WALIKOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATAM, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
40
Embed
PERATURAN WALIKOTA BATAM · TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATAM, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BATAM,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan
penyempurnaan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah dan
Bantuan Sosial;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah dan
Bantuan Sosial;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Batam Nomor 100);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta kementerian dan lembaga
pemerintah non kementerian.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Batam.
4. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Daerah di dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia, selain Pemerintah Kota Batam.
5. Walikota adalah Walikota Batam.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
8. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat
Daerah Kota Batam.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam selaku Pengguna
Anggaran/Barang.
11. Instansi Vertikal adalah Satuan/Unit Kerja
Pemerintah Pusat yang berkedudukan di daerah atau yang wilayah administratifnya berada dalam wilayah Kota Batam.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala
Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran bagian keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran
Badan/Dinas/Inspektorat Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/ Sekretariat Daerah/DPRD pada
PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
22. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan,
Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
24. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
25. Penerima hibah adalah Pemerintah Pusat,
Pemerntah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), Badan, Lembaga dan/atau Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum Indonesia, yang dianggarkan didalam APBD untuk menerima hibah
dari Pemerintah Daerah.
26. Penerima bantuan sosial adalah anggota/kelompok masyarakat, yang dianggarkan didalam APBD
untuk menerima bantuan sosial dari Pemerintah Daerah.
27. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,
fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi
wajar.
28. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah Organisasi yang didirikan
dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
29. Masyarakat adalah kelompok orang yang dengan
kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan,
keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional.
30. Anggota masyarakat adalah penduduk Kota Batam
yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Batam.
31. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi non pemerintah yang didirikan oleh perorangan ataupun
sekelompok orang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan
dari kegiatannya.
32. Hari adalah hari kalender.
33. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
34. Rumah Ibadah adalah suatu tempat yang dibangun khusus untuk melaksanakan kegiatan ibadah/ritual keagamaan.
35. Panti Asuhan adalah suatu wadah tempat menampung, mengasuh, memelihara dan membina anak-anak yatim dan atau piatu.
36. Dana Aokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia
Dini yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik BOP PAUD adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk membantu penyediaan
pendanaan biaya operasional non personalia bagi Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini.
37. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan
Satuan PAUD Sejenis.
38. Satuan Pendidikan Non Formal adalah Satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan
program pendidikan Anak Usia Dini.
39. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam, yang
merupakan Bank yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai tempat penyimpanan Uang Daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
40. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
adalah aparat pengawasan yang bertugas pada Inspektorat Daerah Kota Batam.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang pendanaannya bersumber dari APBD.
Pasal 3
(1) Hibah dapat berupa uang atau barang/jasa.
(2) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang.
Pasal 4
Belanja Hibah berupa barang, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1), berupa:
a. tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya;
b. hewan dan tumbuhan; dan/atau
c. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.
BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu Umum
Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib
Daerah dan belanja urusan pilihan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah
sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memenuhi kriteria :
a. peruntukannya secara spesifik telah
ditetapkan;
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
c. tidak secara terus menerus setiap tahun
anggaran kecuali :
1. Kepada Pemerintah Pusat dalam rangka
mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan pertaturan perundang-
undangan; dan/atau
2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
Pasal 6
(1) Hibah dapat diberikan kepada :
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan usaha
Milik Daerah, dan/atau;
d. Badan, Lembaga dan Organisasi
Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
Pasal 7
(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil
pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara dan
Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima
Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hibah kepada Badan, Lembaga yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Badan dan
Lembaga:
a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang berupa kelompok masyarakat/kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan
instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan
kewenangannya.
(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan
atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan
pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
(1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diberikan setelah
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
b. memiliki keterangan domisili dari Lurah
setempat; dan
c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan
lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah daerah untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.
(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi
manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kota Batam; dan
c. memiliki sekretariat tetap.
Pasal 9
Pelaksanaan program/kegiatan yang dibantu dengan
dana hibah harus diselesaikan dalam tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan.
Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 10
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota.
(2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan hibah dalam bentuk uang yang
disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah dalam rangkap 2 (dua) untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan
persyaratan administrasi pengajuan hibah.
(3) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun dalam bentuk Proposal dengan sekurang-kurangnya memuat :
a. latar belakang;
b. maksud;
c. tujuan;
d. hasil yang diharapkan;
e. rencana penggunaan dana hibah; dan
f. waktu pelaksanaan serta dilampiri dengan
data pendukung terkait.
(4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Bagian Umum Sekretariat Daerah mengembalikan proposal dengan surat tertulis paling lambat 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya proposal.
(5) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, Bagian umum Sekretariat Daerah Kota Batam