Top Banner
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; b. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk percepatan pembangunan dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi dan berbagai sektor strategis nasional serta meningkatkan daya saing ekonomi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan dinamika globalisasi ekonomi, dipandang perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal; c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; Mengingat I It QI NT'
68

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mar 11, 2018

Download

Documents

nguyencong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG

TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal

13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan

Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang

Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka

Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman

modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri

untuk percepatan pembangunan dengan tetap

meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah, serta Koperasi dan berbagai sektor

strategis nasional serta meningkatkan daya saing

ekonomi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi

ASEAN dan dinamika globalisasi ekonomi, dipandang

perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang

usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka

dengan persyaratan di bidang penanaman modal;

c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan

Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang

Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan

Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

Mengingat

I

It QI NT'

Page 2: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-2

Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4724);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA

YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA

DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang

dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada

sektor-sektor ekonomi.

2. Bidang Usaha Yang Terbuka adalah Bidang Usaha yang

dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman

Modal.

3. Bidang Usaha Yang Tertutup adalah Bidang Usaha

tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan

Penanaman Modal.

4. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan adalah

Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk

kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu

dicadangkan

I

Page 3: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-3-

dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi

tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari

negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan

menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri

maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha

di wilayah negara Republik Indonesia.

6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha

yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa

penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

7. Kemitraan adalah kerjasama dalam kegiatan penanaman

modal untuk Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan

Persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas

dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,

memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan

pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha

besar.

8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha mikro,

kecil, menengah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah.

9. Koperasi adalah koperasi sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian.

BAB II

BIDANG USAHA

Pasal 2

(1) Bidang Usaha dalam kegiatan Penanaman Modal terdiri

atas:

a. Bidang

Page 4: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

a. Bidang Usaha Yang Terbuka;

b. Bidang Usaha Yang Tertutup; dan

c. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan.

(2) Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan:

yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi; dan

b. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan

tertentu yaitu:

1) batasan kepemilikan modal asing;

2) lokasi tertentu;

3) perizinan khusus;

4) modal dalam negeri 100% (seratus persen);

dan/ atau

5) batasan kepemilikan modal dalam kerangka

kerjasama Association of Southeast Asian Nations

(ASEAN).

Pasal 3

Bidang Usaha yang tidak tercantum dalam Bidang Usaha

Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan

Persyaratan merupakan Bidang Usaha Yang Terbuka.

Pasal 4

Bidang Usaha Yang Tertutup sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I dan

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden

ini.

Pasal 5 ...

I I VU /

Page 5: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-5-

Pasal 5

(1) Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang

dicadangkan atau Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah serta Koperasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran

II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Penanam Modal dengan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah serta Koperasi dengan pola: inti

plasma, subkontrak, keagenan, waralaba, dan pola

Kemitraan lainnya.

Pasal 6

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b

tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB III

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

PADA BIDANG USAHA

Pasal 7

( 1 ) Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus

memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan di bidang penataan

ruang dan peraturan perundang-undangan di bidang

pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Dalam ...

I

Page 6: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-6-

(2) Dalam hal izin Penanaman Modal untuk Bidang Usaha

Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya

dan Penanam Modal bermaksud memperluas usaha

dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar

lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin Penanaman

Modal tersebut, Penanam Modal harus memenuhi

persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Untuk memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Penanam Modal tidak diwajibkan

untuk mendirikan badan usaha baru, kecuali ditentukan

lain yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 8

(1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c

dilakukan secara tidak langsung atau portofolio yang

transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam

negeri, Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c

menjadi Bidang Usaha Terbuka.

(2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan

di kawasan ekonomi khusus, Bidang Usaha tersebut

menjadi Bidang Usaha Terbuka kecuali Bidang Usaha

yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah serta Koperasi.

Pasal 9 ...

I

! 1 It

Page 7: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat

penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan dalam

perusahaan Penanaman Modal yang bergerak di Bidang

Usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam

perusahaan Penanaman Modal yang menerima

penggabungan adalah sebagaimana yang tercantum

dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha

perusahaan tersebut;

b. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam

perusahaan Penanaman Modal yang diambil alih adalah

sebagaimana tercantum dalam izin Penanaman Modal

dan/atau izin usaha perusahaan tersebut; dan/atau

c. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam

perusahaan baru hasil peleburan adalah sebagaimana

ketentuan yang berlaku pada saat terbentuknya

perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.

Pasal 10

( 1 ) Dalam hal Penanaman Modal asing melakukan perluasan

kegiatan usaha dalam Bidang Usaha yang sama dan

perluasan kegiatan usaha tersebut membutuhkan

penambahan modal melalui penerbitan saham dengan

hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue) dan

Penanam Modal dalam negeri tidak dapat berpartisipasi

dalam penambahan modal tersebut, maka berlaku

ketentuan mengenai hak mendahului bagi Penanam

Modal asing, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

(2) Dalam ...

Page 8: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-8-

(2) Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengakibatkan jumlah kepemilikan modal

asing melebihi batasan maksimum yang tercantum dalam

izin Penanaman Modal dan/ atau izin usaha, maka dalam

jangka waktu 2 (dua) tahun, kelebihan jumlah

kepemilikan modal asing tersebut harus disesuaikan

dengan batas maksimum yang tercantum dalam izin

penanaman modal dan/atau izin usaha, melalui cara:

a. Penanam Modal asing menjual kelebihan saham yang

dimilikinya kepada Penanam Modal dalam negeri;

b. Penanam Modal asing menjual kelebihan sahamnya

melalui penawaran umum yang dilakukan oleh

perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Penanam

Modal asing tersebut pada pasar modal dalam negeri;

atau

c. perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b

membeli kelebihan jumlah saham yang dimiliki

Penanam Modal asing tersebut dan diperlakukan

sebagai treasury stocks, dengan memperhatikan

ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap Bidang

Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden i.ni tidak

mengurangi kewajiban Penanam Modal untuk mematuhi

ketentuan dan syarat teknis untuk melakukan kegiatan

usaha yang ditetapkan oleh:

a. kementerian/lembaga yang secara teknis berwenang di

bidang usaha Penanaman Modal; dan/atau

b. pemerintah daerah.

BAB IV ...

Page 9: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-9-

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENYELESAIAN

PERMASALAHAN DALAM PENANAMAN MODAL

Pasal 12

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan koordinasi

Pemerintahan di bidang perekonomian melakukan

pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian permasalahan

dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada

Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden.

(2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian

permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibantu oleh Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan

Peningkatan Investasi yang telah dibentuk dan ditetapkan

dengan Keputusan Presiden tersendiri.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap

Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak

berlaku bagi Penanaman Modal yang telah disetujui pada

bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini

diundangkan, sebagaimana yang tercantum dalam izin

Penanaman Modal danjatau izin usaha perusahaan, kecuali

ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi Penanaman

Modal dimaksud.

BAB VI ...

A

Page 10: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang

Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan

Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku

sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan

berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan

Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha

yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan

Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara

Tahun 2014 Nomor 93) dinyatakan dicabut dan tidak

berlaku.

Pasal 16

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...

I

Page 11: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI Deputi ng Perekonomian,

Ufstna

II

II PI 11^I'

Page 12: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

t1

ry

0

tzf 7:1

0

C11

2 2 0

g

ztri -2 a

4_40% .11 txi -P. 0 P'• 0 ›,-) >r m

° 2 0

in) I:4 0 Z 0 m

o

o-1> 0

0 0

Cif 5 74

ttl

0 ro

0 ry

Page 13: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

,t1:1 0 0 .-3 2 ti r'

›el C) > ti i tll i 0

XI 2 Z 0 n "CI > el: 1 "- 41 Z tli 2 41 20 HZ'"

TJ C 2 4 w N) z til

4 > 8, O 0 ,< Z • txj ,., CI • z ..-,, '-ci

r• 0 ,..rzt, CO "j CO

z-3 F:41

tml x oo xj

til .-3 '-i 0

■-<

0 0

9 .0 2

tl tx1 w

H 9 9 2 5

2 ea 2 5

9 2 0

Page 14: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

T>

Page 15: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

IN I

SN

ISV

N I

VIN

VI2

N}I

NS

Salin

an

sesuai d

engan aslin

ya

CIA Z 0 ri) cn

D'' fl) CI)

'-C P 0 a' n o e• 0 CD CD '1 4. 09 w

P4 E Fo P., w ■-+

ti 53' CD Ae.i. r.• A) --1 . 0 ° p A) 0 0 m-

0 F-I: —

,-,- A, r AF rwr — xi .. .,....

cT ...4. 09 7 q Vf F — a

0, o in

,t- P 0 0 III

cro 0 ,r:: X rl

0- — 0) , 1:1 0 p CD .',.5,. c 4:00) Oft

,i14. w z co 13

OU

OCI

IN1

0310

1'

a . 0 z 28 2r. 7,- ox- o rn sa, 0., o z '') (1.

.-, z M R •

0 4. w g,' 0

co ,7-. T p) 0, CD

A) Cr' '0 CD

(-r- '6., '1 CD 0) rt- '1 CO CD CICI

'14 Cr Z a r' IT

• m- ▪ ..

p '-'). 0 0. P)

K' 0

'0 co a 0 '-o Fo' CIO PC1 0 CD

CI a Cr C/) {A A) O 0

tml o C/A a a'

7:1 Po ril cro 0. .-o N. P

,-I- 0

'4 Ix o o

z cr, o 0

, 0. '."

CD SA

0 2 '0 ITt- 0 I:A

Z N-' '0 CI

en CD • .1

U) ra. cn co

:5>. °tg. P

Page 16: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

8. :-4 91

5. :II

I 2

.

Ta

na

ma

n P

em

ani s L

ain

nya

1

(

I i

.4 U

P Ala

..

Tanam

an J

ara

k P

agar

Usaha

perb

en

iha

n p

erk

ebu

na

n d

en

ga

n l u

as

ku

ran

g d

art

ne

Tanam

an n

an

ea

n l a

inn

ya ( u

bi k

ayo d

an ub

i j ala

r)

Ka

ca

ng

Hi ja

u

________

Kanana T

an

ah

(

Kerle

lai

.Tam

ing

Bid

an

g U

sa

ha

01

29

9

01

13

5

01

11

5

01

11

4

01

11

3

01111

. L 4_ .1--, L .4_ .e-

:

.Pert a

nia

n

- •

Per ta

nlan

Pert a

nta

n

- •

Pe

rt anta

n

Pe

rt an

tan

- •

Per ta

nla

n

re[ L

eiv

aii S

ek

t or

5

Page 17: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

ND -P.

ND 0.)

N.) ND

ND 1-6

N.) 0

•-■

0 ••-■

CO •-■

-4 •-• Crl

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

Perk

ebu

nan

Teb

u

Perk

ebunan P

em

an

i s Lai n

nya

Usa

ha p

erkeb

un

an

den

gan

l ua

s ku

ran

g d

ari 2

5 H

a: T

an

am

an

Kare

t dan

Pen

gh

asil G

et a

h L

ai n

nya

Tanam

an R

emp

ah

Lai n

nya

Tanam

an O

bat /B

ah

an F

arm

asi (di l u

ar h

ortik

ul t u

ra) T

an

am

an

Mi n

yak A

tsi ri

Tanam

an C

en

gkeh

Tanam

an L

ad

a

Tan

am

an

Unt u

k B

ah

an M

i nu

man

(Teh

, Kopi d

an K

ak

ao) T

anam

an K

elap

a S

awi t

Tanam

an K

elapa

Tanam

an J

am

bu M

ete

Tanam

an L

ai n

ny

a y

an

g T

idak

Dik

l asif ik

asik

an d

i Tem

pat

Lai n

Tanam

an B

ah

an

Bak

u T

ekstil d

an T a

nam

an K

ap

as

Tanam

an T

em

bak

au

Tanam

an T

ebu

Bid

an

g U

sah

a

)

k

)

)

) • ) )

) • ) )

)

) )

)

) )

)

) )

)

) )

)

)

1

01

26

2

)

)

01

26

1

)

I )

01

22

0

_ _ ) )

) •

01

29

9

) )

)

01

16

0

I

)

01

15

0

1

01

14

0

1._ 4_ 1._ 1_ 1._ 1., 4., 4_ 4_ 1..„ .4._ 1._

Pers y

ara

t an

1 I I I IIIIII I

Pert a

ni a

n

Pert a

ni a

n

Pert a

nia

n

Pert a

ni a

n

Pert a

ni a

n

Pert a

ni a

n

Pert a

ni a

n

Pert a

ni a

n

Pert a

ni a

n

Pert a

ni a

n

Pert a

ni a

n

Pert a

ni a

n

Page 18: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

40

.

39

.

38

.

37

.

36

.

35

.

34

.

33

.

32

.

31

.

30

.

29

.

28

.

27

.

26

.

25

.

Industri K

opra

, Sera

t (fiber), A

ran

g T

empuru

ng

, Deb

u

I ndust ri M

iny

ak M

enta

h (m

inyak m

ak

an) d

an

Nab

ati d

an

Hew

ani

Industri B

un

ga C

en

gkeh K

eri ng

Usa

ha d

en

ga

n k

ap

asita

s t erten

t u:

Perk

ebu

nan L

ai nn

ya

Perk

eb

un

an

Kare

t dan

Pen

gh

asil G

eta

h L

ainny

a

Perk

ebunan R

emp

ah

Lai n

nya

Perk

ebunan O

bat /B

ah

an

Farm

asi (di lu

ar h

ortik

ultu

ra)

Perk

eb

unan M

i nyak

Atsi ri

Perk

ebunan C

en

gkeh

Perk

ebu

nan L

ad

a

Perk

ebu

nan U

nt u

k B

ah

an M

i num

an (T

eh, K

opi d

an

K

ak

ao)

Perk

ebunan K

elapa S

awi t

Perk

ebun

an K

elap

a

Perk

ebu

nan J

am

bu M

ete

Perk

ebunan B

ah

an B

ak

u T

ek

stil dan T a

nam

an K

apas

Perk

ebunan T

em

bak

au Bid

an

g U

sah

a

10421

10490

01630

01299

012

91

01

28

9

012

85

012

86

01

28

4

01282

01

28

1

012

70

01262

01

26

1

01

22

0

01160

01

15

0

KB

LI

L 4, 4._ L 4-. d-- -4.- d-- <-. L 4- L. L L 1.._ L._

Dica

dan

gka

n u

ntu

k

UM

KM

K P

ersyara

t an

I I I I I I I I I I I I I

1

Kem

i traan

I

Pert a

ni a

n

I

Perta

nia

n

Perta

ni a

n

I

Perta

nia

n

I

Perta

nia

n

I

Perta

ni a

n

Perta

ni a

n

Perta

ni a

n

I

Perta

ni a

n

Perta

ni a

n

I

Pert a

nia

n

Perta

ni a

n

Pert a

nia

n

Pert a

ni a

n

Pert a

ni a

n S

ektor

Pert a

ni a

n

Page 19: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

I

54

. I

53.

I 1

52.

51

.

I

50

.

1

49

.

48

.

47

.

46

.

45

.

44

.

43

.

42

.

41. 0

Pem

bib

itan d

an

Budid

aya A

yam

Bura

s Serta

Persila

ngan

ny

a

Pem

bib

itan dan

Budid

aya B

ab

i den

gan J

um

lah

Kura

ng

A

tau S

am

a d

eng

an

125 E

kor

Industri M

iny

ak

Jara

k K

asa

r

Industr

i Karet M

enja

di S

heet, L

ateks P

ekat

Industri D

au

n T

embak

au

Kerin

g (K

roso

k)

Industri T

eh H

itam

/Teh

Hija

u

Industr

i Gu

la Pa

sir, Pucuk T

ebu

dan B

agas

Industri L

ada M

enjad

i Biji L

ada P

utih

Kerin

g d

an B

iji Lad

a Hita

m K

ering

Industr

i Jam

bu M

ete M

en

jad

i Biji M

ete K

ering dan

Cash

ew

Nu

t Sh

ell L

iquid

(CN

SL

)

Ind

ustri P

engu

pasan, P

em

bersih

an

, Pen

gerin

gan, d

an

S

ortasi H

asil P

erk

ebu

nan

(kak

ao d

an k

op

i)

Ind

ustri B

iji K

ap

as

Industri S

erat Kap

as

Industr

i Min

yak K

elap

a S

aw

it

Industri M

iny

ak

Kela

pa

(dust),

Nata

de C

oco

Bid

ang U

sah

a

014

63

0145

0

20

29

4

22

12

2

120

91

10

76

3

107

21

10

61

4

10614

1039

9

10490

0163

0

1043

1

104

22

KB

LI

L. L& G. 1... L. 1... 1.— 1— 1—. 1... 1—. 1— G.

I 111111 1 11 i 11

Kem

itraa

n

Perta

nia

n

Perta

nia

n

Perta

nia

n

Perta

nia

n

Perta

nia

n

Perta

nian

Perta

nia

n

Perta

nia

n

Perta

nia

n

Perta

nia

n

Perta

nia

n

Perta

nia

n

Perta

nia

n

Perta

nia

n

••• i

re-e

ttes

n2

uad

.99

1

II r'l n• ,

Page 20: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

It r 1 t•'1

71.

70

.

69

.

68

.

67

.

66

.

65

.

64

.

63

.

62

.

61.

60

.

59

.

58

.

57

.

56

.

55

.

z 0

Pem

besa

ran Ik

an L

au

t

Pem

ben

ihan

Ikan

Air T

awar

Pem

ben

ihan

Ikan

Air P

ayau

Pem

benih

an

Ikan L

aut

Pen

gu

sah

aan K

ok

on

/Kepom

po

ng U

lat S

utra

(persu

traan

alam

)

Pen

gu

sahaan S

hella

k, T

anam

an P

an

gan

Alte

rnatif (sa

gu), G

etah

-geta

han

, dan P

erleb

ahan

Pen

gu

sah

aan H

uta

n: G

ah

aru

Pen

gu

sah

aan H

utan

: Dam

ar

Pen

gu

sah

aan

Hu

tan: B

am

bu

Pen

gu

sah

aan H

uta

n: G

eta

h P

inu

s

Pen

gu

sah

aan H

uta

n: R

ota

n

Industr

i Prim

er P

en

gola

han

Rota

n

Ind

ustri K

ayu G

erg

ajian (k

apasita

s p

roduksi sa

mpai

den

gan

20

00 m

3/tah

un)

Pen

gu

sah

aan S

ara

ng B

uru

ng

Wale

t di A

lam

Industr

i Prim

er P

en

gola

han H

asil H

uta

n: B

am

bu

Ind

ustri P

rimer P

engola

han H

asil H

uta

n: G

eta

h P

inu

s

Pen

gu

sahaan H

uta

n Tanam

an L

ain

nya (a

nta

ra la

in: A

ren

, K

emiri,

Biji A

sam

, Bahan B

alm

Ara

ng

, Kayu M

an

is)

Bid

ang

Usa

ha

03211

03226

03525

03

21

2

014

92

02

13

9

02136

021

35

02

13

4

02

13

2

02

13

1

1610

4

161

01

014

69

02

30

8

02303

0211

9

KB

LI

L. L. L. d--. L. ..-

I Dica

.dan

gkan

un

tuk

U

MK

MK

Pers

yara

tan

.t___ 4_ 4_ 4_ 4_ 4_ 4_ 4_ 4_ 4_ 4_ 1

Ke

rnitra

an

Kela

uta

n d

an P

erikan

an

Kela

uta

n d

an P

erikan

an

Kela

uta

n d

an P

erikan

an

Kela

uta

n d

an P

erikan

an

Keh

uta

nan

Keh

uta

nan

Keh

uta

nan

Kehuta

nan

Kehuta

nan

Kehuta

nan

Kehu

tan

an

Kehu

tanan

Kehuta

nan

Kehuta

nan

Keh

uta

nan

Keh

uta

nan Sek

tor

**

* I

MIB

S3C

111

13d

5

Page 21: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---1

.nsn

puj

.L

8

86

.

85

.

84

.

83

.

82

.

81

.

80

.

79

.

78

.

77

.

76

.

75

.

74.

73

.

72

. O

Ind

ustri P

en

gu

pas

an d

an

Pem

bersih

an U

mbi-u

mb

ian

Indust ri G

ula M

era

h

Industri Kr

up

uk

, Kerip

ik, P

eyek dan

Seje

nisn

ya

Ind

ustri M

ak

anan d

an K

ed

elai d

an K

acan

g-Kacan

gan

S

elain K

ecap

, Tem

pe d

an T

ahu

Industri K

ue B

asa

h

Industri T

ah

u K

ed

elai

Ind

ustri T

empe K

edelai

Ind

ustri P

em

ind

an

gan

Ikan

]

Usa

ha P

em

asara

n, D

istribu

si, Perd

agan

gan

Besa

r, dan

Ek

spor H

asil P

erik

an

an

Usa

ha P

en

gola

han

Hasil P

erik

an

an

(UP

I): Indu

stri b

erbasis D

agin

g L

um

ata

n d

an Su

rimi

Usa

ha P

en

go

lah

an

Hasil P

erik

an

an

(UP

I): Indu

stri Pera

gian/F

erm

enta

si Ikan

dan Pro

duk M

asa

k L

ainnya

(untu

k u

saha ek

strak

si dan jelly

ikan

)

Usa

ha Pen

gola

han

Hasil P

erik

anan

(UP

I): Indu

stri P

en

gasa

pan

Ikan

dan

Bio

ta p

era

iran

Lain

nya

Usa

ha P

en

gola

han

Ha

sil Perik

anan (U

PI): In

dustri

Pen

gg

aram

an/P

en

gerin

gan Ik

an d

an B

iota

Pera

iran

Lain

nya

Pem

besa

ran Ika

n A

ir Taw

ar

Pem

besa

ran Ik

an

Air Payau

Bid

ang U

sah

a

01630

—I

10722

10

79

4

10793

10

792

10392

10391

102

14

46206

10216

10

21

5

10

77

9

102

12

10211

03221

03

25

1

KB

LI

L._ L._ L._ L._ L._ 1._ L_ L.., 1 I 1 1 t , 1

1 Dica

dan

gkan

un

tuk

U

MK

MK

Pers

yara

tan

1 I I I I 1 1 L._ L._ 1... L._ L.-, L.-. L.-

Kem

itraa

n

Perin

du

strian

Perin

du

strian

Perin

dustria

n

Perin

dustria

n

Perin

dustria

n

Perin

du

strian

Perin

du

strian

Perin

du

strian

Kela

uta

n d

an P

erikan

an

Kela

uta

n d

an

Perik

anan

Kela

uta

n dan

Perik

anan

Kela

utan

dan P

erikan

an

Kela

uta

n dan P

erikana

n

Kela

uta

n dan P

erikanan

Kela

uta

n d

an P

erikan

an

Sek

tor

Page 22: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

pn

Ott

10

1.

100

.

99

.

98

.

97

.

96

.

95

.

94

.

93

.

92

.

91

.

90

.

89

.

88

.

87

. 0

Indust ri P

erk

ak

as Tan

gan U

ntu

k P

ert an

ian y

an

g D

iperl u

kan U

ntu

k P

ersia

pan L

ah

an P

rose

s Pro

duk

si, Pem

an

en

an

, Pasc

a P

an

en

, dan

Pen

gola

han

Kecuali

Industri B

ara

ng d

ari T

anah L

iat U

ntu

k K

ep

erl uan R

um

ah

Tan

gga K

hu

su

s G

erab

ah

I ndustri P

en

gasap

an K

are

t

Indu

st ri Muk

en

a, S

elend

an

g, K

eru

du

ng, d

an P

ak

aia

n

Tra

disi o

nal L

ai nn

ya

Indust ri A

lat-a

lat Musik

Tra

disi o

nal

Industri d

an

Kayu

, Rota

n, G

abus y

an

g T

idak

D

iklasifik

asik

an D

itempat L

ain

Industri A

lat-a

lat d

apur d

ari K

ayu

, Ro

tan d

an B

am

bu

Industri K

era

jinan

Uk

i r-ukira

n d

ari K

ayu K

ecuali M

ebeler

Industri A

nyam

-anyam

an

dan

Tanam

an S

elain R

ota

n d

an

B

am

bu

Industri A

nyam

-an

yam

an d

ari R

ota

n d

an

Bam

bu

Industri B

ord

ir/ Sul a

rnan

Industri K

ain

Raju

t Kh

usu

snya R

en

da

Industri B

atik

Tulis

I ndustri P

erc

eta

kan K

ain

[

Industri P

ewarn

aan B

en

an

g d

an

Serat A

l am

Mau

pu

n

Sera

t Buata

n M

e nja

di B

enan

g B

erm

otif /C

elup

, Ikat ,

den

gan

Mat y

an

g D

igera

kkan T

angan

Bid

ang U

sah

a

25931

14111

22121

23932

32201

16

29

9

16294

16293

16

29

2

16291

13912

13911

13

13

4

13133

131

22

ICB

M

4-. 4-. .4.-. L.. L. L- 4. 4- L. 4- L. 4.- 4- 4.. 4._

Dica

dan

gkan

un

tuk

U

MK

MK

Persy

ara

tan

I 1 1 1 1 1 I I I I I I 1

Kem

itraan

Perin

du

st rian

Perin

du

strian

Perin

dustria

n

Perin

dustrian

Perin

du

strian

Perin

dust ria

n

Perin

dust ria

n

Perin

du

strian

Perin

dustria

n

Perin

dustria

n

Peri n

dustria

n

Peri n

dustria

n

Peri n

dustria

n

Perin

dustria

n

Perin

du

st rian

Sek

tor

Page 23: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

m

000% - -er 7m

2 a O m oz z

"• T

ilsn

Pu

l '9

11

115

.

11

4.

113

.

112

.

111

.

110

.

109

.

108

.

107

.

106

.

105

.

104

.

103

.

102

.

Industri B

atu

Bata

dan T

an

ah

Lia

t/Kera

mik

Ind

ust ri P

en

gerin

gan

dan P

en

gola

han T

emb

ak

au

Indu

st ri Min

yak

Atsi ri

Industri B

ara

ng

dari K

a yu

(Industri M

oulding d

an

Ko

mn

onen B

ah

an B

angunan)

Indust ri P

en

gaw

etan

Rota

n, B

am

bu

dan

Sej en

isny

a

Industri P

en

gol a

han R

ota

n

Indust ri B

atik

Cap

Indust ri P

en

gol a

han

Susu

Bu

bu

k d

an

Su

su K

ental M

an

is

I ndustri K

ecap

Indust ri A

si nan

Bu

ah

-Bu

ah

an d

an

Sayur-S

a yu

ran

I ndustri K

opra

Ind

ustri R

epara

si B

ara

ng-b

ara

ng

Kep

erl uan P

ribadi d

an

Ru

mah

Tan

gga

.

Indust r

i Jasa P

emelih

ara

an

dan

Perb

aik

an

Sep

eda M

ot o

r K

ec uali y

ang

Teri n

tegra

si den

gan

Bid

an

g U

sah

a

Pen

ivala

n S

en

ed

a Moto

r (a

gen

/di strib

utor)

Ind

ustri P

erk

ak

as Tangan y

an

g D

i pro

ses S

ecara Man

ual

Ata

u S

emi M

ek

anik

Untu

k P

ert u

kan

gan

dan P

emoto

ngan

Can

gku

l dan S

ek

op

Bid

ang U

sah

a

23921

120

91

202

94

16

22

1

16

10

3

16104

13134

10520

10771

10311

104

21

95

22

0

95

240

95290

45

40

7

25932

2593

3

259

34

KB

LI

1 I I I I I I I I I I 4... ..e... L._

Di ca

da

ng

ka

n u

ntu

k

UM

KM

K P

ers ya

rata

n

L._ L._ 1._ 1._ t_ l__ 1._ 1__ t_ 1_ t_ 1 t

Kem

i traa

n

Perin

dustria

n

Perin

du

st rian

I Perin

du

stri a

n

Peri n

du

st rian

Perin

dustri a

n

1 Peri n

dust ria

n

Perin

dust ria

n

Peri n

du

st rian

Peri n

dust ria

n

Peri n

du

st rian

Perin

dustria

n

Peri n

dust ria

n

Peri n

du

st rian

Peri n

du

stri an

Sek

t or

Page 24: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

I-1 CO

P I-I ts)

P I-: N.) CO

127

.

126

.

12

5.

12

4.

123

.

12

2.

12

1.

120

.

11

9.

11

8.

117

.

116

.

Indust ri B

ara

ng

Perh

i asa

n B

erh

arg

a Buk

an U

nt u

k

Ke p

erl uan P

ribad

i dari L

og

am M

uli a

1

:

1 i

VV

Prib

adi 1_,<

A11

42.1.1 da

nIn

dust ri ri B

ara

ng P

erh

i asa

n B

erh

ar g

a u

nt u

k K

eperl u

an

ari L

og

am

Mulia

renall

glia

l/c1.11 In

Cu

a

Industri P

era

lat a

n d

an P

erl e

ngkap

an K

ap

al Kayu U

nt u

k

Unt u

kPF•n

aripic

anan ik

an

dan

va

&

La

Indust ri K

ap

al Ka y

u U

nt u

k W

i sat a B

ah

ari d

an U

nt u

k

1 L

Industri A

lat M

esin P

ert a

ni a

n y

an

g Men

gg

un

akan

Tek

nolo

gi Mady

a S

eperti P

ero

nt o

k P

adi , P

emi p

il Jag

un

g,

1-s. 7`

.-Ar-1a

n

.

.

I

Industri P

erl en

gkapan S

eped

a d

an B

ecak

Ind

ustri K

om

po

nen

dan P

erle

ngkap

an K

en

dara

an

rt,I

n ela

n T

ips

,---

I nd

ustri P

om

pa d

an

Ko

mp

reso

r

I ndustri K

om

po

nen

dan S

uk

u C

ad

an

g M

ot o

r Pen

gg

era

k

I ndustri P

ak

u, M

ur , d

an

Baut

Indust ri B

ara

ng

-bara

ng

dari S

em

en d

an K

apur L

ai n

ny

a

Indust ri B

ara

ng

-bara

ng d

ari K

ap

ur

I nd

ust ri B

ara

ng-b

ara

ng

dari S

emen

I n

dust ri K

apur

Industri B

ara

ng L

ain

nya d

ari T

an

ah

Lia

t /Kera

mik

Bid

ang U

sah

a

32

11

3

30

11

3

32112

30

11

1

30120

28

21

0

30

92

2

30912

28

13

0

28

11

3

25

95

2

23959

23952

23

95

1

23

94

2

23

93

9

KB

LI

I I I I I I II 1 I I

Dica

dan

gka

n u

ntu

k

UM

KM

K P

ers yara

t an

_ .4. 1- 1- 4- 1- L. 4. 4- 4- < 4- d.- 4- 1-

Kem

it raa

n

Perin

dustria

n

Peri n

du

stri an

Peri n

dust ria

n

Peri n

dustri a

n

Peri n

dust ria

n

Peri n

dustria

n

_

.

Perin

dustria

n

Perin

dustri a

n

Perin

du

strian

Peri n

dust ria

n

Peri n

du

st rian

-

-

Perin

dustria

n

Se k

t or

Page 25: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

ZI

-o m .000

ft& m tdr _ tn

6 O n

' oz

•-• r

en

uu

s •

T (7

1

14

0.

13

9.

IC..7.; P.)

1—• C...)

1—■

GO CA

IZTa.

134

.

133

.

13

2.

131

. P

Po

nd

ok W

isata

(Ho

mest a

y)

Agen

Perjal a

nan

Wisa

ta

Perd

agan

gan

Ecera

n M

elalui P

emesa

nan

Po

s dan In

ternet

Jasa B

isnis

/Jasa

Ko

nsu

ltansi K

onstru

ksi y

an

g

Men

ggunak

an T

ek

nolo

gi Sed

erh

ana/M

ad

ya d

an

/ata

u

Risik

o Kecil/S

edan

g d

an/atau

Nilai P

ek

erjaan k

ura

ng d

ari

Rp10

.00

0.0

00

.00

0,0

0

Jasa K

on

struksi (Ja

sa P

elaksan

a K

onstru

ksi)

yan

g M

enggunak

an T

ek

nolo

gi Sed

erh

ana d

an M

adya d

an/a

tau

Risik

o Kecil d

an

Sed

an

g d

an/a

tau N

ilai P

ekerja

an

Sam

pai

den

gan

Rp

50

.000

.00

0.0

00,00

Ind

ustri G

ula

Pasir

(gula

krista

l putih

, g

ula

kristal

raf m

asi,

dan gula

krista

l men

tah) B

erb

asis

Teb

u d

en

gan

Kem

itraan D

alam B

entu

k In

ti Pla

sma 2

0%

dari L

uas

Lahan

Ind

ustri D

au

r Ula

ng B

ara

ng

-bara

ng B

uk

an L

og

am

Ind

ustri K

erajinan

yan

g Tid

ak

Dik

iasif ik

asika

n d

i Tem

pat

Lain

Ind

ustr

i Perm

ata

Ind

ustri B

ara

ng

Perh

iasa

n B

ukan u

ntu

k K

eperlu

an

Prib

adi d

an B

ukan

Log

am

Mulia

Bid

ang U

sah

a

55130

79

11

1

47911

47

91

2

47

913

4791

4

00

000

00

00

0

1072

1

38

30

2

32903

32111

32

120

KB

LI

Dic

ad

an

gkan u

ntu

k

UM

KM

K

Persy

ara

tan

4_ 4_ 4_ 4_ 4_

Kem

itraan

Pariw

isata

dan

Ek

on

om

i K

reatif

Pariw

isata

dan

Ek

on

omi

Kre

atif

Perd

agan

gan

Pek

erjaan U

mu

m

Pek

erjaan

Um

um

Perin

du

strian

Perin

du

strian

Perin

du

strian

Perin

du

strian

Perin

du

strian

Sekto

r

Page 26: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

.) P C ,r- CI ...-.

O 0 - II a. N. 5 p N ,, ts 4 1- co o '

/9 4 P '

O 1--1 orl 9 a . . a. a PA' 'CD CM cp CD

2. P) N.• 0 " O ,. CY P 5 4 0

4. ° "o 6, il 1...) 0 F ap o z o r 0

■-3 aq cr ° r. P 0' C&) . r 0 0 . ec, ..e ND ° '4

et. co 0 P

0 11 0 cl ■-s

oo •ti cr .-,- 0 C O co '1 0 0 r. a g,) a --' i2

10 0 014 ̀C r, a 4, O Go4 0

4 .., 0 co cb P Z 1-t 4. O p)

4 P .. 0. N 4. e 0 co P a t- x 0 cl,---- CD 11

0. E 2 $1) - ao g ,;('''. -I z a. O F

'0 r 0 CI) )1 0 r.r. .-1 5 0

CD II) 0 CD; O 0 co Gm tri. g °P. a,

N" P rE • a :0 0 fA.

2 o m

' oz z ( )7'

14

5.

144

.

143

.

14

2.

141

2 P

Wan

ing

I nte

rnet

Instal a

si Kab

el ke R

um

ah

dan G

edu

ng

Lem

bag

a P

en

yiaran

Kom

uni ta

s (L

PK

) Radio

dan

Telev

i si

Usa

ha J

asa

Pra

muw

i sata

San

gg

ar S

eni

Bid

ang U

sah

a

61

99

4

43212

60

10

2

60202

79921

90001

KB

LI

.e.... 4_ d-... G. 4-

Dica

dan

gka

n u

ntu

k

UM

KM

K

Pers y

ara

tan

1 1 I I I

Kem

itraa

n

Kom

unik

asi d

an

I n

form

atik

a

Kom

unik

asi da

n

I nfo

rmatika

Kom

unik

asi d

an

In

f orm

atika

Pariw

i sata

dan

Ek

on

om

i K

reatif

Pari w

isata

dan

Ek

ono

mi

Kre

atif

Sek

tor

r.

Page 27: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

UQ CD

UQ ro ■-t

0 0

0

IN I

HN

ISV

N ,I

NIN

V.1

22D

I1S

Salin

an se

suai d

engan aslin

ya

OU

OU

IPA

ON

OP

PR

ES

IDE

N R

EP

UB

LIK

IND

ON

ES

IA,

51)

A)

ri) 4

N O

a' xw

A w

cm

0 A) 0

CID

4 a (1)

(i)

CPO 0., p

P.' pi

ro

F4

-

ro

IT1

ca 4.00#04,-„,

C

ILF

0 7 rT1 ■-1

6 O n

Z z pi

5 0

0 p

z 0.0

ro

C 10.

Cr? C

va

0

N.) O

-3

z

O O Qo

Page 28: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

ac

Cn

0

ro II rt.

1

to El >

0

co

.t.0

O m

1-3 13

M 400 co -a

r x -••■;.- 7 P1 --..•

ul 2 a

ti ID m m

z oz O z m

(f)

ti T:. Cm/ PJ cn g

ro c cl -3 r

0-3 n 9 tml 0 C/ >

1-3 0

p::0C trl

.3 1

1 c.)Z lz! .3 Z 1= "

z H P:1

"1 •

9 tml 0 C Cm/

Ti C 0 c (4 ND C1 Z > o

4 5LI

0 iz:) .<

t7i rl ,-,_ til z .-

ri.

1 r ti zi Cm/ .3 • c

Cn .3 CI

,-C c 0 9

CI u) rl

.--3 > .'7. > z z w 2 ri

> z

Page 29: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

IT PI n•,1

co 71 100004.- r_ I 7m YO-

N Z O O m O Z Z cn

r; cr

Page 30: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

P p'

CA) co ND 9 kr)

fA

0-3 Po Po 5

,A.

a'

00

CO CO 01 co

O I-

O

0

O

Fr?)

CD CD

it ro 5

,c-D, N- 0 CD a.

04 .

'417Q w 4

cn (cDr

O O ND 0 0

0

(4)

0

P'

xCD

0 CD Cr E.

• (1). °14 w 4

C 01 CD I.

(c'r' 1/40

ND O 0

rw

co 0

a. 0 p 1-0 g N". 0 CD g.. cr

>

n 4 g 0 C4

CD

jN

0

O

co ko

0

N 00

O

CD

rw

N

"4 N- 0 CD e 09

m 4 g 0 0) cn 2r CD CA

0 0

p.

It• P/ 11,1'

Page 31: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c.11 co

co

p

P

44

.

43

.

42

.

41

.

40

.

39

.

38

.

37

.

36

.

35

.

34

.

33

.

Usa

ha P

erk

ebu

nan

dengan Luas 2

5 Ha atau

Lebih

yan

g T

eri n

tegra

si d

eng

an

Unit P

engola

han d

engan K

ap

asitas S

am

a a

tau M

elebih

i Kapasi ta

s

Tert e

nt u

:

Perk

ebu

nan

Kar e

t dan P

en

gh

asil G

eta

h L

ainn

ya

Perk

ebunan R

emp

ah

Lain

ny

a

Perk

ebu

nan

Ob

at/B

ah

an F

arm

asi

Perk

ebunan M

inyak A

tsiri

Perk

ebunan C

engkeh

Perk

ebu

nan

Lad

a

Perk

ebu

nan

Unt u

k B

ah

an M

i num

an (T

eh, K

opi d

an K

ak

ao)

Perk

ebu

nan

Kela

pa S

awit

Perk

ebu

nan

Kelap

a

Perk

ebu

nan

Jam

bu M

ete

Perk

ebunan L

ainnya y

an

g T

idak D

ikl a

sifikasik

an

di T

emp

at Lain

Perk

ebunan B

ah

an B

aku

Tek

stil dan T

an

am

an

Kapas

Bhian

g Usah

a

01

29

1

01

289

01

285

0

12

86

012

84

01

282

01

28

1

0127

0

01262

01

26

1

012

52

01

29

9

01

160

a.

Penanam

an

Modal A

sing M

ak

simal 9

'7•3

b.

Kew

ajiban

Perk

ebu

nan P

l asm

a S

ebesar 2

0%

a.

Pen

an

am

an

Mo

dal A

sing

Mak

simal 9

S7

o

b.

Kew

ajiban

Perk

ebu

nan

Pl a

sma S

ebes ar 2

0%

)

a. P

enanam

an M

od

al Asin

g M

ak

simai 95%

b. K

ewajib

an

Perk

ebunan P

l asm

a S

ebes ar 2

0%

_ _ _

Il

a.

Penan

am

an M

od

al Asin

g M

ak

simal 9

b-io

b.

Kew

ajiban P

erk

ebu

nan

Pl a

sma S

ebesar 2

0%

_ _ _

. ■

a.

Penan

am

an M

od

al Asin

g M

ak

simal 9

5%

b.

Kew

ajib

an

Perk

ebunan P

l asm

a S

ebesar 2

0%

_ _ _

a.

Pen

an

am

anM

odal A

sing M

ak

simai 9

V7o

b.

Kew

ajib

an

Perk

eb

un

an

Pl a

sma S

ebes ar 2

0%

_ _ _

a.

Penan

am

an M

od

al Asin

g M

ak

si mal 9

5%

b.

Kew

ajiban P

erk

ebunan P

l asm

a S

ebesar 2

0%

_ _ _

)

II

a.

Penan

am

an M

od

al Asin

g M

aksim

al 9

57

o

b.

Kew

ajiban

Perk

ebun

an P

l asm

a S

ebesar 2

0%

• ■

a. P

enanam

anM

od

al Asi n

g M

ak

simal 95%

b. K

ewajib

an

Perk

ebun

an P

l asm

a S

ebesar 2

0%

_

_

a.

Pen

anam

an

Modal A

sing M

ak

si mal 9

5%

b.

Kew

ajiban P

erkeb

unan P

l asm

a S

ebesar 2

0%

_ _

_

. ■ )

a.

Penanam

an

Modal A

sing M

ak

si mal 9

5%

b.

Kew

ajiban P

erk

eb

unan P

l asma S

ebesar 2

0%

Page 32: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

• • • I

IPU

ttq

a3p

Qd

• 8

9

XI

110.10 CO -0

Jr" 7 M (r) 6 m

oz m

Page 33: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

T>

-* 1

118n

PuI *L

9

cs o o cli

al -4'

o P

62

.

61

.

60

.

59

.

58

.

No

,

Indu

st ri Gula

Pasir, P

ucuk T

ebu

, dan

Ba

gas

Industri P

en

gu

pasa

n, P

em

bersih

an

, Pen

gerin

gan

dan

Sorta

si Hasil

Perk

eb

un

an

(kak

ao d

an k

opi)

Ind

ustri M

inyak K

el ap

a S

awit

Industri M

i nyak K

elapa

Indu

stri K

opra

, Sera

t (f iber),

Ara

ng T

empuru

ng

, Deb

u (d

ust), N

ata

de C

oco

Indu

stri M

i nyak

Men

tah (m

inyak m

ak

an

) dari N

ab

ati d

an H

ewan

i

Usa

ha d

en

ga

n K

ap

asita

s S

an

ta a

tau

Meleb

ihi K

ap

asita

s Terte

nt u

:

Perk

ebunan B

i ji-bi jia

n sela

in K

opi d

an

Kak

ao

dan

Industri P

en

gupasa

n d

an

Pem

bersih

an

Biji-B

ijian

Selain

Kop

i dan K

akao

Perk

ebu

nan K

are

t dan

Ind

ust r

i Sh

eet, L

at ek

s Pekat

Perk

ebun

an T

an

am

an

Mi n

yak

Atsiri d

an In

du

stri Min

yak A

tsiri

Bid

ang U

sah

a

107

21

10

39

9

10432

10

42

3

1042

1

1041

1

1039

9

01

29

1 22

121

22

122

012

84

20

294

KB

LI

a.

Pen

an

aman

Mo

dal A

sing M

ak

simal 9

5%

b.

Bahan

Bak

u M

inim

al 2

0%

Berasal d

ari

Kebun S

endiri

a.

Pen

anam

an M

odal A

sing M

ak

simal 9

5%

b.

Bahan

Balm

Min

imal 2

0%

Bera

sal dari

Keb

un

Sen

diri

a.

Pen

an

aman

Modal A

sing M

ak

simal 9

5%

b.

Bahan B

aku

Min

imal 2

0%

Bera

sal d

ari K

ebun S

end

iri

a.

Pen

ana

man

Mo

dal A

sing M

ak

simal 9

5%

b.

Bahan B

ak

u M

inim

al 2

0%

Berasal d

ari

Keb

un S

end

iri

a.

Pen

an

aman

Mod

al A

sing M

ak

simal 9

5%

b.

Bahan

Balm

Min

imal 2

0%

Bera

sal d

ari

Keb

un S

endiri

a.

Pen

an

aman

Mo

dal A

sing

Mak

simal 9

5%

b.

Bahan B

alm M

inim

al 20%

Bera

sal dari

Keb

un S

endiri

a.

Pen

anam

an

Mo

dal A

sing M

ak

simal 9

5%

b.

Kew

ajiban P

erkeb

un

an

Pla

sm

a S

ebesa

r 20

%

a.

Penan

aman

Mo

dal A

sing M

ak

simal 9

5%

b.

Kew

ajiban P

erkeb

unan P

lasm

a Seb

esa

r 20

%

a.

Pen

an

aman

Mo

dal A

sing M

ak

simal 9

5%

b.

Kew

ajiban P

erkeb

unan

Pla

sma S

ebesa

r 20%

Persy

ara

tan

Page 34: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

F.

" •

UU

LT

I LIO

CI.M

cj

II -.I P

-4 !•-'

-4 9

cs) P

01 9

a% :4

No

.

Industri B

un

ga C

engkeh K

ering

Indust ri L

ad

a Men

jadi B

iji Lad

a P

utih

Kerin

g d

an B

iji Lad

a Hitam

Kerin

g

Indu

stri Jam

bu M

et e Men

jadi B

iji Mete K

erin

g d

an

Cash

ew N

ut S

hell L

iquid

(C

NS

L)

Industri K

aret M

enj a

di S

heet,

Lat e

ks P

ekat

Industri S

era

t Kapas d

an B

i ji Kapas

I ndustri M

inyak J

ara

k K

asa

r

Industri T

em

bak

au K

eri n

g (K

roso

k)

Ind

ustri T

eh H

it am/T

eh H

ijau

Bid

ang U

sah

a

01630

10614

1 06

14

221

21

2

21

22

016

30

10490

202

94

12091

107

63

KB

LI

a.

Pen

anam

an M

od

al Asin

g M

ak

simal 9

5%

b.

Bahan B

ak

u Min

imal 2

0%

Berasal d

ari K

ebu

n S

endiri

a.

Penan

am

an

Mo

dal A

sing M

ak

simal 9

5%

b.

Bah

an B

ak

u M

inim

al 2

0%

Bera

sal d

ari

Keb

un

Sen

diri

a.

Penanam

an M

odal A

sing M

ak

simal 9

5%

b.

Bah

an B

ak

u Min

imal 2

0%

Berasal d

ari

Keb

un S

endiri

a.

Pen

anam

an M

odal A

sing M

ak

simal 9

5%

b.

Bah

an B

ak

u Min

imal 2

0%

Berasal d

ari

Keb

un

Sen

diri

a.

Pen

anam

an M

od

al Asin

g M

ak

simal 9

5%

b.

Bah

an B

aku

Min

imal 2

0%

Bera

sal dari

Keb

un

Sen

diri

a.

Penan

aman

Mo

dal A

sing M

ak

simal 9

5%

b.

Bah

an B

ak

u M

inim

al 2

0%

Bera

sal d

ari K

ebu

n S

end

iri

a.

Penanam

an M

odal A

sing

Mak

simal 9

5%

b.

Bah

an B

ak

u Min

imal 2

0%

Berasal d

ari K

ebu

n S

endiri

a.

Penan

aman

Modal A

sing M

ak

simal 9

5%

b.

Bah

an B

ak

u Min

imal 2

0%

Berasal d

ari K

ebun S

endiri P

ersya

rata

n

II I I 1,, I n •

Page 35: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

I I V., /I •

90.

Bu

did

aya Apel d

an B

uah

Batu

(Pom

e a

nd S

tone F

ruit)

89

. I

88.

87.

86

.

85

.

84

.

83

.

82

.

81

.

80

.

i

79

.

78

.

77

.

I

76

.

75

.

No

.

Bu

did

aya J

eru

k

Bu

did

ay

a B

uah T

ropis

Bu

did

aya A

nggur

Bu

did

aya B

uah S

emu

sim

Perb

enih

an Tana

man

Flo

rikultu

ra

Perb

enih

an

Ja

mur

Perb

enih

an T

an

am

an O

bat

Perb

enih

an T

an

am

an

Sayura

n T

ah

un

an

Perb

enih

an Tan

ama

n S

ayura

n S

em

usim

Perb

en

ihan B

uah B

eri

1

Perb

eniha

n A

pel d

an

Bu

ah

Batu

(Po

me a

nd S

tone F

ruit)

Perb

enih

an J

eru

k

Perb

enih

an B

uah

Tro

pis

1

Perb

enih

an A

ngg

ur

Perb

en

ihan

Tana

man

Buah

Sem

usim

Bid

ang U

sah

a

01240

012

30

01

220

01

21

0

01

132

01

19

4

013

02

01

139

01

28

5

012

86

01

25

3

01

139

012

51

012

40

012

30

012

20

01

21

0

01

139

KB

LI

Persy

ara

tan

Pen

anam

an M

odal A

sing

Mak

simal 3

0%

Pen

anam

an M

od

al Asin

g M

ak

simal 3

0%

Pen

an

ama

n M

od

al A

sing M

ak

simal 3

0%

Pen

an

am

an M

od

al A

sing

Mak

simal 3

0%

Pen

anam

an M

odal A

sing

Mak

simal 3

0%

Pen

an

ama

n M

od

al A

sing M

ak

simal 3

0%

Penanam

an

Mod

al A

sing

Mak

simal 3

0%

Pen

anam

an

Mo

dal A

sing

Mak

simal 3

0%

Pen

an

am

an M

od

al A

sing

Mak

simal 3

0%

Pen

an

am

an M

odal A

sing M

ak

simal 3

0%

Pen

anam

an M

odal A

sing M

ak

simal 3

0%

Penanam

an

Modal A

sing M

ak

simal 3

0%

Pen

anam

an M

od

al A

sing M

ak

simal 3

0%

Pen

anam

an M

od

al A

sing M

ak

simal 3

0%

Pen

anam

an M

odal A

sing M

ak

simal 3

0%

Pen

anama

n M

od

al A

sing M

ak

simal 3

0%

.0AW

?PnE

l I

6

Page 36: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

T>

I.—• I—• I—, I—, ■—■ VD 0 0 0 0 0 VD

6

5

4

3 2 1.

-1=. C.4 NJ 1 ■

Konsu

l t an P

en

gem

ban

gan H

ortik

ul tu

ra

Usa

ha P

era

ngk

aian B

un

ga/ F

l orist !

Dek

ora

t or

Usa

ha J

asa

Pasc

ap

an

en

Hortik

ult u

ra

Pen

gu

sah

aan W

i sat a A

gro

Hortik

ult u

ra

Usa

ha P

en

eliti an

Hortik

ult u

ra d

an

Usa

ha L

abora

tori u

m U

ji Mu

tu

Hortik

ultu

ra

Indust ri P

en

gol a

han

Hortik

ult u

ra: U

sah

a Pasc

a P

anen B

uah d

an

Say

ura

n

Budid

aya T

an

am

an

Hi as N

on B

un

ga

Budid

aya T

an

am

an

Hi a

s

Budid

aya J

am

ur

Budid

ay

a C

ab

e, P

ap

rika

Budid

aya S

ayura

n B

uah

( an

t ara

l ain

: t om

at , m

en

ti mu

n)

Budid

aya S

ayu

ran U

mbi (an

t ara

l ain: b

awan

g m

era

h, b

aw

ang putih

, kent a

ng

,

Budid

a ya S

ayura

n D

au

n (an

t ara

l ain

: ku

bi s, sa

wi, b

awan

g d

au

n, se

ledri)

Budid

a ya B

uah

Beri

Bid

ang

Usa

ha

47

76

1

016

30

93

231

72102

103

11

10320

1031

3

01

30

1

011

93

01

136

0128

3

01133

01

134

01

13

1

01

251

liBL

I

.

Pen

anam

an M

odal , • • . . . .

.

.

) )

Pers

yara

tan

0 o

• . . . . . . . . . .

.g

g •

g •

g I s •

gI\

g 1\

g 1\

i

g

g •

g1

g1

g gI

• 4 I I I I 1 I

• . • . . . . . . • .

• ' • ■ . a . . a a . a .

) ) 1 ) I ) 1 I ) ) )

7 7 ) 7 7 ) 7 7 )

) 7

7 )

" • . 4 ■ . • 4 ..

n

Page 37: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

.104

3fas

•E[

09 13 ?fir r A. - Au,

mz (i)

5>

1-4 7 m O

2 a O m oz

Page 38: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5

Pls

nP

ul

'8I I

117

.

116

.

115

.

11

4.

1—, P t..;

111.

110

.

No

.

Ind

ustri K

ayu L

am

ina

ted

Ven

eer Lu

mb

er (L

VL

)

Industri K

a yu L

ap

i s

Ind

ust ri K

ayu V

eneer

Indust ri K

ayu G

erg

ajian d

en

gan

Kapa

sitas P

rod

uk

si di a

tas 2

000 m

3/tah

un

Pen

gem

ban

gan

Tek

nolo

gi P

em

anf a

ata

n G

en

etik

Tum

buh

an d

an S

atw

a Li a

r

Pen

gusa

haan P

ariw

isat a A

lam

beru

pa P

eng

usa

haan S

ara

na

, Kegia

t an d

an

Jasa E

kow

i sata

di d

al am K

aw

asa

n H

ut a

n m

eli p

uti W

isat a T

irta, W

i sata

Petu

al a

ng

an

Al a

m, d

an W

i sata G

ua

.

Penan

gkara

n S

atw

a d

an

Tu

mb

uh

an

Serta

Lem

ba

ga K

onse

rvasi

Pen

gusa

haan

Perb

uru

an

di T

am

an

Bu

ru d

an B

lok B

uru

Bid

ang U

sah

a

1621

2

1 6211

1621

4

16101

72

10

2

93

241

932

42

932

43

93

24

9

93

22

3

93

222

01

72

93193

93

229

KB

LI

Rek

om

en

dasi p

aso

kan b

ah

an b

ak

u

berk

elanju

tan d

ari K

em

enterian

Li n

gkun

gan

H

idu

p d

an K

ehu

tan

an

Rek

om

end

asi p

aso

kan b

ah

an

bak

u

berk

elan

juta

n d

ari K

em

enterian

Lin

gkun

gan

Hid

up

dan

Keh

uta

nan

Rek

om

end

asi p

aso

kan

bah

an

bak

u

berk

elan

juta

n d

ari K

em

enterian

Li n

gkun

gan

H

idu

p d

an K

ehu

tanan

Rek

om

en

dasi p

aso

kan

bah

an

bak

u

berk

elan

juta

n d

ari K

em

en

terian L

ingkun

gan

H

idu

p d

an K

ehuta

nan

Pern

yata

an

keija

sam

a d

en

gan

lemb

aga y

ang

t era

lcredita

si/ labora

toriu

m d

i Ind

onesia

/ le

mbag

a n

asio

nal b

idan

g litb

ang

yan

g d

itunju

k

ole

h K

em

enterian

Lin

gkun

gan

Hid

up

dan

K

ehutan

an

a.

Pen

an

aman

Modal A

sing M

ak

simal 5

1%

b.

Pen

an

ama

n M

od

al Asin

g M

ak

simal 7

0%

ba

gi

pen

anam

mod

al dari n

egara

-n

egar

a A

SE

AN

Penanam

an M

od

al Asin

g M

ak

simal 4

9%

Pen

an

am

an

Mo

dal A

sing

Mak

simal 4

9%

Pers y

ara

tan

5 1̀ co

0

Page 39: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

N P

122

.

121.

120

.

119

.

118

.

No

.

Penan

gkapan d

an P

e red

ara

n T

um

buh

an

dan S

atw

a Lia

r (T

SL

) dari H

ab

itat

Alam

Usa

ha P

em

an

faat a

n J

asa

Lin

gkun

gan

Air d

i Kaw

asa

n H

uta

n

Pen

gadaan

dan P

er ed

ara

n B

enih

dan B

ibi t T

an

am

an H

uta

n (ek

s por d

an

im

por b

enih

dan b

ibit ta

na

man

hutan)

Usa

ha P

em

an

faata

n H

asil H

uta

n K

ayu pad

a H

utan

Ala

m

Ind

ustri P

elet Kay

u (w

ood p

elle

t)

Indust ri K

ayu In

dustri S

erp

ih K

ayu

(wo

od

chip

)

Bid

an

g U

sah

a

017

11

017

12

017

13

017

14 017

15

02

209

46

207

02

12

0

16295

16299

KB

LI

a.

Mod

al dala

m n

egeri 1

00

%

b.

Rek

om

end

asi d

ari K

emen

terian L

ingkun

gan

H

idu

p d

an K

ehuta

nan

Mod

al dala

m n

eg

eri 10

0%

Mod

al dala

m n

egeri 1

00%

Mo

dal d

alam

neg

eri 100%

Rek

om

end

asi p

aso

kan

bah

an b

ak

u

berk

elan

juta

n d

ari K

em

en

terian L

ingkun

gan

H

idu

p d

an K

eh

uta

nan

Rek

om

end

asi p

aso

kan b

ah

an

bak

u

berk

elan

juta

n d

ari K

em

enteria

n L

ing

ku

ngan

H

idu

p d

an K

ehuta

nan

Pers

yara

tan

1-1

Page 40: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1

I-■

C...k)

F;

.10

4310S

'a

12

6.

12 5.

1—■

N

Bu

did

ay

a Ko

ral/Kara

ng H

ias

Pen

gg

alian P

asir

Laut

Perik

anan T

an

gkap d

eng

an

Men

ggu

nakan K

ap

al Pen

an

gkap I k

an d

i Wilay

ah

Peraira

n In

donesia

dan Laut L

ep

as

Bid

an

g U

sah

a

017

27

08

99

5

03

111

KB

LI

Rek

om

endasi d

an

Kem

en

teria

n L

ingk

un

gan

Hid

up

dan K

ehuta

nan

Mod

al dala

m n

eg

eri 100%

.

Mo

dal d

alam

ne

geri 1

00

% d

an Izin

Khu

sus d

ari

Kem

en

terian K

elanta

n d

an P

erikanan m

enge

nai

aloka

si sum

ber d

aya ik

an

dan titik

koord

inat

dae

rah

uenan

ek

anan

ikan

Persy

ara

tan

Page 41: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1pp

upq

ivad

•6

-1,1

m

co .

Otto E .2447 4 7m

(f)

2 a Om ' oz z cn 5

Page 42: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

09fr CO -a

7 m Y 4gdr

2 a m

oz

• • • u

e-e

s4p

atuad

•17

9

.. c rt oa

11727 1

51

.

15

0.

14

9.

ITT-ET

-7 '74

1—■ 41

9`

I-3: ,c,j1

1144.

1 143.

1142. P

e merik

saan

dan P

en

guji an

Inst ala

si Tena

ga L

ist rik a

t as Inst a

lasi P

en

yed

iaan

Ten

aga L

i st rik at a

u P

em

an

f aatan

Tena

ga L

i st rik T

egan

gan

Tin

ggi/Ek

stra

Tin

ggi

I Pen

gopera

si an

dan P

emelih

ara

an

I nst ala

si Tena

ga L

ist rik

1

1

Pem

ban

gu

nan

dan

Pem

asa

ngan

I nst ala

si Tena

ga L

ist rik a

t as In

st alasi

Pem

an

f aat a

n T

ena

ga L

i strik T

egan

gan

Rend

ah

/ Menen

gah

1

,

Pem

ban

gu

nan

dan P

em

asa

ngan

I nstal asi T

en

aga L

i strik a

tas I n

stal asi

Pem

anf a

ata

n T

ena

ga L

ist rik T

egan

ga n

Tin

ggi/E

kstra T

i nggi

-

Pem

ban

gu

nan

dan

Pem

asa

ngan

Inst ala

si Tena

ga L

ist rik a

t as In

st alasi

Pen

yed

i aan T

ena

ga L

i strik

Konsu

lt asi d

i Bid

an

g In

st alasi T

ena

ga L

i strik

Di strib

usi T

ena

ga L

i st rik

Tra

nsm

i si Tena

ga L

ist rik

Pem

ban

gk

i t List rik

> 1

0 M

W

1

Pem

ban

gk

it Li strik

Ten

ag

a Pan

as B

um

i den

gan

Kapasit a

s 1

0 M

W

1

Pem

ban

gki t L

ist rik S

kala K

ecil (1 - 10 M

W)

1

Pem

ban

gki t L

i strik <

1M

W

Bid

an

g Usa

ha

43211

43211

43

211

422

13

711

02

351

03

351

02

35101

3510

1

35101

1 35101

KB

LI

Penanam

an

Mo

dal A

sing M

ak

simal 4

9%

Pen

anam

an

Mod

al Asin

g M

ak

simal 9

5%

Mo

dal d

alam

ne g

eri 100%

Penan

am

an M

od

al Asin

g M

ak

si mal 4

9%

Pen

an

aman

Mod

al Asi n

g M

ak

simal 9

5%

Penanam

an M

od

al Asin

g M

ak

simal 9

5%

Penanam

an M

odal A

sing

Mak

simal 9

5%

(Mak

si mal 1

00%

ap

abil a

dala

m ra

ng

ka K

PS

selam

a

masa

ko n

sesi)

(Mak

si mal 1

00%

apabil a

dala

m ra

ng

ka K

PS

selam

a

masa

kons esi)

Penanam

an

Mod

al Asin

g M

ak

simal 9

5%

(Mak

simal 1

00%

apab

ila d

ala

m ra

ngk

a Kerja

sam

a

Pem

eri nta

h S

wast a

/KP

S sel a

ma m

asa

ko

nsesi)

Penan

am

an

Modal A

sing M

ak

si mal 6

7%

Pen

anam

an

Mod

al Asin

g M

ak

simal 4

9%

Mod

al dala

m n

egeri 1

00%

1

Pers

yara

t an

Page 43: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

rn

watOgi ED .0 PCP

171 u-)

2 5 o m oz z

01

eq

sfi 2uplii

0

"• .

101

3f D

S 'a

0

E.

CD CD

as

0 0

Vi

rr

1:1

Page 44: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

rn

■ 41000 -a 4- 1-- m

2 6 m

o z Z

5

• • • P

lsti

PuI '1

91

16

0.

c1-74 1-4 cn oo

■—■ CJI :-4

,—. cn PI

15

5.

Industri K

erta

s Berh

arg

a (an

tara

lain: b

ank note

s p

aper,

cheq

ue p

aper,

waterm

ark p

aper)

Industri B

ub

ur K

erta

s P

ulp

(dari k

ayu

)

Ind

ustri R

oko

k L

ain

nya

Ind

ustri R

okok P

utih

Industri R

oko

k K

rete

k

L Pem

elihara

an d

an R

eparasi M

obil

Bid

ang U

sah

a

17

013

17

011

12019

120

12

12

01

1

45201

KB

LI

a.

Izin opera

sional d

an

BO

TA

SU

PAL

/BIN

; dan

b.

Rek

om

end

asi d

ari K

emente

rian P

erind

ustria

n

Bah

an

bak

u d

an H

utan

Tanam

an In

dustri (H

TI)

ata

u b

era

sal d

an

Ch

ip Im

por jik

a b

ah

an

bak

u

dala

m n

egeri tid

ak m

en

cuku

pi

Rek

om

end

asi d

ari Kem

en

terian P

erindu

strian

: a. U

ntu

k p

erlu

asan u

sah

a, h

anya in

dustri ro

kok

y

ang tela

h m

emilik

i Izin U

sah

a Ind

ustr

i (IUI)

pad

a b

idang u

saha seje

nis; ata

u

h

i Trrh

Ilr ru

rrrt a

nn

mor, r-r-a e

st-1 1 1

-..n

Rek

om

endasi d

ari Kem

en

terian P

erind

ustria

n:

a.

Untu

k p

erluasan u

sah

a, h

an

ya in

du

stri ro

ko

k

yang

telah m

em

iliki Izin

Usa

ha In

du

stri (IUI)

pad

a b

idang u

saha seje

nis; ata

u

b.

Untu

k p

enanam

an m

od

al baru

, han

ya in

dustri

rok

ok

skala

kecil d

an m

en

engah

yan

g b

ermitra

d

engan in

dustr

i rok

ok sk

ala b

esa

r y

ang su

dah

mem

iliki IU

I pad

a b

idang u

saha sejen

is

Pen

ana

man

Modal A

sing M

ak

sirnal 4

9%

Persy

ara

t.an

0 M

A.

N M w.

Page 45: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3 m r 1 3

I ersi 4- ;A

m .Dc

Z p 0 m oz

C) P 5' P.

16

3.

162.

5 ,-.

Industri C

rum

b R

ub

ber

Indu

stri Pele

bu

ran

Tim

ah H

itam

Industri T

inta K

hu

su

s

Indust ri S

ikla

mat d

an S

ak

arin

Industri P

erceta

kan U

an

g d

an In

dustri P

erc

eta

kan

Khu

sus/D

oku

men

Sekuriti (an

tara

lain: p

era

ngk

o, m

ate

rai, su

rat b

erh

arg

a, p

aspo

r, dok

um

en

kep

end

ud

uk

an

dan

holo

gram

)

Bid

ang U

sah

a

2212

3

24

202

202

93

20

119

18

11

2

'MU

Izin kh

usus d

an M

en

teri Perin

du

strian d

engan

k

eten

tuan te

rpad

u d

engan p

en

gem

ban

gan

perk

ebu

nan

kare

t:

a.

pem

enu

han

kebutu

han

bah

an

baku p

aling

ku

rang 2

0%

dan

kapasita

s p

roduk

si bera

sal

dan

keb

un k

are

t sendiri; d

an

b.

Pem

enuh

an k

ebutu

han

bah

an b

aku

palin

g

bany

ak

80

% d

engan p

ola

kem

itraan

dengan p

alin

g sed

ikit d

an lu

as k

ebun 2

0%

m

eru

pak

an k

ebun

pla

sma

Rek

om

en

dasi d

an K

em

ente

rian

Lin

gk

ungan H

idu

p

dan K

emente

rian P

erind

ustria

n kh

usu

s u

ntu

k

indu

stri yang m

en

ggu

nak

an

bah

an

baku a

ccu

bek

as

a.

Izin op

era

sional d

an B

OT

AS

UPA

L/B

IN; d

an

b.

Rek

om

en

da

si dari K

ementeria

n Perin

du

strian

Sesuai d

en

gan k

ete

ntu

an

yan

g d

itetapk

an

BP

OM

dan K

em

en

teria

n P

erd

agan

gan

a.

Izin opera

sion

al d

an

BO

TA

SU

PA

L/B

IN; d

an

b.

Rek

omendasi d

ari K

emen

terian

Perin

du

strian

Persy

ara

tan

Page 46: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

I, I. • 1 II •

17

3.

172.

17

1. I

17

0. co 5

:-1 al 9)

Jasa

Pendid

ikan d

an L

atih

an

Keam

an

an

Jasa Penera

pan P

erala

tan K

eam

an

an

Jasa P

enyedia

an

Ten

aga K

eam

an

an

, Kaw

al A

ngkut U

an

g d

an

Bara

ng

B

erh

arg

a, P

en

yed

iaan

Jasa K

eam

anan M

en

ggun

ak

an H

ewan/S

atw

a

Jasa

Konsu

ltasi K

eam

anan

Industri M

at U

tam

a

Industr

i Ko

mp

on

en

dan/ata

u P

enduk

ung (P

erbek

alan)

Ind

ustr

i Ko

mponen

Uta

ma d

an/a

tau

Pen

unja

ng

Industri B

ah

an

Bak

u U

ntu

k B

ah

an P

eled

ak

Bid

ang U

sah

a

85499

8020

0

80

100

749

09

2520

0

25

93

4

30

30

0

3

04

00

20

29

2

20

29

2

20

114

KB

LI

a.

Pen

an

am

an M

odal A

sing

Mak

simal 4

9%

b.

Izin O

pera

sional d

an M

ab

es P

olri

a.

Pen

an

am

an

Modal A

sing

Mak

simal 4

9%

b.

Izin O

pera

sion

al d

an M

ab

es P

olri

a.

Pen

anam

an M

odal A

sing M

ak

simal 4

9%

b.

Izin O

pera

sion

al dari M

abes P

olri

a.

Pen

an

am

an

Mod

al Asin

g M

ak

simal 4

9%

b.

Izin O

pera

sional d

ari M

abes P

olri

a.

Modal d

alam

ne

geri 1

00

%

b.

Rek

om

endasi d

ari Kem

en

terian

Perta

han

an

a.

Pen

an

am

an M

od

al Asin

g M

ak

simal 4

9%

, d

en

gan

51

% u

ntu

k B

UM

N

b.

Rek

om

end

asi d

an K

ementeria

n P

ertah

an

an

a.

Pen

an

am

an M

odal A

sing M

ak

simal 4

9%

, d

engan

51%

untu

k B

UM

N

b.

Rek

om

end

asi d

ari K

ementeria

n P

ertah

an

an

a.

Penana

man M

odal A

sing M

ak

simal 4

9%

, d

eng

an

51%

un

tuk

BU

MN

b.

Rek

om

endasi d

an K

emen

terian

Pertah

an

an

Pers

yara

tan

0

CA

0

ro (r) A

izt

5

Page 47: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

sz, 0

T>

176

.

■-■ --4 -11

•-. .-.1 41 p

Pen

gu

sah

aan A

ir Mi n

um

Jasa B

isnis

/Jasa

Ko

nsu

ltansi K

on

struk

si yan

g M

en

ggun

akan T

ek

nolo

gi T

ing

gi dan/a

tau

Risik

o T

inggi d

an

/atau

Nila

i Pek

erja

an L

ebih

dari R

p

10.0

00

.00

0.0

00

,00

(CP

C 8

67

1, 8

672

, 8673

, 867

4, d

an 9

403

)

Jasa K

ontru

ksi (J a

sa P

elak

san

a K

on

struk

si) y

ang M

eng

gu

nakan T

eknolo

gi

Tin

ggi dan/a

tau

Risik

o T

inggi d

an/atau

Nila

i Pek

erjaan L

eb

ih d

ari R

p

50

.00

0.0

00

.000

,00

(CP

C 51

1, 5

12

, 51

3, 5

14

, 515

, 51

6, 5

17

, dan 5

18

)

B id

an

g U

sah

a

360

01

0 0 00

0

0 0 0 00

KBU

Pen

an

aman M

odal A

sing M

ak

simal 9

5%

a.

Pen

an

am

an M

odal A

sing

Mak

simal 6

7%

b.

Mak

simal 7

0%

bagi p

enan

am

mod

al dari

negara-n

egara A

SE

AN

a.

Penana

man

Modal A

sing M

ak

simal 6

7%

b.

Mak

simal 7

0%

bag

i pen

an

am

mod

al dari

neg

ara-n

egara

AS

EA

N

Pers

yara

tan

er)

0

5 5

11 V.?

Page 48: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

189.

1188

.1

187.

186.

118

5.1

184.

1183.

1182.

CO 1—k

18

0.

17

9. I s.I :4

177. P

erdag

an

gan E

cera

n M

obil, S

eped

a Moto

r, da

n K

en

dara

an N

iaga

No

Bid

an

g U

sah

a

Perd

agan

gan E

ceran K

osm

etik

Perd

agan

gan E

cera

n K

hu

sus A

lat Perm

ainan

dan

Main

an A

nak d

i Tok

o

Perd

agan

gan E

ceran T

ekstil

Perd

agan

gan E

ceran

Buk

an

di T

oserb

a/D

eparte

men

t Sto

re

Perd

agan

gan E

cera

n B

uk

an d

i Su

perm

ark

et a

tau M

inim

arket

Perd

agan

gan E

ceran A

lat T

ransporta

si Air d

an P

erlengkap

an

nya

Perd

agan

gan

Ece

ran

Bara

ng Antik

Perd

agan

gan

Ece

ran B

ara

ng P

erhiasan

Dep

artem

ent S

tore

den

gan L

uas L

an

tai P

enju

ala

n 4

00 m

2 - 2.0

00

m2

Min

imark

et d

engan Lu

as Lantai P

en

juala

n Ku

ran

g d

ari 4

00 m

2 Term

asuk

Co

nven

ience S

tore dan C

om

munity

Sto

re

Su

perm

ark

et d

en

gan

Luas L

an

tai Pen

juala

n K

ura

ng d

ari 1

.200

m2

Ken

dara

an N

iaga

47

725

47

640

47

511

47

512

47

192

47

112

477

95

4

7746

477

35

47

19

1

4711

1

47111

45

302

45

40

6

451

03

4

51

04

KB

LI

Mod

al dala

m n

eg

eri 10

0%

Mod

al dala

m n

eger

i 100%

Mod

al dala

m n

egeri 1

00%

Mo

dal d

ala

m ne

geri 1

00

%

Mod

al dala

m negeri 1

00%

Mod

al dala

m n

eg

eri 100%

Mod

al dala

m n

eg

eri 10

0%

Mod

al dala

m n

eger

i 100%

(

a.

Pen

anam

an M

odal A

sing

Mak

simal 6

7%; dan

b.

Izin K

husu

s dan K

em

en

terian P

erda

gan

gan

d

engan p

ersyara

tan:

1. Berte

mn

at d

i dala

m m

al d

m, ticia

le etn

nr7

Mo

dal d

ala

m ne

geri 10

0%

Modal d

ala

m neg

eri 1

00

%

Modal d

alam

negeri 10

0%

Mod

al d

ala

m negeri 1

00

%

F'ersya

rata

n

ire

arx

e2E

pia

d lin

nas

•R

Page 49: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

p

r

N O

N.) O O

1c8 po

O (7) ■7: O O

O O N.) (1-15 (c) 1/41-0. 1■15

5)1 O Ca

ki) N

N 0 0 Crt

VV N O

N N

a

on

CT

act

0 ti

014

t-3 -t

A)

Crq

P0 0

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O 0 O O O

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O O O O

Crt ts.)

8

O O O O O

rn co O O

4A,

ts.)

Co CT

8 0 8 8 0 0 0 0 80 eeeee

O a.

a 5.

CD

co Z.

'8 0 O

a.

5

coo 0 Z.

8 0 0 O

CD

0

CT •-o

O a. 5.

CD

8 0 O

co

(fia

t uns f

impnO

) se

men

m I

ani n

s vse

r

Co 0 AQ w z

0'0

.a)t-

4 co Co

cD

0

(13

a (t.

0

P. A

Bro

ker P

roperti/R

eal Esta

te

C-1

co

0

0

CT Ic7). 0

Page 50: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

ts.) ts..) b.) IQ I\ 3

Ut ts.) ts.) 0 0 0

ro

c-1 C-I 0-3 hi '17 7 't

P p 0 co co co co CO CO ■-i 1-t

co E E c̀2 0 0 CA

.11 et, CD co P4 S S

CD

c.,(1) P A) P P 4 . g .t 0 ,-- 4

cr 0- la ..-6 0 4 c4 Co 0 0 46

'CD

co 0. cr Zia o co

Z 0

cro 0 2 t° .1

rn .'

porb I' a 17 mn, •-o co p

a,

P

.7,3 ,r1r° 5'. '6. ''?. 2 4- a

rt

r

5

CO0

LI E

CD

171

0.0 *41041 t13

O ti

7 rrl cr)

2 8 C1 M oz z m

5

rn N O O

44 PA 9) o 0 o o o o o o o o o a 0. P. P. 0. 0. 0. 0. a, o. 0. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. co° o. a a, r,, a 0. a a a 0. a a m x• a

I P a 1 g g

is . 00000. 0 ..

CD CD CD CD CD CD 0 0 0 0 0 CM -.4 cm 0'Q Vol W 04 OD co CD CD CD CD

co 0 co

a 5. Z. CrQZ. • g 119 5 CD CD CD CD CI CD

011 CIQ CfQ

R. 0 0 0 0 ,.. co 0 li,•• › cr a

7 80880 0 0 0 0 0 0 0 rzi RI . 0 0 0 0 e e 5 5 5 ›.F.,,3 ' e ; eeeeee

0 e

g 0 5

a,

' tra

tma e

lim

d 'O

ZZ

I I FI 114"

Page 51: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.) ts.) Nts.) ts..)

0..) N 0

CO CD

5 CD a

owv

0

0 0 0

0 0 O 0

4 a' p 4 9' w 4 0 0 a c-oicn5 cpwws (4 .5, ,.: ,1,5t E.: ca. o' E r E. E on w ..* no N-

. p ..

0 . g ! §". DI 51, a — .." C

CD ■—t- Ct 0 ' 0 —

ol ti: C 5. „7,0

8 4'.i(7 4'.4T ctierpi a. to ti ,:'' --- re) , p?

no on

E on 5

on

w 4 o 4

w5' ̀pl 5 p- o o 5 o o CO CO

CO 0,

a

no no

0

)" CA

I. 0 ti

rn

(7, ..00000 IV 7 m 4 W

2 a m

o z z tn

5

r

Page 52: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

-13

03 403% X -44- r

\: 7 M (.1)

2 5 0 m oz z

• • O

un

BS

uei a

o .

cez

Is.) 0.) ts.)

t.)

,

23

0.

1229

.

228

.

ts)

"..1 W—

IQ

9`

225

.

ts.)

:4

Ko.

Ru

mah

Bih

ar

(CP

C 9

64

)

Motel

[Hotel N

on

Bi n

tan

g

Hotel B

inta

ng

Satu

Hotel B

inta

ng D

ua

Jasa B

og

a/ C

ate

ring

Biro

Perjala

nan

Wi sa

ta

(CP

C 74

71)

Pen

gelo

laan

Penin

ggala

n S

ejara

h d

an P

urb

ak

ala

Beru

pa C

an

di, K

erato

n,

Pra

sasti, P

etil a

san

, dan B

an

gu

nan

Kuno

Pen

gelo

laan M

use

um

(C

PC

96

32

1)

Bid

ang U

sah

a

93

111

55

19

9

55

120

55

115

551

14

56

210

791

20

910

24

91

02

2

KB

LI

a.

Pen

anam

an

Modal A

sing

Mak

simal 6

7%

b.

Mak

simal 7

0%

ba

gi penanam

mo

dal d

ari ne

gara-n

eg

ara AS

EA

N

a.

Pen

an

am

an

Modal A

sing M

ak

simal 6

7%

b.

Mak

simal 7

0%

bag

i penan

am

mo

dal d

ari n

egara-n

eg

ara AS

EA

N

Penanam

an M

od

al Asin

g M

ak

simal 6

7%

Pen

anam

an M

od

al Asin

g M

ak

simal 6

7%

Penan

am

an M

od

al Asin

g M

aksim

al 6

7%

a.

Penanam

an M

odal A

sing M

ak

simal 6

7%

b.

Mak

simal 7

0%

bagi p

en

anam

mo

dal d

ari n

eg

ara-ne

gara A

SE

AN

a.

Penan

am

an M

odal A

sing M

ak

simal 6

7%

b.

Mak

simal 7

0%

bag

i penan

am

mod

al dari

neg

ara-ne

gar

a A

SE

AN

ren

an

aman

Modal A

sing M

ak

simal 6

7%

a.

Pen

anam

an M

odal A

sing M

ak

simal 6

7%

b.

Mak

simal 7

0%

bag

i pen

anam

mo

dal d

ari neg

ara-ne

gara A

SE

AN

Pe rs

yara

tan

I. Sek

tor P

ariw

isata

da

n E

kon

om

i Kreatif

Page 53: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

w 414100r fe" N 7 rT1

Z p vm

' oz Z

cs)

• T

M4

P/IC

I U.1

0,1 'a

z

24

1.1

N 41 0

23

9.

) ) )

238

.

ts) (.1.)

.."1

23

6.

1

1

23

5.

ND CO

4'

ND Ca

f-4

No

.

I

Pen

gusa

haan O

byek W

isata A

lam

di L

uar K

awasa

n K

on

servasi

SP

A (S

an

te P

ar A

qua)

Pen

yelen

ggara

an P

erte

mu

an

, Perja

lan

an

Inse

ntif, K

onfe

ren

si, dan

Pam

era

n

(MIC

E) (C

PC

87

90

9)

Keta

ngkasa

n

• •

,

Karao

ke

I

1

Jasa

Impre

saria

t (C

PC

96191

)

Gedun

g P

ertu

nju

kan S

eni

I

.

.

1

Galeri S

eni

1

Lap

angan G

olf

(CP

C 96

41

3)

ueia

ng

gan

g H

ow

lmg

(CP

C 964

)

,

Bid

an

g U

sah

a

910

34

96

122

82301

93293

93292

90

00

4

90

006

900

06

9311

2

931

13

a.

Pen

an

am

an M

od

al Asin

g M

ak

simal 6

7%

b.

Mak

simal 7

0% b

agi p

en

an

am

mo

dal d

ari

neg

ara-n

egara A

SE

AN

Penan

aman M

od

al Asin

g M

ak

simal 6

7%

Pen

an

am

an M

od

al Asin

g M

ak

simal 6

7%

a.

Pena

nam

an M

od

al Asin

g M

ak

simal 6

7%

b.

Mak

simal 7

0% b

agi p

enan

am

mod

al dari

neg

ara-negara A

SE

AN

Pen

an

am

an

Mod

al Asin

g M

ak

simal 6

7%

Pen

an

am

an M

od

al Asin

g M

ak

simal 6

7%

a.

Penan

am

an M

odal A

sing M

ak

simal 6

7%

b.

Mak

simal 7

0%

ba

gi p

en

anam

mod

al dari

neg

ara-ne

gara A

SE

AN

a.

Pena

nam

an

Mod

al Asin

g M

ak

simal 6

7%

b.

Mak

simal 7

0%

bag

i penanam

mod

al dari

negara

-neg

ara AS

EA

N

Pers

yara

tan

I

Page 54: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

vtiu

sn 2

uvp

m

1.:1400E0 r — X1

7 m '-edr (1)

0 m ' z

tn

7->

0 0

0' A)

C 4 -o CD 0

8 w

as 5

" o4 o. u) ,,

2 K, • w

0•

g • °

.15

K

Page 55: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5;

252.

251

.

IQ Crt 0

24

9.

24

8.

247

.

tQ 44 01

245

.

24

4.

No

.

An

gkuta

n P

eny

eb

eran

gan

Perin

tis Anta

r Pro

vin

si

An

gkuta

n P

enyeb

era

ngan

Um

um

Anta

r Pro

vin

si

An

gkuta

n M

od

a Lau

t Luar N

egeri u

ntu

k B

ara

ng (tid

ak

term

asu

k ca

bota

ge) (C

PC

72

12)

An

gkuta

n M

od

a Lau

t Luar N

egeri u

ntu

k P

enum

pang (tid

ak te

rmasu

k

cab

ota

ge

) (CP

C 7

211

)

An

gkuta

n M

od

a Laut L

uar N

egeri

An

gkuta

n M

od

a Lau

t Dalam

Neg

eri

An

gkuta

n O

ran

g d

eng

an M

od

a Dara

t Tid

ak D

alam T

ray

ek (T

ak

si, An

gkuta

n

Pariw

isata

, An

gkuta

n T

uju

an

Terte

ntu

, An

gkuta

n K

awasan T

erte

ntu)

An

gkuta

n O

rang d

eng

an

Mo

da D

ara

t Dalam

Tra

yek

(An

gku

tan

An

tark

ota

A

nta

r Pro

vin

si, An

gku

tan P

edesa

an

, An

gkutan

Anta

rkota

Dala

m

Pro

vin

si, An

gkuta

n P

erk

ota

an/P

erd

esa

an

, dan

An

gkuta

n L

inta

s B

ata

s N

egara)

An

gkuta

n B

ara

ng K

hu

sus d

en

gan

Mod

a Dara

t

An

gkuta

n B

ara

ng

Um

um

den

gan

Mod

a Dara

t

— —

B

idan

g U

sah

a

50

21

5

50

21

4

5014

1 5

01

42

5

014

3

501

21

50

122

50

12

3

50

12

5

01

4

5011

50

13

49

42

1

49

221

492

11 49

41

4

4921

3

492

14 4

92

15

49

43

2

49

431

Pen

anama

n M

od

al Asin

g M

ak

simal 4

9%

Mak

simal 7

0%

ba

gi p

enanam

modal d

an

neg

ara-

ne

gara A

SE

AN

Mak

simal 7

0%

ba

gi penanam

mod

al d

an

negara-

ne

gara A

SE

AN

Pena

na

man

Mod

al Asin

g M

ak

simal 4

9%

Pena

nam

an M

od

al Asin

g M

ak

simal 4

9%

Pen

an

am

an M

od

al Asin

g M

ak

simal 4

9%

Pen

an

am

an M

od

al Asin

g M

ak

simal 4

9%

Pen

an

am

an M

od

al Asin

g M

ak

simal 4

9%

Pen

anam

an M

odal A

sing M

ak

simal 4

9%

Persy

ara

tan

co DC rr 0

ro co

ott

n ,

Page 56: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

• • •

up

un

Aul

a d

1267

.1

1266

.1 .

126

5.

1

26

4.

tJ CI CA

I 262

.

1261. ,

1260

.

1259

.

25

8.

12"

.

12

56

.

1255

. .

1254

.

r- No. Jasa

Penu

nja

ng A

ngku

tan U

dara (siste

m reserv

asi mela

lui k

om

puter,

Jasa K

eb

and

aru

dara

an

Usa

ha P

en

un

jang p

ad

a Term

inal

Jasa S

alva

ge d

an/a

tau

Pek

erjaan B

awah

Air (P

BA

)

Pen

yed

iaan Fasilita

s Pela

bu

han

Beru

pa Penarn

pun

gan

Lim

bah (recep

tion

fa

ciliti es)

Pen

yed

iaan Fa

silitas Pela

buh

an (d

errn

ag

a, g

edun

g, p

en

un

daan k

apal term

inal

peti k

ema

s, term

inal c

ura

h c

air,

term

inal c

ura

h k

ering d

an te

rmin

al R

o-R

o)

An

gkutan Sun

gai d

an D

an

au U

ntu

k B

ara

ng B

erbah

aya

An

gkutan Sun

gai d

an D

anau U

ntu

k B

ara

ng

Khusu

s

An

gkuta

n Sun

gai d

an D

anau U

ntu

k B

ara

ng U

mu

m d

an/ata

u H

ewan

An

gkutan S

un

gai d

art D

an

au d

en

gan T

rayek

Tid

ak T

eta

p d

an

Tid

ak

Tera

tur

Un

tuk

Wisa

ta

An

gkutan S

un

gai d

an D

anau U

ntu

k P

enum

pan

g d

en

gan T

ray

ek T

idak T

eta

p

dan

Tid

ak T

eratu

r

An

gkuta

n S

un

gai d

an D

an

au

Untu

k P

enum

pan

g d

en

gan T

rayek T

etap

dan

Tera

tur

I An

gkutan P

enyeb

era

ngan U

mu

m D

ala

rn K

ab

up

aten

/Kota

l A

ngkutan P

enyeb

era

ng

an

Perin

tis A

ntar K

ab

upate

n/K

ota

I A

ngkutan P

eny

ebera

ngan U

mum

Antar K

abu

paten

/ Kota

Bid

ang U

sah

a

5110

2

5223

0

52

21

1

522

29

52

10

9

522

21

52

222

5

22

23

502

23

50

22

2

50

22

1

50

213

50

21

2

50

211

50

218

50

217

50

21

6

Pen

ana

man

Modal A

sing M

ak

simal 4

9%

Penan

arnan

Modal A

sing M

ak

sirnal 6

7%

Izin K

husus d

ari K

emen

teria

n P

erh

ub

un

gan

_ _

_ Pen

anam

an

Modal A

sing M

ak

simal 4

9%

a.

Penana

man

Modal A

sing M

ak

simal 4

9%

b.

Izin 1Chu

sus dari K

emen

terian P

erhu

bu

ng

an

terk

ait d

engan

persv

ara

tan m

od

al min

imu

m

Pen

an

am

an

Modal A

sing M

ak

simal 4

9%

Pen

an

am

an M

od

al Asin

g M

ak

sirnal 4

9%

Pen

an

am

an

Modal A

sing

Mak

simal 4

9%

Penan

arn

an

Mo

dal A

sing M

ak

simal 4

9%

Pen

an

am

an M

odal A

sing

Mak

simal 4

9%

Penan

am

an M

odal A

sing

Mak

simal 4

9%

Pen

an

am

an M

odal A

sing M

ak

simal 4

9%

Penan

am

an M

odal A

sing M

ak

simal 4

9%

Pen

an

arn

an M

odal A

sing

Mak

simal 4

9%

Pers

yara

tan

n

Page 57: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

m

Ogi

m

17)

IJ ■1

V .

27

6.

27

5.

___

1 ) I 1 1 .

27

4.

27

3.

1 I 1

27

2.

___

27

1.

) N.) 1 •4

P

26

9.

'

1 1

Angkutan

Moda U

dara N

iaga B

erja

dw

al L

uar N

egeri

Angkutan

Mod

a U

dara N

iaga B

erjad

wal D

ala

m N

egeri

Pelay

ara

n R

akyat

Pen

yectraan

dan Pen

gu

sah

aan P

elabu

han S

un

gai d

an D

an

au

1

Pen

yeth

aan

dan P

en

gusah

aan P

elab

uh

an P

en

yeb

era

ngan

_

_

_ _

(GS

A) 1

Agen

Pen

juai E

an

Um

um

(GS

A) P

eru

sah

an A

ngkuta

n U

dara A

sing

Jasa

k

sped

isi Muata

n P

esawat U

dara

.

_

,

.Jasa

Pen

gu

rusa

n T

rans

portasi

- —

-

- -

)

Jasa ts

on

grcar M

uat H

ara

ng

(m

aritim

e ca

rgo h

andlin

g se

rvices d

engan C

PC

741

2)

.

Pela

yan

an

Ja

sa T

erk

ait B

andar U

dara

. _

1 .

Bid

ang U

sah

a

51

101

51

102

50

135

52

22

2

522

23

79

112

52

29

4

52

29

1

52

24

0

52

230

a.

Pen

ana

man

Mo

dal A

sing

Mak

simal 4

9%

b.

Pem

ilik m

od

al nasio

nal h

are

s tetap

lebih

besa

r d

an

keselu

ruh

an p

em

ilik m

od

al asin

g (sin

gle

ma

joritu)

I Penana

man M

od

al Asin

g M

ak

simal 6

7%

Pen

an

am

an

Mod

al Asin

g M

ak

simal 6

7%

Pen

an

am

an

Mod

al Asin

g M

ak

simal 6

7%

a.

Pen

an

am

an

Mo

dal A

sing

Mak

simal 6

7%

b.

Mak

simal 7

0%

ba

gi p

en

anam

modal d

an

n

eg

ara-neg

ara

AS

EA

N

c.

Ha

nya b

erlaku

pada 4

(empat)

pelab

uh

an d

i w

ilayah In

don

esia b

ag

ian

timur y

aitu:

Pelab

uh

an B

itun

g, P

elab

uh

an A

mb

on

, P

elab

uh

an K

up

an

g, d

an

Pela

buhan

Soro

ng

k

hu

sus N

egara-n

eg

ara

an

gg

ota A

SE

AN

Penana

man

Modal A

sing

Mak

simal 6

7%

Page 58: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1/40

0

cn

G3 a s

wel v

svA

sJad

Page 59: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

k.0 1/40 1/40 N

1/40 00P 000

tsa Oo oo 00

"

a cr

awa

cC A

ti

fHD

a tT ww

n, 8

cr

6'

CD 0

CD co co

4 z

co O.

CO

tU).

cD

0

co CD `‹ CD

Vi

5 0

4.4

cr'

A) CO

co CD O 5

Fe" z

y

M

„co CO

CO

Etivsn t

iRpT

EI

l'%45

o1/4 01 0) 0) 0)

N 1/48 N 1/48

1/40 Ca IQ ► ■ 00 0 N c,,

0 8

(z)

N 1/4o

al

O N N

oN 0\

1/4.2 1/4o

N

CD CD

A

0 a,

CO

A

4

ao

E. o1/4 -4 0

%00

1 p

aBau

tu

•epp

mp

oyq

0 N

Ut 1/40

0 8

0 t1/4) O

••• ir

e;R

iau

ad

.9

Ez

fD 0

O

0

CO

0

' 1

O B

Page 60: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

r v) A

r 0 09

5

P

ts.)

0

298

.

i

297.

296

.

No

.

Pen

yele

nggara T

ran

sak

si Perd

agan

gan

Mela

lui S

istem

Ele

ktro

nik

(mark

et

pla

ce berb

asis

pla

tform

, d

aily

deals,

pric

e g

rab

ber, ik

lan

ban

s o

nlin

e) d

engan

Nilai In

vesta

si ku

rang d

an

Rp1

00

.000

.00

0.0

00

,00

Pen

yele

ng

gara

an

Pos

Lem

baga P

en

yia

ran B

erlan

gg

anan (L

PB

)

Lem

baga P

en

yiara

n S

wasta

(LP

S)

)

)

Pen

erbita

n S

urat K

ab

ar, M

ajala

h, d

an B

uletin

(pars)

_

Bid

ang U

sah

a

00

00

0

53

10

1 5

310

2

532

02

60

202

601

02

58130

Pen

anam

an M

odal A

sing M

ak

simal 4

9%

Pena

na

man M

od

al A

sing

Mak

simal 4

9%

)

a.

Han

ya u

ntu

k p

en

am

bah

an d

an p

en

gem

ban

gan

u

sah

a.

b.

Pen

an

aman M

od

al Asin

g M

aksim

al 20%

Mod

al dala

m n

egeri 1

00

%

1

Page 61: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

0 CO 0

o.) 0 J1

4 0

CD

CD

rt

rn 0' .a.

rn

0-•

CI 0)

O

■0

∎0

rn rn tO

rn rn

c.n

rn rn

rn 0

O

WW C4

P 1/40

I

aa aa

G) C4) (.4 0 0 •O 0

C4

rip

sa 2

wep

i ra

0

CD

5

Page 62: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

C

CD

P.)

e. Crg

0

oa

tiI

0

rn 1-•

CO mu ,_ 104N- - 441

M P`‘

o m o z

cn

0

Page 63: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5

Page 64: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

00 0 0

00 O

pp

0 0

0.

0

4 0 0.

OV

ro to

Al

P1 -11

' co .010 404,0 kr- itr

m 4.41,

2 a on oz z P1

CO N.) CJ N

Go

O

R:Nzp, r

trg Ft) E

0 CD o ao ,n.

rP) "p" 5 t to CD — .4 5 a. cr, cr o CD

(R-'' (7 N- r0 — N-• •

5 opa so t,

at. A' !IF) ,5* E . 0

O co ''2:; 4 5' - co 5

• 0 0 0 cri • r*

CO .

n 0 Oti 0.

at, co P ups 0.

4 1115 g s crog • pi • V CD

Cro ? om

00 Oo Co OD Cn cn cn cn

4414 0 0 OmD •1 Co ND mD

cD

0 0.

on

0

O

tD

O

uu

lia

lr2vual a

m .T

opl o

s •

N

Page 65: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

CO op cn

0

03 cn

tso 0

03 cn

1-4

CC

N N

ro CD co

0 ti

I V 1.1 1 VI •,

rn

0

5

GO 0) 0) 0) 0) 0)

O IQ h.) NJ

P Po ND

03

co

1—A

Co cn co

No

vtr

esn

2u

vp

Ia

uv; e

iuA

sJar

i

C.

CO

g.

z 0

CD

C.

CD a,

0

4

Fp+

CD

wa

4

CD

C/) CD

0

0

CD a Pt.

CO. c'73*

Page 66: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

urT

eti o

sam

io

pias

oo -4 •••-■

..34 0

.

337.

338.

339.

co Cari c

co co Ca Ca :14 W

co C.4 co o.) es) 1—■ • • A

po

tek, T

oko O

bat, T

oko A

lat K

ese

hata

n, d

an O

ptik

47

7 4

77

Pelay

an

an P

est C

on

trol/F

um

iga

si 8

6'

ND 0 1/40 ts.) 0 0 0 0 ts.) N Ca IQ 41. co (xi N.)

%00I

mo2

au t

uw

ep r

epo

w

IQ Ca Ca N.)

4

5 CD

OV

8 0

4 O A. e. E. 5 CD

8 0

N .

0

0

5

co

Go CD

W

froD

Ott

0 5 F.

CD

0

Vt

5 E.

0. e.

5 CD 0

O O

n

Page 67: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

lroD

03 00 0) 0) 0)

t■A

0 0 0 AD -4 C.o

r.

A CO A A

00 Co co 00 CY) 0) CT 0)

ts) 0 0 0 0

N.) 1/4o

CO

O O A

co O

00

O co

CO

CD CD CD

ro

z z O.

5 ›.

CD CD C• 0 er Ott

co 0 0 fal

co $2,-)

e

95 w

rl ti

s g

0.

C. P

a g

co S 0- .4 '4) O

0

S CD

cry

0

• CD O

`44

A

co

Page 68: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN · PDF filePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

-eAuT

isp u

-e5

tiap

wn

sas

treu

TiP

s

`ffe

Ium

um

pia

d 2

uvp

m p

ridau

cn

7:J

to

PR

ES

IDE

N R

EP

UB

LI K

IND

ON

ES

I A,

OC

IOC

IIM

0)1

0f'

co 11 400040 .4 7 .4- ft ri

0 Pi OZ

(/)

)7,