Percepatan Infrastruktur Dalanm Revisi Permendagri 28 (Kemendagri)

7/24/2019 Percepatan Infrastruktur Dalanm Revisi Permendagri 28 (Kemendagri)

1/12

MEKANISME DAN TATA CARA PROSES PENETAPAN

PERDA RENCANA TATA RUANG DAERAH PASCA

DITERBITKANNYA UU NO.23 TAHUN 2014

Disampaikan pada:

FGD Percepatan Sinkronisasi dan Integrasi Kebijakan

Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Strategis

dalam RPJMN 2015

2019 Melalui Rencana TataRuang Wilayah

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I

Jakarta, 7 September 2015

Oleh :

Ir. Tavip Rubiyanto, MT

Kasubdit Pertanahan dan PenataanRuang


2/12

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENDAGRI

URUSAN WAJIB &

PILIHAN (Psl 11)

OTONOMI DAERAH

DESENTRALISASI

UU NO. 23 TAHUN

2014

URUSAN WAJIB terkait PD (psl 12 ayat1 )a) Pendidikanb) Kesehatan

c) Pekerjaan Umum & Penataan Ruangd) Perumahan Rakyat &kawasan pemukimane) Ketentraman, ketertiaban & perlindungan

Masyarakat dan

f) sosialURUSAN WAJIB tdk terkait PD (psl 12 ayat 2 )

a) Tenaga Kerjab)Pemberdayaan Perempuan & perlindungan Anak

c) Pangand)Pertanahan

e) Lingkungan Hidupf) Administrasi kependudukan & catatan sipil

g) Pemberdayaan masysrakat & Desa

h) Pengendalian penduduk & keluarga berencanai) Perhubungan

j) Komunikasi & Informatikak) Koperasi, usaha kecil & menengah

l) Penanaman Modalm) Kepemudaan & Olah raga

n) Statistiko) Persandian

p) Kebudayaan

q) Perpustakaan danr) Kearsipan

URUSAN PILIHAN ( psl 12 ayat 3 )a) Pertanian

b) Kehutananc) Energi dan Sumberdaya Mineral

d) Pariwisatae) Kelautan dan Perikanan

f) Perdagangan

g) Perindustrianh) Transmigrasi

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

2


3/12

KEBERADAAN PERPRES NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG RPJMN TAHUN 2015 - 2019DITJEN BINA

BANGDA

KEMENDAGRI

AMANAT PERPRES 2 /2015

RPJMN 2015 - 2019

PROGRAM PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR NASIONAL Sinkronisasidan Integrasi

Kebijakan

Perlu dipastikan kesesuaian rencana pembangunan program strategis nasional denganRencana Tata Ruang (RTR) Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait ketersediaan lahan danizin pemanfaatan ruang untuk menjamin kepastian lokasi Proyek.

Daerah yang belum menetapkanPerda RTR

3 TIPOLOGI

Daerah yang sudah menetapkanPerda RTR namun belummengakomodir program strategisnasional

Daerah yang akan melakukanrevisiatas Perda RTRW

Segera menetapkan Perda RTR dgmengakomodir kebijakan dan programpembangunan dalam RPJMN 2015 2019

Segera merevisiPerdanya melalui mekanismepeninjauan ulang sebagaimana diatur dalamUU Nomor 26 Tahun 2007

Proses percepatan penyelesaian dan revisiatas Perda RTRW harus dapat memastikan

bahwa antara program sektor satu dan lainnyatidak saling tumpang tindih


4/12

PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG

RENCANA TATARUANG

Pasal 16 UU No. 26 Th 2007berlaku sesuai dengan

masa berlakunya

DAPAT DITINJAU KEMBALI

rencana tata ruang yang

ada perlu direvisi

REKOMENDASI

1 (SATU) KALI DALAM 5 (LIMA) TAHUN

- Pasal 23 ayat 5, Pasal 26 ayat 6, UU No. 26 Th 2007

- SE Menko Perekonomian selaku Ketua BKPRN No. S-163/M.EKON/07/2015 tanggal 14 Juli 2015

PK RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan

lingkungan strategis berupa (Pasal 82 ayat 2, PP No. 15 Th 2010):

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; atau

c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.

PENINJAUAN KEMBALI rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaianantara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan

perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan

pemanfaatan ruang UU No. 26 Th 2007

4


5/12

REVISI RTRW ?DITJEN BINABANGDA

KEMENDAGRI

PP NO. 15 TAHUN 2010

Revisi terhadap rencana tata ruang dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan danprosedur penetapan rencana tata ruang sebagaimana penyusunan dan penetapan RTRWbaru

PERMENDAGRI NO. 28 THN 2008

Tata cara evaluasi terhadap perubahan Perda tentang RTRW mutatis mutandis berdasarkanpada Peraturan Menteri ini.


6/12

Perlu dilakukan percepatan penyelesaian regulasi sebagai dasar

hukum pelaksanaan program strategis nasional.

melalui

Penyederhanaan mekanisme penetapan Perda Perubahan RTRW

sebagai upaya untuk mengintegrasikan program strategis nasional ke

dalam RTRW Provinsi/kabupaten/kota.

DIPERLUKAN

Contoh: perlu dikaji kemungkinan

percepatan jangka waktu

penyusunan dan penetapan

RTRW paling lama 24 bulan

(peninjauan kembali PP 15 Tahun

2010 Pasal 24)

TEROBOSAN REGULASI YANG

DALAM RANGKA PERCEPATAN

SINKRONISASI DAN INTEGRASI

PROGRAM INFRASTRUKTUR

NASIONAL

DITJEN BINA

BANGDA

KEMENDAGRI

STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH

6


7/12

TEROBOSAN MEKANISME PENETAPAN PERDA PERUBAHANDALAM HAL INTEGRASI PROGRAM PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR NASIONAL

REVISI PEMENDAGRI

NO. 28 TAHUN 2008

TTG TATA CARA

EVALUASI RAPERDA

TTG RTR DAERAH

PENGATURAN

TERSENDIRI

1. Sekretariat Kabinet

2. Kemen. Hukum & HAM

3. Biro Hukum Kemendagri

PANDANGAN

7

Apakah diatur dalam Revisi

ATAU


8/12

EVALUASI RANCANGAN PERDA RTR PROVINSI

EVALUASI RTRW

DILAKUKAN ATAS DASAR

PERSETUJUAN SUBSTANSI(perlu kesepakatan

legalitasnya..???)

B.A. UJI PUBLIK/KESEPAKATAN DGN

MASYARAKAT (PP NO 68 Th 2010 TTGBTCRPMDPR & PERMENDAGRI

56/2014 )

KESEPAKATAN DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI YANG

BERBATASAN, DAN PEMERINTAHKAB/KOTA SE-PROVINSI

PERSETUJUAN BERSAMA DENGAN DPRD

8


9/12

TINDAK LANJUT UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

AMANAT UU NO. 23 TAHUN 2014

DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

JENIS DAN JUMLAH PRODUK HUKUM YANG DIAMANATKAN

LINGKUP

KEMENDAGRI

28 PP

3 PERPRES

10 PERMENDAGRI

DITJEN BINA

BANGDA

KEMENDAGRI

REVISI PERMENDAGRI NO. 28 TAHUN 2008

TENTANG TATA CARA EVALUASI RAPERDATENTANG RTR DAERAH

EVALUASI RAPERDA

TENTANG RTRDAERAH

Pasal 400 ayat (2)

Perlu disusun

9


10/12

PENGATURAN SUBSTANSI BARU

DALAM REVISI PERMENDAGRI 28 TAHUN 2008

Pengaturan mengenai mekanisme evaluasi Raperda tentang RZWP3K

Pengaturan mengenai waktu penerbitan surat persetujuan bersama

DPRD

Pengaturan terkait Pasal 245 ayat (4) UU 23 Tahun 2014 Konsultasi Provinsi pada saat pelaksanaan evaluasi Raperda RTRKabupaten/Kota

Pengaturan mengenai Pendelegasian pemberian substansi RRTRKab/Kota dari Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi

Pengaturan mengenai mekanisme peninjauan kembali

10


11/12

PENUTUP

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENDAGRI

1. Perlu dilakukan percepatan penyelesaian regulasi sebagai dasar

hukum pelaksanaan program strategis nasional.

2. Perlu dipastikan kesesuaian rencana pembangunan program

strategis nasional dengan Rencana Tata Ruang (RTR) Provinsi dan

Kabupaten/Kota terkait ketersediaan lahan dan izin pemanfaatanruang, untuk menjamin kepastian lokasi Proyek.

3. Seluruh program strategis nasional harus diintegrasikan ke dalam

dokumen perencanaan pembangunan daerah.

4. Perlunya dukungan kerjasama pemerintah daerah dalam

pelaksanaan program strategis nasional.5. Peninjauan Kembali RTR dilakukan dalam rangka melihat RTR dengan

kebutuhan pembangunan tetapi bukan merupakan upaya

pemutihan dalam penyimpangan pemanfaatan ruang.

11


12/12

SEKIAN

DAN

TERIMA KASIH

Percepatan Infrastruktur Dalanm Revisi Permendagri 28 (Kemendagri)

Documents