-
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURNOMOR IS TAHUN
2005
TENTANG
a. bahwa dalam rangka pembinaan dan perlindungan
masyarakat,serta pengawasan dan pengendalian terhadap usaha
perdagangandalam Kabupaten Ogan Komering UJu Timur, maka perlu
diaturmengenai Izin Usaha Perdagangan;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perJu
ditetapkandengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur;
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
DaftarPerusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang
PembentukanKabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan
KomeringUlu Selatan, dan Kabupaten Ogan IIir di Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
4. Undang-Undang RJ Nomor 10 Tahun 2004 tentang
PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor .53, Tambahan Lembaran
NegaraNomor 4389);
5. ./ Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang
PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang
PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang
penyaluranPerusahaan ( Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7,
TambahanLembaran Negara Nomor 1144 ) sebagaimana telah diubah
danditambah terakhir dengan PP Nomor 53 tahun 1957 ( LembaranNegara
Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran NegaraNomor 1467 ) ;
-
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang
PengakhiranKegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan ( Lembaran
NegaraTahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113
)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
PeraturanPemerintah Nomor 15 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Tahun
1998Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
KewenanganPemerintah dan Kewenangan Propvnsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LembaranNegara Nomor
3952 );
10. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi
danMenteri Keuangan Nomor 279/KPN1I/1980. Nomor395/KMK.0.4/1980
tentang Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) pada Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) ;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan· Perdagangan
Nomor289/MPRlKEP12001 tentang Ketentuan Standar Pemberian SuratIzin
Usaha Perdagangan (SIUP);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang
PembentukanOrganisasi Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten
OganKomering Ulu Timur (Lembaran DaerahTahun 2005, Nomor 2
SerieD);
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMURTENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN
BABIKETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten OganKomering
Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangn, Usaha Kecil
Menengahdan Penanaman Modal adalah Dinas Koperasi
Perindustrian,Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman
ModalKabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
/\"' \
-
-3-5. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan, Usaha
Kecil
Menengah dan Penanaman Modal adalah Kepala Dinas
Koperasi,Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah
danPenanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa
yangdilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak
atasbarang atau jasa dengan disertai irribalan atau kompensasi;
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan
setiapjenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan
yangdidirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Kabupaten
OganKomering Ulu Timur untuk memperoleh keuntungan dan atau
laba;
8. Pengusaha adalah setiap perorangan atau persekutuan atau
badanyang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan
apapundalam bidang perokonomian yang dilakukan oleh setiap
pengusahauntuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
10. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi
perseroankomanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara
danDaerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,perkumpulan,
firma, kongsi,koperasi, yayasan atau organisasisejenis, lembaga
dana pensiun dan bentuk usaha lainnya;
11. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SIUP
adalahSurat Izin Usaha Perdagangan untuk melaksanakan kegiatan
Usahaperdagangan;
12. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan
yangmeliputi nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat
kantorperusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, NPWP, modal
dankekayaan bersih, bidang usaha, jenis barang/jasa dagangan
utama.
BAB IIIZIN USAHA PERDAGANGAN
Pasal2
(1). Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha
Perdagangandalam Kabupaten terlebih dahulu memperoleh SIUP dari
Bupati,kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini
(2). SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari 3
(tiga)golongan sebagai berikut :a. SIUP Kecil;b. SIUP Menengah;c.
SIUP Besar.
(1) Untuk Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha
Perdagangandengan modal dan kekayaan bersih (netto) Perusahaan
seluruhnyadiatas Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) sampai
denganRp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) tidak termasuk
tanah danatau bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP
Keci!.
-
(2) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan
denganmodal dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya di
atasRp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) sampai denganRp.
500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah
danatau bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah.
(3). Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan
denganmodal kekayaan bersih (netto) Perusahaan seluruhnya diatasRp.
500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah
danatau bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar.
Perusahaan yang melakukan Perubahan Modal dan kekayaan
bersih(netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang
dibuktikandengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perubahan
wajibmenyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksudpasal 3 Peraturan Daerah ini.
Dikecualikan dari kewajiban SIUP sebagaimana dimaksud Pasal
2Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan yang modal dan
kekayaanbersih Rp. 10.000.000,- kebawah.
Perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban membuat
SIUPsebagaimana dimaksud pasal 5 dapat diberikan SIUP
apabiladikehendaki yang bersangkutan.
BAB IIIOBYEK DAN SUBYEK 51UP
Pasal7(1) Objek SIUP adalah Perusahaan sebagaimana dimaksud
pasal 2 dan
pasal 3 Peraturan Daerah ini
BAB IVTAT A CARA MEMPEROLEH SIUP
Pasal8(1). Permohonan SIUP diajukan secara tertulis kepada
Bupati melalui
Instansi yang membidangi urusan perdagangan.
(2). Syarat-syarat permohonan SIUP sebagaimana dimaksud ayat
(1)pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai
denganPeraturan Perundang-undangan yang berlaku.
-
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling
lama 5( lima) hari kerja harus sudah mengambil keputusan menerima
ataumenolak permohonan SIUP.
(2) Dalam hal penolakan permohonan sebagaimana dimaksud ayat
(1)Pasal ini harus disertai dengan alasan penolakannya.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1)
Bupatiatau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan
menerimaatau menolak, maka pemohon SIUP dianggap diterima.
BABVMASA BERLAKU SIUP
Pasal10
(1) SIUP berlaku selama 5. ( lima) tahun, sepanjang Perusahaan
yangbersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan
danmemenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan
yangberlaku.
(2) SIUP sebagimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setiap 1 ( satu
) tahunwajib didaftar ulang.
BAB VIKEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG SIUP
Pasal 11
a. Menempatkan SIUP di ruangan tempat kedudukan Perusahaanyang
mudah dilihat umum;
b. Memberi data I informasi mengenai kegiatan usaha
apabiladiminta oleh Pejabat yang ditunjuk;
c. Menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secaraberkala
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
d. Melaporkankepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk
apabilaperusahaan selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak
lagimelakukan kegiatan usaha perdagangan atau menutupperusahaannya
disertai alasan-alasannya dan pengembalianSIUP;
e. Membayar pungutan daerah sesuai dengan peraturanperundang
undangan yang berlaku;
f. Menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di
bidangusaha perdagangan.
-
BAB VIIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal12(1) Pembinaan dan pengawasan SIUP dilakukan oleh Bupati
atau
Pejabat yang membidangi urusan perdagangan.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib
melakukanpembinaan dan pengawasan secara terus menerus
terhadapkegiatan usaha perdagangan.
BAB VIIISANKSI ADMINISTRASI
Pasal13
a. Melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan Izin
yangdimiliki;
b. Adanya laporan I pengaduan dari pejabat yang berwenangbahwa
perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaranhak kekayaan
intelektual ( HKI );
c. Adanya laporan I pengaduan dari pejabat yang berwenangbahwa
perusahaan yang bersangkutan tidak memenuhikewajiban perpajakan
sesuai dengan peraturan perundangundangan;
d. Belum mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan;
(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membekukan dan
mencabutSIUP perusahaan yang melanggar peraturan
perundang-undanganyang berlaku.
Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana
dimaksudPasal 13 Peraturan Daerah ini ditetapkan Keputusan Bupati
sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku.
BABIXKETENTUAN PIDANA
Pasal15(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, diancam
pidana kurungan
paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda sebanyak - banyaknya
Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah) dengan atau tanpa merampas
barangtertentu untuk kabupaten kecuali ditentukan lain oleh
peraturanperundang undangan yang berlaku.
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
adalahPelanggaran.
-
BABXPENYIDIKAN
Pasal16(1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam
Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik
PegawaiNegeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten
yangpengangkatannya ditetapkan Pemerintah dengan
PeraturanPerundang-Undangan yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat
PenyidikPegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat
(1)berwenang:
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentangadanya
tindak Pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat
kejadiandan melakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa
tandapengenal diri tersangka;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaitersangka
atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannyadengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapatpetunjuk
dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup buktiatau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana danselanjutnya melalui
Penyidik Umum memberitahukan haltersebut kepada Penuntut Umum,
tersangka atau keluarganya;
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.
BAB VIIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal17SIUP yang telah diterbitkan secara sah sebelum berlakunya
PeraturanDaerah ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling
lama 6 ( enam )bulan sejak berlakunya Peraturan Daerahini harus
sudah disesuaikandengan Peraturan Daerah ini.
-
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjangmengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
BAB XlKETENTUAN PENUTUP
Pasal19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran DaerahKabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Diundangkan di Martapurapada tanggal 1.(, Dt;SGM\3~R 2005