PERATURAN TERBARU TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL · SEJARAH SINGKAT HALAL DI INDONESIA •1988: Prof. Dr. Tri Susanto, M.App.Sc dari Universitas Brawijaya menemukan produk turunan dari

PERATURAN TERBARU TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, Ph.D

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH)

SEJARAH SINGKAT HALAL DI INDONESIA

• 1988: Prof. Dr. Tri Susanto, M.App.Sc dari Universitas Brawijaya menemukan produk turunan dari babi seperti gelatin maupun lemak babi dalam makanan dan minuman yang menjadi masalah nasional, penjualan produk mengalami penurunan sebesar 20-30%

• 1989: Majelis Ulama Indonesia (MUI) memecahkan masalah tersebut dengan mendirikan lembaga untuk studi tentang makanan dan obat-obatan yang dikenal LPPOM-MUI

• 1989: Sertifikasi halal bersifat sukarela.

• 2001: Skandal Ajinomoto.

• 2014: 17 Oktober, UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di sahkan oleh Presiden RI

• 2019: PP No 31 Tahun 2019 disahkan, kemudian diikuti oleh PMA No. 26 Tahun 2019

• 2019: 17 Oktober Wajib untuk Sertifikasi Halal (Pasal 4, UU No 33 Tahun 2014)

2

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

PERHATIAN INDONESIA TERHADAP HALAL

1. HalalBadan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk HalalPP No. 31 Tahun 2019 tentang Implementasi Jaminan Produk HalalPMA No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

2. ThoyyibahBadan Pengawasan Obat Dan Makanan (B-POM) Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2017

3. Keuangan SyariahKomite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) UU No. 21 Tahun 2008

3


MENGENAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH)

• Merupakan Lembaga Negara dibawah Kementerian Agama.

• Lembaga Esselon 1/Dirjen dan dipimpin oleh Kepala Badan JPH/Kepala BPJPH pada 02 Agustus 2017

• Resmi launching 11 Oktober 2017.

• Bertugas mempersiapkan kesiapan 17 Oktober 2019 sebagai Wajib bersertifikat HALAL bagai produk yang masuk dan beredar/diperdagangkan di Indonesia.

• Sebelumnya sertifikasi halal adalah sukarela/voluntary.

4


DASAR HUKUM LAHIRNYA BPJPH

• Terbitnya Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama, pasal 45 s.d. 48 Tentang BPJPH

• Terbitnya Peraturan Menteri Agama No 42 Tahun 2016 yang Memuat Struktur BPJPH

• Amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH

5


STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

6


MENTERI AGAMA

REPUBLIK INDONESIA

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

(KEPALA)

Sekretariat Badan

(SEKRETARIS BADAN)

Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal

(KEPALA PUSAT)

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Eselon 2

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam

Eselon 2

Dst..

Eselon 2

Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan

Produk Halal

(KEPALA PUSAT)

Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal

(KEPALA PUSAT)

PeraturanMenteri Agama Nomor 42 Tahun 2016tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Agama

7


Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

(KEPALA)

Sekretariat Badan

(SEKRETARIS BADAN)

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi

Bagian Keuangan dan Umum

Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan

Hukum

Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal

(KEPALA PUSAT)

Bidang Registrasi Halal

Bidang Sertifikasi Halal

Bidang Verifikasi Pemeriksaan dan

Penilaian Produk Halal

Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan

Produk Halal

(KEPALA PUSAT)

Bidang Bina Auditor Halal dan Pelaku Usaha

Bidang Pengawasan Jaminan Produk Halal

Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal

(KEPALA PUSAT)

Bidang Kerjasama Jaminan Produk Halal

Bidang Standardisasi Halal

Catatan : BPJPH Mengelola Keuangan BLU (UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 45)

HASIL KERJA BPJPH 2018 - 2019

1. PP No 31 Tahun 2019 tanggal 3 Mei 2019 Tentang Implementasi JPH

2. SK Kemenkeu No. 3/KMK.05/2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Status BLU BPJPH

3. PMA No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

4. Pelatihan Calon Auditor sudah mencapai 180 Orang dan Sudah Siap Uji Kompetensi.

5. Calon LPH sudah ada sekitar 60an(MoU dengan PTN dan Yayasan Islam sebanyak 70 MoU per Oktober 2019)

6. Dukungan Lainnya dari Kementrian/Lembaga Terkait.

7. SK Mahkamah Konstitusi setelah di gugat sebanyak 3 kali dan keluar 2 SK antara lain dengan nomor:

a. Nomor 8/PUU-XVII/2019 tanggal 18 Februari 2019

b. Nomor 49/PUU-XVII/2019 tanggal 25 September 2019

8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 266 Tahun 2019 Tentang SKKNI Auditor Halal

8


DASAR HUKUM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL (UU NO 33 TAHUN 2014)

Pasal 1Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.Pasal 4Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.Pasal 26

1. Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

2. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

9


KETENTUAN UMUM TERKAIT JAMINAN PRODUK HALAL (PASAL 1 UU 33 TAHUN 2014)• Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan,

minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

• Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

• Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

• Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.

10


BARANG DAN JASA

• Barang : makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. (Pasal 1 ayat 2, PP)

• Jasa : usaha yang terkait dengan barang dan mata rantainya.(penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian). (Pasal 68 ayat 3, PP)

11


WEWENANG BPJPH (UU NO. 33 TAHUN 2014 PASAL 6)

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;

2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;

3. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;

4. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;

5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;

6. Melakukan akreditasi terhadap LPH;

7. Melakukan registrasi auditor halal;

8. Melakukan pengawasan terhadap JPH;

9. Melakukan pembinaan auditor halal; dan

10. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. 12


ERA BARU PROSES SERTIFIKASI HALAL

13

BPJPH

MUI LPH

LPH dapat dilakukan oleh Instansi pemerintah,

Universitas atau Yayasan Islam.


Sertifikasi Halal menganut sistem Telusur (Tracebility) dan bukan "End Product Analysis"

UNIT YANG TERLIBAT SERTIFIKASI HALAL

A. BPJPH Menerbitkan dan Mencabut sertifikat halal (Kewenangan Pasal 4 ayat 3, PP)

B. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

C. MUI (Pasal 21, PP)

14


ORANG/PROFESI YANG TERLIBAT

1. BPJPH (ASN)

2. LPH (Auditor Halal)

3. MUI (Ulama, Zuama, Cendekiawan Muslim)

4. Penyelia Halal

5. Pelaku Usaha (Orang atau Badan Hukum)

15


PRINSIP DASAR SERTIFIKASI HALAL

• Tracebility (telusur).

• Grey Area (karena intervensi teknologi yang merubah tampilan barang).

• Yang Halal itu jelas.

• Yang Haram itu jelas (Pasal 18 dan 20 UU JPH).

16


PROSES SERTIFIKASI HALAL

17


Produsen /Perusahaan Besar:-PENYELIA HALAL

MUI(FATWA)

Badan PenyelenggaraJaminan Produk Halal

(BPJPH)

Sertifikat HalalLabel Halal

Berlaku 4 Tahun

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)-Auditor Halal- Laboratorium

30 Hari10 Hari

7 Hari

Sumber : UU No. 33 Tahun 2014 *hari dinyatakan dalam hari kerja

MODEL SERTIFIKASI HALAL UMKM

18


7 Hari

30 Hari 10 Hari

Halal Center(Pendamping)

MUI(FATWA)

Badan Penyelenggara JaminanProduk Halal (BPJPH)

Sertifikat HalalLabel Halal

Berlaku 4 Thn

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)-Auditor Halal- Laboratorium

UMKMLayak Halal

*hari dinyatakan dalam hari kerja

TAHAPAN

• Makanan dan minuman harus bersertifikat halal, 5 tahun setelah dimulainya wajib halal sejak 17 Oktober 2019.

• Selain makanan dan minuman, masih dalam tahap diskusi dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM.

• Pemerintah membantu UKM dalam waktu 5 tahun untuk memenuhi standar halal

• UKM yang memenuhi standar halal harus segera mendapatkan sertifikasi halal.

19


TAHAPAN

a) Produk yang sudah bersertifikasi halal hingga saat 17 Oktober dan masih berlaku sertifikasinya dihimbau meregristrasi ke BPJPH dengan mengirim copy sertifikat.

b) Produk yang sedang proses sertifikasi halal hingga 17 Oktober 2019 dipersilahkan melanjutkan prosesnya hingga didapat sertifikat dan diregristrasi ke BPJPH sesuai a).

c) Produk yang saat 17 Oktober 2019 belum melakukan sertifikasi halal dan memenuhi serta berkeinginan sertifikasi halal, proses aplikasinya ke BPJPH dengan ketentuan yang ada di BPJPH.

d) Registrasi dimaksudkan untuk mempermudah pendataan dan memberi tahukan masa perpanjangan (UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 42 b).

20


PENAHAPAN SESUAI DENGAN PMA NO. 26 TAHUN 2019

21


PR

OD

UK

MAKANAN DAN

MINUMAN5 TAHUN (s.d. 17 Okt 2024)

NON MAKANAN

DAN MINUMAN

NON OBAT, NON PRODUK BIOLOGI, NON ALKES & NON PKRT

7 TAHUN (s.d. 17 Okt 2026)

O B A T

OBAT TRADISIONAL 7 TAHUN (s.d. 17 Okt 2026)

SUPLEMEN KESEHATAN 7 TAHUN (s.d. 17 Okt 2026)

OBAT BEBAS DANOBAT BEBAS TERBATAS

10 TAHUN (s.d. 17 Okt 2029)

OBAT KERAS DIKECUALIKAN PSIKOTROPIK

15 TAHUN (s.d. 17 Okt 2034)

PRODUK BIOLOGI(TERMASUK VAKSIN)

DIATUR DALAM PERPRES

ALAT KESEHATAN

KELAS RISIKO A 7 TAHUN (s.d. 17 Okt 2026)

KELAS RISIKO B 10 TAHUN (s.d. 17 Okt 2029)

KELAS RISIKO C 15 TAHUN (s.d. 17 Okt 2034)

KELAS RISIKO D DIATUR DALAM PERPRES

P K R T 7 TAHUN (s.d. 17 Okt 2026)

Dim

ula

isej

ak1

7 O

kt2

02

1

Dimulai sejak 17 Okt 2019

HAL YANG PERLU DICERMATI

1. Biaya Sertifikasi Halal (Pasal 61 - 63, PP)

2. Pentahapan Jenis Produk yang Bersertifikasi Halal (Pasal 68, PP)

3. Pengawasan (Pasal 49, UU dan Pasal 75, PP)

4. Peran serta Masyarakat (Pasal 53 - 55, UU)

5. Ketentuan Pidana (Pasal 56, UU).

22


PEMBIAYAAN (UU NO. 33 TAHUN 2014 PASAL 44)

1. Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

2. Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah

23


PERAN UMMAT DAN JAMINAN PRODUK HALAL:

Sesuai dalam Pasal 53, 54, 55 UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH

- Penyelenggara JPH

- Bentuk kegiatannya antara lain:

a) Sosialisasi JPH

b) Mengawasi produk yang beredar.

- Peran pengaduan dan pelaporan ke BPJPH.

- Berhak mendapat penghargaan.

- Diatur dalam PMA

24


STAKEHOLDER HALAL INDONESIA

• BPJPH

• MUI

• Kementerian / Lembaga pusat maupun daerah

• Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

• BSN/KAN

• Pelaku Usaha / Perusahaan / UKM

25


• Konsumen

• Industri Keuangan Syariah

• Masyarakat / Organisasi Islam

• Universitas / Halal Center

• Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN)

• Dan lain-lain

KERJASAMA INTERNASIONAL

• Kerjasama internasional antara BPJPH dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) pada dasarnya berlandaskan G to G.

• PP No. 31 Tahun 2019 pada Pasal 11 kerjasama antara BPJPH dengan Kementerian Luar Negeri meliputi

a.fasilitasi kerjasama internasional;

b.promosi produk halal di luar negeri;

c.penyediaan informasi mengenai lembaga halal luar negeri;

26


DEMOGRAFI KUNJUNGAN KONSULTASI PELAYANAN SERTIFIKASI HALAL

27


No. Tanggal Jumlah Kunjungan

1 17 Oktober 20

2 18 Oktober 66

3 19 Oktober 63

4 22 Oktober 75

5 23 Oktober 98

6 24 Oktober 62

7 25 Oktober 50

8 28 Oktober 56

9 29 Oktober 66

10 30 Oktober 63

11 31 Oktober 50

12 1 November 52

13 4 November 57

Total 778

Rata-Rata 60


28


Periode Tanggal 17 Oktober – 4 November 2019


29

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL Periode Tanggal 17 Oktober – 4 November 2019


30


Periode Tanggal 17 Oktober – 4 November 2019

KONDISI EXISTING UMKM

31


Kontribusi UMKM :1. PDB : 62,57%2. Tenaga Kerja : 96,50%3. Ekspor Non Migas : 16,45%(Data BPS 2016)

Usaha BesarOmzet per tahun lebih dari Rp. 50 MiliarAsset lebih dari Rp. 10 Miliar

Usaha MenengahOmzet per tahun Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp. 50 MiliarAsset Rp. 500 Juta s.d. 10 Miliar

Usaha KecilOmzet per tahun Rp. 300 Juta s.d. Rp. 2,5 MiliarAsset Rp. 50 Juta s.d. Rp. 500 Juta

Usaha MikroOmzet per tahun kurang dari Rp. 300 JutaAsset kurang dari Rp. 50 Juta

Total : 62.928.077 Unit

Usaha Mikro dan KecilAdalah Pondasi Perekonomian Nasional

PELAKUUSAHA

ATAP :USAHA BESAR

± 5.460 Unit (0,01 %)

PILAR :USAHA MENENGAH

± 58.627 Unit (0,09 %)

PONDASI :USAHA KECIL : 757.090 Unit (1,20 %)

USAHA MIKRO : 62,106,900 Unit (98,70 %)

TREND MASYARAKAT DUNIA TENTANG PRODUK HALAL

32

"Muslims are the fastest growing

consumer segment in the world. Any

company that is not considering how

to serve them is missing a significant

opportunity to affect both its top and

bottom line growth"

Sumber : A.T. Kearney, Addressing the Muslim

Market: Can You Afford Not To? (2008)


Muslim adalah segmen konsumen dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Setiap

perusahaan yang tidak mempertimbangkan bagaimana melayani mereka akan kehilangan

kesempatan yang signifikan dari hulu sampai ke hilir.

INDUSTRI HALAL GLOBAL33


RANKING 15 BESAR

(INDIKATOR GIE 2018/2019)

Indonesia naik satu

peringkat dari tahun

sebelumnya

1. UEA

2. Malaysia

3. Brazil

4. Oman

5. Yordania

6. Australia

7. Brunei

8. Pakistan

9. Sudan

10. Qatar

1. Malaysia

2. Bahrain

3. UEA

4. Saudi Arabia

5. Kuwait

6. Qatar

7. Pakistan

8. Oman

9. Yordania

10. Indonesia

1. UEA

2. Malaysia

3. Turki

4. Indonesia

5. Maladewa

6. Thailand

7. Tunisia

8. Azerbaijan

9. Yordania

10. Albania

TOP 10

MAKANAN HALAL

TOP 10

KEUANGAN SYARIAH

TOP 10

WISATA HALAL

1. UEA

2. Indonesia

3. Singapura

4. Malaysia

5. Turki

6. Tiongkok

7. Italia

8. Perancis

9. Bangladesh

10. Sri Lanka

1. UEA

2. Singapura

3. Qatar

4. Malaysia

5. Lebanon

1. UEA

2. Malaysia

3. Singapura

4. Yordania

5. Pakistan

TOP 10

BUSANA MUSLIM

TOP 10MEDIA DAN REKREASI HALAL

TOP 10KOSMETIK DAN OBAT-OBATAN HALAL

6. Bahrain

7. Britania Raya

8. Jerman

9. Perancis

10. Brunei

6. Brunei

7. Mesir

8. Saudi Arabia

9. Bahrain

10. Azerbaijan

1. Malaysia

2. UAE

3. Bahrain

4. Saudi Arabia

5. Oman

6. Yordania

7. Qatar

8. Pakistan

9. Kuwait

10. Indonesia

11. Brunei

12.Sudan

13. Iran

14.Bangladesh

15.Turki

127

89

65

54

51

49

49

49

46

45

45

37

34

32

31

Sumber : Global State Islamic Economy, 2018-19

34Badan Penyelenggara Jaminan Produk HalalKementerian Agama Republik Indonesia

PERATURAN TERBARU TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL · SEJARAH SINGKAT HALAL DI INDONESIA •1988: Prof. Dr. Tri Susanto, M.App.Sc dari Universitas Brawijaya menemukan produk turunan dari

Documents