PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Pembangunan desa suatu wilayah merupakan program dalam rangka pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan penanggulangan keterbelakangan masyarakat dalam suatu daerah. Desa Tertinggal adalah Kawasan Perdesaan yang ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayahnya kurang atau tidak ada sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakatnya, misalnya hambatan dalam bidang ekonomi akan merimplikasi pada kemiskinan dan bidang pendidikan berimplikasi pada keterbelakangan. Dalam konteks Pembangunan Daerah khususnya pada pembangunan daerah tertinggal, desa yang secara politis mempunyai kewenangan dalam mengurus dan mengatur warganya jelas memiliki peran yang sangat strategis dalam menetukan pertumbuhan dan perkembangan desanya. Sesuai dengan agenda prioritas Pemerintah yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan agenda prioritas tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga telah menetapkan 9 program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2016 yang salah satunya adalah penguatan Pemerintahan desa. Dalam kaitannya dengan penguatan Pemerintahan desa indicator yang ingin dicapai adalah peningkatan status desa, peningkatan aparatur desa, kelengkapan kelembagaan desa, dokumen perencanaan desa serta meningkatkan jumlah desa yang tertib administrasi. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana- prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Sejalan dengan itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengalokasikan Dana Desa ke Desa sebesar 10 % dari Dana perimbangan dikurang DAK , hal ini diharapkan agar Desa dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan disamping agar Desa dapat
20
Embed
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN …bappeda.kotimkab.go.id/wp-content/uploads/2015/09/Percepatan... · PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Pembangunan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Pembangunan desa suatu wilayah merupakan program dalam rangka pemerataan
pembangunan, pengentasan kemiskinan dan penanggulangan keterbelakangan masyarakat dalam
suatu daerah.
Desa Tertinggal adalah Kawasan Perdesaan yang ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar
Wilayahnya kurang atau tidak ada sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan
kehidupan masyarakatnya, misalnya hambatan dalam bidang ekonomi akan merimplikasi pada
kemiskinan dan bidang pendidikan berimplikasi pada keterbelakangan.
Dalam konteks Pembangunan Daerah khususnya pada pembangunan daerah tertinggal, desa
yang secara politis mempunyai kewenangan dalam mengurus dan mengatur warganya jelas
memiliki peran yang sangat strategis dalam menetukan pertumbuhan dan perkembangan desanya.
Sesuai dengan agenda prioritas Pemerintah yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
maka sejalan dengan agenda prioritas tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
juga telah menetapkan 9 program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2016
yang salah satunya adalah penguatan Pemerintahan desa. Dalam kaitannya dengan penguatan
Pemerintahan desa indicator yang ingin dicapai adalah peningkatan status desa, peningkatan
aparatur desa, kelengkapan kelembagaan desa, dokumen perencanaan desa serta meningkatkan
jumlah desa yang tertib administrasi.
Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat
dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat
strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi
kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-
prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.
Sejalan dengan itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengalokasikan Dana
Desa ke Desa sebesar 10 % dari Dana perimbangan dikurang DAK , hal ini diharapkan agar Desa
dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan
kemasyarakatan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan disamping agar Desa dapat
melaksanakan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan penanggulangan keterbelakangan
masyarakat di Desanya.
Kabupaten Kotawaringin Timur sendiri telah sukses mengentaskan desa tertinggal dalam 5
tahun terakhir dari 17 Desa Sangat Tertinggal dan 53 Desa tertinggal di tahun 2011 menjadi tinggal
hanya 6 desa yang masih masuk katagori Desa tertinggal di tahun 2014.
NO TAHUN
STATUS DESA
JUMLAH
SANGAT
MAJU
MAJU TERTINGGAL SANGAT
TERTINGGA
L
1
2
3
4
5
2010
2011
2012
2013
SEPTEMBER
2014
-
-
1
1
1
72
90
143
148
161
38
53
24
19
6
50
17
-
-
-
160
160
168
168
168
PERKEMBANGAN STATUS DESA KABUPATENKOTAWARINGIN TIMUR
Sedangkan di tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menargetkan tidak ada
satupun desa yang masuk kategori Desa tertinggal. Berbagai upaya pun dilakukan untuk memenuhi
sarana dan prasarana di 6 desa tertinggal tersebut dengan menggelontorkan berbagai program untuk
mempercepat menuntaskan Desa Tertinggal baik sarana dan prasarana pendidikan, Fasilitas dan
tenaga kesehatan, infrastruktur, air bersih maupun listrik.
Untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan percepatan pengentasan desa tertinggal
tersebut pada bulan Juni 2015 dilaksanakan verifikasi dan monitoring Desa Tertinggal oleh Tim
verifikasi dan monitoring Desa Tertinggal Bappeda Kab. Kotawaringin Timur di 6 Desa tersebut
yaitu Desa Kuluk Telawang Kecamatan Antang Kalang, Desa Rantau Suang Kecamatan Telaga
Antang, Desa Tumbang Sapia, Desa Lunuk Bagantung , Desa Tumbang Tawan dan Desa Tumbang
Saluang Kecamatan Bukit Santuai.
Dari hasil tim verifikasi tersebut ditidaklanjuti dengan Rapat koordinasi mengenai hasil
pelaksanaan kegiatan verifikasi dan monitoring di 6 Desa Tertinggal untuk merumuskan solusi dan
tindakan yang akan dilakukan dalam mengangkat skor pada hasil identifikasi desa tertinggal untuk
mempercepat menuntaskan desa tertinggal di akhir tahun 2015. Rapat tersebut diharapkan dapat
mengerucut pada tindakan yang akan dilakukan dimasing-masing SKPD pada tahun 2015 serta
mencari solusi dan tindakan yang akan dilakukan oleh SKPD sehingga dari jumlah 6 desa tertinggal
di tahun 2014 menjadi tidak ada desa tertinggal di akhir tahun 2015.
Namun demikian berdasarkan hasil Tim verifikasi dan monitoring Bappeda Kab. Kotim dan
hasil rapat koordinasi percepatan penuntasan Desa Tertinggal masih ada 1 (satu) desa yang masuk
kategori Desa Tertinggal yaitu Desa rantau suang dengan skor 33. Sedang yang masuk Desa maju
dengan catatan tidak sehat ada 55 Desa.
Meskipun tertinggal satu desa yang masih masuk kategori desa tertinggal namun usaha
selama lima tahun program pembangunan jangka menengah ini patut diapresiasi, mengingat untuk
mengentaskan desa tertinggal menjadi desa maju membutuhkan usaha yang cukup besar termasuk
pendanaan yang sangat besar dan komitmen SKPD terkait dalam mendukung program untuk
percepatan mengentaskan Desa Tertinggal mengingat indicator yang menjadi acuaan dalam
penilaian desa menjadi Desa maju cukup banyak.
Adapun yang menjadi indicator dan sub indicator dalam penilaian Desa Maju Sesuai Surat Gubernur
Kalteng Nomor : 050/0588/IV/Bapp tanggal 18 Juni 2014 adalah sbb :
SKOR DESA . . . . . . . . . . . . . . .
KECAMATAN . . . . . . . . . . . . . . .
No. Indikator Utama Sub Indikator Acuan
Skor
Skor
Desa
1 Jumlah Penduduk a. < 2.000 2
b. 2.000 - 10.000 3
c. > 10.000 4
2
Sumber Penghasilan Utama
Penduduk a. Pertanian 3
b. Non Pertanian 4
3 Prosentase Rumah Tangga Pengguna a. < 5 1
Listrik b. 5-15 2
c. 15 - 70 3
d. ≥ 70 4
4 Bahan Bakar untuk memasak a. kayu bakar/lainnya 2
b. gas/listrik,minyak tanah 4
5 Tempat Buang Air Besar a. Jamban sendiri 4
b. Jamban bersama/umum 3
c. Bukan Jamban 2
No. Indikator Utama Sub Indikator Acuan
Skor
Skor
Desa
6 Fasilitas Pendidikan a. Maksimal SD/Sederajat 2
b. Maksimal SMP/Sederajat 3
c. Pondok Pesantren/SLB/Lainnya 3
d. Minimal SMA/Sederajat 4
7 Fasilitas Kesehatan a. Maksimal Puskesmas/Pustu 2
b. Maksimal Rumah Sakit 3
bersalin/poliklinik/praktek Dokter
c. Minimal ada rumah sakit 4
8 Jarak Mencapai Fasilitas Kesehatan a. > 25 Km = sangat jauh 1
b. 15 - 25 Km = jauh 2
c. 5 - 15 Km = dekat 3
d. < 5 Km = sangat Dekat 4
9 Kemudahan Mencapai Fasilitas
Kesehatan
a. Sangat Sulit 1
b. Sulit 2
c. Mudah 3
d. Sangat Mudah 4
10 Tenaga Kesehatan a. Dukun Bayi 2
b. Bidan/Paramedis 3
c. Dokter 4
11 Jenis Air Bersih yang Digunakan a. Hujan, lainnya 2
b. Sumur/Perigi 3
c. PAM/Pompa Listrik/Pompa 4
No. Indikator Utama Sub Indikator Acuan
Skor
Skor
Desa
12 Jenis Permukaan Jalan a. Lainnya 1
b. Tanah 2
c. Diperkeras 3
d. Aspal/Beton 4
13 Sarana Komunikasi a. Ada kantor Pos/ Telepon Umum 2
b. Ada Kantor Pos dan Telepon Umum 3
c. Ada Sinyal Telepon Genggam 4
14 Keberadaan Pasar a. Pasar Tanpa Bangunan 2
b. Pasar dengan Bangunan 4
Permanen / Semi Permanen
Total Skor
Keterangan :
Status Total Skor
Sangat Tertinggal 15 - 20
Tertinggal 21 - 35
Maju 36 - 50
Sangat Maju ≥ 51
Berkenaan dengan masih adanya desa yang masih masuk katagori Desa Tertinggal dan
Desa Maju tapi tidak sehat maka dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka percepatan
pembangunan Desa dan kawasan pedesaan yang mengarah pada efektifitas dan efisiensi perencanaan
program pembangunan daerah secara berkelanjutan. Rapat dilaksanakan di ruang rapat Bappeda
Kab. Kotim dengan melibatkan seluruh instansi terkait serta seluruh Camat dan 55 Kepala desa yang
masuk skor 36 – 39 , 1 Desa tertinggal , 17 Desa Unggulan, APDESI dan pendamping Desa yang
ditunjuk dalam pelaksanaan pendampingan Dana desa dan ADD.
Tujuan yang ingin dicapai dalam Rapat Koordinasi ini salah satunya adalah untuk
mengsinkronkan perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah desa.
Hal lainnya yang juga menjadi focus perhatian adalah berkenaan dengan posisi desa yang masuk
katagori maju namun mempunyai skor 36-39 yang dianggap belum sehat karena masih berpotensi
kembali menjadi Desa tertinggal apabila kekurangan-kekurangan dalam penilaian desa tersebut tidak
dipenuhi.
Adapun Desa dengan skor 36 – 39 dan Desa Tertinggal serta hal-hal yang menjadi focus perhatian
kekurangan di desa adalah sebagaimana table dibawah ini :