Perbandingan Konstitusi AS dan Perancis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi tentang konstitusi dalam suatu negara,

merupakan cabang Ilmu Politik atau cabang Ilmu Hukum

Tata Negara, karena kedua cabang ini sama-sama

menjadikan “konstitusi” sebagai fokus bahasannya.

Sebaliknya, dalam konstitusi juga terkandung materi

muatan yang meliputi ruang lingkup bahasan Ilmu Politik

maupun Ilmu Hukum Tata Negara.

Menurut Sri Soemantri bahwa tidak ada satu Negara

di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau

Undang-Undang Dasar. Negara dan konstitusi merupakan

dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan

yang lainnya. Pelaksanaan konstitusi berhubungan erat

dengan sistem politik yang dijalankan oleh suatu

Negara. Oleh karena itu kita harus menelaah terlebih

dahulu kedalam sistem politik suatu Negara. Dalam

makalah ini akan sedikit diuraikan mengenai sistem

politik di Amerika Serikat dan Perancis.

Kenyataan ini menimbulkan beberapa pertanyaan;

mengapa setiap Negara memerlukan konstitusi? Apa itu

konstitusi? apa tujuan dan fungsi konstitusi dibentuk?.

Semua permasalahan tersebut akan terjawab dalam Bab II.

Apa perbandingan antara Konstitusi Amerika Serikat

1

dengan Konstitusi Peranci yang akan dibahas dalam Bab

III. Dan kesimpulan dari perbandingan Konstitusi kedua

Negara akan dibahas dalam Bab IV.

1.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas,

maka makalah ini dilakukan pembatasan masalah pada:

1. Bagaimana Sistem Konstitusi Amerika Serikat

dan Konstitusi Perancis?

2. Apa perbedaan dari kedua Konstitusi antara

Amerika Serikat dan Perancis?

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah

diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Konstitusi Amerika Serikat dan Konstitusi

Perancis merupakan dua konstitusi Negara yang

memiliki pengaruh dalam pelaksanaan

konstitusi Negara lain, khususnya terkait

mengenai Hak-hak dasar Manusia. Pelaksanaan

konstitusi Amerika Serikat dan Perancis tidak

akan lepas dari penghormatan terhadap hak

individu.

2. Perbedaan antar konstitusi Amerika Serikat

dan Konstitusi Perancis terletak dalam metode

amandemen atau prosedur perubahan konstitusi.

Selain itu, setelah disyahkannya konstitusi

2

Amerika Serikat oelh konfederasi Amerika di

Philadelphia pada tahun 1787, dijadikan

sebagai benda keramat dan akan berlaku

sepanjang masa. Sedangkan konstitusi Perancis

setiap saat diganti apabila Perancis terjadi

gejolak politik yang mengakibatkan perubahan

struktur politik sosial yang mendasar.

BAB II

PENGERTIAN Dan TUJUAN KONSTITUSI

3

2.1 Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis

constituer, yang berarti membentuk. Pemakaian Istilah

konstitusi yang dimaksud adalah berkaitan dengan

pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan

suatu Negara.1 Konstitusi adalah segala ketentuan dan

aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar),

atau Undang-Undang dasar suatu Negara. Dengan kata

lain, sebagai tindakan atau perilaku seseorang maupun

penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau

menyimpangi konstitusi, berarti tindakan (kebijakan)

tersebut adalah tidak konstitusional.2

Bagi mereka yang memandang Negara dari sudut

kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi

kekuasaan, maka Undang-Undang dasar dapat dipandang

sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan

bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga

kenegaraan, misalnya badan legislative, eksekutif, dan

yudikatif. Undang-Undang Dasar menentukan cara-cara

bagaimana pusat kekuasaan berkerjasama dan menyesuaikan

diri satu sama lain, Undang-Undang Dasar merekam

hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu Negara.

1 Nuruddin Hady, Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi: Paham KonstitusionalismeDemokrasi Pasca Amandemen UUD 1945, Setara Press, Malang, 2010, hlm. 1.2 Dahlan Taib, Teori dan Hukum Konstitusi, RajaGrafindo, Jakarta, 2011, hlm. 1.

4

Berikut ini beberapa ahli hukum yang mendukung

antara yang membedakan dengan menyamakan pengertian

konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Penganut paham

yang membedakan pengertian konstitusi dengan Undang-

Undang Dasar antara lain Herman Heller dan F. Lassalle.

Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi

tiga, yaitu:3

1. Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit.

Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan

politik didalam masyarakat sebagai suatu

kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis

dan sosiologis.

2. Die Verselbstandige rechtsverfassung. Konstitusi

merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup

dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian

yuridis.

3. Die geshereiben verfassung. Konstitusi yang

ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-

undang yang tertinggi yang berlaku dalam

suatu Negara.

Dari pendapat Hermen Heller dapat disimpulkan

bahwa jika pengertian undang-undang itu harus

dihubungkan dengan pengertian konstitusi, maka artinya

Undang-Undang Dasar itu baru merupakan sebagian dari

3 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1988, hlm. 65

5

pengertian konstitusi, yaitu konstitusi yang tertulis.

Disamping itu, konstitusi tidak hanya bersifat yuridis

semata-mata, tetapi mengandung pengertian logis dan

politis.

F. Lassalle dalam bukunya Uber Verfassungswesen,

membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu:4

1. Pengertian sosiologi atau politis (sosiologische

atau politische begrip). Konstitusi adalah

sintesis factor-faktor kekuatan yang nyata

(dereele machtsfactoren) dalam masyarakat. Jadi

konstitusi menggambarkan hubungan antara

kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan

nyata dalam suatu Negara. Kekuasaan tersebut

diantaranya; raja, perlemen, cabinet,

pressure groups, partai politik, dan lain-

lain; itulah yang sesungguhnya konstitusi.

2. Pengertian yuridis (yuridische begrip).

Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat

semua bangunan Negara dan sendi-sendi

pemerintahan.

Dari pengertian sosiologi dan politis, ternyata

Lassalle menganut paham bahwa konstitusi sesungguhnya

mengandung pengertian yang luas dari Undang-Undang

Dasar. Namun dalam pengertian yuridis, Laselle

menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar.4 Abu Daud Busroh dan Abu Bakar busroh, Azas-azas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 73.

6

Penganut paham modern yang menyamakan pengertian

konstitusi dengan Undang-Undang Dasar, adalah

C.F.Strong dan James Bryce. Pendapat James Bryce

sebagaimana dikutip C.F.Strong dalam bukunya: Modern

Political Constitution menyatakan konstitusi adalah: “A frame of

political society, organized through and by law, that is to say on in which

law has established permanent institutions with recognized functions and

define tights.” Dari definisi tersebut, pengertian

konstitusi dapat diartikan sebagai kerangka Negara yang

diorganisasi dengan dan melalui hukum, bilamana hukum

menetapkan:

1. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga

yang permanent.

2. Fungsi dari alat-alat kelengkapan.

3. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan.

Kemudian C.F.Strong melengkapi pendapat tersebut

dengan pendapatnya sendiri, “Constitution is a collection of

principle according to which the power of the government, the rights of

the governed, and the relations between the two ar adjusted.” Artinya,

konstitusi dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan asas-

asas yang menyelenggarakan:

1. Kekuasaan pemerintahan (dalam arti luas).

2. Hak-hak dari yang diperintah.

3. Hubungan antara pemerintah dan yang

diperintah (menyangkut didalamnya masalah hak

asasi manusia).

7

Dari pengertian konstitusi yang telah dijelaskan

diatas, maka dapat dipastikan bahwa tiap-tiap Negara

memiliki pandangan serta makna tersendiri dalam

mengartikan maupun menerapkan konstitusi dan

pelaksanaan kepemerintahannya.

2.2 Tujuan Konstitusi

Pada masa peralihan dari Negara feudal monarkhi

atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke

Negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan

sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang

kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi

sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan

golongan penguasa.

Setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat,

konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekedar

penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap

kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata rakyat

untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam

sistem monarkhi dan oligarki, serta untuk membangun

tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan

bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideology

seperti; individualism, universalisme, demokrasi, dan

sebagainya. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi

konstitusi ditentukan oleh ideology yang melandasi

Negara.

8

Secara prinsip tujuan konstitusi adalah untuk

membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk

menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan

pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Loewenstein dalam

bukunya Political Power and Governmental Proce’s, bahwa

konstitusi itu suatu sarana dasar untuk mengawasi

proses-proses kekuasaan. Oleh karena itu, setiap

konstitusi mempunyai dua tujuan:5

1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan

terhadap kekuasaan politik,

2. Untuk membebaskan kekuasaan dari control

mutlak para penguasa, serta menetapkan bagi

para penguasa batas-batas kekuasaan.

Mengenai Teori Konstitusi (Constitutional Theory),

Maarseven dan Tang mengemukakan adanya tiga level

pengkajian, yaitu:6

1. National Theory, yaitu teori yang menkaji

Konstitusi suatu Negara tertentu;

2. Comparative Constitusional Theory, yang kajiannya

membandingkan Konstitusi-konstitusi berbagai

Negara;

3. General Constitutional Theory, yang kajiannya

berkaitan dengan teori-teori umum konstitusi.

5 Koerniatmanto Soetoprawiro, Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya, Pro Justita, No. 2 Tahun V, Mei 1987, hlm. 31.6 Nuruddin Hady,,, Op Cit, hlm. ix.

9

Dari teori konstitusi tersebut, maka penulis akan

mengambil tujuan konstitusi berdasarkan Comparative

Constitusional Theory, karena dalam Bab selanjutnya akan

dibahas mengenai perbandingan Konstitusi Amerika

Serikat dengan Konstitusi Perancis.

Studi Teori Konstitusi mengenal enam cara

pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Sejarah (historical approach), yakni

mengkaji konstitusi sebagai produk sejarah

dengan menjelaskan berbagai factor yang

mempengaruhi terbentuknya konstitusi;

b. Pendekatan kelembagaan (institutional approach),

yaitu memahami bahwa “Constitutions are

fullyfledge politico-legal phenomena”, yang

mengkaji Konstitusi sebagai ekspresi kultur

dan struktur politik suatu masyarakat;

c. Pendekatan Ideologi (ideological approach) yang

mengkaji konstitusi dari aspek nilai-nilai

dan norma-norma yang dianut suatu masyarakat

atau negara, termasuk perbedaan ideology yang

melahirkan Konstitusi.

d. Pendekatan fungsional (functional approach) yang

menkaji Konstitusi sebagai serangkaian

unsure-unsur sistem sosial politik dan

bagaimana konstitusi dapat menjamin

berfungsinya sistem sosial politik;

10

e. Pendekatan Struktur (structural approach) yang

merupakan variasi pendekatan fungsional yang

intinya bahwa perubahan struktur sosial akan

mengubah Konstitusi (changes in the structure affect

the constitution);

f. Pendekatan sistem (system approach), yaitu

bahwa “this approach deals with such matters as the place

constitutions occupy in this system, their significance and

how the influence the way the system worl.”

Bagi suatu Negara, Konstitusi, khususnya

Konstitusi tertulis (UUD) merupakan suatu “politico-legal

document” yang secara substantive bermakna hukum dasar

suatu Negara, kumpulan aturan-aturan dasar yang

membentuk institusi-institusi pokok Negara, mengatur

lembaga-lembaga Negara yang paling penting kekuasaannya

dan hubungannya satu sama lain, mengatur hak dan

kewajiban dasar warga Negara, mengatur dan membatasi

kekuasaan Negara beserta institusinya, dan menentukan

hubungan antara Negara dan masyarakat.

Dengan demikian, konstitusi bagi suatu Negara

mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a) Fungsi ideologis (ideological function), dalam hal

ini Konstitusi memerlukan suatu komitmen

terhadap suatu ideology tertentu, misalnya di

Indonesia, Pancasila;

11

b) Fungsi Nasionalistis (nationalistic function),

Konstitusi berfungsi memelihara nasionalisme

Negara, yakni rasa persatuan dan kesatuan

identitas nasional lewat bendera, lambing,

dan lagu kebangsaan, maka disebut juga

“fungsi integrasi” dari konstitusi;

c) Fungsi struktur (structuring function), yaitu

membangun harapan-harapan politik dan

bagaimana harapan-harapan tersebut akan

diwujudkan, dalam hal ini disebut juga

“fungsi orientasi” dari konstitusi;

d) Fungsi publikatif (publicative function), yaitu

sebagai bukti kelahiran (birth sertivicate)

suatu Negara untuk menunjukkan eksistensinya

dalam komunitas internasional;

e) Fungsi rasionalisasi (rationalizing function),

yaitu konstitusi mengekspresikan tujuan-

tujuan politik dalam terminology dan

formulasi hukum;

f) Fungsi registrasi (registration function), dalam

hal ini konstitusi merekam berbagai

perkembangan dan konflik politik yang terjadi

di suatu Negara;

g) Fungsi symbol (symbol function), yakni

Konstitusi berfungsi memberikan inspirasi

bagi masyarakatnya atas kebutuhan manusia

12

akan hak asasi manusia, keadilan, rule of

law, demokrasi, dan sebagainya;

h) Fungsi pembatas (barrier function), yakni

mencegah atau member batasan agar perubahan-

perubahan politik dan kenegaraan tidak

berlangsung secara anarkis.

Dari delapan fungsi Konstitusi tersebut, maka kita

dapat menelaah penerapan konstitusi serta dasar

ideologi dan arah dari politik suatu Negara. Kedudukan,

fungsi dan tujuan konstitusi dalam suatu Negara berubah

dari zaman ke zaman ke zaman.

13

BAB III

PERBANDING KONSTITUSI AMERIKA SERIKAT DAN

KONSTITUSI PERANCIS

3.1 Konstitusi Amerika Serikat

3.1.1. Sejarah konstitusi Amerika Serikat dan pelaksanaan

Konstitusi

Konstitusi Amerika Serikat disusun dan

diterima beberapa tahun setelah Pernyataan

Kemerdekaan Amerika Serikat ditanda tangani pada

tahun 1776. Pada tanggal 25 Mei 1787 dibuka dengan

resmi Sidang Konstituante yang terdiri dari 55

orang utusan dari 13 negara-negara yang ada di

Amerika pada waktu itu. Perbincangan 55 orang

utusan berlangsung sampai 17 September 1787 dan

14

menghasilkan rancangan naskah konstitusi.

Rancangan Naskah tersebut diterima sebagai naskah

resmi untuk dimintakan persetujuan dari

pemerintah-pemerintah 13 Negara untuk dapat

berlaku efektif sebagai Konstitusi Amerika

Serikat. Pada akhir tahun 1787, 9 negara

memberikan persetujuan dan secara formal sudah

dapat berlaku sah, karena sudah mencapai mayoritas

2/3.

Konstitusi Amerika Serikat mewujudkan

prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam suatu

Declaration of Independence (1776). Deklarasi tersebut

diangkat dari filosofi Prancis dan aliran

pencerahan Inggris. Tujuan utama konstitusi

Amerika Serikat adalah menjamin hak-hak Negara

bagian. Negara Amerika Serikat memiliki motto

(1776) “E pluribus Unum” artinya “dari banyak,

menjadi satu”, dan pada tahun 1956 dengan motto

“In God We Trust” artinya” kepada Tuhan kami Percaya”

ini memiliki sistem pemerintahan demokrasi

presidensiil. Kostitusi tersebut menjelaskan

kekuasan yang dapat diselenggarakan organ

pemerintahan bersama, yaitu pemerintahan federal.

Sedangkan kekuasaan yang tidak disebutkan dalam

konstitusi menjadi milik pemerintah Negara bagian.

3.1.2. Sistem Politik/Pemerintahan Amerika Serikat

15

Sistem pemerintahan Amerika Serikat

didasarkan atas konstitusi (UUD) tahun 1787.

Sistem pemerintahan Amerika Serikat saat ini

berdasarkan atas sistem pemerintahan demokrasi.

Cirri-ciri pemerintahan Amerika Serikat yang

ditentukan dalam Konstitusi 1787:7

1. Amerika Serikat adalah suatu Negara

Republik Federal yang demokratis; dan

bukan kerajaan (Monarkhi). Pasal 4

Konstitusi “Pemerintah Federal akan

melindungi setiap Negara bagian terhadap

serbuan dan jika diminta oleh Pemerintah

Negara Bagian akan melindungi Negara

bagian dari huru-hara dalam negeri”.

2. Terdapat pembagian kekuasaan

konstitusional antara Pemerintah Federal

(Serikat dan Pemerintah Negara-negara

Bagian. Rangka dasar konstitusional formal

sistem federal Amerika “pemerintahan

Nasional hanya memiliki kekuasaan-

kekuasaan yang diserahkan kepadanya oleh

konstitusi, dengan satu pengecualian

penting, Negara-negara bagian memiliki

semua kekuasaan yang tidak didelegasikan

kepada Pemerintah Pusat kecuali kekuasaan-7 Pamudji, Perbandingan Pemerintahan, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 82-85.

16

kekuasaan tersebut ditolak oleh

konstitusi, tetapi dalam ruang lingkup

operasi-operasinya Pemerintah Nasional

berkuasa. Menurut ketentuan konstitusi ada

kekuasaan-kekuasaan yang jelas diserahkan

kepada pemerintah federal, ini tidak masuk

lingkup kekuasaan pemerintah Negara

bagian, terdapat kekuasaan yang menjadi

ruang lingkup Negara bagian kecuali yang

ditolak oleh konstitusi. Dengan demikian

terdapat kekuasaan tertentu yang tidak

didelegasikan ke pemerintah pusat tetapi

diingkari menjadi kekuasaan Negara

bagian.”8

3. Pemerintahan oleh rakyat, kedaulatan

berada di tangan rakyat yang dinyatakan

melalui pemilihan umum. Pada tingakat

Federal dilakukan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden 4 tahun sekali, Pemilihan

Senat untuk mewakili Negara bagian 6 tahun

sekali, pemilihan Anggota Badan Perwakilan

(House of Representative) 2 tahun sekali.

4. Pemisahan kekuasaan antara Legislatif, Eksekutif,

dan Yudikatif baik mengenai organ pelaksana

maupun mengenai fungsi kekuasaan saling8 J. McGregor Burns, J.W. Peltason, Th.E. Cronin, Government by the prople. 9th edition, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1975, hlm. 83.

17

membatasi, dengan “checks dan balances”

sehingga tidak ada yang terlalu menonjol.

5. Negara-negara bagian memiliki hak yang

sama, sama derajat dan tidak boleh diberi

hak-hak istimewa oleh Pemerintah Pusat.

Negara-negara bagian memiliki UUD sendiri,

dapat membuat undang-undangnya sendiri dan

harus diakui serta dihargai oleh Negara-

negara bagian lainnya.

6. Keadilan ditegakkan melalui Badan

Yyudikatif yaitu Mahkamah Agung (Sepreme

Court) yang bebas dari pengaruh badan

Legislatif dan Eksekutif.. Mahkamah Agung

menjamin hak-hak kebebasan dan kemerdekaan

individu serta menjamin tegaknya hukum

(rule of kaw).

7. Supra struktur politik ditopang oleh infra

struktur politik yang menganut sistem

bipartisan. Terdapat dua partai yang

menentukan politik dan pemerintahan

Nasional yaitu “Democratic Party” dan

Republican Party”.

Mengenai Badan Legislatif, dalam pasal 1 Ayat

1 Konstitusi Amerika Serikat9 dijelaskan “Semua

kekuasaan legislative yang ditetapkan disini akan9 Tentang Amerika: Konstitusi Amerika Serikat dengan Catatan Sejarah, Departemen Luar Negeri A.S, World Book Inc,2004, hlm. 50.

18

diberikan kepada sebuah Kongres Amerika Serikat,

yang akan terdiri dari sebuah Senat dan Dewan

Perwakilan Rakyat.” Kekuasaan legislative berada

di tangan kongres yang terdiri dari Senat dan

Badan Perwakilan (bicameral).

Konstitusi memberikan Senat kekuasaan khusus

yaitu: 10

a. Dapat menolak dan juga mencegah

pengangkatan pegawai-pegawai yang dipilih

oleh Presiden untuk mengisi jabatan-

jabatan yang penting.

b. Harus memberikan persetujuannya (2/3 suara

dari seluruh suara) kepada setiap

perjanjian yang diadakan oleh Amerika

Serikat, sebelum perjanjian berlaku.

c. Mempunyai hak khusus untuk menyelidiki

segala dakwaan, akan tetapi hanya Badan

Perwakilan yang mempunyai hak khusus untuk

mendakwa (yaitu memajukan tuduhan kepada

pejabat-pejabat Pemerintah Amerika Serikat

termasuk Presiden, bahwa ia telah

melakukan kesalahan yang besar).

Konstitusi memberikan kekuasaan khusus kepada

Badan Perwakilan, yaitu;

10 Pamudji, Op Cit, hlm. 95-96.

19

a. Kekuasaan menambah pendapatan Negara;

segala undang-undang mengenai penambahan

pendapatan Negara harus diajukan dan

diterima oleh Badan Perwakilan, sebelum

Senat dapat mendiskusikannya, untuk

kemudian menyetujui atau mengusulkan

perubahan-perubahan; jika terdapat

perubahan, maka dibentuklah Panitia

Musyawarah yang anggotanya terdiri dari

Badan Perwakilan dan Senat untuk mencari

suatu kompromi.

b. Kekuasaan menambah pendapatan merupakan

perwujudan dari sistem “checks and

balances”.

c. Memajukan dakwaan kepada pejabat penting

yang telah melakukan kesalahan, dan dapat

mengarah kepada pemecatan.

d. Memilih presiden apabila tidak ada seorang

calon yang mendapatkan kelebihan suara.

Mengenai Badan Eksekutif, dalam pasal 2 Ayat

1 Konstitusi Amerika Serikat dijelaskan “kekuasan

eksekutif akan diberikan kepada seorang Presiden

Amerika Serikat. Ia akan memangku jabatannya dalam

jangka waktu empat tahun, dan, bersama-sama dengan

20

Wakil Presiden, yang dipilih untuk jangka waktu

yang sama”.11

Kekuasaan-kekuasaan Presiden yaitu:

a. Memegang kekuasaan eksekutif dari

Pemerintah Federal. Semua pejabat

eksekutif bertanggung jawab kepada

Presiden sebagai pelaksana Konstitusi.

b. Menjaga pelaksanaan undang-undang dan

Presiden memiliki hak veto.

c. Kekuasaan di bidang kehakiman:

1) Mengangkat hakim-hakim federal

termasuk anggota-anggota Mahkamah

Agung dengan pengesahan Senat.

2) Memberikan grasi, amnesty, abolisi,

dan lain-lain.

3) Membuat perintah-perintah eksekutif

untuk menjalankan undang-undang.

d. Kekuasaan dalam urusan luar negeri:

Presiden mengangkat duta besar, duta

biasa, konsul dan harus mendapat

pengesahan Senat. Presiden dibantu oleh

Menteri Luar Negeri dalam merundingkan

hubungan-hubungan dengan luar negeri.

Dengan persetujuan Senat mengadakan

perjanjian dengan luar; tetapi presiden

11 Ibid,, hlm. 99-100

21

memiliki hak mengadakan persetujuan

eksekutif dengan Negara asing tanpa

persetujuan Senat. Presiden dapat

mengirimkan Angkatan Bersenjata ke Negara

lain.

e. Kekuasaan mengangkat pejabat-pejabat

Eksekutif:

1) Menteri yang mengepalai Departemen.

2) Pejabat-pejabat lain dari departemen,

setelah lulus dari seleksi yang

dilakukan oleh Civil Service

Commission.

3.1.3. Ciri-ciri Konstitusi Amerika Serikat

Sebelum memasuki ciri-ciri dari Konstitusi

Amerika Serikat, penulis akan menjelaskan Prosedur

perubahan dalam Konstitusi Amerika Serikat.

Konstitusi Amerika merupakan konstitusi yang sulit

untuk dilakukan perubahan. Kesulitannya terletak

pada proses amandemennya. Amandemen Konstitusi

Amerika dapat diusulkan melalui salah satu dari

dua cara, yaitu:

i. 2/3 dari seluruh anggota (bukan hanya

jumlah anggota yang hadir), dari masing-

masing majelis Kongres harus menyetujui

amandemen tersebut,

22

ii. Kongres dapat menyelenggarakan konvensi

istimewa untuk mempertimbangkan

amandemen jika lembaga legislative dari

2/3 negara bagian meminta dilakukan

perubahan.

Usul amandemen ini harus disetujui oleh ¾ dari

seluruh Negara bagian. Jika ratifikasi tercapai,

maka amandemen tersebut dapat menjadi bagian dari

konstitusi.

Konstitusi Amerika Serikat membagi

pemerintahan nasional kedalam tiga cabang

kekuasaan. Mengenai pembagian kekuasaan ini,

Konstitusi Amerika Serikat mengadakan pembagian

ganda; pertama, konstitusi membagi kekuasaan dalam

pemerintahan menjadi tiga, yaitu Eksekutif,

Legislatif, Yudikatif. Kedua, Konstitusi membagi

kekuasaan antara otoritas federal dan otoritas

Negara bagian dengan cara sedemikian rupa untuk

memberikan jaminan semua kekuasaan secara absolute

tidak penting bagi otoritas federal demi manfaat

bersama akan diperuntukkan bagi unit-unit

federal.dengan kata lain, konstitusi menyebutkan

dengan jelas jenis kekuasaan yang dijalankan

otoritas federal dengan menambahkan kekuasaan yang

dilarang untuk pemerintahan federal dan Negara-

negara bagian.

23

3.2 Konstitusi Perancis

3.2.1 Sejarah Konstitusi Perancis dan pelaksanaan Konstitusi

Salah satu keputusan penting dari revolusi

Perancis adalah pembentukan suatu Constituante

Assembly atau Dewan Konstituante yang

beranggotakan 1200 orang yang ditugaskan untuk

menyelesaikan Undang-Undang Dasar bagi Negara

Perancis yang bangkit dari Revolusi, yang menitik

beratkan panghapusan masyarakat feudal dan

“exploitation de I’homme par I’homme” dan penyusunan

masyarakat baru yang lebih adil dan manusiawi,

dimana hak-hak asasi penduduk (droit de I home)

dijamin sepenuhnya.12

Konstitusi Perancis dibentuk pada tahun 1791,

yang didahului oleh suatu Declaration des Droiys de

L’homme et du Citoyen 1789, yang kemudian disusul

terbentuknya Republik Perancis I, setelah

tumbangnya sistem monarkhi dinasti Bourbon pada

tahun 1793. Sejak tahun 1789 Majelis Nasional

menetapkan “Deklarasi Hak-hak azasi Manusia dan

warga Negara”, sebelum Majelis Nasional diresmikan

sebagai badan yang membuat konstitusi. Deklarasi12 Dua Abad Perkembangan Undang-undang Dasar Perancis, Duta Wacana University Press, 1991, hlm. 200.

24

inilah yang mengilhami Pembentukan konstitusi

Perancis pada tahun 1791.

Konstitusi Perancis setiap saat diganti

apabila Perancis terjadi gejala politik yang

mengakibatkan perubahan struktur politik sosial

yang mendasar. Dalam perkembangan konstitusi

Perancis telah mengalami 17 kali pergantian atau

perubahan dari tahun 1793 sampai dengan sekarang.

Secara implisit kita juga mengkaji perkembangan

politik di Negara Perancis.

Undang-undang Perancis yang pernah berlaku

antara lain adalah:

1. UUD Zaman Revolusi dan Kekaisaran

Rancangan UUD ini dipersiapkan oelh Komite

Konstituante yang beranggotakan delapan

orang yang dipilih diantara wakil-wakil

yang tergabung dalam Dewan Nasional

Konstituante. Pada 13 September 1791,

Louis XVI menyetujui rancangan UUD ini,

dan Prancis menjadi Negara dengan sistem

pemerintahan Monarkhi Konstitusional.

Kekuasaan eksekutif diwakili oleh raja

secara turun temurun, namun raja

memperoleh kekuasaannya dari bangsa dan

bukan dari Tuhan.

25

UUD 1971 diterapkan selama kurang dari

satu tahun, karena hubungan antara raja

dengan Dewan cepat menegang. Sebagai

pewaris dinasti Bourbon selama berabad-

abad telah memerintah dengan kekuasaan

yang diperoleh dari Tuhan, Louis XVI tidak

dapat menyetujui UUD Revolusi dan

Kekaisaran. Agustus 1792, rakyat menyerbu

istana Tuileries yang dihuni oleh keluarga

raja. Hal ini menjadi bukti atas kegagalan

usaha penggabungan dan dihapuslah UUD

tahun 1791.13 Dua tahun kemudian diganti

dengan Konstitusi tahun I Republik (UUD

Tahun 1793).

2. UUD Directoire (Tahun 1795-1799)

UUD Directoire ditetapkan oleh Convention

pada tahun 1793 dan disetujui oleh rakyat.

UUD tahun 1793 ini mengukuhkan konsep

demokrasi langsung. Rakyat berdaulat dalam

bidang konstitusional dan legislative.

Kekuasaan eksekutif menjadi sangat lemah

dibandingkan dengan kekuasaan

legislative.UUD Directoire tidak pernah

diterapkan, gerakan revolusioner Prancis,

sejak pertengahan 1792 dihadapkan oleh13 Ibid, Op,.Cit, hal 8-9

26

persekutuan Monarkhi Eropa dan pada

perlawanan kaum loyalis di Prancis

Baratdan Selatan. Pada tanggal 10 Oktober

1793 Convention memutuskan bahwa

“pemerintah akan bercorak Revolusioner

sampai tercapainya perdamaian”/

3. UUD Konsulat dan Kekaisaran tahun VIII

Republik (Tahun 1799-1814;1815)

Undang-undang Konsulat dan Kekaisaran

disusun pada April 1795, kemudian

disetujui melalui referendum dan disahkan

oleh Convention pada Agustus 1795. Undang-

undang tersebut menentukan pemisah antara

kekuasaan yang tidak dapat saling

memaksakan kehendaknya, walau kekuasaan

legislative mengangkat Pa Directeur, yaitu

pemegang kekuasaan eksekutif, sedangkan

pihak legislative tidak dapat

memberhentikan atau menjatuhkan Pa

Directeur.

Pelaksanaan Konstitusi di Perancis saat ini

berlandaskan atas Konstitusi (Undang-undang Dasar)

Republik V tahun 1958. Sejak penetapannya telah

beberapa kali mengalami perubahan yang berarti,

yaitu:14

14 Dua Abad Perkembangan,… Op.Cit, hal, 202-204.

27

1. Perubahan tanggal 4 juni 1960. Revisi ini

bertujuan mengesahkan kemerdekaan Negar-

negara bekas jajahan Perancsi di Afrika

(kecuali Aljazair).

2. Perubahan tanggal 6 November 1962.

Perubahan yang dilakukan melalui

referendum ini merupakan gagasan Jenderal

De Gaulle agar Presiden harus dipilih

melalui pemilihan umum, sehingga dapat

memperoleh legitimasi dari rakyat.

3. Referendum 27 April 1969. Perubahan ini

pada hakekatnya bertujuan untuk

menciptakan wilayah otonomi baru, yaitu

region, serta merubah peranan senat.

Tetapi perubahan ini mengakibatkan

pengunduran diri de Gaulle yang merasa

tidak didukung oleh mayoritas rakyat

Perancis.

4. Perubahan mengenai Sidang Dewan

Konstitusional (Undang-undang 21 Oktober

1974). Perubahan ini diusul oleh Presiden

Giscard d’Estaing, menyangkut Pasal 61,

yaitu dengan memberikan kepada pihak

oposisi lebih banyak kesempatan untuk

mengemukakan pendapatnya, sehingga 60

anggota Dewan Nasionakl atau 60 anggota

28

Senat dapat memanggil Dean Konstitusi

untuk bersidang.

5. Undang-undang Desentralisasi 1982. Undang-

undang ini tidak berhubungan dengan

Undang-undang Dasar, tetapi telah merubah

suatu hal yang sudah berlangsung selama

ratusan tahun di Perancis, yaitu

sentralisasi. Dalam hal ini otonomi

departemen dan region, serta dewan-dewan

daerah dipilih melalui pemilihan Umum.

3.2.2 Sistem Politik Perancis

Sistem Pemerintahan Perancis saat ini

merupakan sistem Pemerintahan berdasarkan

Konstitusi Kelima. Bentuk pemerintahan Prancis

berdasarkan konstitusi Republik Kelima adalah:15

a. Perancis adalah Negara kesatuan (Republik)

sesuai yang tercantum dalam Pasal 89

Konstitusi Perancis dengan semboyan

“Kebebasan, Persamaan, dan Persaudaraan”.

b. Konstitusinya tertulis,

c. Pemisahan kekuasaan legislative di tangan

parlement, eksekutif Presiden, dan Yudikatif

Badan Kehakiman.

d. Bentuk Parlemen di Prancis Bicameral,

terdiri dari Sidang Nasional (450 wakil15 Pamudji, Op Cit, hlm. 64-66.

29

rakyat yang dipilih untuk masa 5 tahun,

dan Senat 283 untuk masa 9 tahun).

e. Tidak terdapat Parliament Soverignity, Presiden

tidak dipilih oleh Parlemen, tetapi oleh

“electoral College” yang terdiri dari

wakil municipal (daerah-daerah) untuk masa

jabatan 7 tahun. Amandemen Konstitusi

1962, Presiden dipilih langsung oleh

rakyat, menunjuk dan mengangkat perdana

menteri, dan presiden dapat membubarkan

Sidang Nasional dengan berkonsultasi pada

Ketua Sidang Nasional dan Ketua senat.

f. Cabinet terdiri dari Dewan Menteri yang

dipimpin oleh Perdana Menteri. Tugas

Perdana Menteri adalah memimpin langsung

pelaksanaan Pemerintahan. Cabinet dapat

dijatuhkan oleh Parlemen.

g. Dewan Konstitusi, yaitu dewan yang

beranggotakan 9 orang yang diangkat secara

sah oleh Presiden. Tugas utamanya adalah:

Mengawasi ketertiban dalam proses

pemilihan Presiden dan parlemen.

Mengawasi pelaksanaan referendum,

Mengawasi agar tidak ada undang-

undang yang bertentangan dengan

konstitusi.

30

Melakukan pengujian terhadap undang-

undang organic sebelum diundangkan

dan peraturan rumah tangga Dewan

Nasional dan Senat sebelum diterapkan

untuk menyesuaikan naskah-naskah

dengan undang-undang Dasar.

h. Civil Service, yang menterjemahkan kehendak

Parlemen ke dalam hak-hak kehidupan dan

memaksakan kewajiban kepada warga

Perancis.

i. Pemerintahan Daerah, dilaksanakan dengan

sistem dekonsentrasi bersamaan dengan

desentralisasi. Sistem di Perancis hampir

sama dengan di Indonesia, dimana diamping

adanya daerah administrative tetapi

terdapat juga daerah otonom.

j. Kekuasaan peradilan, berada di tangan para

hakim yang diangkat oleh eksekutif. Badan

peradilan terbagi dalam 2 hirarki; pertama

peradilan hukum biasa (common law) dan

meningkat keatas yaitu peradilan kasasi

(court of Casation); kedua adalah

peradilan hukum administrative dan

meningkat ke Council d’Etat.

3.2.3 Ciri-ciri Konstitusi Perancis

31

Ciri pokok Konstitusi Kelima ini ialah

memperkuat kedudukan eksekutif; meningkatkan

ketidak tergantungan kekuasaan yang dipimpinnya,

dan dengan sendirinya membatasi perilaku yang

berlebih-lebihan dari partai-partai politik dalam

badan legislative. Walaupun konstitusi Perancis

dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial, namun

di Perancis berlaku pendapat bahwa undang-undang

itu suci dan tidak dapat diganggu gugat, undang-

undang dianggap sebagai keinginan dan pendapat

masyarakat, maka kedaulatan rakyat itu harus

diwujudkan dalam undang-undang.

Menurut Philipus M. Hadjon,16 Mahkamah

konstitusi perancis hanya melakukan pengawasan

preventif, misalnya pengujian terhadap undang-

undang dimungkinkan jika undang-undang tersebut

belum diundangkan, pengujian terhadap perjanjian

internasional dimungkinkan jika belum

diratifikasi. Konstitusi Perancis dalam kaitannya

mengenai otonomi, konstitusi hanya untuk

memperkuat pemerintah local di Perancis dan untuk

mencapai koordinasi fungsi-fungsi yang lebih baik

dan efektif antara kekuasaan Negara dengan unit

pemerintahan daerah.

16 Nuruddin Hady, Op.Cit,.hal. 82.

32

Prosedur Perubahan dalam Konstitusi Perancis

sangat berbeda dengan Konstitusi Amerika Serikat.

Metode amandemen konstitusi Republik Perancis

ditetapkan dalam Pasal 89, maka inisiatif untuk

meng-amandemen konstitusi bearada ditangan: (i)

Presiden Republik, (ii) usulan Perdana Menteri, (iii)

usulan dari anggota parlemen.

Sebuah rancangan konstitusi harus ditetapkan

oleh kedua Dewan dalam rumusan yang sama. Revisi

menjadi sah setelah disetujui melalui referendum.

Jadi Amandemen bisa bersifat definitive (pasti),

hanya setelah mendapat persetujuan lewat

referendum. Meskipun demikian usul amandemen tidak

harus diajukan lewat referendum jika Presiden

Republik memutuskan untuk mengajukannya kepada

parlemen dalam sidang kongres. Sidang Kongres akan

menyetujui rancangan perubahan, hanya jika

diterima oleh mayoritas 3/5 suara. Selanjutnya

dalam Pasal 89 menyebutkan; “prosedur amandemen

tidak boleh dilaksanakan atau diikuti jika

membahayakan integritas wilayah”, atau keutuhan

wilaya Republik terancam”, dan dalam usul

perubahan tersebut bentuk pemerintahan Republik

tidak boleh menjadi usulan amandemen.

33

BAB IV

KESIMPULAN

Dari penjelasan dan pembahasan mengenai Konstitusi

Amerika Serikat dan Konstitusi Perancis, maka dapat

disimpulkan beberapa perbedaan dan persamaan, antara

lain:

34

1. Konstitusi Amerika Serikat setelah disyahkan

oleh Konfederasi Amerika di Philadelphia pada

tahun 1787, bersamaan dengan “Declaration of

Independen” rumusan Thomas Jefferson, dianggap

sebagai Konstitusi yang akan berlaku sepanjang

masa. Sedangkan Konstitusi Perancis setiap saat

dapat diganti apabila Perancis terjadi gejolak

politik yang mengakibatkan perubahan struktur

politik sosial yang mendasar.

2. Jika dilihat melalui konstitusi kedua Negara

antara Amerika Serikat dan Perancis, Amerika

Serikat menganut bentuk Negara Federal dengan

memberikan otonomi kepada tiap-tiap Negara

bagian. Sedangkan Perancis menganut bentuk

Negara Kesatuan.

3. Persamaan yang dimiliki oleh Konstitusi Amerika

Serikat dengan Konstitusi Perancsi adalah kedua

Konstitusi mengutamakan prinsip-prinsip hak

asasi manusia.

4. Antara Perancis dan Amerika Serikat dalam

parlemen menganut sistem Bikameral.

5. Dalam pelaksanaan otonomi untuk masing-masing

daerah (Negara bagian) baik di Amerika Serikat

maupun Perancis Konstitusi menjamin hak-hak

negara bagian dalam melaksanakan administrative

wilayahnya.

35

6. Dalam perubahan konstitusi, konstitusi di

Amerika hanya dapat dilakukan oleh Kongres,

sedangkan di Perancis dapat dilakukan oleh

Presiden, Perdana Menteri maupun parlemen, hal

ini dapat membuktikan bahwa pelaksanaan

konstitusi di Amerika Serikat bersifat kaku

(regid) dibandingkan di Perancis.

Jadi pada intinya, penulis menyimpulkan bahwa

setiap Negara dalam proses amandemen terhadap

konstitusinya, selain memiliki mekanisme dan prosedur

amandemen yang berbeda, juga terdapat materi-materi

dalam konstitusi yang sudah disepakati secara bersama

untuk tidak bisa dirubah dan bersifat mutlak.

36

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Daud, Abu Busroh dan Abu Bakar busroh, Azas-azas Hukum

Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.

Hady, Nuruddin, Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi: Paham

Konstitusionalisme Demokrasi Pasca Amandemen UUD 1945,

Setara Press, Malang, 2010.

Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata

Negara Indonesia, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI,

Jakarta, 1988.

37

McGregor, J. Burns, J.W. Peltason, Th.E. Cronin,

Government by the prople. 9th edition, Prentice Hall Inc,

New Jersey, 1975.

Pamudji, Perbandingan Pemerintahan, Bina Aksara, Jakarta,

1985.

Soetoprawiro, Koerniatmanto, Konstitusi: Pengertian dan

Perkembangannya, Pro Justita, No. 2 Tahun V, Mei

1987.

Taib, Dahlan, Teori dan Hukum Konstitusi, RajaGrafindo,

Jakarta, 2011.

Jurnal

Dua Abad Perkembangan Undang-undang Dasar Perancis, Duta

Wacana University Press, 1991.

Tentang Amerika: Konstitusi Amerika Serikat dengan Catatan Sejarah,

Departemen Luar Negeri AS, World Book Inc,2004

38