PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TAHUN 2012 TENTANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM UNTUK KEPENTINGAN UMUM K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M BIRO HUKUM –SEKRETARIAT JENDERAL Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 1
28
Embed
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 …birohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_makalah/27.pdf · Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 1. BB II RR OO HH KK EE M EE NN TT
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012TAHUN 2012
TENTANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUMUNTUK KEPENTINGAN UMUMUNTUK KEPENTINGAN UMUMUNTUK KEPENTINGAN UMUM
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U MBIRO HUKUM – SEKRETARIAT JENDERAL
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
1
BB
II
RR
OO
HH
KK
EE
MM
EE
NN
TT
PENDAHULUANPENDAHULUAN
Pemerintah dengan persetujuan DPR pada tanggal 14 Januari2012 telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, yg dalam pelaksanaannya mengedepankanprinsip kemanusiaan, demokratis dan keadilan.
Undang-Undang agar dapat dilaksanakan diperlukanHH
UU
KK
UU
MM
TT
EE
RR
II
AA
NN
||
PP
UU
2
Telah terbit Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umumsebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
Undang-Undang agar dapat dilaksanakan diperlukanPeraturan Perundang-Undangan pelaksanaannya
Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 :
� Penyelenggara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
(Pasal 6 jo Pasal 11).
1. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib
diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya
selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. Dalam hal Instansi yang memerlukan Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum adalah BUMN, tanahnya
menjadi milik BUMN.
PENDAHULUANPENDAHULUAN ((22))
3
menjadi milik BUMN.
� Sumber Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum (Pasal 52)
1. APBN dan/atau APBD;
2. Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah Badan Hukum
Milik Negara/BUMN yang mendapatkan penugasan
khusus, pendanaan bersumber dari internal perusahaan
atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BB
II
RR
OO
HH
KK
EE
MM
EE
NN
TT
DASARDASAR HUKUMHUKUM
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum (Lembaran Negara RepublikHH
UU
KK
UU
MM
TT
EE
RR
II
AA
NN
||
PP
UU
Kepentingan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 22, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5280);
4
BB
II
RR
OO
HH
KK
EE
MM
EE
NN
TT
PENGERTIANPENGERTIANDefinisi dalam Raperpres ini pada dasarnya sama denganUndang-Undang 2 Tahun 2012 dengan Penambahan sbb:
1. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dariMenteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
2. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunanuntuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusangubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk PengadaanTanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanahdalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentinganHH
UU
KK
UU
MM
TT
EE
RR
II
AA
NN
||
PP
UU
dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentinganumum.
3. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnyadisingkat BPN adalah Lembaga Pertanahan sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 TentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
4. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yangselanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah BPN di Provinsiyang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPN.
5
BB
II
RR
OO
HH
KK
EE
MM
EE
NN
TT
PENGERTIANPENGERTIAN
5. Kantor Pertanahan adalah BPN di Kabupaten/Kota yang dipimpin olehKepala Kantor Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Kepala BPN melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.
6. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapanadalah tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu gubernurdalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataanawal lokasi rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencanapembangunan.
7. Tim Kajian Keberatan yang selanjutnya disebut sebagai Tim Kajian adalahtim yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu gubernur
HH
UU
KK
UU
MM
TT
EE
RR
II
AA
NN
||
PP
UU
tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu gubernurmelaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan,melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan,melakukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolaknyakeberatan.
8. Satuan Tugas adalah satuan yang dibentuk oleh BPN untuk membantupelaksanaan Pengadaan Tanah.
9. Ruang atas tanah dan bawah tanah adalah ruang yang ada dibawahpermukaan bumi dan/atau ruang yang ada diatas permukaan bumisekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungandengan penggunaan tanah.
6
BB
II
RR
OO
HH
KK
EE
MM
EE
NN
TT
MATERIMATERI MUATANMUATAN
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umumdiselenggarakan melalui tahapan:
Persiapan
Perencanaan
HH
UU
KK
UU
MM
TT
EE
RR
II
AA
NN
||
PP
UU
Penyerahan hasil
Persiapan
Pelaksanaan
7
BB
II
RR
OO
HH
KK
EE
MM
EE
NN
TT
PERENCANAANPERENCANAAN
Instansi Perencanaan Pengadaan Tanah yangberdasarkan atas:
1. Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
3. Rencana Strategis; dan
4. Rencana Kerja Pemerintah Instansi HH
UU
KK
UU
MM
TT
EE
RR
II
AA
NN
||
PP
UU
4. Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.
Disusun dalam bentuk:
Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah
8
PERENCANAANPERENCANAAN
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah memuat: memuat: 1. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
3. letak tanah;
2. kesesuaian dengan Rencana Tata RuangWilayah dan Rencana PembangunanNasional dan Daerah;
4. luas tanah yang dibutuhkan;
5. gambaran umum status tanah;
Disusun berdasarkan studikelayakan yang mencakup:
1. survei sosial ekonomi;
2. kelayakan lokasi;
3. analisis biaya dan manfaatpembangunan bagiwilayah dan masyarakat;
BIROBIRO HUKUMHUKUMKEMENTERIAN|PUKEMENTERIAN|PU
9. rencana penganggaran.
5. gambaran umum status tanah;
6. perkiraan waktu pelaksanaan PengadaanTanah;
7. perkiraan jangka waktu pelaksanaanpembangunan;
8. perkiraan nilai tanah; dan
wilayah dan masyarakat;
4. perkiraan nilai tanah;
5. dampak lingkungan dandampak sosial yangmungkin timbul akibat dariPengadaan Tanah danpembangunan; dan
6. studi lain yang diperlukan.
9
BB
II
RR
OO
HH
KK
EE
MM
EE
NN
TT
PERSIAPANPERSIAPAN
Setelah Menerima Dokumen PerencanaanPengadaan Tanah melaksanakan tahapankegiatan Persiapan Pengadaan Tanah
Gubernur
Tim Persiapan bertugas:
1. mengumumkan rencanapembangunan;
2. melakukan pendataan awallokasi rencana pembangunan;
5. mengumumkan PenetapanLokasi pembangunan untukkepentingan umum; dan
6. melaksanakan tugas lain yangterkait persiapan PengadaanTanah bagi pembangunanuntuk Kepentingan Umumyang ditugaskan oleh gubernur.
Tim Persiapan beranggotakan:
1. Bupati/walikota;
2. Satuan kerja perangkatdaerah provinsi terkait;
3. Instansi yang memerlukantanah; dan
4. Instansi terkait lainnya.
10
PERSIAPANPERSIAPAN
Pemberitahuan rencanapembangunan;
Tim Persiapan
Rencana pembangunandisampaikan kepadamasyarakat pada rencanalokasi Pembangunan untukKepentingan Umum.
Pendataan awal lokasirencana pembangunan
Konsultasi PublikRencana Pembangunan
Meliputi kegiatan:• Pengumpulan data awal
Pihak yang Berhak; dan• Objek Pengadaan Tanah.
• Dilaksanakan untukmendapatkankesepakatan lokasirencana pembangunandari Pihak yang Berhak.
lokasi Pembangunan untukKepentingan Umum.
• Langsung antara lainmelalui sosialisasi, tatapmuka, atau suratpemberitahuan.
• Tidak Langsung antaralain melalui media cetakatau media elektronik.
• Objek Pengadaan Tanah.
Pihak yang Berhak:1. Perseorangan;2. Badan hukum;3. Badan sosial;4. Badan keagamaan; atau5. Instansi pemerintah.yang memiliki ataumenguasai ObyekPengadaan Tanah sesuaidengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
rencana pembangunandari Pihak yang Berhak.
• Menghadirkan Pihakyang Berhak danMasyarakat yang akanterkena dampak
• Gubernur menetapkanlokasi dalam waktupaling lama 14 (empatbelas) hari kerja terhitungsejak diterimanyapermohonan Instansi.
11
BB
II
RR
OO
HH
KK
EE
MM
EE
NN
TT
PELAKSANAANPELAKSANAAN
Pelaksanaan Pengadaan Tanah meliputi:
a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan,pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
b. penilaian Ganti Kerugian;HH
UU
KK
UU
MM
TT
EE
RR
II
AA
NN
||
PP
UU
c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
d. pemberian Ganti Kerugian; dan
e. pelepasan tanah Instansi.
12
BB
II
RR
OO
HH
KK
EE
MM
EE
NN
TT
PELAKSANAANPELAKSANAAN
INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PENGUASAAN,PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH
Meliputi kegiatan:1. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan2. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan
Tanah.Dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
HH
UU
KK
UU
MM
TT
EE
RR
II
AA
NN
||
PP
UU
Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi meliputi subjekhak, luas, letak, dan peta bidang tanah Objek Pengadaan Tanah.
Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan,penggunaan, dan pemanfaatan tanah wajib diumumkan di kantordesa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanahdilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
13
BB
II
RR
OO
HH
KK
EE
MM
EE
NN
TT
PELAKSANAANPELAKSANAAN
Ganti KerugianPenilaian Ganti Kerugian dilakukan olehPenilai yang ditetapkan oleh LembagaPertanahan
Penilaian dilakukan bidang per bidang tanah,meliputi:a. tanah;b. ruang atas tanah dan bawah tanah;c. bangunan;d. tanaman;e. benda yang berkaitan dengan tanah;HH
UU
KK
UU
MM
TT
EE
RR
II
AA
NN
||
PP
UU
e. benda yang berkaitan dengan tanah;dan/atau
f. kerugian lain yang dapat dinilai.
Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikandalam bentuk:a. uang;b. tanah pengganti;c. permukiman kembali;d. kepemilikan saham; ataue. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah
pihak.
14
BB
II
RR
OO
HH
KK
EE
MM
EE
NN
TT
PENYERAHANPENYERAHAN
Lembaga Pertanahan menyerahkan hasilPengadaan Tanah kepada Instansi yangmemerlukan tanah setelah:
1. pemberian Ganti Kerugian kepada Pihakyang Berhak dan Pelepasan Hak; dan/atau
2. pemberian Ganti Kerugian telah dititipkan diHH
UU
KK
UU
MM
TT
EE
RR
II
AA
NN
||
PP
UU
2. pemberian Ganti Kerugian telah dititipkan dipengadilan negeri.
Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha MilikNegara yang mendapatkan penugasan khusus,pendanaan bersumber dari internal perusahaan atausumber lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
HH
UU
KK
UU
MM
TT
EE
RR
II
AA
NN
||
PP
UU
perundang-undangan.
Dana Pengadaan Tanah meliputi dana:a. perencanaan;b. persiapan;c. pelaksanaan;d. penyerahan hasil;e. administrasi dan pengelolaan; danf. sosialisasi.
18
CONTOHCONTOHKASUSKASUS
BB
II
RR
OO
HH
KK
EE
MM
EE
NN
TT KASUSKASUSHH
UU
KK
UU
MM
TT
EE
RR
II
AA
NN
||
PP
UU
19
CLASS ACTION KELOMPOK MASYARAKAT DESA SERUT, DKK(PEKERJAAN NORMALISASI KALI GOMBONG )
Kelompok masyarakat
ketiga desa tersebut
mengajukan gugatan
class action no
07/PDT.G/2009/PN.KBM
Dianggap telah merusak
lingkungan para penggugat,
menyebabkan banjir dan tanah
Desa Banjareja
Desa Gandusari
Desa SerutKONTRAK KERJA 04PKK/PPSDA-SO/2008 11 MARET 2008
PEKERJAAN NORMALISASI KALI GOMBONG dalam bentuk pelindung tebing kritis kali gombong
Kementerian PU PT. TRADA GOMBONG
tanah penggugat tidak
dapat dimanfaatkan lagi seperti sebelum ada nya proyek tersebut
Desa Gandusari
Pemeriksaan dihentikan krn tata cara gugatan class
action dinyatakan tidak sah.
Tidak ada upaya hukum,Sudah incracht
20
(PROYEK PEMBANGUNAN BANJIR KANAL TIMUR)
Penggugat Intervensi II (18Subjek hukum) mengakuitanah sengketa sebagaimiliknya
Gugatan Intervensi II
Perkara No. 322/Pdt.G/2008/PN.Jaktim
Amar putusan : 1. Menyatakan Umro sebagai pemilik sah
Gugatan meminta ganti rugi atas pembebasan tanah proyek BKT di Kampung Rawadas rt 8 rw 3, kel Pondok Kopi, kec Duren Sawit seluas ±6.270 m² hak girik /letter c no 441 persil 1S1 an Umro binti Djana
3
Penggugat Intervensi IIImengakui tanah sengketasebagai miliknya
Gugatan Intervensi III
(ahli waris Batong bin
Atjong)4
Penggugat intervensi I melakukan Banding.
Posisi Kasus Proses
Kementerian PU
1
Umro binti Djana
Gugatan Intervensi I(Idi Taing)
Penggugat Intervensi I mengakui tanah sengketa sebagai miliknya
sebagai pemilik sah2. PU , Ketua P2T membayar ganti rugi
2
Posisi Kasus Proses Banding
21
Kementerian PU 1 2
4
Gugatan :PU-Walikota membayar tanah jalan tol Reformasi Makassar
PETA PERKARA INCE KOEMALA DENGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM(JALAN TOL REFORMASI MAKASSAR)
Ince Baharuddin Rahman A AzizIntje Chandra Taniwijaya
Gugatan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum islam
3
Posisi kasus terakhir Kasasi Di MARI
PU-Walikota membayar tanah jalan tol Reformasi Makassar
No.190/Pdt.G/2002/PN.MksPN, PT, MA, dan PK(Bukan Domain PU)Putusan :-Yang Bayar Wali Kota Makasar
Ince Baharuddin Menang
PN Makassar No. 184/Pdt.G/2001/PN.Mks
PT Makassar No. 50/Pdt/2003/PT.Mks
Novum (Sertifikat : 5,6,44/94)
MARI (Kasasi) No. 3287 K/Pdt/2006
MARI (PK) No. 117 PK/Pdt/2008
PU kalah (12/11/2001)
PU kalah (25/03/2003)
PU kalah (21/08/2007)
PU kalah (24/11/2010)
5
Putusan No Perkara 248/Pdt.G/Plw/2009/PN.MksGugat Perlawanan PN Makassar MenundaPutusan,sampai ada kepastian putusan mana yangbenar.
Johni Alexanderdan Lili Mangintung
Gugat Perlawanan
hakim menilai bahwa bukti baru tersebut tidak bersifat menentukan, karena berdasarkan penelitian Tim Penanganan Masalah Pertanahan dinyatakan bahwa tanah yang terkena proyek jalan tol tersebut bukanlah tanah negara melainkan tanah adat atas nama Intje Koemala, sedangkan dalam Bukti Sertifikat Hak Pakai dimaksud dinyatakan sebagai tanah Hak Pakai bekas tanah negara, sehingga tidak menentukan hak kepemilikan, dan juga terbitnya Sertifikat Hak Pakai Tersebut tidak dilandasi oleh riwayat tanah/ asal usul tanah 22
PERKARA Wong Anwar Hairuddin (Tol Makassar Seksi 2)
• Penggugat mengaku sebagai pemilik dari beberapa bidang tanah yang terletak di Kelurahan Rappojawa & Rappokaling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar seluas 72.786 m2 yang
Pemimpin Bagian Proyek Pembinaan Jalan dan Jembatan Tol (Tergugat)
Wong Anwar Hairuddin (Penggugat)
Perkara No. 83/Pdt.G/2012/PN.MKS
23
Kecamatan Tallo, Kota Makassar seluas 72.786 m2 yang terkena proyek jalan tol Makassar Seksi 2.
• Penggugat mendalilkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI No. 117/PK/Pdt/2009 yang menyatakan SHP an. Departemen PU tidak bersifat menentukan, maka tidak ada alasan bagi tergugat I untuk tidak membayar ganti rugi tanah objek perkara Rp. 36.393.000.000,-
Posisi terakhir:•Telah Sidang Lapangan , & menyerahkan Kesimpulan•Menunggu Putusan
PERKARA Tol Cikampek - Palimanan
H. Eman Sulaeman Dkk(Penggugat)
Ketua TPT Jalan Tol Cikampek (Cikopo) Palimanan Wilayah I.
(Tergugat)
Perkara No. 09/Pdt.G/2012/PN.Subang
Dalil Gugatan :H. Eman S, dkk yang mengaku sebagai pemilik tanah yang dibebaskan untuk pembangunan jalan tol Cikampek –
24
dibebaskan untuk pembangunan jalan tol Cikampek –Palimanan. Dalil gugatan Penggugat yaitu tidak setuju atas harga ganti rugi yang telah dikonsinyasi di PN Subang;
Telah diputus tgl 29 Agustus 2012 dengan Putusan Gugatan Gugur karena Penggugat tidak pernah menghadiri persidangan
Catatan : Saat ini TPT tengah mengajukan 5 (lima) Permohonan Konsinyasi kepada PN Subang dan sekarang dalam proses Penetapan.
PETA PERKARA NATIGOR PANJAITAN
Kementerian PU NATIGOR PANJAITAN
No. 60/Pdt.G/2002/PN.TNGTuntutan : Ganti rugi tanah jln Tol Ruas Pdk. Aren – Ulujami
senilai total Rp. 2,9 milyar
Putusan : PU dan P2T dihukum utk membuat/memproses surat penetapan/perintah kepadaPT. Jasa Marga untuk membayar ganti rugi
PN TangerangNo. 60/Pdt.G/2002/PN.TNG
PU kalah26/08/2002
PT Bandung PU kalah
PT. Jasa Marga Gugat Perlawanan
PT. Jasa Marga1
2
PN TangerangNo. 318/Pdt/PLW/2004/PN.TNG
PT. JM Menang25/04/2005
3
Putusan :- Menyatakan sita eksekusi terhadap objek sengketa tidak sah dantidak berharga;
- Menyatakan Sita Eksekusi No. 48/Pen.Eks/2004/PN.TNG tgl 30 Julitidak berkekuatan Hukum
�Eksekusi : Surat Menteri PU kpd Dirut PT. Jasa Marga No. HK.01.08-MN/635 tgl. 21/12/2005.Perihal : Surat Perintah Pembayaran Sbg Pelaksaanaan Putusan Pengadilan yang BerkekuatanHukum Tetap
�Eksekusi : Surat Dirjen Bina Marga An. Menteri PU kpd Dirut PT. Jasa Marga No. KU.08.13-Db/354 tgl. 08/05/2008. Perihal : Surat Penetapan Perintah Pembayaran Putusan PK No.11PK/Pdt/2005 dan Penetapan Eksekusi PN Tangerang Nomor 14/PEN.EKS/2007/PN.TNG
PT BantenNo. 50/Pdt/2005/PT.BTN
PT. JM Menang04/01/2006
NATIGOR PANJAITANNo. 33/Pdt.G/2005/PN.TNG
NATIGOR PANJAITAN
PN TangerangNo. 33/Pdt.G/2005/PN.TNG
PU kalah14/07/2005
PT BantenNo. 18/PDT/2006/PN.BTN
PU Menang24/04/2006
Putusan : Menguatkan Putusan PN
25
PETA PERKARA FLY OVER PRAMUKA
H. TATANG SUTARNA KEMENTERIAN PU
�Obyek Gugatan : Tanah Seluas + 8.480 m2 Girik C110 Persil 17 S III yangterkena pembangunan Fly Over Pramuka
�Tuntutan : Menghukum T I (Bina Marga), T II (Walikota Jaktim), dan T III(Dinas PU DKI) membayar Ganti Rugi sebesa Rp. 34.960.170.00,00
PN Jakarta TimurNo. 39/Pdt.G/2007/PN.JKT.TIM
PU kalah14/08/2007
PT. JAKARTA PU kalah
MASUROH BINTI AMAT
�Obyek Gugatan : Tanah Seluas 7320 m2 Girik C110 Persil 17 S IIIyang terkena pembangunan Fly over Pramuka
Tuntutan :�Menghukum Tergugat I (Kem. PU), Tergugat II (Dinas PU DKI),
Tergugat III (Walikota Jaktim/P2T) agar tidak membayar uangganti rugi kepada Turut Tergugat II (H. Tatang Sutarna)
�Menghukum T II (Dinas PU DKI) membayar Ganti Rugisebesa Rp. 65.100.000.000,00
PN Jakarta TimurNo. 579/Pdt.G/2011/PN.JKT.TIM
Proses Persidangan
1 2
PT. JAKARTANo. 39/Pdt.G/2007/PN.JKT.TIM
PU kalah14/05/2008
Putusan:�PU dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum�Menghukum TII dan T III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat(PU lepas dari kewajiban membayar ganti rugi kepada Penggugat)
MARI (Kasasi)440 K/PDT/2009
PU kalah17/06/2009
MARI (Peninjauan Kembali)440 K/PDT/2009
PU kalah30/09/2010
PU lepas dari kewajiban membayar ganti rugi kepada Penggugat
PU lepas dari kewajiban membayar ganti rugi kepada Penggugat
No. 42/Pdt.G/2009/PN.BKSGugatan dicabut oleh Penggugat
tanggal 14 Juli 2009
3
5 No. 55/Pdt.G/2011/PN.BKS
GUGATAN DINYATAKAN NO (TIDAK DAPAT
DITERIMA)Putusan tgl 01/11/2011
Penggugat menuntut kepada Kementerian PekerjaanUmum (Tergugat I), PT. Jasa Marga (Tergugat II),dan P2T Pemerintah Kota Bekasi (Tergugat III) untuksecara tanggung renteng membayar ganti kerugiansisa lahan yang belum dibayar melalui konsinyasi.Status Terakhir Sidang : Pembuktian
PERKARA CIKUNIR JUNCTION� Obyek Perkara :
tanah seluas + 21.550 m2 di Kel. Jatibening, Pd. Gede, Kota Bekasi yang terkenapembangunan jalan Tol JORR E1 Cikunir.
Tuntutan : uang ganti kerugian
Proses Konsinyasi :Permohonan Konsinyasi tgl 4 Oktober 2010 oleh ketua TPT JORR Widodo Subagio, M. Eng.Sc kpd Ketua PN Bekasi untuk melakukan penitipan uang ganti rugi atas tanah seluas 8.645m2 sebesar Rp. 7.002.450.000,-
Penetapan Konsinyasi Ketua PN Bekasi No. 06/EKS.CONS/2010/PN.Bks tanggal 10November 2010.
Posisi terakhir proses konsinyasi :� Uang Ganti rugi yang dikonsinyasikan telah diserahkan oleh PN Bekasi kepada pihak
Affandie tanpa sepengatahuan Kementerian PU.� Pihak Kementerian PU belum mendapatkan alas hak .