Koord. Kel. Hukum Kabag PRT dan LP Kabiro SDM dan Umum Kabiro HKO SALINAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengamanan barang milik negara baik pengamanan fisik, administrasi, dan hukum perlu dilaksanakan pengelolaan penatausahaan persediaan; b. bahwa untuk terciptanya tertib administrasi pengelolaan penatausahaan persediaan di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia perlu menetapkan Pedoman Penatausahaan Persediaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Koord. Kel. Hukum Kabag PRT dan LP Kabiro SDM dan Umum Kabiro HKO
SALINAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengamanan barang milik
negara baik pengamanan fisik, administrasi, dan hukum
perlu dilaksanakan pengelolaan penatausahaan
persediaan;
b. bahwa untuk terciptanya tertib administrasi pengelolaan
penatausahaan persediaan di lingkungan Ombudsman
Republik Indonesia perlu menetapkan Pedoman
Penatausahaan Persediaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik
Indonesia tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di
Lingkungan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
- 2 -
Koord. Kel. Hukum Kabag PRT dan LP Kabiro SDM dan Umum Kabiro HKO
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4899);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan
Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan
Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6143);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
- 3 -
Koord. Kel. Hukum Kabag PRT dan LP Kabiro SDM dan Umum Kabiro HKO
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
247);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1617), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013
Nomor 2137);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik
Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik
Indonesia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai
kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan
publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara
negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan
oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
- 4 -
Koord. Kel. Hukum Kabag PRT dan LP Kabiro SDM dan Umum Kabiro HKO
Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan
swasta atau perseorangan yang diberi tugas
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah.
2. Sekretariat Jenderal Ombudsman adalah perangkat
pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Pimpinan Ombudsman.
3. Perwakilan Ombudsman adalah kantor Ombudsman di
provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai hubungan
hierarkis dengan Ombudsman.
4. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
5. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan BMN.
8. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB
adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk
oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang
berada dalam penguasaanya dengan sebaik-baiknya.
9. Unit Akuntansi Pengguna Barang yang selanjutnya
disingkat UAPB adalah unit yang melakukan
Penatausahaan Persediaan pada Pengguna Barang.
10. Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang yang
selanjutnya disingkat UAPKPB adalah unit yang
- 5 -
Koord. Kel. Hukum Kabag PRT dan LP Kabiro SDM dan Umum Kabiro HKO
melakukan Penatausahaan Persediaan pada tingkat
pembantu satuan kerja/KPB.
11. Petugas Pengelola Persediaan adalah petugas yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang
dalam Gudang/tempat penyimpanan secara tertib dan
teratur.
12. Unit Pemakai Barang adalah unit dalam satuan kerja yang
memakai/menggunakan barang untuk kegiatan dinas.
13. Kartu Gantung Barang adalah kartu yang digunakan
untuk mencatat Persediaan berdasarkan jenis barang
dalam Gudang/tempat penyimpanan yang digantung
dalam setiap jenis barang.
14. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan
pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan
Persediaan di dalam ruangan tertentu.
15. Gudang/tempat Penyimpanan adalah suatu ruangan atau
tempat Penyimpanan baik yang tertutup maupun yang
terbuka yang dipakai untuk tempat Penyimpanan barang
dan tempat tersebut tidak untuk umum.
16. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan
penghitungan, pencatatan, pendaflaran, dan penilaian
Persediaan dalam Gudang/tempat Penyimpanan pada
saat tertentu.
17. Laporan Persediaan Semesteran adalah laporan yang
memuat jumlah, nilai dan kondisi Persediaan dalam
jangka waktu enam bulan.
18. Laporan Persediaan Tahunan adalah laporan yang
memuat jumlah, nilai dan kondisi Persediaan dalam
jangka waktu satu tahun.
- 6 -
Koord. Kel. Hukum Kabag PRT dan LP Kabiro SDM dan Umum Kabiro HKO
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal
Ombudsman sebagai acuan dan keseragaman dalam hal
pengelolaan Penatausahaan Persediaan di lingkungan
Ombudsman.
Pasal 3
Tujuan disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal
Ombudsman ini sebagai mendorong tercapainya pengelolaan
Penatausahaan Persediaan di lingkungan Ombudsman.
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman ini
terdiri atas:
a. klasifikasi Persediaan;
b. Penatausahaan Persediaan; dan
c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
BAB III
PERSEDIAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
(1) Persediaan diperoleh dari hasil pengadaan atau perolehan
lainnya yang sah dan disimpan di Gudang/tempat
Penyimpanan.
(2) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pendistribusian Persediaan harus diketahui oleh KPB dan
Pejabat Pengurus Persediaan yang bertanggung jawab atas
pengurusan Persediaan di Gudang/tempat Penyimpanan.
- 7 -
Koord. Kel. Hukum Kabag PRT dan LP Kabiro SDM dan Umum Kabiro HKO
(3) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
ditatausahakan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan