PERATVRAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN2oo3 TENT ANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN, a. bhhwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertang9un9 jawab dengantitik beratpada Kabupaten; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi PemeriksaanAlat PemadamKebakaran. 1. Undang-undang. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, TambahanLembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah denganUndang-undangNomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan LembaranNegara Nomor4048); 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentuken Kabupaten Banyuasindi Provinsi Sumatera Selatan (Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undongan(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, TambahanLemboran Negara Nomor 4389); 5. Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Nomor 4437); 6. Undang-undangNomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat don Pemerintahan Daerah (Lembara,nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undangNomor 8 Tahun 1981 tent(lng Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan LemboranNegara Nomor 3258); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi D(lerah (Lembaran Negara Republik Indonesi(l Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan LemborenNegara Nomor 4139);
3
Embed
PERATVRAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 24 …palembang.bpk.go.id/files/2009/...Pemeriksaan-Alat-Pemadam-kebakaran.pdf · peratvran daerah kabupaten banyuasin nomor 24 tahun 2005
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATVRAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 24 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN2oo3
TENT ANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,
a. bhhwa Retribusi Daerah merupakansumber pendapatan yang cukuppotensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan danPembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertang9un9jawab dengantitik beratpada Kabupaten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam hurufa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RetribusiPemeriksaanAlat PemadamKebakaran.
1. Undang-undang.Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,TambahanLembaranNegara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimanatelah diubah denganUndang-undangNomor 34 Tahun 2000 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, TambahanLembaranNegara Nomor4048);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang PembentukenKabupaten Banyuasindi Provinsi Sumatera Selatan (Lembaren NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan LembaranNegara Nomor 4181);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undongan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, TambahanLemboranNegara Nomor 4389);
5. Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,TambahanLembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undangNomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuanganantara Pemerintah Pusat don Pemerintahan Daerah (Lembara,nNegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang PelaksanaanUndang-undangNomor 8 Tahun 1981 tent(lng Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,Tambahan LemboranNegara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang RetribusiD(lerah (Lembaran Negara Republik Indonesi(l Tahun 2001 Nomor119, Tambahan LemborenNegara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten BanyuasinNomoI"41 Tahun 2003 tentangRetribusi PemeriksaQn AlatPemadam Kebakaran (Lembaran DaerahKabupatenBanyuasinTahun 2003 NomoI"60 Seri C).
Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
dcmBUPATI BANYUASIN
MEMUTVSKAN :
Menetopkon PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 41 TAHUN 2003 TENT ANG RETRIBUSI-_PEMERIKSAAN ALAT PEMAOAM KEBAKARAN
Pasal I
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin NomoI" 41 Tahun 2003 tentangRetribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran DaerahKabupaten Banyuasin Tahun 2003 NomoI" 60 seri C), diubah sebagaiberikut:Ketentuan Pasal 8 ayat (2) angka 3 ditambah huruf e,d,e,f baru sehinggalengkapnya berbunyi sebagai berikut :3. Perusahaankeeil dan Ruko
a. Jenis busa Super dan sejenisnya.- Isi sampai25.liter sebesar Rp. 5.000,-/tabung- Isi lebih 25 liter sebesar Rp lO.OOO,-/tabung
b. Jenis Div Powder(serbuk), GenCo2, halon dan sejenisnyaBerat sampaidengan6 Kgsebesar Rp. 7.500,-/tabungBerat lebih dari 6 Kgs.d 20 Kg Rp.12.500,-/tabung
- Berat lebih dari 20Xg sebesar Rp.25.000,-/tabunge. Pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran,