Perbup 2022 No.2 - Peraturan BPK

Dipindai dengan CamScanner

BUPATIMESUJI,a. bahwa menindaklanjuti Pasal 72 ayat (1) huruf d

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,dan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa, sebagaimana diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014ten tang Desa;

b. bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dariAlokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari danaperimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaranpendapatan dan belanja desa setelah dikurangi danaalokasi khusus dengan ditetapkan melalui PeraturanBupati;

c. bahwa untuk mewujudkan tata kelola keungan yangbaik dan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku di lingkupPemerintah Desa di Kabupaten Mesuji;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pad a huruf a, huruf b dan huruf c terse butdi atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Pedoman Pengalokasian Dan Besaran AlokasiDana Desa Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003tentangKeuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara;

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

t·

Menirobang

TENTANGPEDOMANPENGALOKASIANDANBESARANALOKASIDANADESA

KABUPATENMESUJI TAHUNANGGARAN2022

PERATURANBUPATIMESUJINOMOR 8- TAHUN2022

BUPATIMESUJIPROVINSI LAMPUNG


f

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Kcuangan Antara Pcmcrintah Pusat danPemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Mcsuji di Provinsi Lampung;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang- undangansebagaimana telah diubah degan Undang-UndangNomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa;10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangtentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor6 Tahun 2014 tentang Desa;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan di Daerah;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah;

17.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 20 Tahun 2018tentang PengelolaanKeuangan Desa;

18.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah;

f


BABIKETENTUANUMUM

Pasal 1Dalarn peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah aelalahKabupaten Mesuji.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelcnggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Mesuji.3. Bupati aclalahBupati Mesuji.4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji.5. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, selanjutnya disingkat

BPKADadalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenMesuji.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disingkat DPMDadalah DPMDKabupaten Mesuji.

7. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Mesuji.8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempatyang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik1ndonesia dan berada di Daerah.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yangdUaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa(BPD)dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempatbcrdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dandihorrnati da.lamSistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

19. Pcrnturan Pcmcrintab Nornor 77 Tahun 2020 tentangPcdomon 'l'ekni» Pcngclolaan Keuangan Daerah;

20. Pcmturnn Dneroh Kubupatcn Mesuji Nomor 2 Tahun2021 tcntnng Pokok-Pokok Pengelolaan KeuanganDnernh;

'2. \ . Pcn\lmn Daerah Kabupatcn Mesuji Nomor 6 Tahun2020 lenlang Pembcntukan dan Susunan PerangkatDncrnh Kabupaten Mesuji;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tah~n2021. tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022;

23. Peraluran Bupati Mesuji Nomor 55 Tabun 2020tcntang Struktur Organisasi, tata kerja, Tugas Poko~dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuiisebagairnana telah diubah dengan Peraturan BupatiMesuji Nomor 64 Tahun 2021 Perubahan atasPeraturan Bupati Mesuji Nomor 55 Tahun 2020tentang Struktur Organisasi, tata kerja, Tugas Pokokdan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;

24. Pcraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMANPENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESAKABUPATENMESUJITAHUNANGGARAN2022

Menetapkan

t


BAB IIMAKSUDDANTUJUAN

Pasa12Peratu.ran Bupati ini dibuat sebagai dasar untuk membiayai programPemer:ntah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraanPemenntahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desadan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

10. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di wilayah KabupatenMesuji.

11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atasSekretariat Desa, pelaksana teknis yang disebut Seksi dan unsurkewilayahan yang disebut Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembagayang melaksanakan Iungsi pemerintahan yang anggotanya merupakanwakil dad penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wiIayah danditetapkan secara demokratis.

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilaidengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yangberhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesaadalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbanganyang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten setelah dikurangi Dana AlokasiKhusus.

16. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUDadalah rekeningtempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untukmenampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruhpengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

17. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempatpenyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruhpenerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaranDesa pad a bank yang ditetapkan.

18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disingkatPKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyaikewenangan menye1enggarakankeseluruhan pengelolaan keuangan desa.

19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disingkat PPKDadalah perangkat Desa yang melakasanakan pengelolaan keuangan Desaberdasarkna keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagiankekuasaan PKPKD.

20. Honorarium PPKD dan PKPKD adalah honor yang diterima setiap bulanoleh PPKDdan PKPKDterkait pelaksanaan tugasnya.

21. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima olehKepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

22. Tunjangan adalah tambahan penghasilan diluar penghasilan tetap yangditerima setiap bulan.

23.1nsentif Rukun Tetangga adalah lnsentif yang diterima setiap bulan olehRukun Tetangga.

24. Insentif Linmas adalah insentif yang diterima setiap bulan oleh Linmas.25.Insentif Bhabinsa dan Bhabinkamtmas adalah insentif yang diterima

setiap bulan oleh Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas.

f

f


Bagian KeduaBesaran ADD

Pasal6(1) ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 untuk tahun 2022 adalah

sebesar. Rp. 51,735.855.000, .. (lima pulus satu milyar tujuh ratus tigapuluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

(2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap Desatercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal5{l} Pengalokasian ADD setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan

Pagu An~aran S~mentara (KUA-PPAS)Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah.

(2) Pengalokasian ADDmerupakan jumlah ADDyang diterima Desa untukwaktu 1 (satu) tahun anggaran.

BABIIIPENGALOKASIANDANPENENTUANBESARANALOKASIDANADESA

Bagian KesatuPengalokasian Alokasi Dana Desa

Pasal4Pemerintah Daerah mengalokasikan ADDpaling sedikit sebesar 10% (sepuluhpersens) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterimaPemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal3Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a. membiayai penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, PerangkatDesa dan Lembaga desa;

b. membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan OperasionalPemerintahanDesa;

c. membiayai Operasional BPD;d. membiayai Operasional kegiatan Lembaga Masyarakat dan

Kelembagaan Masyarakat Desae. membiayai jaminan sosial kepada Kepala Desa dan Perangkat De~a

yang terintegrasi dengan jaminan sosial kesehatan dan tenaga kerjayang dilakukan oleh pemerintah;

f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa dalam rangkapengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

g. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa danLembaga di Desa;

h. membiayai penyusunan dan perobuatan Perencanaan PenganggaranPembangunan Desa;

1. meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor/BalaiDesa dan sarana dan prasarana umum desa; dan

j. meningkatkan Pembinaan Kemasyarakatan yang rneliputi Pengamalannilai-nilai Keagamaan, sosial budaya dalam rangka rnewujudkanpeningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertibanmasyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royongmasyarakat.

f

f


BABIVPERHITUNGANBESARANDANPENGGUNMN ALOI{ASIDANADESA

UNTUKSETIAP DESABagian Kesatu

Perhitungan Besaran ADDPasa18

(1) ADD disetiap desa dihitung dengan rumusan sebagai berikut :ADD = Perhitungan Kebutuhan Rutin Desa + Perhitunqan Prioritas

PembanqunanDaeraii

(2) Perhitungan Kebutuhan Rutin Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah perhitungan :

a. Kebutuhan Penghasilan Tetap & Tunjangan;b. Kebutuhan Jaminan Scsial Kepala Desa dan Perangkat Desa;c. Kebutuhan Operasional Kantor Pemerintah Desa;d. Kebutuhan Operasional BPD;e. Kebutuhan Insentif Rukun Tetangga;f. Kebutuhan Honororium PTPKD;g. Kebutuhan Insentif Linmas;h. Kebutuhan Musyawarah Desa;i. Kebutuhan Perencanaan Desa;j. Kebutuhan Insentif Babinsa dan Babinkamtibmas; dank. Kebutuhan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan.

(3) Perhitungan prioritas pembangunan daerah sebagairnana dirnaksud ayat(1) adalah perhitungan Alokasi Dana Desa dengan memperhatikanusulan pembangunan khusus yang berasal dari desa dalam rangkapeningkatan kinerja pemerintahan dan pemerataan pembangunan desa,dukungan terhadap program pemerintah daerah dalam pengernbangansarana prasarana desa.

Pmml7(1) BUPRti mcnctapknn bcsurnn pcnghHsilflll f itup Kcpntu 'CHit don

Perangkat Dcaa untuk diunggurkun dnlum APm esn 'ynl1H hcrsuml: ~r dndADD.

(2) Bcsaran Pcnghasilnn Tctnp Kcpnln r CSH lun Pcrnngknt Dcsn dihitul1gdengnn \'un\\\san Sebl\gl\\ bcvikut:

a. besaran pcnghnsilan letup kcpuui Dcsn poling scdikitRp2.426.640,OO (dun juta cmput ratus dun puluh cnnm rlbu cnnmratus ernpat puluh rupiah] scruru 120% (scrutus duu puluh perseratus] dad gaji pokok Pcguwai Ncgeri Sipil golongan runn 1 II/ n:

b. besaran penghasilan tctap sckrctaris Dcsa paling scdikitRp2.224.420,OO (duo.juta dun ratus dun puluh crnput ribu cmpatratus dua puluh rupiah) setara 110 (Y<_, (scratus scpuluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongnn ruang Il/ a;dan

c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikitRp2.022.200,OO (dua juta dua pu\uh dua ribu dua ratus rup\n\\)setara 100 % (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai NcgcriSipil golongan ruang II/ a.

(3) Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagairnana dimaksuddapat dilaksanakan pada awal bulan setelah bulan berjalan.

(4) Ketentuan besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desadiatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

,

•


Pllfwi 12(1) Penyelurnn ADD I.uhup 1 uiJIIJwJwft dOIJ~litl IIIcJwUJWIIO "n')/)~IJJ IJtJt'JJwI :

u. Kcpaln DCHLl mcngnjukun tI Irul pcrrnnhunun kcrmdt.1 HUpittiMcsuji rnclului Curnul dcngnn rnclumplrkun:

1) Pcraturun D(;~UJtcntung HKPDf:rw tohutl 20~~;2) Peraturun DCBU tcntung I\PBfJcrJll tJJhwl ~O"2;3) Laporun I~CUJjHUf4j PcJuJWUtlWJrI I\PJJlJcNH ukhlr tuJIUtI ?()~ 1;4) Luporun Rcalisuui ADD tuhun 2021;5) Foto Copy Burut pcrnyutuun lunun pujuJ' J'UD.,P~ tahun

2021 duri Badun Pcndaputan lJocmh Ks bu~wtrm Mr,rj ljl;6) Rckcning Korun per 31 Dcncmbcr 202'1;7) Pakta intcgritua yang dltundntnngun! olch Kcpl.lJu Ocrw;8) RcJm{JituJat~iPcnguju(J(I Pcnyulurlln 'l'uhlJpl;9) Surat pcrnyataun lunggurJ~juwulJ bclutlJu ytHlM

dltandatangani Kcpulu Denu; dun10) Bcrita Acarn Pembayarnn/ PCf1udkan Dunu tB/\J1D).11) Dokumen Burut Pcrtunggunglowubun (~JPJ) poluknnnuun

APBDeu Bernenter Tuhun 2021 yong dlucrohkLttl Ktjf)uduCarnal.

l\t\t' t \j'l'l\lll\P I)AN MII~I\ANIHMII: I'II:NVAL'JI~" 11M' PI': H!AII/A ,

ALOI(Arlll)ANA 1)11;11/\

JJl,,~I'ili H( f.iIlI.U'1'111,111' dill! p( II'yIIIIII'111I AUU

\'tl~'l\ \ \(1) l'cnyulurun AI»)) dllukuknn dOllHlIli 0111'11 pt 1IJ11IdIlIJlJI 1ft lIItll dill'! IJI' 1)1) I~"

l{1\1) ,(2) PCIlYUIUJ'H1I AJ)IJ tlol)U~ollllllllli t1111I11Jollld IHItIIl lI'ylil (I) dlltll!lllwlJ ~(t!tll'~'

bcrluhu p ptldu 111111111 11I1p'~" 1'1111 I )OI~1I11l11 III J II tl( d 1I111{IIlulll j)oI)I!HI,'~, IIdCIlHtllI kolnutunu flclJoKlllllfwll{111 :

(I, l'cnyulumu '1'/tllI'I) I, PIIIlIiK (!op"l. pm'" 1)Ululi 11'(1)1'11111'1 tml)otlIIJ'GOIXI (CIIUlIi !,Ulllil W I'W!II)j

V, PcoYHlul'lltt 'I'Hltllf) JI, PlIlJllf{ Of ,wl pml" Inll/w A/~IIr.1"'1i W11)rH#IJI40%, [ctuput puluh pfmlf II),

(3) I crnorlnruh DOH" cllI plI I 11Ir:IIKIIJulwlI Ptllyllltll'lIl1 AUIJ dllulII' 1II1IIIfJIlII!:Jcbugoil1lUllU duuukuud po(\u IIYII' l:>.) IIC\II"'II t~f\II)< "If lo\MI) JH'~ , yllllMdidu] at I will tuhun hcrkcnunn.

(4) Dulnru IH'~ tCI:iudl P(;II'~lll'IIIIK'1I1 ""KlI AI f) I{III'CIHI pr,t'ulntIWIJ AIt1~V.)It'lltJl'cndupulun dun IkluJliu Ducrnh yUI'lf{ 1I1f:I'WJI.IIH1t1W', pr:t'lIlwlllHl plt~"ADD YUI g dltcrhnu oldl Dorill , pr;l'ldUIt,Iv,sltJ pettYlllw'II" UIf~IIKIJH'Upcrubuhun Pngu,

IH,,~IIIII I\lIdllll1'1 IIHHIIIIHIIII AI}I)

, ',lilf" IIAnl) dlpt'\,U\\\\I\11H1 UIlIIII Iliflllll,IIIVIIII

l\, "tllt",I" hldlltlH 1'( IIVI'lflllI!H'IIIlIIII Pt'IIIIldlll,dlllli 1111111hi Ih \1\l\11\ hltlllllH 1'( 1111~IIII""II 1"011111111,1,111111111)01111v. I\{'I~"\II\IlltitlIIH P('IIII'I'I'lill'yIHIII MIHW'llld III 1)11011 ",,"\L lkhH\!t1 1,llI(\I1Ill't "II,IIIIUIII 1~1l1I"II.i.YIII'ld(1I11111 I JOWl,


P 180J 12(J) ",:11 'nlllWrI ADI t .hllr J dilnkukan den' n mekanismc scbagai berikut:

H. 1<p iln D rsu rn "nK ijuk n surat permohonan kcpada BupatiM' lIji IIIelnlui Carnal den zan mclampirkan:

\) I erruur an Desa tcntang HKPDesa tahun 2022;) P .ruturnn Dcsu tcntang APBDcsa tahun 2022;

3) l.nporun Renlisasi Pclaksanaan APBDcsa akhir tahun 2021;'1) Lnporun Rc ilisasi ADD tahun 2021;5) Foto Copy Sural pemyataan lunas pajak P88-P2 tahun

021 dun Badnn Pcndapatan Daerah Kabupaten Mesuji;") Rekening Koran per 31 Desember 2021;7) Pakta inte rritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa;B) Rekapitulasi Pengajuan Penyaluran Tahap I;9) Surat pernyataan tanggungjawab belanja yang

dltandatangani Kepala Desa; dan10)Berita Acara PembayaranjPenarikan Dana lBAPD).11)Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan

APBDes Semester Tahun 2021 yang diserahkan kepadaCamat,

BABIV'J'AHAI' DAN MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

ALOKASr DANA DESA

Bagian KesatuTahnp dan Penyaluran ADD

Pasal 11( I) P,;nynlllrnn ADD dilnkuknn dengan cara pemindahbukuan dari RKUD kc

I IW,(')') P,:llyulllflln ADD H(;lwgLlirnHna dimnksud pad a ayat (1) dilakukan seeara

h(;rlflhnp plldll rnhun ungpnrun b .rjalan untuk dilakukan pencairand,:nV,lIlI J{,:tt:JlIIIIIII ehuKtli h .rikut :

II, P(;IIYlllllrIln 'l'ahup I, puling ccput pada bulan Februari sebesar(iO'Yt,(:1111111 puluh ·n. n);

II, "1:11 ,,1111'111 T dlllp II, puling c ·pat pada bulan Agustus sebesarIlU% [cruput puluh perf! n].

(:') P,:fllt:r flllIll Ik II d Ipnt In on. njukun penyaluran ADD diluar tahapantll;\HIJI,II\UlIlfIll dirrlll\{ lid pudu uyut l2) selurnu tiduk mciebihi pagu yangdldllplll pmlu tnhun hcrkcnnun.

(Il) J) d"'11 hul tcrjndi ( 'fI~lImnglln Pngu ADD karena pcrubahan AnggaranPnndnputnn lun IJ .lunjn () .rah yang rncngakibatknn perubahan paguADI) yllflR dit .rimu nidi Dcsn, p .rhitungan penyaluran mengikuti1><"'\ 11)11111111 PUPll.

Bagian KeduaPenggunaan ADD

Pasa19APr> dlpergunakan untuk mernbiayai :

(1, n~lnnja hidang Penyelenggaraan Pemerintahan Oesa;h, Bf.lanja hidang Pelaksanaan Pembangunan Oesa;c, Ilelanja hidang Pernberdayaan Masyarakat Oesa; danrt, Of!lanja hldang Pemhinaan Kemasyarakatan Desa.


b. Berdasarkan permohonan dari Kepala Desa terse but huruf a,Camat melakukan verifikasi administrasi atas kelayakan berkaspengajuan Kepala Desa dan melakukan verifikasi faktual ataspelaksanaan ADD tahap I selambat-lambatnya 4 (empat) harikerja.

c. Apabila hasil verifikasi adminitrasi dan verifikasi faktualsebagaimana dimaksud huruf a dianggap lengkap dan memenuhisyarat maka selambat-Iambatnya 5 (lima) hari kerja sejakpermohonan disampaikan, Camat menerbitkan rekomendasipenyaluran ADDtahap II.

d. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c di sampaikankepada Bupati Mesuji melalui DPMD Kabupaten Mesuji palinglarnbat 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkan dengan dilampirilaporan realisasi ADD tahap I.

e. Apabila berkas pengajuan sebagaimana pada huruf a dinilai tidaklengkap dan/ atau tidak sesuai dengan realisasi di lapangan,selambat-Iambatnya 4 (empat) hari kerja sejak pengajuan diterimamaka Carnat rnengernbalikan berkas pengajuan kepada Desauntuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki.

(3) Berdasarkan rekomendasi Camat atas pengajuan penyaluran ADDDPMDsel~ Satuan Kerja yang membidangi Pemberdayaan Masyaraka~dan Pernenntahan Desa rnenerbitkan permohonan penyaluran ADD dariRKUDke RKD.

(4) BPKADselaku PPKDmelakukan transfer ADD langsung ke RKD.

b. Carnat rnelakukan penelitian atas kelayakan berkas yangdiajukan oleh Kepala Desa selambat lambatnya 2 (dua) han kerjasejak surat pengajuan diterima. .

c. Apabila berkas pengajuan dinilai lengkap dan layak, selanJu~nyaCarnat selambat-Iambatnya 4 (empat) hari kerja sejak pengaJuanditerima menerbitkan rekomendasi pencairan ADDTahap 1. .

d. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c di s~pru~nkepada Bupati Mesuji melalui DPMD Kabupaten Mesuji palinglambat 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkan. . . . .

e. Apabila berkas pengajuan sebagaimana pada huruf a dinilai t!daklengkap selambat-Iambatnya 4 (empat) hari kerja sejak pengaJuanditerimamaka Camat mengembalikan berkas pengaJuan kepadaDesa untuk dilengkapi. . .

(2) Penyaluran Tahap II dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:a. Kepala Desa mengajukan penyaluran A~D t~:m 2022 tahap ke II

kepada Bupati melalui Carnat dengan dIlamplf1:1} LaporanRealisasiPelaksanaan ADDtahap I tahun 2022~2) Laporan Realisasi APBDes semester I;3) Surat peryataan tanggungjawab belanja ADD tahap II yang

ditandatangani KepaJa Desa; dan4) Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPD).5) Pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa;6) Rekapitulasi Pengajuan Penyaluran Tahap II;7) Surat pernyataan tanggungjawab belanja yang

ditandatangani Kepala Desa; dan8) Foto Copy Surat pernyataan lunas pajak PBB-P2 tahun

2022 dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji;9} Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan

APBDes Semester I Tahun 2022 yang diserahkan kepadaCamat.

•


BABVPELAPORANPERTANGGUNGJAWABAN

Pasal14(I) KepalaDesa,menyusun serta menyampaikan laporan realisasi dan surat

pertanggungjawaban penggunaan ADD Tabun Anggaran 2022 setiaptahapan kepada Bupati melalui Camat.

(2) Camat menyampaikan laporan realisasi dan surat pertanggungjawabanpengguna pe~ggunaa? ADD Tahun Anggaran 2022 dari Kepala Desakepada Bupati melalui DPMD.

(3) ~ri;r~penggunaan ADDdan surat pertanggungjawaban penggunaanun .Anggaran 2022 merupakan satu kesatuan dengan Japoran

~~~t~ggung]awaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran

Bagian KeduaPencairanPasa113

(1) Pernerintah Desa melaksanakan pencairan ADD sesuai dengan tahapanpenya~uran dan kebutuhan desa yang ada dalam APBDes. .

(2) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memper~atikankelangsungan kebutuhan pembayaran pengasilan tetap dan ~nJangankepala desa dan perangkat desa, Insentif RT, Linmas, Bhabmsa danBhabinkamtibmas setiap bulan.

(3) Pencairan ADDTahap I dipergunakan untuk:a. Membayarkan penghasilan tetap dan tunjangan, Kepala Desa,

Perangkat Desa dan BPDsetiap bulan;b. membayarkan insentif Linmas, honor PTPKD,insentif RT, honor

bhabinsa dan bhabinkamtibmas setiap bulan;c. membiayai kegiatan operasional pemerintah desa sebanyak

banyaknya 70% (tujuh puluh perseratus) dari rencana anggaranbiaya (RAB)yang telah ditetapkan dalam APBDes;

d. membiayai pemberian jaminan sosial Kepala Desa dan PerangkatDesa sebanyak-banyaknya selama 7 (tujuh) bulan;

e. membiayai operasional BPD sebanyak-banyaknya 50% (limapuluh perseratus) dari rencana anggaran biaya (RAB) yang telahditetapkan dalam APBDes;dan

f. membiayai pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan desasesuai prioritas yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

(4) PencairanADDTahap II dipergunakan untuk:a. membayarkan penghasilan tetap dan tunjangan, Kepala Desa,

Perangkat Desa dan BPDsetiap bulan;b. membayarkan insentif Linmas, honorarium PKPKD, insentif

Rukun Tetangga, honorarium Bhabinsa dan Bhabinkamtibmassetiap bulan;

c. membiayai kegiatan operasional pemerintah desa sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh perseratus) dari rencana anggaranbiaya (RAB}yang telah ditetapkan dalam APBDes;

d. membiayai pemberian jaminan sosial Kepala Desa dan PerangkatDesa selama 6 (enam)bulan;

e. memhiayai operasional BPD sebanyak-banyaknya 50% (limapuluh perseratus) dari rencana anggaran biaya (RAB)yang telahditetapkan dalam APBDes;dan

f. membiayai pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan desasesuai prioritas yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

/

•

•


Diundangkan di Mesujipada tanggal j VCt"ua'7' 2022

SEKRETA7 KABUPATENMESUJI,

?SYAMSUDINBERITADAERAHKABUPATENMESUJI TAHUN2022 NOMOR GJ..

•Ditetapkan di Mesujipada tanggal S; (pnl/Cln' 2022

BUPATI MESUJl,

BAB VIIKETENTUANPENUTUP

Pasal17Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan PeraturanBupati ini, dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

BAB VIPEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal16(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

pengelolaan ADD.(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMD

dan Kecamatan.(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional

dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mesuji.(4) BPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya melaksanakan

pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa .

(1) Kep 1 D Pasal 15AD; a esa meJaporkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran PenggunaS. tah~n anggaran 2021 sebagai bagian dari Japoran ADD2021-

(2) d~sa Leblh Penggunaan Anggaran sebagimana dimaksud pada ayat (1)ianggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa rabun

anggaran 2022.

J

J

•

-Dipindai dengan CamScanner

•

-NO KECAMATAN PAGU ADD -DESA484.116.1Oi_1 Rawajitu Utara

Sidang Gunung Tiga2 Rawajitu Utara 458.916.0743 Rawajitu Utara

Sidang Bandar Anom435.516.07~Sidang Kurnia Agung497.916.07~4 Rawajitu Utara Sidang Iso Mukti412.116.0745 Rawajitu Utara Sidang Sido Rahayu451.l16.07~6 Rawajitu Utara Sidang Way Puji497.916.0747 Rawajitu Utara Panggung Jaya443.316.0748 Rawajitu Utara TIogo Reio358.749.67'i_9 Rawajitu Utara Panggun_g_Rejo465.482.47410 Rawajitu Utara Sungai Buaya595.615.27411 Rawajitu Utara Sungai Sidang481.082.47412 Rawajitu Utara Sidan_gMuara Jaya412.116.07413 Rawajitu Utara Sidang Makrnur473.282.47414 Simpang Pematang Budi Aji843.314.47415 Simpang Pematang Simpang Pematang382.149.67416 Simpang Pematang Harapan Jaya443.316.07417 Simpang Pematang Margo Rahayu606.448.87418 Simpang Pematang Wira Bangun449.882.47419 Simpang Pematang Agung Batin457.682.47420 Simpang Pematang Bangun Mulyo413.349.67421 Simpang Pematang Jaya Sakti442.082.47422 Simpang Pematang Rejo Binangun628.615.27423 Simpang Pematang Simpang Mesuji374.349.67424 Simpang Pematang Margo Makmur449.882.47425 Simpang Pematang Aji Jaya449.882.47426 Simpang Pematang Mulya Agung619.015.27427 PancaJaya Mukti Karya637.648.87428 Panca Jaya AdiLuhur587.815.27429 PancaJaya Fajar Baru534.448.87430 Panca Jaya Adi Mulyo404.316.07431 Panca Jaya Faj_arAsri511.048.87432 PancaJaya Fajar Indah457.682.47433 PancaJaya Adi Karya Mulya443.316.07434 Way Serdang Bumi Harapan761.781.67435 Way Serdang Buko Poso

Way Serdang Hadi Mulyo 504.482.47436648.981.67437 Way Serdang Gedung Boga

38 Way Scrdang SukaAgung 481.082.47439 Way Serdang Rejo Mulyo 495.448.87440 Way Serdang Labuhan Baru 457.682.47441 Way Scrdang Panca Warna 716.714.47442 Way Serdang Kebun Dalam 580.015.27443 Way Serdang Kejadian 481.082.47444 Way Serdang Labuhan Batin 449.882.47445 Way Serdang Labuhan Makmur 396.516.07446 Way Serdang Gedung Sri Mulyo 578.781.67447 Way Serdang Labuhan Permai 434.282.47448 Way Serdang Sumber Rejo 449.882.47449 Way Serdang Margo Bakti 503.248.87450 Way Serdang Labuhan Mulya 449.882.47451 Way Serdang Karang Mulya 404.316.07452 Way Serdang Tri Tunggal Jaya 435.516.07453 Way Serdang Suka Mandiri 465.482.47454 Tanjung Raya Muara Tenang 496.682.474

•

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : Peraturan Bupati MesujiNomor : , Tah1J.!l 2022Tanggal : t:{jl7/JVcm 2022


51.735.855.000JUMLAHMuaraAsriMesuji TirnurTanjung Mas RejoMesuji Timur

404.316.074

Tebing Karya MandiriMesuji Timur

427.716.074

Tanjung Menang RayaMesuji Timur

404.316.074

Margo MulyoMesuji Timur

48l.082.474

Margo JayaMesuji Timur

412.116.074

Pangkal MasMesuji Timur

443.316.074

Sungai CambaiMesuji Timur

404.316.074

Talang BatuMesuji Timur

488.882.474

Tanjung MenangMesuji Timur851.680.874

Margo JadiMesuji Timur488.882.474

520.082.474Eka MulyaMesuji Timur564.415.274

Mesuji TimurMesuji Timur

557.848.874Dwi Karya Mustika

Mesuji Timur567.448.874Won0sari

412.116.074Tanjung Mas MulyaIMesuji Timur419.916.074Tanjung Mas Jaya

382.149.674Muara MasMesuji Timur451.116.074Tanjung Mas MakmurMesuji Timur

8788899091• 9293949596979899100101102103104105

86 r Mesuji Timur358.749.674Panzkal Mas Ja) aMesuji Tirnur

85 Mesuji443.316.074Panzkal Mas Mulya

84 lJ\lesuji412.116.074Wiralaga Mu1ra

83 IJ},Jesuji388.716.074Suka Maju

465.482.474Surnber Makmur82 lMesuji412.116.074Mulya Sari

81 IMesuji

71l.948.074Sunzai Badak80 I~~esuji734.114.474Sidornulvo

449.882.474Nipah Kuning79 I).JesujiTanjung Seravan78 I~,~esuji

534.448.874556.615.274\Vira Laga 176 I:\Iesuji

449.882.474Wira Lag-a2I' I~11esuji• 435.516.074

449.882.4 74457.682.47473 fTanjung Raya

404.316.074

Mukti .Iava2 l2_nju;-g Rava

Muarn Tr:>.naIl.,!!. Tirnur 496.682.474Taniung Harapan 412.116.074

458.916.074412.116.074Mekar ...Java

Berasan Makmur 843.415.274IsnTh.njung 404.316.074

358.749.674587.815.274465.482.474504.482.474

ISuiUH,l. Blllin"L. <195.448.874572.215.274

Win\\.hm1

542.248.874

o J o.o J 5.274rAOU ADD

d.

...._ -

IwT(ill_~-::..~ ~_\1tfa'''-;' - ~:'

Perbup 2022 No.2 - Peraturan BPK

Documents