastruktur dibangun karena melihat potensi setiap daerah, baik alam, seni, budaya, wisata serta sumber daya manusia yang siap untuk menjadi kota yang maju serta sejahtera. Oleh karena itu, skema KPBU menjadi pilihan yang efektif dan solutif.
Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) me rupakan suatu skema fasilitasi yang ditujukan untuk mempercepat investasi swasta dalam pembiayaan proyek strategis nasional, dimana sumber pembiayaan tersebut berasal dari luar APBN/APBD dan didukung penuh oleh kebijakan pemerintah.
Fokus
Potensi dan peluang yang ada di daerah masing-masing menjadi faktor penting untuk memilih proyek pembangunan infrastruktur menggunakan skema KPBU.
14 Regulasi
16 Snapshot
Top Event
Pembahasan perihal inisiatif swasta dalam proyek KPBU oleh Reghi Perdana, Kepala Subdirektorat Kelembagaan, Informasi, dan Regulasi Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Kementerian PPN/Bappenas.
Deretan foto proses dan progres pembangunan jalan tol di Pulau Jawa yang dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Pemutakhiran sistem penyediaan data kesejahteraan sosial melalui skema KPBU sangat diperlukan agar bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial lebih tepat sasaran.
20 Mitra
PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) ditunjuk menjadi mandated lead arranger oleh PT Len Telekomunikasi Indonesia (LTI) untuk mengatur pencarian dana sindikasi pembangunan jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring Paket Tengah.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro dalam kiprahnya mengamankan enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan bangsa.
Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang telah dijalankan di Indonesia mendapatkan perhatian dari pemerintah Bangladesh. Salah satu bentuk perhatian tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan cara mengirimkan delegasinya untuk melakukan kunjungan sekaligus belajar KPBU ke Kantor Bersama KPBU.
22 Inspirasi
Daftar isi 18 Ragam Inovasi
24 Kabar KPBU
24 Kolom
3sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
EditoRialindEks
Pembangunan infrastruktur su-
dah menjadi suatu hukum se-
bab-akibat dari suatu nega-
ra dalam menciptakan kemajuan eko-
nomi dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di suatu daerah. Sebab, ke-
tersediaan infrastruktur dalam praktik-
nya membantu pemerintah daerah dan
pemerintah pusat dalam menjalankan
roda perekonomian.
Lebih dari itu, ketersediaan infra-
struktur, baik jalan layang, jalan tol,
jembatan, sistem pengelolaan air mi-
num atau air bersih, sanitasi, dan ener-
gi baru terbarukan, pada era kekinian
(dengan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta pertumbuhan pen-
duduk) telah menjadi kebutuhan primer
untuk masyarakat perkotaan.
Pengelolaan jalan tol, air bersih, san-
itasi, dan jembatan yang baik menjadi
salah satu kunci dalam menumbuhkan
perekonomian, meningkatkan kesehat-
an serta mensejahterakan masyarakat.
Pada sisi inilah kemudian Redak-
si Majalah Partnership Bappenas ingin
melihat, sudah sejauh mana pemba-
ngunan infrastruktur di sejumlah wilayah
yang ada di Indonesia.
Tidak hanya itu, pada edisi kali ini,
redaksi berkeinginan untuk memotret
segi kebermanfaatan dari pembangun-
an infrastruktur melalui skema kerja sa-
ma pemerintah dengan badan usaha
(KPBU) dalam jangka pendek bahkan
dalam jangka panjang.
Dengan kata lain, selain untuk peme-
rataan pembangunan infrastruktur, me-
lalui skema KPBU ini pemerintah juga
ingin mendorong kemajuan, kesehatan
dan kesejahteraan seluruh masyarakat
Indonesia secara lebih baik dan men-
janjikan. Selamat membaca.
Salam hormat,Redaksi.
Catatan REDaksi
KPBU dan Cara Pandang Pembangunan
SUSUNAN REDAKSI
PENANGGUNG JAWABDirektur Kerjasama Pemerintah
Swasta Rancang Bangun
PEMIMPIN REDAKSIAde Hendraputra
DEWAN REDAKSIDadang JusronReghi Perdana
Astu Gagono KendartoNovie Andriani
Mohammad Taufiq RinaldiMuch NurachmadAhmad Yudistira
Dhianti Afifah Nabila YudhyHartono Kurniawan
Fildzah AmalinaElly DamayantyNur Wulandari
REDAKTUR PELAKSANAYan Kurniawan
JURNALIS/ASISTEN REDAKTUR PELAKSANAMunib Ansori
ANALISIS BERITA Alia Fachrunnisa
EDIToR Lukman Ajis Salendra
REPoRTERRaflis Rusdi
Thomas Febrian H
PENERJEMAH Khairil Zamarel
FoToGRAFERHari Ambari
ILLUSTRAToR/MEDIA DESIGNERAldrian Agusta
TENAGA PENDUKUNG Lilis Mardiana
ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN
FoTo CovER: HARI AMBARI
ALAMAT REDAKSIJalan Taman Surapati
Nomor 2 Jakarta 10310Telepon (021) 31934175, Faksimile (021) 31923813
1SUSTAINING PARTNERSHIP EDISI SPAM DAN SANITASI 2017
SUSTAINING
PARTNERSHIPMEDIA INFORMASI KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
Secara Efisien dan Efektif
Edisi Pembangunan Infrastruktur Daerah 2017
ISTIMEWA
4 sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
Percepatan PembangunanInfrastruktur DaerahSecara Efisien dan Efektif
fokusfokus
Percepatan pembangunan infrastruktur dibangun karena melihat potensi setiap daerah, baik alam, seni, budaya, wisata serta sumber daya manusia yang siap untuk menjadi kota yang maju serta sejahtera. Oleh karena itu, skema KPBU menjadi pilihan yang efektif dan solutif.
Saat ini Indonesia tengah
mempercepat pembangun-
an infrastruktur nasional di
berbagai daerah yang ada di
Tanah Air. Hal itu dilakukan untuk men-
dorong perkembangan dan pemajuan
ekonomi serta kesejahteraan masya-
rakat secara umum tanpa terkecuali.
oleh sebab itu, semangat pemenuhan
berbagai fasilitas infrastruktur tersebut
tidak lagi menggunakan paradigma
atau cara berpikir dan bekerja yang
lama, yaitu membangun infrastruktur
dengan menggunakan Anggaran Pen-
dapatan Belanja Negara (APBN) atau
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD).
Pada sudut pandang lain, sektor
swasta ternyata juga memiliki potensi
digandeng untuk mempercepat pem-
bangunan infrastruktur. Mereka mem-
punyai modal dan tata kelola yang
mumpuni. Itulah sebabnya muncul ke-
sempatan yang harus dimanfaatkan
demi pembangunan infrastruktur yang
lebih baik. Sebab, jika pembangun in-
frastruktur masih menggunakan cara
lama, maka secara nyata, dari segi sa-
rana dan prasarana akan semakin jauh
tertinggal dengan negara-negara maju,
seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea
serta negara-negara lainnya.
Yang jelas, percepatan pembangun-
an infrastruktur ini dibangun karena me-
lihat potensi setiap daerah, baik dalam
seni, budaya, wisata serta sumber daya
manusianya yang melimpah dan siap
untuk menjadi kota yang maju serta
sejahtera. oleh karena itu, skema pem-
biayaan kerja sama pemerintah dan ba-
dan usaha (KPBU) menjadi pilihan da-
lam percepatan pembangunan nasional
yang efektif.
Terkait hal ini, Wali Kota Tangerang
Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany
menyampaikan, bahwa KPBU dapat
menjadi solusi pembiayaan bagi peme-
rintah daerah (Pemda) untuk melak-
sana kan pembangunan di masing-ma-
sing daerah. Ia pun berharap, melalui
skema pembiayaan KPBU ini pemba-
ngunan dan penataan Kota Tangerang
Selatan dapat dilaksanakan secara
cepat.
Lebih lanjut Airin menerangkan,
KPBU bisa menjadi solusi sebab tidak
semua daerah memiliki anggaran yang
besar untuk pemenuhan serta pemba-
ngunan infrastruktur di wilayahnya. Ai-
rin beranggapan, dalam membangun
infrastruktur, pemerintah daerah tidak
selamanya bisa mengandalkan Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dalam membangun proyek-proyek
infrastruktur peme rintah.
“Yang paling penting, skema KPBU
ini bisa menjadi solusi bagi daerah da-
lam mempercepat pembangunan dan
penataan kota. Beberapa contohnya,
pembangunan rumah sakit, infrastruktur
air minum, dan berbagai proyek pemba-
ngunan lainnya,” tuturnya.
Wali Kota Tangsel yang juga Ketua
Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah
Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi ini
juga menjelaskan, bahwa saat ini Tang-
sel sedang menjajaki beberapa proyek
pembangunan transportasi berbasis rel
dengan skema KPBU. “Yang tidak kalah
pentingnya, selain memiliki kepastian
hukum tetap, skema pembiayaan KPBU
ini juga dapat menarik minat para inves-
tor swasta sebab dapat memberikan
keuntungan, baik bagi pemerintah mau-
pun swasta,” jelasnya.
Herry Trisaputra ZunaHARI AMBARI
5sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
fokusfokus
Mengenai perkembangan pemba-
ngunan jalan tol yang dilaksanakan
menggunakan skema KPBU, Kepala
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Herry
Trisaputra Zuna, menerangkan bahwa
pada tahun 2016 sendiri total panjang
jalan tol yang dibangun adalah sepan-
jang 156 kilometer. Sedangkan pada ak-
hir November 2017, telah dibangun jalan
tol sepanjang 332 kilometer.
“Sejauh ini kita punya planning untuk
proyek pembangunan jalan tol menuju ke
1.852 kilometer sampai tahun 2019,” pa-
parnya dalam kegiatan “Indonesia PPP
(Public-Private Partnership Day 2017)”
di Gedung Dhanapala, Kementerian
Keuangan, Jakarta (29/11). Menurutnya,
jalan tol yang sudah beroperasi di Indo-
nesia sudah mencapai 1.089 kilometer.
Kini telah diresmikan tol Surabaya-Mo-
jokerto dan Pasir Koja, dan pada bulan
Desember sudah disiapkan peresmian
untuk wilayah Bakauheni dan kemudian
di Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono juga di
Ciawi- Sukabumi.
“Dalam melakukan percepatan pem-
bangunan, tidak sedikit kendala yang
kami hadapi, seperti kendala pembe-
basan tanah serta berbagai macam ken-
dala lainnya. Akan tetapi, semua kenda-
la tersebut masih bisa ditangani dengan
baik. Dan kami yakin, pembangunan
bisa selesai tepat waktu,” tuturnya.
Untuk skema KPBU, sistem avail-
ability payment atau pembayaran se-
cara berkala merupakan solusi bagi
pemerintah dalam hal pembayaran
untuk pembangunan proyek-proyek in-
frastruktur dengan jumlah kebutuhan
biaya yang besar dengan ketersediaan
dana yang ada. Untuk ketentuan dan
aturan pembayarannya sendiri dapat
dilihat pada definisi yang tercantum
dalam Peraturan Presiden Nomor 38
Tahun 2015 tentang Kerjasama Pe-
merintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur pada Pasal
1 Ayat 16, yaitu pembayaran secara
berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/
Kepala Daerah kepada Badan Usaha
Pelaksana atas tersedianya layanan in-
frastruktur yang sesuai dengan kualitas
dan/atau kriteria sebagaimana ditentu-
kan dalam perjanjian KPBU.
“Hal inilah yang kemudian menjadi
alasan mengapa skema KPBU sangat
diperlukan dalam mempercepat pem-
bangunan infrastruktur daerah secara
efektif dan efisien,” ungkapnya.
Sedangkan untuk proyek jalan tol di
Jawa, biasanya menggunakan skema
BoT (Build-Operate-Transfer). Skema
ini dapat dilakukan karena posisi dan
volume yang memadai, sehingga pro-
yek jalan tol dapat menarik minat dari
pihak swasta. Namun, hal itu tetap
membuka kemungkinan untuk avail-
ability payment bagi proyek jalan tol di
Jawa. “Dengan availability payment kita
bisa mengajak swasta untuk ikut serta
berperan dalam menyukseskan pemba-
ngunan infrastruktur.”
Bagaimanapun, keberadaan skema
KPBU telah mengubah mindset pem-
bangunan infrastruktur di masa lalu se-
hingga sekarang sudah jauh berubah.
“Ya sekarang kita sudah lebih efektif
dan efisien, bila dulu fokusnya berada
pada input, maka sekarang kita lebih
berfokus pada output atau service base
layanan yang tersedia dengan baik. Bila
tersedia sesuai dengan standar ya kita
bayar, kalau belum ya dapat ditunda
atau dikurangi,” ujarnya.
Peresmian jalan tol Surabaya-Mojokerto
HARI AMBARI
6 sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro
HARI AMBARI
8 sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
fokusfokus
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri
Mulyani juga telah mengadakan per-
temuan dengan 30 kepala daerah di
Indonesia untuk memberikan gambar-
an perihal KPBU kepada Pemda. “Saya
dan para kepala daerah tersebut telah
untuk membahas berbagai sektor infra-
struktur yang dapat dibangun melalui
skema KPBU. Beberapa diantaranya
adalah membahas perihal infrastruktur
sanitasi, SPAM, pengolahan sampah
menjadi energi terbarukan, pelabuh-
an, jalan tol, waduk, rumah sakit dan
sebagainya,” jelas Sri Mulyani.
Contohnya, kelanjutan proyek pem-
bangunan Rumah Sakit Pendidikan
Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi
Utara, yang telah direncanakan sejak
2009. Pembangunan dengan menggu-
nakan skema KPBU tersebut diproyeksi
akan menjadi Rumah Sakit Pendidikan
(RSP) terbesar di wilayah Indonesia
Timur. Hal tersebut disampaikan oleh
Presiden Joko Widodo di Istana Nega-
ra, pada 17 Februari 2017. Rencananya
proyek percepatan pembangunan ini di-
mulai pada tahun 2018 dan akan selesai
pada tahun 2019.
Selain itu, saat ini pemerintah se-
dang menggalakkan proyek pemba-
ngunan lembaga pemasyarakatan di
Ciangir, Tangerang, serta pemanfaatan
lahan eks Rutan/ Lapas Salemba se-
nilai Rp1,2 triliun.
Dalam kegiatan market sounding
proyek ini, Direktur Perencanaan In-
frastruktur BKPM, Heldy Satrya Putera
menjelaskan bahwa pembangunan
Lapas ini dilaksanakan dengan skema
Build-Operate-Transfer (BoT) untuk
fasilitas Lapas di Ciangir dan skema
build-operate-maintain-transfer untuk
eks Rutan/Lapas Salemba dan akan
memiliki masa konsesi selama 15 ta-
hun.
Empat Hal Penting
Sri Mulyani juga mengungkapkan
terdapat empat hal penting agar KPBU
dapat berjalan dan terlaksana dengan
baik.
Pertama adalah komitmen dari pim-
pinan daerah dan stakeholder. Pim-
pinan daerah sendiri meliputi bupati,
wali kota dan gubernur. Selanjutnya,
perencanaan menjadi suatu hal yang
penting karena dari awal, perencanaan
itulah yang akan menentukan apakah
proyek dapat dikerjasamakan. Ketiga
adalah cara menyusun struktur kerja
sama dan aspek legal dari proyek se-
hingga memperoleh kepercayaan dari
sektor privat/swasta untuk bisa masuk.
“Keempat, tentu cara melaksanakan
kewajiban dari masing-masing stake-
holder untuk membuat proyek KPBU
berjalan secara efektif dan efisien,”
tambahnya.
Berkaca pada skema terdahulu
dimana kementerian, lembaga dan
daerah menunggu kucuran dana dari
APBN, yang memang merupakan cara
paling mudah, namun cara tersebut
juga membuat pelaksanaan proyek
menjadi lama dan bahkan tidak terba-
ngun. Walaupun telah mencoba mem-
biayai proyek menggunakan skema lain
seperti multi years contract, yakni kon-
trak kerja sama dengan skema pem-
Menteri Keuangan Sri Mulyani pada diskusi PPP Day 2017.
HARI AMBARI
9sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
fokusfokus
bayaran secara bertahap per tahun,
namun skema tersebut ternyata belum
cukup untuk mengejar ketertinggalan
Indonesia dari negara lain dalam hal
infrastruktur. Itulah alasan kreativitas
baru perlu dimunculkan dan kema baru
perlu dipertimbangkan.
“Sekarang pemerintah, kementeri-
an, lembaga, dan daerah dipaksa un-
tuk berpikir lebih kreatif. Kami akan
membantu melalui Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
(DJPPR) dan dengan dua BUMN kami
yaitu PT SMI dan PT PII. Kami akan
membantu kementerian, lembaga, dan
daerah dengan cara mendampingi dari
awal perencanaan, penyiapan proyek,
hingga menstrukturkan dan melaksana-
kan transaksi dengan pihak swasta.
Kami akan memastikan tata kelola serta
kinerja dari awal sampai tahap transak-
si dapat terlaksana dengan baik,” sam-
bungnya.
Menteri Keuangan juga menyampai-
kan bahwa mengingat keterbatasan-
anggaran, skema KPBU menjadi al-
ternatif untuk kebutuhan pembiayaan
pembangunan infrastruktur yang be-
sar. Selain itu, melalui keterlibatan dan
inovasi pihak swasta, pelayanan publik
yang lebih efektif, efisien, serta dapat
diandalkan (reliable) dapat diwujudkan.
Dengan kontrak jangka panjang yang
bisa dilakukan dalam eksekusi skema
KPBU, pihak swasta akan mengoptimal-
kan efisiensi melalui inovasi desain dan
pengelolaan yang profesional.
Dalam KPBU, pemerintah tidak me-
nanggung risiko sepenuhnya, terdapat
pembagian risiko dengan pihak swasta.
Alokasi pembagian risiko ini dilakukan
sesuai dengan kapasitas masing-ma-
sing pihak, baik pemerintah maupun
swasta dengan mempertimbangkan
risiko-risiko yang mampu ditanggung
dan dimitigasi oleh setiap pihak sesuai
dengan peran masing-masing.
oleh karena itu, untuk pihak peme-
rintah misalnya, umumnya menang-
gung risiko politik dan hukum karena
pemerintah mempunyai wewenang
dan kemampuan untuk memitigasi dan
mencegah risiko tersebut. Namun hal ini
belum tentu cukup menarik untuk pihak
swasta untuk ikut berpartisipasi dalam
skema ini. oleh karena itu, Kemenkeu
menyiapkan beberapa instrumen un-
tuk membantu menarik minat swasta
dan mewujudkan proyek melalui skema
KPBU.
Fasilitas yang disiapkan dari pihak
Kemenkeu sendiri mulai dari project
development facility yaitu fasilitas un-
tuk membantu mengembangkan pe-
nyiapan proyek, lalu viability gap fund
yaitu fasilitas untuk meningkatkan ke-
layakan finansial proyek yang sudah
layak secara ekonomi namun belum
menarik bagi pihak swasta karena di-
nilai kurang profitable.
“Ini adalah fasilitas yang kita kem-
bangkan. Kita berharap pemerintah
daerah dan kementerian/lembaga se-
makin mengenali instrumen ini. Dengan
mengenal fasilitas yang disediakan,
kami harapkan dapat mengakselerasi
pembangunan infrastruktur bersama
dengan pemerintah daerah,” terang Sri
Mulyani.
PPP Day 2017 mempunyai misi un-
tuk memberikan pemahaman kepada
instansi pemerintah mengenai penggu-
naan skema KPBU dalam penyediaan
infrastruktur. Tidak hanya itu, PPP Day
2017 ini juga bertujuan untuk menum-
buhkan komitmen pemerintah dae-
rah dalam penggunaan skema KPBU.
Penggunaan skema KPBU untuk mem-
bangun infrastruktur menjadi solusi da-
lam mengelola keterbatasan anggaran.
Selain Menteri Keuangan, Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat juga
memberikan pemaparan mengenai ske-
ma kerja sama pemerintah daerah dan
badan usaha (KPBU) dan implemen-
tasinya. Selanjutnya, Wali Kota Medan
menyampaikan pengalaman dalam me-
laksanakan proyek KPBU Transportasi
Massal Kota Medan.
“Terdapat berbagai kemungkinan un-
tuk membangun kerja sama dengan pri-
vate sector, tapi lebih baik dilakukan de-
ngan tata kelola dan governance yang
baik sehingga tidak merugikan rakyat
dan pemerintah serta dapat mengha-
dirkan keuntungan yang nyata bagi ma-
syarakat. Pada akhirnya juga berman-
faat untuk kita semua,” pungkasnya.
ISTIMEWA
Pekerja dengan alat berat memasang U-Shape saat pembangunan light rail transit (LRT) di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.
10 sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
toP EvEnttoP EvEnt
Aktivitas Pembangunan DaerahMelalui Skema KPBUPotensi dan peluang yang ada di daerah masing-masing, jadi faktor penting untuk memilih pengerjaan pembangunan proyek infrastruktur untuk menjalankan skema KPBU.
Dalam kurun waktu bebe-
rapa tahun ke belakang
hingga sekarang, Indonesia
sedang giat-giatnya me-
lakukan pembangunan infrastruktur
di setiap daerah, baik pembangunan
infrastruktur jalan, transportasi, jem-
batan, Sistem Pengelolaan Air Minum
(SPAM), sanitasi dan infrastruktur lain-
nya. Pembangunan infrastruktur itu di-
lakukan untuk mendorong pemajuan
ekonomi dan kesejahteraan masyara-
kat daerah.
Yang menjadi pertanyaan kemu-
dian adalah sudah sejauh mana ke-
giatan perkembangan pembangunan
infrastruktur daerah dengan meng-
gunakan skema pembiayaan kerja
sama pemerintah dan badan usaha
(KPBU)?
Terkait hal tersebut, Wali Kota Me-
dan, HT Dzulmi Eldin dalam perhelatan
Indonesia Public-Private Partnership
(PPP) Day 2017 yang digelar di Gedung
Dhanapala, Kementerian Keuangan,
Jakarta, Rabu (29/11) dengan 30 Bu-
pati dan Wali Kota se-Indonesia men-
ceritakan pengalamannya terhadap
pelaksanaan skema KPBU atau PPP
(Public-Private Partnership) terutama
untuk proyek Light Rail Transport (LRT)
yang dilaksanakan di Kota Medan.
Katanya, proyek ini merupakan pilot
project PPP untuk sektor transportasi
LRT di Indonesia. Tujuan pembangun-
an LRT adalah untuk menyediakan
angkutan massal yang nyaman, andal
dan terpadu kepada warga untuk me-
ningkatkan aksesibilitas dan konektivi-
tas dengan pertimbangan aspek teknis,
keuangan, ekonomi dan lingkungan.
“Untuk hal ini kami sangat terbantu
dengan fasilitas penyiapan proyek
KPBU oleh Kementerian Keuangan
dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)
bahkan Pemerintah Kota (Pemkot)
Medan tidak mengeluarkan anggaran
untuk dan studi ketika menyiapkan pro-
yek,” ujarnya, di Gedung Dhanapala,
Rabu (29/11).
Meskipun demikian, lanjut Dzulmi,
sosialisasi tetap dibutuhkan, baik ke
masyarakat, investor, juga sumber daya
manusia yang ada di pemerintahan
daerah. “Kita memang harus memberi-
kan pemahaman, tidak hanya kepada
investor namun jika kepada masyarakat
karena perlu dilihat perihal kesiapan
masyarakat Indonesia dalam menerima
implementasi skema KPBU ini. Selain
itu, sosialisasi perihal skema ini juga
telah diberikan sesuai dengan priori-
tas,” ujarnya, sambil memberitahukan
bahwa dirinya pun sedang menyiapkan
kerja sama untuk proyek rumah sakit
dan tol lingkar luar di Medan.
Hal senada juga disampaikan oleh
Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, bah-
wa skema KPBU merupakan program
pemerintah pusat yang dapat memban-
tu pengembangan di daerah. “Hanya
saja harus benar-benar dianalisa oleh
konsultan untuk mekanisme sistem
pembayarannya, jangan sampai nanti
APBD yang menanggung,” imbuhnya.
Rapidin mengatakan, bahwa se-
bagaimana daerah lain, Samosir juga
ingin memacu percepatan pembangun-
an infrastruktur seperti infrastruktur ja-
lan, wisata juga rumah sakit dan SPAM.
“Jika proyek ini dapat kita tuntaskan de-
ngan KPBU, maka kita (daerah) tidak
perlu banyak mengeluarkan anggaran
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro
HARI AMBARA
11sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
toP EvEnttoP EvEnt
dari APBD atau BAK di satu waktu. Bisa
dicicil pengeluarannya sesuai dengan
kemampuan,” ucapnya optimistis.
Selain capaian yang disampaikan
oleh kedua kepala daerah tersebut, se-
bagai bukti konkret atas terlaksananya
pembangunan melalui skema KPBU
beberapa kepala daerah pun diberikan
penghargaan oleh Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati yaitu diantaranya
Wali Kota Medan, Wali Kota Pekanbaru,
Wali Kota Lampung, Wali Kota Sema-
rang dan Wali Kota Sidoarjo berkaitan
dengan fasilitas PDF (Project Develop-
ment Facility) atau Fasilitas Penyiapan
Proyek yang berguna untuk menyiap-
kan proyek KPBU.
Pada saat yang bersamaan, Menteri
Keuangan, Sri Mulyani Indrawati me-
maparkan tentang pembentukan BUMN
yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur In-
donesia (SMI) untuk membantu per-
siapan dana pembiayaan proyek juga
keberadaan PT Penjaminan Infrastruk-
tur (PII) untuk membantu memberikan
garansi pemerintah pada proyek KPBU.
Keduanya menjadi jalan keluar agar
kementerian atau kelembagaan peme-
rintah lain yang tak semuanya memiliki
kompetensi juga pengalaman yang me-
madai dapat menjalankan proyek de-
ngan skema KPBU ini.
Menurut Sri Mulyani, keberadaan
PPP (skema KPBU) yang bertujuan
melayani masyarakat tak harus diar-
tikan bahwa pemerintah atau swasta
akan merugi karena keuntungan para
pihak tidak harus menjadi suatu hal
yang saling bertentangan. Dengan
PPP, kerja sama tersebut akan meng-
untungkan kedua pihak yang dilibatkan
di dalam proyek yang bertujuan mela-
yani masyarakat. Tidak hanya itu, untuk
mendorong percepatan pembangun-
an infrastruktur daerah melalui skema
KPBU, 34 provinsi di seluruh Indonesia
juga diwajibkan menyelesaikan Ren-
cana Aksi Daerah paling lambat 10
Juli 2018 mendatang. Sebagaimana isi
Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pem-
bangunan Berkelanjutan (PPTPB), pe-
merintah perlu bergegas menyelesai-
kannya sebelum tenggat waktu secara
inklusif.
Batas waktu penyusunan Rencana
Aksi Daerah adalah 12 bulan setelah
Perpres Nomor 59 Tahun 2017 diun-
dangkan. Penyusunan RAD itu dipim-
pin oleh gubernur dan dirumuskan
bersama bupati/wali kota di wilayahnya
dengan melibatkan ormas, dermawan,
pelaku usaha dan akademisi.
Diharapkan dengan penyerahan
agenda ini, Indonesia akan menjadi ru-
jukan dan role model untuk pelaksana-
an TPB di tingkat dunia. Hasil dokumen
Rencana Aksi Derah Tujuan Pemba-
ngunan Berkelanjutan sebagai agenda
pembangunan daerah di masa menda-
tang ini akan diperiksa dan divalidasi
oleh Kementerian Dalam Negeri.
Artinya, melalui Pembangunan Ber-
kelanjutan (TPB) yang dikenal juga de-
ngan sebutan SDGs atau Sustainable
Development Goals daerah menjadi
dapat memenuhi kebutuhan pemba-
ngunan infrastrukturnya. Menteri Pe-
Pertemuan regional di Makassar.
HARI AMBARA
12 sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
toP EvEnttoP EvEnt
rencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjone-
goro menyampaikan masih ada proyek dengan skema kerja
sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dari 2016 yang
masih ditransaksikan. Adapun jumlahnya mencapai 12 proyek.
Selanjutnya proyek tersebut terdiri dari 4 proyek yang sedang
dalam tahap konstruksi dengan nilai investasi Rp 29,95 triliun
dan 3 proyek pada tahap perjanjian kerja sama badan usaha
dengan nilai Rp 27,35 triliun. Selain itu ada 4 proyek dalam pro-
ses pengadaan dengan nilai Rp 44,38 triliun.
Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak-
yat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya te-
ngah menggodok kajian untuk membangun bendungan Tiga
Dihaji di Sumatera Selatan dengan perusahaan asal Jepang.
Proyek ini merupakan bendungan pertama yang dibangun
menggunakan skema KPBU. Ia menerangkan, mulanya ada
49 waduk yang akan dibangun pada 2019 dengan meng-
gunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).
Akan tetapi setelah melalui proses analisis teknik konstruk-
si yang lebih efisien (value engineering) dengan menggan-
deng pihak swasta, pemerintah memutuskan untuk melepas
tiga proyek bendungan, salah satunya bendungan Tiga Dihaji
di Sumatera Selatan yang mana pembangunannya bekerjasa-
ma dengan investor dari Jepang.
Keberadaan Kantor Bersama
Dalam proses pembangunan infrastruktur daerah ini, koor-
dinasi yang efektif dan baik menjadi salah satu kunci. Menya-
dari akan pentingnya koordinasi, pemerintah secara konkret
mewujudkan keberadaan Kantor Bersama KPBU atau PPP
Joint Office.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepa-
la Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
Bambang Brodjonegoro mengatakan kantor ini merupakan
wadah yang diwujudkan dari koordinasi antara Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan,
Kementerian Dalam Negeri, Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa
Pemerintah (LKPP), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
juga Bappenas.
Brodjonegoro menambahkan keberadaan Kantor Bersama
KPBU ini dapat menjadi one-stop service pelaksanaan proyek
dengan fungsi sebagai pusat informasi, koordinasi dan capac-
ity building. Gerak dan dinamika dari Kantor Bersama yang
terletak di Gedung Capital Place, Jakarta, dapat menjadikan
proyek menjadi lebih transparan, akuntabel dan singkat dalam
proses pengerjaannya.
KPBU sebagai Skema Pembiayaan Kreatif
Salah satu alasan tepat mengapa skema KPBU dapat dise-
but sebagai skema pembiayaan kreatif adalah karena skema
pembiayaan ini tidak berasal dari satu sumber saja, melain
kan dilakukan dengan prinsip gotong royong, antara pemerin-
tah dan swasta.
HARI AMBARAHARI AMBARA
HARI AMBARA
Diskusi regional di Makassar. Diskusi regional di Makassar.
Diskusi regional di Makassar.
13sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
toP EvEnttoP EvEnt
Sesuai Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) 2015–2019,
pembangunan infrastruktur membutuh-
kan pembiayaan kurang lebih Rp 4,7
triliun. Namun, pemerintah hanya dapat
memenuhi sekitar 40 persen dari bia-
ya yang dibutuhkan. Dengan dibantu
pembiayaan dari BUMN pun masih ter-
dapat gap sebesar 36,5 persen untuk
membiayai seluruh kebutuhan infra-
struktur di Indonesia. oleh karena itu,
keberadaan KPBU menjadi salah satu
skema pembiayaan yang kreatif di te-
ngah keterbatasan sumber pendanaan
pemerintah. Saat ini, beberapa proyek
yang sedang dan akan dibangun mela-
lui skema KPBU adalah pembangunan
infrastruktur transportasi sebagai salah
satu cara dalam mewujudkan konek-
tivitas kemajuan dan kesejahteraan
perekonomian, baik dalam skala lokal
(daerah) maupun nasional.
Bukti konkret dari skema KPBU ini
adalah maraknya pembangunan in-
frastruktur di hampir seluruh daerah
yang ada di negeri ini. Sekadar infor-
masi, pada sektor transportasi udara,
saat ini Indonesia memiliki 237 bandar
udara yang terdiri dari 26 bandar udara
komersial dan 211 bandar udara non-
komersial. Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) mempunyai target untuk
membangun 62 bandar udara (bandara)
baru sehingga meningkatkan jumlah
bandara yang ada di Indonesia menjadi
299 bandara pada tahun 2030.
Sedangkan di sektor transportasi
laut, ada 111 pelabuhan komersial,
1.481 pelabuhan non-komersial, dan
800 pelabuhan khusus akan dibangun.
Selanjutnya, di sektor perkeretaapian
pemerintah menargetkan pembangun-
an jalur rel kereta api sepanjang 12.100
km dan jalur rel kereta api perkotaan
sepanjang 3.800 km. Tentu untuk dapat
mewujudkan pembangunan infrastruk-
tur transportasi akan membutuhkan
sumber pembiayaan yang cukup ba-
nyak.
Terkait hal tersebut, Menteri Per-
hubungan (Menhub), Budi Karya Su-
madi menjelaskan, bahwa untuk bidang
transportasi publik rencana-rencana
tersebut dapat dikerjakan melalui kerja
sama antara pemerintah dan swasta.
Tentu, kerja sama ini dilakukan dalam
rangka memberikan pelayanan yang
maksimal kepada masyarakat di bi-
dang transportasi. oleh karena itu ia
berharap, melalui kerja sama ini ana-
tara swasta dapat berinvestasi dalam
penyediaan atau pembangunan infra-
struktur di seluruh wilayah Indonesia.
Tidak hanya itu, dengan pengelolaan
yang profesional dari swasta maupun
BUMN, maka proses pembangunan
akan semakin akurat.
Untuk proyek strategis lainnya, Ke-
menhub menyampaikan bahwa saat
ini beberapa proyek strategis yang me-
miliki peluang untuk dikerjasamakan
dengan investor baik badan usaha
maupun swasta. Ada 14 proyek strate-
gis diantaranya, yaitu pembangunan
aerotropolis Kualanamu, pembangun-
an Pelabuhan Kuala Tanjung, pem-
bangunan Pelabuhan Tanjung Carat,
pembangunan Pelabuhan Tanjung
Priok, pembangunan transportasi su-
ngai Cikarang–Bekasi, pembangunan
Pelabuhan Kijing, pembangunan Ban-
dung Metro LRT, dan pembangunan
Pelabuhan Benoa.
Proyek Makassar New Port.
HARI AMBARA
14 sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
REgulasiREgulasi
Pembiayaan Investasi Non Ang-
garan Pemerintah (PINA) me-
rupakan suatu skema fasilita-
si yang ditujukan untuk mempercepat
investasi swasta dalam pembiayaan
proyek strategis nasional, dimana sum-
ber pembiayaan tersebut berasal dari
luar APBN/APBD dan didukung penuh
oleh kebijakan pemerintah. Proyek yang
didorong untuk skema PINA sendiri bi-
asanya merupakan proyek yang layak
secara komersial dan mempunyai in-
ternal rate of return (IRR) melebihi 13%
(dalam Rupiah).
PINA sendiri dibentuk dengan cara
mempertemukan investor dengan
proyek yang tersedia oleh investee. Un-
tuk memfasilitasi dan mengakomodasi
investor, PINA menawarkan peraturan
dan regulasi yang dapat meningkatkan
minat dari investor untuk berinvestasi
di proyek infrastruktur Indonesia. PINA
merupakan salah satu creative financ-
ing yang berfokus dalam hal partisipasi
ekuitas dan pinjaman (loan). Di sisi lain,
PINA juga menilai proyek potensial un-
tuk memastikan kesiapan dan kualitas
dari proyek, termasuk ketersediaan in-
strumen investasi di setiap proyek. De-
ngan konsep tersebut, PINA dipercayai
dapat memainkan peran yang signifi-
kan dalam pembangunan infrastruktur
di berbagai fungsi.
Fungsi PINA berasal dari tiga kon-
sep, yaitu fasilitasi, ekosistem dan pipe-
lining. Dari tiga konsep tersebut, teru-
muskanlah tiga fungsi dari PINA. Yang
pertama adalah fungsi fasilitasi, dimana
PINA memegang peran penting dalam
percepatan pembiayaan proyek sampai
dengan tahap financial close. PINA ju-
ga menyediakan konsultasi pembiaya-
an proyek bekerja sama dengan PT Sa-
rana Multi Infrastruktur dan PT Indone-
sia Infrastructure Finance. PINA juga
melaksanakan roadshow internasional
dan pertemuan one-on-one.
Yang kedua adalah fungsi pipelin-
ing, dimana PINA secara detail me-
nyiapkan semua proyek infrastruktur, in-
dustri dan energi yang menarik dengan
tingkat IRR melebihi 13% sebagaimana
telah dijelaskan sebelumnya. Dalam se-
tiap proyek PINA, penjaminan pemerin-
tah tidak termasuk, walaupun dengan
skema proyek yang merupakan busi-
ness-to-business, PINA akan mengako-
modasi dukungan pemerintah dalam ta-
hap transaksi finansial, konstruksi dan
operasi.
Yang terakhir adalah fungsi eko-
sistem, dimana PINA mengidentifikasi
sumber creative financing melalui pe-
nerbitan instrumen finansial dan penilai-
an terhadap regulasi terkait yang men-
dukung investasi infrastruktur. Instru-
men finansial yang dimaksud termasuk
namun tidak terbatas pada Reksa Dana
Penyertaan Terbatas (RDPT), perpetuity
notes, sekuritas berbasis aset yang me-
libatkan otoritas Jasa Keuangan (oJK),
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan ber-
bagai perusahaan BUMN sekuritas.
Untuk mengakomodasi partisipa-
si investor dalam pembiayaan ekuitas
melalui PINA, investor dapat berinvesta-
si melalui melalui investasi ekuitas lang-
sung atau investasi ekuitas mengguna-
kan instrumen finansial dalam proyek
PINA. Pada investasi ekuitas langsung,
Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA)
yang diterbitkan oleh perusahaan infrastruktur baik dalam bentuk RDPT, perpetuity notes, callable preferred stocks maupun instrumen investasi lainnya.!
!
Terdapat tiga kategori proyek PINA, yaitu greenfield, brownfield dan operasional. Terdapat potensi recycle di tiap tahap. Dalam proyek brownfield, investor dapat keluar dari proyek dan memperoleh keuntungan dari modal sebelum proyek selesai 100%. Keuntungan tersebut dapat digunakan sebagai ekuitas untuk proyek lainnya. Untuk proyek operasional, strategi keluar untuk para investor adalah melalui sekuritisasi, divestasi dan skema konsesi terbatas.!
!
Untuk kerangka regulasi dari PINA sendiri, berikut merupakan peraturan yang terkait dengan skema pembiayaan PINA:!
DoK BAPPENAS
15sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
REgulasiREgulasi
investor secara langsung berpartisipa-
si dalam suatu perusahaan infrastruk-
tur, sedangkan pada investasi ekuitas
menggunakan instrumen finansial, in-
vestor membeli instrumen finansial yang
diterbitkan oleh perusahaan infrastruk-
tur baik dalam bentuk RDPT, perpetu-
ity notes, callable preferred stocks mau-
pun instrumen investasi lainnya.
Terdapat tiga kategori proyek PINA,
yaitu greenfield, brownfield dan opera-
sional. Terdapat potensi recycle di tiap
tahap. Dalam proyek brownfield, inves-
tor dapat keluar dari proyek dan mem-
peroleh keuntungan dari modal sebe-
lum proyek selesai sebesar 100%. Ke-
untungan tersebut dapat digunakan
sebagai ekuitas untuk proyek lainnya.
Untuk proyek operasional, strategi ke-
luar untuk para investor adalah melalui
sekuritisasi, divestasi dan skema kons-
esi terbatas.
Untuk kerangka regulasi dari PINA
sendiri, berikut merupakan peraturan
yang terkait dengan skema pembiayaan
PINA:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Ta-
hun 2017 tentang Sinkronisasi Pros-
es Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional. Peraturan
ini membahas kerangka pembiayaan
yang dapat dilakukan dengan inte-
grasi sumber pembiayaan, yang da-
pat berbentuk APBN dan non-APBN
(PINA) yang digunakan untuk men-
capai target pembangunan nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Ta-
hun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2016 Tentang Percepatan Pelaksan-
aan Proyek Strategis Nasional. Per-
aturan ini memberikan wewenang
atas Proyek Strategis Nasional yang
berasal dari non-APBN untuk dikoor-
dinasikan oleh Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas, dimana ia diperbolehkan
untuk mengajukan perubahan pa-
da Daftar Proyek Strategis Nasion-
al yang dibiayai non-APBN kepada
Komite Percepatan Penyediaan In-
frastruktur Prioritas (KPPIP);
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Ta-
hun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 66 Ta-
hun 2015 tentang Badan Perenca-
naan. Pembangunan Nasional. Pera-
turan ini mengatur kewenangan dari
Kementerian Perencanaan Pemban-
gunan Nasional/BAPPENAS untuk
memfasilitasi dan melakukan pen-
carian pembiayaan baik dari sumber
domestik maupun asing, dan meng-
alokasikan biaya pembangunan in-
frastruktur dengan institusi terkait;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun
2015 tentang Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional. Peraturan
ini mendiktekan bahwa implementasi
dari PINA sendiri sesuai dengan tu-
gas dan fungsi dari Kementerian Pe-
rencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS dalam merencanakan
semua kebijakan dan mengkoordi-
nasikan semua stakeholders pem-
bangunan nasional untuk mencapai
target pembangunan nasional; dan
5. Keputusan Menteri Kementerian Per-
encanaan Pembangunan Nasion-
al/BAPPENAS Nomor Kep.121/M.
PPN/HK/11/2017 tentang Tim Fasil-
itasi Pemerintah untuk Pembiayaan
Investasi Non Anggaran Pemerintah
(PINA). Keputusan ini menuangkan
perihal pembentukan tim fasilitasi
pemerintah oleh Menteri Kementeri-
an Perencanaan Pembangunan Na-
sional/BAPPENAS untuk implemen-
tasi fasilitasi aktivitas PINA.
Per Desember 2017, contoh-con-
toh proyek PINA yang sudah berhasil
memasuki tahap financial close ada-
lah proyek Jalan Tol Waskita Lintas Ja-
wa dengan partisipasi ekuitas sebesar
US$25 juta, Bandar Udara Internasion-
al Kertajati dengan ekuitas discretion-
ary fund sebesar US$ 104,5 juta dan
Palapa Ring Paket Tengah dengan pin-
jaman pemegang saham sebesar US$
12,98 juta. Proyek-proyek yang difasilita-
si PINA yang ditargetkan untuk selesai
pada akhir tahun 2017 adalah pengem-
bangan tol Lintas Jawa dan non-Lin-
tas Jawa dan pengembangan PLTU di
Meulaboh, Aceh.
Tahap kedua proyek Jalan Tol Waski-
ta yang memiliki nilai proyek sebesar
US$ 8,75 miliar, diharapkan dapat me-
ningkatkan ekuitas sebesar US$ 606 ju-
ta. Peran PINA dalam proyek ini adalah
memfasilitasi debottlenecking masalah
transaksi, penataan skema keuangan,
dan identifikasi dan pengamanan calon
investor. Sementara itu, pengembang-
an PLTU yang memiliki nilai proyek US$
570 juta, diperkirakan akan meningkat-
kan ekuitas sebesar US$ 162 juta un-
tuk tahap pertama. PINA menginisia-
si penggunaan instrumen investasi per-
petuity notes, dengan mengidentifikasi
dan mengamankan calon investor.
yang diterbitkan oleh perusahaan infrastruktur baik dalam bentuk RDPT, perpetuity notes, callable preferred stocks maupun instrumen investasi lainnya.!
!
Terdapat tiga kategori proyek PINA, yaitu greenfield, brownfield dan operasional. Terdapat potensi recycle di tiap tahap. Dalam proyek brownfield, investor dapat keluar dari proyek dan memperoleh keuntungan dari modal sebelum proyek selesai 100%. Keuntungan tersebut dapat digunakan sebagai ekuitas untuk proyek lainnya. Untuk proyek operasional, strategi keluar untuk para investor adalah melalui sekuritisasi, divestasi dan skema konsesi terbatas.!
!
Untuk kerangka regulasi dari PINA sendiri, berikut merupakan peraturan yang terkait dengan skema pembiayaan PINA:!
DoK BAPPENAS
16 sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
snaPsHotsnaPsHot
ISTIMEWA
ISTIMEWA
HARI AMBARI
Proses kontruksi pengerjaan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 60 kilometer yang dibangun
dengan skema pembiayaan KPBU ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Jalan Tol Trans Jawa yang
berada di Jawa Barat menghubungkan daerah Cileunyi - Sumedang - Dawuan atau Jalan Tol Padaleunyi dengan Jalan Tol
Palimanan-Kanci keseluruhan mempergunakan lahan seluas 825 ha.
Sejumlah pekerja sedang memasang kerangka dari tiang jalan tol Jakarta-Cikampek II (Elevated). Jalan tol sepanjang 38
kilometer itu diharapkan bisa menjadi alternatif bagi pengendara yang hendak menuju Cikampek atau Bandung dari Jakarta
maupun sebaliknya.
17sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
snaPsHotsnaPsHot
Sejumlah pekerja menggiatkan pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II Elevated mulai dibangun tahun 2017. Saat ini
progres konstruksi pada Januari 2018 telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 20,16 persen.
Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses pembangunan jalan tol Serang-Panimbang. Jalan tol sepanjang 83,6
km ini nantinya untuk memudahkan akses bagi masyarakat dan wisatawan yang akan menuju ke Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon.
ISTIMEWA
ISTIMEWA
18 sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
Ragam inovasi
Pemutakhiran Sistem PenyediaanData Kesejahteraan SosialMelalui Skema KPBUBagi Kementerian Sosial, suksesnya penyusunan pra-studi kelayakan (OBC) pada skema KPBU merupakan format baru yang membuka kesempatan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.
Selesainya penyusunan Do-
kumen Outline Business
Case (oBC) Sistem Kese-
jahteraan Sosial Terpadu
Nasional (SKSTN) oleh konsultan Bap-
penas yang diprakarsai Kementerian
Sosial RI menggunakan skema KPBU
merupakan terobosan sekaligus solusi
bagi Kemensos.
Dengan terobosan ini, diharapkan
data penting seperti Basis Data Ter-
padu (BDT), data bantuan sosial, data
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS), juga data Potensial dan
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
yang menjadi perhatian Kemensos da-
pat semakin mutakhir, akurat dan ter-
tangani sehingga memberikan harap-
an dan manfaat secara riil bagi rakyat
Indonesia.
Bagi Menteri Sosial, Khofifah Indar
Parawansa, suksesnya penyusunan
pra-studi kelayakan (oBC) ini sangat
membahagiakan karena skema KPBU
merupakan format baru yang membuka
kesempatan kerja sama antara peme-
rintah dan badan usaha. “oBC diserah-
kan oleh Bappenas setelah melakukan
kajian yang cukup mendalam. Kita siap-
kan investasi dan siapkan sistem,” ujar
Khofifah kepada wartawan di Ruang
Rapat Utama Lantai 2 Kantor Kemen-
terian Sosial, Jakarta (24/11).
Format ini menurutnya juga menjadi
impian bagi lembaga-lembaga terutama
di daerah, bahwa akan ada data yang
lengkap dan valid tentang segala yang
berkenaan dengan kemiskinan ser-
ta segmen lainnya yang mendapatkan
subsidi tertentu, setelah melalui proses
kajian dari Bappenas.
“Karena kebutuhan APBN untuk se-
luruh infrastruktur terpadu nasional itu
kan mahal. Jadi kita ingin mengundang
para investor untuk menjadi bagian dari
proses penguatan data ini,” paparnya.
Khofifah mengatakan bahwa meski
masih pra-studi kelayakan, saat pre-
Menteri Sosial, Khofifah Indar ParawansaHARI AMBARA
19sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
Ragam inovasi
market sounding yang diikuti 15 inves-
tor dari dalam dan luar negeri sudah
terdapat beberapa investor yang ber-
minat untuk melaksanakan proyek SK-
STN ini. Dia mengungkapkan bila dulu
basis data prosesnya dilakukan lima
tahun sekali, maka dengan SKSTN da-
lam lima tahun dapat dilihat segala di-
namika masyarakat secara valid.
Pihak Kemensos berharap proyek
ini mampu menyiapkan informasi de-
ngan teknologi agar dapat dipantau
secara lebih real time dan validitasnya
terjaga, termasuk update datanya da-
pat dilakukan kapan pun. Tujuannya,
agar pihak yang membutuhkan data
termasuk pemerintah daerah dapat
melakukan intervensi untuk penangan-
an PMKS. Data ini juga mempermudah
agar masyarakat di daerah dapat di-
pantau ketika ada konversi dari warga
yang mendapatkan Subsidi Beras Se-
jahtera (Rastra) untuk di tahun depan
akan mendapatkan Bansos Rastra.
SKSTN sendiri merupakan suatu
sistem pengolahan dan penyajian data
berskala nasional yang dikembangkan
untuk pengelolaan basis data kese-
jahteraan sosial terpadu. Core pen-
dukungnya adalah Sistem Informasi
Kesejahteraan Sosial Next Generation
(SIKS-NG) yang tengah dikembang-
kan Kemensos. Sistem ini telah dikem-
bangkan di 236 Kabupa ten/Kota atau
45 persen dari total kabupaten/kota di
Indonesia dan 24.917 desa/kelurahan
atau 30 persen dari total desa/kelurah-
an di Indonesia.
Diharapkan, SKSTN akan menjadi
pusat rujukan data kesejahteraan sosial
yang penggunanya kelak bukan hanya
pemerintah namun juga dapat diakses
oleh lembaga berskala nasional hinga
internasional, lembaga riset, universi-
tas, bisnis bahkan menjadi referensi
bagi pengelola CSR dari berbagai usa-
ha untuk diberdayakan sesuai dengan
minat lembaga yang bersangkutan.
Skema KPBU, menurut Sekretaris
Jenderal Kemensos RI, Harry Z Soera-
tin, menjawab tantangan dari Mensos
Khofifah di tahun lalu. Jadi, yang dita-
warkan pada kerja sama ini bukan data,
namun pengolahan datanya termasuk
untuk kesejahteraan rakyat, aspek
sosial dalam AMDAL hingga pember-
dayaan masyarakat. “Yang diperlukan
sebenarnya adalah engine dari sistem
itu sendiri juga pengelolaannya. Kalau
data kan punya kami (pemerintah atau
negara) dan itu tidak bisa keluar. Seba-
gaimana diungkapan, terdapat bebe-
rapa investor yang menyerahkan surat
minat. Mudah-mudahan berlanjut ke
Kemenkeu untuk business case-nya,”
papar Harry.
Pihak Kemensos berharap meski
proses yang harus dilalui cukup pan-
jang, proses pelaksanaannya dapat
dipercepat karena diperlukan untuk ke-
sejahteraan rakyat Indonesia. Sejauh
ini, proyek sudah cukup menarik bagi
investor walaupun belum terdapat ke-
jelasan perihal detail sistemnya karena
masih dalam tahap penyusunan studi.
Namun keterlibatan PT Sarana Multi
Infrastruktur (SMI) dan PT Penjamin-
an Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai
konsultan di bawah Kementerian Ke-
uangan, dapat menjadi jaminan suk-
sesnya skema KPBU ini.
”Ada kemungkinan untuk PNBP (Pe-
nerimaan Negara Bukan Pajak) akan
kita bagi dengan daerah juga. Tapi itu
nanti setelah kita perinci di Kemenkeu.
Diperkirakan akan selesai pada bulan
Maret atau April 2018, meski tantang-
an ini tidak sederhana karena kita
mesti meminimalisasi risiko termasuk
dalam mengolah data yang ada. Yang
penting tahapan oBC dan dukungan
dari Bappenas sudah membuka pelu-
ang di tahapan pertama, untuk selan-
jutnya kita akan melakukan terobos-
an,” tambahnya.
Ke Tangan yang Berhak
Kemensos sebagai PJPK (Pe-
nanggung Jawab Proyek Kerja Sama)
dapat memulai kontruksi pemba-
ngunan proyek KPBU apabila sudah
menyelesaikan feasibility study atau
studi kelayakan secara penuh dan
telah memilih badan usaha pelak-
sana sebagai mitra. Menurut Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasio-
nal/Kepala Bappenas, Bambang PS
Brodjonegoro, di dalam jumpa inves-
tor, ketika menyusun pra-studi ke-
layakan (oBC), PJPK tak hanya me-
libatkan BUMN tapi juga perusahaan
domestik dan swasta asing. Pihaknya
bahkan sudah menyerahkan PDF
(Project Development Facility) untuk
keperluan penyelesaian tahap peren-
canaan dan transaksi.
Menurutnya, skema KPBU didorong
untuk menghemat anggaran karena bila
tidak, maka Kemensos harus membuat
sistem baru menggunakan anggaran
sendiri, sehingga menjadi beban bah-
kan tidak memadai bila hanya menung-
gu siklus anggaran setiap satu atau dua
tahun. Selain itu, bila SKSTN sudah da-
pat melewati proses kelaikan, maka Ke-
mensos dapat mengalokasikan anggar-
an untuk proyek ini agar jatuh ke tangan
individu yang benar dan tepat sehingga
dapat dinikmati oleh pihak yang berhak.
verifikasi serta sistem updating yang
berkala dan mutakhir ini diharapkan da-
pat berjalan nantinya sehingga mengu-
rangi kesalahan serta data yang over-
lapping.
Harry Z Soeratin
HARI AMBARA
20 sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
mitRamitRa
PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) ditunjuk menjadi mandated lead arranger oleh PT Len Telekomunikasi Indonesia (LTI) untuk mengatur pencarian dana sindikasi pembangunan jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring Paket Tengah.
PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)
Dengan visi menjadi pelopor
katalisator untuk pembia-
yaan pengembangan infra-
struktur di Indonesia, PT
Indonesia Infrastructure Finance (IIF)
terus bekerja sama dengan pemerintah
dan pihak swasta lainnya untuk mem-
bangun berbagai macam penyediaan
infrastruktur di Tanah Air, salah satu-
nya dengan skema pembiayaan kerja
sama pemerintah dengan badan usaha
(KPBU).
Untuk mewujudkan visi tersebut,
sebagai perusahaan swasta nasional
yang bergerak dalam bidang pembia-
yaan infrastruktur yang dikelola secara
profesional dengan fokus investasi
pada proyek-proyek infrastruktur yang
layak secara komersial, PT IIF memi-
liki tiga misi, yaitu menjamin tercer-
minnya kepentingan pelaku investasi
di dalam struktur kontrak dan konsesi
memelopori ketersediaan beragam ins-
trumen pembiayaan yang tepat bagi
proyek infrastruktur, dan menjadi mitra
bagi lembaga keuangan dan lemba-
ga investasi nasional lainnya dalam
menyalurkan dana masyarakat ke da-
lam pembangunan infrastruktur jangka
panjang di Indonesia. Melalui visi-misi
tersebut, dengan menggunakan skema
pembiayaan KPBU, PT IIF menjadi
Mandated Lead Arranger dalam pem-
bangunan jaringan tulang punggung
serat optik nasional Palapa Ring.
Proyek Palapa Ring ini termasuk sa-
lah satu proyek strategis pemerintah
dan masuk dalam daftar proyek priori-
tas pemerintah. Dalam hal ini, dengan
pengalaman dan jaringan internasional
yang dimiliki, PT IIF dipercaya untuk
mengatur dan mencari sumber pem-
biayaan dalam pembangunan Palapa
Ring, yaitu proyek pembangunan
jaringan telekomunikasi yang meng-
hubungkan seluruh wilayah Indonesia,
sehingga dapat memperkecil jarak dan
mempersingkat waktu berkomunikasi
ke dan antarwilayah di seluruh Indone-
sia. PT LTI dan PT IIF sendiri terlibat
dalam pembangunan Palapa Ring Pa-
ket Tengah senilai Rp 975 miliar.
IIF.Co.ID
21sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
mitRamitRa
Pembangunan Palapa Ring dengan
skema KPBU atau Public-Private-Part-
nership (PPP) ditargetkan rampung
pada tri wulan ke II tahun 2018, sehing-
ga keberadaan jaringan broadband
sudah bisa dinikmati masyarakat pada
triwulan yang sama. Lebih dari itu, pro-
yek strategis nasional lainnya yang di-
bangun dengan skema pembiayaan
KPBU adalah Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Umbulan. Proyek ini di-
bangun secara gotong royong antara
PT IIF dengan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur sebagai Penanggung Ja-
wab Proyek Kerjasama (PJPK).
Tujuan dari pembangunan infra-
struktur SPAM ini tidak lain dan tidak
bukan adalah untuk mengalirkan air
curah dengan kapasitas produksi se-
besar 4.000liter air per detik dengan
jaringan sistem transmisi dari mata air
Umbulanke lima Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) di Provinsi Jawa
Timur, yaitu PDAM Surabaya (1.000
liter per detik), PDAM Kabupaten Pa-
suruan (410 liter per detik), PDAM Kota
Pasuruan (110 liter per detik), PDAM
Kota Sidoarjo (1.200 liter per detik), dan
PDAM Kota Gresik (1.000 per detik).
SPAM Umbulan akan mengoperasikan
jaringan pipa transmisi sepanjang 92,3
km melewati16 titik pasokan.
Proyek yang menelan investasi se-
kitar Rp 2,3 triliun tersebut ditargetkan
beroperasi pada pertengahan 2019.
Untuk mendukung percepatan ini, PT
Indonesia Infrastructure Finance (IIF),
dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Per-
sero) (PT SMI) menandatangani Per-
janjian Pembiayaan Sindikasi Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbu-
lan senilai Rp 840 miliar. Dalam sindika-
si ini, IIF dipercaya menjadi mandated
lead arranger dan bookrunner (MLAB).
Skema yang digunakan dalam pro-
yek ini adalah Build-Operate-Transfer
(BoT) dengan masa konsesi selama 25
tahun, meliputi pekerjaan desain, kon-
struksi, operasi, pemeliharaan, pembia-
yaan sarana pengelolaan dan jaringan
transmisi. Kualitas air Umbulan telah
teruji dan layak sebagai air baku untuk
air minum. Sumber air berada pada ke-
tinggian 24 meter di atas permukaan
laut. Penempatan titik-titik pasokan
yang tidak lebih tinggi dari mata air uta-
ma diharapkan dapat membuat aliran
air dari mata air utama dapat mengalir
secara alami.
Sumber air bersih UmbulanISTIMEWA
Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh Presiden Direktur IIF Arisudono Soerono dan Direktur Utama PT LEN Telekomunikasi Indonesia Raden Wahyu Pantja Gelora.
IIF.Co.ID
22 sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
insPiRasiinsPiRasi
Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro Menteri Perencanaan Pembangunan nasional indonesia/kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas)
Mengamankan Enam Sektor Utama Memiliki Sumbangan Terbesar Pertumbuhan BangsaSelama menjadi Kepala Bappenas, ia fokus dalam masalah pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
Bambang Permadi Soemantri
Brodjonegoro atau yang le-
bih dikenal dengan sebutan
Bambang Brodjonegoro ini
adalah Menteri Perencanaan Pemba-
ngunan Nasional Indonesia/Kepala Ba-
dan Perencanaan Pembangunan Na-
sional (Bappenas) periode 2016-2019.
Anak pertama dari tiga saudara ini lahir
di Jakarta, 3 oktober 1966.
Sebelum menjadi Kepala Bappenas,
pria berkacamata lulusan Fakultas Eko-
nomi Universitas Indonesia (UI) Jurusan
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
ini, di era kepemimpinan Presiden Joko
Widodo menjadi Menteri Keuangan se-
lama dua tahun, yaitu tahun 2014-2016.
Selama jadi Menteri Keuangan,
Undang-Undang Tax Amnesty adalah
salah satu program unggulan dari ma-
hasiswa lulusan Master dan Doktor Uni-
versity of Illinois, Urbana Champaign,
USA. Pada kampus ini pula, tepatnya
pada November 2002 silam ia sempat
menjadi dosen tamu di Department of
Urban and Regional Planning.
Sebelum ditunjuk menjadi Men-
teri, ia juga pernah mengabdi di al-
mamaternya sebagai staf pengajar
(dosen) di Fakultas Ekonomi Univer-
sitas Indonesia (FE UI). Tidak hanya
sebagai dosen pada tahun 2005-2009
ia menjabat sebagai Dekan Fakultas
Ekonomi sera banyak terlibat pada
dunia penelitian dan tak jarang men-
jadi konsultan dari berbagai lembaga
dan institusi.
Suami dari Irina Justina Zega ini
juga sempat menjadi salah satu dekan
termuda di UI, yaitu dibawah 40 tahun
usianya saat menjabat. Tentu, bicara
dunia pendidikan dan sosial, pria yang
pernah meraih penghargaan Visiting
Fellow, the Indonesia Project–Austra-
lian National University (ANU), Canber-
ra, Australia, Desember 2004 ini sudah
tidak diragukan lagi. Yang menjadi per-
tanyaan berikutnya, apa yang dilakukan
ISTIMEWA
23sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
insPiRasiinsPiRasi
oleh Bambang Brodjonegoro sela-
ma menjadi Kepala Bappenas?
Selama menjadi Kepala Bap-
penas, ia fokus dalam masalah
pengentasan kemiskinan, pertum-
buhan ekonomi serta pembangun-
an infrastruktur di Tanah Air. Untuk
merealisasikan rencana kerja serta
harapan tersebut, dalam perhe-
latan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Nasional (Musren-
bangnas) 2017 di Hotel Bidakara
Jakarta, Rabu (26/4), ia menyam-
paikan enam sektor utama yang
memiliki sumbangan terbesar ter-
hadap pertumbuhan bangsa ini.
Keenam sektor utama yang me-
miliki sumbangan terbesar terha-
dap pertumbuhan itu, antara lain
adalah industri pengolahan ter-
utama non-migas, pertanian, per-
dagangan, informasi dan komunikasi,
konstruksi, serta jasa keuangan.
Soal skema kerja sama pemerintah
dan badan usaha (KPBU) pun juga di-
inkorporasikan dalam penyusunan RKP
2018. Selanjutnya, RKP ini ditekankan
pada prinsip money follows program
melalui pendekatan tematik, holistik,
integratif, dan spasial.
Ia berpendapat bahwa KPBU me-
rupakan salah satu penguatan integrasi
sumber pendanaan, baik yang bersum-
ber dari Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Negara (APBN), Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah (APBD),
maupun badan usaha. Melalui skema
KPBU dan skema Pembiayaan Inves-
tasi Non Anggaran Pemerintah (PINA),
swasta dapat mengambil peran aktif
dalam membangun ketersediaan infra-
struktur.
Hal ini selanjutnya dapat dilihat pada
Rencana Pembangunan Jangka Mene-
ngah Nasional (RPJMN) 2015-2019
yang memiliki kebutuhan pembiayaan
infrastruktur sampai Rp4.769 triliun.
Dari total anggaran tersebut, pemerin-
tah hanya mampu membiayai melalui
APBN dan APBD sekitar Rp1.978,6 tri-
liun (41,3%), BUMN dapat menambah-
kan sebesar Rp1.066,2 triliun (22,2%),
sedangkan sisanya diharapkan dari
sektor swasta sebesar Rp1.751,5 triliun
(36,5%).
Selanjutnya, dengan skema kerja
sama dan gotong royong antara pe-
merintah dan swasta itulah ia kemudi-
an berharap pemenuhan infrastruktur
pada setiap daerah dalam menunjang
pertumbuhan ekonomi serta kesejah-
teraan rakyat bisa terealisasi.
Keseriusan serta konsistensi Men-
teri Perencanaan Pembangunan Nasio-
nal Indonesia/Kepala Bappenas kian
nyata dalam menjalankan dan menso-
sialisasikan skema KPBU untuk mem-
bangun berbagai macam infrastruktur
di Indonesia kepada pemerintah dae-
rah dan badan usaha (swasta).
Pada sosialisasi tentang Sustainabil-
ity Development Goals (SDG) kepada
kepala daerah dan jajaran Bappeda un-
tuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah
di Ruang Pola Kantor Gubernur, Jalan
Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat
(8/12/2017) ia me ngatakan, bah-
wa Millennium Development Goals
(MGDs) dianggap secara global
tak dapat memenuhi keinginan
masyarakat dunia akan kehidup-
an dunia yang sejahtera, sehingga
Komite PBB menyempurnakannya
dengan SDG.
“Ketika itu, datangnya masa Mi-
lenium Baru pada nyatanya tidak
dapat memenuhi harapan namun
waktu terus berjalan sehingga bu-
kan hanya persoalan pemenuhan
harapan di era milenium, tetapi
cara untuk mencapai kesejahtera-
an yang berkesinambungan bagi
warga dunia sehingga istilah M
yang bermakna millennium diganti
menjadi sustainable,” jelasnya.
Ia pun menambahkan, aksara
S di SDG tak hanya mengarah pada
lingkungan tapi juga pembangunan
yang berkelanjutan dari sisi ekonomi,
sisi sosial dan sisi hukum. Artinya jika
diibaratkan sebagai pohon, saat ini
pohon Millennium Development Goals
(MGDs) yang kita tebang kita tanam
kembali menjadi Sustainability Deve-
lopment Goals (SDG), kemudian mem-
bersihkan sampah, membersihkan
emisi di jalan raya, karena bila tidak
sustainable tentulah akan mengganggu
negara yang sudah mapan sekalipun.
Hal ini juga terjadi pada dimensi sosial
dan lingkungan. Jika tidak seimbang
tentu akan berisiko pada protes ma-
syarakat sehingga pembangunan pun
menjadi terganggu.
Penyempurnaan SDG yaitu Sus-
tainable Development Goals meling-
kupi prosperity, perdamaian dan part-
nership. Dengan kata lain SDG ini
membuat partnership dengan ber-
bagai kalangan termasuk pihak Pem-
da, juga kelompok lain seperti peng-
usaha, dermawan, kelompok LSM, dan
media massa juga akademisi. Partner-
ship penting karena mengajak banyak
pihak.
HARI AMBARI
24 sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
kabaR kPbukabaR kPbu
Bangladesh Belajar KPBU Dari Indonesia
Skema kerja sama pemerintah
dan badan usaha (KPBU) yang
telah dijalankan di Indonesia
mendapatkan perhatian dari pemerin-
tah Bangladesh. Salah satu bentuk per-
hatian tersebut kemudian ditindaklanjuti
dengan cara mengirimkan delegasin-
ya untuk melakukan kunjungan sekali-
gus belajar KPBU ke Kantor Bersama
KPBU di Capital Place, lantai 7, Jakar-
ta, Senin (13/11).
Dalam kunjungan tersebut, pemerin-
tah Indonesia mempresentasikan ten-
tang strategi pelaksanaan dan capaian
pembangunan yang dilakukan melalui
skema KPBU di berbagai daerah yang
ada di Indonesia. Dalam pertemuan ter-
sebut, Direktur Kerjasama Pemerintah-
Swasta dan Rancang Bangun, Bappe-
nas, Sri Bagus Guritno mempresenta-
sikan tentang strategi pembangunan
infrastruktur melalui skema kerja sama
pemerintah dengan badan usaha (KP-
BU) di Indonesia 2015-2019 yang ditu-
angkan ke dalam tahapan-tahapan ke-
giatan.
‘Katanya, pada kurun waktu 2015-
2019 terdapat beberapa program uta-
ma pemerintah yaitu program air bersih,
sanitasi, rasio elektrifikasi, perumahan,
jaringan telekomunikasi broadband (pi-
ta lebar), aksesibilitas daerah perbatas-
an dan tertinggal serta infrastruktur
transportasi, mulai dari jalan, teknolo-
gi dan juga keamanannya. Sri Bagus
mencontohkan, untuk pembangun-
an infrastruktur pada bidang energi lis-
trik hingga 2019 pemerintah menarget-
kan 1.200 kWh/kapita (Saat ini vietnam
1,300 kWh/kapita, Malaysia 4,400kWh/
kapita).
Kementerian Keuangan lalu mem-
presentasikan tentang penyediaan fasi-
litas dalam mendukung pelaksanaan
pembangunan infrastruktur diantaran-
ya fasilitas penyiapan proyek, dukungan
kelayakan, dan penjaminan infrastruk-
tur. Tidak hanya itu, Kementerian Ke-
uangan juga memperkenalkan skema
pengembalian investasi proyek KPBU
yakni skema Availability Payment (AP).
Hal ini dilakukan karena skema AP ini ti-
dak memiliki risiko permintaan atau de-
mand risk bagi badan usaha dan me-
munyai kepastian pengembalian inves-
tasi bagi badan usaha.
Dalam pertemuan yang dihelat di
Kantor Bersama KPBU tersebut, Keme-
neterian Keuangan juga mempresenta-
sikan tentang Fasilitas Penyiapan Pro-
yek atau Project Development Facility
(PDF), yaitu fasilitas yang disediakan Ke-
menterian Keuangan untuk membantu
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
(PJPK) menyusun kajian prastudi ke-
layakan, dokumen lelang, dan mendam-
pingi PJPK dalam transaksi proyek KP-
BU hingga mencapai pembiayaan dari
lembaga pembiayaan (financial close).
Dalam pertemuan tersebut PTSa-
rana Multi Infrastruktur (Persero) me-
nyampaikan capaian proyek strategis
nasional (PSN) melalui skema KPBU
dengan besaran investasi sekitar Rp
4,51 triliun, yaitu pembangunan proyek
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Umbulan di Desa Umbulan, Kecamat-
an Winongan, Kabupaten Pasuruan.
Melalui SPAM Umbulan, air curah de-
ngan kapasitas produksi sebesar 4.000
liter air per detik akan dialirkan dengan
jaringan sistem transmisi dari mata air
Umbulan ke lima PDAM di Provinsi Ja-
wa Timur.
Terkait dengan capaian pembangun-
an, Executive Vice President PT Pen-
jaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII),
Andre Permana menyampaikan bahwa
melalui skema KPBU dalam sektor tele-
komunikasi, dengan menerapkan ske-
Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia terus menggenjot berbagai macam infrastruktur untuk pemajuan ekonomi di sejumlah wilayah dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Berdasarkan kemajuan pembangunan melalui skema KPBU ini, berbagai negara berdatangan dengan intensi untuk belajar tentang KPBU, termasuk Bangladesh.
HARI AMBARI
Delegasi Bangladesh memaparkan skema PPP di negara mereka
25sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
kabaR kPbukabaR kPbu
ma pembayaran ketersediaan layanan
atau availability paymentini juga telah
disepakati pembangunan proyek Palapa
Ring Barat, Tengah dan Timur. Palapa
Ring merupakan proyek infrastruktur tu-
lang punggung jaringan telekomunikasi
broadband (pita lebar) berupa pemba-
ngunan serat optik yang membentang
ke seluruh Indonesia yang dibangun
oleh operator telekomunikasi dan seba-
gian dibangun oleh pemerintah.
Sebagai respons dari paparan yang
disampaikan oleh pihak Indonesia, de-
legasi dari Bangladesh turut menjelas-
kan perihal Public-Private Partnership
(PPP) yang mereka terapkan di negara-
nya. Salah satu yang dijelaskan ada-
lah perihal institusi yang berwenang
dalam pelaksanaan PPP, dimana ter-
dapat dua instansi yang mereka jelas-
kan, yaitu PPP Authority dan PPP Unit.
PPP Authority merupakan instansi yang
berada di bawah Perdana Menteri yang
bertugas untuk membantu memfasilita-
si proyek PPP di Bangladesh, mencipta-
kan lingkungan hukum yang aman dan
kondusif untuk investasi, serta melaku-
kan percepatan pada program-program
PPP di Bangladesh.
PPP Authority diawasi oleh Dewan
Gubernur atau Board of Governors
yang diketuai oleh Perdana Menteri
sendiri dan wakilnya adalah Menteri Ke-
uangan. Sedangkan PPP Unit yang ber-
ada di bawah Kementerian Keuangan
Bangladesh bertugas untuk memberi-
kan dana keuangan untuk program dan
proyek PPP yang ada di Bangladesh.
Dapat dilihat bahwa sebenarnya se-
cara institusional terdapat kesamaan
pada pembagian peran lembaga di
Bangladesh dengan lembaga di Indo-
nesia, dimana fungsi PPP Authority da-
pat diindikasikan berada di Bappenas
dan Kementerian Keuangan untuk ban-
tuan fasilitasi proyek, Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) untuk mem-
bantu menciptakan lingkungan hukum
yang aman dan kondusif untuk investasi
dan Kantor Bersama KPBU serta Komi-
te Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Prioritas (KPPIP) untuk mendorong per-
cepatan program PPP di Indonesia. La-
lu fungsi PPP Unit sendiri di Indonesia
berada di Kementerian Keuangan.
Delegasi Bangladesh yang terdiri dari
perwakilan dari PPP Authority dan PPP
Unit juga memberikan penjelasan peri-
hal hukum yang mengatur perihal PPP
yang mereka sebut PPP Law 2015. Tu-
juan pemberlakuan peraturan ini adalah
untuk memfasilitasi pembangunan dari
infrastruktur dan layanan sektor pub-
lik inti yang sangat dibutuhkan oleh ma-
syarakat Bangladesh. Hukum ini mem-
prioritaskan peningkatan pada investasi
yang sangat vital untuk pembangunan
ekonomi berkelanjutan.
PPP Law 2015 ini dibagi menjadi tu-
juh bab, dimana pembentukan PPP Au-
thority sendiri diatur pada Bab 2 dari
peraturan tersebut, yang mendiktekan
bahwa PPP Authority harus menjaga
netralitas dan independen dalam se-
mua hal yang berkaitan dengan aspek
finansial dan administratif dalam me-
laksanakan tugas dan fungsinya.
Delegasi Bangladesh lalu menjelas-
kan perihal proyek-proyek yang sedang
mereka usung, yang menjadi dasar me-
ngapa mereka berkunjung ke Indonesia
selain untuk mempelajari skema PPP di
Indonesia. Salah satu proyek yang di-
usung adalah kawasan technopark dima-
na Indonesia sendiri telah memiliki bebe-
rapa yang sudah cukup berhasil, seperti
di Solo, Bandung, Batam, dan Cilegon.
Mereka juga melihat bahwa Indone-
sia telah memiliki beberapa proyek KP-
BU yang terkait dengan teknologi dan
informasi sehingga tertarik untuk mem-
pelajari proyek-proyek KPBU yang telah
dilaksanakan di Indonesia secara lebih
intensif. Tentu, hal ini disambut dengan
sangat baik oleh pihak Indonesia yang
turut belajar dari PPP yang dijalankan di
Bangladesh. Hal ini lalu dituangkan da-
lam sesi sharing antar kedua belah pi-
hak, dimana baik delegasi dari Bangla-
desh dan Indonesia menceritakan se-
cara lebih detail perihal implementasi
PPP di masing-masing negara dan per-
masalahan maupun prestasi apa yang
telah diraih.
HARI AMBARIHARI AMBARI
Sri Bagus Guritno, Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Bappenas (kanan).
Ade Hendraputra, Perencana di Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas (kiri).
26 sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
kolomkolom
Skema Kerja Sama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU)
mendorong dan mengundang
peran swasta dalam penyediaan in-
frastruktur pemerintah. Undangan ter-
sebut bukan saja terhadap keterlibat-
an swasta dalam proyek KPBU yang
telah direncanakan pemerintah (so-
licited project) namun juga mengun-
dangswasta mengusulkan proyek KP-
BU atas prakarsaswasta sendiri (unso-
licited project).
World Bank mendefinisikan un-
solicited project “a proposal made by
a private party to undertake a public-
private partnership (PPP) project, sub-
mitted at the initiative of the private
firm, rather than in response to a re-
quest from the government”. Regulasi
KPBU Indonesia pun menegaskan ke-
beradaan unsolicited project. Perpres
Nomor 38 tahun 2015 memperkenan-
kan swasta mengusulkan unsolicited
project sepanjang a) terintegrasi se-
cara teknis dengan rencana induk pa-
da sektor yang bersangkutan; b) layak
secara ekonomi dan finansial; dan c)
Badan Usaha yang mengajukan pra-
karsa memiliki kemampuan keuangan
yang memadai untuk membiayai pe-
laksanaan penyediaan infrastruktur.
Dalam skema ini, pihak swasta diwa-
jibkan untuk menyusun Pra Studi Ke-
layakan dan Study Kelayakan sebelum
proyek yang diusulkan dinyatakan se-
bagai unsolicited project. Dalam ske-
ma ini, pihak swasta mendapatkan hak
ekslusif untuk menyusun studi kelayak-
an dan tidak boleh ada pihak swasta
lainnya mengusulkan proyek yang sa-
ma.
Unsolicited project memberikan
berbagai keuntungan bagi pemerintah.
Selain dapat menghemat biaya pe-
nyiapan proyek (penyusunan pra stu-
di kelayakan), juga dapat membantu
pemerintah untuk mendapatkan pro-
yek yang memang diminati oleh pihak
swasta dibandingkan dengan solicited
project yang kadang setelah dilakukan
penyiapan dimungkinkan tidak dimina-
ti oleh pihak swasta. Namun demikian
berbagai kajian mencatat berbagai tan-
tangan dalam pelaksanaan unsolicited
project yang harus diwaspadai dan di-
hadapi oleh pemerintah. Kajian World
Bank mencatat beberapa tantangan
yang diantaranya sebagai berikut
a. Lemahnya kemampuan aparat pe-
merintah dalam menilai usulan dan
dokumen yang menyertainya (pra
studi kelayakan dan studi kelayak-
an) dan melakukan evaluasi terha-
dap kemampuan swasta dalam me-
laksanakan pekerjaan proyek yang
diusulkan;
b. Tidak teranggarkannya biaya untuk
melakukan penilaian usulan dan
mengevaluasi kemampuan swasta,
terutama bila usulan tidak selaras
dengan waktu penyusunan peren-
canaan dan penganggaran peme-
rintah;
c. Informasi asimestris, di mana terda-
pat hal-hal yang tersembunyi yang
tidak diketahui oleh pihak pemerin-
tah yang mungkin tidak disampai-
kan oleh pihak swasta;
d. Persepsi publik terkait keseimbang-
an antara kepentingan masyarakat
dan kepentingan swasta;
e. Persepsi pasar terhadap anti kom-
petisi dan persaingan usaha yang
tidak sehat;
f. Persepsi terhadap adanya kemung-
kinan korupsi, kolusi dan nepo-
tisme; dan
g. Persepsi publik terhadap kepen-
tingan politik.
Tantangan-tantangan ini dapat me-
nyebabkan pemerintah tersandera de-
ngan unsolicited project. Bukannya
mendapatkan infrastruktur yang ber-
kualitas serta tepat waktu penger-
jaannya, justru akan mendapatkan ha-
sil yang sebaliknya. Philipina pernah
mengalami unsolicited project tertun-
da selama 15 tahun. Demikian pula de-
ngan Ghana, yang pernah mengalami
penundaan unsolicited selama 11 ta-
hun. Sedangkan di Indonesia, terdapat
sebuah proyek yang penyusunan stu-
di kelayakan tak kunjung selesai ka-
rena kementerian penerima usulan ti-
dak memberikan batasan waktu pe-
nyelesaian studi kelayakan kepada
pihak swasta. Bahkan dalam konteks
Indonesia, di mana penegakan hukum
menjadi panglima, kesalahan dalam
menerima usulan unsolicited dapat
berujung pada ranah hukum pidana.
Mengingat banyaknya tantangan
yang harus dihadapi, beberapa negara
menerapkan aturan yang ketat dalam
menerima usulan unsolicited project.
Philipina, selain mengatur bahwa usu-
lan unsolicited project harus memuat
konsep dan teknologi baru dan tidak
mendapatkan bantuan, subsidi atau
ekuitas dari pemerintah juga menerap-
kan proses evaluasi yang bertingkat
Inisiatif Swasta Dalam Proyek KPBU
Oleh
Reghi PerdanaDirektorat Kerja Sama Pemerintah
Swasta dan Rancang Bangun Kementerian PPN/Bappenas
DoK PRIBADI
27sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017
kolomkolom
sampai dengan tiga tingkatan. Evalu-
asi tingkat pertama dilakukan oleh ke-
menterian/lembaga/pemerintah daer-
ah penerima usulan terhadap propos-
al usulan dan kualifikasi pihak swasta.
Dalam melakukan evaluasi, kementeri-
an/lembaga/pemerintah daerah dapat
meminta bantuan konsultan dan/atau
asistensi dari PPP Center Philipina.
Dalam hal kementerian/lembaga/pe-
merintah daerah setuju dengan usulan
unsolicited project, dilanjutkan den-
gan evaluasi tingkat kedua yang dilak-
sanakan oleh Investment Coordination
Committee-Technical Working Group
(ICC-TWG) yang terdiri dari National
Economic and Development Author-
ity (NEDA), Kementerian Keuangan,
Kementerian Lingkungan Hidup, dan
PPP Center. Dalam melakukan evalu-
asi, ICC-TWG dapat melibatkan ke-
menterian/lembaga/pemerintah daer-
ah penerima usulan dan kementerian/
lembaga terkait lainnya. Berdasarkan
rekomendasi dari ICC-TWG, dilakukan
evaluasi tingkat ketiga oleh the Invest-
ment Coordination Committee-Cab-
inet Committee “ICC-CC/NEDA dan
persetujuan akhir dari NEDA. Selan-
jutnya dilakukan proses tender dengan
mekanisme right to match bagi swasta
pengusul.
Tiap negara bagian dan teritorial di
Australia memiliki yuridiksi dan hukum-
nya masing-masing. Namun terkait un-
solicited project, seluruh negara bagi-
an dan teritorial di Australia mengatur
secara ketat. Sebagai contoh, Aus-
tralian capital Territory mensyaratkan
usulan unsolicited project bukan ha-
nya memuat unsur inovasi saja tetapi
juga memuat keunikan tertentu yang
tidak terfikirkan oleh pemerintah baik
keunikan teknologi maupun layanan
yang diberikan. Serupa dengan Philipi-
na, usulan unsolicited project tidak di-
evaluasi sendiri oleh kementerian/lem-
baga/pemerintah daerah, namun oleh
sebuah komite yang terdiri dari head
of service ACT Public Service, Depar-
temen treasury and Economic Deve-
lopment, dan kementerian/lemba-
ga terkait. Dalam melakukan evaluasi
usulan, komite dibantu oleh external
advisor dari berbagai disiplin ilmu baik
finansial, hukum, dan teknis serta me-
libatkan pula evaluation panel yang
terdiri dari para pakar dan praktisi. Ha-
sil evaluasi disampaikan kepada kabi-
net untuk persetujuan proses berikut-
nya yakni pelaksanaan pelaksanaan
tender.
Selain pengaturan sebagaimana te-
lah disampaikan pada paragraf perta-
ma di atas, regulasi unsolicited project-
di Indonesia pun telah mengatur ten-
tang proses tender sebagai bagian dari
akuntabilitas proses untuk menjawab
tantangan di atas. Pengaturan tender
ini disertai dengan pilihan hak kom-
pensasi bagi pihak swasta pemrakarsa
yakni tambahan nilai sepuluh persen,
right to macht, atau dibeli prakarsan-
ya serta hak kekayaan intelektual yang
melekat didalamnya. Regulasi indone-
sia juga hanya memberikan jaminan
pemerintah dan tidak memperkenan-
kan adanya dukungan pemerintah un-
tuk unsolicited project. Namun siapa
yang menilai usulan unsolicited diatur
berbeda dibandingkan dengan Philipi-
na dan Australia. Tanggung jawab un-
tuk menilai usulan unsolicited project
berada di tangan Penanggung Jawab
Proyek Kerja Sama (PJPK). PJPK ber-
tanggung jawab dalam menilai pra stu-
di kelayakan dan studi kelayakan yang
disampaikan oleh pihak swasta pem-
rakarsa. Pertanyaan mendasar beri-
kutnya adalah bagaimana cara PJPK
menilai usulan dan sejauhmana PJPK
atau unit/staf pendukungnya memiliki
kemampuan menilai usulan menjadi
tantangan tersendiri yang harus dise-
lesaikan. oleh karenanya perlu ada-
nya panduan sebagai sebuah referen-
si (dapat berbentuk manual jika tidak
ingin mengubah peraturan yang ber-
laku). Belajar dari dua pedoman nega-
ra di atas, maka PJPK perlu kiranya di-
dampingi oleh tenaga ahli independen
dalam menilai usulan unsolicited proj-
ect. Bahkan, ada baiknya Kantor Ber-
sama KPBU Republik Indonesia yang
terdiri dari Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Bappenas, Kementerian Keuangan,
Kementerian Dalam Negeri, Lemba-
ga Kebijakan Pengadaan Barang/Ja-
sa Pemerintah, Badan Koordinasi Pe-
nanaman Modal, dan PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia turut memfasili-
tasi dan mengasistensi penilaian usul-
an unsolicited project. Dengan adanya
panduan, fasilitasi dan asistensi ter-
sebut risiko tersanderanya proyek oleh
berbagai sebab dan kepentingan, da-
pat diminimalisir keberadaannya.
Ilustrasi proyek jalan
28 sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 201728 sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017