PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF. BAB I . . .
42
Embed
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN … No. 33 ttg Pem… · Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN AIR
SUSU IBU EKSKLUSIF.
BAB I . . .
- 2 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah
cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
2. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI
Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi
sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa
menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan
atau minuman lain.
3. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12
(dua belas) bulan.
4. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah
dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai
dengan derajat ketiga.
5. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus
diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi
sampai berusia 6 (enam) bulan.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat
dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan/atau masyarakat.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis
tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan
upaya kesehatan.
8. Tempat . . .
- 3 -
8. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup
atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga
kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja
untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat
sumber atau sumber-sumber bahaya.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Pasal 2
Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:
a. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan
ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia
6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan
dan perkembangannya;
b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam
memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
c. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga,
masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah
terhadap pemberian ASI Eksklusif.
BAB II . . .
- 4 -
BAB II
TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah
Pasal 3
Tanggung jawab Pemerintah dalam program pemberian
ASI Eksklusif meliputi:
a. menetapkan kebijakan nasional terkait program
pemberian ASI Eksklusif;
b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program
pemberian ASI Eksklusif;
c. memberikan pelatihan mengenai program pemberian
ASI Eksklusif dan penyediaan tenaga konselor
menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan
tempat sarana umum lainnya;
d. mengintegrasikan materi mengenai ASI Eksklusif
pada kurikulum pendidikan formal dan nonformal
bagi Tenaga Kesehatan;
e. membina, mengawasi, serta mengevaluasi
pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI
Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan
pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana
umum, dan kegiatan di masyarakat;
f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang berkaitan dengan ASI Eksklusif;
g. mengembangkan kerja sama mengenai program ASI
Eksklusif dengan pihak lain di dalam dan/atau luar
negeri; dan
h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi
dan edukasi atas penyelenggaraan program
pemberian ASI Eksklusif.
Bagian Kedua . . .
- 5 -
Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi
Pasal 4
Tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam
program pemberian ASI Eksklusif meliputi:
a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka
program pemberian ASI Eksklusif;
b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program
pemberian ASI Eksklusif dalam skala provinsi;
c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui
dalam skala provinsi;
d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum
lainnya dalam skala provinsi;
e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi
pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI
Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan
pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana
umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala
provinsi;
f. menyelenggarakan, memanfaatkan, dan memantau
penelitian dan pengembangan program pemberian ASI
Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan
provinsi;
g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi
dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI
Eksklusif dalam skala provinsi.
Bagian Ketiga . . .
- 6 -
Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 5
Tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota
dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:
a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka
program pemberian ASI Eksklusif;
b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program
pemberian ASI Eksklusif dalam skala
kabupaten/kota;
c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui
dalam skala kabupaten/kota;
d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum
lainnya dalam skala kabupaten/kota;
e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi
pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI
Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan
pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana
umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala
kabupaten/kota;
f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan
program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung
perumusan kebijakan kabupaten/kota;
g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi
dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI
Eksklusif dalam skala kabupaten/kota.
BAB III . . .
- 7 -
BAB III
AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI
Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya.
Pasal 7
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak
berlaku dalam hal terdapat:
a. indikasi medis:
b. ibu tidak ada; atau
c. ibu terpisah dari Bayi.
Pasal 8
(1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh dokter.
(2) Dokter dalam menentukan indikasi medis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai
dengan standar profesi, standar pelayanan, dan
standar prosedur operasional.
(3) Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter,
penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat
dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua . . .
- 8 -
Bagian Kedua
Inisiasi Menyusu Dini
Pasal 9
(1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas
Pelayanan Kesehatan wajib melakukan inisiasi
menyusu dini terhadap Bayi yang baru lahir kepada
ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
(2) Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan Bayi
secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga
kulit Bayi melekat pada kulit ibu.
Pasal 10
(1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas
Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan
Bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung
kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh
dokter.
(2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat
gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat
memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.
Bagian Ketiga
Pendonor Air Susu Ibu
Pasal 11
(1) Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI
Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, pemberian ASI Eksklusif dapat
dilakukan oleh pendonor ASI.
(2) Pemberian . . .
- 9 -
(2) Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan persyaratan:
a. permintaan ibu kandung atau Keluarga Bayi
yang bersangkutan;
b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI
diketahui dengan jelas oleh ibu atau Keluarga
dari Bayi penerima ASI;
c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui
identitas Bayi yang diberi ASI;
d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan
tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7; dan
e. ASI tidak diperjualbelikan.
(3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma
agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya,
mutu, dan keamanan ASI.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ASI
Eksklusif dari pendonor ASI sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 12
(1) Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak
pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk
bayi lainnya.
(2) Dalam hal ibu yang melahirkan Bayi meninggal
dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat
melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh Keluarga.
Bagian Keempat . . .
- 10 -
Bagian Keempat
Informasi dan Edukasi
Pasal 13
(1) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI
Eksklusif secara optimal, Tenaga Kesehatan dan
penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib
memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif
kepada ibu dan/atau anggota Keluarga dari Bayi
yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan
sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif
selesai.
(2) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan
menyusui;
c. akibat negatif dari pemberian makanan botol
secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk
tidak memberikan ASI.
(3) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan
pendampingan.
(4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh tenaga terlatih.
Bagian Kelima . . .
- 11 -
Bagian Kelima
Sanksi Administratif
Pasal 14
(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan