PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NADHLATUL ULAMA INDONESIA NOMOR 212/400.08/I/2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS NADHLATUL ULAMA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA Menimbang : a. bahwa berdasarkan Statuta Pasal 29, Organisasi UNU Indonesia terdiri dari PBNU, BP3TNU, Rektor, dan Senat Akademik; b. bahwa berdasarkan kewenangan Rektor dalam Statuta Pasal 23, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang mengatur pembagian tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja setiap unit kerja di lingkungan perguruan tinggi; c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NADHLATUL ULAMA INDONESIA
NOMOR 212/400.08/I/2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS NADHLATUL ULAMA INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Statuta Pasal 29, Organisasi UNU
Indonesia terdiri dari PBNU, BP3TNU, Rektor, dan
Senat Akademik;
b. bahwa berdasarkan kewenangan Rektor dalam Statuta
Pasal 23, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang mengatur pembagian tugas, fungsi, wewenang,
tanggung jawab, dan hubungan kerja setiap unit kerja
di lingkungan perguruan tinggi;
c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka perlu
ditetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi Tinggi (Lembaran Negara Tahun
2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi; 4.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi;
6. Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Riset,
Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015–2019; 7. Permen Ristekdukti Nomor 13 Tahun 2015 Tentang
Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019; 8. Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia;
9. Keputusan PBNU Nomor … tentang Pengangkatan
Rektor
10. Keputusan Senat Akademik Nomor… tentang Anggaran
Rumah Tangga Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS
NADHLATUL ULAMA INDONESIA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
(1) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut
Unusia adalah perguruan tinggi swasta Badan Hukum Perkumpulan
Nahdlatul Ulama.
(2) Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama, yang selanjutnya disebut
BHPNU, adalah badan hukum organisasi kemasyarakat Nahdlatul
Ulama sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan perundang-
undangan.
(3) Badan Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut BP3TNU DKI Jakarta, adalah
pelaksana teknis fungsi penyelenggaraan Unusia.
(4) Statuta Unusia adalah peraturan dasar pengelolaan Unusia yang
digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur
operasional di Unusia.
(5) Rektor adalah organ Unusia yang memimpin penyelenggaraan dan
pengelolaan Unusia.
(6) Senat Akademik, yang selanjutnya disebut Senat adalah organ Unusia
yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan
melakukan pengawasan di bidang akademik di level universitas.
(7) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang
menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan
profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu
pengetahuan dan teknologi.
(8) Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Unusia yang berwenang
dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap
Fakultas.
(9) Program Studi, yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan
metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,
pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
(10) Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT, adalah unsur
pengelola yang melaksanakan tugas teknis dan/atau penunjang
tertentu yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma
perguruan tinggi di lingkungan Unusia.
(11) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unusia dengan
tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan,
riset, dan pengabdian pada masyarakat.
(12) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unusia.
(13) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan
diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan
pendidikan tinggi di Unusia.
(14) Jabatan Fungsional adalah pegawai yang menduduki Jabatan
Fungsional pada UPT tertentu di lingkungan Unusia berdasarkan
keahlian dan ketrampilan.
(15) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas
dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Unusia.
(16) Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahunn 1945.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) Unusia merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh
Nahdlatul Ulama melalui BHPNU.
(2) Unusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
kepada Nahdlatul Ulama dan Pemerintah.
(3) Dalam hal penyelenggarakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Nahdlatul Ulama membentuk BP3TNU DKI Jakarta sebagai pelaksana
teknis penyelenggaraan Unusia.
(4) Unusia memiliki tugas dan fungsi melaksanakan tridharma perguruan
tinggi.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
Unusia memiliki organ yang terdiri atas:
(a) Senat; dan
(b) Rektor.
Bagian Kedua
Senat
Pasal 4
(1) Senat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf (a) merupakan organ
yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan
pelaksanaan kebijakan akademik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
Bagian Ketiga
Rektor
Pasal 5
(1) Rektor sebagauimana dimaksud pada Pasal 3 huruf (b) merupakan
organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan pengelolaan
Unusia.
(2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor.
Pasal 6
Organ pengelola terdiri atas:
(a) Rektor dan Wakil Rektor;
(b) Direktorat;
(c) Fakultas;
(d) Lembaga;
(e) Unit Pelaksana Teknis; dan
(f) Unsur Pendukung.
Paragraf 1
Rektor
Pasal 7
Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf (a) mempunyai tugas
memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat, serta membina dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan
membangun serta membina hubungan dengan masyarakat.
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Rektor
menyelenggarakan fungsi:
(a) pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
(b) pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi;
(c) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
(d) pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa;
(e) pelaksanaan pembinaan hubungan dengan lingkungan; dan
(f) pelaksanaan kegiatan layanan administrasi.
Paragraf 2
Wakil Rektor
Pasal 9
(1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf (a) berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2) Wakil Rektor terdiri atas:
(a) Wakil Rektor Bidang Akademik;
(b) Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan, Kepegawaian, dan
Perencanaan; dan
(c) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama.
Pasal 10
(1) Wakil Rektor Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9
ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam
memimpin penyelenggarakaan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
(2) Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan, Kepegawaian, dan
Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b
mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin
penyelenggarakaan di bidang administrasi umum, keuangan,
perencanaan, dan kepegawaian;
(3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama
sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c mempunyai
tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggarakaan di
bidang kemahasiswaan, alumni, kerjasama, hubungan masyarakat,
dan pengembangan usaha.
Paragraf 3
Direktorat
Pasal 11
(1) Direktorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b merupakan
unsur pelaksana administrasi Unusia yang menyelenggarakan
pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di
lingkungan Unusia.
(2) Direktorat dipimpin oleh Direktur yang diangkat dan diberhentikan
oleh Rektor atas usul Wakil Rektor terkait.
(3) Direktorat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan
oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 12
Direktorat terdiri dari:
(a) Direktorat Akademik;
(b) Direktorat Umum, Keuangan, Kepegawaian, dan Perencanaan; dan
(c) Direktorat Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama.
Pasal 13
Tugas Direktorat Akademik adalah melaksanakan:
(1) Administrasi akademik, meliputi:
(a) menyusun konsep RKAT dan program kerja Direktorat;
(b) menyusun pedoman akademik;
(c) menyusun SOP administrasi akademik;
(d) mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan evaluasi
akademik;
(e) mengkoordinasikan pelaksanaan legalisasi akademik; dan
(f) melaksanakan administrasi dan evaluasi akademik;
(2) Monitor pelaksanaan program pendidikan, meliputi:
(a) membuat perencanaan monitoring pembelajaran;
(b) memonitor input, proses, output, outcome serta dampak
pembelajaran;
(c) mengembangkan instrumen monitoring pembelajaran untuk unit
kerja dan program hibah kompetisi;
(d) memonitor pelaksanaan pengembangan pembelajaran pada
tingkat unit pendidikan, dan membuat laporan periodik.
(3) Pengembangan sumber pembelajaran, meliputi:
(a) mengembangkan perangkat lunak sumber-sumber pembelajaran
berdasar ICT;
(b) menyediakan konsultasi sumber pembelajaran berdasar
multimedia dan ICT; dan
(c) memelihara web-site Direktorat Pengembangan Pendidikan.
(4) Pengembangan pendidikan, meliputi:
(a) mengembangkan konsep dan sistem pembelajaran;
(b) mengembangkan konsep dan sistem pengajaran berbasis
penelitian (Research-Based Teaching);
(c) mengembangkan kompetensi dosen dalam mengajar;
(d) melakukan koordinasi dan memberikan konsultasi serta
pendampingan dalam pengembangan pendidikan;
(e) melakukan kajian-kajian manajemen pembelajara;
(f) merumuskan strategi dan menyusun rencana pengembangan
pendidikan;
(g) mengkoordinasikan kegiatan pengembangan pendidikan di unit
organisasi Unusia; dan
(h) melaksanakan dan mengembangkan sistem monitoring dan
evaluasi akademik bagi semua unit pelaksana akademik dan unit
penunjang.
Pasal 14
Tugas Direktorat Umum, Keuangan, Kepegawaian, dan Perencanaan adalah
melaksanakan:
(1) Anggaran dan perbendaharaan, meliputi:
(a) menyusun konsep RKAT dan program kerja Direktorat;
(b) membantu menyusun konsep SOP di bidang anggaran dan