Perbub Tangerang 93-2014 Pengeloloaan Kekayaan Desa

7/26/2019 Perbub Tangerang 93-2014 Pengeloloaan Kekayaan Desa

http://slidepdf.com/reader/full/perbub-tangerang-93-2014-pengeloloaan-kekayaan-desa 1/27

BUPATI TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 93 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 Peraturan

Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Pengelolaan Kekayaan Milik Desa;

Mengingat :1.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



-2-

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan . . .

6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539);

7.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 0108);

8.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun

2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0210);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Tangerang Tahun 2014 Nomor 09, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0914);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

KEKAYAAN MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tangerang.



-3-

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten

yang dipimpin oleh camat.

5. Camat adalah seorang kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui

sekretaris Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.7. Pemerintahan…

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat

desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah Kepala pemerintahan Desa yangmemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

10.Sekretaris Desa adalah Pengelola Kekayaan Milik Desa.

11.Perangkat Desa adalah Pegawai Desa yang diangkat dari

penduduk desa yang memenuhi persyaratan oleh Kepala

Desa yang bertugas sebagai unsur pembantu Kepala

Desa.

12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis.

13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan

disepakati bersama BPD.

14.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat

mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan desa

dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

15.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan

dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun

Peraturan Kepala Desa.



-4-

16.Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari

perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-

tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian.

17.Pengelola Kekayaan Milik Desa adalah rangkaian kegiatan

dan tindakan terhadap Kekayaan Milik Desa yang

meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan,

penganggaran, standarisasi barang dan harga,

pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi,

pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan,

perubahan status hukum serta penatausahaannya.

18.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari

kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan

hak lainnya yang sah.

19.Barang Milik Desa adalah Kekayaan milik Desa berupa

barang bergerak dan barang tidak bergerak.

20. Tanah Desa…

20.Tanah Desa adalah Barang Milik Desa berupa tanah

bengkok, kuburan, dan titisara.

21.Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu

kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif

sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan

kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang

dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.

22.Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan

dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur

timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan

atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untukmemenuhi kebutuhan yang insidentil maupun

berkelangsungan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual.

23.Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan

kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau

saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, badan Usaha

Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki

oleh Desa atau Daerah.24.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan

pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan

kekayaan milik Desa.

25.Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan

rincian kebutuhan Kekayaan Milik Desa untuk



-5-

menghubungkan pengadaan barang yang telah ada

dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar

melakukan tindakan yang akan datang.

26.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Milik Desa

yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam

pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah

guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status

Kekayaan Milik Desa.

27.Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Milik Desa oleh

pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima

imbalan uang tunai.

28.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan

Milik Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu

tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka

waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali

kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.

29.Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan

Milik Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu

dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak

dan sumber pembiayaan lainnya.

30.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Pemerintah desa selanjutnya disingkat BPMPPD adalah

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Pemerintah Desa Kabupaten Tangerang.

30. Bangun guna…

31.Bangun guna serah adalah pemanfa.atan Kekayaan Milik

Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara

mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut

fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak laintersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah

disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah

beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya

setelah berakhirnya jangka waktu.

32.Bangun serah guna adalah pemanfaatan Kekayaan Milik

Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara

mendirikan. bangunan dan/atau sarana berikut

fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya

diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebutdalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

33.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar

Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah

Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh



-6-

penggantian.

Pasal 2

(1) Aset Desa merupakan barang milik Desa yang berasal

dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan

hak lainnya yang sah.

(2) Barang Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan Kekayaan milik Desa berupa barang bergerak

dan barang tidak bergerak.

(3) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat,pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan

Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan

milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan

aset lainnya milik Desa.

(4) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) antara lain:

a. Kekayaan Milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta APBDesa;

b. Kekayaan Milik Desa yang diperoleh dari hibah dan

sumbangan atau yang sejenis;

c. Kekayaan Milik Desa yang diperoleh sebagai

pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

d. hasil kerja sama Desa; dan

e. Kekayaan Milik Desa yang berasal dari perolehan

lainnya yang sah.

BAB II…

BAB II

PENGELOLA KEKAYAAN MILIK DESA

Pasal 3

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan

berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional,

kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas,

akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian



-7-

kegiatan mulai dari:

a. perencanaan;

b. pengadaan;

c. penggunaan;

d. pemanfaatan;

e. pengamanan dan pemeliharaan;

f. penghapusan;

g. pemindahtanganan;

h. penatausahaan;

i. pelaporan;

j. penilaian; dan

k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian


(3) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat

Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

(4) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD

berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa


undangan.

Pasal 4

(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan


a. menetapkan kebijakan pengelolaan Kekayaan MilikDesa;

b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau

Pemindahtanganan Kekayaan Milik Desa berupa

tanah dan/atau bangunan;

c. menetapkan kebijakan pengamanan dan

pemeliharaan Kekayaan Milik Desa;

d. menetapkan…d. menetapkan pejabat yang mengurus/mengelola dan

menyimpan Kekayaan Milik Desa;

e. mengajukan usul Pemindahtanganan Kekayaan Milik

Desa yang memerlukan Kesepakatan BPD;

f. menyetujui usul Pemindahtanganan, dan



-8-

Penghapusan Kekayaan Milik Desa sesuai batas

kewenangannya;

g. menyetujui usul Pemanfaatan Kekayaan Milik Desa berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan

selain tanah dan/atau bangunan; dan

h. menyetujui usul Pemanfaatan Kekayaan Milik Desa

dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

(2) Pengelola Kekayaan Milik Desa berwenang dan

bertanggung jawab:

a. meneliti rencana kebutuhan Kekayaan Milik Desa;

b. meneliti rencana kebutuhanpemeliharaan/perawatan Kekayaan Milik Desa;

c. mengajukan usul Pemanfaatan dan

Pemindahtanganan Kekayaan Milik Desa yang

memerlukan persetujuan Kepala Desa;

d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,

dan Penghapusan Kekayaan Milik Desa;

e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Kekayaan

Milik Desa yang telah disepakati bersama oleh

Kepala Desa dan BPD;

f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan

Inventarisasi Kekayaan Milik Desa; dan

g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas

pengelolaan Kekayaan Milik Desa.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), kepala Desa dapat menguasakan sebagian

kekuasaannya kepada perangkat Desa.

(4) Pengguna dan Penyimpan pengelolaan kekayaan milik

Desa berwenang dan bertanggung jawab :

a. mengajukan rencana kebutuhan atau pemeliharaan

dalam pengelolaan kekayaan milik Desa;

b. melakukan pencatatan dan inventarisasi pengelolaan

kekayaan milik Desa yang berada dalam

penguasaannya;

c. menggunakan pengelolaan kekayaan milik Desa yang

berada dalam penguasaannya untuk kepentinganpenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Desa yang

dipimpinnya;

d. mengamankan…



-9-

d. mengamankan dan memelihara pengelolaan


penguasaannya;

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas

pengelolaan kekayaan milik Desa yang ada dalam

penguasaannya; dan

f. menyusun dan menyampaikan Laporan pengelolaan


penguasaannya kepada Kepala Desa.

BAB III TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Kekayaan Milik Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan

dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentinganpenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat Desa.

Pasal 6

(1) Pengelolaan Kekayaan Milik Desa harus berdayaguna dan

berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan Desa.

(2) Pengelolaan Kekayaan Milik Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mendapatkan kesepakatan BPD.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

(1) Perencanaan Kebutuhan Kekayaan Milik Desa disusun

dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugasdan fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta

ketersediaan Kekayaan Milik Desa yang ada.

(2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan,

Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan



-10-



ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi PemerintahDesa dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk

kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar

(baseline)serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

(4) Perencanaan…


ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:

a. standar barang;

b. standar kebutuhan; dan/atauc. standar harga.

(5) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan

oleh Kepala Desa setelah dibahas dalam musyawarah

Desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan Unsur

Masyarakat Desa setempat.

(6) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 8

(1) Pengadaan Kekayaan Milik Desa dilaksanakan

berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan danterbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

(2) Pelaksanaan pengadaan Kekayaan Milik Desa dilakukan


undangan.

(3) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan

penambahan aset ditetapkan dengan peraturan Desa

sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 9

(1) Status Penggunaan Kekayaan Milik Desa ditetapkan oleh



-11-

Kepala Desa.

(2) Kekayaan Milik desa ditetapkan status penggunaannya

untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Desa danuntuk dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka

menjalankan pelayanan umum.

(3) Penetapan status Penggunaan tidak dilakukan terhadap:

a. Kekayaan Milik Desa berupa:

1. barang persediaan;

2. konstruksi dalam pengerjaan; atau

3. barang yang dari awal pengadaannya

direncanakan untuk dihibahkan.

b. Kekayaan…

b. Kekayaan Milik Desa lainnya yang ditetapkan lebih

lanjut oleh Peraturan Desa.

(4) Kepala Desa dapat mendelegasikan penetapan status

Penggunaan atas Kekayaan Milik Desa selain tanah

dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada

Pengelola Kekayaan Milik Desa.

Pasal 10

(1) Penetapan status Penggunaan Kekayaan Milik Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan

dengan tata cara sebagai berikut:

a. Pengguna Kekayaan Milik Desa melaporkan

Kekayaan Milik Desa yang diterimanya kepada

Pengelola Kekayaan Milik Desa disertai dengan usul

Penggunaan;

b. Pengelola Kekayaan Milik Desa meneliti laporan dari

Pengguna Kekayaan Milik Desa sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan mengajukan usul

Penggunaan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan

status penggunaannya dengan memperhatikan:

1. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan

untuk menyelenggarakan dan menunjang tugaspokok dan fungsi ; dan

2. hasil audit/pengawasan atas penggunaan

tanah dan/atau bangunan.

(2) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Kekayaan Milik Desa

dapat menetapkan status Penggunaan Kekayaan Milik



-12-

Desa pada Pengguna Kekayaan Milik Desa tanpa

didahului usulan dari Pengguna Kekayaan Milik Desa.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 11

Jenis Pemanfaatan Kekayaan Milik Desa berupa :

a. sewa;

b. pinjam pakai;

c. kerjasama pemanfaatan; dan

d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Paragraf 1…

Paragraf 1

Sewa

Pasal 12

(1) Pemanfaatan Kekayaan Milik Desa berupa sewa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a

dilakukan atas dasar:

a. menguntungkan Desa;

b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai

dengan jenis Kekayaan Milik Desa dan dapat

diperpanjang;

c. Jenis Kekayaan Milik Desa yang dapat disewakan

diatur lebih lanjut oleh Peraturan Desa; dan

d. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

(2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-

kurangnya memuat:

a. Data Kekayaan Milik Desa yang disewakan;

b. jumlah/besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh



-13-

Penyewa;

c. segala biaya yang diperlukan dalam rangka

persiapan pelaksanaan penyewaan Kekayaan MilikDesa ditanggung oleh Pihak Penyewa

d. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

e. obyek perjanijian sewa menyewa;

f. jangka waktu;

g. hak dan kewajiban para pihak;

h. penyelesaian perselisihan;

i. keadaan di luar kemampuan para pihak (force

majeure); dan

j. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

(3) Dalam hal Pemerintah Desa membutuhkan Kekayaan

Milik Desa yang disewakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk kepentingan penyelenggaraan

pemerintahan Desa, maka perjanjian sewa dapat

diputuskan secara sepihak sepanjang muatan

perjanjiannya diatur dalam surat perjanjian sewa

menyewa atau pihak penyewa melakukan wanprestasi.

Paragraf 2…

Paragraf 2

Pinjam Pakai

Pasal 13

(1) Pemanfaatan Kekayaan Milik Desa berupa pinjam pakai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b hanya

dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa

lainnya.

(2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kecuali tanah dan bangunan.(3) Pemanfaatan Kekayaan Milik Desa berupa pinjam pakai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat

persetujuan BPD.

(4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari



-14-

dan dapat diperpanjang.

(5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam

pakai yang sekurang kurangnya memuat:a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. obyek perjanjian pinjam pakai;

c. jangka waktu;

d. hak dan kewajiban para pihak;

e. penyelesaian perselisihan;

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force

majeure); dan

g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Paragraf 3

Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 14

(1) Pemanfaatan Kekayaan Milik Desa berupa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 Huruf c dilakukan atas dasar:

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Kekayaan

Milik Desa;

b. meningkatkan pendapatan desa;

(2) dalam hal pemanfaatan Kekayaan Milik Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan

dengan kerjasama terhadap tanah dan/atau bangunan

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Kerjasama…

(3) Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Milik Desa

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam

APBDes untuk memenuhi biaya operasional/

pemeliharaan/ perbaikan Kekayaan Milik Desa;

b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan

berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala

Desa dan BPD;

c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat



-15-

persetujuan BPD;

d. tidak dibolehkan menggadaikan/

memindahtangankan kepada pihak lain; dane. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai

dengan jenis Kekayaan Milik Desa dan dapat

diperpanjang;

(4) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Milik Desa dilakukan

dengan perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya

memuat:

a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian

b. Obyek perjanjian pinjam pakaic. Jangka waktu

d. Hak dan kewajiban para pihak

e. Penyelesaian perselisihan

f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force

majeure); dan

g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian

Paragraf 4

Bangun Serah Guna Dan Bangun Guna Serah

Pasal 15

Pemanfaatan Kekayaan Milik Desa berupa bangun serah guna

dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 huruf d dilakukan atas dasar:

a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk

kepentingan pelayanan umum.

b. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja

Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.

Pasal 16…

Pasal 16

(1) Hasil pemanfaatan Kekayaan Milik Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 merupakan penerimaan/



-16-

pendapatan Desa.

(2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Kas Desa.

Pasal 17

(1) Kekayaan Milik Desa yang berupa tanah Desa tidak

diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan

kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan

umum.

(2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa berpedoman

kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Bagian Kelima

Pengamanan dan Pemeliharaan

Pasal 18

(1) Pengelola Kekayaan Milik Desa dan/atau PenggunaKekayaan Milik Desa wajib melakukan pengamanan dan

pemeliharaan Kekayaan Milik Desa yang berada dalam

penguasaannya.

(2) Pengamanan dan pemeliharaan Kekayaan Milik Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan

pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan

penyimpanan dokumen kepemilikan secara tertib;

b. pengamanan fisik untuk selain tanah dan/atau

bangunan untuk mencegah terjadinya penurunan

fungsi Kekayaan Milik Desa, penurunan jumlah

Kekayaan Milik Desa dan hilangnya Kekayaan Milik

Desa dilakukan dengan cara : pemanfaatan sesuai

tujuan, penggudangan/ penyimpanan baik tertutup

maupun terbuka dan pemasangan tanda

kepemilikan;

c. pengamanan fisik untuk tanah dan/atau

bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan

pemasangan tanda batas, pemasangan papan tanda

kepemilikan serta penjagaan;

d. pengamanan hukum yaitu berupa kegiatan

melengkapi Bukti Status Kepemilikan.





-18-

b. pengalihgunaan Kekayaan Milik Desa selain tanah

dan/atau bangunan kepada Pengguna Kekayaan

Milik Desa lain;

c. pemindahtanganan atas Kekayaan Milik Desa

selain tanah dan/atau bangunan kepada Pihak Lain;

dan

d. sebab-sebab lain antara lain adalah karena hilang,

pencurian, terbakar, susut, menguap, mencair.

(3) Penghapusan...

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huruf b, dilakukan dalam hal Kekayaan Milik Desadimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi

pemusnahan atau karena sebab-sebab lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf d.

(4) Beralihnya kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) adalah karena atas Kekayaan Milik Desa dimaksud

telah terjadi pemindahtanganan atau dalam rangka

menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya

hukum lainnya.

(5) Kekayaan Milik Desa yang rusak, hilang, mati, susut,

berlebih dan tidak efisien dilaporkan kepada Kepala Desa

melalui Pengelola Kekayaan Milik Desa.

(6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan penerbitan surat keputusan

penghapusan dari Pengguna Kekayaan Milik Desa setelah

mendapat persetujuan Kepala Desa atas usul Pengelola


(7) Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) selanjutnya dilaporkan kepada Pengelola


Bagian Ketujuh

Pemindahtanganan/Peralihan Hak

Pasal 23

Bentuk-bentuk pemindahtanganan/Peralihan Hak Kekayaan

Milik Desa meliputi:

a. penjualan;

b. tukar menukar/ruislagh;



-19-

c. hibah; dan

d. Penyertaan Modal Pemerintah Desa.

Pasal 24

(1) Pemindahtanganan/Peralihan Hak Kekayaan Milik Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kecuali tanah

setelah mendapat kesepakatan BPD.

(2) Usul untuk mendapat kesepakatan BPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa.

(3) Pemindahtanganan/Peralihan Hak Kekayaan Milik Desa berupa tanah berpedoman pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007.

Pasal 25…

Paragraf 1

Penjualan

Pasal 25

Penjualan Kekayaan Milik Desa dilaksanakan dengan

pertimbangan :

a. untuk optimalisasi Kekayaan Milik Desa yang

berlebih;

b. belum dimanfaatkan secara optimal (idle);

c. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi desa

apabila dijual; dan

d. sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

Paragraf 2

Tukar Menukar

Pasal 26

(1) Tukar Menukar Kekayaan Milik Desa dapat dilaksanakan

dengan pertimbangan:

a. untuk memenuhi kebutuhan operasionalpenyelenggaraan pemerintahan apabila Pemerintah

desa tidak dapat menyediakan tanah dan/atau

bangunan pengganti;

b. untuk optimalisasi Kekayaan Milik Desa; dan

c. tidak tersedia dana dalam APB Des.



-20-

(2) Tukar Menukar Kekayaan Milik Desa dapat dilakukan

dengan:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lainnya;

c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau

Badan Hukum milik pemerintah lainnya; dan

d. Pihak Swasta baik berbentuk badan

hukum maupun perorangan.

(3) Khusus kekayaan milik Desa berupa tanah dapat

dilakukan tukar menukar apabila dipergunakan untuk

kepentingan umum.

(4) Pelaksanaan tukar menukar berpedoman pada peraturanperudang-undangan.

Paragraf 3

Hibah

Pasal 28

(1) Hibah Kekayaan Milik Desa kecuali tanah dilakukan

dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial,keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa serta harus memenuhi syarat

sebagai berikut:

a. bukan…

a. bukan merupakan barang yang menguasai hajat

hidup orang banyak; dan

b. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi serta penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.(2) Ketentuan pelaksanaan hibah dan proses persetujuan

hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan kepala Desa

dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan.

Paragraf 4

Penyertaan Modal Pemerintah Desa

Pasal 29

(1) Penyertaan modal Pemerintah Desa kecuali tanah dapat

berupa:

a. bangunan yang telah diserahkan kepada Kepala

Desa;

b. bangunan yang dari awal pengadaannya



-21-

direncanakan untuk disertakan sebagai modal

Pemerintah Desa sesuai yang tercantum dalam

dokumen penganggaran; dan

c. Kekayaan Milik Desa selain bangunan yang dari awal

pengadaannya untuk disertakan sebagai modal

Pemerintah Desa atau yang lebih optimal untuk

disertakan sebagai modal Pemerintah Desa.

(2) Penetapan Kekayaan Milik Desa berupa bangunan yang

akan disertakan sebagai modal Pemerintah Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

oleh Kepala Desa.

(3) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas Kekayaan MilikDesa kecuali tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan Pengelola Kekayaan Milik Desa setelah

mendapat Persetujuan Kepala Desa.

(4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Penyertaan modal

Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa

dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kedelapan

Penatausahaan

Paragraf 1

Pembukuan

Pasal 30

(1) Pengelola/Pengguna/penyimpan kakayaan Desa

melakukan pencatatan ke dalam Daftar Kekayaan Milik

Desa menurut penggolongan dan kodefikasi barangserta melakukan rekapitulasi atas pencatatan.

(2) Pencatatan…

(2) Pencatatan Kekayaan Milik Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dimuat dalam dokumen inventaris barang

milik Desa.

(3) Pendaftaran dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan (2) diatur oleh Peraturan Kepala Desa dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Inventarisasi

Pasal 31



-22-

(1) Pengguna/penyimpan melakukan inventarisasi Kekayaan

Milik Desa sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima)

tahun untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk

Inventaris beserta rekapitulasi Kekayaan Milik Desa.

(2) Pengelola Kekayaan Milik Desa /Sekretaris Desa

bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus Kekayaan

Milik Desa.

(3) Pelaksanaan inventarisasi Kekayaan Milik Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh

Kepala Desa.

Bagian Kesembilan

Pelaporan

Pasal 32

(1) Pengelola Kekayaan Milik Desa /Sekretaris

Desa/Pengguna Kekayaan Milik Desa harus menyusun

laporan untuk disampaikan kepada Kepala Desa.

(2) Laporan Kekayaan Milik Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menyusun

neraca Pemerintah Desa dan disampaikan secara

berjenjang.

(3) Ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil

pengelolaan Kekayaan Milik Desa kepada Bupati melalui

Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-

waktu apabila diperlukan.

(2) Laporan hasil pengelolaan Kekayaan Milik Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian

dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kesepuluh...

Bagian Kesepuluh

Penilaian

Pasal 34



-23-

(1) Penilaian Kekayaan Milik Desa dilakukan dalam rangka

penyusunan neraca Pemerintah Desa, pemanfaatan, dan

pemindahtanganan Kekayaan Milik Desa.

(2) Penetapan nilai Kekayaan Milik Desa dalam rangka

penyusunan neraca Pemerintah desa dilakukan dengan

berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP).

(3) Dalam hal Penilaian Kekayaan Milik Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan

Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 35

(1) Kepala Desa melakukan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian pengelolaan Kekayaan Milik Desa.

(2) Sekretaris Desa melakukan pemantauan dan penertiban

terhadap penggunaan, pemanfaatan,

pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan

pengamanan Kekayaan Milik Desa yang berada di bawah

penguasaannya.

(3) Pengelola Kekayaan Milik Desa berwenang untuk

melakukan pemantauan dan investigasi atas

pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan

pemindahtanganan Kekayaan Milik Desa dalam rangka

penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan

pemindahtanganan Kekayaan Milik Desa sesuai

ketentuan yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

pengendalian dan pengawasan atas Kekayaan Milik Desa

di atur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

(1) BPMPPD dan Camat melakukan pembinaan dan

pengawasan pengelolaan Kekayaan Milik Desa dan

pendayagunaan Aset Desa.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan



-24-

menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi


(3) BPMPPD…(3) BPMPPD melakukan pengawasan pengelolaan Kekayaan

Milik Desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat

Kabupaten.

Pasal 37

Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan teknis

melalui fasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan aset Desa.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Kekayaan Milik Desa sebagai akibat dari penggabungan

Desa, maka Kekayaan Milik Desa dari Desa yang

digabung diserahkan menjadi milik Desa baru.

(2) Penyerahan Kekayaan Milik Desa sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah

Terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala

Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Camat.

Pasal 39

(1) Pembagian Kekayaan Milik Desa sebagai akibat

pemekaran Desa. Dilaksanakan berdasarkan

musyawarah antar Desa.

(2) Pembagian Kekayaan Milik Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.

(4) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat

tidak tercapai, pembagian Kekayaan Milik Desa

ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

harus mempertimbangkan :

a. pemerataan dan keadilan;c. manfaat;

d. transparansi; dan

e. sosial budaya masyarakat setempat.

BAB VI



-25-

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan lain yang

bertentangan dengan peraturan Bupati ini dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 41….

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 16 Desember 2014

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

pada tanggal 16 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD



-26-

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 93



Perbub Tangerang 93-2014 Pengeloloaan Kekayaan Desa

Documents