PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: /PERMEN-KP/ TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 36 dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu memperluas dan meningkatkan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat sektor kelautan dan perikanan; b. bahwa dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan masih terdapat kekurangan dan belum dapat megefektifkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat sektor kelautan dan perikanan sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: /PERMEN-KP/
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 36 dan Pasal 43
ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu memperluas
dan meningkatkan efektivitas penyaluran Kredit Usaha
Rakyat sektor kelautan dan perikanan;
b. bahwa dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 73/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan
Perikanan masih terdapat kekurangan dan belum dapat
megefektifkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat sektor
kelautan dan perikanan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sektor
Kelautan dan Perikanan;
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet
Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 317);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1794) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua
Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 829);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN KREDIT
USAHA RAKYAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR
adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau
investasi kepada debitur individu/perseorangan,
badan usaha, dan/atau kelompok usaha kelautan
dan perikanan yang produktif dan layak namun
belum memiliki agunan tambahan atau agunan
tambahan belum cukup.
2. Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan
barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai
tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Pelaku
Usaha.
3. Penyalur KUR adalah lembaga keuangan dan
koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
4. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau
nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan pada bidang tertentu.
5. Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik
sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau
badan usaha yang melakukan Usaha Produktif.
6. Kementerian adalah Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan.
7. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota
yang membidangi urusan kelautan dan/atau
perikanan.
Pasal 2
Pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan
bertujuan untuk:
a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan
KUR bagi Usaha Produktif sektor kelautan dan
perikanan;
b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro,
kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan;
dan
c. meningkatkan pengembangan Usaha Produktif sektor
kelautan dan perikanan.
Pasal 3
(1) Penerima KUR terdiri atas:
a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
b. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota
keluarga dari karyawan/karyawati yang
berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga
kerja Indonesia;
c. usaha mikro, kecil, dan menengah dari tenaga
kerja Indonesia yang pernah bekerja di luar
negeri;
d. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah
perbatasan dengan negara lain;
e. kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah yang
meliputi:
(1) Kelompok Usaha Bersama (KUB);
(2) Kelompok Pengolah dan Pemasar
(POKLAHSAR);
(3) Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN);
(4) Kelompok Pembuat Pakan Mandiri; dan/atau
(5) Kelompok Usaha Garam (KUGAR).
f. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pensiunan
Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Republik
Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia
dan/atau pegawai pada masa persiapan
pensiun; dan
g. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja
yang terkena pemutusan hubungan kerja.
(2) Penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. individu/perseorangan; dan
b. kelompok.
(3) Penerima KUR individu/perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
b. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota
keluarga dari karyawan/karyawati yang
berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga
kerja Indonesia;
c. usaha mikro, kecil, dan menengah dari tenaga
kerja Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
d. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah
perbatasan dengan negara lain;
e. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pensiunan
Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Republik
Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia
dan/atau pegawai pada masa persiapan
pensiun; dan
f. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja
yang terkena pemutusan hubungan kerja.
(4) Penerima KUR kelompok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
a. Kelompok Usaha Bersama (KUB);
b. Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR);
c. Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN);
d. Kelompok Pembuat Pakan Mandiri; dan/atau
e. Kelompok Usaha Garam (KUGAR).
BAB II
PRIORITAS BIDANG USAHA PENERIMA KUR
Pasal 4
(1) Prioritas bidang usaha yang akan menerima
penjaminan KUR sektor kelautan dan perikanan:
a. penangkapan ikan;
b. pembudidayaan ikan;
c. pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
d. pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
e. pergaraman rakyat;
f. wisata bahari; dan
g. pendukung kegiatan kelautan dan perikanan.
(2) KUR sektor kelautan dan perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau
kredit/pembiayaan modal investasi.
Pasal 5
(1) Kredit/pembiayaan modal investasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pada prioritas bidang
usaha penangkapan ikan digunakan untuk:
a. pengadaan kapal penangkap ikan termasuk
mesin dan alat penangkapan ikan; atau
b. pengadaan mesin, pengadaan alat penangkapan
ikan, modifikasi kapal penangkap ikan,
modifikasi alat penangkapan ikan, pemeliharaan
kapal penangkap ikan, pemeliharaan mesin,
dan/atau pemeliharaan alat penangkapan ikan.
(2) Kredit/pembiayaan modal kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pada prioritas bidang
usaha penangkapan ikan digunakan untuk:
a. biaya operasional; dan
b. pengurusan dokumen kapal penangkap ikan.
(3) Pembiayaan KUR pada prioritas bidang usaha
penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a, digunakan untuk kelompok
alat penangkapan ikan yang meliputi:
a. jaring lingkar;
b. jaring angkat;
c. jaring insang;
d. perangkap; dan
e. pancing.
Pasal 6
(1) Kredit/pembiayaan modal investasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pada prioritas bidang
usaha pembudidayaan ikan digunakan untuk
pengadaan:
1) wadah budidaya;
2) instalasi listrik;
3) instalasi air;
4) pengadaan atau penambahan kapasitas mesin;
5) peralatan produksi;
6) instalasi penanganan limbah;
7) pengadaan atau perbaikan bangunan semi
permanen;
8) alat angkut hasil budidaya; dan/atau
9) pabrik pakan mandiri.
(2) Kredit modal kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) pada prioritas bidang usaha
pembudidayaan ikan digunakan antara lain untuk:
a. pengadaan induk benih atau bibit ikan;
b. pakan, bahan baku pakan;
c. pupuk, kapur, obat ikan;
d. bahan kimia;
e. bahan bakar;
f. biaya listrik, biaya air;
g. biaya panen;
h. biaya tenaga kerja; dan/atau
i. biaya pemeliharaan mesin dan peralatan.
(3) Prioritas bidang usaha pembudidayaan ikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
b terdiri dari usaha pembenihan dan usaha
pembesaran.
Pasal 7
(1) Kredit investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2) pada prioritas bidang usaha pengolahan
hasil kelautan dan perikanan digunakan untuk:
a. pengadaan/sewa lahan dan bangunan;
b. pembangunan unit penanganan, unit pengolahan
dan fasilitas pendukung;
c. pengadaan alat/mesin pengola;
d. pengadaan kendaraan operasional; dan/atau
e. perbaikan/pemeliharaan lahan, bangunan,
mesin, dan kendaraan operasional.
(2) Kredit modal kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) pada prioritas bidang usaha
pengolahan hasil kelautan dan perikanan digunakan
untuk:
a. pengadaan bahan baku, bahan penolong, bahan
pangan lainnya, dan bahan kemasan;
b. sewa mesin dan kendaraan operasional;
c. upah tenaga kerja;
d. perlengkapan kerja;
e. bahan bakar; dan/atau
f. biaya operasional /pendukung lainnya.
(3) Prioritas bidang usaha pengolahan hasil kelautan dan
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk:
a. pangan yang terdiri atas:
1. penggaraman dan/atau pengeringan ikan;
2. pemindangan ikan;
3. pengasapan dan/atau pemanggangan ikan;
4. peragian dan/atau fermentasi ikan;
5. pengolahan rumput laut
6. pembekuan ikan;
7. pendinginan ikan;
8. pengolahan berbasis lumatan daging ikan,
jelly ikan, atau surimi;
9. pengekstraksian ikan; dan/atau
10. pengolahan kerupuk dan keripik ikan.
b. non pangan terdiri atas:
1) ikan hias;
2) mutiara;
3) tanaman hias air;
4) kekerangan;
5) rumput laut;
6) ikan dan bagiannya (minyak ikan, tepung
ikan, kolagen, albumen, gelatin, silase,
bahan baku pupuk organik, bahan baku
farmasi, dan penyamakan kulit);
7) crustacea;
8) holothuroidea (teripang);
9) ophiuridae (landak laut);
10) syngnathidae (kuda laut);
11) mangrove;
12) mikroalga;dan
13) artemia.
c. usaha pengolahan lain yang berbasis kelautan
dan perikanan.
Pasal 8
(1) Kredit investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2) pada prioritas bidang usaha pemasaran
hasil kelautan dan perikanan digunakan untuk:
a. usaha pemasaran besar terdiri dari:
1) pengadaan kios/tempat usaha dan fasilitas
pendukungnya;
2) pengadaan peralatan pemasaran;
3) pemeliharaan kios/tempat usaha; dan/atau
4) pembelian sarana pengangkut dan
distribusi.
b. usaha pemasaran eceran terdiri dari:
1) pengadaan kios/lapak/tempat usaha dan
fasilitas pendukungnya;
2) pengadaan peralatan pemasaran;
3) pemeliharaan kios/tempat usaha; dan/atau
4) pembelian sarana pengangkutan dan
distribusi.
(2) Kredit modal kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) pada prioritas bidang usaha
pemasaran hasil kelautan dan perikanan digunakan
untuk digunakan untuk:
a. pembelian hasil kelautan dan perikanan;
b. peralatan pemasaran;
c. biaya pemasaran;
d. pengiklanan/promosi;
e. pengiriman produk ke konsumen;
f. sewa kios/lapak/tempat usaha;
g. biaya listrik, BBM, biaya es, biaya air;
h. biaya tenaga kerja; dan/atau
i. biaya operasional /pendukung lainnya.
(3) Prioritas bidang usaha pemasaran hasil kelautan dan
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk pemasaran besar dan pemasaran
eceran.
Pasal 9
(1) Kredit investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2) pada prioritas bidang usaha pergaraman
rakyat digunakan untuk:
a. pengadaan/pemeliharaan/sewa lahan, gudang
penyimpanan;
b. peralatan dan mesin; dan/atau
c. unit pengolah garam.
(2) Kredit modal kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) pada prioritas bidang usaha
pergaraman rakyat digunakan untuk:
a. biaya produksi garam;
b. biaya listrik;
c. biaya air;
d. biaya tenaga kerja; dan/atau
e. biaya operasional /pendukung lainnya.
(3) Pembiayaan KUR pada prioritas bidang usaha
pergaraman rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk:
a. usaha produksi garam;
b. usaha pengolahan garam; dan
c. perdagangan garam.
Pasal 10
(1) Kredit investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2) pada prioritas bidang usaha wisata bahari
digunakan untuk:
a. biaya sewa/beli bahan/bangunan/kantor;
b. sarana transportasi wisata bahari; dan/atau
c. perbaikan, fasilitas wisata air, toko cinderamata,
perahu katamaran, dan/atau kompresor.
(2) Kredit modal kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) pada prioritas bidang usaha wisata
bahari digunakan untuk:
a. biaya BBM;
b. biaya tenaga kerja; dan/atau
c. biaya operasional /pendukung lainnya.
(3) Pembiayaan KUR pada prioritas bidang usaha wisata
bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
dapat digunakan untuk:
a. wisata pantai/pesisir;
b. wisata bentang laut; dan
c. wisata bawah laut.
Pasal 11
(1) Usaha pendukung kegiatan kelautan dan perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
g merupakan seluruh kegiatan yang berkaitan
langsung untuk mendukung usaha kelautan dan
perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf a sampai dengan huruf f.
(2) Usaha pendukung kegiatan kelautan dan perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk:
a. usaha pakan ikan terdiri atas pengadaan atau
penambahan kapasitas mesin pembuat pakan
ikan, bangunan, dan sarana lainnya;
b. biaya bahan baku pembuatan pakan; dan/atau
c. sertifikasi sektor kelautan dan perikanan.
BAB III
PENYALURAN KUR
Pasal 12
(1) KUR sektor kelautan dan perikanan terdiri dari:
a. KUR mikro;
b. KUR kecil; dan
c. KUR khusus.
(2) KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan kepada Penerima KUR dengan
jumlah paling banyak sebesar Rp.25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah).
(3) KUR Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah
diatas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah) dan paling banyak sebesar
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(4) KUR khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c diberikan kepada kelompok usaha bersama,
kelompok pengolah dan pemasar, kelompok
pembudidaya ikan, kelompok pembuat pakan
mandiri, dan kelompok usaha garam yang dikelola
secara bersama dalam bentuk klaster dengan
menggunakan mitra usaha (offtaker) untuk
komoditas perikanan rakyat termasuk pengadaan
kapal nelayan.
(5) KUR Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diberikan kepada Penerima KUR sesuai dengan
kebutuhan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)untuk setiap
individu anggota kelompok.
BAB IV
PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN CALON PENERIMA KUR
Pasal 13
(1) Persyaratan calon penerima KUR Mikro sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a untuk
individu/perseorangan meliputi:
a. memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan
Pembuatan KTP Elektronik;
b. memiliki surat izin usaha mikro dan kecil yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
dan/atau surat keterangan yang dipersamakan
lainnya;
c. mempunyai usaha produktif dan layak yang telah
berjalan paling singkat 6 (enam) bulan; dan
d. telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan
memiliki usaha produktif dan layak paling singkat
3 (tiga) bulan bagi pekerja yang terkena
pemutusan hubungan kerja sebagaimana
dimaksud pada pasal 3.
(2) Persyaratan calon penerima KUR Mikro sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a untuk
kelompok usaha wajib melengkapi persyaratan yaitu:
a. memiliki surat keterangan Kelompok Usaha yang
diterbitkan oleh dinas/instansi terkait dan/atau
surat keterangan lainnya; dan
b. memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit /
pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha bagi
anggota pelaku usaha pemula.
(3) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) secara bersamaan dapat memiliki
Kredit/pembiayaan yaitu KUR pada Penyalur yang
sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/leasing
kendaraan bermotor, kredit dengan jaminan surat
keputusan pensiun, kartu kredit, dan resi gudang
dengan kolektibilitas lancar.
Pasal 14
(1) Persyaratan calon Penerima KUR Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b untuk
individu/perseorangan meliputi:
a. memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan
Pembuatan KTP Elektronik;
b. mempunyai nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. memiliki surat izin usaha mikro dan kecil yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan
atau surat keterangan yang dipersamakan
lainnya;
d. mempunyai usaha produktif dan layak yang
telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan; dan
e. telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan
memiliki usaha produktif dan layak paling
singkat 3 (tiga) bulan bagi pekerja yang terkena
pemutusan hubungan kerja sebagaimana
dimaksud pada pasal 3.
(2) Persyaratan Calon Penerima KUR Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b untuk
kelompok usaha harus melengkapi persyaratan yaitu:
a. memiliki surat keterangan Kelompok Usaha yang
diterbitkan oleh dinas/instansi terkait dan/atau
surat keterangan lainnya;dan
b. memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit /
pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha bagi
anggota pelaku usaha pemula.
Pasal 15
(1) Persyaratan calon Penerima KUR Khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf c meliputi:
a. kelompok yang dikelola secara bersama dalam
bentuk klaster dengan menggunakan mitra
usaha;
b. memiliki surat keterangan Kelompok Usaha yang
diterbitkan oleh dinas/instansi terkait dan/atau
surat keterangan lainnya;
c. memiliki surat izin usaha mikro dan kecil yang
diterbitkan pemerintah daerah setempat
dan/atau surat izin lainnya;
d. memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan
Pembuatan KTP Elektronik; dan
e. memiliki NPWP bagi calon Penerima KUR khusus
dengan plafon diatas Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).
Pasal 16
(1) Calon Penerima KUR untuk individu/perseorangan
yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat
(1) mengajukan permohonan KUR sektor kelautan
dan perikanan kepada Penyalur KUR.
(2) Penyalur KUR melakukan verifikasi dan penilaian
terhadap permohonan yang diajukan oleh calon
Penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan
bidang perbankan.
Pasal 17
(1) Calon Penerima KUR untuk Kelompok Usaha yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal
15 menyampaikan pengajuan KUR kepada Penyalur
KUR melalui Ketua Kelompok.
(2) Jumlah pengajuan KUR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan plafon kredit/pembiayaan
yang diajukan oleh masing-masing anggota
Kelompok.
(3) Penyalur KUR melakukan verifikasi dan penilaian
terhadap permohonan yang diajukan oleh calon
Penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan
lembaga keuangan.
(4) proses verifikasi dan penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Penyalur KUR,
dilakukan akad kredit oleh masing-masing anggota
Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR.
(5) Dalam hal Penyalur KUR membutuhkan agunan
tambahan, kelompok dapat memberikan agunan
tambahan kolektif yang bersumber dari aset
Kelompok Usaha atau aset dari sebagian anggota
Kelompok Usaha yang dapat
dipertanggungjawabkan melalui mekanisme
tanggung renteng.
Pasal 18
(1) Dalam penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan
perlu ditetapkan struktur biaya pada prioritas bidang
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2) Struktur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan struktur biaya indikatif yang dapat
dijadikan acuan bagi Penyalur KUR dengan
mempertimbangkan:
a. usaha penangkapan ikan memperhitungkan biaya
investasi, modal kerja dan biaya tetap, pola trip dan
daerah penangkapan ikan, jenis alat dan
produktifitas hasil tangkapan, komoditas hasil
tangkapan, musim penangkapan, dan harga rata–
rata;
b. usaha pembudidayaan ikan memperhitungkan
biaya investasi, modal kerja dan biaya tetap, jenis
komoditas, luas lahan, teknologi budidaya yang
diaplikasikan, siklus produksi, dan harga rata-
rata;
c. usaha pengolahan produk kelautan dan perikanan
antara lain memperhitungkan biaya investasi,
modal kerja dan biaya tetap, jenis produk olahan,
skala usaha, kapasitas produksi, dan harga rata-
rata;
d. usaha pemasaran produk kelautan dan perikanan
antara lain memperhitungkan biaya investasi,
modal kerja dan biaya tetap, harga produk
kelautan dan perikanan, teknologi, dan jangkauan
pemasaran;
e. usaha pergaraman rakyat antara lain
memperhitungkan biaya investasi, modal kerja dan
biaya tetap, luas lahan, lokasi, dan teknologi dan
produktivitas;
f. usaha wisata bahari antara lain memperhitungkan
biaya investasi, modal kerja dan biaya tetap, lokasi
wisata, jenis wisata, teknologi, dan aksesibilitas;
dan
g. usaha pendukung kegiatan kelautan dan
perikanan antara lain memperhitungkan biaya
investasi, modal kerja dan biaya tetap, kapasitas
produksi, serta kebutuhan bahan baku.
(3) Perhitungan struktur biaya KUR sektor kelautan dan
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 19
(1) Kementerian dan Dinas sesuai kewenangannya
melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR sektor
kelautan dan perikanan.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kementerian bertugas:
a. melakukan sosialisasi dan fasilitasi akses
pembiayaan KUR sektor kelautan dan perikanan
kepada pelaku usaha;
b. mengkompilasi data calon penerima KUR
potensial untuk dapat dibiayai KUR sektor
kelautan dan perikanan;
c. mengunggah data pelaku usaha yang potensial
untuk dapat dibiayai KUR sektor kelautan dan
perikanan ke dalam Sistem Informasi Kredit
Program (SIKP);
d. pendampingan bagi pelaku usaha melalui
bimbingan teknis, penguatan kelembagaan,
penumbuhan dan pengembangan wirausaha;
dan
e. memfasilitasi hubungan antara Penerima KUR
dengan pihak lainnya melalui kemitraan serta
temu bisnis.
(3) Dalam melaksanakan pembinaan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Dinas Provinsi bertugas:
a. melakukan evaluasi secara berkala terhadap
dinas Kabupaten/Kota;
b. memfasilitasi hubungan antara Penerima KUR
dengan Penyalur KUR dengan Dinas
Kabupaten/Kota;
c. koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka
penyaluran KUR; dan
d. pendampingan bagi pelaku usaha sektor
kelautan dan perikanan melalui sosialisasi,
bimbingan teknis, penguatan kelembagaan,
penumbuhan, dan pengembangan wirausaha.
(4) Dalam melaksanakan pembinaan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Dinas Kabupaten/Kota
bertugas:
a. melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi
Pelaku Usaha yang layak dibiayai KUR;
b. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam
rangka upload/menggunggah data pelaku usaha
yang layak dibiayai KUR ke dalam Sistem
Informasi Kredit Program;
c. pendampingan bagi pelaku usaha sektor
kelautan dan perikanan melalui sosialisasi,
bimbingan teknis, penguatan kelembagaan,
penumbuhan dan pengembangan wirausaha;
dan
d. memfasilitasi hubungan antara Penerima KUR
dengan pihak lainnya melalui kemitraan serta
temu bisnis.
Pasal 20
Pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran,
pemanfaatan, dan pengembalian KUR sektor kelautan dan
perikanan dilakukan secara berjenjang dari tingkat
kabupaten/kota, provinsi, dan pusat secara periodik
setiap 3 (tiga) bulan sekali.
BAB IV
PELAPORAN
Pasal 21
(1) Dinas Provinsi harus menyampaikan laporan
pelaksanaan KUR kepada Kementerian satu tahun
sekali, paling lambat pada bulan Januari tahun
berikutnya.
(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
Pembiayaan dan penyaluran KUR sektor kelautan dan
perikanan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 73/PERMEN-KP/2016
tentang Pedoman Umum Kredit Usaha Rakyat Sektor
Kelautan dan Perikanan dan/atau kebijakan dari lembaga
keuangan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/PERMEN-
KP/2016 tentang Pedoman Umum Kredit Usaha Rakyat
Sektor Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 26
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Total Laba Per Tahun: 1,635,120,000 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN BCR (Total Penerimaan/Total Biaya): 4.23 REPUBLIK INDONESIA, BEP (Total Investasi/Total Laba): 2.45
EDHY PRABOWO
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /PERMEN-KP/ TENTANG PEDOMAN UMUM KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KUR SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. FORMAT LAPORAN PROV/KAB/KOTA PROVINSI : …........................ KAB/KOTA : .........................
No Nama
Penerima KUR
Jumlah Anggota
Bidang Usaha *)
Lokasi Usaha
Besaran Pengajuan
Kredit
Realisasi Kredit yang Disetujui
Peruntukan Kredit Penyalur KUR Keterangan Modal Kerja Modal