PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang . . .
887
Embed
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ANTARA …sipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/43.pdf · 2019-08-07 · urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang . . .
- 2 -
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN
URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH,
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana . . .
- 3 -
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan
yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan
dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan
mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kebijakan . . .
- 4 -
6. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat
berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang
ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan
urusan pemerintahan.
BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 2
(1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan
yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan
urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar
tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,
moneter dan fiskal nasional, serta agama.
(3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar
tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan
pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
(4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan
pemerintahan meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum . . .
- 5 -
c. pekerjaan umum;
d. perumahan;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perhubungan;
h. lingkungan hidup;
i. pertanahan;
j. kependudukan dan catatan sipil;
k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m. sosial;
n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
p. penanaman modal;
q. kebudayaan dan pariwisata;
r. kepemudaan dan olah raga;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,
dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. statistik;
w. kearsipan;
x. perpustakaan;
y. komunikasi dan informatika;
z. pertanian dan ketahanan pangan;
aa. kehutanan;
bb. energi dan sumber daya mineral;
cc. kelautan dan perikanan;
dd. perdagangan . . .
- 6 -
dd. perdagangan; dan
ee. perindustrian.
(5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) terdiri dari sub bidang, dan setiap
sub bidang terdiri dari sub sub bidang.
(6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 3
Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah
disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan
prasarana, serta kepegawaian.
BAB III
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Pasal 4
(1) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4) berdasarkan kriteria eksternalitas,
akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan
keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan.
(2) Ketentuan . . .
- 7 -
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk
masing-masing sub bidang atau sub sub bidang urusan
pemerintahan diatur dengan peraturan menteri/kepala
lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi
urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah
berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 5
(1) Pemerintah mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(2) Selain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan Pemerintah ini.
(3) Khusus untuk urusan pemerintahan bidang penanaman
modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah
Pasal 6
(1) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten . . .
- 8 -
kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian
urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.
(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
Pasal 7
(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan
pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan
pelayanan dasar.
(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. lingkungan hidup;
d. pekerjaan umum;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perumahan;
h. kepemudaan dan olahraga;
i. penanaman modal;
j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
k. kependudukan dan catatan sipil;
l. ketenagakerjaan;
m. ketahanan pangan . . .
- 9 -
m. ketahanan pangan;
n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
p. perhubungan;
q. komunikasi dan informatika;
r. pertanahan;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,
dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. sosial;
w. kebudayaan;
x. statistik;
y. kearsipan; dan
z. perpustakaan.
(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata
ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan.
(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;
e. pariwisata;
f. industri . . .
- 10 -
f. industri;
g. perdagangan; dan
h. ketransmigrasian.
(5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan
(2) Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang bersifat wajib,
penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah
dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah yang bersangkutan.
(3) Sebelum penyelenggaraan urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
melakukan langkah-langkah pembinaan terlebih dahulu
berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, sampai dengan
penugasan pejabat Pemerintah ke daerah yang
bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang bersifat wajib tersebut.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan peraturan presiden.
Pasal 9 . . .
- 11 -
Pasal 9
(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk
pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
(2) Di dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memperhatikan keserasian hubungan Pemerintah dengan
pemerintahan daerah dan antar pemerintahan daerah
sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan
pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi dengan
Menteri Dalam Negeri.
Pasal 10
(1) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan
selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun.
(2) Apabila menteri/kepala lembaga pemerintah non
departemen dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum menetapkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria maka pemerintahan daerah dapat
menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan sampai dengan
ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pasal 11 . . .
- 12 -
Pasal 11
Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan
wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar,
prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1).
Pasal 12
(1) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana
dinyatakan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini
ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-lambatnya
1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan
Pemerintah ini.
(2) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan
susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.
BAB IV
PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN
LINTAS DAERAH
Pasal 13
(1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan
dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah
terkait.
(2) Tata . . .
- 13 -
(2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.
BAB V
URUSAN PEMERINTAHAN SISA
Pasal 14
(1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam
lampiran Peraturan Pemerintah ini menjadi kewenangan
masing-masing tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria
pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1).
(2) Dalam hal pemerintahan daerah provinsi atau
pemerintahan daerah kabupaten/kota akan
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak
tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini
terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui
Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.
Pasal 15
(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk
pelaksanaan urusan sisa.
(2) Ketentuan . . .
- 14 -
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
dan ayat (3) berlaku juga bagi norma, standar, prosedur,
dan kriteria untuk urusan sisa.
BAB VI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 16
(1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah dapat:
a. menyelenggarakan sendiri;
b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada
kepala instansi vertikal atau kepada gubernur selaku
wakil pemerintah di daerah dalam rangka
dekonsentrasi; atau
c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut
kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan
desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4),
Pemerintah dapat:
a. menyelenggarakan sendiri;
b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada
gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka
dekonsentrasi; atau
c. menugaskan . . .
- 15 -
c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut
kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan
desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
(3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
yang berdasarkan kriteria pembagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya,
pemerintahan daerah provinsi dapat:
a. menyelenggarakan sendiri; atau
b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut
kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota
dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas
pembantuan.
(4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
yang berdasarkan kriteria pembagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya,
pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat:
a. menyelenggarakan sendiri; atau
b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan
pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa
berdasarkan asas tugas pembantuan.
Pasal 17
(1) Urusan pemerintahan selain yang dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah
ditugaskan penyelenggaraannya kepada pemerintahan
daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, secara
bertahap . . .
- 16 -
bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan
pemerintahan daerah yang bersangkutan apabila
pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan
untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang dipersyaratkan.
(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi
yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada
pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan asas
tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan
untuk menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota
yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah
kabupaten/kota telah menunjukkan kemampuan untuk
memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
dipersyaratkan.
(3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur
pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan perangkat
daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang
diperlukan.
(4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan
pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih
berhasilguna serta berdayaguna apabila
penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan
daerah yang bersangkutan.
(5) Ketentuan . . .
- 17 -
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan
urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan peraturan presiden.
BAB VII
PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 18
(1) Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada
pemerintahan daerah untuk mendukung kemampuan
pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
(2) Apabila pemerintahan daerah ternyata belum juga
mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah
dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) maka untuk sementara penyelenggaraannya
dilaksanakan oleh Pemerintah.
(3) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan
urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) apabila pemerintahan daerah telah mampu
menyelenggarakan urusan pemerintahan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang belum
mampu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah diatur
dengan peraturan presiden.
BAB VIII . . .
- 18 -
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19
(1) Khusus untuk Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta
rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam lampiran
Peraturan Pemerintah ini secara otomatis menjadi
kewenangan provinsi.
(2) Urusan pemerintahan di Provinsi Papua dan Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus
daerah yang bersangkutan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan secara langsung dengan pembagian urusan
pemerintahan, wajib mendasarkan dan menyesuaikan
dengan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 21 . . .
- 19 -
Pasal 21
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952) dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 22
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952) dan semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pembagian
urusan pemerintahan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 20 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 82
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
I. UMUM
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerahmenyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadikewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusanPemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerahmenjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurussendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugaspembantuan.
Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusanpemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah.Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yangsepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusanpemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dansusunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yangsepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalambidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskalnasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapatdikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahanatau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusanpemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.
Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yangbersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadikewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, danpemerintahan daerah kabupaten/kota.
Untuk . . .
- 2 -
Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifatkonkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah,pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerahkabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusanpemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatifsebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dankeadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.
Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkatpemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahanditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalampenyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegahterjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampaktersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkatpemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalahyang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusanpemerintahan tersebut.
Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorongakuntabilitas Pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkanpada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahansedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkanagar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaianefisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapipersaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut,semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitasdan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkanmelalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangkamewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagaiesensi dasar dari kebijakan desentralisasi.
Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajibdan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusanpemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerahyang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat,seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup,perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahanyang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yangdiprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yangterkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (corecompetence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan diluar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan olehpemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang
bersangkutan . . .
- 3 -
bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerahyang bersangkutan.
Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yangdimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusanpemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihanyang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraanmasyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasandaerah yang bersangkutan.
Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihansebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini,setiap tingkat pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusanpemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusanpemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasarprinsip penyelenggaraan urusan sisa.
Untuk itu pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahandaerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitasdaerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dankriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahanyang menjadi kewenangannya.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatandan/atau susunan pemerintahan, yang disebut juga dengan“urusan pemerintahan yang bersifat konkuren” adalahurusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah, yangdiselenggarakan bersama oleh Pemerintah, pemerintahandaerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
Ayat (4) . . .
- 4 -
Ayat (4)
Ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimanadiatur dalam pasal ini berkaitan langsung dengan otonomidaerah.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusanpemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbulsebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusanpemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifatlokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadikewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota.Sedangkan apabila dampaknya bersifat lintaskabupaten/kota dan/atau regional maka urusanpemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintahanprovinsi; dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsidan/atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenanganPemerintah.
Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusanPemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawabanPemerintah, pemerintahan daerah Provinsi, danpemerintahan daerah kabupaten/kota dalampenyelenggaraan urusan Pemerintahan tertentu kepadamasyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusanpemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal(satu kabupaten/kota), maka pemerintahan daerahkabupaten/kota bertanggungjawab mengatur dan mengurusurusan pemerintahan tersebut. Sedangkan apabila dampakpenyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secaralangsung dialami oleh lebih dari satu kabupaten/kota dalamsatu provinsi, maka pemerintahan daerah provinsi yang
bersangkutan . . .
- 5 -
bersangkutan bertanggung jawab mengatur dan mengurusurusan pemerintahan tersebut; dan apabila dampakpenyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebih dari satuprovinsi dan/atau bersifat nasional maka Pemerintahbertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan dimaksud.
Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahandengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapatdiperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditanganipemerintahan daerah kabupaten/kota, maka diserahkankepada pemerintahan daerah kabupaten/kota, sedangkanapabila akan lebih berdayaguna bila ditangani pemerintahandaerah provinsi, maka diserahkan kepada pemerintahandaerah provinsi. Sebaliknya apabila suatu urusanpemerintahan akan berdayaguna bila ditangani Pemerintahmaka akan tetap menjadi kewenangan Pemerintah.
Ayat (2)
Rincian setiap bidang urusan pemerintahan dalam PeraturanPemerintah ini mencakup bidang, sub bidang sampai dengansub sub bidang. Rincian lebih lanjut dari sub bidangdan/atau sub sub bidang diatur lebih lanjut denganperaturan menteri/kepala lembaga pemerintah nondepartemen setelah berkoordinasi dengan Menteri DalamNegeri guna dilakukan pembahasan bersama unsur-unsurpemangku kepentingan terkait.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan yang menjadikewenangan Pemerintah” adalah urusan pemerintahan di luarurusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenanganPemerintah dan berdasarkan kriteria pembagian urusanpemerintahan menjadi kewenangan Pemerintah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6 . . .
- 6 -
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penentuan potensi unggulan mengacu pada produk domestikregional bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, danpemanfaatan lahan yang ada di daerah.
Ayat (4)
Penentuan urusan pilihan sesuai dengan skala prioritas yangditetapkan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tetapharus memberikan pelayanan publik yang dibutuhkanmasyarakat meskipun pelayanan tersebut bukan berasal dariurusan pilihan yang diprioritaskan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas, makapenetapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal padabidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerahdilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan subsub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
- 7 -
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagaitatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah.
Prosedur adalah metode atau tata cara untukpenyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasardalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan keserasian hubungan adalahpengelolaan bagian urusan pemerintah yang dikerjakan olehtingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat salingberhubungan (interkoneksi), saling tergantung(interdependensi), dan saling mendukung sebagai satukesatuan sistem dengan memperhatikan cakupankemanfaatan.
Ayat (3)
Pemangku kepentingan terdiri dari unsurdepartemen/lembaga pemerintah non departemen terkait,pemerintahan daerah, asosiasi profesi, dan perwakilanmasyarakat.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13 . . .
- 8 -
Pasal 13
Ayat (1)
Pengelolaan bersama dapat dilembagakan dalam bentukkerjasama antar daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Urusan pemerintahan sisa yang berskala nasional atau lintasprovinsi menjadi kewenangan Pemerintah, yang berskalaprovinsi atau lintas kabupaten/kota menjadi kewenanganpemerintahan daerah provinsi, dan yang berskalakabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintahan daerahkabupaten/kota.
Ayat (2)
Penetapan dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinyasaling gugat antar tingkatan dan/atau susunanpemerintahan.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Pembinaan yang dilakukan Pemerintah dapat berbentukpemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring danevaluasi, pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaanlainnya yang diarahkan agar pemerintahan daerah mampumenyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadikewenangannya.
Ayat (2) . . .
- 9 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4737
A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
1. Kebijakan 1. Kebijakan danStandar
1.a.Penetapan kebijakannasional pendidikan.
b.Koordinasi dansinkronisasi kebijakanoperasional dan programpendidikan antar provinsi.
c.Perencanaan strategispendidikan nasional.
1.a.Penetapan kebijakanoperasional pendidikan diprovinsi sesuai dengankebijakan nasional.
b.Koordinasi dan sinkronisasikebijakan operasional danprogram pendidikan antarkabupaten/kota.
c. Perencanaan strategispendidikan anak usia dini,pendidikan dasar,pendidikan menengah danpendidikan nonformalsesuai dengan perencanaanstrategis pendidikannasional.
1.a. Penetapan kebijakanoperasional pendidikan dikabupaten/kota sesuai dengankebijakan nasional danprovinsi.
b.
c. Perencanaan operasionalprogram pendidikan anak usiadini, pendidikan dasar,pendidikan menengah danpendidikan nonformal sesuaidengan perencanaan strategistingkat provinsi dan nasional.
LAMPIRANPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR : 38 Tahun 2007TANGGAL : 9 Juli 2007
- 2 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
2.a. Pengembangan danpenetapan standarnasional pendidikan (isi,proses, kompetensilulusan, tenagakependidikan, sarana danprasarana, pengelolaan,pembiayaan, danpenilaian pendidikan).
b. Sosialisasi standarnasional pendidikan danpelaksanaannya padajenjang pendidikan tinggi.
3. Penetapan pedomanpengelolaan danpenyelenggaraanpendidikan anak usia dini,pendidikan dasar,pendidikan menengah,pendidikan tinggi, danpendidikan nonformal.
2.a.
b.Sosialisasi dan pelaksanaanstandar nasional pendidikandi tingkat provinsi.
3. Koordinasi atas pengelolaandan penyelenggaraanpendidikan, pengembangantenaga kependidikan danpenyediaan fasilitaspenyelenggaraan pendidikanlintas kabupaten/kota,untuk tingkat pendidikandasar dan menengah.
2.a.
b.Sosialisasi dan pelaksanaanstandar nasional pendidikan ditingkat kabupaten/kota.
3. Pengelolaan danpenyelenggaraan pendidikananak usia dini, pendidikandasar, pendidikan menengahdan pendidikan nonformal.
- 3 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
4. Penetapan kebijakantentang satuan pendidikanbertaraf internasional dansatuan pendidikan berbasiskeunggulan lokal.
5.a.Pemberian izin pendirianserta pencabutan izinperguruan tinggi.
b.Pemberian izin pendirianserta pencabutan izinsatuan pendidikandan/atau program studibertaraf internasional.
c.Penyelenggaraan dan/ataupengelolaan satuanpendidikan dan/atauprogram studi bertarafinternasional
4. —
5.a.
b.—
c.Penyelenggaraan dan/ataupengelolaan satuanpendidikan dan/atauprogram studi bertarafinternasional pada jenjangpendidikan dasar danmenengah.
4. —
5.a.Pemberian izin pendirian sertapencabutan izin satuanpendidikan dasar, satuanpendidikan menengah dansatuan/penyelenggarapendidikan nonformal.
b.—
c.Penyelenggaraan dan/ataupengelolaan satuan pendidikansekolah dasar bertarafinternasional.
- 4 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
1.a. Pengawasan terhadappemenuhan standar nasionalsarana dan prasaranapendidikan anak usia dini,pendidikan dasar, pendidikanmenengah, dan pendidikannonformal.
b.Pengawasan pendayagunaanbantuan sarana dan prasaranapendidikan.
2.a.Penetapan standar danpengesahan kelayakanbuku pelajaran.
1.a. Perencanaan kebutuhanpendidik dan tenagakependidikan pendidikan anakusia dini, pendidikan dasar,pendidikan menengah danpendidikan nonformal sesuaikewenangannya.
b. Pengangkatan dan penempatanpendidik dan tenagakependidikan PNS untukpendidikan anak usia dini,pendidikan dasar, pendidikanmenengah, dan pendidikannonformal sesuaikewenangannya
2. Pemindahan pendidik dan tenagakependidikan PNS di kabupaten/kota.
- 10 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
4.a. Pembinaan danpengembangan pendidik dantenaga kependidikanpendidikan bertarafinternasional.
b.Pemberhentian pendidikdan tenaga kependidikanPNS pada pendidikanbertaraf internasional selainkarena alasan pelanggaranperaturan perundang-undangan
3. Peningkatan kesejahteraan,penghargaan, dan perlindunganpendidik dan tenagakependidikan pendidikan anakusia dini, pendidikan dasar,pendidikan menengah danpendidikan nonformal.
4.a. Pembinaan dan pengembanganpendidik dan tenagakependidikan pendidikan anakusia dini, pendidikan dasar,pendidikan menengah danpendidikan nonformal.
b. Pemberhentian pendidik dantenaga kependidikan PNS padapendidikan anak usia dini,pendidikan dasar, pendidikanmenengah, dan pendidikannonformal selain karena alasanpelanggaran peraturanperundang-undangan.
- 11 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
5.
6. Sertifikasi pendidik.
5. Pengalokasian tenagapotensial pendidik dan tenagakependidikan di daerah.
b.Pelaksanaan evaluasipengelola, satuan, jalur,jenjang, dan jenispendidikan pada pendidikananak usia dini, pendidikandasar, pendidikanmenengah, dan pendidikannonformal skala provinsi.
2.a.
1.a.
b.Pelaksanaan evaluasi pengelola,satuan, jalur, jenjang, dan jenispendidikan pada pendidikananak usia dini, pendidikandasar, pendidikan menengahdan pendidikan nonformal skalakabupaten/kota.
2.a.
- 13 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
b. Pelaksanaan evaluasipencapaian standarnasional pendidikan.
b. Pelaksanaan evaluasipencapaian standar nasionalpendidikan pada pendidikananak usia dini, pendidikandasar, pendidikanmenengah, dan pendidikannonformal skala provinsi.
b.Pelaksanaan evaluasipencapaian standar nasionalpendidikan pada pendidikananak usia dini, pendidikandasar, pendidikan menengahdan pendidikan nonformal skalakabupaten/kota.
3. Akreditasi 1.a.Penetapan pedomanakreditasi pendidikan jalurpendidikan formal dan nonformal.
4. Registrasi, akreditasi,sertifikasi saranakesehatan sesuai peraturanperundang-undangan.
5.a.Pemberian rekomendasiizin sarana kesehatantertentu yang diberikanoleh pemerintah.
b. Pemberian izin saranakesehatan meliputi rumahsakit pemerintah Kelas Bnon pendidikan, rumahsakit khusus, rumah sakitswasta serta saranakesehatan penunjang yangsetara.
5.a. Pemberian rekomendasiizin sarana kesehatantertentu yang diberikanoleh pemerintah danprovinsi.
b. Pemberian izin saranakesehatan meliputi rumahsakit pemerintah Kelas C,Kelas D, rumah sakitswasta yang setara,praktik berkelompok,klinik umum/spesialis,rumah bersalin,
- 19 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2. Penelitian danPengembanganKesehatan
1.a.Pengelolaan penelitian danpengembangan kesehatanstrategis dan terapan, sertapenapisan ilmu pengetahuandan teknologi (Iptek) kesehatanskala nasional.
b.
c.
1.a.Penyelenggaraan penelitiandan pengembangankesehatan yangmendukung perumusankebijakan provinsi.
b.Pengelolaan surveikesehatan daerah(surkesda) skala provinsi.
1. Pembinaan, monitoring,evaluasi dan pengawasanskala provinsi.
1. Pembinaan, monitoring,evaluasi dan pengawasanskala kabupaten/kota.
5. PengembanganSistem InformasiKesehatan (SIK)
1. Pengelolaan dan pengembanganSIK skala nasional dan fasilitasipengembangan sistem informasikesehatan daerah.
1. Pengelolaan SIK skalaprovinsi.
1. Pengelolaan SIK skalakabupaten/kota.
- 26 -
C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA1. Sumber Daya Air 1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan nasional
sumber daya air.1. Penetapan kebijakan
pengelolaan sumber daya airprovinsi.
1. Penetapan kebijakanpengelolaan sumber daya airkabupaten/kota.
2. Penetapan pola pengelolaansumber daya air pada wilayahsungai lintas provinsi, wilayahsungai lintas negara, danwilayah sungai strategisnasional.
2. Penetapan pola pengelolaansumber daya air padawilayah sungai lintaskabupaten/kota.
2. Penetapan pola pengelolaansumber daya air padawilayah sungai dalam satukabupaten/kota.
3. Penetapan rencanapengelolaan sumber daya airpada wilayah sungai lintasprovinsi, wilayah sungai lintasnegara, dan wilayah sungaistrategis nasional.
3. Penetapan rencanapengelolaan sumber daya airpada wilayah sungaikabupaten/kota.
3. Penetapan rencanapengelolaan sumber daya airpada wilayah sungai dalamsatu kabupaten/kota.
4. Penetapan dan pengelolaankawasan lindung sumber airpada wilayah sungai lintasprovinsi, wilayah sungai lintasnegara, dan wilayah sungaistrategis nasional.
4. Penetapan dan pengelolaankawasan lindung sumber airpada wilayah sungai lintaskabupaten/kota.
4. Penetapan dan pengelolaankawasan lindung sumber airpada wilayah sungai dalamsatu kabupaten/kota.
- 27 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA5. Pembentukan Dewan Sumber
Daya Air Nasional, wadahkoordinasi sumber daya airwilayah sungai lintas provinsi,dan wadah koordinasi sumberdaya air wilayah sungaistrategis nasional.
5. Pembentukan wadahkoordinasi sumber daya air ditingkat provinsi dan/ataupada wilayah sungai lintaskabupaten/kota.
5. Pembentukan wadahkoordinasi sumber daya airdi tingkat kabupaten/kotadan/atau pada wilayahsungai dalam satukabupaten/kota.
6. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria (NSPK)pengelolaan sumber daya air.
6. — 6. —
7. Penetapan wilayah sungaidalam satu kabupaten/kota,wilayah sungai lintaskabupaten/kota, wilayahsungai lintas provinsi, wilayahsungai lintas negara, danwilayah sungai strategisnasional.
7. — 7. —
- 28 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA8. Penetapan status daerah
irigasi yang sudah dibangunyang menjadi wewenang dantanggung jawab Pemerintah,pemerintah provinsi, danpemerintah kabupaten/kota.
8. — 8. —
9. Pengesahan pembentukankomisi irigasi antar provinsi
9. Pembentukan komisi irigasiprovinsi dan pengesahanpembentukan komisi irigasiantar kabupaten/kota.
9. Pembentukan komisi irigasikabupaten/kota
2. Pembinaan 1. Penetapan dan pemberian izinatas penyediaan, peruntukan,penggunaan, danpengusahaan sumber daya airpada wilayah sungai lintasprovinsi, wilayah sungai lintasnegara, dan wilayah sungaistrategis nasional.
1. Penetapan dan pemberianizin atas penyediaan,peruntukan, penggunaan,dan pengusahaan sumberdaya air pada wilayah sungailintas kabupaten/kota.
1. Penetapan dan pemberianizin atas penyediaan,peruntukan, penggunaan,dan pengusahaan sumberdaya air pada wilayahsungai dalam satukabupaten/kota.
- 29 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA2. Penetapan dan pemberian
rekomendasi teknis ataspenyediaan, peruntukan,penggunaan, danpengusahaan air tanah padacekungan air tanah lintasprovinsi dan cekungan airtanah lintas negara.
2. Penetapan dan pemberianrekomendasi teknis ataspenyediaan, pengambilan,peruntukan, penggunaan danpengusahaan air tanah padacekungan air tanah lintaskabupaten/kota.
2. Penetapan dan pemberianizin penyediaan,peruntukan, penggunaan,dan pengusahaan air tanah.
3. Menjaga efektivitas, efisiensi,kualitas, dan ketertibanpelaksanaan pengelolaansumber daya air padawilayah sungai lintas provinsi,wilayah sungai lintas negara,dan wilayah sungai strategisnasional.
3. Menjaga efektivitas, efisiensi,kualitas, dan ketertibanpelaksanaan pengelolaansumber daya air padawilayah sungai lintaskabupaten/kota.
3. Menjaga efektivitas,efisiensi, kualitas, danketertiban pelaksanaanpengelolaan sumber daya airpada wilayah sungai dalamsatu kabupaten/kota.
4. Pemberian bantuan teknisdalam pengelolaan sumberdaya air kepada provinsi dankabupaten/kota.
4. Pemberian bantuan teknisdalam pengelolaan sumberdaya air kepadakabupaten/kota.
4. —
- 30 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA5. Fasilitasi penyelesaian
sengketa antar provinsi dalampengelolaan sumber daya air.
5. Fasilitasi penyelesaiansengketa antarkabupaten/kota dalampengelolaan sumber daya air.
5. —
6. Pemberian izin pembangunan,pemanfaatan, pengubahan,dan/atau pembongkaranbangunan dan/atau saluranirigasi pada jaringan irigasiprimer dan sekunder dalamdaerah irigasi lintas provinsi,daerah irigasi lintas negara,dan daerah irigasi strategisnasional.
6. Pemberian izinpembangunan, pemanfaatan,pengubahan, dan/ataupembongkaran bangunandan/atau saluran irigasipada jaringan irigasi primerdan sekunder dalam daerahirigasi lintas kabupaten/kota.
6. Pemberian izinpembangunan,pemanfaatan, pengubahan,dan/atau pembongkaranbangunan dan/atau saluranirigasi pada jaringan irigasiprimer dan sekunder dalamdaerah irigasi yang beradadalam satu kabupaten/kota.
7. Pemberdayaan para pemilikkepentingan dalampengelolaan sumber daya airtingkat pusat, provinsi, dankabupaten/kota.
7. Pemberdayaan para pemilikkepentingan dalampengelolaan sumber daya airtingkat provinsi dankabupaten/kota.
7. Pemberdayaan para pemilikkepentingan dalampengelolaan sumber daya airtingkat kabupaten/kota.
- 31 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA8. Pemberdayaan kelembagaan
sumber daya air tingkatpusat, provinsi dankabupaten/kota.
8. Pemberdayaan kelembagaansumber daya air tingkatprovinsi dan kabupaten/kota.
8. Pemberdayaan kelembagaansumber daya air tingkatkabupaten/kota.
3. Pembangunan/Pengelolaan
1. Konservasi sumber daya airpada wilayah sungai lintasprovinsi, wilayah sungai lintasnegara, dan wilayah sungaistrategis nasional.
1. Konservasi sumber daya airpada wilayah sungai lintaskabupaten/kota.
1. Konservasi sumber daya airpada wilayah sungai dalamsatu kabupaten/kota.
2. Pendayagunaan sumber dayaair pada wilayah sungai lintasprovinsi,wilayah sungai lintasnegara, dan wilayah sungaistrategis nasional.
2. Pendayagunaan sumber dayaair pada wilayah sungailintas kabupaten/kota.
2. Pendayagunaan sumberdaya air pada wilayahsungai dalam satukabupaten/kota.
3. Pengendalian daya rusak airyang berdampak skalanasional.
3. Pengendalian daya rusak airyang berdampak skalaprovinsi.
3. Pengendalian daya rusakair yang berdampak skalakabupaten/kota.
4. Penyelenggaraan sisteminformasi sumber daya airtingkat nasional.
4. Penyelenggaraan sisteminformasi sumber daya airtingkat provinsi.
4. Penyelenggaraan sisteminformasi sumber daya airtingkat kabupaten/kota.
- 32 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA5. Pembangunan dan
peningkatan sistem irigasiprimer dan sekunder padadaerah irigasi lintas provinsi,daerah irigasi lintas negara,dan daerah irigasi strategisnasional.
5. Pembangunan danpeningkatan sistem irigasiprimer dan sekunder padadaerah irigasi lintaskabupaten/kota.
5. Pembangunan danpeningkatan sistem irigasiprimer dan sekunder padadaerah irigasi dalam satukabupaten/kota.
6. Operasi, pemeliharaan danrehabilitasi sistem irigasiprimer dan sekunder padadaerah irigasi yang luasnyalebih dari 3.000 ha atau padadaerah irigasi lintas provinsi,daerah irigasi lintas negara,dan daerah irigasi strategisnasional.
6. Operasi, pemeliharaan danrehabilitasi sistem irigasiprimer dan sekunder padadaerah irigasi yang luasnya1.000 ha sampai dengan3.000 ha atau pada daerahirigasi yang bersifat lintaskabupaten/kota.
6. Operasi, pemeliharaan danrehabilitasi sistem irigasiprimer dan sekunder padadaerah irigasi dalam satukabupaten/kota yangluasnya kurang dari 1.000ha.
7. Operasi, pemeliharaan danrehabilitasi pada sungai,danau, waduk dan pantaipada wilayah sungai lintasprovinsi, wilayah sungailintas negara dan wilayahsungai strategis nasional.
7. Operasi, pemeliharaan danrehabilitasi pada sungai,danau, waduk dan pantaipada wilayah sungai lintaskabupaten/kota.
7. Operasi, pemeliharaan danrehabilitasi pada sungai,danau, waduk dan pantaipada wilayah sungai dalamsatu kabupaten/kota.
- 33 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA4. Pengawasan dan
Pengendalian1. Pengawasan pengelolaan
sumber daya air padawilayah sungai lintasprovinsi, wilayah sungailintas negara, dan wilayahsungai strategis nasional.
1. Pengawasan pengelolaansumber daya air padawilayah sungai lintaskabupaten/kota.
1. Pengawasan pengelolaansumber daya air padawilayah sungai dalamkabupaten/kota.
2. Bina Marga 1. Pengaturan 1. Pengaturan jalan secaraumum:
a. Pembentukan peraturanperundang-undangansesuai dengankewenangannya.
b. Perumusan kebijakanperencanaan.
c. Pengendalianpenyelenggaraan jalansecara makro.
1. —
a. —
b. —
c. —
1. —
a. —
b. —
c. —
- 34 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTAd. Penetapan norma,
standar, prosedur dankriteria pengaturan jalan.
2. Pengaturan jalan nasional:
a.—
b.—
d. —
2. Pengaturan jalan provinsi:
a.Perumusan kebijakanpenyelenggaraan jalanprovinsi berdasarkankebijakan nasional dibidang jalan.
b.Penyusunan pedomanoperasionalpenyelenggaraan jalanprovinsi denganmemperhatikan keserasianantar wilayah provinsi.
d. —
2. Pengaturan jalankabupaten/kota:
a.Perumusan kebijakanpenyelenggaraan jalankabupaten/desa dan jalankota berdasarkankebijakan nasional dibidang jalan denganmemperhatikankeserasian antar daerahdan antar kawasan.
b.Penyusunan pedomanoperasionalpenyelenggaraan jalankabupaten/desa dan jalankota.
- 35 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTAc.Penetapan fungsi jalan
arteri dan jalan kolektoryang menghubungkanantar ibukota provinsidalam sistem jaringan jalanprimer.
d.Penetapan status jalannasional.
e.Penyusunan perencanaanumum dan pembiayaanjaringan jalan nasional.
c.Penetapan fungsi jalandalam sistem jaringan jalansekunder dan jalankolektor yangmenghubungkan ibukotaprovinsi dengan ibukotakabupaten, antar ibukotakabupaten, jalan lokal, danjalan lingkungan dalamsistem jaringan jalanprimer.
d.Penetapan status jalanprovinsi.
e.Penyusunan perencanaanumum dan pembiayaanjaringan jalan provinsi.
c.—
d.Penetapan status jalankabupaten/desa dan jalankota.
e.Penyusunan perencanaanumum dan pembiayaanjaringan jalankabupaten/desa dan jalankota.
- 36 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA3. Pengaturan jalan tol:
a.Perumusan kebijakanperencanaan, penyusunanperencanaan umum,penetapan ruas jalan toldan pembentukanperaturan perundang-undangan.
b.Pemberian rekomendasitarif awal danpenyesuaiannya, sertapengambilalihan jalan tolpada akhir masa konsesidan pemberian rekomendasipengoperasian selanjutnya.
3. —
a.—
b.—
3. —
a.—
b.—
2. Pembinaan 1. Pembinaan jalan secaraumum dan jalan nasional:
a. Pengembangan sistembimbingan, penyuluhanserta pendidikan danpelatihan di bidang jalan.
1. Pembinaan jalan provinsi:
a. —
1. Pembinaan jalankabupaten/kota:
a. —
- 37 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTAb. Pemberian bimbingan,
penyuluhan dan pelatihanpara aparatur di bidangjalan.
c. Pengkajian serta penelitiandan pengembanganteknologi bidang jalan danyang terkait.
d. Pemberian fasilitasipenyelesaian sengketaantar provinsi dalampenyelenggaraan jalan.
e. Penyusunan danpenetapan norma, standar,kriteria dan pedomanpembinaan jalan.
b. Pemberian bimbinganpenyuluhan sertapendidikan dan pelatihanpara aparaturpenyelenggara jalanprovinsi dan aparaturpenyelenggara jalankabupaten/kota.
c. Pengkajian sertapenelitian danpengembangan teknologibidang jalan untuk jalanprovinsi.
d. Pemberian fasilitasipenyelesaian sengketaantar kabupaten/kotadalam penyelenggaraanjalan.
e. —
b. Pemberian bimbinganpenyuluhan sertapendidikan dan pelatihanpara aparaturpenyelenggara jalankabupaten/desa danjalan kota.
c. —
d. —
e. —
- 38 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTAf. —
2. Pengembangan teknologiterapan di bidang jalanuntuk jalan kabupaten/kota.
3. Pembinaan jalan tol:Penyusunan pedoman danstandar teknis, pelayanan,pemberdayaan sertapenelitian danpengembangan.
f. —
2. Pengembangan teknologiterapan di bidang jalanuntuk jalan kabupaten/desadan jalan kota.
3. —
f. Pemberian izin,rekomendasi, dispensasidan pertimbanganpemanfaatan ruangmanfaat jalan, ruangmilik jalan, dan ruangpengawasan jalan.
2. Pengembangan teknologiterapan di bidang jalanuntuk jalankabupaten/desa dan jalankota.
3. —
- 39 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA3. Pembangunan
danPengusahaan
1. Pembangunan jalan nasional:
a. Pembiayaanpembangunan jalannasional.
b. Perencanaan teknis,pemrograman danpenganggaran, pengadaanlahan, serta pelaksanaankonstruksi jalan nasional.
c. Pengoperasian danpemeliharaan jalannasional.
d. Pengembangan danpengelolaan sistemmanajemen jalannasional.
1. Pembangunan jalan provinsi:
a. Pembiayaanpembangunan jalanprovinsi.
b. Perencanaan teknis,pemrograman danpenganggaran, pengadaanlahan, serta pelaksanaankonstruksi jalan provinsi.
c. Pengoperasian danpemeliharaan jalanprovinsi.
d. Pengembangan danpengelolaan sistemmanajemen jalan provinsi.
1. Pembangunan jalankabupaten/kota:
a. Pembiayaanpembangunan jalankabupaten/desa danjalan kota.
b. Perencanaan teknis,pemrograman danpenganggaran,pengadaan lahan, sertapelaksanaan konstruksijalan kabupaten/desadan jalan kota.
c. Pengoperasian danpemeliharaan jalankabupaten/desa danjalan kota.
d. Pengembangan danpengelolaan manajemenjalan kabupaten desadan jalan kota.
- 40 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA2. Pengusahaan jalan tol:
a. Pengaturan pengusahaanjalan tol meliputi kegiatanpendanaan, perencanaanteknis, pelaksanaankonstruksi,pengoperasian, dan/ataupemeliharaan.
b. Persiapan pengusahaanjalan tol, pengadaaninvestasi dan pemberianfasilitas pembebasantanah.
2. —
a. —
b. —
2. —
a. —
b. —
4. Pengawasan 1. Pengawasan jalan secaraumum:
a. Evaluasi dan pengkajianpelaksanaan kebijakanpenyelengaraan jalan.
1. —
a. —
1. —
a. —
- 41 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTAb. Pengendalian fungsi dan
manfaat hasilpembangunan jalan.
2. Pengawasan jalan nasional:
a. Evaluasi kinerjapenyelenggaraan jalannasional.
b. Pengendalian fungsi danmanfaat hasilpembangunan jalannasional.
3. Pengawasan jalan tol:
a. Pemantauan dan evaluasipengaturan danpembinaan jalan tol.
b. —
2. Pengawasan jalan provinsi:
a.Evaluasi kinerjapenyelenggaraan jalanprovinsi.
b.Pengendalian fungsi danmanfaat hasilpembangunan jalanprovinsi.
3. —
a. —
b. —
2. Pengawasan jalankabupaten/kota:
a.Evaluasi kinerjapenyelenggaraan jalankabupaten/desa dan jalankota.
b.Pengendalian fungsi danmanfaat hasilpembangunan jalankabupaten/desa dan jalankota.
3. —
a. —
- 42 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTAb. Pemantauan dan evaluasi
pengusahaan jalan tol danterhadap pelayanan jalantol.
1. Penyiapan programpembangunan sarana danprasarana perkotaan danperdesaan jangka panjangdan jangka menengahkabupaten/kota denganmengacu pada RPJP danRPJM nasional dan provinsi.
4. Penetapan peraturan daerahNSPK pelayanan PS airminum berdasarkan SPMyang disusun pemerintahdan provinsi.
- 46 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA5. Memberikan izin
penyelenggaraan pelayananPS air minum lintas provinsi.
5. Memberikan izinpenyelenggaraan untuk lintaskabupaten/kota.
5. Memberikan izinpenyelenggaraanpengembangan SPAM diwilayahnya.
6. Penentuan alokasi air bakuuntuk kebutuhanpengembangan SPAM.
6. — 6. —
2. Pembinaan 1. Fasilitasi penyelesaianmasalah dan permasalahanantar provinsi, yang bersifatkhusus, strategis, baik yangbersifat nasional maupuninternasional.
1. Penyelesaian masalah danpermasalahan yangbersifat lintaskabupaten/kota.
1. Penyelesaian masalah danpermasalahannya di dalamwilayah kabupaten/kota.
2. Fasilitasi peningkatankapasitas teknis danmanajemen pelayanan airminum secara nasional.
2. Peningkatan kapasitasteknis dan manajemenpelayanan air minum dilingkungan wilayahprovinsi.
2. Peningkatan kapasitasteknis dan manajemenpelayanan air minum diwilayah kabupaten/kotatermasuk kepada BadanPengusahaan Pelayanan(operator) BUMD.
- 47 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA3. Penetapan standar
kompetensi teknis SDMuntuk kelompok ahli danterampil bidang air minum.
3. — 3. —
3. Pembangunan 1. Fasilitasi pemenuhankebutuhan air baku untukkebutuhan pengembanganSPAM secara nasional.
1. Penetapan kebutuhan airbaku untuk kebutuhanpengembangan SPAM dilingkungan wilayah provinsi.
1. Penetapan pemenuhankebutuhan air baku untukkebutuhan pengembanganSPAM di wilayahkabupaten/kota.
2. Penetapan kebijakan danstrategi nasional bangunangedung dan lingkungan.
2. Penetapan kebijakan danstrategi wilayah provinsimengenai bangunan gedungdan lingkungan.
2. Penetapan kebijakan danstrategi kabupaten/kotamengenai bangunan gedungdan lingkungan.
- 66 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA3. Penetapan kebijakan
pembangunan danpengelolaan gedung danrumah negara.
3. — 3. Penetapan kelembagaanbangunan gedung dikabupaten/kota.
4. Penyelenggaraan IMB gedungfungsi khusus.
4. — 4. Penyelenggaraan IMBgedung.
5. — 5. — 5. Pendataan bangunangedung.
6. — 6. — 6. Penetapan persyaratanadministrasi dan teknisuntuk bangunan gedungadat, semi permanen,darurat, dan bangunangedung yang dibangun dilokasi bencana.
7. — 7. — 7. Penyusunan dan penetapanRencana Tata Bangunandan Lingkungan (RTBL).
- 67 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA2. Pembinaan 1. Pemberdayaan kepada
pemerintah daerah danpenyelenggara bangunangedung dan lingkungannya.
1. Pemberdayaan kepadapemerintah daerah danpenyelenggara bangunangedung dan lingkungannya.
1. Pemberdayaan kepadamasyarakat dalampenyelenggaraan bangunangedung dan lingkungannya.
2. Fasilitasi peningkatankapasitas manajemen danteknis Pemerintah daerahuntuk bangunan gedung danlingkungan.
2. Fasilitasi penyelenggaraanbangunan gedung danlingkungan.
2. Pemberdayaan masyarakatdalam penyelenggaraanbangunan gedung danlingkungan.
3. Pembangunan 1. Fasilitasi bantuan teknispenyelenggaraan bangunangedung dan lingkungan.
1. Penyelenggaraan modelbangunan gedung danlingkungan.
1. Penyelenggaraan bangunangedung dan lingkungandengan berbasispemberdayaan masyarakat.
2. Pembangunan danpengelolaan bangunangedung dan rumah negarayang menjadi asetpemerintah.
2. Pembangunan danpengelolaan bangunangedung dan rumah negarayang menjadi asetpemerintah provinsi.
2. Pembangunan danpengelolaan bangunangedung dan rumah negarayang menjadi asetpemerintah kabupaten/kota.
- 68 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA3. Penetapan status bangunan
gedung dan lingkungan yangdilindungi dan dilestarikanyang berskala nasional atauinternasional.
3. Penetapan status bangunangedung dan lingkungan yangdilindungi dan dilestarikanyang berskala provinsi ataulintas kabupaten/kota.
3. Penetapan status bangunangedung dan lingkunganyang dilindungi dandilestarikan yang berskalalokal.
4. Pengawasan 1. Pengawasan secara nasionalterhadap pelaksanaanperaturan perundang-undangan, pedoman, danstandar teknis bangunangedung dan lingkungannya,serta gedung dan rumahnegara.
1. Pengawasan secara regionalterhadap pelaksanaanperaturan perundang-undangan, pedoman danstandar teknis bangunangedung dan lingkungannyagedung dan rumah negara.
1. Pengawasan terhadappelaksanaan peraturanperundang-undangan,pedoman dan standar teknisdalam penyelenggaraanbangunan gedung danlingkungannya.
2. Pengawasan dan penertibanpembangunan danpemanfaatan bangunangedung fungsi khusus.
2. — 2. Pengawasan dan penertibanpembangunan,pemanfaatan, danpembongkaran bangunangedung.
3. Pengawasan dan penertibanpelestarian bangunan gedungdan lingkungan yang
3. Pengawasan dan penertibanpelestarian bangunan gedungdan lingkungan yang
3. Pengawasan dan penertibanpelestarian bangunangedung dan lingkungan yang
- 69 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTAdilindungi dan dilestarikanyang berskala nasional atauinternasional.
dilindungi dan dilestarikanyang berskala provinsi ataulintas kabupaten/kota.
6. Fasilitasi terhadap badanusaha pembangunanperumahan, baik BadanUsaha Milik Negara(BUMN), Badan UsahaMilik Daerah (BUMD),Koperasi, peroranganmaupun swasta, yangbergerak di bidang usahaindustri bahan bangunan,
6. Pembinaan terhadapbadan usahapembangunan perumahan,baik BUMD, koperasi,perorangan maupunswasta, yang bergerak dibidang usaha industribahan bangunan, industrikomponen bangunan,konsultan, kontraktor dan
6. Memanfaatkan badan usahapembangunan perumahan,baik BUMN,BUMD, koperasi,perorangan maupun swasta,yang bergerak di bidang usahaindustri bahan bangunan,industri komponen banguan,konsultan, kontraktor danpengembang.
- 79 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
industri komponenbangunan, konsultan,kontraktor danpengembang.
pengembang.
7. Penyusunan standar,pedoman dan manual(SPM) perencanaan,pembangunan danpemeliharaan Prasarana,Sarana, Utilitas (PSU).
11. Pembinaan terhadapbadan usahapembangunan perumahan,baik BUMD, koperasi,perorangan maupunswasta, yang bergerak dibidang usaha industribahan bangunan, industrikomponen bangunan,konsultan, kontraktor danpengembang di provinsi.
11. Pembinaan dan kerjasamadengan badan usahapembangunan perumahan,baik BUMN,BUMD, koperasi,perorangan maupun swasta,yang bergerak di bidang usahaindustri bahan bangunan,industri komponen bangunan,konsultan, kontraktor danpengembang dikabupaten/kota.
- 81 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
12. Fasilitasi pelaksanaantindakan turun tangandalam penyelenggaraanpembangunan perumahandan PSU yang berdampakregional.
12. Fasilitasi pelaksanaantindakan turun tangandalam penyelenggaraanpembangunan perumahandan PSU yang berdampaklintas kabupaten/kota.
12. Fasilitasi pelaksanaantindakan turun tangan dalampenyelenggaraanpembangunan perumahandan PSU yang berdampaklokal.
13. Perumusan RencanaPembangunan JangkaPanjang (RPJP) danRencana PembangunanJangka Menengah (RPJM)nasional.
17. Pelaksanaanpembangunan rumahcontoh (RSH) sebagaistimulan pada daerahterpencil dan uji coba sertafasilitasi pengelolaan,pemeliharaan kepadakabupaten/kota.
17. Pembangunan rumah contoh(RSH) sebagai stimulan padadaerah terpencil dan uji cobaserta fasilitasi pengelolaan,pemeliharaan kepadakabupaten/kota, penyediaantanah, PSU umum.
- 83 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
18. Pengalokasian pendanaanuntuk pembangunanrumah untuk korbanbencana dan khususlainnya serta penyiapandepo pada daerah rawanbencana.
18. Pembangunan rumahuntuk korban bencanadan khusus lainnya sertapengelolaan depo danpendistribusiannya.
18. Pelaksanaan pembangunanrumah untuk korban bencanadan khusus lainnya sertapengelolaan depo danpendistribusian logistikpenyediaan lahan,pengaturan, pemanfaatanseluruh bantuan.
7. Pelaksanaan pembangunanperumahan untukpenampungan pengungsilintas kawasan se-kabupaten/kota.
3. Pemanfaatan 1. Penyelenggaraan bantuanpembangunan dankelembagaan perumahanmelalui format anggarankhusus (danadekonsenterasi, dana tugaspembantuan dan danaalokasi khusus).
1. Koordinasi usulanpenerima bantuanpembangunan dankelembagaan perumahandi provinsi sertapenyelenggaraanperumahan dengan danadekonsentrasi.
1. Pelaksanaan bantuanpembangunan dankelembagaan sertapenyelenggaraan perumahandengan dana tugaspembantuan.
2. Penyelenggaraan bantuaninvestasi rumah susununtuk masyarakatberpenghasilan rendah(MBR) rumah khusus,rumah nelayan,perbatasan internasionaldan pulau-pulau kecil.
2. Koordinasi penetapanpenerima bantuaninvestasi rumah susununtuk MBR dan rumahkhusus, rumah nelayan,perbatasan internasionaldan pulau-pulau kecil.
2. Pelaksanaan pembangunanrumah susun untuk MBR danrumah khusus, rumahnelayan, perbatasaninternasional dan pulau-pulaukecil.
- 86 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
2. Peninjauan kembali(review) kesesuaianperaturan daerahkabupaten/kota denganperaturan perundang-undangan terkait di bidangperumahan.
2. Pelaksanaan kesesuaianperaturan daerahkabupaten/kota denganperaturan perundang-undangan terkait di bidangperumahan.
3. Koordinasi dan sosialisasiperaturan perundang-undangan bidangperumahan dalam rangkamewujudkan jaminan dankepastian hukum danperlindungan hukumdalam bermukim.
3. Pelaksanaan sosialisasiperaturan perundang-undangan bidang perumahandalam rangka mewujudkanjaminan kepastian hukum danperlindungan hukum dalambermukim di kabupaten/kota.
- 113 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
10. Koordinasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
10. Koordinasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
10. Pelaksanaan kebijakankabupaten/kota tentangpembangunan perumahansesuai dengan penataan ruangdan penataan pertanahan.
- 115 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
11. Fasilitasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
11. Fasilitasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpembangunan perumahansesuai dengan penataanruang dan penataanpertanahan.
11. Fasilitasi pelaksanaankebijakan kabupaten/kotatentang pembangunanperumahan sesuai denganpenataan ruang dan penataanpertanahan.
12. Pengawasan danpengendalian pelaksanaankebijakan nasional tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
12. Koordinasi pengawasandan pengendalianpelaksanaan kebijakanprovinsi tentangpembangunan perumahansesuai dengan penataanruang dan penataanpertanahan.
12. Pelaksanaan pengawasan danpengendalian pelaksanaankebijakan kabupaten/kotatentang pembangunanperumahan sesuai denganpenataan ruang dan penataanpertanahan.
13. Fasilitasi penyelesaianeksternasitaspembangunan perumahanlintas provinsi.
2. Peninjauan kembali(review) kesesuaianperaturan daerahkabupaten/kota denganperaturan perundang-undangan terkait di bidangperumahan.
2. Pelaksanaan kesesuaianperaturan daerahkabupaten/kota denganperaturan perundang-undangan terkait di bidangperumahan.
3. Koordinasi dan sosialisasiperaturan perundang-undangan bidangperumahan dalam rangkamewujudkan jaminan dankepastian hukum danperlindungan hukumdalam bermukim.
3. Pelaksanaan sosialisasiperaturan perundang-undangan bidang perumahandalam rangka mewujudkanjaminan kepastin hukum danperlindungan hukum dalambermukim di kabupaten/kota.
- 117 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
10. Koordinasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
10. Koordinasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
10. Pelaksanaan kebijakanKabupaten/kota tentangpembangunan perumahansesuai dengan penataan ruangdan penataan pertanahan.
- 119 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
11. Fasilitasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
11. Fasilitasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpembangunan perumahansesuai dengan penataanruang dan penataanpertanahan.
11. Fasilitasi pelaksanaankebijakan Kabupaten/kotatentang pembangunanperumahan sesuai denganpenataan ruang dan penataanpertanahan.
12. Pengawasan danpengendalian pelaksanaankebijakan nasional tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
12. Koordinasi pengawasandan pengendalianpelaksanaan kebijakanprovinsi tentangpembangunan perumahansesuai dengan penataanruang dan penataanpertanahan.
12. Pelaksanaan pengawasan danpengendalian pelaksanaankebijakan kabupaten/kotatentang pembangunanperumahan sesuai denganpenataan ruang dan penataanpertanahan.
13. Fasilitasi penyelesaianeksternalitaspembangunan perumahanlintas provinsi.
2. Peninjauan kembali(review) kesesuaianperaturan daerahkabupaten/kota denganperaturan perundang-undangan terkait di bidangperumahan.
2. Pelaksanaan kesesuaianperaturan daerahkabupaten/kota denganperaturan perundang-undangan terkait di bidangperumahan.
3. Koordinasi dan sosialisasiperaturan perundang-undangan bidangperumahan dalam rangkamewujudkan jaminan dankepastian hukum danperlindungan hukumdalam bermukim.
3. Pelaksanaan sosialisasiperaturan perundang-undangan bidang perumahandalam rangka mewujudkanjaminan kepastin hukum danperlindungan hukum dalambermukim di kabupaten/kota.
- 121 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
10. Koordinasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
10. Koordinasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
10. Pelaksanaan kebijakankabupaten/kota tentangpembangunan perumahansesuai dengan penataan ruangdan penataan pertanahan.
- 123 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
11. Fasilitasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
11. Fasilitasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpembangunan perumahansesuai dengan penataanruang dan penataanpertanahan.
11. Fasilitasi pelaksanaankebijakan kabupaten/kotatentang pembangunanperumahan sesuai denganpenataan ruang dan penataanpertanahan.
12. Pengawasan danpengendalian pelaksanaankebijakan nasional tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
12. Koordinasi pengawasandan pengendalianpelaksanaan kebijakanprovinsi tentangpembangunan perumahansesuai dengan penataanruang dan penataanpertanahan.
12. Pelaksanaan pengawasan danpengendalian pelaksanaankebijakan kabupaten/kotatentang pembangunanperumahan sesuai denganpenataan ruang dan penataanpertanahan.
13. Fasilitasi penyelesaianeksternasitaspembangunan perumahanlintas provinsi.
2. Peninjauan kembali(review) kesesuaianperaturan daerahkabupaten/kota denganperaturan perundang-undangan terkait di bidangperumahan.
2. Pelaksanaan kesesuaianperaturan daerahkabupaten/kota denganperaturan perundang-undangan terkait di bidangperumahan.
3. Koordinasi dan sosialisasiperaturan perundang-undangan bidangperumahan dalam rangkamewujudkan jaminan dankepastian hukum danperlindungan hukumdalam bermukim.
3. Pelaksanaan sosialisasiperaturan perundang-undangan bidang perumahandalam rangka mewujudkanjaminan kepastin hukum danperlindungan hukum dalambermukim di kabupaten/kota.
- 125 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
10. Koordinasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
10. Koordinasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
10. Pelaksanaan kebijakankabupaten/kota tentangpembangunan perumahansesuai dengan penataan ruangdan penataan pertanahan.
- 127 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
11. Fasilitasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
11. Fasilitasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpembangunan perumahansesuai dengan penataanruang dan penataanpertanahan.
11. Fasilitasi pelaksanaankebijakan kabupaten/kotatentang pembangunanperumahan sesuai denganpenataan ruang dan penataanpertanahan.
12. Pengawasan danpengendalian pelaksanaankebijakan nasional tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
12. Koordinasi pengawasandan pengendalianpelaksanaan kebijakanprovinsi tentangpembangunan perumahansesuai dengan penataanruang dan penataanpertanahan.
12. Pelaksanaan pengawasan danpengendalian pelaksanaankebijakan kabupaten/kotatentang pembangunanperumahan sesuai denganpenataan ruang dan penataanpertanahan.
13. Fasilitasi penyelesaianeksternalitaspembangunan perumahanlintas provinsi.
2. Peninjauan kembali(review) kesesuaianperaturan daerahkabupaten/kota denganperaturan perundang-undangan terkait di bidangperumahan.
2. Pelaksanaan kesesuaianperaturan daerahkabupaten/kota denganperaturan perundang-undangan terkait di bidangperumahan.
3. Koordinasi dan sosialisasiperaturan perundang-undangan bidangperumahan dalam rangkamewujudkan jaminan dankepastian hukum danperlindungan hukumdalam bermukim.
3. Pelaksanaan sosialisasiperaturan perundang-undangan bidang perumahandalam rangka mewujudkanjaminan kepastin hukum danperlindungan hukum dalambermukim di kabupaten/kota.
- 129 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
10. Koordinasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
10. Koordinasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
10. Pelaksanaan kebijakankabupaten/kota tentangpembangunan perumahansesuai dengan penataan ruangdan penataan pertanahan.
- 131 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
11. Fasilitasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
11. Fasilitasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpembangunan perumahansesuai dengan penataanruang dan penataanpertanahan.
11. Fasilitasi pelaksanaankebijakan kabupaten/kotatentang pembangunanperumahan sesuai denganpenataan ruang dan penataanpertanahan.
12. Pengawasan danpengendalian pelaksanaankebijakan nasional tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
12. Koordinasi pengawasandan pengendalianpelaksanaan kebijakanprovinsi tentangpembangunan perumahansesuai dengan penataanruang dan penataanpertanahan.
12. Pelaksanaan pengawasan danpengendalian pelaksanaankebijakan kabupaten/kotatentang pembangunanperumahan sesuai denganpenataan ruang dan penataanpertanahan.
13. Fasilitasi penyelesaianeksternasitaspembangunan perumahanlintas provinsi.
2. Peninjauan kembali(review) kesesuaianperaturan daerahkabupaten/kota denganperaturan perundang-undangan terkait di bidangperumahan.
2. Pelaksanaan kesesuaianperaturan daerahkabupaten/kota denganperaturan perundang-undangan terkait di bidangperumahan.
3. Koordinasi dan sosialisasiperaturan perundang-undangan bidangperumahan dalam rangkamewujudkan jaminan dankepastian hukum danperlindungan hukumdalam bermukim.
3. Pelaksanaan sosialisasiperaturan perundang-undangan bidang perumahandalam rangka mewujudkanjaminan kepastian hukum danperlindungan hukum dalambermukim di kabupaten/kota.
- 133 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
10. Koordinasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
10. Koordinasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
10. Pelaksanaan kebijakankabupaten/kota tentangpembangunan perumahansesuai dengan penataan ruangdan penataan pertanahan.
- 135 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
11. Fasilitasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
11. Fasilitasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpembangunan perumahansesuai dengan penataanruang dan penataanpertanahan.
11. Fasilitasi pelaksanaankebijakan kabupaten/kotatentang pembangunanperumahan sesuai denganpenataan ruang dan penataanpertanahan.
12. Pengawasan danpengendalian pelaksanaankebijakan nasional tentangpembangunan perumahanyang sesuai denganpenataan ruang danpenataan pertanahan.
12. Koordinasi pengawasandan pengendalianpelaksanaan kebijakanprovinsi tentangpembangunan perumahansesuai dengan penataanruang dan penataanpertanahan.
12. Pelaksanaan pengawasan danpengendalian pelaksanaankebijakan kabupaten/kotatentang pembangunanperumahan sesuai denganpenataan ruang dan penataanpertanahan.
13. Fasilitasi penyelesaianeksternasitaspembangunan perumahanlintas provinsi.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
6. PembinaanTeknologi danIndustri
1. PembangunanBaru
1. Perumusan kebijakannasional tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
1. Koordinasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
1. Pelaksanaan kebijakankabupaten/kota tentangpendayagunaan pemanfaatanhasil teknologi bahanbangunan, sosial ekonomibudaya serta PSU pendukungperumahan.
2. Koordinasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
2. Koordinasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
2. Koordinasi pelaksanaankebijakan kabupaten/kotatentang pendayagunaan danpemanfaatan hasil teknologidan bahan bangunan, sosialekonomi budaya, serta PSUpendukung perumahan.
- 137 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
3. Fasilitasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
3. Fasilitasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
3. Fasilitasi pelaksanaankebijakan kabupaten/kotatentang pendayagunaan danpemanfaatan hasil teknologidan bahan bangunan, sosialekonomi budaya, serta PSUpendukung perumahan.
4. Pengawasan danpengendalian pelaksanaankebijakan nasional tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
4. Pengawasan danpengendalian pelaksanaankebijakan provinsi tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
4. Pengawasan dan pengendalianpelaksanaan kebijakankabupaten/kota tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasil teknologidan bahan bangunan, sosialekonomi budaya, serta PSUpendukung perumahan.
- 138 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
2. Pemugaran 1. Perumusan kebijakannasional tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
1. Koordinasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
1. Pelaksanaan kebijakankabupaten/kota tentangpendayagunaan pemanfaatanhasil teknologi bahanbangunan, sosial ekonomibudaya serta PSU pendukungperumahan.
2. Koordinasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
2. Koordinasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
2. Koordinasi pelaksanaankebijakan kabupaten/kotatentang pendayagunaan danpemanfaatan hasil teknologidan bahan bangunan, sosialekonomi budaya, serta PSUpendukung perumahan.
- 139 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
3. Fasilitasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
3. Fasilitasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
3. Fasilitasi pelaksanaankebijakan kabupaten/kotatentang pendayagunaan danpemanfaatan hasil teknologidan bahan bangunan, sosialekonomi budaya, serta PSUpendukung perumahan.
4. Pengawasan danpengendalian pelaksanaankebijakan nasional tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
4. Pengawasan danpengendalian pelaksanaankebijakan provinsi tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
4. Pengawasan dan pengendalianpelaksanaan kebijakankabupaten/kota tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasil teknologidan bahan bangunan, sosialekonomi budaya, serta PSUpendukung perumahan.
- 140 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
3. Perbaikan 1. Perumusan kebijakannasional tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
1. Koordinasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
1. Pelaksanaan kebijakankabupaten/kota tentangpendayagunaan pemanfaatanhasil teknologi bahanbangunan, sosial ekonomibudaya serta PSU pendukungperumahan.
2. Koordinasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
2. Koordinasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
2. Koordinasi pelaksanaankebijakan kabupaten/kotatentang pendayagunaan danpemanfaatan hasil teknologidan bahan bangunan, sosialekonomi budaya, serta PSUpendukung perumahan.
- 141 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
3. Fasilitasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
3. Fasilitasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
3. Fasilitasi pelaksanaankebijakan kabupaten/kotatentang pendayagunaan danpemanfaatan hasil teknologidan bahan bangunan, sosialekonomi budaya, serta PSUpendukung perumahan.
4. Pengawasan danpengendalian pelaksanaankebijakan nasional tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
4. Pengawasan danpengendalian pelaksanaankebijakan provinsi tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
4. Pengawasan dan pengendalianpelaksanaan kebijakankabupaten/kota tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasil teknologidan bahan bangunan, sosialekonomi budaya, serta PSUpendukung perumahan.
- 142 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
4. Pemeliharaan 1. Perumusan kebijakannasional tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
1. Koordinasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
1. Pelaksanaan kebijakankabupaten/kota tentangpendayagunaan pemanfaatanhasil teknologi bahanbangunan, sosial ekonomibudaya serta PSU pendukungperumahan.
2. Koordinasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
2. Koordinasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
2. Koordinasi pelaksanaankebijakan kabupaten/kotatentang pendayagunaan danpemanfaatan hasil teknologidan bahan bangunan, sosialekonomi budaya, serta PSUpendukung perumahan.
- 143 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
3. Fasilitasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
3. Fasilitasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
3. Fasilitasi pelaksanaankebijakan kabupaten/kotatentang pendayagunaan danpemanfaatan hasil teknologidan bahan bangunan, sosialekonomi budaya, serta PSUpendukung perumahan.
4. Pengawasan danpengendalian pelaksanaankebijakan nasional tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
4. Pengawasan danpengendalian pelaksanaankebijakan provinsi tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
4. Pengawasan dan pengendalianpelaksanaan kebijakankabupaten/kota tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasil teknologidan bahan bangunan, sosialekonomi budaya, serta PSUpendukung perumahan.
- 144 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
5. Pemanfaatan 1. Perumusan kebijakannasional tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
1. Koordinasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
1. Pelaksanaan kebijakankabupaten/kota tentangpendayagunaan pemanfaatanhasil teknologi bahanbangunan, sosial ekonomibudaya serta PSU pendukungperumahan.
2. Koordinasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
2. Koordinasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
2. Koordinasi pelaksanaankebijakan kabupaten/kotatentang pendayagunaan danpemanfaatan hasil teknologidan bahan bangunan, sosialekonomi budaya, serta PSUpendukung perumahan.
- 145 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
3. Fasilitasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
3. Fasilitasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
3. Fasilitasi pelaksanaankebijakan kabupaten/kotatentang pendayagunaan danpemanfaatan hasil teknologidan bahan bangunan, sosialekonomi budaya, serta PSUpendukung perumahan.
4. Pengawasan danpengendalian pelaksanaankebijakan nasional tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
4. Pengawasan danpengendalian pelaksanaankebijakan provinsi tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasilteknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomibudaya, serta PSUpendukung perumahan.
4. Pengawasan dan pengendalianpelaksanaan kebijakankabupaten/kota tentangpendayagunaan danpemanfaatan hasil teknologidan bahan bangunan, sosialekonomi budaya, serta PSUpendukung perumahan.
- 146 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
7. PengembanganPelakuPembangunanPerumahan,PeransertaMasyarakat dan
1. PembangunanBaru
1. Perumusan kebijakannasional tentangpemberdayaan para pelakupendukung pembangunanperumahan.
1. Koordinasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpemberdayaan para pelakupendukung pembangunanperumahan.
1. Pelaksanaan kebijakankabupaten/kota tentangpemberdayaan para pelakupendukung pembangunanperumahan.
Sosial Budaya 2. Koordinasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpemberdayaan para pelakupendukung pembangunanperumahan.
2. Koordinasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpemberdayaan para pelakupendukung pembangunanperumahan.
3. Fasilitasi pelaksanaankebijakan nasional tentangpemberdayaan para pelakupendukung pembangunanperumahan.
3. Fasilitasi pelaksanaankebijakan provinsi tentangpemberdayaan para pelakupendukung pembangunanperumahan.
3. Pengawasan dan pengendalianpelaksanaan kebijakankabupaten/kota tentangpemberdayaan para pelakupendukung pembangunanperumahan.
- 157 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
4. Koordinasi pengawasandan pengendalianpelaksanaan kebijakannasional tentangpemberdayaan para pelakupendukung pembangunanperumahan.
4. Koordinasi pengawasandan pengendalianpelaksanaan kebijakankabupaten/kota tentangpemberdayaan para pelakupendukung pembangunanperumahan.
4. Pelaksanaan pengawasan danpengendalian kebijakankabupaten/kota tentangpemberdayaan para pelakupendukung pembangunanperumahan.
5. Fasilitasi kemitraan antarapemerintah daerah, badanusaha, dan kelompokmasyarakat dalampembangunanperumahan.
5. Koordinasi fasilitasikemitraan antarapemerintah daerahkabupaten/kota, badanusaha, dan kelompokmasyarakat dalampembangunanperumahan.
5. Melaksanakan kemitraanantara pemerintahan daerah,badan usaha, dan kelompokmasyarakat dalampembangunan perumahan.
6. Fasilitasi peningkatankapasitas pelakupembangunan perumahanpemerintah, swasta danmasyarakat.
6. Fasilitasi peningkatankapasitas pelakupembangunan perumahanpemerintah, swasta danmasyarakat di tingkatprovinsi.
6. Fasilitasi peningkatankapasitas pelakupembangunan perumahanpemerintah, swasta danmasyarakat dikabupaten/kota.
- 158 -
E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
1. Pengaturan 1. Penetapan peraturan perundang-undangan bidang penataanruang
2. Penetapan Norma, Standar,Prosedur dan Kriteria (NSPK)bidang penataan ruang.
3. Penetapan penataan ruangperairan di luar 12 (dua belas)mil dari garis pantai.
4. Penetapan kriteria penentuandan kriteria perubahan fungsiruang suatu kawasan yangberskala besar dan berdampakpenting dalam rangkapenyelenggaraan penataanruang.
1. Penetapan peraturan daerahbidang penataan ruang tingkatprovinsi
3. Penetapan penataan ruangperairan di luar 4 (empat) milsampai 12 (dua belas) mil darigaris pantai.
4. Penetapan kriteria penentuandan perubahan fungsi ruangkawasan lintaskabupaten/kota dalam rangkapenyusunan tata ruangkhususnya untuk menjagakeseimbangan ekosistem,sesuai dengan kriteria yangditentukan oleh pemerintah.
1. Penetapan peraturan daerahbidang penataan ruang di tingkatkabupaten/kota
2. —
3. Penetapan penataan ruangperairan sampai dengan 4(empat) mil dari garis pantai.
4. Penetapan kriteria penentuandan perubahan fungsi ruangkawasan/lahan wilayah dalamrangka penyelenggaraanpenataan ruang.
- 159 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
5. Penetapan kawasan strategisnasional.
6. Penetapan kawasan-kawasanandalan.
7. Penetapan Standar PelayananMinimal (SPM) bidang penataanruang.
1. Penyusunan dan penetapanRencana Tata Ruang WilayahNasional (RTRWN).
2. Penyusunan dan penetapanRencana Tata Ruang KawasanStrategis Nasional.
3. Penetapan rencana detail tataruang untuk RTRWN
b. Pemanfaatan Ruang
1. Penyusunan program dananggaran nasional di bidangpenataan ruang, serta fasilitasidan koordinasi antar provinsi.
1. Penyusunan dan penetapanRencana Tata Ruang WilayahProvinsi (RTRWP).
2. Penyusunan dan penetapanRencana Tata Ruang KawasanStrategis Provinsi.
3. Penetapan rencana detail tataruang untuk RTRWP.
1. Penyusunan program dananggaran provinsi di bidangpenataan ruang , sertafasilitasi dan koordinasi antarkabupaten/kota.
1. Penyusunan dan penetapanRencana Tata Ruang WilayahKabupaten/Kota (RTRWK).
2. Penyusunan dan penetapanRencana Tata Ruang KawasanStrategis kabupaten/kota.
3. Penetapan rencana detail tataruang untuk RTRWK.
1. Penyusunan program dananggaran kabupaten/kota dibidang penataan ruang.
- 162 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
2. Pemanfaatan kawasan strategisnasional.
3. —
4. Pemanfaatan kawasan andalansebagai bagian dari RTRWN
5. Pemanfaatan investasi dikawasan andalan dan kawasanstrategis nasional serta kawasanlintas provinsi bekerjasamadengan pemerintah daerah,masyarakat dan dunia usaha.
6. Pemanfaatan SPM di bidangpenataan ruang.
2. Pemanfaatan kawasanstrategis provinsi.
3. —
4. Pemanfaatan kawasanandalan sebagai bagian dariRTRWP.
5. Pemanfaatan investasi dikawasan strategis provinsidan kawasan lintaskabupaten/kota bekerjasamadengan pemerintah daerah,masyarakat dan dunia usaha.
6. Pemanfaatan SPM di bidangpenataan ruang.
2. Pemanfaatan kawasan strategiskabupaten/kota.
3. Pemanfaatan NSPK bidangpenataan ruang.
4. Pemanfaatan kawasan andalansebagai bagian dari RTRWK.
5. Pemanfaatan investasi dikawasan strategiskabupaten/kota dan kawasanlintas kabupaten/kotabekerjasama dengan pemerintahdaerah, masyarakat dan duniausaha.
6. Pemanfaatan SPM di bidangpenataan ruang.
- 163 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
7. Penyusunan neracapenatagunaan tanah, neracapenatagunaan sumber daya air,neraca penatagunaan udara,neraca penatagunaansumberdaya alam lainnya.
8. Perumusan kebijakan strategisoperasionalisasi RTRWN danRencana Tata Ruang KawasanStrategis Nasional.
9. Perumusan program sektoraldalam rangka perwujudanstruktur dan pola pemanfaatanruang wilayah nasional dankawasan strategis nasional.
7. —
8. Perumusan kebijakanstrategis operasionalisasiRTRWP dan Rencana TataRuang Kawasan StrategisProvinsi.
9. Perumusan program sektoraldalam rangka perwujudanstruktur dan polapemanfaatan ruang wilayahprovinsi dan kawasanstrategis provinsi.
7. —
8. Perumusan kebijakan strategisoperasionalisasi RTRWK danRencana Tata Ruang KawasanStrategis kabupaten/kota.
9. Perumusan program sektoraldalam rangka perwujudanstruktur dan pola pemanfaatanruang wilayah kabupaten/kotadan kawasan strategiskabupaten/kota.
- 164 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
10. Pelaksanaan pembangunansesuai program pemanfaatanruang wilayah nasional dankawasan strategis nasional.
c. Pengendalian PemanfaatanRuang.
1. Pengendalian pemanfaatanruang wilayah nasional termasuklintas provinsi.
2. Pengendalian pemanfaatanruang kawasan strategisnasional.
3. Penyusunan peraturan zonasisebagai pedoman pengendalianpemanfaatan ruang nasional.
10.Pelaksanaan pembangunansesuai program pemanfaatanruang wilayah provinsi dankawasan strategis provinsi.
1. Pengendalian pemanfaatanruang wilayah provinsitermasuk lintas lintaskabupaten/kota.
2. Pengendalian pemanfaatanruang kawasan strategisprovinsi.
3. Penyusunan peraturan zonasisebagai pedomanpengendalian pemanfaatanruang provinsi.
10.Pelaksanaan pembangunansesuai program pemanfaatanruang wilayah kabupaten/kotadan kawasan strategiskabupaten/kota.
1. Pengendalian pemanfaatanruang wilayah kabupaten/kota.
2. Pengendalian pemanfaatanruang kawasan strategiskabupaten/kota.
3.a.Bimbingan, supervisi dankonsultasi pelaksanaankerjasama pembangunanantar daerah dan antaradaerah dengan swasta,dalam dan luar negeriskala nasional.
1. Koordinasi perencanaan,pelaksanaan dan pengendalianpembangunan daerah skalaprovinsi.
2. Konsultasi perencanaan danpengendalian pembangunandaerah skala provinsi.
3.a.Konsultasi pelaksanaankerjasama pembangunan antardaerah dan antara daerahdengan swasta, dalam dan luarnegeri skala provinsi.
4.a.Bimbingan, supervisi dankonsultasi pengelolaan kawasandan lingkungan perkotaan skalaprovinsi.
b.
5.a.Konsultasi pelayanan perkotaanskala provinsi.
b.Bimbingan, supervisi dankonsultasi kerjasamapembangunan antarkecamatan/desa dan antarakecamatan/desa denganswasta, dalam dan luar negeriskala kabupaten/kota.
4.a.Konsultasi pengelolaankawasan dan lingkunganperkotaan skala kabupaten/kota.
b.Bimbingan, supervisi dankonsultasi pengelolaankawasan dan lingkunganperkotaan di daerahkecamatan/desa.
b.Bimbingan, supervisi dankonsultasi keserasianpengembangan perkotaan danperdesaan di kecamatan/desa.
7. Pengembangan wilayahtertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten/kota.
- 174 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
8.a.Bimbingan, supervisi dankonsultasi pengembangankawasan prioritas, cepattumbuh dan andalanskala nasional.
b.
9.a.Bimbingan, supervisi dankonsultasi terhadapkelembagaan danmanajemenpengembangan wilayahdan kawasan skalanasional.
b.
8.a.Konsultasi pengembangankawasan prioritas, cepattumbuh dan andalan skalaprovinsi.
b.
9.a.Konsultasi terhadapkelembagaan dan manajemenpengembangan wilayah dankawasan skala provinsi.
b.
8.a.Konsultasi pengembangankawasan prioritas, cepattumbuh dan andalan skalakabupaten/kota.
b.Perencanaan kelembagaandan manajemenpengembangan wilayah dankawasan di kecamatan/desa.
9.a.Konsultasi terhadapkelembagaan dan manajemenpengembangan wilayah dankawasan skala kabupaten/kota.
b.Perencanaan kelembagaandan manajemenpengembangan wilayah dankawasan di kecamatan/desa.
- 175 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
3. Monitoring danEvaluasi (Monev)
1.a.Monitoring dan evaluasipelaksanaanpembangunan daerahskala nasional.
b.
c.
2. Monitoring dan evaluasipelaksanaan kerjasamapembangunan antardaerah dan antara daerahdengan swasta, dalam danluar negeri skala nasional.
1.a.Pelaksanaan monitoring danevaluasi pelaksanaanpembangunan daerah skalaprovinsi.
b.
c.
2. Pelaksanaan monitoring danevaluasi pelaksanaan kerjasamapembangunan antar daerahkabupaten/kota dan antaradaerah kabupaten/kota denganswasta, dalam dan luar negeriskala provinsi.
1.a.Pelaksanaan monitoring danevaluasi pelaksanaanpembangunan daerah skalakabupaten/kota.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
37.Pelaksanaan uji tipe danpenerbitan sertifikat uji tipekendaraan bermotor.
37.— 37. —
38.Registrasi uji tipe bagikendaraan bermotor, sertapenerbitan dan pencabutansertifikat registrasi uji tipe bagikendaraan bermotor yangtipenya sudah mendapatkansertifikat uji tipe.
38.— 38. —
39.Penelitian dan pengesahanrancang bangun dan rekayasakendaraan bermotor untukkaroseri, bak muatan, keretagandengan, kereta tempelan dankendaraan bermotor yangdimodifikasi berupa perubahansumbu dan jarak sumbu.
39.— 39. —
- 186 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
40.Meregistrasi kendaraanbermotor dan menerbitkansertifikat registrasi uji tipe bagikendaraan bermotor yang dibuatberdasarkan rancang bangunyang sudah disahkan.
40.— 40. —
41.Penerbitan dan pencabutansertifikat kompetensi pengujidan tanda kualifikasi teknistenaga penguji.
41.— 41. —
42.Pembangunan fasilitas danperalatan uji tipe.
42.— 42. —
43.Akreditasi unit pengujianberkala kendaraan bermotor.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
46.Akreditasi unit pelaksanapendaftaran kendaraanbermotor.
46.— 46. —
47.Penyusunan jaringan trayek danpenetapan kebutuhankendaraan untuk angkutanyang wilayah pelayanannyamelebihi satu wilayah provinsiatau lintas batas negara.
47.Penyusunan jaringan trayekdan penetapan kebutuhankendaraan untuk angkutanyang wilayah pelayanannyamelebihi wilayahkabupaten/kota dalam satuprovinsi.
47. Penyusunan jaringan trayekdan penetapan kebutuhankendaraan untuk kebutuhanangkutan yang wilayahpelayanannya dalam satukabupaten/kota.
48.Penyusunan dan penetapankelas jalan pada jaringan jalannasional.
48.Penyusunan dan penetapankelas jalan pada jaringanjalan provinsi.
48. Penyusunan dan penetapankelas jalan pada jaringanjalan kabupaten/kota.
49.Pemberian izin trayek angkutanlintas batas negara dan antarkota antar provinsi.
49. Pemberian izin trayekangkutan antar kota dalamprovinsi.
49. Pemberian izin trayekangkutanperdesaan/angkutan kota.
50.Penyusunan dan penetapanjaringan lintas angkutan barangpada jaringan jalan nasional.
50.Penyusunan danpenetapan jaringan lintasangkutan barang padajaringan jalan provinsi.
50. Penyusunan dan penetapanjaringan lintas angkutanbarang pada jaringan jalankabupaten/kota.
- 188 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
51.Pemberian izin trayek angkutanperkotaan yang wilayahpelayanannya melebihi satuwilayah provinsi.
51.Pemberian izin trayekangkutan perkotaan yangwilayah pelayanannyamelebihi satu wilayahkabupaten/kota dalam satuprovinsi.
51. —
52.Penetapan wilayah operasi dankebutuhan kendaraan untukangkutan taksi yang melayanilebih dari satu wilayah provinsi.
52.Penetapan wilayah operasidan kebutuhan kendaraanuntuk angkutan taksi yangwilayah pelayanannyamelebihi kebutuhankabupaten/kota dalam satuprovinsi.
53.Pemberian izin operasi angkutantaksi yang melayani khususuntuk pelayanan ke dan daritempat tertentu yangmemerlukan tingkat pelayanantinggi/wilayah operasinya lebihdari satu provinsi.
53. Pemberian izin operasiangkutan taksi yangmelayani khusus untukpelayanan ke dan daritempat tertentu yangmemerlukan tingkatpelayanan tinggi/wilayahoperasinya melebihiwilayah kabupaten/kotadalam satu provinsi.
53. Pemberian izin operasiangkutan taksi yangmelayani wilayahkabupaten/kota.
- 189 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
54.Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria sertapemberian izin operasi angkutansewa.
54. Pemberian izin operasiangkutan sewa.
54. Pemberian rekomendasioperasi angkutan sewa.
55.Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria sertapemberian izin operasi angkutanpariwisata.
55. Pemberian rekomendasiizin operasi angkutanpariwisata.
55. Pemberian izin usahaangkutan pariwisata.
56.Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteriapemberian izin usaha angkutanbarang.
56. — 56. Pemberian izin usahaangkutan barang.
57.Pemberian persetujuanpengangkutan barangberbahaya, beracun dan alatberat.
57. — 57. —
58.Penetapan tarif dasarpenumpang kelas ekonomi antarkota antar provinsi.
58. Penetapan tarif penumpangkelas ekonomi antar kotadalam provinsi.
58. Penetapan tarif penumpangkelas ekonomi angkutandalam kabupaten/kota.
- 190 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
59.Penetapan persyaratan teknisdan tata cara penempatan,pengadaan, pemasangan,pemeliharaan dan penghapusanrambu lalu lintas, marka jalandan alat pemberi isyarat lalulintas, alat pengendalian danpengaman pemakai jalan, alatpengawasan dan pengamananjalan serta fasilitas pendukungdi jalan.
59. — 59. —
60.Penentuan lokasi, pengadaan,pemasangan, pemeliharaan danpenghapusan rambu lalu lintas,marka jalan dan alat pemberiisyarat lalu lintas, alatpengendali dan pengamananpemakai jalan serta fasilitaspendukung di jalan nasional.
60. Penentuan lokasi,pengadaan, pemasangan,pemeliharaan danpenghapusan rambu lalulintas, marka jalan dan alatpemberi isyarat lalu lintas,alat pengendali danpengamanan pemakai jalanserta fasilitas pendukung dijalan provinsi.
60. Penentuan lokasi,pengadaan, pemasangan,pemeliharaan danpenghapusan rambu lalulintas, marka jalan dan alatpemberi isyarat lalu lintas,alat pengendali danpengamanan pemakai jalanserta fasilitas pendukung dijalan kabupaten/kota.
- 191 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
61.Penetapan lokasi alatpengawasan dan pengamananjalan.
85.Penerbitan dan pencabutansertifikat tenaga auditorkeselamatan jalan nasional,provinsi, dan kabupaten/kota.
85. — 85.—
86.Penerbitan dan pencabutansertifikat tenaga investigatorkecelakaan lalu lintas jalannasional, provinsi, dankabupaten/kota.
86. — 86.—
87.Penerbitan sertifikat registrasiuji tipe untuk rancang bangunkendaraan bermotor.
87. — 87.—
88.Pemeriksaan mutu rancangbangun kendaraan bermotor,kereta gandengan dan keretatempelan.
88. — 88.—
- 196 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
89.Pengesahan modifikasikendaraan bermotor dengantidak mengubah tipe.
89. — 89.—
90.Penelitian dan penilaiankesesuaian fisik kendaraanbermotor, kereta gandengan,dan kereta tempelan denganSurat Keputusan (SK) rancangbangun kendaraan bermotoryang diterbitkan olehpemerintah.
90. — 90.—
91.Penerbitan surat keteranganbebas uji berkala pertama kali.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
102. — 102. — 102. Pemberian izin usahabengkel umum kendaraanbemotor.
103. — 103. — 103. Pemberian izin trayekangkutan kota yang wilayahpelayanannya dalam satuwilayah kabupaten/kota.
104. — 104. — 104. Penentuan lokasi fasilitasparkir untuk umum di jalankabupaten/kota.
105. — 105. — 105. Penentuan lokasi fasilitasparkir untuk umum di jalankabupaten/kota.
106. — 106. — 106. Pengoperasian fasilitasparkir untuk umum di jalankabupaten/kota.
107. — 107. — 107. Pemberian izin usahamendirikan pendidikan danlatihan mengemudi.
- 200 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
2. Lalu LintasAngkutan Sungai,Danau, danPenyeberangan(LLASDP)
1. Penyusunan dan penetapanrencana umum jaringan sungaidan danau antar provinsi.
1. Penyusunan dan penetapanrencana umum jaringansungai dan danau antarkabupaten/kota dalamprovinsi.
1. Penyusunan dan penetapanrencana umum jaringansungai dan danau dalamkabupaten/kota.
2. Penyusunan dan penetapanrencana umum lintaspenyeberangan yang terletakpada jaringan jalan nasional,dan antar negara, serta jaringanjalur kereta api nasional danantar negara.
2. Penyusunan dan penetapanrencana umum lintaspenyeberangan antarkabupaten/kota dalamprovinsi yang terletak padajaringan jalan provinsi.
2. Penyusunan dan penetapanrencana umum lintaspenyeberangan dalamkabupaten/kota yang terletakpada jaringan jalankabupaten/kota.
3. Pedoman penetapan lintaspenyeberangan.
3. — 3. —
4. Penetapan lintas penyeberanganyang terletak pada jaringan jalannasional, dan antar negara danjaringan jalur kereta api danantar negara.
4. Penetapan lintaspenyeberangan antarkabupaten/kota dalamprovinsi yang terletak padajaringan jalan provinsi.
4. Penetapan lintaspenyeberangan dalamkabupaten/kota yang terletakpada jaringan jalankabupaten/kota.
- 201 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
6. Pengadaan kapal SDP. 6. Pengadaan kapal SDP. 6. Pengadaan kapal SDP.
7. Pedoman registrasi kapalsungai dan danau.
7. — 7. —
8. Pedoman pengoperasian kapalSDP.
8. — 8. —
9. Pedoman persyaratan pelayanankapal SDP.
9. — 9. —
10. Pedoman pemeliharaan/perawatan kapal SDP.
10.— 10.—
- 202 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
11. Pedoman tata cara pengawasanterhadap pemberian surat ukur,surat tanda pendaftaran dantanda pendaftaran, sertifikatkelaikan kapal, sertifikatpengawakan kapal, dan surattanda kebangsaan kapal sungaidan danau.
11.— 11.—
12. Pengawasan terhadappemberian surat ukur, surattanda pendaftaran dan tandapendaftaran, sertifikat kelaikankapal, sertifikat pengawakankapal, dan surat tandakebangsaan kapal sungai dandanau 7 GT.
12.Pengawasan terhadappemberian surat ukur, surattanda pendaftaran dantanda pendaftaran, sertifikatkelaikan kapal, sertifikatpengawakan kapal, dansurat tanda kebangsaankapal sungai dan danau < 7GT.
12.—
13. Pedoman penyelenggaraanpelabuhan SDP.
13.— 13.—
14. Pedoman penetapan lokasipelabuhan SDP.
14.— 14.—
- 203 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
15. Penetapan lokasi pelabuhanpenyeberangan.
15.Rekomendasi lokasipelabuhan penyeberangan.
15.Rekomendasi lokasipelabuhan penyeberangan.
16. — 16.— 16.Penetapan lokasi pelabuhansungai dan danau.
17. Pedoman pembangunanpelabuhan SDP.
17.— 17.—
18. Pembangunan pelabuhan SDP. 18.Pembangunan pelabuhanSDP.
18.Pembangunan pelabuhanSDP.
19. Penyelenggaraan pelabuhanpenyeberangan.
19.— 19.Penyelenggaraan pelabuhanpenyeberangan.
20.Pengawasan penyelenggaraanpelabuhan penyeberangan padajaringan jalan nasional danantar negara serta jaringan jalurkereta api nasional dan antarnegara.
20.— 20.—
21. — 21.— 21.Penyelenggaraan pelabuhansungai dan danau.
- 204 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
22. Pedoman penyusunan rencanainduk, Daerah LingkunganKerja (DLKr)/DaerahLingkungan Kepentingan(DLKp) pelabuhan SDP.
22.— 22. —
23. — 23.Pemberian rekomendasirencana induk pelabuhanpenyeberangan, DLKr/DLKpyang terletak pada jaringanjalan nasional dan antarnegara serta jaringan jalurkereta api.
23. Pemberian rekomendasirencana induk, DLKr/DLKppelabuhan penyeberanganyang terletak pada jaringanjalan provinsi, nasional danantar negara.
24. Penetapan rencana induk,DLKr/DLKp pelabuhanPenyeberangan yang terletakpada jaringan jalan nasionaldan antar negara serta jaringanjalur kereta api nasional danantar negara.
24.Penetapan rencana induk,DLKr/DLKp pelabuhanpenyeberangan yangterletak pada jaringan jalanprovinsi
24. Penetapan rencana induk,DLKr/DLKp pelabuhan SDPyang terletak pada jaringanjalan kabupaten/kota.
25. Pedoman sertifikasi pelabuhanSDP.
25.— 25. —
- 205 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
26. Penetapan sertifikasi pelabuhanSDP.
26.— 26. —
27. Pedoman pemeliharaan/perawatan pelabuhan SDP.
27.— 27. —
28. Pedoman penetapan kelas alurpelayaran sungai dan danau.
28.— 28. —
29. — 29.Penetapan kelas alurpelayaran sungai.
29. —
30. Pedoman tata cara berlalulintas di sungai dan danau.
30.— 30. —
31. Pedoman perambuan sungai,danau dan penyeberangan.
35. Pembangunan, pemeliharaan,pengerukan alur pelayaransungai dan danau.
35.Pembangunan,pemeliharaan, pengerukanalur pelayaran sungai dandanau.
35. Pembangunan,pemeliharaan, pengerukanalur pelayaran sungai dandanau kabupaten/kota.
36. — 36.Izin pembangunanprasarana yang melintasialur sungai dan danau.
36. —
37. Pedoman penyelenggaraanangkutan SDP.
37.— 37. —
38. Pedoman tarif angkutan SDP. 38.— 38. —
- 207 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
39. Penetapan tarif angkutanpenyeberangan kelas ekonomipada lintas penyeberangan yangterletak pada jaringan jalannasional dan antar negara,serta jaringan jalur kereta apinasional dan antar negara.
39.Penetapan tarif angkutanpenyeberangan kelasekonomi pada lintaspenyeberangan yangterletak pada jaringan jalanprovinsi.
39. Penetapan tarif angkutanpenyeberangan kelas ekonomipada lintas penyeberangandalam kabupaten/kota yangterletak pada jaringan jalankabupaten/kota.
40. Penetapan tarif angkutansungai dan danau kelasekonomi pada lintas antarprovinsi dan antar negara.
40.Penetapan tarif angkutansungai dan danau kelasekonomi antarkabupaten/kota dalamprovinsi.
40. Penetapan tarif angkutansungai dan danau kelasekonomi dalamkabupaten/kota.
41. Pengawasan pelaksanaan tarifangkutan SDP pada jaringanjalan nasional dan antarnegara.
41.Pengawasan pelaksanaantarif angkutan SDP antarkabupaten/kota dalamprovinsi yang terletak padajaringan jalan provinsi.
41.Pengawasan pelaksanaantarif angkutan SDP dalamkabupaten/kota yang terletakpada jaringan jalankabupaten/kota.
42. Pedoman tarif jasakepelabuhanan SDP.
42.— 42. —
- 208 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
43. Penetapan tarif jasa pelabuhanSDP yang tidak diusahakanyang dikelola pemerintah.
43.— 43. Penetapan tarif jasapelabuhan SDP yang tidakdiusahakan yang dikelolakabupaten/kota.
44. Pedoman/persyaratanpelayanan angkutan SDP.
44.— 44. —
45. Pemberian persetujuanpengoperasian kapal untuklintas penyeberangan padajaringan jalan nasional danantar negara.
45.Pemberian persetujuanpengoperasian kapal untuklintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalamprovinsi pada jaringan jalanprovinsi.
45.Pemberian persetujuanpengoperasian kapal untuklintas penyeberangan dalamkabupaten/kota padajaringan jalankabupaten/kota
46. Pengawasan pengoperasianpenyelenggaraan angkutansungai dan danau.
46.Pengawasan pengoperasianpenyelenggaraan angkutansungai dan danau.
46. Pengawasan pengoperasianpenyelenggaran angkutansungai dan danau.
47. Pengawasan pengoperasianpenyelenggaraan angkutanpenyeberangan pada lintasantar provinsi dan antarnegara.
47.Pengawasan pengoperasianpenyelenggaraan angkutanpenyeberangan antarkabupaten/kota dalamprovinsi pada jaringan jalanprovinsi.
2. Pembinaan yang dilakukan olehPemerintah meliputi :
a. Penetapan sasaran dan arahkebijakan pengembangansistem perkeretaapian tingkatnasional dan perkeretaapianlokal yang jaringannyamelebihi satu provinsi;
2. Pembinaan yang dilakukanoleh pemerintah provinsimeliputi:
a. Penetapan sasaran danarah kebijakanpengembangan sistemperkeretaapian provinsidan perkeretaapiankabupaten /kota yangjaringannya melebihiwilayah kabupaten /kota;
2.Pembinaan yang dilakukanoleh pemerintahkabupaten/kota meliputi :
a. Penetapan sasaran dan arahkebijakan pengembangansistem perkeretaapiankabupaten/kota yangjaringannya berada diwilayah kabupaten/kota;
- 210 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
b. Penetapan persyaratan,norma, pedoman, standar,kriteria dan prosedurpenyelenggaraanperkeretaapian yang berlakusecara nasional;
c. Pelaksanaan perwujudanpengembangan sistemperkeretaapian tingkatnasional;
d. Penetapan kompetensi Pejabatyang melaksanakan fungsi dibidang perkeretaapian,pemberian arahan,bimbingan, pelatihan, danbantuan teknis kepadapemerintah daerah danmasyarakat;dan
e. Pengawasan terhadappelaksanaan norma,persyaratan, pedoman,
b. Pemberian arahan,bimbingan, pelatihan danbantuan teknis kepadakabupaten/kota, penggunadan penyedia jasa; dan
c. Pengawasan terhadappelaksanaanperkeretaapian provinsi.
d.—
e.—
b. Pemberian arahan,bimbingan, pelatihan danbantuan teknis kepadapengguna dan penyediajasa; dan
c. Pengawasan terhadappelaksanaan perkeretaapiankabupaten /kota.
d. —
e. —
- 211 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
standar, kriteria danprosedur yang dilakukanoleh pemerintah daerahdan masyarakat danpengawasan terhadappelaksanaan perwujudanpengembangan sistemperkeretaapian tingkatnasional.
3. Penetapan persyaratan kelaikanoperasi prasarana kereta apiumum.
3. — 3. —
4. Pengusahaan prasarana keretaapi umum yang tidakdilaksanakan oleh badan usahaprasarana kereta api.
4. Pengusahaan prasaranakereta api umum yang tidakdilaksanakan oleh badanusaha prasarana kereta api.
4. Pengusahaan prasarana keretaapi umum yang tidakdilaksanakan oleh badanusaha prasarana kereta api.
5. Penetapan persyaratanperawatan prasarana kereta api.
5. — 5. —
6. Penetapan persyaratan kelaikanoperasi sarana kereta api.
6. — 6. —
- 212 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
7. Penetapan izin penyelenggaraanperkeretaapian khusus yangjaringan jalurnya melebihiwilayah satu provinsi.
7. Penetapan izinpenyelenggaraanperkeretaapian khusus yangjaringan jalurnya melebihiwilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
7. Penetapan izinpenyelenggaraanperkeretaapian khusus yangjaringan jalurnya dalamkabupaten/kota.
8. Penetapan jalur kereta apikhusus yang jaringan melebihisatu provinsi.
8. Penetapan jalur kereta apikhusus yang jaringanmelebihi satu wilayahkabupaten/kota dalamprovinsi.
8. Penetapan jalur kereta apikhusus yang jaringan dalamwilayah kabupaten /kota.
9. Pengujian prasarana kereta api. 9. — 9. —
10. Penetapan akreditasi ataulembaga penguji berkalaprasarana kereta api.
10.— 10. —
11. Pemberian sertifikat prasaranakereta api yang telahdinyatakan lulus uji pertamadan uji berkala.
11. — 11. —
- 213 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
12. Pemberian sertifikat tenagatanda kecakapan pengoperasianprasarana kereta api.
12. — 12. —
13. Penetapan penunjukan badanhukum atau lembaga lain yangmenyelenggarakan pendidikandan/atau pelatihan tenagapengoperasian prasarana keretaapi.
13. — 13. —
14.Penetapan persyaratan dankualifikasi tenaga perawatanprasarana kereta api.
14. — 14. —
15. — 15. Penutupan perlintasanuntuk keselamatanperjalanan kereta api danpemakai jalan perlintasansebidang yang tidakmempunyai izin dan tidakada penanggungjawabnya,dilakukan oleh pemilikdan/atau PemerintahDaerah.
15. Penutupan perlintasan untukkeselamatan perjalanankereta api dan pemakai jalanperlintasan sebidang yangtidak mempunyai izin dantidak adapenanggungjawabnya,dilakukan oleh pemilikdan/atau PemerintahDaerah.
- 214 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
16.Pelaksanaan uji pertama danuji berkala sarana kereta api.
16. — 16. —
17. Pemberian sertifikat kelaikansarana kereta api yang telahdinyatakan lulus uji pertamadan uji berkala.
17. — 17. —
18. Pelimpahan wewenang kepadabadan usaha atau lembagauntuk melaksanakan pengujianberkala sarana kereta api.
18. — 18. —
19. Penerbitan sertifikat tenagapenguji sarana kereta api yangmemenuhi persyaratan dankualifikasi tertentu.
19. — 19. —
20. Penetapan persyaratanperawatan sarana kereta api.
20. — 20. —
21. Penetapan persyaratan dankualifikasi tenaga perawatan
21. — 21. —
- 215 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
sarana kereta api.22. Pemberian sertifikat tanda
kecakapan awak kereta api.22. — 22. —
23. Penunjukan untukmelaksanakan pendidikandan/atau pelatihan awaksarana kereta api kepada badanhukum atau lembaga
23. — 23. —
24. Penetapan jaringan pelayanankereta api antar kota lintasbatas negara, antar kotamelebihi satu provinsi.
24. Penetapan jaringanpelayanan kereta api antarkota melebihi satukabupaten/kota dalamsatu provinsi.
24. Penetapan jaringanpelayanan kereta api dalamsatu kabupaten/ kota.
25. Penetapan jaringan pelayanankereta api perkotaanmelampaui satu provinsi.
25. Penetapan jaringanpelayanan kereta apiperkotaan melampaui satukabupaten/kota dalamsatu provinsi.
25. Penetapan jaringanpelayanan kereta apiperkotaan berada dalamkabupaten/kota.
- 216 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
26. Penetapan persetujuanangkutan orang denganmenggunakan gerbong keretaapi dalam kondisi tertentu.
26. Penetapan persetujuanangkutan orang denganmenggunakan gerbongkereta api dalam kondisitertentu yangpengoperasian di dalamwilayah kabupaten/kotadalam satu provinsi.
26. Penetapan persetujuanangkutan orang denganmenggunakan gerbong keretaapi dalam kondisi tertentuyang pengoperasian di dalamwilayah kabupaten/kota.
27. Pemberian izin usaha kegiatanangkutan orang dan/ataubarang dengan kereta apiumum.
27. — 27. —
28. Izin operasi kegiatan angkutanorang dan/atau barang dengankereta api umum untukpelayanan angkutan lintasbatas negara berdasarkanperjanjian antar negara danuntuk pelayanan angkutanantar kota dan perkotaan yangmelintas layanannya melebihi
28. Izin operasi kegiatanangkutan orang dan/ataubarang dengan kereta apiumum untuk pelayananangkutan antar kota danperkotaan yang lintaspelayanannya melebihisatu kabupaten/kotadalam satu provinsi.
28. Izin operasi kegiatanangkutan orang dan/ataubarang dengan kereta apiumum untuk pelayananangkutan antar kota danperkotaan yang lintaspelayanannya dalam satukabupaten/kota.
- 217 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
satu provinsi.29. Penetapan tarif penumpang
kereta api dalam hal pelayananangkutan yang merupakankebutuhan pokok masyarakatdan pelayanan angkutan yangdisediakan untukpengembangan wilayah, untuklayanan angkutan lintas batasnegara berdasarkan perjanjianantar negara dan untukpelayanan angkutan antar kotadan perkotaan yang lintaspelayanannya melebihi satuprovinsi.
29. Penetapan tarif penumpangkereta api dalam halpelayanan angkutan yangmerupakan kebutuhanpokok masyarakat danpelayanan angkutan yangdisediakan untukpengembangan wilayah,untuk pelayanan angkutanantar kota dan perkotaanyang lintas pelayanannyamelebihi satukabupaten/kota dalamsatu provinsi.
29. Penetapan tarif penumpangkereta api dalam halpelayanan angkutan yangmerupakan kebutuhan pokokmasyarakat dan pelayananangkutan yang disediakanuntuk pengembanganwilayah, untuk pelayananangkutan antar kota danperkotaan yang lintaspelayanannya dalam satukabupaten/kota.
30. Pembentukan badan untukpemeriksaan dan penelitianmengenai penyebab setiapkecelakakaan kereta api.
1. Kapal berukuran tonase kotorsama dengan atau lebih dari 7(GT 7) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dandanau):
1. Kapal berukuran tonasekotor sama dengan ataulebih dari 7 (GT 7) yangberlayar hanya di perairandaratan (sungai dan danau):
1. Kapal berukuran tonasekotor sama dengan atau lebihdari 7 (GT 7) yang berlayarhanya di perairan daratan(sungai dan danau):
a. Penetapan standar laik airserta pedoman keselamatankapal.
a. — a. —
b. Penetapan prosedurpengawasan keselamatankapal.
b. — b. —
c. Pemberian izinpembangunan dan pengadaankapal di atas GT 300.
c. Pemberian izinpembangunan danpengadaan kapal sampaidengan GT 300ditugaspembantuankan
c. —
- 219 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
kepada provinsi.d. Pengaturan pengukuran
kapal.d. Pelaksanaan pengukuran
kapal sampai dengan GT300ditugaspembantuankankepada provinsi.
d. —
e. Pengaturan pendaftarankapal.
e. — e. —
f. Pengaturan pas kapal perairandaratan.
f. — f. —
g. Menetapkan tanda panggilan(call sign) kapal.
g. — g. —
h. — h. Pelaksanaanpengawasankeselamatan kapal.
h. —
i. — i. Pelaksanaanpemeriksaanradio/elektronika kapal.
i. —
- 220 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
j. — j. Pelaksanaan pengukurankapal.
j. —
k. — k. Penerbitan pas perairandaratan.
k. —
l. — l. Pencatatan kapal dalambuku register pasperairan daratan.
l. —
m. — m. Pelaksanaanpemeriksaan konstruksi.
m. —
n. — n. Pelaksanaanpemeriksaanpermesinan kapal.
n. —
o. — o. Penerbitan sertifikatkeselamatan kapal.
o. —
p. — p. Pelaksanaanpemeriksaanperlengkapan kapal.
p. —
- 221 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
q. — q. Penerbitan dokumenpengawakan kapal.
q. —
r. — r. — r. Pemberian surat izinberlayar.
2. Kapal berukuran tonasekotor kurang dari 7 (GT <7) yangberlayar hanya di perairandaratan (sungai dan danau):
2. Kapal berukuran tonasekotor kurang dari 7 (GT <7)yang berlayar hanya diperairan daratan (sungaidan danau):
2. Kapal berukuran tonasekotor kurang dari 7 (GT <7)yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dandanau):
a. Penetapan standar laik airserta pedoman keselamatankapal.
a. — a. —
b. Penetapan prosedurpengawasan keselamatankapal.
b. — b. —
c. Pengaturan pengukurankapal.
c. — c. —
- 222 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
d. Pengaturan pas kapalperairan daratan.
d. — d. —
e. — e. Pemberian izinpembangunan danpengadaan kapal.
e. —
f. — f. — f. Pelaksanaan pengawasankeselamatan kapal.
g. — g. — g. Pelaksanaan pengukurankapal.
h. — h. — h. Penerbitan pas perairandaratan.
i. — i. — i. Pencatatan kapal dalambuku register pas perairandaratan.
j. — j. — j. Pelaksanaan pemeriksaankonstruksi kapal.
- 223 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
k. — k. — k. Pelaksanaan pemeriksaanpermesinan kapal.
l. — l. — l. Pelaksanaan pemeriksaanperlengkapan kapal.
m. — m. — m. Penerbitan sertifikatkeselamatan kapal.
n. — n. — n. Penerbitan dokumenpengawakan kapal.
o. — o. — o. Pemberian surat izinberlayar.
3. Kapal berukuran tonase kotorlebih dari atau sama dengan GT7 (GT 7) yang berlayar di laut:
3. Kapal berukuran tonasekotor lebih dari atau samadengan GT 7 (GT 7) yangberlayar di laut:
3. Kapal berukuran tonase kotorlebih dari atau sama denganGT 7 (GT 7) yang berlayar dilaut:
a. Penetapan standar laik airserta pedoman keselamatankapal.
a. — a. —
- 224 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
b. Penetapan prosedurpengawasan keselamatankapal.
b. — b. —
c. Pemberian izin pembangunandan pengadaan kapal.
c. — c. —
d. Pengawasan pelaksanaankeselamatan kapal.
d. — d. —
e. Pelaksanaan pengukurankapal.
e. — e. —
f. Pelaksanaan pendaftarankapal.
f. — f. —
g. Penetapan tanda panggilan(call sign) kapal.
g. — g. —
h. Penerbitan surat tandakebangsaan kapal.
h. — h. —
- 225 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
i. Pencatatan kapal dalambuku register surat tandakebangsaan kapal.
i. — i. —
j. Penerbitan pas kecil. j. — j. —
k. Pencatatan kapal dalambuku register pas kecil.
k. — k. —
l. Pelaksanaan pemeriksaankonstruksi kapal.
l. — l. —
m. Pelaksanaan pemeriksaanpermesinan kapal.
m. — m. —
n. Penerbitan sertifikatkeselamatan kapal.
n. — n. —
o. Pelaksanaan pemeriksaanperlengkapan kapal.
o. — o. —
p. Pelaksanaan pemeriksaanradio/elektronika kapal.
p. — p. —
- 226 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
q. Penerbitan dokumenpengawakan kapal.
q. — q. —
r. Pemberian surat izinberlayar.
r. — r. —
4. Kapal berukuran tonase kotorkurang dari GT 7 (GT < 7) yangberlayar di laut:
4. Kapal berukuran tonasekotor kurang dari GT 7 (GT< 7) yang berlayar di laut:
4. Kapal berukuran tonase kotorkurang dari GT 7 (GT < 7) ygberlayar di laut:
a. Penetapan standar laik airserta pedoman keselamatankapal.
a. — a. —
b. Penetapan prosedurpengawasan keselamatankapal.
b. — b. —
c. Pengaturan pengukurankapal.
c. — c. —
d. Pengaturan surat tandakebangsaan kapal (pas kecil).
d. — d. —
- 227 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
e. — e. Pemberian izinpembangunan danpengadaan kapal.
e. —
f. — f. — f. Pelaksanaan pengawasankeselamatan kapal.
g. g. — g. Pelaksanaan pengukurankapal.
h. — h. — h. Penerbitan pas kecil .
i. — i. — i. Pencatatan kapal dalambuku register pas kecil.
j. — j. — j. Pelaksanaan pemeriksaankonstruksi kapal.
k. — k. — k. Pelaksanaan pemeriksaanpermesinan kapal.
l. — l. — l. Penerbitan sertifikatkeselamatan kapal.
- 228 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
m. — m. — m. Pelaksanaan pemeriksaanperlengkapan kapal.
n. — n. — n. Penerbitan dokumenpengawakan kapal.
o. Pemberian surat izinberlayar.
o. — o. —
5. Persetujuan lokasi pelabuhanlaut.
5. — 5. Penetapan penggunaan tanahlokasi pelabuhan laut.
6. Penetapan rencana indukpelabuhan laut internasionalhub, internasional dan nasional.
6. — 6. —
7. Pengelolaan pelabuhan lautinternasional hub, internasionaldan nasional lama.
7. Pengelolaan pelabuhanregional lama.
7. Pengelolaan pelabuhan lokallama.
8. Pengelolaan pelabuhan baruyang dibangun oleh pemerintah.
8. Pengelolaan pelabuhanbaru yang dibangun olehprovinsi.
8. Pengelolaan pelabuhan baruyang dibangun olehkabupaten/kota.
- 229 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
9. Penetapan daerah lingkungankerja dan daerah lingkungankepentingan pelabuhan lautinternasional hub, internasionaldan nasional.
9. — 9. —
10.Penetapan keputusanpelaksanaan pembangunanpelabuhan laut internasionalhub, internasional dan nasional.
10. — 10. —
11.Penetapan keputusanpelaksanaan pengoperasianpelabuhan laut internasionalhub, internasional dan nasional.
11. — 11. —
12.Pertimbangan teknispenambahan dan ataupengembangan fasilitas pokokpelabuhan laut internasionalhub, internasional, dan nasional.
12. — 12. —
- 230 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
13.Penetapan pengoperasian 24(dua puluh empat) jampelabuhan laut internasionalhub, internasional dan nasional.
13. — 13. —
14.Penetapan pelabuhan laut untukmelayani angkutan peti kemas.
14. — 14. —
15.Pertimbangan teknis penetapanpelabuhan laut untuk melayanicurah kering dan curah cair.
15. — 15. —
16.Persetujuan pengelolaanDermaga Untuk KepentinganSendiri (DUKS) yang berlokasi didalam DLKr/DLKp pelabuhanlaut internasional hub,internasional dan nasional.
16. — 16. —
17.Pemberian izin kegiatanpengerukan dan/atau reklamasidi dalam DLKr/DLKp pelabuhanlaut internasional hub,
17. — 17. —
- 231 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
internasional dan nasional.18.Penetapan pelabuhan yang
terbuka bagi perdagangan luarnegeri.
18. — 18. —
19.— 19. Rekomendasi penetapanrencana induk pelabuhanlaut internasional hub,internasional dan nasional.
19. Rekomendasi penetapanrencana induk pelabuhanlaut internasional hub,internasional dan nasional.
20.— 20. Penetapan rencana indukpelabuhan laut regional.
49. Izin usaha perusahaanangkutan laut bagi perusahaanyang berdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional.
49. Izin usaha perusahaanangkutan laut bagiperusahaan yangberdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhanantar kabupaten/kotadalam wilayah provinsisetempat.
49. Izin usaha perusahaanangkutan laut bagiperusahaan yang berdomisilidan beroperasi pada lintaspelabuhan dalamkabupaten/kota setempat.
50. — 50. Izin usaha pelayaran rakyatbagi perusahaan yangberdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhan
50. Izin usaha pelayaran rakyatbagi perusahaan yangberdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhan dalam
- 237 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
antar kabupaten/kota wilayah kabupaten/kotadalam wilayah provinsisetempat, pelabuhanantar/provinsi daninternasional (lintas batas).
setempat.
51. — 51. Pemberitahuan pembukaankantor cabang perusahaanangkutan laut nasionalyang lingkup kegiatannyamelayani lintas pelabuhanantar kabupaten/kotadalam satu provinsi.
51. Pemberitahuan pembukaankantor cabang perusahaanangkutan laut nasional yanglingkup kegiatannya melayanilintas pelabuhan dalam satukabupaten/kota.
52. — 52. Pemberitahuan pembukaankantor cabang perusahaanpelayaran rakyat yanglingkup kegiatannya
52. Pemberitahuan pembukaankantor cabang perusahaanpelayaran rakyat yanglingkup kegiatannya melayani
- 238 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
53. — 53. Pelaporan pengoperasiankapal secara tidak tetapdan tidak teratur (tramper)bagi perusahaan angkutanlaut yang berdomisili danberoperasi pada lintaspelabuhan antarkabupaten/kota dalamsatu provinsi.
53. Pelaporan pengoperasiankapal secara tidak tetap dantidak teratur (tramper) bagiperusahaan angkutan lautyang berdomisili danberoperasi pada lintaspelabuhan dalam wilayahkabupaten/kota setempat.
54. — 54. Pelaporan penempatankapal dalam trayek tetapdan teratur (liner) danpengoperasian kapal secara
54. Pelaporan penempatan kapaldalam trayek tetap danteratur (liner) danpengoperasian kapal secara
- 239 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
tidak tetap dan tidakteratur (tramper) bagiperusahaan pelayaranrakyat yang berdomisili danberoperasi pada lintaspelabuhan antarkabupaten/kota dalamwilayah provinsi setempat,pelabuhan antar provinsidan internasional (lintasbatas).
tidak tetap dan tidak teratur(tramper) bagi perusahaanpelayaran rakyat yangberdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhan dalamwilayah kabupaten/kotasetempat.
55. Izin operasi angkutan lautkhusus.
55. — 55. —
56. — 56. Izin usaha tally dipelabuhan.
56. Izin usaha tally di pelabuhan.
57. — 57. Izin usaha bongkar muatbarang dari dan ke kapal.
57. Izin usaha bongkar muatbarang dari dan ke kapal.
58. — 58. Izin usahaekspedisi/Freight
58. Izin usaha ekspedisi/FreightForwarder.
- 240 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
Forwarder.59. — 59. Izin usaha angkutan
perairan pelabuhan.59. —
60. — 60. Izin usaha penyewaanperalatan angkutan laut/peralatan penunjangangkutan laut.
60. —
61. — 61. Izin usaha depo peti kemas. 61. —
62. Penetapan tarif angkutan lautdalam negeri untuk penumpangkelas ekonomi.
62. — 62. —
63. Penyusunan jaringan trayekangkutan laut dalam negeri.
63. — 63. —
64. Penetapan trayek angkutan lautperintis dan penempatankapalnya.
64. — 64. —
65. — 65. — 65. Penetapan lokasi pemasangandan pemeliharaan alat
- 241 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
pengawasan dan alatpengamanan (rambu-rambu),danau dan sungai lintaskabupaten/kota
66. — 66. — 66. Pemberian rekomendasidalam penerbitan izin usahadan kegiatan salvage sertapersetujuan Pekerjaan BawahAir (PBA) dan pengawasankegiatannya dalamkabupaten/kota.
67. Penetapan perairan pandu luarbiasa.
67. — 67. —
68. Penetapan perairan wajibpandu.
68. — 68. —
69. Pelimpahan kewenanganpemanduan.
69. — 69. —
- 242 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
4. PerhubunganUdara
1. Angkutan Udara 1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria di bidangangkutan udara.
2. Penerbitan izin usaha angkutanudara niaga.
3. Penerbitan izin kegiatanangkutan udara.
4. Penetapan persetujuan rutepenerbangan.
5. —
1. —
2. Pemantauan terhadappelaksanaan kegiatan izinusaha angkutan udaraniaga dan melaporkan kePemerintah.
3. Pemantauan terhadappelaksanaan kegiatan izinkegiatan angkutan udaradan melaporkan kepemerintah.
4. Pemantauan terhadappelaksanaan kegiatanJaringan dan RutePenerbangan danmelaporkan ke pemerintah.
5. Mengusulan rutepenerbangan baru ke daridaerah yang bersangkutan.
1. —
2. —
3. —
4. —
5. —
- 243 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
6. Persetujuan penambahan ataupengurangan kapasitasangkutan udara rutepenerbangan.
7. —
8. Persetujuan terbang FlightApproval (FA) untuk:
a. Penerbangan ke dan/dariluar negeri.
b. Perubahan jadwalpenerbangan dalam negeribagi perusahaan angkutan
6. Pemantauan pelaksanaanpersetujuan rutepenerbangan danmelaporkan ke pemerintah.
7. Pemantauan terhadappelaksanaan persetujuanpenambahan ataupengurangan kapasitasangkutan udara danmelaporkan ke pemerintah.
8. Pemantauan terhadappelaksanaan persetujuanizin terbang/FA yangdikeluarkan olehpemerintah dan melaporkanke pemerintah.
6. —
7. —
8. —
- 244 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
udara berjadwal.
c. Penerbangan dalam negeribagi perusahaan angkutanudara tidak berjadwal antarprovinsi dengan pesawatudara di atas 30 tempatduduk.
9. —
10. —
9. Persetujuan izin terbang/FAperusahaan angkutan udaratidak berjadwal antarkabupaten/kota dalam 1(satu) provinsi denganpesawat udara di atas 30tempat duduk danmelaporkan ke Pemerintah.
10.Pemantauan terhadappelaksanaan persetujuanizin terbang/FAperusahaan angkutan udaranon berjadwal antarkabupaten/kota dalam 1
9. —
10.—
- 245 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
11. Penetapan tarif angkutan udara(batas atas) dan tarif referensiangkutan udara.
12.Pemantauan terhadappersonil petugaspengamanan operatorpenerbangan dan personilpetugas pasasi danmelaporkan ke pemerintah.
13.—
11.—
12.—
13.—
- 246 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
14. Penerbitan izin general salesagent.
15. —
16. —
17. —
18. —
14.Pemantauan terhadappelaksanaan kegiatangeneral sales agent danmelaporkan ke pemerintah.
15.Pemberian izin EkspedisiMuatan Pesawat Udara(EMPU).
16.Pemberian arahan danpetunjuk terhadap kegiatanEkspedisi Muatan PesawatUdara (EMPU).
17.Pemantauan, penilaian, dantindakan korektif terhadappelaksanaan kegiatan EMPUdan melaporkan kepadapemerintah.
18.Pengawasan danpengendalian izin EMPU.
14.—
15.—
16.—
17.—
18.—
- 247 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
19. Penetapan standar danpersyaratan peralatanpelayanan keamanan dankeselamatan perusahaanangkutan udara.
20. Pengawasan dan pengendalianberlakunya standar danpersyaratan peralatanpelayanan keamanan dankeselamatan perusahaanangkutan udara:
a. Pemeriksaan secara berkaladan insidentil terhadapberlakunya standar danpersyaratan peralatanpelayanan keamanan dankeselamatan perusahaanangkutan udara;
b. Pemberian rekomendasiatau teguran apabila tidaksesuai dengan standar yang
19.—
20.—
19.—
20.—
- 248 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
telah ditetapkan;
c. Pemberian arahan, petunjukpelaksanaan, bimbingan danpenyuluhan berlakunyastandar dan persyaratanperalatan pelayanankeamanan dan keselamatanperusahaan angkutanudara;
21. — 21.Pengusulan bandar udarayang terbuka untukmelayani angkutan udarake/dari luar negeri.Pengusulan bandar udara diwilayah kerjanya yangterbuka untuk angkutanudara ke/dari luar negeridisertai alasan dan data
21.—
- 249 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
22. Penetapan besaran tarif jasakebandarudaraan pada bandarudara pusat penyebaran danbandar udara bukan pusatpenyebaran yang ruang udaradisekitarnya dikendalikan.
23. Pengawasan tarif jasakebandarudaraan pada bandarudara pusat penyebaran danbandar udara bukan pusatpenyebaran yang ruang udaradi sekitarnya dikendalikan.Pemantauan penilaian dantindakan korektif terhadappelaksanaan tarif jasa bandar
dukung yang memadai.Mengusulkan penetapantersebut kepadapemerintah.
22.—
23.—
22.—
23.—
- 250 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
2. Pesawat Udara
udara, bagi bandar udara diwilayah kerjanya.Memberikan laporan secaraperiodik kepada pemerintahatas hasil kegiatan pengawasanpelaksanaan tarif jasa bandarudara bagi bandar udara diwilayah kerjanya.
1. Pemberian tindakan korektifterhadap pelanggaranketentuan-ketentuan di bidangangkutan udara.
25. Sertifikasi penyelenggaraanpendidikan dan pelatihanpenerbangan (penerbangan,teknik, flight engineer, flightoperation officer dan awak
20. —
21. —
22. —
23. —
24. —
25. —
20. —
21. —
22. —
23. —
24. —
25. —
- 254 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
kabin).
26. Persetujuan rancang bangunkomponen pesawat udara.
27. Persetujuan izin persetujuanrancang bangun perubahanpesawat udara.
28. Penetapan standar laik udaraserta pedoman keselamatanpesawat udara, auditingmanagement keselamatanudara, penyidikan,penanggulangan kecelakaan,bencana pesawat udara.
29. Pemeriksaan dokumen danpersyaratan administrasipengoperasian pesawat udarasesuai CASR 21 meliputipemeriksaan FA, C of A,C of R,flight plan, wether forcase,loading cargo, dispach report.
30. Membantu pelaksanaan ramp
26. —
27. —
28. —
29. —
30. —
26. —
27. —
28. —
29. —
30. —
- 255 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
check dengan persyaratan SDMsebagai berikut: Min. D-IIpenerbang, teknik pesawatudara, S-1 teknik aeronautika,mesin, umum dan telahmengikuti airworthiness course,mengikuti dasar penerbanganbagi S-1 umum.
(1) Licensi Captain, Cockpit;(2) Lisensi Pramugari dan
Pramugara;
(3) Manifest;
(4) Fuel Quantity pesawatudara.
32. Membantu pelaksanaan ramp
31. —
32. —
31. —
32. —
- 256 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
3. Bandar Udara
check dengan persyaratan SDMsebagai berikut:
(1) Min D-II penerbang, D-IIteknik pesawat udara, S-1teknik aeronautika, mesinumum;
(2) Telah mengikutiairworthiness course,mengikuti dasar-dasarpenerbangan bagi S-1umum.
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria di bidangbandar udara.
2. Penetapan lokasi bandar udaraumum.
3. —
1. —
2. Pemberian rekomendasipenetapan lokasi bandarudara umum.
3. Pemantauan terhadap
1. —
2. Pemberian rekomendasipenetapan lokasi bandarudara umum.
3. Pemantauan terhadap
- 257 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
4. Penetapan/izin pembangunanbandar udara umum yangmelayani pesawat udara 30tempat duduk.
5. —
pelaksanaan keputusanpenetapan lokasi bandarudara umum danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.
4. Pemberian rekomendasipenetapan/izinpembangunan bandarudara umum yangmelayani pesawat udara 30 tempat duduk.
5. Pemantauan terhadappenetapan/izinpembangunan bandarudara umum yangmelayani pesawat udara 30 tempat duduk danmelaporkan ke pemerintahpada bandar udara yangbelum terdapat kantor
pelaksanaan keputusanpenetapan lokasi bandarudara umum dan melaporkanke pemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara.
4. Penetapan/izinpembangunan bandar udaraumum yang melayanipesawat udara < 30 tempatduduk.
5. —
- 258 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
6. Penetapan/izin pembangunanbandar udara khusus yangmelayani pesawat udara 30tempat duduk.
7. Pemberian sertifikat operasibandar udara.
8. Sertifikasi pengatur pergerakanpesawat udara di appron.
adbandara.
6. Pemantauan terhadappelaksanaanpenetapan/izinpembangunan bandarudara khusus yangmelayani pesawat udara 30 tempat duduk danmelaporkan kepadapemerintah.
7. —
8. Pemantauan terhadappelaksanaan kegiatanpengatur pesawat udara diapron, PertolonganKecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), salvage, pengamananbandar udara dan GSE,pada bandar udara yang
6. —
7. —
8. —
- 259 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
9. Sertifikasi PKP-PK dan salvage.
10. Sertifikasi petugas pengamananbandar udara.
11. Pemberian sertifikasi personilteknik bandar udara.
12. Penetapan bandar udarainternasional.
13. Pengunaan bandar udara
belum terdapat kantoradbandara.
9. —
10. —
11. Pemantauan terhadappersonil teknik bandarudara dan melaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara.
12. Pemantauan terhadappelaksanaan penetapanbandar udara internasionaldan melaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara.
13. —
9. —
10. —
11. —
12. —
13. —
- 260 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
15. Pembentukan Komite Fasilitasi(KOMFAL) bandar udara.
16. Penetapan batas-batas kawasankeselamatan operasi bandarudara umum yang melayanipesawat udara 30 tempatduduk.
17. —
14. —
15. Dapat menjadi anggotaKOMFAL apabila bandarudara berdekatan denganwilayah kerjanya.
16. Pemantauan terhadappelaksanaan penetapanbatas-batas kawasankeselamatan operasibandar udara umum yangmelayani pesawat udara 30 tempat duduk danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.
17. Pemantauan terhadappelaksanaan penetapan
14. —
15. —
16. —
17. —
- 261 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
18. Pemberian tindakan korektifterhadap pelanggaranketentuan-ketentuan di bidangbandar udara.
19. Penetapan standar danpersyaratan peralatanpenunjang operasi pesawatudara.
20. Pengawasan dan pengendalianberlakunya standar danpersyaratan peralatanpengoperasian bandar udara:
batas-batas kawasankeselamatan operasibandar udara umum yangmelayani pesawat udara 30 tempat duduk danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.
18. —
19. —
20. —
18. —
19. —
20. —
- 262 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
a. Pemantauan terhadapkelengkapan sertifikatkelayakan operasi peralatanpenunjang pelayanan daratpesawat udara.
b. Penilaian terhadapkemampuan peralatanpenunjang operasi bandarudara.
c. Tindakan korektif terhadapperalatan penunjang operasibandar udara dengan caramemberikan laporan kepadapemerintah.
d. Sertifikat kelaikan operasiperalatan penunjangpelayanan darat pesawatudara diterbitkan olehpemerintah.
a. —
b. —
c. —
d. —
a. —
b. —
c. —
d. —
- 263 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
e. Pelaksanaan pemeriksaanterhadap peralatanpelayanan darat pesawatudara dapat dilaksanakanoleh badan hukum yangmemenuhi persyaratan.
f. Pemberian arahan, petunjukpelaksanaan, bimbingan danpenyuluhan berlakunyastandar dan persyaratanperalatan pengoperasianbandar udara.
21. Penetapan standar danpersyaratan peralatanpengoperasian bandar udara.
22. Pengawasan dan pengendalianberlakunya standar danpersyaratan peralatanpenunjang operasi pesawatudara:
e. —
f. —
21. —
22. —
e. —
f. —
21. —
22. —
- 264 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
a. Pemeriksaan secara berkaladan insidentil terhadapberlakunya standar danpersyaratan peralatanpenunjang operasi pesawatudara.
b. Pemberian rekomendasiatau teguran apabila tidaksesuai dengan standar yangtelah ditetapkan.
c. Pemberian arahan danpetunjuk pelaksanaanberlakunya standar danpersyaratan peralatanpenunjang operasi pesawatudara.
d. Pemberian bimbingan danpenyuluhan terhadap
a. —
b. —
c. —
d. —
a. —
b. —
c. —
d. —
- 265 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
berlakunya standar danpersyaratan peralatanpenunjang operasi pesawatudara.
23. Pengawasan dan pengendalianberlakunya standar danpersyaratan peralatanpengoperasian bandar udara.
a. Pemantauan terhadapkelengkapan sertifikatkelayakan operasi peralatanpenunjang pelayanan daratpesawat udara.
b. Penilaian terhadapkemampuan peralatanpenunjang operasi bandarudara.
c. Tindakan korektif terhadapperalatan penunjang operasibandar udara dengan caramemberikan laporan kepada
23. —
a. —
b. —
c. —
23. —
a. —
b. —
c. —
- 266 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
pemerintah.
d. Sertifikat kelaikan operasiperalatan penunjangpelayanan darat pesawatudara diterbitkan olehpemerintah.
e. Pelaksanaan pemeriksaanterhadap peralatanpelayanan darat pesawatudara dapat dilaksanakanoleh badan hukum yangmemenuhi persyaratan.
f. Pemberian arahan, petunjukpelaksanaan, bimbingan danpenyuluhan berlakunyastandar dan persyaratanperalatan pengoperasianbandar udara.
24. —
d. —
e. —
f. —
24. Ijin pembangunan bandarudara khusus yang
d. —
e. —
f. —
24. —
- 267 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
25. Penetapan tatanankebandarudaraan nasional.
26. Pengawasan dan pengendalianpembangunan bandar udaraumum.
27. Tindakan korektif terhadappenyimpangan rencana
melayani pesawat udaradengan kapasitas < 30 (tigapuluh) tempat duduk danruang udara disekitarnyatidak dikendalikan danterletak dalam 2 (dua)kabupaten/kota dalam 1(satu) provinsi, sesuaidengan batas kewenanganwilayahnya.Pemberitahuan pemberianijin pembangunan bandarudara khusus.
25. —
26. —
27. —
25. —
26. —
27. —
- 268 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
29. Pengaturan sistem pendukungpenerbangan di bandar udara
28. Pemberian arahan danpetunjuk pelaksanaankepada penyelenggarabandar udara, serta kantorterkait lainnya tentangtatanan kebandarudaraandan memberikanperlindungan hukumterhadap lokasi tanah dan/atau perairan serta ruangudara untukpenyelenggaraan bandarudara umum sertapengoperasian bandarudara dalam bentukPeraturan PemerintahDaerah.
29. —
28. —
29. —
- 269 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
(peralatan penunjangpenerbangan dan penunjangoperasi bandar udara).
30. Pengawasan dan pengendaliansistem pendukung penerbangandi bandar udara (peralatanpenunjang penerbangan danpenunjang operasi bandarudara).
31. Pemeriksaan secara berkaladan insidentil terhadap sistempendukung penerbangan dibandar udara (peralatanpenunjang penerbangan danpenunjang operasi bandarudara).
32. Pemberian rekomendasi/teguran apabila sistempendukung penerbangan dibandar udara (peralatanpenunjang penerbangan dan
30. —
31. —
32. —
30. —
31. —
32. —
- 270 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
penunjang operasi bandarudara) tidak sesuai denganstandar yang telah ditetapkan.
33. Pemberian arahan, petunjukpelaksanaan, bimbingan danpenyuluhan berlakunya sistempendukung penerbangan dibandar udara (peralatanpenunjang penerbangan danpenunjang operasi bandarudara).
34. Penetapan standar rencanainduk bandar udara, KawasanKeselamatan OperasiPenerbangan (KKOP) di sekitarbandar udara, kawasankebisingan dan daerahlingkungan kerja di sekitarbandar udara.
33. —
34. —
33. —
34. —
- 271 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
4. KeselamatanPenerbangan(Kespen)
35. Rekomendasi mendirikanbangunan pada rencana indukbandar udara, KKOP di sekitarbandar udara, kawasankebisingan di sekitar bandarudara dan DLKr yang telahditetapkan pada bandar udarapusat penyebaran dan bukanpusat penyebaran yang ruangudara di sekitarnyadikendalikan.
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria di bidangkespen.
2. Audit terkait dengan sertifikasioperasi bandar udara.
3. Sertifikasi personilfasilitas/peralatan elektronikadan listrik penerbangan.
35. —
1. —
2. —
3. Pemantauan terhadappersonil fasilitas/peralatanelektonika dan listrik
35. —
1. —
2. —
3. —
- 272 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
4. Sertifikasi fasilitas/peralatanelektronika dan listrikpenerbangan.
5. Sertifikasi fasilitas/peralatanGSE.
6. Sertifikasi personil navigasipenerbangan.
penerbangan danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.
4. Pemantauan terhadapsertifikasifasilitas/peralatanelektonika dan listrikpenerbangan danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.
5. Pemantauan terhadapkegiatan GSE danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.
6. —
4. —
5. —
6. —
- 273 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
7. Melakukan pemantauanterhadap personil navigasipenerbangan.
8. Sertifikasi personil GSE.
9. Penetapan persetujuanpemberian izin (pengangkutanangkutan bahan dan/ataubarang berbahaya).
10. Penetapan standar persyaratanpengangkutan bahan dan/ataubarang berbahaya.
11. Penetapan/izin operasi bandar
7. —
8. Pemantauan terhadappersonil GSE danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.
9. —
10. —
11. Pemantauan terhadap
7. —
8. —
9. —
10. —
11. —
- 274 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
udara umum yang melayanipesawat udara 30 tempatduduk.
12. Penetapan/izin operasi bandarudara khusus yang melayanipesawat udara 30 tempatduduk.
13. Penetapan standar operasiprosedur yang terkait denganpengamanan bandar udara.
pelaksanaanpenetapan/izin operasibandar udara umum yangmelayani pesawat udara 30 tempat duduk danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.
12. Pemantauan terhadappelaksanaanpenetapan/izin operasibandar udara khusus yangmelayani pesawat udara 30 tempat duduk danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.
13. Pemantauan terhadappelaksanaan standaroperasi prosedur yang
12. —
13. —
- 275 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
14. Penetapan standar danpersyaratan peralatanpelayanan navigasipenerbangan.
15. Pengawasan dan pengendalianberlakunya standar danpersyaratan peralatanpelayanan navigasipenerbangan:
a. Pemeriksaan secara berkaladan insidentil terhadapberlakunya standar danpersyaratan peralatanpelayanan navigasipenerbangan.
terkait dengan pengamananbandar udara danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.
14. —
15. —
a. —
14. —
15. —
a. —
- 276 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
b. Pemberian rekomendasiatau teguran apabila tidaksesuai dengan standar yangtelah ditetapkan.
c. Pemberian arahan, petunjukpelaksanaan, bimbingan danpenyuluhan berlakunyastandar dan persyaratanperalatan pelayanannavigasi penerbangan.
16. Penetapan pelayanan navigasipenerbangan di bandar udara.
17. Sertifikat personilpengangkutan bahan dan/ataubarang berbahaya:
a. Pemerintah melakukansupervisi dalam proses
b. —
c. —
16. —
17. —
a. —
b. —
c. —
16. —
17. —
a. —
- 277 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
pelaksanaan penerbitansertifikat.
b. Pemerintah dapatmelakukan tindakan korektif(peringatan, pembekuanatau pencabutan) bilamanaterdapat pelanggaran darikewenangan yang diberikan.
c. Dalam melakukan supervisipemerintah dapat langsungberhubungan dengan DinasPerhubungan Provinsi ataupersonil yang diberikanotorisasi.
18. Sertifikasi peralatan penunjangoperasi pesawat udara.
19. Sertifikasi peralatanpengoperasian bandar udara.
b. —
c. —
18. —
19. —
b. —
c. —
18. —
19. —
- 278 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
20. Sertifikasi peralatan pelayanankeamanan dan keselamatanperusahaan angkutan udara.
21. Sertifikasi personil operasipesawat udara.
22. Sertifikasi personil pelayananpengoperasian bandar udara.
a. Pemerintah melakukansupervisi dalam prosespelaksanaan penerbitansertifikat.
b. Pemerintah dapatmelakukan tindakan korektif(peringatan, pembekuanatau pencabutan) bilamanaterdapat pelanggaran darikewenangan yang diberikan.
c. Dalam melakukan supervisipemerintah dapat langsung
20. —
21. —
22. —
a. —
b. —
c. —
20. —
21. —
22. —
a. —
b. —
c. —
- 279 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
berhubungan dengan DinasProvinsi atau Personil yangdiberikan otorisasi.
23. Sertifikasi personil pelayanankeamanan dan keselamatanperusahaan angkutan udara:
a. Pemerintah melakukansupervisi dalam prosespelaksanaan penerbitansertifikat.
b. Pemerintah dapatmelakukan tindakan korektif(peringatan, pembekuanatau pencabutan) bilamanaterdapat pelanggaran darikewenangan yang diberikan.
c. Dalam melakukan supervisiPemerintah dapat langsung
23. —
a. —
b. —
c. —
23. —
a. —
b. —
c. —
- 280 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
berhubungan dengan DinasProvinsi atau Personil yangdiberikan otorisasi.
24. Pengesahan programpenanggulangan gawat daruratdi bandar udara:
a. Dalam melakukan supervisiPemerintah dapat langsungberhubungan dengan DinasPerhubungan Provinsi atauPersonil yang diberikanotorisasi.
b. Personil yang memilikikualifikasi yang dibuktikandengan letter ofauthorization/sertifikatotorisasi pemerintah. Masaberlaku otorisasi 1 tahundan dapat diperpanjang.
25. Pengesahan program
24. —
a. —
b. —
25. —
24. —
a. —
b. —
25. —
- 281 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
pengamanan bandar udara:
a. Pemerintah melakukansupervisi dalam prosespelaksanaan pengesahansertifikat.
b. Pemerintah dapatmelakukan tindakan korektif(peringatan, pembekuanatau pencabutan) bilamanaterdapat pelanggaran darikewenangan yang diberikan.
c. Dalam melakukan supervisipemerintah dapat langsungberhubungan dengan DinasPerhubungan Provinsi atauPersonil yang diberikanotorisasi.
26. Penelitian awal terhadapinsiden di appron berdasarkan
a. —
b. —
c. —
26. Membantu kelancaranpemeriksaan pendahuluan
a. —
b. —
c. —
26. —
- 282 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
peraturan pemerintah. kecelakaan pesawat udara:
a. Membantu kelancaranTim investigasi dalampencapaian lokasikecelakaan.
b. Membantu kelancarandalam melaksanakantugas monitor pesawatudara milik pemerintahdan dalammelaksanakankoordinasi dengan unitterkait.
c. Membantu kelancarankeimigrasian TimInvestigasi warga asing.
- 283 -H. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
16. Izin penyimpanansementara limbah B3 diindustri atau usahasuatu kegiatan.
- 287 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
2. AnalisisMengenaiDampakLingkungan(AMDAL)
1. Pengaturan dan penetapanpedoman penerapan AMDALdan Upaya PengelolaanLingkungan Hidup danUpaya PemantauanLingkungan Hidup (UKL/UPL).
2. Penilaian AMDAL bagi jenisusaha dan/atau kegiatan:
a. Strategis dan/ataumenyangkut pertahanankeamanan negara.
b. Berlokasi lebih dari satuwilayah provinsi.
c. Berlokasi di wilayahsengketa dengan negaralain.
1. Penilaian AMDAL bagi jenisusaha dan/atau kegiatan yangmempunyai dampak pentingterhadap lingkungan hidup diprovinsi, sesuai denganstandar, norma, dan proseduryang ditetapkan olehpemerintah.
2. Pembinaan dan pengawasanterhadap penilaian AMDAL dikabupaten/kota.
a. —
b. —
c. —
1. Penilaian AMDAL bagijenis usaha dan/ataukegiatan yangmempunyai dampakpenting terhadaplingkungan hidup dikabupaten/ kota, sesuaidengan standar, norma,dan prosedur yangditetapkan olehpemerintah.
2. Pemberian rekomendasiUKL dan UPL.
a. —
b. —
c. —
- 288 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
d. Berlokasi di wilayah lautdi luar kewenangandaerah.
e. Berlokasi di lintas batasNegara KesatuanRepublik Indonesia.
3. Pengawasan terhadappelaksanaan penilaianAMDAL oleh provinsi danpengawasan terhadappelaksanaan pengelolaandan pemantauan lingkunganhidup bagi usaha dan/ataukegiatan yang wajibdilengkapi AMDAL dalamrangka uji petik.
4. Pembinaan terhadappelaksanaan penilaianAMDAL dan pelaksanaanpengawasan pengelolaan danpemantauan lingkunganhidup yang dilakukan olehprovinsi.
d. —
e. —
3. Pengawasan terhadappelaksanaan pengelolaan danpemantauan lingkungan hidupbagi jenis usaha dan/ataukegiatan yang wajib dilengkapiAMDAL dalam wilayahprovinsi dalam rangka ujipetik.
4. Pengawasan terhadappelaksanaan pemberianrekomendasi UKL/UPL yangdilakukan olehkabupaten/kota dalamwilayah Provinsi.
d. —
e. —
3. Pengawasan terhadappelaksanaan pengelolaandan pemantauanlingkungan hidup bagijenis usaha dan/ataukegiatan yang wajibdilengkapi AMDAL dalamwilayah kabupaten/kota.
4. Pengawasan terhadappelaksanaan pengelolaandan pemantauanlingkungan hidup bagiseluruh jenis usahadan/atau kegiatan di luarusaha dan/atau kegiatan
- 289 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
5. Pembinaan terhadappelaksanaan pengawasanpengelolaan danpemantauan lingkunganhidup yang dilakukan olehkabupaten/kota bagi usahadan/atau yang wajibdilengkapi AMDAL yangmenjadi urusan wajibpemerintah.
6. Pengaturan AMDAL, UKLdan UPL.
5. Pembinaan terhadappelaksanaan pengawasanpengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup yangdilakukan olehkabupaten/kota bagi jenisusaha dan/atau kegiatan yangwajib dilengkapi AMDAL danUKL/UPL dalam wilayahprovinsi.
6. Pembinaan terhadappelaksanaan pemberianrekomendasi UKL/UPL yangdilakukan olehkabupaten/kota dalamwilayah provinsi.
yang wajib dilengkapiAMDAL dalam wilayahkabupaten/kota.
5. —
6.
- 290 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
3. PengelolaanKualitas Air danPengendalian
Pencemaran Air
1. Pengelolaan kualitas airskala nasional dan/ataulintas batas negara.
2. Penetapan kelas air padasumber air skala nasionaldan/atau merupakan lintasbatas wilayah negara.
3. Koordinasi dan pelaksanaanpemantauan kualitas airpada sumber air skalanasional dan/ataumerupakan lintas batasnegara.
4. Pengendalian pencemaranair pada sumber air skalanasional dan/atau lintasbatas negara.
1. Koordinasi pengelolaankualitas air skala provinsi.
2. Penetapan kelas air padasumber air skala provinsi.
3. Koordinasi pemantauankualitas air pada sumber airskala provinsi.
4. Penetapan pengendalianpencemaran air pada sumberair skala provinsi.
1. Pengelolaan kualitas airskala kabupaten/kota.
2. Penetapan kelas air padasumber air skalakabupaten/kota.
3. Pemantauan kualitas airpada sumber air skalakabupaten/kota.
4. Pengendalianpencemaran air padasumber air skalakabupaten/kota.
- 291 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
5. Pengawasan pengendalianpencemaran air skalanasional.
6. Penetapan baku mutu airlebih ketat dan/ataupenambahan parameterpada air skala nasionaldan/atau lintas batasnegara.
7. Penerapan paksaanpemerintahan atau uangpaksa terhadap pelaksanaanpenanggulanganpencemaran air skalanasional pada keadaandarurat dan/atau keadaanyang tidak terduga lainnya.
5. Pengawasan pelaksanaanpengendalian pencemaran airskala provinsi.
6. Penetapan baku mutu airlebih ketat dan/ataupenambahan parameter darikriteria mutu air skalaprovinsi.
7. Penerapan paksaanpemerintahan atau uangpaksa terhadap pelaksanaanpenanggulangan pencemaranair skala provinsi padakeadaan darurat dan/ataukeadaan yang tidak terdugalainnya skala provinsi.
5. Pengawasan terhadappenaatan persyaratanyang tercantum dalamizin pembuangan airlimbah ke air atausumber air.
6. Penerapan paksaanpemerintahan atau uangpaksa terhadappelaksanaanpenanggulanganpencemaran air skalakabupaten/kota padakeadaan daruratdan/atau keadaan yangtidak terduga lainnya.
7. Pengaturan pengelolaankualitas air danpengendalianpencemaran air skalakabupaten/kota.
- 292 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
8. Pengaturan pengelolaankualitas air danpengendalian pencemaranair.
9. Pengaturan baku mutu airlimbah untuk berbagaikegiatan.
10.Penetapan baku mutu danperuntukan sungai lintasprovinsi.
8. Pengaturan pengelolaankualitas air dan pengendalianpencemaran air skala provinsi.
9. Penetapan baku mutu airlimbah untuk berbagaikegiatan sama atau lebih ketatdari pemerintah.
10.Pembinaan, pengawasan danevaluasi pelaksanaanpemberian izin pembuanganlimbah cair lintaskabupaten/kota.
8. Perizinan pembuanganair limbah ke air atausumber air.
9. Perizinan pemanfaatanair limbah ke tanahuntuk aplikasi padatanah.
10.—
4. PengelolaanKualitas Udaradan Pengendalian
PencemaranUdara.
1. Pengelolaan Kualitas Udaraskala Nasional dan/ataulintas batas negara.
2. Penetapan baku mutu udaraambien nasional, kebisingandan getaran lingkungan.
1.
2. Penetapan baku mutu udaraambien daerah lebih ketatatau sama dengan baku mutuudara ambien nasional.
1.
2. Pemantauan kualitasudara ambien, emisisumber bergerak dantidak bergerak skalakabupaten/kota.
- 293 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
3. Penetapan baku mutu emisiudara sumber tidakbergerak, ambang batasemisi gas buang kendaraanbermotor tipe baru dankendaraan bermotor lama.
4. Penetapan baku tingkatkebisingan dan getaransumber tidak bergerak danbaku tingkat kebisingankendaraan bermotor tipebaru dan kendaraanbermotor lama skalanasional.
5. Penetapan Indeks StandarPencemar Udara.
3. Penetapan status mutu udaraambien daerah.
4. Penetapan baku mutu emisiudara sumber tidak bergerak,ambang batas emisi gas buangkendaraan bermotor lama danpenetapan baku tingkatkebisingan dan getaransumber tidak bergerak danbaku tingkat kebisingankendaraan bermotor lamaskala provinsi.
5. Pelaksanaan koordinasioperasional pengendalianpencemaran udara skalaprovinsi.
3.
4. Pengujian emisi gasbuang dan kebisingankendaraan bermotor lamasecara berkala.
5.
- 294 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
6. Koordinasi dan pelaksanaanpemantauan kualitas udaralintas provinsi atau lintasbatas negara atau skalaglobal (asap kebakaranhutan, hujan asam dan gasrumah kaca) skala nasional.
7. Pengaturan pengelolaankualitas udara danpengendalian pencemaranudara skala nasional.
8. Pengawasan terhadappenaatan penanggung jawabusaha dan/atau kegiatanyang dapat menyebabkanterjadinya pencemaran
6. Koordinasi dan pelaksanaanpemantauan kualitas udaraskala provinsi.
7. Pembinaan dan pengawasanbaku mutu emisi udarasumber tidak bergerak,ambang batas emisi gas buangkendaraan bermotor lama danpenetapan baku tingkatkebisingan dan getaransumber tidak bergerak danbaku tingkat kebisingankendaraan bermotor lamaskala provinsi.
8. Pengawasan terhadappenaatan penanggung jawabusaha dan/atau kegiatan yangdapat menyebabkan terjadinyapencemaran udara skala
6. Koordinasi danpelaksanaan pemantauankualitas udara skalakabupaten/kota
7. —
8. Pengawasan terhadappenaatan penanggungjawab usaha dan/ataukegiatan yang dapatmenyebabkan terjadinya
- 295 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
5. Pemantauan kualitaslingkungan wilayahpesisir dan laut skalakabupaten/kota.
6. Pengaturan pelaksanaanterhadap monitoringkualitas lingkunganpesisir dan laut skalakabupaten/kota.
7. Penegakan hukumterhadap peraturanpengendalianpencemaran dan/ataukerusakan pesisir lautyang dikeluarkan olehdaerah kabupaten/kotaatau yang dilimpahkan
- 297 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
kewenangannya olehpemerintah.
6. Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran
Hutan dan/atauLahan
1. Penetapan kriteria umumbaku kerusakan lingkunganhidup nasional yangberkaitan dengan kebakaranhutan dan/atau lahan.
2. Penetapan kriteria teknisbaku kerusakan lingkunganhidup nasional yangberkaitan dengan kebakaranhutan dan/atau lahan.
3. Pengkoordinasianpenanggulangan dampakdan pemulihan dampaklingkungan hidup yangberkaitan dengan kebakaranhutan dan/atau lahan skalanasional dan/atau lintasbatas negara.
1. —
2. Penetapan kriteria teknis bakukerusakan lingkungan hidupskala provinsi yang berkaitandengan kebakaran hutandan/atau lahan.
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTAe.
f.
g.
h. Pembatalan ijin lokasiatas usulan pemerintahprovinsi denganpertimbangan kepalakantor wilayah BPNprovinsi
e. Penyiapan berita acarakoordinasi berdasarkanpertimbangan teknispertanahan dari kantorwilayah BadanPertanahan Nasional(BPN) provinsi danpertimbangan teknislainnya dari instansiterkait.
f. Pembuatan peta lokasisebagai lampiran suratkeputusan izin lokasiyang diterbitkan.
g. Penerbitan suratkeputusan izin lokasi.
h. Pertimbangan danusulan pencabutan izindan pembatalan suratkeputusan izin lokasiatas usulankabupaten/kota
e. Penyiapan berita acarakoordinasi berdasarkanpertimbangan teknispertanahan dari kantorpertanahankabupaten/kota danpertimbangan teknislainnya dari instansiterkait.
f. Pembuatan peta lokasisebagai lampiran suratkeputusan izin lokasiyang diterbitkan.
g. Penerbitan suratkeputusan izin lokasi.
h. Pertimbangan danusulan pencabutan izindan pembatalan suratkeputusan izin lokasidengan pertimbangankepala kantor
- 310 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
3. Pembinaan,pengendalian danmonitoring terhadappelaksanaan izin lokasi.
dengan pertimbangankepala kantor wilayahBPN provinsi;.
3. Monitoring danpembinaan perolehantanah.
pertanahankabupaten/kota.
3. Monitoring danpembinaan perolehantanah.
2. Pengadaan TanahUntukKepentinganUmum
1. Penetapan kebijakannasional mengenainorma, standar,prosedur, dan kriteriapengadaan tanah untukkepentingan umum
2. Pengadaan tanah untukpembangunan lintasprovinsi.
a.
b.
1.
2. Pengadaan tanah untukpembangunan lintaskabupaten/kota.
a. Penetapan lokasi.
b. Pembentukan panitiapengadaan tanah sesuaidengan peraturan
1.
2.a. Penetapan lokasi.
b. Pembentukan panitiapengadaan tanahsesuai dengan
- 311 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
c.
d.
e.
f.
g.
h.
perundang-undangan.
c. Pelaksanaanpenyuluhan.
d. Pelaksanaaninventarisasi.
e. Pembentukan TimPenilai Tanah (khususDKI).
f. Penerimaan hasilpenaksiran nilai tanahdari Lembaga/TimPenilai Tanah.
g. Pelaksanaanmusyawarah.
h. Penetapan bentuk danbesarnya gantikerugian.
peraturan perundang-undangan.
c. Pelaksanaanpenyuluhan.
d. Pelaksanaaninventarisasi.
e. Pembentukan TimPenilai Tanah
f. Penerimaan hasilpenaksiran nilai tanahdari Lembaga/TimPenilai Tanah.
g. Pelaksanaanmusyawarah.
h. Penetapan bentuk danbesarnya gantikerugian.
- 312 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTAi.
j. —
k. —
3. Pembinaan,pengendalian danmonitoring terhadappelaksanaan pengadaantanah untuk kepentinganumum.
i. Pelaksanaan pemberianganti kerugian.
j. Penyelesaian sengketabentuk dan besarnyaganti kerugian.
k. Pelaksanaan pelepasanhak dan penyerahantanah di hadapankepala kantorpertanahankabupaten/kota.
3. —
i. Pelaksanaan pemberianganti kerugian.
j. Penyelesaian sengketabentuk dan besarnyaganti kerugian.
k. Pelaksanaan pelepasanhak dan penyerahantanah di hadapankepala kantorpertanahankabupaten/kota.
3. —
3. PenyelesaianSengketa TanahGarapan
1. Penetapan kebijakannasional mengenai norma,standar, prosedur, dankriteria penyelesaian
1. — 1. —
- 313 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTAsengketa tanah garapan.
2. — 2. Penyelesaian sengketatanah garapan lintaskabupaten/kota danuntuk Provinsi DKIJakarta:
a. Penerimaan danpengkajian laporanpengaduan sengketatanah garapan.
b. Penelitian terhadapobyek dan subyeksengketa.
c. Pencegahan meluasnyadampak sengketa tanahgarapan.
d. Koordinasi denganinstansi terkait untukmenetapkan langkah-langkah
b. Pelaksanaan sidangyang membahas hasilinventarisasi untukpenetapan subyek danobyek redistribusitanah, serta gantikerugian tanahkelebihan maksimumdan tanah absentee.
c. Pembuatan hasil sidangdalam berita acara.
d. Penetapan tanahkelebihan maksimumdan tanah absenteesebagai obyek
- 317 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
e.
f.
3. Pembinaan,pengendalian danmonitoring terhadappelaksanaan penetapansubyek dan obyek tanah,ganti kerugian tanahkelebihan maksimumdan tanah absentee.
e. —
f. —
3. Pembinaan penetapansubyek dan obyekredistribusi tanah, sertaganti kerugian tanahkelebihan maksimumdan tanah absentee.
landreformberdasarkan hasilsidang panitia.
e. Penetapan parapenerima redistribusitanah kelebihanmaksimum dan tanahabsentee berdasarkanhasil sidang panitia.
f. Penerbitan suratkeputusan subyek danobyek redistribusitanah serta gantikerugian.
3.
- 318 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA6. Penetapan Tanah
Ulayat1. Penetapan kebijakan
nasional mengenainorma, standar,prosedur, dan kriteriapenetapan danpenyelesaian masalahtanah ulayat.
3. Pembinaan pemanfaatandan penyelesaianmasalah tanah kosong.
kerjasama antarapemegang hak tanahdengan pihak yangakan memanfaatkantanahdihadapan/diketahuioleh kepala desa/lurahdan camat setempatdengan perjanjianuntuk dua kali musimtanam.
e. Penanganan masalahyang timbul dalampemanfaatan tanahkosong jika salah satupihak tidak memenuhikewajiban dalamperjanjian.
3. —
- 322 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
2. Penetapan norma, standar,prosedur dan kriteriapenyelenggaraan pendaftaranpenduduk skala nasional.
1. Penetapan kebijakanpendaftaran penduduk skalaprovinsi.
2. —
1. Penetapan kebijakanpendaftaran penduduk skalakabupaten/kota.
2. —
2. Sosialisasi 1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbinganteknis, advokasi, supervisi, dankonsultasi pelaksanaanpendaftaran penduduk danpemutakhiran data pendudukskala nasional.
1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbinganteknis, advokasi, supervisi, dankonsultasi pelaksanaanpendaftaran penduduk danpemutakhiran data pendudukskala provinsi.
1. Fasilitasi, sosialisasi,bimbingan teknis, advokasi,supervisi, dan konsultasipelaksanaan pendaftaranpenduduk skalakabupaten/kota.
1. PendaftaranPenduduk
3. Penyelenggaraan 1. Koordinasi penyelenggaraanpendaftaran penduduk skalanasional.
1. Koordinasi penyelenggaraanpendaftaran penduduk skalaprovinsi.
1. Koordinasi penyelenggaraanpendaftaran penduduk skalakabupaten/kota.
- 329 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
5. Pembangunan replikasi datakependudukan di provinsi.
6.a.Pembangunan bank datakependudukan provinsi.
2. Pembangunan danpengembangan jaringankomunikasi data skalakabupaten/kota.
3. Penyediaan perangkat kerasdan perlengkapan lainnyaserta jaringan komunikasidata sampai dengan tingkatkecamatan atau kelurahansebagai tempat pelayanandokumen penduduk.
4. Pelaksanaan sistem informasiadministrasi kependudukan.
5. Pembangunan replikasi datakependudukan dikabupaten/kota.
6.a.Pembangunan bank datakependudukankabupaten/kota.
- 336 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
b.
7. —
8. Penyajian dan diseminasiinformasi penduduk skalanasional.
9.a.Perlindungan data pribadipenduduk pada bank datakependudukan nasional.
b.
b.
7.
8. Penyajian dan diseminasiinformasi penduduk skalaprovinsi.
9.a.Perlindungan data pribadipenduduk pada bank datakependudukan provinsi.
b.
b. Pembangunan tempatperekaman datakependudukan dikecamatan.
7. Perekaman data hasilpelayanan pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipilserta pemutakhiran datapenduduk menggunakansistem informasi administrasikependudukan.
8. Penyajian dan diseminasiinformasi penduduk.
9.a.Perlindungan data pribadipenduduk pada bank datakependudukan kabupaten/kota.
b.Perlindungan data pribadipenduduk dalam proses danhasil pendaftaran pendudukserta pencatatan sipil.
- 337 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
4. Pemantauan danEvaluasi
1. Pemantauan dan evaluasipengelolaan informasi administrasikependudukan skala nasional.
1. Pemantauan dan evaluasipengelolaan informasiadministrasi kependudukanskala provinsi.
1. Pemantauan dan evaluasipengelolaan informasiadministrasi kependudukanskala kabupaten/kota.
5. Pembinaan danPengembanganSumber DayaManusia
1. Pembinaan dan pengembangansumber daya manusia pengelolainformasi administrasikependudukan skala nasional.
1. Pembinaan dan pengembangansumber daya manusia pengelolainformasi administrasikependudukan skala provinsi.
1. Pembinaan dan pengembangansumber daya manusiapengelola informasiadministrasi kependudukanskala kabupaten/kota.
6. Pengawasan 1. Pengawasan atas pengelolaaninformasi administrasikependudukan skala nasional.
1. Pengawasan atas pengelolaaninformasi administrasikependudukan skala provinsi.
1. Pengawasan atas pengelolaaninformasi administrasikependudukan skalakabupaten/kota.
- 338 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
2. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteriapenyelenggaraan pengendaliankuantitas, pengembangankualitas, pengarahan mobilitasdan persebaran penduduk sertaperlindungan penduduk skalanasional.
1. Penetapan kebijakanperkembangan kependudukanskala provinsi.
2. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteriapenyelenggaraan pengendaliankuantitas, pengembangankualitas, pengarahan mobilitasdan persebaran penduduk sertaperlindungan penduduk skalaprovinsi.
2. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteriapenyelenggaraan pengendaliankuantitas, pengembangankualitas, pengarahanmobilitas dan persebaranpenduduk serta perlindunganpenduduk skala kabupaten/kota.
4. PerkembanganKependudukan
2. Sosialisasi 1. Sosialisasi dan koordinasipelaksanaan kebijakanpengendalian kuantitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk, pengarahanmobilitas/penataan persebaranpenduduk, perlindunganpenduduk serta pembangunanberwawasan kependudukanskala nasional.
1. Sosialisasi dan koordinasipelaksanaan kebijakanpengendalian kuantitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk, pengarahanmobilitas/penataan persebaranpenduduk, perlindunganpenduduk serta pembangunanberwawasan kependudukanskala provinsi.
1. —
- 339 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
3. Penyelenggaraan 1. Pengkajian efektivitas kebijakanpengendalian kuantitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk, pengarahanmobilitas/penataan persebaranpenduduk dan perlindunganpenduduk serta pembangunanberwawasan kependudukanskala nasional.
2. —
1. Pengkajian efektivitas kebijakanpengendalian kuantitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk, pengarahanmobilitas/penataan persebaranpenduduk dan perlindunganpenduduk serta pembangunanberwawasan kependudukanskala provinsi.
2. Pembuatan analisispengendalian kuantitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk,pengarahan mobilitas/penataan persebaranpenduduk dan perlindunganpenduduk serta pembangunanberwawasan kependudukan.
- 340 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
3. —
4. —
3. —
4. Pelaporan pelaksanaanpengendalian kuantitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk, pengarahanmobilitas/penataan persebaranpenduduk, dan perlindunganpenduduk dalam kontekspembangunan berwawasankependudukan skala provinsi.
3. Koordinasi dan kerjasamaantar daerah dalampelaksanaan kebijakanpengendalian kuantitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk,pengembangan kualitaspenduduk, pengarahanmobilitas/penataanpersebaran penduduk,perlindungan penduduk sertapembangunan berwawasankependudukan.
4. Pelaporan pelaksanaanpengendalian kuantitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk,pengarahan mobilitas/penataan persebaranpenduduk, dan perlindunganpenduduk dalam kontekspembangunan berwawasankependudukan skalakabupaten/kota.
- 341 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
4. Pemantauandan Evaluasi
1. Pemantauan dan evaluasikebijakan pengendalian kuantitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk, pengarahanmobilitas/penataan persebaranpenduduk, perlindunganpenduduk serta pembangunanberwawasan kependudukan skalanasional.
1. Pemantauan dan evaluasikebijakan pengendaliankuantitas penduduk,pengembangan kualitaspenduduk, pengarahanmobilitas/penataan persebaranpenduduk, perlindunganpenduduk serta pembangunanberwawasan kependudukanskala provinsi.
1. Pemantauan dan evaluasikebijakan pengendaliankuantitas penduduk,pengembangan kualitaspenduduk, pengarahanmobilitas/penataanpersebaran penduduk,perlindungan penduduk sertapembangunan berwawasankependudukan skalakabupaten/kota.
5. Pembinaan danFasilitasi
1. Pembinaan dan fasilitasikebijakan pengendalian kuantitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk, pengarahanmobilitas/penataan persebaranpenduduk, perlindungan danpenyerasian penduduk dalamkonteks pembangunanberwawasan kependudukan skalanasional.
1. Pembinaan dan pelaksanaankebijakan pengendaliankuantitas penduduk,pengembangan kualitaspenduduk, pengarahanmobilitas/penataan persebaranpenduduk, perlindunganpenduduk dalam kontekspembangunan berwawasankependudukan skala provinsi.
1. —
- 342 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
2. Sosialisasi 1. Fasilitasi dan sosialisasi indikatorkependudukan, proyeksipenduduk dan analisis dampakkependudukan, serta penyerasiankebijakan kependudukan skalanasional.
1. Fasilitasi dan sosialisasiindikator kependudukan,proyeksi penduduk dan analisisdampak kependudukan, sertapenyerasian kebijakankependudukan skala provinsi.
1. —
3. Penyelenggaraan 1.a.Penyerasian dan harmonisasikebijakan kependudukan padatataran horizontal, vertikal, dandiagonal antar lembagapemerintah dan lembaga nonpemerintah pengelola bidangkependudukan skala nasional.
b.—
1.a.Penyerasian dan harmonisasikebijakan kependudukan padatataran horizontal, vertikal, dandiagonal antar lembagapemerintah dan lembaga nonpemerintah pengelola bidangkependudukan skala provinsi.
b.—
1.a.Penyerasian dan harmonisasikebijakan kependudukanantar dan dengan lembagapemerintah dan nonpemerintah pada skalakabupaten/kota.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
2. Penetapan dan pengembanganindikator kependudukan,proyeksi penduduk, dan analisisdampak kependudukan skalanasional.
3. Koordinasi dan sosialisasi hasilpenyusunan indikator, proyeksi,dan analisis dampakkependudukan serta kebijakankependudukan kepada khalayaksasaran skala nasional.
4. Penilaian dan pelaporan kinerjapembangunan kependudukansecara periodik.
2. Penetapan indikatorkependudukan, proyeksipenduduk, dan analisisdampak kependudukan skalaprovinsi.
3. Koordinasi dan sosialisasi hasilpenyusunan indikator,proyeksi, dan analisis dampakkependudukan serta kebijakankependudukan kepadakhalayak sasaran skalaprovinsi.
4. Penilaian dan pelaporan kinerjapembangunan kependudukansecara periodik.
2. Penetapan indikatorkependudukan, proyeksipenduduk, dan analisisdampak kependudukan skalakabupaten/kota.
3. Koordinasi dan sosialisasihasil penyusunan indikator,proyeksi, dan analisisdampak kependudukan sertakebijakan kependudukankepada khalayak sasaran.
4. Penilaian dan pelaporankinerja pembangunankependudukan secaraperiodik.
- 345 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
5. Pembinaan 1. Bimbingan teknis, advokasi,fasilitasi, dan sosialisasi indikatorkependudukan, proyeksipenduduk dan analisis dampakkependudukan, serta penyerasiankebijakan kependudukan skalanasional.
1. Bimbingan teknis, advokasi,fasilitasi, dan sosialisasiindikator kependudukan,proyeksi penduduk dan analisisdampak kependudukan, sertapenyerasian kebijakankependudukan skala provinsi.
1.
- 346 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
6. Pengawasan 1. Pengawasan indikatorkependudukan, proyeksipenduduk dan analisis dampakkependudukan, serta penyerasiankebijakan kependudukan skalanasional.
1. Pengawasan indikatorkependudukan, proyeksipenduduk dan analisis dampakkependudukan, sertapenyerasian kebijakankependudukan skala provinsi.
1. Pengawasan indikatorkependudukan, proyeksipenduduk dan analisisdampak kependudukan, sertapenyerasian kebijakankependudukan skalakabupaten/kota.
- 347 -
K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
1. Fasilitasi penguatankelembagaan danpengembangan mekanismePUG pada lembagapemerintahan, PSW, lembagapenelitian danpengembangan, lembaga nonpemerintah skala provinsi.
1. Fasilitasi penguatan kelembagaandan pengembangan mekanismePUG pada lembaga pemerintahan,PSW, lembaga penelitian danpengembangan, lembaga nonpemerintah skala kabupaten/kota.
- 348 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN\KOTA
2. Pengembangan danfasilitasi pelaksanaankebijakan, program dankegiatan yang responsifgender skala nasional.
3. Pemantauan danevaluasi pelaksanaanPUG secara nasionaldan provinsi.
2. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan kebijakan,program dan kegiatan yangresponsif gender skalaprovinsi.
3. Pemantauan dan evaluasipelaksanaan PUG skalaprovinsi.
2. Koordinasi dan fasilitasikebijakan, program dan kegiatanyang responsif gender skalakabupaten/kota.
3. Pemantauan dan evaluasipelaksanaan PUG skalakabupaten/kota.
3. PelaksanaanPUG
1. Pemberian bantuanteknis dan fasilitasipelaksanaan PUG(penetapan panduanumum analisis gender,perencanaan anggaranyang responsif gender,materi Komunikasi,Informasi, dan Edukasi(KIE) PUG) skalanasional.
1. Pemberian bantuan teknis,fasilitasi pelaksanaan PUG(analisis gender,perencanaan anggaranyang responsif gender, danpengembangan materi KIEPUG) skala provinsi.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN\KOTA
2. Pelaksanaan PUG yangterkait dengan bidangpembangunanterutama di bidangpendidikan, kesehatan,ekonomi, hukum danHak Asasi Manusia(HAM) dan politik skalanasional.
2. Pelaksanaan PUG yangterkait dengan bidangpembangunan terutama dibidang pendidikan,kesehatan, ekonomi,hukum dan HAM danpolitik skala provinsi.
3. Fasilitasi penyediaan dataterpilah menurut jeniskelamin skala provinsi.
2. Pelaksanaan PUG yang terkaitdengan bidang pembangunanterutama di bidang pendidikan,kesehatan, ekonomi, hukum danHAM dan politik skalakabupaten/kota.
3. Fasilitasi penyediaan data terpilahmenurut jenis kelamin skalakabupaten/kota.
- 350 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN\KOTA
2. Kualitas Hidup danPerlindunganPerempuan
1. KebijakanKualitas HidupPerempuan
1.Penetapan kebijakannasional peningkatankualitas hidupperempuan yang terkaitdengan bidangpembangunan terutamabidang pendidikan,kesehatan, ekonomi,hukum dan HAM,politik, lingkungan, dansosial budaya skalanasional.
1. Penyelenggaraan kebijakanprovinsi peningkatankualitas hidup perempuanyang terkait dengan bidangpembangunan terutamabidang pendidikan,kesehatan, ekonomi,hukum dan HAM, politik,lingkungan, dan sosialbudaya skala provinsi.
1. Penyelenggaraan kebijakankabupaten/kota peningkatankualitas hidup perempuan yangterkait dengan bidangpembangunan terutama dibidangpendidikan, kesehatan, ekonomi,hukum dan HAM, politik,lingkungan, dan sosial budayaskala kabupaten/kota.
1. Fasilitasipengintegrasian isugender dalam kebijakanbidang pendidikan,kesehatan, ekonomi,hukum dan HAM,politik, lingkungan, dansosial budaya skalanasional.
1. Fasilitasi pengintegrasianupaya peningkatan kualitashidup perempuan dalamkebijakan bidangpendidikan, kesehatan,ekonomi, hukum dan HAM,politik, lingkungan, dansosial budaya skala provinsi.
1. Pengintegrasian upayapeningkatan kualitas hidupperempuan dalam kebijakanbidang pendidikan, kesehatan,ekonomi, hukum dan HAM,politik, lingkungan, dan sosialbudaya skala kabupaten/kota.
- 351 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
1. Koordinasi pelaksanaankebijakan kualitashidup perempuandalam bidangpendidikan, kesehatan,ekonomi, hukum danHAM, politik,lingkungan, dan sosialbudaya skala nasional.
1. Koordinasi pelaksanaankebijakan kualitas hidupperempuan dalam bidangpendidikan, kesehatan,ekonomi, hukum dan HAM,politik, lingkungan, dansosial budaya skala provinsi.
1. Koordinasi pelaksanaan kebijakankualitas hidup perempuan dalambidang pendidikan, kesehatan,ekonomi, hukum dan HAM,politik, lingkungan, dan sosialbudaya skala kabupaten/kota.
4. KebijakanPerlindunganPerempuan
1. Penetapan kebijakannasional perlindunganperempuan terutamaperlindungan terhadapkekerasan, tenagakerja perempuan,perempuan lanjut usiadan penyandang cacat,dan perempuan didaerah konflik dandaerah yang terkenabencana.
1. Penyelengaraan kebijakanprovinsi perlindunganperempuan terutamaperlindungan terhadapkekerasan, tenaga kerjaperempuan, perempuanlanjut usia dan penyandangcacat, dan perempuan didaerah konflik dan daerahyang terkena bencana skalaprovinsi.
1. Penyelenggaraan kebijakankabupaten/kota perlindunganperempuan terutamaperlindungan terhadap kekerasan,tenaga kerja perempuan,perempuan lanjut usia danpenyandang cacat, danperempuan di daerah konflik dandaerah yang terkena bencanaskala kabupaten/kota.
- 352 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN\KOTA
5. PengintegrasianKebijakanPerlindunganPerempuan
1. Fasilitasipengintegrasiankebijakan nasionalperlindunganperempuan terutamaperlindunganterhadap kekerasan,tenaga kerjaperempuan,perempuan lanjut usiadan penyandangcacat, dan perempuandi daerah konflik dandaerah yang terkenabencana.
1. Fasilitasi pengintegrasiankebijakan provinsiperlindungan perempuanterutama perlindunganterhadap kekerasan, tenagakerja perempuan,perempuan lanjut usia danpenyandang cacat, danperempuan di daerahkonflik dan daerah yangterkena bencana skalaprovinsi.
1. Fasilitasi pengintegrasiankebijakan kabupaten/kotaperlindungan perempuanterutama perlindungan terhadapkekerasan, tenaga kerjaperempuan, perempuan lanjutusia dan penyandang cacat, danperempuan di daerah konflik dandaerah yang terkena bencanaskala kabupaten/kota.
- 353 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
1. Koordinasipelaksanaan kebijakanperlindunganperempuan terutamaperlindungan terhadapkekerasan, tenagakerja perempuan,perempuan lanjut usiadan penyandang cacat,dan perempuan didaerah konflik dandaerah yang terkenabencana skalanasional.
1. Koordinasi pelaksanaankebijakan perlindunganperempuan terutamaperlindungan terhadapkekerasan, tenaga kerjaperempuan, perempuanlanjut usia dan penyandangcacat, dan perempuan didaerah konflik dan daerahyang terkena bencana skalaprovinsi.
1. Koordinasi pelaksanaan kebijakanperlindungan perempuanterutama perlindungan terhadapkekerasan, tenaga kerjaperempuan, perempuan lanjutusia dan penyandang cacat, danperempuan di daerah konflik dandaerah yang terkena bencanaskala kabupaten/kota.
3. Perlindungan Anak 1. KebijakanKesejahteraandanPerlindunganAnak
1. Penetapan kebijakannasional dalam rangkakesejahteraan danperlindungan anak.
2.
1. Pelaksanaan kebijakandalam rangka kesejahteraandan perlindungan anak skalaprovinsi.
2. Penetapan kebijakan daerahtentang kesejahteraan danperlindungan anak skalaprovinsi.
1. Pelaksanaan kebijakan dalamrangka kesejahteraan danperlindungan anak skalakabupaten/kota.
2. Penetapan kebijakan daerahuntuk kesejahteraan danperlindungan anak skalakabupaten/kota.
- 354 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
1. Fasilitasi penguatanlembaga/organisasimasyarakat dan duniausaha untuk pelaksanaanPUG dan peningkatankesejahteraan danperlindungan anak skalaprovinsi.
1. Fasilitasi penguatanlembaga/organisasi masyarakatdan dunia usaha untukpelaksanaan PUG danpeningkatan kesejahteraan danperlindungan anak skalakabupaten/kota.
- 355 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
2. Penetapan strategirekayasa sosial untukmewujudkanKesetaraan danKeadilan Gender (KKG)dan perlindungananak.
1. Fasilitasi pengembangandan penguatan jaringankerja lembaga masyarakatdan dunia usaha untukpelaksanaan PUG,kesejahteraan danperlindungan anak skalaprovinsi.
2. Fasilitasi lembagamasyarakat untukmelaksanakan rekayasasosial untuk mewujudkanKKG dan perlindungananak skala provinsi.
1. Fasilitasi pengembangan danpenguatan jaringan kerja lembagamasyarakat dan dunia usahauntuk pelaksanaan PUG,kesejahteraan dan perlindungananak skala kabupaten/kota.
2. Fasilitasi lembaga masyarakatuntuk melaksanakan rekayasasosial untuk mewujudkan KKGdan perlindungan anak skalakabupaten/kota.
5. Data dan InformasiGender dan Anak
1. Data Terpilahmenurut JenisKelamin dari diSetiap BidangTerkait
1. Pengembangan danpenetapan kebijakannasional sisteminformasi gender dananak.
1. Penjabaran dan penetapankebijakan sistem informasigender dan anak skalaprovinsi dengan merujukpada kebijakan nasional.
1. Penjabaran dan penetapankebijakan sistem informasigender dan anak skalakabupaten/kota denganmerujuk pada kebijakannasional.
- 356 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN\KOTA
2. Data danInformasi Genderdan Anak
1. Pengembangan danpenyusunan panduanumum, mekanismepengumpulan,pengolahan, analisis,diseminasi dandokumentasi sisteminformasi gender dananak.
1. Kebijakan danPelaksanaanJaminan danPelayanan KB,PeningkatanPartisipasi Pria,PenanggulanganMasalahKesehatanReproduksi,sertaKelangsunganHidup Ibu, Bayidan Anak
1.a.Penetapan kebijakan danpengembanganpelayanan KB,peningkatan partisipasipria, penanggulanganmasalah kesehatanreproduksi, dankelangsungan hidup ibu,bayi, dan anak skalanasional.
b.
1.a.Penetapan kebijakanjaminan dan pelayananKB, peningkatanpartisipasi pria,penanggulanganmasalah kesehatanreproduksi sertakelangsungan hidup ibu,bayi, dan anak skalaprovinsi.
b.Pemberian dukunganoperasional jaminan danpelayanan KB,peningkatan partisipasipria, penanggulanganmasalah kesehatanreproduksi, sertakelangsungan hidup ibu,bayi dan anak skalaprovinsi.
1.a. Penetapan kebijakan jaminandan pelayanan KB, peningkatanpartisipasi pria, penanggulanganmasalah kesehatan reproduksi,serta kelangsungan hidup ibu,bayi, dan anak skala kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan dukunganpelayanan rujukan KB dankesehatan reproduksi,operasionalisasi jaminan danpelayanan KB, peningkatanpartisipasi pria, penanggulanganmasalah kesehatan reproduksi,serta kelangsungan hidup ibu,bayi dan anak skala kabupaten/kota.
- 359 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
c.
2.a.Penetapan pedoman,norma, standar,prosedur, dan kriteriadan pengembanganjaminan dan pelayananKB, peningkatanpartisipasi pria,penanggulanganmasalah kesehatanreproduksi, sertakelangsungan hidup ibu,bayi dan anak skalanasional.
c.
2.a. Pemberian dukunganpelaksanaan pedomanupaya peningkatanjaminan dan pelayananKB, peningkatanpartisipasi pria,penanggulanganmasalah kesehatanreproduksi, sertakelangsungan hidup ibu,bayi dan anak skalaprovinsi.
c. Penetapan dan pengembanganjaringan pelayanan KB dankesehatan reproduksi, termasukpelayanan KB di rumah sakitskala kabupaten/kota.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
b.
3.a.Pengelolaan jaminan danpelayanan KB,peningkatan partisipasipria, penanggulanganmasalah kesehatanreproduksi sertakelangsungan hidup ibu,bayi dan anak skalanasional.
b.
b.
3.a.Pengelolaan jaminan danpelayanan KB,peningkatan partisipasipria, penanggulanganmasalah kesehatanreproduksi, sertakelangsungan hidup ibu,bayi dan anak skalaprovinsi.
b.
b. Penyerasian dan penetapankriteria serta kelayakan tempatpelayanan KB dan kesehatanreproduksi, peningkatanpartisipasi pria, penanggulanganmasalah kesehatan reproduksi,serta kelangsungan hidup ibu,bayi dan anak skala kabupaten/kota.
3.a. Pelaksanaan jaminan danpelayanan KB, peningkatanpartisipasi pria, penanggulanganmasalah kesehatan reproduksi,serta kelangsungan hidup ibu,bayi dan anak skala kabupaten/kota.
b.Pemantauan tingkat drop outpeserta KB.
- 361 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
c.
d.
e.
f.
g.
c.
d.
e.
f.
g.
c. Pengembangan materipenyelenggaraan jaminan danpelayanan KB dan pembinaanpenyuluh KB.
d. Perluasan jaringan danpembinaan pelayanan KB.
e. Penyelenggaraan dukunganpelayanan rujukan KB dankesehatan reproduksi.
f. Penyelenggaraan dan fasilitasiupaya peningkatan kesadarankeluarga berkehidupan seksualyang aman dan memuaskan,terbebas dari HIV/AIDS danInfeksi Menular Seksual (IMS).
g. Pembinaan penyuluh KB.
- 362 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
h.
4.a. Penyediaan sarana,alat, obat, dan carakontrasepsi skalanasional.
b.
c.
h.
4.a. Penyediaan sarana,alat, obat, dan carakontrasepsi skalaprovinsi.
b.
c.
h. Peningkatan kesetaraan dankeadilan gender terutamapartisipasi KB pria dalampelaksanaan program pelayananKB dan kesehatan reproduksi.
4.a. Penyediaan sarana danprasarana pelayanan kontrasepsimantap dan kontrasepsi jangkapanjang yang lebih terjangkau,aman, berkualitas dan merataskala kabupaten/kota.
b.Pelaksanaan distribusi danpengadaan sarana, alat, obat,dan cara kontrasepsi, danpelayanannya dengan prioritaskeluarga miskin dan kelompokrentan skala kabupaten/kota.
c.Penjaminan ketersediaan sarana,alat, obat, dan cara kontrasepsibagi peserta mandiri skalakabupaten/kota.
- 363 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
5.a. Penetapan pedomandan pengembanganmodel promosipemenuhan hak-hakreproduksi dan promosikesehatan reproduksiskala nasional.
1.a.Penetapan kebijakan danpengembangan KRR,pencegahan HIV/AIDS,IMS dan bahayaNarkotika, Alkohol,Psikotropika dan ZatAdiktif lainnya (NAPZA)skala nasional.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
b.
c.
d.
e.
b.
c.
d.
e.
b. Penyelenggaraan kemitraanpelaksanaan KRR termasukpencegahan HIV/AIDS, IMS danbahaya NAPZA baik antarasektor pemerintah dengansektor Lembaga SwadayaOrganisasi Masyarakat (LSOM)skala kabupaten/kota.
c. Penetapan fasilitas pelaksanaanKRR termasuk pencegahanHIV/AIDS, IMS dan bahayaNAPZA baik antara sektorpemerintah dengan sektorLSOM skala kabupaten/kota.
d. Pelaksanaan KRR termasukpencegahan HIV/AIDS, IMS danNAPZA baik antara sektorpemerintah dengan sektorLSOM skala kabupaten/kota.
e. Penetapan sasaran KRRtermasuk pencegahanHIV/AIDS, IMS dan bahayaNAPZA skala kabupaten/kota.
- 366 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
f.
4. Pengembangan SDMpengelola, pendidiksebaya dan konselorsebaya KRR termasukpencegahan HIV/AIDS,IMS dan bahaya NAPZAbaik antara sektorpemerintah dengan sektorLSOM skala nasional.
f.
4. Pendayagunaan SDMpengelola, pendidiksebaya dan konselorsebaya KRR termasukpencegahan HIV/AIDS,IMS dan bahaya NAPZAbaik antara sektorpemerintah dengansektor LSOM skalaprovinsi.
f .Penetapan prioritas kegiatan KRRtermasuk pencegahan HIV/AIDS,IMS dan bahaya NAPZA skalakabupaten/kota.
4. Pemanfaatan tenaga SDMpengelola, pendidik sebaya dankonselor sebaya KRR termasukpencegahan HIV/AIDS, IMS danbahaya NAPZA baik antara sektorpemerintah dengan sektor LSOMskala kabupaten/kota.
2.a. Fasilitasi pelaksanaanpedoman, norma,standar, prosedur,kriteria, danpengembanganketahanan danpemberdayaankeluarga skala provinsi.
b.
3.a. Pengelolaan operasionalketahanan danpemberdayaan keluargaskala provinsi.
b.
2.a. Penyerasian penetapan kriteriapengembangan ketahanan danpemberdayaan keluarga skalakabupaten/kota.
b. Penetapan sasaran Bina KeluargaBalita (BKB), Bina KeluargaRemaja (BKR), dan Bina KeluargaLansia (BKL) skala kabupaten/kota.
3.a. Penyelenggaraan BKB, BKR, danBKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kabupaten/kota.
b.Pelaksanaan ketahanan danpemberdayaan keluarga skalakabupaten/kota.
- 368 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
c.
d.
e.
f.
c.
d.
e.
f.
c. Pelaksanaan model-modelkegiatan ketahanan danpemberdayaan keluarga skalakabupaten/kota.
d. Pembinaan teknis peningkatanpengetahuan, keterampilan,kewirausahaan dan manajemenusaha bagi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahteraI alasan ekonomi dalamkelompok Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS) skala kabupaten/kota.
e. Pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggotakelompok UPPKS skalakabupaten/kota.
f. Pelaksanaan kemitraan untukaksesibilitas permodalan,teknologi, dan manajemen sertapemasaran guna peningkatanUPPKS skala kabupaten/kota.
- 369 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
g. g. g. Peningkatan kualitas lingkungankeluarga skala kabupaten/kota.
4. PenguatanPelembagaanKeluarga KecilBerkualitas
1. Kebijakan danPelaksanaanPenguatanPelembagaanKeluarga KecilBerkualitas danJejaring Program
1.a. Penetapan kebijakan danpengembanganpenguatan pelembagaankeluarga kecilberkualitas dan jejaringprogram skala nasional.
b.
2.a. Penetapan pedoman,norma, standar,prosedur dan kriteriadan pengembanganpenguatan pelembagaankeluarga kecilberkualitas dan jejaringprogram skala nasional.
1.a. Penetapan kebijakan danpengembanganpenguatan pelembagaankeluarga kecilberkualitas dan jejaringprogram skala provinsi.
1.a. Penetapan kebijakan danpengembangan penguatanpelembagaan keluarga kecilberkualitas dan jejaring programskala kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan dukunganoperasional penguatanpelembagaan keluarga kecilberkualitas dan jejaring programskala kabupaten/kota.
2.a.Penetapan perkiraan sasaranpengembangan penguatanpelembagaan keluarga kecilberkualitas dan jejaring programskala kabupaten/kota.
- 370 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
b.
c.
d.
e.
f.
b.
c.
d.
e.
f.
b. Pemanfaatan pedomanpelaksanaan penilaian angkakredit jabatan fungsionalpenyuluh KB.
c. Penetapan petunjuk teknispengembangan peran InstitusiMasyarakat Pedesaan/Perkotaan(IMP) dalam program KBnasional.
d. Penetapan formasi dan sosialisasijabatan fungsional penyuluh KB.
e. Pendayagunaan pedomanpemberdayaan dan penggerakaninstitusi masyarakat program KBnasional dalam rangkakemandirian.
f. Penetapan petunjuk teknispeningkatan peran serta mitraprogram KB nasional.
- 371 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
3. a. Pengelolaan penguatanpelembagaan keluargakecil berkualitas danjejaring program skalanasional.
b.
c.
d.
e.
3.a. Pengelolaanoperasional penguatanpelembagaan keluargakecil berkualitas danjejaring program skalaprovinsi.
b. Penyiapan pelaksanaanpengkajian danpengembanganprogram KB nasional,serta pemanfaatanhasil kajian danpenelitian.
c.
d.
e.
3.a. Pelaksanaan pengelolaanpersonil, sarana dan prasaranadalam mendukung program KBnasional, termasuk jajaran medisteknis tokoh masyarakat dantokoh agama.
b. Penyediaan dan pemberdayaantenaga fungsional penyuluh KB.
c. Penyediaan dukunganoperasional penyuluh KB.
d. Penyediaan dukunganoperasional IMP dalam programKB nasional.
e. Pelaksanaan pembinaan teknisIMP dalam program KB nasional.
- 372 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
f.
g.
h.
i.
j.
f.
g.
h.
i.
j.
f. Pelaksanaan peningkatankerjasama dengan mitra kerjaprogram KB nasional dalamrangka kemandirian.
g. Penyiapan pelaksanaanpengkajian dan pengembanganprogram KB nasional dikabupaten/kota.
h. Pemanfaatan hasil kajian danpenelitian.
i. Pendayagunaan kerjasamajejaring pelatih terutamapelatihan klinis kabupaten/kota.
j. Pendayagunaan SDM programterlatih, serta perencanaan danpenyiapan kompetensi SDMprogram yang dibutuhkankabupaten/kota.
- 373 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
k. k. k. Pendayagunaan bahan pelatihansesuai dengan kebutuhanprogram peningkatan kinerjaSDM.
1. Pelestarian nilai-nilaikepahlawanan,keperintisan dankejuangan serta nilai-nilaikesetiakawanan sosialsesuai pedoman yangditetapkan oleh pusatatau provinsi skalakabupaten/kota.
2. Pelaksanaan pemberianjaminan sosial bagipenyandang cacat fisik danmental, lanjut usia tidakpotensial terlantar, yangberasal dari masyarakatrentan dan tidak mampuskala nasional.
1. —
2. Pelaksanaan danpengembangan jaminansosial bagi penyandangcacat fisik dan mental,lanjut usia tidak potensialterlantar yang berasal darimasyarakat rentan dantidak mampu skala provinsi.
1. —
2. Pelaksanaan danpengembangan jaminansosial bagi penyandangcacat fisik dan mental,lanjut usia tidak potensialterlantar yang berasal darimasyarakat rentan dantidak mampu skalakabupaten/kota.
- 388 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
19. Pengasuhan danPengangkatan Anak
1. Penetapan organisasisosial/yayasan yang diberiizin untuk pengasuhananak.
2. Pemberian izinpengangkatan anak bagianak yang berada dalamasuhan organisasi sosialantar Warga NegaraIndonesia (WNI) dan antaraWNI dengan Warga NegaraAsing (WNA).
1. —
2. Pemberian izinpengangkatan anak antarWNI.
1. —
2. Pemberian rekomendasipengangkatan anak skalakabupaten/kota.
- 389 -
N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
2. Pembinaan (pengawasan,pengendalian, monitoring,evaluasi, dan pelaporan)penyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan skalakabupaten/kota.
- 390 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA3. Penerbitan Surat Izin
Pelaksana PenempatanTenaga Kerja IndonesiaSwasta (SIPPTKIS)/Surat Izin UsahaPenempatan (SIUP)-PerusahaanPenempatan TenagaKerja Indonesia Swasta(PPTKIS) danrekomendasi rekrutmencalon TKI sertaPenerbitan Surat IzinPengerahan (SIP).
4. Verifikasi dokumen TKI,penerbitan KartuTenaga Kerja LuarNegeri (KTKLN),penerbitan rekomendasipaspor TKI yang bersifatkhusus dan crashprogram.
3. Penerbitan perizinanpendirian kantor cabangdi wilayah provinsi danrekomendasiperpanjanganSIPPTKIS/PPTKIS.
4. Verifikasi dokumen TKIdi wilayah provinsi.
3. Penerbitan rekomendasi izinpendirian kantor cabang PPTKISdi wilayah kabupaten/kota.
4. Penerbitan rekomendasi pasporTKI di wilayah kabupaten/kotaberdasarkan asal/alamat calonTKI.
- 404 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
9. Fasilitasi kepulanganTKI di pelabuhandebarkasi di wilayahprovinsi.
9. Pelayanan kepulangan TKI yangberasal dari kabupaten/kota.
6. PembinaanHubunganIndustrial danJaminan SosialTenaga Kerja
1.a.Fasilitasi penyusunanserta pengesahanperaturan perusahaanyang skala berlakunyalebih dari satu provinsi.
1.a.Fasilitasi penyusunanserta pengesahanperaturan perusahaanyang skala berlakunyalebih dari satukabupaten/kota dalamsatu provinsi.
1.a.Fasilitasi penyusunan sertapengesahan peraturanperusahaan yang skalaberlakunya dalam satu wilayahkabupaten/kota.
- 407 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
b.Pendaftaran PerjanjianKerja Bersama (PKB),yang skala berlakunyalebih dari 1 (satu)wilayah provinsi.
c.Pencatatan PerjanjianKerja Waktu Tertentu(PKWT) pada perusaha-an yang skalaberlakunya lebih dari 1(satu) provinsi.
b.Pendaftaran PKB,perjanjian pekerjaanantara perusahaanpemberi kerja denganperusahaan penyediajasa pekerja/buruhyang skala berlakunyalebih dari satu wilayahkabupaten/kota dalam1 (satu) provinsi.
c.Pencatatan PKWT padaperusahaan yang skalaberlakunya lebih darisatu kabupaten/kotadalam 1 (satu) provinsi.
b.Pendaftaran PKB, perjanjianpekerjaan antara perusahaanpemberi kerja denganperusahaan penyedia jasapekerja/buruh yang skalaberlakunya pada 1 (satu)wilayah kabupaten/kota.
c.Pencatatan PKWT padaperusahaan yang skalaberlakunya dalam 1 (satu)wilayah kabupaten/kota.
2.a.Pendaftaran PerjanjianPekerjaan antaraPerusahaan PemberiKerja dengan
2.a.Pendaftaran PerjanjianPekerjaan antaraPerusahaan PemberiKerja dengan
2.a. Penerbitan izin operasionalperusahaan penyedia jasapekerja/buruh yang berdomisilidi kabupaten/kota dan
- 408 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTAPerusahaan PenyediaJasa Pekerja/Buruhyang skala berlakunyalebih dari 1 (satu)provinsi.
b. Penerbitan rekomendasipencabutan izinoperasional perusahaanpenyedia jasapekerja/buruh yangskala berlakunya lebihdari 1 (satu) provinsi.
3. Pencegahan danpenyelesaian perselisih-an hubungan industrial,mogok kerja, dan
Perusahaan PenyediaJasa Pekerja/Buruhyang skala berlakunyalebih dari 1 (satu)kabupaten/kota dalam1 (satu) provinsi.
b. Penerbitan rekomendasipencabutan izinoperasionalperusahaan penyediajasa pekerja/buruhyang skala berlakunyalebih dari satukabupaten/kota dalam1 (satu) provinsi.
3. Pencegahan danpenyelesaian perselisih-an hubungan indus-trial, mogok kerja, dan
pendaftaran perjanjianpekerjaan antara perusahaanpemberi kerja denganperusahaan penyedia jasapekerja/buruh yang skalaberlakunya dalam 1 (satu)wilayah kabupaten/kota.
b. Pencabutan izin operasionalperusahaan penyedia jasapekerja/buruh yang berdomisilidi kabupaten/kota atasrekomendasi pusat dan atauprovinsi.
3. Pencegahan dan penyelesaianperselisihan hubunganindustrial, mogok kerja, danpenutupan perusahaan di
- 409 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTApenutupan perusahaanskala nasional.
4. Pembinaan SDM danlembaga penyelesaianperselisihan di luarpengadilan skalanasional.
11. Pencatatan organisasipengusaha dan organisasipekerja/buruh skalakabupaten/kota danmelaporkannya kepada provinsi.
12. Penetapan organisasi pengusahadan organisasi pekerja/buruhuntuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaankabupaten/kota berdasarkanhasil verifikasi.
- 413 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTAhasil verifikasi. hasil verifikasi.
7. PembinaanKetenagaker-jaan
1. Pembinaan danpengawasanpelaksanaan normaketenagakerjaan skalanasional.
SDM aparatur pelaksana urusanpemerintahan bidangketransmigrasian di pemerintahdaerah kabupaten/kota.
2. Perencanaan formasi, karir, dandiklat SDM aparatur pelaksanaurusan pemerintahan bidangketransmigrasian di pemerintahdaerah kabupaten/kota.
3. Pembinaan, penyelenggaraan,pengawasan, dan pengendalian,serta evaluasi pengembanganSDM aparatur pelaksana urusanpemerintahan bidangketransmigrasian di pemerintah
- 422 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
2.a. Identifikasi dan analisiskeserasian penduduk dengandaya dukung alam dan dayatampung lingkungan skalakabupaten/kota.
b.Pemilihan dan penetapan daerahdan kelompok sasaranperpindahan transmigrasi skalakabupaten/kota.
- 433 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTAc.— c.— c.Penyusunan rencana
pengarahan dan fasilitasiperpindahan transmigrasi skalakabupaten/kota.
3. Fasilitasi kerjasamaperpindahantransmigrasi danpenataan persebarantransmigrasi yang serasidan seimbang dengandaya dukung alam dandaya tampung skalanasional.
4.a.Fasilitasi, bimbinganteknis, dan pelayananperpindahantransmigrasi skalanasional.
3. Mediasi kerjasamaperpindahantransmigrasi danpenataan persebarantransmigrasi yangserasi dan seimbangdengan daya dukungalam dan dayatampung skalaprovinsi.
4.a.Fasilitasi, bimbinganteknis, dan pelayananperpindahantransmigrasi skalaprovinsi.
4. Perlindungan kepada koperasidalam wilayah kabupaten/kota.
3. PemberdayaanUKM
1. Penetapan kebijakanpemberdayaan UKM dalampenumbuhan iklim usaha bagiusaha kecil di tingkat nasionalmeliputi:
a.Pendanaan/penyediaan sumberdana, tata cara dan syaratpemenuhan kebutuhan dana;
1. Penetapan kebijakanpemberdayaan UKM dalampenumbuhan iklim usaha bagiusaha kecil di tingkat provinsimeliputi:
a.Pendanaan/penyediaan sumberdana, tata cara dan syaratpemenuhan kebutuhan dana;
1. Penetapan kebijakanpemberdayaan UKM dalampenumbuhan iklim usaha bagiusaha kecil di tingkatkabupaten/kota meliputi:
a.Pendanaan/penyediaansumber dana, tata cara dansyarat pemenuhan kebutuhandana;
- 440 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
b.Persaingan;
c.Prasarana;
d.Informasi;
e.Kemitraan;
f. Perijinan;
g.Perlindungan.
2. Pembinaan dan pengembanganusaha kecil di tingkat nasionalmeliputi:
a.Produksi;
b.Pemasaran;
c.Sumber daya manusia;
d.Teknologi.
b.Persaingan;
c.Prasarana;
d.Informasi;
e.Kemitraan;
f. Perijinan;
g.Perlindungan.
2. Pembinaan dan pengembanganusaha kecil di tingkat provinsimeliputi:
a.Produksi;
b.Pemasaran;
c.Sumber daya manusia;
d.Teknologi.
b.Persaingan;
c.Prasarana;
d.Informasi;
e.Kemitraan;
f. Perijinan;
g.Perlindungan.
2. Pembinaan dan pengembanganusaha kecil di tingkatkabupaten/kota meliputi:
a.Produksi;
b.Pemasaran;
c.Sumber daya manusia;
d.Teknologi.
- 441 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
3. Fasilitasi akses penjaminan dalampenyediaan pembiayaan bagiUKM di tingkat nasional meliputi:
a.Kredit perbankan;
b.Penjaminan lembaga bukanbank;
c.Modal ventura;
d.Pinjaman dari dana pengasihansebagai laba BUMN;
e.Hibah;
f. Jenis pembiayaan lain.
3. Fasilitasi akses penjaminandalam penyediaan pembiayaanbagi UKM di tingkat provinsimeliputi:
a.Kredit perbankan;
b.Penjaminan lembaga bukanbank;
c.Modal ventura;
d.Pinjaman dari dana pengasihansebagai laba BUMN;
e.Hibah;
f. Jenis pembiayaan lain.
3. Fasilitasi akses penjaminandalam penyediaan pembiayaanbagi UKM di tingkatkabupaten/kota meliputi:
a.Kredit perbankan;
b.Penjaminan lembaga bukanbank;
c.Modal ventura;
d.Pinjaman dari dana pengasihansebagai laba BUMN;
e.Hibah;
f. Jenis pembiayaan lain.
4. Pengawasan,Monitoring,dan Evaluasi
1. Pengawasan, monitoring, danevaluasi upaya pemberdayaankoperasi dan UKM.
1. Pengawasan, monitoring, danevaluasi upaya pemberdayaanKoperasi dan UKM lintaskabupaten/kota.
1. Pengawasan, monitoring, danevaluasi upaya pemberdayaanKoperasi dan UKM dalam wilayahkabupaten/kota.
- 442 -
P. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1. KebijakanPenanamanModal
1. KebijakanPenanamanModal
1. Menyusun dan menetapkankebijakan pengembanganpenanaman modal Indonesiadalam bentuk rencana umumpenanaman modal nasionaldan rencana strategisnasional sesuai denganprogram pembangunannasional.
1. Menyusun dan menetapkankebijakan pengembanganpenanaman modal daerahprovinsi dalam bentukrencana umum penanamanmodal daerah dan rencanastrategis daerah sesuaidengan programpembangunan daerahprovinsi, berkoordinasidengan Pemerintah.
1. Menyusun dan menetapkankebijakan pengembanganpenanaman modal daerahkabupaten/kota dalambentuk rencana umumpenanaman modal daerahdan rencana strategisdaerah sesuai denganprogram pembangunandaerah kabupaten/kota,berkoordinasi denganpemerintah provinsi.
- 443 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2. Merumuskan danmenetapkan pedoman,pembinaan, dan pengawasandalam skala nasionalterhadap penyelenggaraankebijakan dan perencanaanpengembangan penanamanmodal.
3. Mengoordinasikan,merumuskan, menetapkandan melaksanakankebijakan daerah provinsi dibidang penanaman modalmeliputi:
2. Merumuskan danmenetapkan pedoman,pembinaan, danpengawasan dalam skalakabupaten/kota terhadappenyelenggaraan kebijakandan perencanaanpengembangan penanamanmodal, berkoordinasidengan pemerintah provinsi.
3. Mengoordinasikan,merumuskan, menetapkandan melaksanakankebijakan daerahkabupaten/kota di bidangpenanaman modal meliputi:
- 444 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
(1) Bidang usaha yangtertutup.
(2) Bidang usaha yangterbuka denganpersyaratan.
(3) Bidang usaha yangmenjadi prioritas tinggidalam skala nasional.
(1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perludipertimbangkantertutup.
(2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perludipertimbangkan terbukadengan persyaratan.
(3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perludipertimbangkanmendapat prioritas tinggidalam skala provinsi.
(5) Usulan pemberian fasilitasfiskal dan non fiskal.
(4) Penyusunan petainvestasi daerah provinsidan potensi sumber dayadaerah terdiri darisumber daya alam,kelembagaan dan sumberdaya manusia termasukpengusaha mikro, kecil,menengah, koperasi, danbesar berdasarkanmasukan dari daerahkabupaten/kota.
(5) Usulan dan pemberianfasilitas penanamanmodal di luar fasilitasfiskal dan non fiskalnasional yang menjadi
(4) Penyusunan petainvestasi daerahkabupaten/kota danidentifikasi potensisumber daya daerahkabupaten/kota terdiridari sumber daya alam,kelembagaan dan sumberdaya manusia termasukpengusaha mikro, kecil,menengah, koperasi, danbesar.
(5) Usulan dan pemberianinsentif penanamanmodal di luar faslitasfiskal dan non fiskalnasional yang menjadi
- 446 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2. PelaksanaanKebijakanPenanamanModal
1. KerjasamaPenanamanModal
4. Mengkaji, merumuskan danmenyusun, dan menetapkankebijakan dan ketentuanperaturan perundang-undangan dibidangpenanaman modal.
1. Mengkaji, merumuskan,menyusun kebijakan,mengoordinasikan danmelaksanakan kerjasamadengan dunia usaha di bidangpenanaman modal.
kewenangan provinsi.
4. Menetapkan peraturandaerah provinsi tentangpenanaman modal denganberpedoman pada ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Mendorong, melaksanakan,mengajukan usulan materidan memfasilitasi kerjasamadunia usaha di bidangpenanaman modal di tingkatprovinsi.
2. Mengoordinasikan danmelaksanakan promosipenanaman modal daerahProvinsi baik di dalamnegeri maupun ke luarnegeri yang melibatkan lebihdari satu kabupaten/kota.
3. Mengoordinasikan,mengkaji, merumuskan danmenyusun materi promosiskala Provinsi.
1. Mengkaji, merumuskan, danmenyusun pedoman tatacara dan pelaksanaan pelayananan terpadu satu pintukegiatan penanaman modal
2. Melaksanakan promosipenanaman modal daerahkabupaten/kota baik didalam negeri maupun keluar negeri.
1. Mengkaji, merumuskan,dan menyusun pedomantata cara dan pelaksanaanpelayanan terpadu satupintu kegiatan penanaman
- 449 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2. Melayani dan memfasilitasi:
a.Penanaman modal terkaitdengan sumber daya alamyang tidak terbarukandengan tingkat resikokerusakan lingkungan yangtinggi;
yang bersifat lintaskabupaten/kotaberdasarkan pedoman tatacara dan pelaksanaanpelayanan terpadu satupintu kegiatan penanamanmodal yang ditetapkan olehPemerintah.
2. —
modal yang menjadikewenangankabupaten/kotaberdasarkan pedoman tatacara dan pelaksanaanpelayanan terpadu satupintu kegiatan penanamanmodal yang ditetapkan olehPemerintah.
2. —
- 450 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
b.Penanaman modal padabidang industri yangmerupakan prioritas tinggipada skala nasional;
c.Penanaman modal yangterkait pada fungsipemersatu dan penghubungantar wilayah atau ruanglingkupnya lintas provinsi;
d.Penanaman modal yangterkait pada pelaksanaanstrategi pertahanan dankeamanan nasional;
- 451 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
e.Penanaman modal asingdan penanam modal yangmenggunakan modal asing,yang berasal daripemerintah negara lain,yang didasarkan perjanjianyang dibuat olehPemerintah dan pemerintahnegara lain; dan
f. Bidang penanaman modallain yang menjadi urusanPemerintah menurutundang-undang.
- 452 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
3. Pemberian izin usahakegiatan penanaman modaldan nonperizinan yangmenjadi kewenanganPemerintah.
4. Melaksanakan pelayananterpadu satu pintuberdasarkan pendelegasianatau pelimpahan wewenangdari lembaga atau instansiyang memeiliki kewenanganperizinan dan nonperizinanyang menjadi kewenanganPemerintah.
3. Pemberian izin usahakegiatan penanaman modaldan nonperizinan yangmenjadi kewenanganprovinsi.
4. Melaksanakan pelayananterpadu satu pintuberdasarkan pendelegasianatau pelimpahan wewenangdari lembaga atau instansiyang memiliki kewenanganperizinan dan nonperizinanyang menjadi kewenanganprovinsi.
3. Pemberian izin usahakegiatan penanaman modaldan non perizinan yangmenjadi kewenangankabupaten/kota.
4. Melaksanakan pelayananterpadu satu pintuberdasarkan pendelegasianatau pelimpahan wewenangdari lembaga atau instansiyang memiliki kewenanganperizinan dan nonperizinanyang menjadi kewenangankabupaten/kota.
- 453 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
2. Membangun danmengembangkan sisteminformasi penanaman modalyang terintegrasi dengansistem informasi penanamanmodal pemerintah provinsidan pemerintahkabupaten/kota.
kabupaten/kota.
1. Mengkaji, merumuskan, danmenyusun pedoman tatacara pembangunan danpengembangan sisteminformasi penanaman modalskala provinsi.
2. Membangun danmengembangkan sisteminformasi penanaman modalyang terintegrasi dengansistem informasipenanaman modalPemerintah dan pemerintahkabupaten/kota.
4. Memutakhirkan data daninformasi penanamanmodal daerah.
1. Membina dan mengawasipelaksanaan di bidangsistem informasipenanaman modal.
- 456 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2. Mengoordinasikanpelaksanaan sosialisasi ataskebijakan dan perencanaanpengembangan, perjanjiankerjasama internasional dibidang penanaman modalbaik kerjasama bilateral, subregional, regional, danmultilateral, promosi,pemberian pelayananperizinan, pengendalianpelaksanaan, dan sisteminformasi penanaman modalskala nasional kepadaaparatur pemerintah dandunia usaha;
2. Mengoordinasikanpelaksanaan sosialisasi ataskebijakan dan perencanaanpengembangan, kerjasamaluar negeri, promosi,pemberian pelayananperizinan, pengendalianpelaksanaan, dan sisteminformasi penanaman modalskala provinsi kepadaaparatur pemerintah dandunia usaha.
2. Melaksanakan sosialisasiatas kebijakan danperencanaanpengembangan, kerjasamaluar negeri, promosi,pemberian pelayananperizinan, pengendalianpelaksanaan, dan sisteminformasi penanaman modalskala kabupaten/ kotakepada aparaturpemerintah dan duniausaha.
- 457 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
2. Perlindungan HakKekayaan Intelektual (HKI)di bidang kebudayaan.
3. Kriteria nasional sistempemberianpenghargaan/anugerahbagi insan/lembaga yangberjasa di bidangkebudayaan.
1. Rencana indukpengembangan kebudayaanskala provinsi.
2. Pelaksanaan kebijakannasional dan penetapankebijakan provinsi mengenaiperlindungan HKI bidangkebudayaan.
3. Pelaksanaan kebijakannasional dan penetapankebijakan provinsi mengenaikriteria sistem pemberianpenghargaan/anugerah bagiinsan/lembaga yang berjasa dibidang kebudayaan.
3. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi danpenetapan kebijakankabupaten/kota mengenaikriteria sistem pemberianpenghargaan/anugerah bagiinsan/lembaga yang berjasa dibidang kebudayaan.
- 459 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
4. Kerjasama luar negeribidang kebudayaan.
4. Pelaksanaan kebijakannasional dan penetapankebijakan provinsi mengenaikerja sama luar negeri dibidang kebudayaan skalaprovinsi.
4. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi danpenetapan kebijakankabupaten/kota mengenai kerjasama luar negeri di bidangkebudayaan skala kabupaten/kota.
2. Tradisi 1. Penanaman nilai-nilaitradisi, pembinaankarakter dan pekertibangsa.
2. Pembinaan lembagakepercayaan terhadapTuhan Yang Maha Esa danlembaga adat skalanasional.
1. Pelaksanaan kebijakannasional dan penetapankebijakan provinsi di bidangpenanaman nilai-nilai tradisi,pembinaan karakter danpekerti bangsa.
2. Pelaksanaan kebijakannasional dan penetapankebijakan provinsi dalampembinaan lembagakepercayaan terhadap TuhanYang Maha Esa dan lembagaadat skala provinsi.
1. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi sertapenetapan kebijakankabupaten/kota di bidangpenanaman nilai-nilai tradisi,pembinaan karakter danpekerti bangsa.
2. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi danpenetapan kebijakankabupaten/kota dalampembinaan lembagakepercayaan terhadap TuhanYang Maha Esa dan lembagaadat skala kabupaten/kota.
- 460 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
3. Perfilman 1. Penetapan kebijakannasional bidang perfilman.
2. Pemberian izin usahaterhadap pembuatan filmoleh tim asing.
3. Usaha perfilman, yangmeliputi produksi,pengedaran, danpenayangan film.
1. Pelaksanaan kebijakannasional dan penetapankebijakan operasionalperfilman skala provinsi.
2. Pemberian izin usahaterhadap pembuatan film olehtim asing skala provinsi.
3. Pelaksanaan kebijakannasional dan penetapankebijakan provinsi di bidangusaha perfilman yang meliputiproduksi, pengedaran,penayangan film.
2. Pemberian izin usaha terhadappembuatan film oleh tim asingskala kabupaten/kota.
3. Pemberian perizinan usahaperfilman di bidang pembuatanfilm, pengedaran film,penjualan dan penyewaan film(VCD, DVD), pertunjukan film(bioskop), pertunjukan filmkeliling, penayangan filmmelalui media elektronik, dantempat hiburan.
- 461 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
4. Standarisasi di bidangprofesi, dan teknologiperfilman.
5. Kerjasama luar negeri dibidang perfilman.
6. Kebijakan peredaran,pertunjukan danpenayangan film sertarekaman video.
4. Pelaksanaan kebijakannasional dan penetapankebijakan provinsi di bidangstandarisasi profesi danteknologi perfilman.
5. Pelaksanaan kebijakannasional dan penetapankebijakan provinsi mengenaikerjasama luar negeri dibidang perfilman.
6. Pengawasan peredaran filmdan rekaman video(VCD/DVD) skala provinsi.
4. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi danpenetapan kebijakankabupaten/kota di bidangkegiatan standarisasi profesidan teknologi perfilman.
5. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi danpenetapan kebijakankabupaten/kota mengenaikerjasama luar negeri di bidangperfilman.
6. Pengawasan dan pendataanfilm dan rekaman video yangberedar, perusahaan persewaandan penjualan rekaman videoserta kegiatan evaluasi danlaporan pelaksanaan kebijakanperfilman skala kabupaten/kota.
- 462 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
7. Standarisasi nasional dibidang peningkatanproduksi dan apresiasifilm.
8. Monitoring dan evaluasipengembangan perfilmanskala nasional.
7. Pelaksanaan kebijakannasional dan penetapankebijakan provinsi mengenaikegiatan standarisasi dibidang peningkatan produksidan apresiasi film skalaprovinsi.
8. Monitoring dan evaluasipengembangan perfilmanskala provinsi.
7. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi danpenetapan kebijakankabupaten/kota mengenaikegiatan standarisasi di bidangpeningkatan produksi danapresiasi film skala kabupaten/kota.
8. Monitoring dan evaluasipengembangan perfilman skalakabupaten/kota.
4. Kesenian 1. Standarisasi pemberianizin untuk pengiriman danpenerimaan delegasi asingdi bidang kesenian.
1. Pelaksanaan kebijakannasional dan penetapankebijakan provinsi mengenaistandarisasi pemberian izinpengiriman dan penerimaandelegasi asing di bidangkesenian.
1. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi danpenetapan kebijakankabupaten/kota mengenaistandarisasi pemberian izinpengiriman dan penerimaandelegasi asing di bidangkesenian.
- 463 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
2. Izin pengiriman/penerimaan misi keseniandalam rangka kerjasamaluar negeri skala nasional.
3. Penetapan kriteria danprosedur penyelenggaraanfestival, pameran, danlomba tingkat nasionaldan internasional.
4. Standar PelayananMinimal (SPM) di bidangkesenian.
5. Penetapan pedoman danpemberian penghargaankepada seniman yangtelah berjasa kepadabangsa dan negara.
2. Penerbitan rekomendasipengiriman misi keseniandalam rangka kerjasama luarnegeri skala provinsi.
3. Penetapan kriteria danprosedur penyelenggaraanfestival, pameran, dan lombatingkat provinsi.
4. Penerapan dan monitoringimplementasi SPM bidangkesenian skala provinsi.
5. Pemberian penghargaankepada seniman yang telahberjasa kepada bangsa dannegara skala provinsi.
2. Penerbitan rekomendasipengiriman misi keseniandalam rangka kerjasama luarnegeri skala kabupaten/kota.
3. Penetapan kriteria danprosedur penyelenggaraanfestival, pameran, dan lombatingkat kabupaten/kota.
4. Penerapan dan monitoringimplementasi SPM bidangkesenian skala kabupaten/kota.
5. Pemberian penghargaan kepadaseniman yang telah berjasakepada bangsa dan negaraskala kabupaten/kota.
- 464 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
6. Penetapan pedomanpenyelenggaraan kegiatanpendidikan dan pelatihanbidang kesenian skalanasional.
7. Penetapan prosedurperawatan danpengamanan aset ataubenda kesenian (karyaseni).
5. Sejarah 1. Penetapan pedomanpenulisan sejarahnasional, sejarah wilayah,sejarah lokal, dan sejarahkebudayaan.
1. Pelaksanaan pedomannasional dan penetapankebijakan provinsi, di bidangpenulisan sejarah lokal dansejarah kebudayaan daerahskala provinsi.
1. Pelaksanaan pedomannasional/provinsi danpenetapan kebijakankabupaten/kota di bidangpenulisan sejarah lokal dansejarah kebudayaan daerahskala kabupaten/kota.
- 466 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
2. Penetapan pedomanpemahaman sejarahnasional, sejarah wilayah,sejarah lokal dan sejarahkebudayaan.
3. Penetapan pedomaninventarisasi dandokumentasi sumbersejarah dan publikasisejarah.
4. Penetapan pedomanpemberian penghargaantokoh yang berjasaterhadap pengembangansejarah tingkat nasional.
2. Pelaksanaan pedomannasional dan penetapankebijakan provinsi di bidangpemahaman sejarah nasional,sejarah wilayah, sejarah lokaldan sejarah kebudayaandaerah.
3. Pelaksanaan pedomannasional dan penetapankebijakan provinsi dan dibidang inventarisasi dandokumentasi sumber sejarahdan publikasi sejarah.
4. Pelaksanaan pedomannasional dan penetapankebijakan provinsi pemberianpenghargaan tokoh yangberjasa terhadappengembangan sejarah.
2. Pelaksanaan pedomannasional/provinsi danpenetapan kebijakankabupaten/kota di bidangpemahaman sejarah nasional,sejarah wilayah, sejarah lokaldan sejarah kebudayaandaerah.
3. Pelaksanaan pedomannasional/provinsi danpenetapan kebijakankabupaten/kota di bidanginventarisasi dan dokumentasisumber sejarah dan publikasisejarah.
4. Pelaksanaan pedomannasional/provinsi danpenetapan kebijakankabupaten/kota pemberianpenghargaan tokoh yangberjasa terhadappengembangan sejarah.
- 467 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
5. Penetapan pedomanpeningkatan pemahamansejarah dan wawasankebangsaan.
6. Penetapan pedomanpenanaman nilai-nilaisejarah dan kepahlawanannasional.
7. Penetapan pedomandatabase dan sisteminformasi geografi sejarah.
8. Penetapan pedomankoordinasi dan kemitraanpemetaan sejarah.
5. Penerapan pedomanpeningkatan pemahamansejarah dan wawasankebangsaan skala provinsi.
1. Pelaksanaan pedomanmengenai hasil ratifikasikonvensi internasional"Cultural Diversity, Protectionon Cultural Landscape,Protection on Cultural andNatural Heritage" skalaprovinsi.
2. Penerapan kebijakanperlindungan, pemeliharaan,dan pemanfaatan BCB/situsskala provinsi.
1. Pelaksanaan pedomanmengenai hasil ratifikasikonvensi internasional "CulturalDiversity, Protection on CulturalLandscape, Protection onCultural and Natural Heritage"skala kabupaten/kota.
b. Koordinasi denganlembaga non pemerintahdan masyarakat.
- 500 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
4. Pembinaan danPengawasan
c. Koordinasi antarapemerintah dandaerah sertamasyarakat.
d. Koordinasi pihak luarnegeri/internasional.
1. Pembinaan danpengawasan di bidangkeolahragaan skalanasional :
a. Pembinaan terhadaporganisasikeolahragaan.
b. Pembinaan terhadapkegiatankeolahragaan.
c. Koordinasi antaraprovinsi dankabupaten/kota.
d.
1. Pembinaan danpengawasan di bidangkeolahragaan skalaprovinsi:
a. Pembinaan terhadaporganisasikeolahragaan.
b. Pembinaan terhadapkegiatan keolahragaan.
c. Koordinasi antarakabupaten/kota dankecamatan.
d.
1. Pembinaan dan pengawasandi bidang keolahragaanskala kabupaten/kota :
a. Pembinaan terhadaporganisasi keolahragaan.
b. Pembinaan terhadapkegiatan keolahragaan.
- 501 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
c. Pembinaanpengelolaan olahragadan tenagakeolahragaan.
d. Pembinaan danpengembanganprestasi olahragatermasuk olahragaunggulan.
e. Pembinaan koordinasipemerintahan antarpemerintah/departemen, LPNDdan daerah.
f. Pembinaanpendidikan danpelatihan di bidangkeolahragaan.
c. Pembinaan pengelolaanolahraga dan tenagakeolahragaan.
d. Pembinaan danpengembangan prestasiolahraga termasukolahraga unggulan.
e. Pembinaan koordinasipemerintahan antarsusunan pemerintahandi provinsi.
f. Pembinaan pendidikandan pelatihan di bidangkeolahragaan.
c. Pembinaan pengelolaanolahraga dan tenagakeolahragaan.
d. Pembinaan danpengembangan prestasiolahraga termasuk olahragaunggulan.
e. Pembinaan koordinasipemerintahan antar susunanpemerintahan di kabupaten/kota.
f. Pembinaan pendidikan danpelatihan di bidangkeolahragaan.
- 502 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
g. Pembinaanperencanaan,penelitian,pengembangan,pemantauan danevaluasi pelaksanaanurusan pemerintahandi bidangkeolahragaan.
h. Pengaturanpengawasan terhadappelaksanaan normadan standar di bidangkeolahragaan.
i. Pembinaan danpengembanganindustri olahraga.
j. Pengawasan terhadappenyelenggaraanolahraga.
g. Pembinaanperencanaan, penelitian,pengembangan,pemantauan danevaluasi pelaksanaanurusan pemerintahan dibidang keolahragaan.
h. Pengaturan pengawasanterhadap pelaksanaannorma dan standar dibidang keolahragaan.
i. Pembinaan danpengembangan industriolahraga.
j. Pengawasan terhadappenyelenggaraanolahraga.
g Pembinaan perencanaan,penelitian,pengembangan,pemantauan dan evaluasipelaksanaan urusanpemerintahan di bidangkeolahragaan.
h. Pengaturan pengawasanterhadap pelaksanaannorma dan standar dibidang keolahragaan.
i. Pembinaan danpengembangan industriolahraga.
j. Pengawasan terhadappenyelenggaraanolahraga.
- 503 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
k. Pengawasan terhadappelaksanaananggaran/dana.
k. Pengawasan terhadappelaksanaananggaran/dana.
k. Pengawasan terhadappelaksanaananggaran/dana.
- 504 -
S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
1. Bina Ideologi danWawasan Kebangsaan
1. Penetapan KebijakanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Penetapan kebijakanumum di bidangketahanan ideologinegara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaan kebangsaanskala nasional.
1. Penetapan kebijakanteknis (merujuk kepadakebijakan umumnasional) di bidangketahanan ideologinegara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaan kebangsaanskala provinsi.
1. Penetapan kebijakanoperasional (merujukkepada kebijakan umumnasional dan kebijakanteknis provinsi) di bidangketahanan ideologinegara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaan kebangsaanskala kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan Kegiatan 1. Pelaksanaan dan fasilitasikegiatan di bidangketahanan ideologi negara,wawasan kebangsaan,bela negara, nilai-nilaisejarah kebangsaan danpenghargaan kebangsaanskala nasional.
1. Pelaksanaan dan fasilitasikegiatan di bidangketahanan ideologinegara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaan kebangsaanskala provinsi.
1. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahananideologi negara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaan kebangsaanskala kabupaten/kota.
- 505 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
3. PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Koordinasi dan fasilitasipembinaanpenyelenggaraanpemerintahan (bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidangketahanan ideologi negara,wawasan kebangsaan,bela negara, nilai-nilaisejarah kebangsaan danpenghargaan kebangsaanskala nasional.
1. Koordinasi dan fasilitasipembinaanpenyelenggaraanpemerintahan (bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidangketahanan ideologinegara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaan kebangsaanskala provinsi.
1. Pembinaan danpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,desa dan masyarakat(bimbingan, supervisi dankonsultasi, perencanaan,penelitian, pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidangketahanan ideologinegara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaan kebangsaanskala kabupaten/kota.
4. PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan di bidangketahanan ideologi negara,wawasan kebangsaan,bela negara, nilai-nilaisejarah kebangsaan danpenghargaan kebangsaan
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan di bidangketahanan ideologinegara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarahkebangsaan dan
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,desa dan masyarakat dibidang ketahananideologi negara, wawasankebangsaan, bela negara,
- 506 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
skala nasional. penghargaan kebangsaanskala provinsi.
1. Fasilitasi dan peningkatankapasitas aparaturkesatuan bangsa danpolitik (kesbangpol) dibidang ketahananideologi negara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaan kebangsaanskala nasional.
1. Fasilitasi dan peningkatankapasitas aparaturkesbangpol di bidangketahanan ideologinegara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaan kebangsaanskala provinsi.
2. Kewaspadaan Nasional 1. Penetapan KebijakanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Koordinasi penetapankebijakan umum di bidangkewaspadaan dini,kerjasama intelijenkeamanan (intelkam), binamasyarakat perbatasandan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan,
1. Koordinasi penetapankebijakan teknis (merujukkepada kebijakan umumnasional) di bidangkewaspadaan dini,kerjasama intelkam, binamasyarakat, perbatasandan tenaga kerja,penanganan konflik
1. Koordinasi penetapankebijakan operasional(merujuk kepadakebijakan umum nasionaldan kebijakan teknisprovinsi) di bidangkewaspadaan dini,kerjasama intelkam, binamasyarakat, perbatasan
- 507 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
penanganan konflik sosial,pengawasan orang asingdan lembaga asing skalanasional.
pemerintahan,penanganan konfliksosial, pengawasan orangasing dan lembaga asingskala provinsi.
dan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan,penanganan konfliksosial, pengawasan orangasing dan lembaga asingskala kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan Kegiatan 1. Fasilitasi danpelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologinegara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaan kebangsaanskala nasional.
1. Fasilitasi danpelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologinegara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaan kebangsaanskala provinsi.
1. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahananideologi negara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaan kebangsaanskala kabupaten/kota.
3. PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Koordinasi dan fasilitasipembinaanpenyelenggaraanpemerintahan (bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan dan
1. Koordinasi dan fasilitasipembinaanpenyelenggaraanpemerintahan (bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan dan
1. Pembinaan danpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,desa dan masyarakat(koordinasi, bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,
- 508 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
evaluasi) di bidangkewaspadaan dini,kerjasama intelkam, binamasyarakat, perbatasandan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan,penanganan konfliksosial, pengawasan orangasing dan lembaga asingskala nasional.
evaluasi) di bidangkewaspadaan dini,kerjasama intelkam, binamasyarakat, perbatasandan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan,penanganan konfliksosial, pengawasan orangasing dan lembaga asingskala provinsi.
pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidangkewaspadaan dini,kerjasama intelkam, binamasyarakat, perbatasandan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan,penanganan konflik sosial,pengawasan orang asingdan lembaga asing skalakabupaten/kota.
4. PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan di bidangkewaspadaan dini,kerjasama intelkam, binamasyarakat perbatasandan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan,penanganan konfliksosial, pengawasan orangasing dan lembaga asing
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan di bidangkewaspadaan dini,kerjasama intelkam, binamasyarakat perbatasandan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan,penanganan konfliksosial, pengawasan orangasing dan lembaga asing
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,desa dan masyarakat dibidang kewaspadaandini, kerjasamaintelkam, binamasyarakat perbatasandan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan,
- 509 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
skala nasional. skala provinsi. penanganan konfliksosial, pengawasan orangasing dan lembaga asingskala kabupaten/kota.
5. Peningkatan KapasitasAparatur
1. Fasilitasi dan peningkatankapasitas aparaturkesbangpol di bidangkewaspadaan dini,kerjasama intelkam, binamasyarakat perbatasandan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan,penanganan konfliksosial, pengawasan orangasing dan lembaga asingskala nasional.
1. Fasilitasi dan peningkatankapasitas aparaturkesbangpol di bidangkewaspadaan dini,kerjasama intelkam, binamasyarakat perbatasandan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan,penanganan konfliksosial, pengawasan orangasing dan lembaga asingskala provinsi.
1. Peningkatan kapasitasaparatur kesbangpol dibidang kewaspadaan dini,kerjasama intelkam, binamasyarakat, perbatasandan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan,penanganan konfliksosial, pengawasan orangasing dan lembaga asingskala kabupaten/kota.
- 510 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
1. Penetapan KebijakanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Koordinasi penetapankebijakan umum dibidang ketahanan senidan budaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan,penanganan masalahsosial kemasyarakatanskala nasional.
1. Koordinasi penetapankebijakan teknis (merujukkepada kebijakan umumnasional) di bidangketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan,penanganan masalahsosial kemasyarakatanskala provinsi.
1. Koordinasi penetapankebijakan operasional(merujuk kepadakebijakan umum nasionaldan kebijakan teknisprovinsi) di bidangketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan,penanganan masalahsosial kemasyarakatanskala kabupaten/kota.
3. Ketahanan Seni, Budaya,Agama danKemasyarakatan
2. Pelaksanaan Kegiatan 1. Fasilitasi danpelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan senidan budaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan,penanganan masalahsosial kemasyarakatan
1. Fasilitasi danpelaksanaan kegiatan dibidang di bidangketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan,penanganan masalah
1. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan senidan budaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan,penanganan masalahsosial kemasyarakatanskala kabupaten/kota.
- 511 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
skala nasional/internasional.
sosial kemasyarakatanskala provinsi.
3. PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Koordinasi dan fasilitasipembinaanpenyelenggaraanpemerintahan (bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidangketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan danpenanganan masalahsosial kemasyarakatanskala nasional.
1. Koordinasi dan fasilitasipembinaanpenyelenggaraanpemerintahan (bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidangketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan danpenanganan masalahsosial kemasyarakatanskala provinsi.
1. Pembinaan danpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,desa dan masyarakat(koordinasi, bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidangketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan danpenanganan masalahsosial kemasyarakatanskala kabupaten/kota.
- 512 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
4. PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan bidangketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan,penanganan masalahsosial kemasyarakatanskala nasional.
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan bidangketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan,penanganan masalahsosial kemasyarakatanskala provinsi.
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,desa dan masyarakatbidang ketahanan senidan budaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan,penanganan masalahsosial kemasyarakatanskala kabupaten/kota.
5. Peningkatan KapasitasAparatur
1. Fasilitasi dan peningkatankapasitas aparaturkesbangpol di bidangketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan danpenanganan masalahsosial kemasyarakatan
1. Fasilitasi dan peningkatankapasitas aparaturkesbangpol di bidangketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan danpenanganan masalahsosial kemasyarakatan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
skala nasional. skala provinsi.
4. Politik Dalam Negeri 1. Penetapan KebijakanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Koordinasi penetapankebijakan umum dibidang sistem danimplementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,fasilitasi pemilihan umum(pemilu), pemilihanpresiden (pilpres) danpemilihan kepala daerah(pilkada) skala nasional.
1. Koordinasi penetapankebijakan teknis (merujukkepada kebijakan umumnasional) di bidang sistemdan implementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,fasilitasi pemilu, pilpresdan pilkada skalaprovinsi.
1. Koordinasi penetapankebijakan operasional(merujuk kepadakebijakan umum nasionaldan kebijakan teknisprovinsi) sistem danimplementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,fasilitasi pemilu, pilpresdan pilkada skalakabupaten/kota.
2. Pelaksanaan Kegiatan 1. Fasilitasi danpelaksanaan kegiatan dibidang sistem danimplementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya dan
1. Fasilitasi danpelaksanaan kegiatan dibidang sistem danimplementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya dan
1. Pelaksanaan kegiatan dibidang sistem danimplementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,
- 514 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
pendidikan politik,pemilu, pilpres danpilkada skala nasional.
pendidikan politik,pemilu, pilpres danpilkada skala provinsi.
1. Koordinasi dan fasilitasipembinaanpenyelenggaraanpemerintahan (bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidang sistemdan implementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,pemilu, pilpres danpilkada skala nasional.
1. Koordinasi dan fasilitasipembinaanpenyelenggaraanpemerintahan (bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidang sistemdan implementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,pemilu, pilpres danpilkada skala provinsi.
1. Pembinaan danpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,desa dan masyarakat(koordinasi, bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidang sistemdan implementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,fasilitasi pemilu, pilpresdan pilkada skalakabupaten/kota.
- 515 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
4. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan bidangsistem dan implementasipolitik, kelembagaanpolitik pemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,fasilitasi pemilu, pilpresdan pilkada skalanasional.
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan bidangkesbangpol dan sistemdan implementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,fasilitasi pemilu, pilpresdan pilkada skalaprovinsi.
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,desa dan masyarakatbidang sistem danimplementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,fasilitasi pemilu, pilpresdan pilkada skalakabupaten/kota.
- 516 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
5. Peningkatan KapasitasAparatur
1. Fasilitasi dan peningkatankapasitas aparaturkesbangpol di bidangsistem dan implementasipolitik, kelembagaanpolitik pemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,pemilu, pilpres danpilkada skala nasional.
1. Fasilitasi dan peningkatankapasitas aparaturkesbangpol di bidangsistem dan implementasipolitik, kelembagaanpolitik pemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,pemilu, pilpres danpilkada skala provinsi.
1. Peningkatan kapasitasaparatur kesbangpol dibidang sistem danimplementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,fasilitasi pemilu, pilpresdan pilkada skalakabupaten/kota.
5. Ketahanan Ekonomi 1. Penetapan KebijakanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Koordinasi penetapankebijakan umum dibidang ketahanan sumberdaya alam, ketahananperdagangan, investasi,fiskal dan moneter,perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahananlembaga usaha ekonomi,kebijakan dan ketahananorganisasikemasyarakatan (ormas)perekonomian skala
1. Koordinasi penetapankebijakan teknis (merujukkepada kebijakan umumnasional) di bidangketahanan sumber dayaalam, ketahananperdagangan, investasi,fiskal dan moneter,perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahananlembaga usaha ekonomi,kebijakan dan ketahananormas perekonomian
1. Koordinasi penetapankebijakan operasional(merujuk kepadakebijakan umum nasionaldan kebijakan teknisprovinsi) di bidangketahanan sumber dayaalam, ketahananperdagangan, investasi,fiskal dan moneter,perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahananlembaga usaha ekonomi,
- 517 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
nasional. skala provinsi. kebijakan dan ketahananormas perekonomianskala kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan Kegiatan 1. Fasilitasi danpelaksanaan kegiatan dibidang kebijakan danketahanan sumber dayaalam, ketahananperdagangan, investasi,fiskal dan moneter,perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahananlembaga usaha ekonomi,kebijakan dan ketahananormas perekonomianskala nasional/internasional.
1. Fasilitasi danpelaksanaan kegiatan dibidang kebijakan danketahanan sumber dayaalam, ketahananperdagangan, investasi,fiskal dan moneter,perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahananlembaga usaha ekonomi,kebijakan dan ketahananormas perekonomianskala provinsi.
1. Pelaksanaan kegiatan dibidang kebijakan danketahanan sumber dayaalam, ketahananperdagangan, investasi,fiskal dan moneter,perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahananlembaga usaha ekonomi,kebijakan dan ketahananormas perekonomianskala kabupaten/kota.
3. PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Koordinasi dan fasilitasipembinaanpenyelenggaraanpemerintahan (bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,
1. Koordinasi dan fasilitasipembinaanpenyelenggaraanpemerintahan (bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,
1. Pembinaan danpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,desa dan masyarakat(koordinasi, bimbingan,supervisi dan konsultasi,
- 518 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
pengembangan danevaluasi) di bidangkebijakan dan ketahanansumber daya alam,ketahanan perdagangan,investasi, fiskal danmoneter, perilakumasyarakat, kebijakandan ketahanan lembagausaha ekonomi, kebijakandan ketahanan ormasperekonomian skalanasional.
pengembangan danevaluasi) di bidangkebijakan dan ketahanansumber daya alam,ketahanan perdagangan,investasi, fiskal danmoneter, perilakumasyarakat, kebijakandan ketahanan lembagausaha ekonomi, kebijakandan ketahanan ormasperekonomian skalaprovinsi.
perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidangkebijakan dan ketahanansumber daya alam,ketahanan perdagangan,investasi, fiskal danmoneter, perilakumasyarakat, kebijakandan ketahanan lembagausaha ekonomi, kebijakandan ketahanan ormasperekonomian skalakabupaten/kota.
4. PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan bidangkebijakan ketahanansumber daya alam,ketahanan perdagangan,investasi, fiskal danmoneter, perilakumasyarakat, kebijakandan ketahanan lembaga
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan bidangkebijakan ketahanansumber daya alam,ketahanan perdagangan,investasi, fiskal danmoneter, perilakumasyarakat, kebijakandan ketahanan lembaga
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,desa dan masyarakatbidang kebijakanketahanan sumber dayaalam, ketahananperdagangan, investasi,fiskal dan moneter,
- 519 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
usaha ekonomi, kebijakandan ketahanan ormasperekonomian skalanasional.
usaha ekonomi, kebijakandan ketahanan ormasperekonomian skalaprovinsi.
perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahananlembaga usaha ekonomi,kebijakan dan ketahananormas perekonomianskala kabupaten/kota.
5. Peningkatan KapasitasAparatur
1. Fasilitasi dan peningkatankapasitas aparaturkesbangpol di bidangkebijakan dan ketahanansumber daya alam,ketahanan perdagangan,investasi, fiskal danmoneter, perilakumasyarakat, kebijakandan ketahanan lembagausaha ekonomi, kebijakandan ketahanan ormasperekonomian skalanasional.
1. Fasilitasi dan peningkatankapasitas aparaturkesbangpol di bidangkebijakan dan ketahanansumber daya alam,ketahanan perdagangan,investasi, fiskal danmoneter, perilakumasyarakat, kebijakandan ketahanan lembagausaha ekonomi, kebijakandan ketahanan ormasperekonomian skalaprovinsi.
1. Peningkatan kapasitasaparatur kesbangpol dibidang kebijakan danketahanan sumber dayaalam, ketahananperdagangan, investasi,fiskal dan moneter,perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahananlembaga usaha ekonomi,kebijakan dan ketahananormas perekonomianskala kabupaten/kota.
- 520 -
T. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
SUB BIDANGSUB SUB
BIDANGPEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1. OtonomiDaerah
1. Urusan Pemerintahan:
a. Kebijakan
b. Pembinaan,SosialisasiBimbingan,Konsultasi, Supervisi,Koordinasi,Monitoring danEvaluasi sertaPengawasanPenyelenggaraanUrusan Pemerintahan
d. LaporanPenyelenggaraanPemerintahanDaerah (LPPD)
2. Penyelenggaraan pembinaan,sosialisasi, bimbingan,konsultasi, supervisi, koordinasi,monitoring dan evaluasi sertapengawasan urusanpemerintahan.
1. —
2. Harmonisasi antar bidangurusan pemerintahan padamasing-masing lintasDepartemen/LembagaPemerintah Non Departemen(LPND).
1. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur dan kriteriaLPPD.
2. Penyelenggaraan pembinaansosialisasi, bimbingan,konsultasi, supervisi,koordinasi, monitoring danevaluasi serta pengawasanurusan pemerintahan diwilayah provinsi.
1. Harmonisasi peraturandaerah dengan peraturanperundang-undangan yanglebih tinggi.
2. Harmonisasi antar bidangurusan pemerintahandaerah provinsi denganpemerintah.danpemerintahan daerahkabupaten/kota.
1. Penyusunan LPPDprovinsi.
2. Penyelenggaraan pembinaansosialisasi, bimbingan,konsultasi, supervisi,koordinasi, monitoring danevaluasi serta pengawasanurusan pemerintahan diwilayah kabupaten/kota.
1. Harmonisasi peraturandaerah dengan peraturanperundang-undangan yanglebih tinggi.
1. Penyiapan bahan masukanpembentukan,penghapusan danpenggabungan daerahprovinsi untuk sidangDPOD.
2. Penyusunan tata tertibbahan masukan penetapanDana Alokasi Umum (DAU)dan Dana Alokasi Khusus(DAK) provinsi bagi sidangDPOD.
1. Penyiapan bahan masukanpembentukan, penghapusandan penggabungan daerahkabupaten/kota untuk sidangDPOD.
2. Penyusunan tata tertib bahanmasukan penetapan DAU danDAK bagi sidang DPOD.
- 527 -
SUB BIDANGSUB SUB
BIDANGPEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
b. PenyusunanPeraturan Daerah(Perda)
c. Fasilitasi AsosiasiDaerah/BadanKerjasama Daerah
1. Penetapan norma, standar,prosedur dan kriteria berkaitandengan tata cara penyusunanPerda, Peraturan/KeputusanKepala Daerah (KDH) danKeputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD)/PimpinanDPRD.
2. Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah (Raperda) provinsitentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD),pajak daerah, retribusi daerahdan tata ruang daerah.
2. Pengajuan RancanganPeraturan Daerah (Raperda)provinsi tentang AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah (APBD), pajakdaerah, retribusi daerahdan tata ruang daerahkepada pemerintah.
2. Pengajuan RancanganPeraturan Daerah (Raperda)provinsi tentang AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah (APBD), pajakdaerah, retribusi daerah dantata ruang daerah kepadagubernur.
3. Menyampaikan Perda kepadapemerintah untuk dievaluasi.
1. Membentuk AsosiasiDaerah/Badan KerjasamaDaerah.
1.a.Penetapan kebijakan umumdan khusus tentang norma,standar, prosedur dan kriteriapengelolaan pajak daerah,retribusi daerah danPendapatan Asli Daerah (PAD)lainnya.
b.—
c.Fasilitasi, supervisi, monitoringdan evaluasi pelaksanaankebijakan umum dan khususpajak dan retribusi daerah,serta PAD lainnya.
1.a.Penetapan kebijakanpengelolaan pajak danretribusi daerah provinsi.
b.Pelaksanaan pengelolaanpajak dan retribusi daerahprovinsi.
c.Fasilitasi, supervisi,monitoring dan evaluasipelaksanaan pajak danretribusi daerah serta PADlainnya kabupaten/kota.
4. Penetapan pengangkatan,pemindahan dan pemberhentiandalam dan dari jabatanstruktural eselon II ke bawahatau jabatan fungsional jenjangsetingkat, PNSP
4. Penetapan perpindahan PNSPantar Departemen keLPND/kesekretariatan lembagaatau sebaliknya.
1. Penetapan perpindahanPNSD antar kab/kotadalam satu provinsi.
2. Penetapan perpindahanPNSD dari kabupaten/kotake provinsi atau sebaliknyadalam satu provinsi.
3. Penetapan perpindahanPNSD dilingkunganprovinsi
4.
1. Penetapan perpindahanPNSD kabupaten/kota.
2.
3.
4.
- 568 -
SUB BIDANGSUB SUB
BIDANGPEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
9. PemberhentianSementara dariJabatan Negeri
1. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur dan kriteriapemberhentian sementara darijabatan negeri.
2. Penetapan pemberhentiansementara dari jabatan negeribagi PNS yang mendudukijabatan struktural eselon I,jabatan fungsional jenjangutama, kecuali sekda provinsi.
3. Penetapan pemberhentiansementara bagi PNSP dilingkungannya yangmenduduki jabatan strukturaleselon II ke bawah atau jabatanfungsional setingkat.
1. Penetapan pemberhentiansementara dari jabatannegeri bagi PNSD provinsiyang menduduki jabatanstruktural eselon I kebawahdan jabatan strukturaleselon II ke bawah danjabatan fungsional yangsetingkat.
2.
3.
1. Penetapan pemberhentiansementara dari jabatannegeri bagi semua PNSD dikabupaten/kota.
2. Penetapan pedoman, norma,standar, prosedur dan kriteriapenyelenggaraan pemberdayaanmasyarakat dalam pengelolaansumber daya alam dan teknologitepat guna skala nasional.
1. Penetapan kebijakan daerahskala provinsi.
2. Penyelenggaraanpemberdayaan masyarakatdalam pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepatguna skala provinsi.
1. Koordinasi dan fasilitasi prasaranadan sarana pedesaan sertapemeliharaan air bersih danpenyehatan lingkungan skalanasional.
1. Koordinasi dan fasilitasipemeliharaan prasarana dansarana pedesaan sertapemeliharaan air bersih danpenyehatan lingkungan skalaprovinsi.
1. Koordinasi dan fasilitasipemeliharaan prasaranadan sarana pedesaan sertapemeliharaan air bersihdan penyehatanlingkungan skalakabupaten/kota.
- 599 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
2. Pembinaan, pengawasan dansupervisi fasilitasi pemeliharaanprasarana dan sarana pedesaanserta pemeliharaan air bersih danpenyehatan lingkungan skalanasional.
3. Monitoring dan evaluasi fasilitasipemeliharaan prasarana dansarana pedesaan sertapemeliharaan air bersih danpenyehatan lingkungan skalanasional.
2. Pembinaan, pengawasan dansupervisi pemeliharaanprasarana dan saranapedesaan serta pemeliharaanair bersih dan penyehatanlingkungan skala provinsi.
3. Monitoring, evaluasi danpelaporan penyelengaraanpemeliharaan prasarana dansarana pedesaan sertapemeliharaan air bersih danpenyehatan lingkungan skalaprovinsi.
2. Pemberian persetujuanpemusnahan arsipkabupaten/kota terhadaparsip yang telah memilikipedoman retensi.
2. —
- 608 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
3. Pengelolaan arsip statislembaga negara dan badanpemerintahan tingkat pusat,badan usaha milik negara,perusahaan swasta danperorangan berskala nasional.
3. Pengelolaan arsip statisperangkat daerah provinsi,lintas daerah kabupaten/kota,badan usaha milik daerahprovinsi serta swasta danperorangan berskala provinsi.
3. Pengelolaan arsip statis perangkatdaerah kabupaten/kota, badanusaha milik daerahkabupaten/kota, perusahaanswasta dan perorangan berskalakabupaten/kota.
4. Akreditasi danSertifikasi
1. Pemberian akreditasi dansertifikasi kearsipan.
1. — 1.
5. Pengawasan/Supervisi 1. Pengawasan/supervisiterhadap penyelenggaraankearsipan lembaga negara danbadan pemerintahan tingkatpusat, lembaga vertikal sertaprovinsi.
1. Pengawasan/supervisiterhadap penyelenggaraankearsipan perangkat daerahprovinsi dan lembagakearsipan kabupaten/kota.
1. Pengawasan/supervisi terhadappenyelenggaraan kearsipanperangkat daerahkabupaten/kota, kecamatan dandesa/kelurahan.
2. Pengawasan/supervisiterhadap penyelenggaraanpembinaan kearsipan olehlembaga kearsipan provinsi.
2. Pengawasan/supervisiterhadap penyelenggaraanpembinaan oleh lembagakearsipan kabupaten/kota.
2. —
- 609 -
X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
1. Perpustakaan 1. Kebijakan 1. Penetapan norma, standardan pedoman yang berisikebijakan perpustakaansecara nasional, meliputi :
a. Penetapan norma, standardan pedoman yang berisikebijakanpenyelenggaraanperpustakaan.
b. Penetapan norma, standardan pedoman yang berisikebijakan danpengembangan sistemperpustakaan secaranasional.
1. Penetapan norma, standardan pedoman yang berisikebijakan provinsiberpedoman kebijakannasional, meliputi :
a. Penetapan peraturan dankebijakanpenyelenggaraanperpustakaan di skalaprovinsi berdasarkankebijakan nasional.
b.
1. Penetapan norma, standar danpedoman yang berisi kebijakankabupaten/kota berpedomankebijakan provinsi dan nasional,meliputi :
a. Penetapan peraturan dankebijakan penyelenggaraanperpustakaan di skalakabupaten/kota berdasarkankebijakan nasional.
b.
- 610 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
c. Penetapan kebijakan danpengembangan jaringanperpustakaan secaranasional.
d. Penetapan kebijakan danpengembangan SumberDaya Manusia (SDM)perpustakaan secaranasional.
e. Penetapan kebijakanpembentukan danpengembangan organisasiperpustakaan secaranasional.
f. Penetapan kebijakan dibidang sarana danprasarana perpustakaansecara nasional.
c. Penetapan peraturan dankebijakanpenyelenggaraan jaringanperpustakaan skalaprovinsi sesuai kebijakannasional.
d. Penetapan peraturan dankebijakan pengembanganSDM perpustakaan skalaprovinsi sesuai kebijakannasional.
e. Penetapan peraturan dankebijakan pengembanganorganisasi perpustakaanskala provinsi sesuaikebijakan nasional.
f. Penetapan paraturan dankebijakan di bidangsarana dan prasaranaperpustakaan skalaprovinsi sesuai kebijakannasional.
c. Penetapan peraturan dankebijakan penyelenggaraanjaringan perpustakaan skalakabupaten/kota sesuaikebijakan nasional.
d. Penetapan peraturan dankebijakan pengembanganSDM perpustakaan skalakabupaten/kota sesuaikebijakan nasional.
e. Penetapan peraturan dankebijakan pengembanganorganisasi perpustakaan skalakabupaten/kota sesuaikebijakan nasional.
f. Penetapan dan peraturankebijakan di bidang saranadan prasarana perpustakaanskala kabupaten/kota sesuaikebijakan nasional.
- 611 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
2. Pembinaan TeknisPerpustakaan
1. Pembinaan teknis semuajenis perpustakaan :
a. Pengelolaan perpustakaansesuai standar.
b. Pengembangan SDM.
c. Pengembangan saranadan prasarana sesuaistandar.
d. Kerjasama dan jaringanperpustakaan.
e. Pengembangan minatbaca.
1. Pembinaan teknis semuajenis perpustakaan di wilayahprovinsi :
a. Pengelolaan perpustakaansesuai standar.
b. Pengembangan SDM.
c. Pengembangan sarana danprasarana sesuai standar.
d. Kerjasama dan jaringanperpustakaan.
e. Pengembangan minatbaca.
1. Pembinaan teknis semua jenisperpustakaan di wilayahkabupaten/kota :
a. Pengelolaan perpustakaansesuai standar.
b. Pengembangan SDM.
c. Pengembangan sarana danprasarana sesuai standar.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
5. — 5.Pemberian izinpenyelenggaraantelekomunikasi khususuntuk keperluanpemerintah dan badanhukum yang cakupanareanya provinsisepanjang tidakmenggunakanspektrum frekuensiradio.
5. Pemberian izinpenyelenggaraantelekomunikasi khusus untukkeperluan pemerintah danbadan hukum yang cakupanareanya kabupaten/kotasepanjang tidakmenggunakan spektrumfrekuensi radio.
6. — 6.Pengawasan layananjasa telekomunikasi.
6. —
7. — 7. Pemberian rekomendasiterhadap permohonanizin penyelenggaraanjaringan tetap lokalwireline (end to end)cakupan provinsi.
7. Pemberian rekomendasiterhadap permohonan izinpenyelenggaraan jaringantetap tertutup lokal wireline(end to end) cakupankabupaten/kota.
- 619 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
8. — 8. Koordinasi dalamrangka pembangunankewajiban pelayananuniversal di bidangtelekomunikasi.
8. Pemberian rekomendasiwilayah prioritas untukpembangunan kewajibanpelayanan universal di bidangtelekomunikasi.
9. — 9. — 9. Pemberian izin terhadapInstalatur KabelRumah/Gedung (IKR/G).
10.Pelaksanaan evaluasipenyelenggaraankegiatan di bidang tarifdan saranatelekomunikasi,pelayanantelekomunikasi, operasitelekomunikasi,telekomunikasi khususdan kewajibanpelayanan universal danteknologi informasi.
26.Pengelolaan sarana danprasarana monitoringfrekuensi radio danorsat.
26.— 26.—
- 627 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
27.Pengelolaan databasefrekuensi radioIndonesia.
27.— 27.—
28.Penetapan peraturan,standar pedomanpenggunaan spektrumfrekuensi radio danorsat.
28.— 28.—
29.Pedoman pembangunansarana dan prasaranamenara telekomunikasi.
29.— 29.—
30.Penetapan pedomankriteria pembuatantower.
30.— 30.Pemberian Izin MendirikanBangunan (IMB) menaratelekomunikasi sebagaisarana dan prasaranatelekomunikasi.
31.— 31.Pemberian izin galianuntuk keperluanpenggelaran kabeltelekomunikasi lintaskabupaten/kota ataujalan provinsi.
31.Pemberian izin galian untukkeperluan penggelaran kabeltelekomunikasi dalam satukabupaten/kota.
- 628 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
32.— 32. — 32.Pemberian izin HinderOrdonantie (OrdonansiGangguan).
33.— 33. — 33.Pemberian izin instalansipenangkal petir.
34.— 34. — 34. Pemberian izin instalansigenset.
4. Bidang StandarisasiPos danTelekomunikasi
1. Perumusan kebijakandi bidang teknik posdan telekomunikasi,teknik komunikasiradio, pelayanan posdan telekomunikasi,penerapan standar posdan telekomunikasi.
1. — 1. —
2. Perumusan standar dibidang teknik pos dantelekomunikasi, teknikkomunikasi radio,pelayanan pos dantelekomunikasi,penerapan standar posdan telekomunikasi.
2. — 2. —
- 629 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
3. Pemberian bimbinganteknis di bidangstandar pos dantelekomunikasi, standarteknik komunikasiradio, standarpelayanan pos dantelekomunikasi,penerapan standar posdan telekomunikasi.
3. Pemberian bimbinganteknis di bidangstandar pos dantelekomunikasi,standar teknikkomunikasi radio,standar pelayanan posdan telekomunikasi,penerapan standar posdan telekomunikasi.
3. —
4. Pemantauan danpenertiban standar posdan telekomunikasi.
4. — 4. —
5. Perumusan persyaratanteknis dan standarpelayananalat/perangkat pos dantelekomunikasi.
5. — 5. —
- 630 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI
5. Pemberian bimbinganteknis dan evaluasipelaksanaan kebijakankelembagaaninternasional dankegiatan forainternasional di bidangpos, telekomunikasiinformatika,standarisasi sertafrekuensi radio danorsat.
5. — 5. —
- 633 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI
3. Pemberian rekomendasipersyaratan administrasi dankelayakan data teknis terhadappermohonan izinpenyelenggaraan radio.
- 634 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
4. Penerbitan izinpenyelenggaraanpenyiaran radio dantelevisi bagi seluruhlembaga penyiaran.
4. — 4. Pemberian izin lokasipembangunan studio danstasiun pemancar radiodan/atau televisi.
5. Penetapan pedomanteknis pelaksanaan ujicoba siaran radio dantelevisi.
5. — 5. —
6. Penetapan kebijakanpemusatan kepemilikandan penguasaanlembaga penyiaranswasta dan lembagapenyiaran berlanggananoleh salah satu orangatau satu badanhukum, baik di satuwilayah siaran maupundi beberapa wilayahsiaran.
6. — 6. —
- 635 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
7. Penetapan kebijakankepemilikan silangantara lembagapenyiaran swasta jasapenyiaran radio,lembaga penyiaranswasta jasa penyiarantelevisi, perusahaanmedia cetak, danlembaga penyiaranberlangganan baiklangsung maupun tidaklangsung.
7. — 7. —
8. Penetapan kebijakankepemilikan modalasing pada lembagapenyiaran swasta danlembaga penyiaranberlangganan.
8. — 8. —
9. Pemetaan usahapenyiaran radio dantelevisi.
9. — 9. —
- 636 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI
5. Kemitraan Media 1. Perumusanpelaksanaan kebijakan,standarisasi danbimbingan teknis,evaluasi sertapelaksanaan di bidangkemitraan media radio,media televisi danmedia cetak.
1. — 1. —
- 642 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
2. Perumusanpelaksanaan kebijakan,standarisasi danbimbingan teknis,evaluasi sertapelaksanaan di bidangkemitraan mediakomunitas.
2. Koordinasi danfasilitasipengembangankemitraan mediaskala provinsi.
2. Koordinasi dan fasilitasipengembangan kemitraanmedia skalakabupaten/kota.
- 643 -
Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
b. Pembinaan dan pengawasanbalai benih milik swasta.
7. Pembiayaan 1.a.Penetapan kebijakan danpedoman pembiayaan darilembaga keuangan perbankan,non perbankan dan dana yangbersumber dari masyarakat.
1.a.Pemantauan dan evaluasipelaksanaan pedomanpembiayaan dari lembagakeuangan perbankan, nonperbankan dan dana yangbersumber dari masyarakatwilayah provinsi.
1.a.Bimbingan pengembangan danpemanfaatan sumber-sumberpembiayaan/kredit agribisnis.
- 653 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
d.Pengawasan penyaluran,pemanfaatan danpengendalian kredit wilayahkabupaten/kota.
8. PerlindunganTanaman
1. Penetapan kebijakanperlindungan tanaman.
2. Pengaturan dan penetapannorma dan standar teknispengendalian OrganismePengganggu Tanaman (OPT)dan analisis mitigasi dampakfenomena iklim.
1. —
2. Pengamatan, identifikasi,pemetaan, pengendalian dananalisis dampak kerugianOPT/fenomena iklim wilayahprovinsi.
1. —
2. Pengamatan, identifikasi,pemetaan, pengendalian dananalisis dampak kerugianOPT/fenomena iklim wilayahkabupaten/kota.
- 654 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
3. —
4. —
5. —
6. —
7. —
3. Bimbingan pemantauan,pengamatan, dan peramalanOPT/fenomena iklim wilayahprovinsi.
4. Penyebaran informasi keadaanserangan OPT/fenomena iklimdan rekomendasipengendaliannya di wilayahprovinsi.
5. Pemantauan dan pengamatandaerah yang diduga sebagaisumber OPT/fenomena iklimwilayah provinsi.
6. Penyediaan dukunganpengendalian, eradikasitanaman dan bagian tanamanwilayah provinsi.
7. Pemantauan, peramalan,pengendalian danpenanggulangan eksplosiOPT/fenomena iklim wilayah
3. Bimbingan pemantauan,pengamatan, dan peramalanOPT/fenomena iklim wilayahkabupaten/kota.
4. Penyebaran informasi keadaanserangan OPT/fenomena iklimdan rekomendasipengendaliannya di wilayahkabupaten/kota.
5. Pemantauan dan pengamatandaerah yang diduga sebagaisumber OPT/fenomena iklimwilayah kabupaten/kota.
6. Penyediaan dukunganpengendalian, eradikasitanaman dan bagian tanamanwilayah kabupaten/kota.
7. Pemantauan, peramalan,pengendalian danpenanggulangan eksplosiOPT/fenomena iklim wilayah
- 655 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
8. Penetapan danpenanggulangan wabah hamadan penyakit tanaman skalanasional.
provinsi.
8. Pengaturan dan pelaksanaanpenanggulangan wabah hamadan penyakit tanaman wilayahprovinsi.
kabupaten/kota.
8. Pengaturan dan pelaksanaanpenanggulangan wabah hamadan penyakit tanaman wilayahkabupaten/kota.
9. Perizinan Usaha 1. Penetapan pedoman perizinanusaha tanaman pangan danhortikultura.
2. —
1. Pemberian izin usaha tanamanpangan dan hortikulturawilayah provinsi.
2. Pemantauan dan pengawasanizin usaha tanaman pangandan hortikultura wilayahprovinsi.
1. Pemberian izin usaha tanamanpangan dan hortikulturawilayah kabupaten/kota.
2. Pemantauan dan pengawasanizin usaha tanaman pangandan hortikultura wilayahkabupaten/kota.
10. TeknisBudidaya
1. Penetapan pedoman teknisbudidaya tanaman pangan danhortikultura.
2. —
1. Bimbingan penerapan pedomanteknis pola tanam, perlakuanterhadap tanaman pangan danhortikultura wilayah provinsi.
2. Bimbingan peningkatan mutuhasil tanaman pangan danhortikultura wilayah provinsi.
1. Bimbingan penerapan pedomanteknis pola tanam, perlakuanterhadap tanaman pangan danhortikultura wilayahkabupaten/kota.
2. Bimbingan peningkatan mutuhasil tanaman pangan danhortikultura wilayah
- 656 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
kabupaten/kota.
11. PembinaanUsaha
1. Penetapan pedomanpembinaan usaha tanamanpangan dan hortikultura.
2. —
3. —
1. Bimbingan kelembagaan usahatani, manajemen usaha tanidan pencapaian pola kerjasamausaha tani wilayah provinsi.
2. Bimbingan pemantauan danpemeriksaan hygiene dansanitasi lingkungan usahatanaman pangan danhortikultura wilayah provinsi.
3. Pelaksanaan studi analismengenai dampak lingkungan(amdal)/Upaya PengelolaanLingkungan hidup (UKL)-UpayaPemantauan Lingkungan hidup(UPL) di bidang tanamanpangan dan hortikulturawilayah provinsi.
1. Bimbingan kelembagaan usahatani, manajemen usaha tanidan pencapaian pola kerjasamausaha tani wilayahkabupaten/kota.
2. Bimbingan penghitunganperkiraan kehilangan hasiltanaman pangan danhortikultura wilayah provinsi.
3. Pengawasan standar unitpengolahan, alat transportasi,unit penyimpanan dankemasan hasil tanaman pangandan hortikultura wilayahprovinsi.
4.a.Penyebarluasan danpemantauan penerapanteknologi panen, pasca panendan pengolahan hasil wilayahprovinsi.
b. —
kabupaten/kota.
2. Penghitungan perkiraankehilangan hasil tanamanpangan dan hortikulturawilayah kabupaten/kota.
3. Bimbingan penerapan standarunit pengolahan, alattransportasi, unit penyimpanandan kemasan hasil tanamanpangan dan hortikulturawilayah kabupaten/kota.
4.a.Penyebarluasan danpemantauan penerapanteknologi panen, pasca panendan pengolahan hasil wilayahkabupaten/kota.
b. Bimbingan penerapan teknologipanen, pasca panen danpengolahan hasil wilayahkabupaten/kota.
- 659 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
13. Pemasaran 1. Penetapan pedomanpemasaran hasil tanamanpangan dan hortikultura.
2. Promosi komoditas tanamanpangan dan hortikulturatingkat nasional daninternasional.
3. Penyebarluasan informasipasar dalam dan luar negeri.
4. Penetapan kebijakan hargakomoditas tanaman pangandan hortikultura.
1. Pemantauan dan evaluasipemasaran hasil tanamanpangan dan hortikulturawilayah provinsi.
2. Promosi komoditas tanamanpangan dan hortikulturawilayah provinsi.
3. Penyebarluasan informasi pasarwilayah provinsi.
4. Pemantauan dan evaluasi hargakomoditas tanaman pangandan hortikultura wilayahprovinsi.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
b. —
c. —
d. —
e. —
f. —
g. —
h. —
b. Pengaturan penggunaan benihperkebunan wilayah provinsi.
c. Pengawasan dan sertifikasibenih perkebunan.
d. —
e. —
f. —
g. —
h. —
b. Pengaturan penggunaan benihperkebunan wilayahkabupaten/kota.
c. Pembinaan dan pengawasanpenangkar benih perkebunan.
d. Pembinaan dan pengawasanperbanyakan peredaran danpenggunaan benih perkebunan.
e. Bimbingan dan pemantauanproduksi benih perkebunan.
f. Bimbingan penerapan standarteknis perbenihan perkebunanyang meliputi sarana, tenagadan metode.
g. Pemberian izin produksi benihperkebunan.
h. Pengujian dan penyebarluasanbenih perkebunan varietasunggul spesifik lokasi.
- 671 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
i. —
j. —
k. —
l. —
m.—
n. —
i. —
j. —
k. —
l. —
m.Pembangunan danpengelolaan balai benihwilayah provinsi.
n. —
i. Perbanyakan dan penyaluranmata tempel dan benihperkebunan tanaman.
j. Pelaksanaan dan bimbingandan distribusi pohon induk.
k. Penetapan sentra produksibenih perkebunan.
l. Pengembangan sisteminformasi perbenihanperkebunan.
m.Pembangunan dan pengelolaanbalai benih wilayahkabupaten/kota.
n. Pembinaan dan pengawasanbalai benih milik swasta.
- 672 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
7. Pembiayaan 1.a.Penetapan kebijakan danpedoman pembiayaan bidangperkebunan dari lembagakeuangan perbankan, nonperbankan dan dana yangbersumber dari masyarakat.
b.—
c.—
d.—
1.a.Pemantauan dan evaluasipelaksanaan pedomanpembiayaan dari lembagakeuangan perbankan, nonperbankan dan dana yangbersumber dari masyarakatwilayah provinsi.
b.—
c.—
d.—
1.a.Bimbingan pengembangan danpemanfaatan sumber-sumberpembiayaan/kreditperkebunan.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
3. Penyebarluasan informasipasar dalam dan luar negeri.
4. Penetapan kebijakan hargakomoditas perkebunan.
3. Penyebarluasan informasi pasarwilayah provinsi.
4. Pemantauan dan evaluasi hargakomoditas perkebunan wilayahprovinsi.
3. Penyebarluasan informasi pasarwilayah kabupaten/kota.
4. Pengawasan harga komoditasperkebunan wilayahkabupaten/kota.
14. Sarana Usaha 1.a.Penetapan kebijakan danpedoman pengembangansarana usaha.
b. —
1.a.Pemantauan dan evaluasipengembangan sarana usahawilayah provinsi.
b. Bimbingan teknispembangunan dan sarana fisik(bangunan) penyimpanan,pengolahan dan pemasaransarana produksi sertapemasaran hasil perkebunanwilayah provinsi.
1.a.Bimbingan pengembangansarana usaha wilayahkabupaten/kota.
b. Bimbingan teknispembangunan dan sarana fisik(bangunan) penyimpanan,pengolahan dan pemasaransarana produksi sertapemasaran hasil perkebunanwilayah kabupaten/kota.
2. Alat dan MesinPeternakan danKesehatanHewan danKesehatanMasyarakatVeteriner(Kesmavet)
1.a.Penetapan kebijakan alat danmesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet.
b.—
2. Penetapan pedoman danstandar mutu kebijakan alatdan mesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet.
3.a.Penetapan pedomanpengawasan produksi,peredaran, penggunaan dan
1.a. Penerapan kebijakan alat danmesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet wilayah provinsi.
b. Pemantauan, identifikasi daninventarisasi kebutuhan alatdan mesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet.
2. Penerapan standar mutu danalat dan mesin peternakandan kesehatan hewan danKesmavet wilayah provinsi.
3.a. Pembinaan dan pengawasanstandar mutu alat dan mesinpeternakan dan kesehatan
1.a.Penerapan kebijakan alat danmesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet wilayah kabupaten/kota.
b.Identifikasi dan inventarisasikebutuhan alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet.
2. Pengawasan penerapanstandar mutu alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet.
3.a.Pengawasan penerapanstandar mutu alat dan mesinpeternakan dan kesehatan
- 681 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
pengujian alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet.
b.—
c.—
d.—
hewan dan kesmavet wilayahprovinsi.
b. Penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaan, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.
c. Pembinaan dan pengawasan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.
d.—
hewan dan kesmavet wilayahkabupaten/kota.
b.Pengawasan produksi,peredaran, penggunaan danpengujian alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet wilayahkabupaten/kota.
c.Pembinaan danpengembangan pelayanan jasaalat dan mesin peternakandan kesehatan hewan dankesmavet wilayah kabupaten/kota.
d.Analisis teknis, ekonomis dansosial budaya alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan sesuai kebutuhanlokalita wilayahkabupaten/kota.
- 682 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
e.—
f. —
g.—
h.—
e. Penerapan standar dukungan rekayasa teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.
f. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.
g. Pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.
h. Pengawasan penerapan teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.
e.Bimbingan penggunaan danpemeliharaan alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet wilayahkabupaten/kota.
f. Pembinaan danpengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavetkabupaten/kota.
g.Pelaksanaan temuan-temuanteknologi baru di bidangpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet wilayahkabupaten/kota.
h.Pelaksanaan kajian,pengenalan danpengembangan teknologi tepatguna bidang peternakan dan
- 683 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
i. — i. Pembinaan kerjasamateknologi bidang peternakandan kesehatan hewan dankesmavet wilayah provinsi.
kesehatan hewan dankesmavet wilayahkabupaten/kota.
i. Pelaksanaan kerjasamadengan lembaga-lembagateknologi peternakan dankesehatan hewan dankesmavet kabupaten/kota.
n. Bimbingan pelaksanaanpenyebaran bibit unggulwilayah kabupaten/kota.
o. Bimbingan pelaksanaan ujireformans recording danseleksi wilayahkabupaten/kota.
p. Bimbingan pelaksanaanidentifikasi perbibitan wilayahkabupaten/kota.
- 696 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
7. Pembiayaan 1.a.Penetapan kebijakan danpedoman pengembanganinvestasi dan permodalanmelalui lembaga perbankandan non perbankan dan danayang bersumber darimasyarakat.
b. —
c. —
d. —
e. —
1.a.Penerapan kebijakan danpemantauan pengembanganinvestasi dan kebijakanpermodalan melalui lembagaperbankan dan non perbankanwilayah provinsi.
b. —
c. —
d. —
e. Pengawasan penyaluran,pemanfaatan dan kreditprogram wilayah provinsi.
1.a.Penerapan kebijakan danpedoman pembiayaan darilembaga keuangan perbankandan non perbankan wilayahkabupaten/kota.
b. Bimbingan pengembangan danpemanfaatan sumber-sumberpembiayaan/kredit programwilayah kabupaten/kota.
c. Bimbingan penyusunanrencana usaha agribisniswilayah kabupaten/kota.
d. Bimbingan pemberdayaanlembaga keuangan mikropedesaan wilayahkabupaten/kota.
e. Bimbingan dan pengawasanpenyaluran, pemanfaatan dankredit program wilayah
- 697 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
f. — f. Pembinaan dan pengawasanpenyaluran, pemanfaatan dankredit program wilayahprovinsi.
3.a.Penerapan dan pengawasannorma standar teknispelayanan keswan, kesmavetserta kesejahteraan hewanwilayah provinsi.
b. —
4. Pembangunan danpengelolaan laboratoriumkeswan dan laboratoriumkesmavet wilayah provinsi.
5.a.Penanggulangan wabah danpenyakit hewan menularwilayah provinsi.
b. Pemantauan dan pengawasanpelaksanaan penanggulanganwabah dan penyakit hewanmenular wilayah provinsi.
3.a.Penerapan dan pengawasannorma, standar teknispelayanan keswan, kesmavetserta kesejahteraan hewanwilayah kabupaten/kota.
b. Pengawasan urusankesejahteraan hewan.
4. Bimbingan pembangunan danpengelolaan laboratoriumkeswan dan laboratoriumkesmavet wilayahkabupaten/kota.
5.a.Penanggulangan wabah danpenyakit hewan menularwilayah kabupaten/kota.
b. Pemantauan dan pengawasanpelaksanaan penanggulanganwabah dan penyakit hewanmenular wilayahkabupaten/kota.
- 700 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
c. —
d. —
e. —
6. Penetapan standar teknisminimal Rumah Potong Hewan(RPH) dan Rumah PotongUnggas (RPU) keamanan danmutu produk hewan,laboratorium kesmavet, satuanpelayanan peternakan terpadu,rumah sakit hewan danpelayanan keswan.
c. Pencegahan penyakit hewanmenular wilayah provinsi.
d. Penutupan dan pembukaankembali status daerah wabahtingkat provinsi.
e. Pengaturan dan pengawasanpelaksanaan pelaranganpemasukan hewan, bahanasal hewan ke/dari wilayahIndonesia antar provinsi diwilayah provinsi.
6. Penetapan dan identifikasikebutuhan standar teknisminimal RPH/RPU, keamanandan mutu produk hewan,laboratorium kesmavet, satuanpelayanan peternakanterpadu, rumah sakit hewandan pelayanan keswan.
c. Pencegahan penyakit hewanmenular wilayahkabupaten/kota.
d. Penutupan dan pembukaankembali status daerah wabahkabupaten/kota.
e. Pengaturan dan pengawasanpelaksanaan pelaranganpemasukan hewan, bahan asalhewan ke/dari wilayahIndonesia antar provinsi diwilayah kabupaten/kota.
6. Bimbingan penerapan danstandar teknis minimalRPH/RPU, keamanan danmutu produk hewan,laboratorium kesmavet, satuanpelayanan peternakanterpadu, rumah sakit hewandan pelayanan keswan.
- 701 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
7. Penetapan pedomanpengawasan lalu lintas ternak,produk ternak dan hewankesayangan.
8.a.Penetapan pedoman pelayanankeswan.
b.—
c.—
7. Pengawasan lalu lintas ternak,produk ternak dan hewankesayangan dari/ke wilayahprovinsi dan lintaskabupaten/kota.
8.a.Pembinaan dan pengawasanpelayanan keswan.
b. —
c. —
7. Pengawasan lalu lintas ternak,produk ternak dan hewankesayangan dari/ke wilayahkabupaten/kota.
b. Bimbingan dan pelaksanaanpengamatan, pemetaan,pencatatan kejadian danpenanggulangan penyakithewan.
c. Bimbingan pelaksanaanpenyidikan epidemiologipenyakit hewan.
- 702 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
d.—
e.—
f. —
g.—
d. —
e. Pembinaan dan pengawasanpenerapan standar teknis RPHdan RPU, rumah sakithewan/unit pelayanan keswanterpadu, pet shop, poultry shopdan distributor obat hewan.
f. —
g. —
d. Bimbingan pelayanankesehatan hewan padalembaga-lembaga maupunperorangan yang mendapat ijinkonservasi satwa liar.
e. Bimbingan dan pengawasanpelayanan keswan, kesmavetdi RPH, tempat pemotonganhewan sementara, tempatpemotongan hewan daruratdan usaha susu.
f. Bimbingan pengaturanpelayanan kesehatan hewanpada lalu lintas tata niagahewan (hewan besar, sedangdan kecil).
g. Bimbingan pelaksanaansosialisasi dan surveilanceHazard Analysis CriticalControl Point (HACCP).
- 703 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
h.—
i. —
j. —
k.—
l. —
h. Pembinaan dan pengawasanRPH dan RPU.
i. —
j. —
k.Pemeriksaan dan pengawasanresidu produk pangan asalhewan.
l. Pembinaan dan sertifikasipelayanan medik veteriner(dokter hewan praktek, klinikhewan dan rumah sakithewan).
h. Bimbingan pelaksanaanstandarisasi jagal hewan.
i. Bimbingan pelaksanaanpelaporan dan pendataanpenyakit individual/menularyang mewabah.
j. Bimbingan pelaksanaanpenutupan wilayah padapenyakit hewan yang menularyang mewabah.
k. Bimbingan pelaksanaanpemeriksaan peredaranproduk pangan asal hewandan pengolahan produkpangan asal hewan.
l. Bimbingan pelaksanaan danpengawasan laranganpemotongan ternak betinaproduktif.
- 704 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
m. —
n.—
o.—
p.—
q.—
m. Pembinaan, pengawasan danpengujian ternak dan bahanasal hewan untuk tujuanekspor (ternak, daging, susu,hewan kesayangan, hewanliar, dll).
n. —
o. Pembinaan dan pengawasanpenyidikan penyakit hewan.
p. Pembinaan penyidikan danepidemiologi penyakit hewan,parasit, bakteri, virus danpenyakit hewan lainnya.
n. Bimbingan pelaksaaanperedaran produk pangan asalhewan dan produk hewani nonpangan.
o. Bimbingan pengamatan danpenyidikan epidemiologipenyakit hewan parasit,bakteri, virus dan penyakithewan lainnya.
p. —
q. —
- 705 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
r. —
s.—
t. —
u. —
v.—
w. —
penyakit hewan menularstrategis mewabah.
r. Pembinaan peramalanwabah penyakit hewanmenular wilayah provinsi.
s. Pembinaan penutupan danpembukaan kembali wilayahpenyakit hewan menularlintas kabupaten/kota.
t. Pembinaan pembuatan petasituasi penyebaran penyakithewan di provinsi.
u. Pembinaan dan pengawasandan pemantauan penyakithewan zoonosis.
v. Pembinaan pelayanan danpengamanan wilayahterpadu pada kejadianwabah/epidemik.
w. Pembinaan penerapan
r. —
s. Penutupan dan pembukaankembali wilayah penyakithewan menular skalakabupaten/kota.
t. —
u. —
v. —
w. Bimbingan penerapan norma,
- 706 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
x.—
y.—
z. —
9.a.Penetapan pedoman danstandar dan sertifikasipelayanan medik/paramedikveteriner.
b. —
standar teknis pelayanankeswan, kesmavet sertakesejahteraan hewan wilayahprovinsi.
x. —
y. —
z. —
9.a.Pembinaan dan pelaporanpelayanan medik/paramedikveteriner di lembaga-lembagapemerintahan dan unit-unitpelayanan medik/paramedikveteriner di tingkat provinsi.
b. —
standar teknis pelayanankeswan, kesmavet sertakesejahteraan hewan wilayahkabupaten/kota.
x. Bimbingan dan pengawasanurusan kesejahteraan hewan.
y. Sertifikasi keswan yangkeluar/masuk wilayahkabupaten/kota.
z. Sertifikasi kesehatan bahanasal hewan yangkeluar/masuk wilayahkabupaten/kota.
1. Penerapan dan pengawasanpelaksanaan pedomankerjasama/kemitraan usahapeternakan wilayah provinsi.
1. Penerapan dan pengawasanpelaksanaan pedomankerjasama/kemitraan usahapeternakan wilayahkabupaten/kota.
2.a.Penetapan pedomanpembinaan usaha peternakanyang meliputi budidayapembinaan mutu, pengolahanhasil peternakan dan hasilbahan asal hewan, penetapantarif pemasaran dankelembagaan usaha.
2.a.Pembinaan dan pengawasanpenerapan standar teknispembinaan mutu danpengolahan hasil peternakandan hasil bahan asal hewanwilayah provinsi.
2.a.Bimbingan penerapanstandar-standar teknis,pembinaan mutu danpengolahan hasil peternakanwilayah kabupaten/kota.
b. — b. Pembinaan dan pengawasanlembaga sistem mutu produkpeternakan dan hasil bahanasal hewan wilayah provinsi.
b. Bimbingan pemantauan danpengawasan lembaga sistemmutu produk peternakan danhasil bahan asal wilayahkabupaten/kota.
c. — c. Pembinaan dan pengawasanpeningkatan mutu hasilpeternakan dan hasil bahanasal hewan wilayah provinsi.
c. Bimbingan peningkatan mutuhasil peternakan dan hasilbahan asal hewan wilayahkabupaten/kota.
- 715 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
d. — d. Pembinaan dan pengawasanpengelolaan unit pengolahanalat transportasi, unitpenyimpanan hasil bahan asalhewan wilayah provinsi.
d. Bimbingan pengelolaan unitpengolahan, alat transportasi,unit penyimpanan hasil bahanasal hewan wilayahkabupaten/kota.
e. — e. Promosi komoditas peternakanwilayah provinsi.
e. Promosi komoditas peternakanwilayah kabupaten/kota.
f.— f. Pembinaan analisis usaha tanidan pemasaran hasilpeternakan wilayah provinsi.
f. Bimbingan analisis usaha tanidan pemasaran hasilpeternakan wilayahkabupaten/kota.
g. — g. Pembinaan kelembagaanusaha tani, manajemen usahatani dan pencapaian polakerjasama usaha tani wilayahprovinsi.
g. Bimbingan kelembagaanusaha tani, manajemen usahatani dan pencapaian polakerjasama usaha tani wilayahkabupaten/kota.
h. — h. Pembinaan dan pengawasanpenerapan standar teknispeternakan dan kesehatanhewan, pembinaan mutu danpengelolaan hasil peternakan,
h. Bimbingan pelaksanaanstandardisasi teknis analisausaha, pembinaan mutu danpengolahan hasil sertapemasaran.
- 716 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
i.—
j.—
k. —
l.—
kelembagaan usaha tani,pelayanan dan izin usaha.
i. —
j. Pembinaan dan pengawasanpenerapan teknologi panen,pasca panen dan pengolahanhasil peternakan wilayahprovinsi.
k. Pembinaan dan pengawasanpemeriksaan hygiene dansanitasi lingkungan usahapeternakan wilayah provinsi.
l. Pembinaan dan pelaksanaanstudi amdal/UKL-UPL dibidang peternakan wilayahprovinsi.
i. Pembinaan mutu danpengelolaan hasil produkolahan peternakan dankeswan.
j. Bimbingan penerapanteknologi panen, pasca panendan pengolahan hasilpeternakan wilayahkabupaten/kota.
k. Bimbingan pemantauan danpemeriksaan hygiene dansanitasi lingkungan usahapeternakan wilayahkabupaten/kota.
l. Bimbingan dan pelaksanaanstudi amdal/UKL-UPL dibidang peternakan wilayahkabupaten/kota.
- 717 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
m.— m.Pembinaan dan pengawasanpelaksanaan amdal wilayahprovinsi.
12. Sarana Usaha 1.a.Penetapan kebijakan,pedoman, norma dan standarsarana usaha.
b. —
1.a.Bimbingan penerapanpedoman, norma, standarsarana usaha wilayah provinsi.
b. Bimbingan teknispembangunan sarana fisik(bangunan), penyimpanan,pengolahan dan pemasaransarana produksi sertapemasaran hasil peternakanwilayah provinsi.
1.a.Bimbingan penerapanpedoman, norma, standarsarana usaha wilayahkabupaten/kota.
b. Bimbingan teknispembangunan sarana fisik(bangunan), penyimpanan,pengolahan dan pemasaransarana produksi sertapemasaran hasil peternakanwilayah kabupaten/kota.
- 718 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
13. Panen, PascaPanen danPengolahanHasil
1. Penetapan kebijakanpenanganan panen, pascapanen dan pengolahan hasilpeternakan.
2. Penetapan metode perkiraankehilangan hasil budidayapeternakan.
3. Penetapan standar unitpengolahan, alat transportasidan unit penyimpanan dankemasan hasil peternakan.
4.a.Penetapan pedoman panen,pasca panen dan pengolahanhasil peternakan.
b. —
1. Pemantauan dan evaluasipenanganan panen, pascapanen dan pengolahan hasilpeternakan wilayah provinsi.
b. — b. Pembinaan dan pengawasanpengumpulan, pengelolaan,analisis, penyajian danpelayanan data dan statistikpeternakan dan kesehatanhewan wilayah provinsi.
b. —
c. — c. Pembinaan dan pengawasanmanajemen pengumpulan,pengolahan datakomoditas/produksipeternakan dan sumberdayastrategis lintaskabupaten/kota.
c. —
- 721 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
d. — d. Pembinaan dan pengawasanpengumpulan, pengolahan,analisis, penyajian danpelayanan data dan statistikkomoditas strategis.
d. —
e. — e. Pembinaan dan pengawasanpelayanan informasipembangunan peternakan dankeswan wilayah provinsi.
e. —
f. —
g. —
f. Pembinaan dan pengawasanterminal cyber space agribisnispeternakan dan keswanwilayah provinsi.
g. Pembinaan dan pengawasanpengumpulan, analisis daninformasi kebutuhan produkpeternakan dan keswanwilayah provinsi.
f. —
g. —
16. Pengawasandan Evaluasi
1. Pengawasan dan evaluasipelaksanaan kebijakan, norma,standar, kriteria, pedoman dan
1. — 1. —
- 722 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
prosedur di bidang peternakandan keswan dan kesmavet.
4.KetahananPangan
1. KetahananPangan
1.a.Pengaturan, pengawasan danpembinaan peningkatanketersediaan dan keragamanpangan.
b. —
c. —
d. —
2.a.Pengaturan dan koordinasicadangan pangan pemerintah
1.a. Identifikasi ketersediaan dankeragaman produk pangan.
b. Identifikasi kebutuhanproduksi dan konsumsimasyarakat.
c. Koordinasi pencegahan danpengendalian masalah pangansebagai akibat menurunnyaketersediaan pangan karenaberbagai sebab.
d. —
2.a.Pembinaan cadangan panganmasyarakat.
1.a. Identifikasi potensisumberdaya dan produksipangan serta keragamankonsumsi pangan masyarakat.
b. Pembinaan peningkatanproduksi dan produk panganberbahan baku lokal.
c. Pembinaan pengembanganpenganekaragaman produkpangan.
d. Pencegahan dan pengendalianmasalah pangan sebagaiakibat menurunnyaketersediaan pangan.
2.a. Identifikasi cadangan panganmasyarakat.
- 723 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
dan pembinaan cadanganpangan masyarakat.
b. —
c. —
3.a.Pengaturan dan pengawasanpeningkatan akses panganuntuk masyarakat miskin danrawan pangan.
b. —
c. —
b. Pengembangan danpengaturan cadangan panganpokok tertentu provinsi.
c. Koordinasi dan pengendaliancadangan pangan pemerintahdan masyarakat.
3.a.Koordinasi penanganankerawanan pangan provinsi.
b. Koordinasi pencegahan danpenanggulangan masalahpangan sebagai akibatmenurunnya mutu, gizi dankeamanan pangan.
c. Pengendalian kerawananpangan wilayah provinsi.
b. Pengembangan danpengaturan cadangan panganpokok tertentukabupaten/kota.
c. Pembinaan dan monitoringcadangan pangan masyarakat.
3.a.Penanganan dan penyaluranpangan untuk kelompokrawan pangan tingkatkabupaten/kota.
b. Pencegahan danpenanggulangan masalahpangan sebagai akibatmenurunnya mutu, gizi dankeamanan pangan.
c. Identifikasi kelompok rawanpangan.
- 724 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
4.a.Peningkatan infrastrukturdistribusi dan koordinasipengendalian stabilitas hargapangan strategis.
b. —
c. —
d. —
e. —
4.a.Identifikasi infrastrukturdistribusi pangan.
b. Pengembangan infrastrukturdistribusi pangan provinsi dankoordinasi pengembanganinfrastruktur provinsi.
c. Koordinasi pencegahanpenurunan akses panganmasyarakat dan peningkatanakses pangan masyarakat.
d. Informasi harga di provinsi.
e. Pengembangan jaringan pasardi wilayah provinsi.
2. Pengaturan dan pemberianhak PVT kepada penemuvarietas baru.
3. Pemberian nama danpendaftaran varietas lokal yangsebaran geografisnya meliputilintas provinsi.
4. Izin penggunaan varietas lokaluntuk pembuatan varietasturunan esensial yang sebarangeografisnya meliputi lintasprovinsi.
1. —
2. —
3. Pemberian nama danpendaftaran varietas lokalyang sebaran geografisnyameliputi lintaskabupaten/kota.
4. Izin penggunaan varietas lokaluntuk pembuatan varietasturunan esensial yang sebarangeografisnya meliputi lintaskabupaten/kota.
1. —
2. —
3. Pemberian nama danpendaftaran varietas lokalyang sebaran geografisnyapada satu kabupaten/kota.
4. Izin penggunaan varietas lokaluntuk pembuatan varietasturunan esensial yang sebarangeografisnya pada satukabupaten/kota.
- 733 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
6. Sumber DayaGenetik (SDG)
1.a.Menetapkan kebijakanpengelolaan (pelestarian danpemanfaatan) sumber dayagenetik yang berkaitan denganakses dan pembagiankeuntungan yang diperolehdari pemanfaatan SDG secaraberkelanjutan.
b. —
2. Pengaturan pemasukan danpengeluaran plasma nutfahConvention on InternationalTrade Endanger Species(CITES).
1.a.Pengaturan pembagiankeuntungan yang diperolehdari pemanfaatan SDG yangterdapat di beberapakabupaten/kota yang ada diprovinsi tersebut.
b. Pengawasan penyusunanperjanjian akses terhadappembagian keuntungan daripemanfaatan SDG yang ada diprovinsi tersebut (kalau satujenis SDG terdapat dibeberapa kabupaten/kota).
2. —
1.a.Pengaturan hasil pembagiankeuntungan yang diperolehuntuk konservasi SDG dankesejahteraan masyarakat.
b. Pengawasan penyusunanperjanjian akses terhadappembagian keuntungan daripemanfaatan SDG yang ada diwilayahnya.
2. —
- 734 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
7. Standarisasidan Akreditasi
1. Perumusan kebijakan sektorpertanian di bidangstandarisasi.
14. Fasilitasi penyelenggaraanprogram pendidikan danpelatihan standarisasi sektorpertanian sesuai kebutuhan dikabupaten/kota.
- 737 -
AA. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA1. Inventarisasi
Hutan1. Penetapan norma, standar,
prosedur, dan kriteriainventarisasi hutan, daninventarisasi hutan kawasansuaka alam, kawasanpelestarian alam, taman burudan inventarisasi hutan daerahaliran sungai (DAS) skalanasional.
1. Penyelenggaraan inventarisasihutan produksi, hutan lindungdan taman hutan raya danskala DAS lintaskabupaten/kota.
1. Penyelenggaraan inventarisasihutan produksi dan hutanlindung dan skala DAS dalamwilayah kabupaten/kota.
2. PengukuhanKawasan HutanProduksi, HutanLindung,KawasanPelestarianAlam, KawasanSuaka Alam danTaman Buru
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria, danpelaksanaan pengukuhankawasan hutan produksi, hutanlindung, kawasan pelestarianalam, kawasan suaka alam dantaman buru.
1. — 1. —
- 738 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA3. Penunjukan
Kawasan Hutan,Hutan Produksi,Hutan Lindung,KawasanPelestarianAlam, KawasanSuaka Alam danTaman Buru
1. Pelaksanaan penunjukankawasan hutan produksi, hutanlindung, kawasan pelestarianalam, kawasan suaka alam dantaman buru.
1. Pemberian pertimbangan teknispenunjukan kawasan hutanproduksi, hutan lindung,kawasan pelestarian alam,kawasan suaka alam dan tamanburu.
1. Pengusulan penunjukankawasan hutan produksi, hutanlindung, kawasan pelestarianalam, kawasan suaka alam dantaman buru.
4. Penataan Batasdan PemetaanKawasan HutanProduksi, HutanLindung,KawasanPelestarianAlam, KawasanSuaka Alam danTaman Buru
1. Penyelenggaraan tata batas,penataan dan pemetaankawasan hutan produksi, hutanlindung, kawasan pelestarianalam, kawasan suaka alam dantaman buru.
1. — 1. —
- 739 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA5. Penetapan
Kawasan HutanProduksi, HutanLindung,KawasanPelestarianAlam, KawasanSuaka Alam danTaman Buru
1. Pelaksanaan penetapankawasan hutan produksi, hutanlindung, kawasan pelestarianalam, kawasan suaka alam dantaman buru.
1. — 1. —
6. Kawasan Hutandengan TujuanKhusus
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria, danpenetapan pengelola kawasanhutan dengan tujuan khususuntuk masyarakat hukum adat,penelitian dan pengembangan,pendidikan dan pelatihankehutanan, lembaga sosial dankeagamaan.
1. Pengusulan dan pertimbanganteknis pengelolaan kawasanhutan dengan tujuan khususuntuk masyarakat hukum adat,penelitian dan pengembangan,pendidikan dan pelatihankehutanan, lembaga sosial dankeagamaan untuk skalaprovinsi.
1. Pengusulan pengelolaankawasan hutan dengan tujuankhusus untuk masyarakathukum adat, penelitian danpengembangan, pendidikan danpelatihan kehutanan, lembagasosial dan keagamaan untukskala kabupaten/kota denganpertimbangan gubernur.
- 740 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA7. Penatagunaan
Kawasan Hutan1. Penetapan norma, standar,
prosedur, dan kriteriapenatagunaan kawasan hutan,pelaksanaan penetapan fungsi,perubahan status dan fungsihutan serta perubahan hak darilahan milik menjadi kawasanhutan, pemberian perizinanpenggunaan dan tukarmenukar kawasan hutan.
1. Pertimbangan teknis perubahanstatus dan fungsi hutan,perubahan status dari lahanmilik menjadi kawasan hutan,dan penggunaan serta tukarmenukar kawasan hutan.
1. Pengusulan perubahan statusdan fungsi hutan danperubahan status dari lahanmilik menjadi kawasan hutan,dan penggunaan serta tukarmenukar kawasan hutan.
8. PembentukanWilayahPengelolaanHutan
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria, danpelaksanaan penetapanpembentukan wilayahpengelolaan hutan, penetapanwilayah pengelolaan daninstitusi wilayah pengelolaan,serta arahan pencadangan.
1. Pelaksanaan penyusunanrancang bangun, pembentukandan pengusulan penetapanwilayah pengelolaan hutanlindung dan hutan produksiserta pertimbangan teknisinstitusi wilayah pengelolaanhutan.
1. Pertimbangan penyusunanrancang bangun danpengusulan pembentukanwilayah pengelolaan hutanlindung dan hutan produksi,serta institusi wilayahpengelolaan hutan.
- 741 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria, danpengesahan rencanapengelolaan lima tahunan(jangka menengah) unit usahapemanfaatan hutan lindung.
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan lima tahunan(jangka menengah) unit usahapemanfaatan hutan lindung.
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan lima tahunan(jangka menengah) unit usahapemanfaatan hutan lindung.
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria, danpengesahan rencanapengelolaan jangka pendek(tahunan) unit KPHK.
1. Pertimbangan teknis rencanapengelolaan jangka pendek(tahunan) unit KPHK.
1. Pertimbangan teknis rencanapengelolaan jangka pendek(tahunan) unit KPHK.
- 747 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA26. Rencana
PengelolaanJangka Panjang(Dua PuluhTahunan) CagarAlam, SuakaMargasatwa,TamanNasional,Taman WisataAlam danTaman Buru
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria, danpenyusunan serta pengesahanrencana pengelolaan jangkapanjang cagar alam, suakamargasatwa, taman nasional,taman wisata alam dan tamanburu.
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangka panjang(dua puluh tahunan) untukcagar alam, suaka margasatwa,taman nasional, taman wisataalam dan taman buru skalaprovinsi.
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangka panjang(dua puluh tahunan) untukcagar alam, suaka margasatwa,taman nasional, taman wisataalam dan taman buru skalakabupaten/kota.
27. RencanaPengelolaanJangkaMenengah CagarAlam, SuakaMargasatwa,TamanNasional,Taman WisataAlam danTaman Buru
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria, danpenyusunan serta pengesahanrencana pengelolaan jangkamenengah untuk cagar alam,suaka margasatwa, tamannasional, taman wisata alamdan taman buru.
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangka menengahuntuk cagar alam, suakamargasatwa, taman nasional,taman wisata alam dan tamanburu skala provinsi.
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangka menengahuntuk cagar alam, suakamargasatwa, taman nasional,taman wisata alam dan tamanburu skala kabupaten/kota.
- 748 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA28. Rencana
PengelolaanJangka PendekCagar Alam,SuakaMargasatwa,TamanNasional,Taman WisataAlam danTaman Buru
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria, danpenyusunan serta pengesahanrencana pengelolaan jangkapendek untuk cagar alam,suaka margasatwa, tamannasional, taman wisata alam,dan taman buru.
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangka pendekuntuk cagar alam, suakamargasatwa, taman nasional,taman wisata alam, dan tamanburu skala provinsi.
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangka pendekuntuk cagar alam, suakamargasatwa, taman nasional,taman wisata alam dan tamanburu skala kabupaten/kota
29. Penataan Blok(Zonasi) CagarAlam, SuakaMarga Satwa,TamanNasional,Taman WisataAlam danTaman Buru
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria, danpelaksanaan penataan blok(zonasi) cagar alam, suakamarga satwa, taman nasional,taman wisata alam dan tamanburu.
1. — 1. —
- 749 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA30. Pengelolaan
Taman HutanRaya
1. Pengesahan rencanapengelolaan jangka menengah(lima tahunan) dan jangkapanjang (dua puluh tahunan).
2. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria:
a. Pemanfaatan taman hutanraya
b. Penataan blokc. Rehabilitasi
1. Pengelolaan taman hutan raya,penyusunan rencanapengelolaan (jangka menengahdan jangka panjang) danpengesahan rencanapengelolaan jangka pendekserta penataan blok (zonasi) danpemberian perizinan usahapemanfaatan serta rehabilitasidi taman hutan raya skalaprovinsi.
2. —
1. Pengelolaan taman hutan raya,penyusunan rencanapengelolaan dan penataan blok(zonasi) serta pemberianperizinan usaha pariwisataalam dan jasa lingkungan sertarehabilitasi di taman hutan rayaskala kabupaten/kota.
2. —
31. RencanaKehutanan
1. Penetapan sistem perencanaankehutanan dan penyusunanrencana-rencana kehutanantingkat nasional.
1. Penyusunan rencana-rencanakehutanan tingkat provinsi.
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA32. Sistem
InformasiKehutanan(Numerik danSpasial)
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria, danpenyusunan sistem informasikehutanan (numerik danspasial) tingkat nasional.
1. Penyusunan sistem informasikehutanan (numerik danspasial) tingkat provinsi.
1. Penyusunan sistem informasikehutanan (numerik danspasial) tingkatkabupaten/kota.
33. PemanfaatanHasil Hutanpada HutanProduksi
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria izinusaha pemanfaatan hasil hutankayu dan bukan kayu, danpemberian serta perpanjanganizin usaha pemanfaatan hasilhutan kayu pada hutanproduksi.
1. Pertimbangan teknis kepadamenteri untuk pemberian danperpanjangan izin usahapemanfaatan hasil hutan kayupada hutan produksi kecualipada kawasan hutan negarapada wilayah kerja PERUMPerhutani.
1. Pertimbangan teknis kepadagubernur untuk pemberian danperpanjangan izin usahapemanfaatan hasil hutan kayuserta pemberian perizinanusaha pemanfaatan hasil hutanbukan kayu pada hutanproduksi kecuali pada kawasanhutan negara pada wilayahkerja PERUM Perhutani.
34. PemungutanHasil Hutanpada HutanProduksi
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteriapemberian izin pemungutanhasil hutan kayu dan bukankayu pada hutan produksi.
1. Pemberian perizinanpemungutan hasil hutan kayudan pemungutan hasil hutanbukan kayu pada hutanproduksi skala provinsi kecualipada kawasan hutan negarapada wilayah kerja PERUMPerhutani.
1. Pemberian perizinanpemungutan hasil hutan kayudan pemungutan hasil hutanbukan kayu pada hutanproduksi skala kabupaten/kotakecuali pada kawasan hutannegara pada wilayah kerjaPERUM Perhutani.
- 751 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA35. Pemanfaatan
Kawasan Hutandan JasaLingkunganpada HutanProduksi
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteriapemberian izin usahapemanfaatan kawasan hutandan jasa lingkungan.
1. Pemberian izin usahapemanfaatan kawasan hutandan jasa lingkungan skalaprovinsi kecuali pada kawasanhutan negara pada wilayahkerja PERUM Perhutani.
1. Pemberian izin usahapemanfaatan kawasan hutandan jasa lingkungan skalakabupaten/kota kecuali padakawasan hutan negara padawilayah kerja PERUMPerhutani.
36. IndustriPengolahanHasil Hutan
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria industriprimer hasil hutan danpemberian izin industri primerhasil hutan kayu dengankapasitas produksi > 6.000 m3.
1. Pemberian izin industri primerhasil hutan kayu dengankapasitas produksi 6.000 m3
serta pertimbangan teknis izinindustri primer dengankapasitas > 6.000 m3.
1. Pertimbangan teknis pemberianizin industri primer hasil hutankayu.
37. PenatausahaanHasil Hutan
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria, danpelaksanaan pengaturanpenatausahaan hasil hutan.
1. Pengawasan dan pengendalianpenatausahaan hasil hutanskala provinsi.
1. Pengawasan dan pengendalianpenatausahaan hasil hutanskala kabupaten/kota.
- 752 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA38. Pemanfaatan
Kawasan Hutanpada HutanLindung
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria, danpenyelenggaraan perizinanpemanfaatan kawasan hutandan pemungutan hasil hutanbukan kayu yang tidakdilindungi dan tidak termasukke dalam Lampiran (Appendix)Convention on InternationalTrade Endangered Species(CITES) serta pemanfaatan jasalingkungan skala nasional.
1. Pemberian perizinanpemanfaatan kawasan hutandan pemungutan hasil hutanbukan kayu yang tidakdilindungi dan tidak termasukke dalam Lampiran (Appendix)CITES, dan pemanfaatan jasalingkungan skala provinsikecuali pada kawasan hutannegara pada wilayah kerjaPERUM Perhutani.
1. Pemberian perizinanpemanfaatan kawasan hutan,pemungutan hasil hutan bukankayu yang tidak dilindungi dantidak termasuk ke dalamLampiran (Appendix) CITES,dan pemanfaatan jasalingkungan skalakabupaten/kota kecuali padakawasan hutan negara padawilayah kerja PERUMPerhutani.
39. PenerimaanNegara BukanPajak BidangKehutanan
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria, danpemungutan penerimaannegara bukan pajak.
1. — 1. Pelaksanaan pemungutanpenerimaan negara bukan pajakskala kabupaten/kota.
- 753 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA40. Perencanaan
RehabilitasiHutan danLahanTermasukHutan Mangrove
1. Penetapan pola umum, norma,standar, prosedur, dan kriteriarehabilitasi hutan dan lahanserta lahan kritis.
2. Penetapan lahan kritis skalanasional.
3. Penyusunan dan penetapanrencana rehabilitasi hutan danlahan DAS/Sub DAS.
4. Penetapan rencana pengelolaanrehabilitasi hutan dan lahan,rencana tahunan danrancangan rehabilitasi hutanpada hutan konservasi kecualicagar alam dan zona inti tamannasional.
1. —
2. Penetapan lahan kritis skalaprovinsi.
3. Pertimbangan teknis rencanarehabilitasi hutan dan lahanDAS/Sub DAS.
4. Penetapan rencana pengelolaanrehabilitasi hutan, rencanatahunan dan rancanganrehabilitasi hutan pada tamanhutan raya skala provinsi.
1. —
2. Penetapan lahan kritis skalakabupaten/kota.
3. Pertimbangan teknis rencanarehabilitasi hutan dan lahanDAS/Sub DAS.
4. Penetapan rencana pengelolaan,rencana tahunan danrancangan rehabilitasi hutanpada hutan taman hutan rayaskala kabupaten/kota.
- 754 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
41. PengelolaanDaerah AliranSungai
5.
1. Penetapan pola umum, norma,standar, prosedur, dan kriteriapengelolaan DAS, penetapankriteria dan urutan DAS/SubDAS prioritas serta penyusunanrencana pengelolaan DASterpadu.
5. Penetapan rencana pengelolaan,rencana tahunan dan rancanganrehabilitasi hutan pada hutanproduksi, hutan lindung yangtidak dibebani izinpemanfaatan/pengelolaan hutandan lahan di luar kawasan hutanskala provinsi.
1. Pertimbangan teknis penyusunanrencana pengelolaan,penyelenggaraan pengelolaanDAS skala provinsi.
5. Penetapan rencana pengelolaan,rencana tahunan danrancangan rehabilitasi hutanpada hutan produksi, hutanlindung yang tidak dibebani izinpemanfaatan/pengelolaanhutan dan lahan di luarkawasan hutan skalakabupaten/kota.
1. Pertimbangan teknispenyusunan rencanapengelolaan, penyelenggaraanpengelolaan DAS skalakabupatan/kota.
- 755 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA42. Pelaksanaan
RehabilitasiHutan danLahanTermasukHutan Mangrove
1. Pelaksanaan rehabilitasi danpemeliharaan hasil rehabilitasihutan konservasi kecuali cagaralam dan zona inti tamannasional.
2. —
1. Pelaksanaan rehabilitasi hutandan pemeliharaan hasilrehabilitasi hutan pada tamanhutan raya skala provinsi.
2. Pelaksanaan rehabilitasi hutandan pemeliharaan hasilrehabilitasi hutan pada hutanproduksi, hutan lindung yangtidak dibebani izinpemanfaatan/pengelolaanhutan, dan lahan di luarkawasan hutan skala provinsi.
1. Pelaksanaan rehabilitasi hutandan pemeliharaan hasilrehabilitasi hutan pada tamanhutan raya skalakabupaten/kota.
2. Pelaksanaan rehabilitasi hutandan pemeliharaan hasilrehabilitasi hutan pada hutanproduksi, hutan lindung yangtidak dibebani izinpemanfaatan/pengelolaanhutan, dan lahan di luarkawasan hutan skalakabupaten/kota.
43. ReklamasiHutan padaAreal yangDibebani IzinPenggunaanKawasan Hutan
1. Penyusunan pola umum,norma, standar, prosedur, dankriteria reklamasi hutan sertapenilaian hasil reklamasi hutan.
1. Pengesahan rencana reklamasihutan.
1. Pertimbangan teknis rencanareklamasi dan pemantauanpelaksanaan reklamasi hutan
- 756 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA44. Reklamasi
Hutan ArealBencana Alam
1. Penyusunan pola umum,norma, standar, prosedur, dankriteria reklamasi hutan sertapenyelenggaraan reklamasihutan pada areal bencana alamskala nasional.
1. Penyusunan rencana danpelaksanaan reklamasi hutanpada areal bencana alam skalaprovinsi
1. Penyusunan rencana danpelaksanaan reklamasi hutanpada areal bencana alam skalakabupaten/kota.
45. PemberdayaanMasyarakat Se-tempat diDalam dan diSekitar Hutan
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteriapemberdayaan masyarakatsetempat di dalam dan di sekitarkawasan hutan.
1. Pemantauan, evaluasi danfasilitasi pemberdayaanmasyarakat setempat di dalamdan di sekitar kawasan hutan.
1. Bimbingan masyarakat,pengembangan kelembagaandan usaha serta kemitraanmasyarakat setempat di dalamdan di sekitar kawasan hutan.
46. PengembanganHutan Hak danAneka UsahaKehutanan
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteriapengembangan hutan hak dananeka usaha kehutanan.
1. Pemantauan, evaluasi danfasilitasi hutan hak dan anekausaha kehutanan.
1. Penyusunan rencana,pembinaan pengelolaan hutanhak dan aneka usahakehutanan.
- 757 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA47. Hutan Kota 1. Penetapan norma, standar,
prosedur, dan kriteria hutankota.
1. Pembangunan, pengelolaan,pemeliharaan, pemanfaatan,perlindungan dan pengamananhutan kota (khusus DKI),fasilitasi, pemantauan danevaluasi hutan kota.
1. Pembangunan, pengelolaan,pemeliharaan, pemanfaatan,perlindungan dan pengamananhutan kota.
48. PerbenihanTanaman Hutan
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteriaperbenihan tanaman hutan,penetapan dan pembangunansumberdaya genetik, pemberianizin ekspor/impor, karantinadan sertifikasi sumber benihdan mutu benih/bibit sertaakreditasi lembaga sertifikasibenih/bibit tanaman hutan.
1. Pertimbangan teknis calon arealsumber daya genetik,pelaksanaan sertifikasi sumberbenih dan mutu benih/bibittanaman hutan.
1. Inventarisasi dan identifikasiserta pengusulan calon arealsumberdaya genetik,pembinaan penggunaanbenih/bibit, pelaksanaansertifikasi sumber benih danmutu benih/bibit tanamanhutan.
- 758 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA49. Pengusahaan
Pariwisata Alampada KawasanPelestarianAlam, danPengusahaanTaman Buru,Areal Buru danKebun Buru
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria sertapemberian perizinan usahapariwisata alam pada kawasanpelestarian alam danpengusahaan taman buru.
1. Pertimbangan teknispengusahaan pariwisata alamdan taman buru sertapemberian perizinanpengusahaan kebun buru skalaprovinsi.
1. Pertimbangan teknispengusahaan pariwisata alamdan taman buru sertapemberian perizinanpengusahaan kebun buru skalakabupaten/kota.
50. PengelolaanKawasan SuakaAlam, KawasanPelestarianAlam, danTaman Buru
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria sertapengelolaan kawasan suakaalam, kawasan pelestarian alamserta taman buru.
1. — 1. —
51. PengawetanTumbuhan danSatwa Liar
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria sertapenyelenggaraan pengawetantumbuhan dan satwa liardilindungi dan tidak dilindungi.
1. — 1. —
- 759 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA52. Pemanfaatan
Tumbuhan danSatwa Liar
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteriapemanfaatan tumbuhan dansatwa liar.
2. Pemberian perizinanpemanfaatan tumbuhan dansatwa liar yang dilindungi sertapengendalian pemanfaatantumbuhan satwa liar yangtidak dilindungi skala nasional.
1. Pengawasan pemberian izinpemanfaatan tumbuhan dansatwa liar yang tidak dilindungidan tidak termasuk dalamLampiran (Appendix) CITES.
2. —
1. Pemberian perizinanpemanfaatan tumbuhan dansatwa liar yang tidak dilindungidan tidak termasuk dalamLampiran (Appendix) CITES.
1. Pertimbangan teknis izinkegiatan lembaga konservasi(antara lain kebun binatang,taman safari) skala provinsi.
1. Pertimbangan teknis izinkegiatan lembaga konservasi(antara lain kebun binatang,taman safari) skalakabupaten/kota.
- 760 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA54. Perlindungan
Hutan1. Penetapan norma, standar,
prosedur, dan kriteria sertapenyelenggaraan perlindunganhutan pada hutan negara skalanasional.
2. Pemberian fasilitasi, bimbingandan pengawasan dalamkegiatan perlindungan hutanpada hutan yang dibebani hakdan hutan adat skala nasional.
1. Pelaksanaan perlindunganhutan pada hutan produksi,hutan lindung yang tidakdibebani hak dan hutan adatserta taman hutan raya skalaprovinsi.
2. Pemberian fasilitasi, bimbingandan pengawasan dalamkegiatan perlindungan hutanpada hutan yang dibebani hakdan hutan adat skala provinsi.
1. Pelaksanaan perlindunganhutan pada hutan produksi,hutan lindung yang tidakdibebani hak dan hutan adatserta taman hutan raya skalakabupaten/kota.
2. Pemberian fasilitasi, bimbingandan pengawasan dalamkegiatan perlindungan hutanpada hutan yang dibebani hakdan hutan adat skalakabupaten/kota.
- 761 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA55. Penelitian dan
PengembanganKehutanan
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria sertapenyelenggaraan penelitian danpengembangan kehutanan,pemberian perizinan penelitianoleh lembaga asing, pemberianperizinan penelitian padakawasan hutan konservasi dankawasan hutan dengan tujuankhusus penelitian danpengembangan, pemantauandan evaluasi kegiatan penelitianyang dilakukan oleh asing,provinsi dan kabupaten/kota.
1. Koordinasi danpenyelenggaraan penelitian danpengembangan kehutanan ditingkat provinsi dan/atau yangmemiliki dampak antarkabupaten/kota dan pemberianperizinan penelitian pada hutanproduksi dan hutan lindungyang tidak ditetapkan sebagaikawasan hutan dengan tujuankhusus skala provinsi.
1. Penyelenggaraan penelitian danpengembangan kehutanan ditingkat kabupaten/kota danpemberian perizinan penelitianpada hutan produksi sertahutan lindung yang tidakditetapkan sebagai kawasanhutan dengan tujuan khususskala kabupaten/kota.
56. Pendidikan danPelatihan(Diklat)Kehutanan
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria sertapenyelenggaraan diklat teknisdan fungsional kehutanan sertaakreditasi lembaga diklatkehutanan.
1. Koordinasi, bimbingan,supervisi, konsultasi,pemantauan dan evaluasibidang kehutanan skalanasional.
1. Koordinasi, bimbingan,supervisi, konsultasi,pemantauan dan evaluasibidang kehutanan skalaprovinsi.
1. Bimbingan, supervisi,konsultasi, pemantauan danevaluasi bidang kehutananskala kabupaten/kota.
59. PengawasanBidangKehutanan
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria sertapenyelenggaraan pengawasanterhadap tugas dekonsentrasidan pembantuan, pinjaman danhibah luar negeri sertaefektivitas pelaksanaanpembinaan penyelenggaraanpemerintahan daerah di bidangkehutanan.
BB. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA1. Mineral, Batu Bara,
Panas Bumi, dan AirTanah
1. Penetapan kebijakanpengelolaan mineral,batubara, panas bumidan air tanah nasional.
2. Pembuatan peraturanperundang-undangan dibidang mineral,batubara, panas bumi,dan air tanah.
3. Pembuatan danpenetapan standarnasional, pedoman, dankriteria di bidangpengelolaanpertambangan mineral,batubara, panas bumidan air tanah sertakompetensi kerjapertambangan.
1.
2. Pembuatan peraturanperundang-undangandaerah provinsi di bidangmineral, batubara, panasbumi, dan air tanah.
3.
1.
2. Pembuatan peraturanperundang-undangandaerah kabupaten/kotadi bidang mineral,batubara, panas bumi,dan air tanah.
3.
- 764 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA4. Penetapan kriteria
kawasan pertambangandan wilayah kerja usahapertambangan mineraldan batubara sertapanas bumi setelahmendapat pertimbangandan/atau rekomendasiprovinsi dankabupaten/kota.
5. Penetapan cekungan airtanah setelah mendapatpertimbangan provinsidan kabupaten/kota.
6. Pemberian rekomendasiteknis untuk izinpengeboran, izinpenggalian dan izinpenurapan mata airpada cekungan air tanahlintas provinsi.
4. Penyusunan data daninformasi usahapertambangan mineraldan batubara sertapanas bumi lintaskabupaten/kota.
5. Penyusunan data daninformasi cekungan airtanah lintaskabupaten/kota.
6. Pemberian rekomendasiteknis untuk izinpengeboran, izinpenggalian dan izinpenurapan mata air padacekungan air tanahlintas kabupaten/kota.
4. Penyusunan data daninformasi wilayah kerjausaha pertambanganmineral dan batubaraserta panas bumi skalakabupaten/kota.
5. Penyusunan data daninformasi cekungan airtanah skalakabupaten/kota.
6. Pemberian rekomendasiteknis untuk izinpengeboran, izinpenggalian dan izinpenurapan mata air padacekungan air tanah padawilayah kabupaten/kota.
- 765 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA7. Pemberian izin usaha
pertambangan mineraldan batubara, panasbumi, pada wilayahlintas provinsi dan diwilayah laut dan di luar12 (dua belas) mil.
8. Pemberian izin usahapertambangan mineral,dan batubara untukoperasi produksi, yangberdampak lingkunganlangsung lintas provinsidan/atau dalam wilayahlaut dan di luar 12 (duabelas) mil laut.
7. Pemberian izin usahapertambangan mineral,batubara dan panasbumi pada wilayah lintaskabupaten/kota danpaling jauh 12 (duabelas) mil laut diukurdari garis pantai ke arahlaut lepas dan/atau kearah perairankepulauan.
8. Pemberian izin usahapertambangan mineral,dan batubara untukoperasi produksi, yangberdampak lingkunganlangsung lintaskabupaten/kota danpaling jauh 12 (duabelas) mil laut diukurdari garis pantai ke arahlaut lepas dan/atau kearah perairankepulauan.
7. Pemberian izin usahapertambangan mineral,batubara dan panasbumi pada wilayahkabupaten/kota dan 1/3(sepertiga) dari wilayahkewenangan provinsi.
8. Pemberian izin usahapertambangan mineral,dan batubara untukoperasi produksi, yangberdampak lingkunganlangsung pada wilayahkabupaten/kota dan 1/3(sepertiga) dari wilayahkewenangan provinsi.
- 766 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA9. Pembinaan dan
pengawasanpelaksanaan izin usahapertambangan mineral,batubara, dan panasbumi pada wilayah lintasprovinsi dan di wilayahlaut dan di luar 12 (duabelas) mil.
10. Pembuatan danpenetapan klasifikasi,kualifikasi sertapedoman usaha jasapertambangan mineral,batubara, panas bumidan air tanah.
9. Pembinaan danpengawasan pelaksanaanizin usaha pertambanganmineral, batubara danpanas bumi padawilayah lintaskabupaten/kota danpaling jauh 12 (duabelas) mil laut diukurdari garis pantai ke arahlaut lepas dan/atau kearah perairankepulauan.
10.
9. Pembinaan danpengawasan pelaksanaanizin usaha pertambanganmineral, batubara danpanas bumi, padawilayah kabupaten/kotadan 1/3 (sepertiga) dariwilayah kewenanganprovinsi.
10.
- 767 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA11. Pemberian izin badan
usaha jasapertambangan mineral,batubara, dan panasbumi dalam rangkaPenanaman Modal Asing(PMA) dan PenanamanModal Dalam Negeri(PMDN) serta yangmempunyai wilayahkerja lintas provinsi.
12. Pengelolaan, pembinaandan pengawasanpelaksanaan izin usahajasa pertambanganmineral, batubara, danpanas bumi dalamrangka penanamanmodal.
11. Pemberian izin badanusaha jasapertambangan mineral,batubara, dan panasbumi dalam rangka PMAdan PMDN lintaskabupaten/kota.
12. Pengelolaan, pembinaandan pengawasanpelaksanaan izin usahajasa pertambanganmineral, batubara, danpanas bumi dalamrangka penanamanmodal lintaskabupaten/kota.
11. Pemberian izin badanusaha jasapertambangan mineral,batubara, dan panasbumi dalam rangka PMAdan PMDN di wilayahkabupaten/kota.
12. Pengelolaan, pembinaandan pengawasanpelaksanaan izin usahajasa pertambanganmineral, batubara, danpanas bumi dalamrangka penanamanmodal di wilayahkabupaten/kota.
- 768 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA13. Pembinaan dan
pengawasankeselamatan dankesehatan kerja,lingkunganpertambangan termasukreklamasi lahan pascatambang, konservasi danpeningkatan nilaitambah terhadap usahapertambangan mineral,batubara, dan panasbumi, pada wilayahlintas provinsi atau yangberdampak nasional dandi wilayah laut.
13. Pembinaan danpengawasan keselamatandan kesehatan kerja,lingkunganpertambangan termasukreklamasi lahan pascatambang, konservasi danpeningkatan nilaitambah terhadap usahapertambangan mineral,batubara dan panasbumi, pada wilayahlintas kabupaten/kotaatau yang berdampakregional.
13. Pembinaan danpengawasan keselamatandan kesehatan kerja,lingkunganpertambangan termasukreklamasi lahan pascatambang, konservasi danpeningkatan nilaitambah terhadap usahapertambangan mineral,batubara dan panasbumi, pada wilayahkabupaten/kota.
- 769 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA14. Pembinaan dan
pengawasanpengusahaan KuasaPertambangan (KP) lintasprovinsi, Kontrak Karya(KK) dan PerjanjianKarya PengusahaanPertambangan Batubara(PKP2B) yang diterbitkanberdasarkan Undang-Undang tentangKetentuan Pokok-PokokPertambangan.
15. Pembinaan danpengawasankeselamatan dankesehatan kerja,lingkunganpertambangan termasukreklamasi lahan pascatambang, konservasi danpeningkatan nilaitambah terhadap KK danPKP2B yang telah
14. Pembinaan danpengawasanpengusahaan KP lintaskabupaten/kota.
15. Pembinaan danpengawasan keselamatandan kesehatan kerja,lingkunganpertambangan termasukreklamasi lahan pascatambang, konservasi danpeningkatan nilaitambah terhadap KPlintas kabupaten/kota.
14. Pembinaan danpengawasanpengusahaan KP dalamwilayah kabupaten/kota.
15. Pembinaan danpengawasanKeselamatan danKesehatan Kerja,lingkunganpertambangan termasukreklamasi lahan pascatambang, konservasi danpeningkatan nilaitambah terhadap KPdalam wilayah
- 770 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
16. Penetapan wilayahkonservasi danpencadangan sumberdaya mineral, batubaradan panas buminasional serta air tanah.
17. Pembinaan danpengawasanpelaksanaan izin usahapertambangan mineral,dan batubara untukoperasi produksi, sertapanas bumi yangberdampak lingkunganlangsung lintas provinsidan/atau dalam wilayahlaut.
16. Penetapan wilayahkonservasi air tanahlintas kabupaten/kota.
17. Pembinaan danpengawasan pelaksanaanizin usaha pertambanganmineral, dan batubarauntuk operasi produksi,serta panas bumi yangberdampak lingkunganlangsung lintaskabupaten/kota.
kabupaten/kota.
16. Penetapan wilayahkonservasi air tanahdalam wilayahkabupaten/kota.
17. Pembinaan danpengawasan pelaksanaanizin usaha pertambanganmineral, dan batubarauntuk operasi produksi,serta panas bumi yangberdampak lingkunganlangsung dalam wilayahkabupaten/kota.
- 771 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA18. Pengelolaan, pembinaan,
dan pengawasan wilayahkerja KP dan kontrakkerja sama pengusahaanpertambangan panasbumi yang dikeluarkansebelum diterbitkannyaUndang-Undang Nomor27 Tahun 2003 tentangPanas Bumi yangberdampak nasional.
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA24. Penetapan pedoman nilai
perolehan air tanah padacekungan air tanahlintas provinsi dan lintasnegara.
25. Pengelolaan data daninformasi mineral,batubara, panas bumidan air tanah sertapengusahaan dan SistemInformasi Geografis (SIG)wilayah kerjapertambangan nasional.
26. Penetapan potensi panasbumi dan air tanah sertaneraca sumber daya dancadangan mineral danbatubara nasional.
24. Penetapan nilaiperolehan air tanah padacekungan air tanahlintas kabupaten/kota.
25. Pengelolaan data daninformasi mineral,batubara, panas bumidan air tanah sertapengusahaan dan SIGwilayah kerjapertambangan di wilayahprovinsi.
26. Penetapan potensi panasbumi dan air tanah sertaneraca sumber daya dancadangan mineral danbatubara di wilayahprovinsi.
24. Penetapan nilaiperolehan air tanah padacekungan air tanahdalam wilayahkabupaten/ kota.
25. Pengelolaan data daninformasi mineral,batubara, panas bumidan air tanah sertapengusahaan dan SIGwilayah kerjapertambangan di wilayahkabupaten/kota.
26. Penetapan potensi panasbumi dan air tanah sertaneraca sumber daya dancadangan mineral danbatubara di wilayahkabupaten/kota.
- 774 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA27. Pengangkatan dan
pembinaan inspekturtambang sertapembinaan jabatanfungsional.
27. Pengangkatan danpembinaan inspekturtambang sertapembinaan jabatanfungsional provinsi.
2. Geologi 1. Penetapan kebijakannasional bidang geologi.
2. Pelaksanaan pemetaangeologi dan peta tematik,inventarisasi geologi dansumber daya mineral,panas bumi, migas, airtanah nasional dankawasan pengembanganyang bersifat strategisserta pelaksanaaneksplorasi panas bumi.
3. Penetapan kawasankarst dan kawasanlindung geologi nasional.
1.
2. Pelaksanaaninventarisasi geologi dansumber daya mineral,batubara, panas bumi,migas dan air tanahpada wilayah provinsi.
3. Pelaksanaaninventarisasi kawasankarst dan kawasanlindung geologi padawilayah provinsi.
1.
2. Pelaksanaaninventarisasi geologi dansumber daya mineral,batubara, panas bumi,migas dan air tanah padawilayah kabupaten/kota.
3. Pelaksanaaninventarisasi kawasankarst dan kawasanlindung geologi padawilayah kabupaten/kota.
- 775 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA4. Penetapan kriteria
pemanfaatan kawasankarst dan kawasanlindung geologi.
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA6. Pemberian Izin Usaha
Ketenagalistrikan untukKepentingan Umum(IUKU) yang saranamaupun energi listriknyalintas provinsi dan usahapenyediaan tenaga listrikyang terhubung kedalam JTN.
7. Pengaturan harga jualtenaga listrik untukkonsumen PKUK danpemegang IUKU yang izinusahanya dikeluarkanoleh pemerintah.
8. Pengaturan harga jualtenaga listrik kepadaPKUK dan pemegangIUKU yang izinnyadikeluarkan olehpemerintah.
6. Pemberian IUKU yangsarana maupun energilistriknya lintaskabupaten/kota.
7. Pengaturan harga jualtenaga listrik untukkonsumen pemegangIUKU yang izin usahanyadikeluarkan olehprovinsi.
8. Pengaturan harga jualtenaga listrik kepadapemegang IUKU yangizinnya dikeluarkan olehprovinsi.
6. Pemberian IUKU yangsarana maupun energilistriknya dalamkabupaten/kota.
7. Pengaturan harga jualtenaga listrik untukkonsumen pemegangIUKU yang izin usahanyadikeluarkan olehkabupaten/kota.
8. Pengaturan harga jualtenaga listrik kepadapemegang IUKU yangizinnya dikeluarkan olehkabupaten/kota.
- 780 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA9. Pemberian Izin Usaha
penyediaan tenaga listrikuntuk KepentinganSendiri (IUKS) yangsarana instalasinyamencakup lintasprovinsi.
10. Pemberian persetujuanpenjualan kelebihantenaga listrik olehpemegang IUKS kepadaPKUK dan pemegangIUKU yang izinnyadikeluarkan olehpemerintah.
11. Pemberian izin usahajasa penunjang tenagalistrik bagi badan usahaasing/mayoritassahamnya dimiliki olehpenanam modal asing.
1. Pemberian rekomendasipendirian gudang bahanpeledak dalam rangkakegiatan usaha migas didaerah operasi daratandan di daerah operasipaling jauh 12 (dua belas)mil laut diukur dari garispantai ke arah laut lepasdan/atau ke arahperairan kepulauan.
1. Pemberian rekomendasipendirian gudang bahanpeledak dalam rangkakegiatan usaha migas didaerah operasi daratandan di daerah operasipada wilayahkabupaten/kota dan 1/3(sepertiga) dari wilayahkewenangan provinsi.
- 786 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA2. Pembinaan dan
pengawasanpelaksanaan izin usahapenunjang migas.
3. Pengangkatan danpembinaan inspekturmigas serta pembinaanjabatan fungsional.
2. Pengawasan terhadapkegiatan usahaperusahaan jasapenunjang minyak dangas bumi untuk bidangusaha jasa penyediaankomoditi dan jasa bogadan bidang usaha jasapenyediaan material danperalatan termasukpelayanan purna jualyang berdomisili diprovinsi yangbersangkutan.
3. Pengangkatan danpembinaan inspekturmigas serta pembinaanjabatan fungsionalprovinsi.
2.
3. Pengangkatan danpembinaan inspekturmigas serta pembinaanjabatan fungsionalkabupaten/kota.
- 787 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA5. Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat)1. Penetapan pedoman dan
standar penyelenggaraanpendidikan danpelatihan teknis danfungsional tertentusektor energi dansumber daya mineral.
2. Penetapan pedomanakreditasi bagi lembagadiklat penyelenggaradiklat teknis danfungsional tertentusektor energi dansumber daya mineral.
3. Penetapan standarkurikulum berbasiskompetensi diklat teknisdan fungsional tertentusektor energi dansumber daya mineral.
1.
2. Pengusulan lembagadiklat provinsi agarterakreditasi sebagaipenyelenggarapendidikan danpelatihan teknis danfungsional tertentusektor energi dansumber daya mineral.
3.
1.
2.
3.
- 788 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA4. Fasilitasi
penyelenggaraanassessment melaluilembaga assessmentDepartemen Energi danSumber Daya Mineral(DESDM) bagi PegawaiNegeri Sipil (PNS) dinasdaerahprovinsi/kabupaten/kota.
5. Penyelenggaraanpendidikan danpelatihan teknis untukkepala dinas provinsidan kabupaten/kotayang mengelola sektorenergi dan sumber dayamineral.
4. Penyertaan dan ataumemfasilitasipenyelenggaraanassessment bekerjasamadengan lembagaassessment DESDM.
5. Penyelenggaraanpendidikan danpelatihan teknis untukkepala sub dinaskabupaten/kota dankepala seksi dinaskabupaten/kota yangmengelola sektor energidan sumber dayamineral setelah lembagadiklat terakreditasi.
4. Penyertaan dan ataumemfasilitasipenyelenggaraanassessment bekerjasamadengan lembagaassessment DESDM.
5.
- 789 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA6. Penyelenggaraan
pendidikan danpelatihan teknis sektorenergi dan sumber dayamineral bagi perangkatdaerah yang mengelolasektor energi dansumber daya mineral.
6. Penyelenggaraanpendidikan danpelatihan teknis sektorenergi dan sumber dayamineral bagi perangkatdaerah yang mengelolasektor energi dansumber daya mineralberdasarkan pedomandan standarpenyelenggaraan,kurikulum/silabus danlembaga diklatterakreditasi.
6.
- 790 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA7. Penyelenggaraan
pendidikan danpelatihan fungsionaltertentu untukpengangkatan pertamakali dan jenjang madyainspektur tambang/minyak dan gas bumi/ketenagalistrikan/penyelidik bumi.
8. Pemberian bimbingandan konsultasi diklatteknis dan fungsionaltertentu di sektor energidan sumber dayamineral lingkupnasional, provinsi dankabupaten/kota.
7. Penyelenggaraanpendidikan danpelatihan fungsionaltertentu untukpengangkatan pertamakali dan jenjang mudainspektur tambang/minyak dan gas bumi/ketenagalistrikan/penyelidik bumiberdasarkan pedomandan standarpenyelenggaraan,kurikulum/silabus danlembaga pendidikan danpelatihan (diklat)terakreditasi.
8. Pemberian bimbingandan konsultasi diklatteknis dan fungsionaltertentu di sektor energidan sumber dayamineral lingkup provinsidan kabupaten/kota.
7.
8.
- 791 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA9. Koordinasi penyusunan
kebutuhan danpenyelenggaraan diklatteknis dan fungsionaltertentu sektor energidan sumber dayamineral dalam skalanasional.
10. Pembinaan danpemantauan danevaluasi lembaga diklatdaerah dalampenyelenggaraan diklatsektor ESDM.
9. Koordinasi penyusunankebutuhan danpenyelenggaraan diklatteknis dan fungsionaltertentu sektor energidan sumber dayamineral dalam skalaprovinsi.
10.
9. Penyusunan kebutuhandan penyelenggaraandiklat teknis danfungsional tertentusektor energi dan sumberdaya mineral dalam skalakabupaten/kota.
10.
- 792 -
CC. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
1. Kelautan 1. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapengelolaan sumberdayakelautan dan ikan di wilayah lautnasional, Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) danlandas kontinen sertasumberdaya alam yang ada dibawahnya meliputi perencanaan,pemanfaatan, pengendalian danpengawasan.
2. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapenataan ruang laut sesuaidengan peta potensi laut.
1. Pelaksanaan kebijakanpengelolaan sumberdayakelautan dan ikan diwilayah laut kewenanganprovinsi.
2. Pelaksanaan dankoordinasi kebijakanpenataan ruang laut sesuaidengan peta potensi laut diwilayah laut kewenanganprovinsi.
1. Pelaksanaan kebijakanpengelolaan sumberdayakelautan dan ikan diwilayah laut kewenangankabupaten/kota.
2. Pelaksanaan penataanruang laut sesuai denganpeta potensi laut diwilayah laut kewenangankabupaten/kota.
- 793 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
3. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapengelolaan wilayah pesisir danpulau-pulau kecil termasuksumberdaya alam yang ada didalamnya.
4. Penetapan kebijakan, norma,standar, prosedur, dan kriteriapengawasan dan penegakanhukum di wilayah laut nasional,ZEEI dan landas kontinen.
3. Pelaksanaan dankoordinasi kebijakan dalamrangka pengelolaan wilayahpesisir dan pulau-pulaukecil termasuk sumberdayaalam di wilayah lautkewenangan provinsi.
4. Pelaksanaan pengawasandan penegakan hukum diwilayah laut kewenanganprovinsi dan pemberianinformasi apabila terjadipelanggaran di luar bataskewenangan provinsi.
5. Pelaksanaan kebijakanpengelolaan terpadu danpemanfaatan sumberdayalaut antar kabupaten/kotadalam wilayah kewenanganprovinsi.
3. Pelaksanaan kebijakanpengelolaan wilayahpesisir dan pulau-pulaukecil termasuksumberdaya alam diwilayah laut kewenangankabupaten/kota.
4. Pelaksanaan pengawasandan penegakan hukum diwilayah laut kewenangankabupaten/kota danpemberian informasiapabila terjadipelanggaran di luar bataskewenangankabupaten/kota.
5. Koordinasi pengelolaanterpadu dan pemanfaatansumberdaya laut diwilayah kewenangankabupaten/kota.
- 794 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
6. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriaperizinan terpadu pengelolaandan pemanfaatan wilayah lautdan sumberdaya alam yang adadi dalamnya.
7. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapemberdayaan masyarakatpesisir.
8. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapenyerasian riset kelautanmeliputi riset, survei daneksplorasi sumberdaya hayatidan non hayati, teknologi danpengembangan jasa kelautan.
6. Pelaksanaan kebijakanperizinan terpadupengelolaan danpemanfaatan wilayah lautkewenangan provinsi.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
9. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapengelolaan, pemanfaatan danperlindungan sumberdaya alamkelautan termasuk bendaberharga dari kapal tenggelam.
10.Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapengelolaan dan konservasisumberdaya alam hayati danperairan laut.
11.Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapeningkatan kapasitaskelembagaan dan SumberdayaManusia (SDM) bidang kelautandan perikanan.
9. Pelaksanaan pengawasanpemanfaatan bendaberharga dari kapaltenggelam berdasarkanwilayah kewenangannyadengan pemerintah dankabupaten/kota.
10. Penetapan kebijakan danpengaturan eksplorasi,eksploitasi, konservasi danpengelolaan kekayaan lautdi wilayah laut kewenanganprovinsi.
11. Pelaksanaan kebijakanpeningkatan kapasitaskelembagaan dan SDM dibidang kelautan danperikanan.
9. Pelaksanaan koordinasipengawasan danpemanfaatan bendaberharga dari kapaltenggelam berdasarkanwilayah kewenangannyadengan pemerintah danprovinsi.
10. Pemberian bimbinganteknis pelaksanaaneksplorasi, eksploitasi,konservasi danpengelolaan kekayaanlaut di wilayah lautkewenangankabupaten/kota.
11. Peningkatan kapasitaskelembagaan dan SDM dibidang kelautan danperikanan.
- 796 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
12.Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriareklamasi pantai dan mitigasibencana alam di wilayah pesisirdan laut.
13. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriabatas-batas wilayah maritimyang meliputi batas-bataswilayah laut pengelolaan daerahdan batas-batas wilayah lautantar negara.
14. Pengesahan pemberlakuanperjanjian internasional dibidang kelautan.
12. Penetapan danpelaksanaan kebijakanreklamasi pantai danmitigasi bencana alam diwilayah pesisir dan lautdalam kewenanganprovinsi.
13. Pelaksanaan koordinasidalam hal pengaturanbatas-batas wilayahmaritim yang berbatasandengan wilayah antarnegara di perairan lautdalam kewenanganprovinsi.
14. —
12. Pelaksanaan kebijakanreklamasi pantai danmitigasi bencana alam diwilayah pesisir dan lautdalam kewenangankabupaten/kota.
13. Pelaksanaan koordinasidan kerjasama dengandaerah lain terutamadengan wilayah yangberbatasan dalam rangkapengelolaan laut terpadu.
14. —
- 797 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
15. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapemetaan potensi wilayah dansumberdaya kelautan nasional.
16. Pengharmonisasian peraturanpengelolaan wilayah dansumberdaya laut.
17. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapengelolaan wilayah laut di luar12 (dua belas) mil.
15. Pelaksanaan dankoordinasi pemetaanpotensi sumberdayakelautan di wilayahperairan laut kewenanganprovinsi.
16. Pelaksanaan penyerasiandan pengharmonisasianpengelolaan wilayah dansumberdaya lautkewenangan provinsi.
17. Pelaksanaan dankoordinasi pengelolaanwilayah laut di dalamkewenangan provinsi.
18. Pelaksanaan dan koordinasipencegahan pencemarandan kerusakan sumberdayaikan serta lingkungannya.
15. Pelaksanaan pemetaanpotensi sumberdayakelautan di wilayahperairan laut kewenangankabupaten/kota.
16. Pelaksanaan penyerasiandan pengharmonisasianpengelolaan wilayah dansumberdaya lautkewenangankabupaten/kota.
17. Pelaksanaan dankoordinasi pengelolaanwilayah laut di dalamkewenangankabupaten/kota.
18. Pelaksanaan pencegahanpencemaran dankerusakan sumberdayaikan serta lingkungannya.
- 798 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
19. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriarehabilitasi dan peningkatansumberdaya ikan sertalingkungannya.
20. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriajenis ikan yang dilarang untukdiperdagangkan, dimasukkandan dikeluarkan ke dan dariwilayah Republik Indonesia.
21. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriajenis ikan yang dilindungi.
19. Pelaksanaan kebijakanrehabilitasi danpeningkatan sumberdayaikan serta lingkungannyaantar kabupaten/kota diwilayah laut provinsi.
20. Pelaksanaan dankoordinasi penetapanjenis ikan yang dilaranguntuk diperdagangkan,dimasukkan dandikeluarkan ke dan dariwilayah RepublikIndonesia.
21. Pelaksanaan dankoordinasi penetapanjenis ikan yang dilindungi.
19. Pelaksanaan koordinasiantar kabupaten/kotadalam hal pelaksanaanrehabilitasi danpeningkatansumberdaya ikan sertalingkungannya.
20. Pelaksanaan penetapanjenis ikan yang dilaranguntuk diperdagangkan,dimasukkan dandikeluarkan ke dan dariwilayah RepublikIndonesia.
21. Pelaksanaanperlindungan jenis ikanyang dilindungi.
- 799 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
22. Pelaksanaan mitigasikerusakan lingkungan pesisirdan laut.
23. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapengelolaan jasa kelautan dankemaritiman.
24. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapengelolaan dan konservasiplasma nutfah spesifik lokasi.
22. Pelaksanaan dankoordinasi mitigasikerusakan lingkunganpesisir dan laut di wilayahlaut kewenangan provinsi.
23. Pelaksanaan koordinasipengelolaan jasa kelautandan kemaritiman diwilayah laut kewenanganprovinsi.
24. Pelaksanaan koordinasipengelolaan dankonservasi plasma nutfahspesifik lokasi di wilayahlaut kewenangan provinsi.
22. Pelaksanaan mitigasikerusakan lingkunganpesisir dan laut diwilayah lautkewenangankabupaten/kota.
23. Pengelolaan jasakelautan dankemaritiman di wilayahlaut kewenangankabupaten/kota.
24. Pengelolaan dankonservasi plasmanutfah spesifik lokasi diwilayah lautkewenangankabupaten/kota.
- 800 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
25. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapemanfaatan eksplorasi,eksploitasi, konservasi danpengelolaan kekayaan perairandanau, sungai, rawa danwilayah perairan lainnya.
26. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapenyusunan zonasi dan tataruang perairan di wilayah lautnasional.
25. Pelaksanaan koordinasieksplorasi, eksploitasi,konservasi danpengelolaan kekayaanperairan danau, sungai,rawa dan wilayahperairan lainnya diwilayah provinsi.
26. Pelaksanaan dankoordinasi penyusunanzonasi dan tata ruangperairan dalam wilayahkewenangan provinsi.
27. Pelaksanaan dankoordinasi pengelolaankawasan konservasiperairan dan rehabilitasiperairan di wilayahkewenangan provinsi.
26. Pelaksanaan dankoordinasi penyusunanzonasi dan tata ruangperairan dalam wilayahkewenangankabupaten/kota.
27. Pelaksanaan dankoordinasi pengelolaankawasan konservasiperairan dan rehabilitasiperairan di wilayahkewenangankabupaten/kota.
- 801 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
28. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriaperencanaan, pemanfaatan,pengawasan dan pengendaliantata ruang laut nasional.
29. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapengelolaan konservasisumberdaya ikan danlingkungan sumberdaya ikandi perairan laut nasional danZEEI.
30. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriarehabilitasi sumberdayapesisir, pulau-pulau kecil danlaut.
28. Perencanaan,pemanfaatan pengawasandan pengendalian tataruang laut wilayahkewenangan provinsi.
29. Pelaksanaan dankoordinasi pengelolaankonservasi sumberdayaikan dan lingkungansumberdaya ikankewenangan provinsi.
30. Rehabilitasi sumberdayapesisir, pulau-pulau kecildan laut di wilayahkewenangan provinsi.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
9. Pengembangan sistem,pengumpulan, analisis,penyajian dan penyebaran datainformasi statistik perikanan.
10. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapeningkatan kapasitaskelembagaan dan SDM bidangkelautan dan perikanan.
11. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapengembangan wilayah pesisirdan pulau-pulau kecil.
9. Bimbingan danpelaksanaanpengumpulan, pengolahan,analisis dan penyajian datadan statistik sertainformasi bidangperikanan di wilayah lautkewenangan provinsi.
10. Peningkatan kapasitaskelembagaan dan SDMbidang kelautan danperikanan.
11. Koordinasi pelaksanaankebijakan pengembanganwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Dukungan pembuatandan penyebarluasan petapola migrasi danpenyebaran ikan diperairan wilayahkewenangankabupaten/kota.
- 807 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
6. Pemberian izin penangkapandan/atau pengangkutan ikanyang menggunakan kapalperikanan berukuran di atas 30GT dan di bawah 30 GT yangmenggunakan tenaga kerjaasing.
8. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriausaha perikanan tangkap.
9. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapemberdayaan nelayan kecil.
6. Pemberian izinpenangkapan dan/ataupengangkutan ikan yangmenggunakan kapalperikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan30 GT serta tidakmenggunakan tenaga kerjaasing.
1. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapembudidayaan ikan.
2. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriaproduk pembenihan perikanandi air tawar, air payau dan laut.
3. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriamutu benih/induk ikan.
4. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriabalai benih ikan air tawar, airpayau dan laut.
1. Pelaksanaan kebijakanpembudidayaan ikan.
2. Pelaksanaan kebijakanproduk pembenihanperikanan di air tawar, airpayau dan laut.
3. Pelaksanaan kebijakanmutu benih/induk ikan.
4. Pelaksanaan kebijakan,pembangunan danpengelolaan balai benihikan air tawar, air payaudan laut.
1. Pelaksanaan kebijakanpembudidayaan ikan.
2. Pelaksanaan kebijakanproduk pembenihanperikanan di air tawar, airpayau dan laut.
3. Pelaksanaan kebijakanmutu benih/induk ikan.
4. Pelaksanaan kebijakan,pembangunan danpengelolaan balai benihikan air tawar, air payaudan laut.
- 813 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
5. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapengadaan, penggunaan danperedaran serta pengawasanobat ikan, bahan kimia, bahanbiologis dan pakan ikan.
6. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriaakreditasi lembaga sertifikasiperbenihan ikan.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
13. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriaperizinan usaha perikanan sertapenerbitan Izin Usaha Perikanan(IUP) di bidang pembudidayaanikan menggunakan tenaga kerjaasing.
4. Pengawasan mutu benihdan induk, pakan ikan,obat ikan dan bahanbakunya.
- 819 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
5. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteriapengawasan PenerapanManajemen Mutu Terpadu(PMMT) atau Hazard AnalysisCritical Control Point (HACCP)di unit pengolahan hasilperikanan.
6. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapengawasan mutu ekspor hasilperikanan.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
b.Pembinaan pengujian mutusecara laboratoris terhadapproduk hasil perikanan.
4. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapengendalian mutu di unitpengolahan, alat transportasidan unit penyimpanan hasilperikanan sesuai prinsip PMMTatau HACCP.
5. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapembangunan dan pengelolaanlaboratorium pengujian danpengolahan mutu hasilperikanan.
b.Pelaksanaan pengujianmutu secara laboratoristerhadap produk hasilperikanan.
4. Pelaksanaan kebijakanpengendalian mutu di unitpengolahan, alattransportasi dan unitpenyimpanan hasilperikanan sesuai prinsipPMMT atau HACCP.
5. Pelaksanaan kebijakanpembangunan danpengelolaan laboratoriumpengujian dan pengolahanmutu hasil perikanan.
b.—
4. Pelaksanaanpengendalian mutu diunit pengolahan, alattransportasi dan unitpenyimpanan hasilperikanan sesuai prinsipPMMT atau HACCP.
5. —
- 822 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
6. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriapengawasan monitoring residuantibiotik dan cemaran mikrobadan bahan berbahaya lainnyaserta perairan/lingkungantempat ikan hidup.
7. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriainvestasi dan pengembanganusaha hasil perikanan.
8. Penetapan kebijakan norma,standar, prosedur, dan kriteriaperizinan usaha pengolahan danpemasaran hasil perikanan.
6. Bimbingan pengawasanmonitoring residuantibiotik dan cemaranmikroba dan bahanberbahaya lainnya sertaperairan/lingkungantempat ikan hidup.
7. Pelaksanaan kebijakan danbimbingan investasi danpengembangan usaha hasilperikanan.
8. Pelaksanaan kebijakan danbimbingan perizinan usahapengolahan dan pemasaranhasil perikanan di provinsi.
2. Pelaksanaan penyuluhankelautan dan perikanandi kabupaten/kota.
3. Pelaksanaan kebijakanakreditasi dan sertifikasidiklat bidang kelautandan perikanan dikabupaten/kota.
- 824 -
DD. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1. PerdaganganDalam Negeri
1. Penetapan pedoman sertapembinaan dan pengawasanpemberian izin usahaperdagangan (SIUP).
2. Penetapan pedoman danfasilitasi serta pemberian izinperdagangan jasa bisnis(survey, broker, properti),jasa distribusi (waralaba,penjualan langsung,keagenan/distributor,perwakilan perusahaanperdagangan asing) dan jasalainnya di bidangperdagangan tertentu.
1. Pembinaan dan pengawasandalam pelaksanaanpemberian izin usahaperdagangan.
2. Pembinaan dan pengawasanperdagangan jasa bisnis,jasa distribusi dan jasalainnya di bidangperdagangan di wilayahprovinsi.
1. Pemberian izin usahaperdagangan di wilayahkabupaten/kota.
2. Pembinaan danpengawasanpelaksanaanizin/pendaftaran jasabisnis dan jasa distribusidi wilayahkabupaten/kota.
- 825 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
3. Penetapan pedoman,pembinaan dan pengawasan,monitoring dan evaluasi,serta pemberian izinperdagangan barang kategoridalam pengawasan skalanasional (SIUP MinumanBeralkohol golongan B dan Cuntuk Importir, Distributordan Subdistributor, SIUPBahan Berbahaya untukDistributor, PengakuanPedagang Gula dan Kayuantar Pulau, serta komoditilain yang akan ditetapkansebagai barang yangperdagangannya diawasi ataudiatur tataniaganya).
3. Pembinaan danpengawasan, monitoringdan evaluasi sertapemberian izin perdaganganbarang kategori dalampengawasan skala provinsi(SIUP Minuman Beralkoholgolongan B dan C untukToko Bebas Bea, SIUPBahan Berbahaya untukPengecer dan RekomendasiSIUP Minuman Beralkoholuntuk Distributor danSubdistributor,Rekomendasi SIUP BahanBerbahaya untukDistributor).
3. Pembinaan danpengawasan, monitoringdan evaluasi sertapemberian izinperdagangan barangkategori dalampengawasan skalakabupaten/kota (SIUPMinuman Beralkoholgolongan B dan C untukPengecer, PenjualanLangsung untukdiminum di tempat,Pengecer dan PenjualanLangsung untukdiminum di tempatuntuk MinumanBeralkohol mengandungRempah sampai dengan15%, Rekomendasi SIUPBahan Berbahaya,Rekomendasi PengakuanPedagang Kayu antarPulau).
- 826 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4. Penetapan pedoman,pembinaan Sumber DayaManusia (SDM), koordinasi,pengendalian, pengawasanpenyelenggaraan danpenyajian informasi wajibdaftar perusahaan skalanasional.
5. Penetapan pedoman,pembinaan dan pengawasan,monitoring dan evaluasi sertafasilitasi kegiatanperdagangan di wilayahperbatasan, pedalaman,terpencil dan pulau terluar.
4. Koordinasi, pengendalian,pengawasan, pelaporan danpenyajian informasi hasilpenyelenggaraan wajib daftarperusahaan skala provinsi.
5. Koordinasi, dukunganpelaksanaan, pembinaandan pengawasan, fasilitasi,monitoring dan evaluasikegiatan perdagangan diwilayah perbatasan,pedalaman, terpencil danpulau terluar di provinsi.
5. Dukungan pelaksanaan,pembinaan danpengawasan, monitoringdan evaluasi kegiatanperdagangan di daerahperbatasan, pedalaman,terpencil dan pulauterluar dikabupaten/kota.
- 827 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
6. Penetapan pedomanpembinaan dan pengawasan,pemberian izin, monitoring,evaluasi; pemberian izinsarana perdagangan(pasar/toko modern) dansarana penunjangperdagangan (jasa pameran,konvensi, dan seminardagang) tertentu skalanasional dan internasional.
7. Penetapan pedoman,pembinaan dan pengawasan,monitoring dan evaluasikegiatan informasi pasar danstabilisasi harga.
6. Koordinasi, pembinaan danpengawasan, monitoringdan evaluasi saranaperdagangan (pasar/tokomodern dan gudang) danpersetujuanpenyelenggaraan saranapenunjang perdagangan(jasa pameran, konvensi,dan seminar dagang) skalanasional.
7. Penyelenggaraan,pembinaan danpengawasan, monitoringdan evaluasi kegiataninformasi pasar danstabilisasi harga di provinsi.
6. Pembinaan danpengawasan, pemberianizin dan rekomendasiskala tertentu,monitoring dan evaluasisarana perdagangan(pasar/toko modern dangudang) dan saranapenunjang perdagangan(jasa pameran, konvensi,dan seminar dagang)skala lokal.
7. Penyelenggaraan,pembinaan danpengawasan, monitoringdan evaluasi kegiataninformasi pasar danstabilisasi harga dikabupaten/kota.
- 828 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
8. Penetapan pedoman,pembinaan dan pengawasan,monitoring dan evaluasikegiatan peningkatanpenggunaan produksi dalamnegeri skala nasional.
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
24.Pembinaan danpemberdayaan PenyidikPegawai Negeri SipilPerlindungan Konsumen(PPNS-PK) skala nasional.
25.Penetapan danpenyelenggaraan pendaftaranpetunjuk penggunaan(manual) dan kartujaminan/garansi dalambahasa Indonesia bagiproduk teknologi informasidan elektronika skalanasional.
26.Pembinaan danpemberdayaan PenyidikPegawai Negeri Sipil WajibDaftar Perusahaan (PPNS-WDP) skala nasional.
24.Pembinaan danpemberdayaan PPNS-PKskala provinsi.
25.Koordinasi,penyelenggaraan danpelaporan pemberianrekomendasi ataspendaftaran petunjukpenggunaan (manual) dankartu jaminan/garansidalam bahasa Indonesiabagi produk teknologiinformasi dan elektronikaskala provinsi.
26.Pembinaan danpemberdayaan PPNS-WDPskala provinsi.
7. Koordinasi dan pembinaanpembuat UTTP, importirUTTP danmerekomendasikanpelaksanaan permohonanizin tipe dan izin tandapabrik serta menerbitkanperpanjangan izin tandapabrik dan izin reparatirUTTP.
6. Pelaksanaanpenyuluhan danpengamatan UTTP,BDKT dan SI.
7. Pembinaan operasionalreparatir UTTP.
- 836 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
8. Pengawasan dan penyidikantindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal(UUML).
9. Penetapan dan pembinaansistem metrologi legal untukpemerintah daerah khususyang ditunjuk berdasarkanperaturan perundang-undangan.
8. Pengawasan danpenyidikan tindak pidanaUUML.
9. Daerah Khusus IbukotaJakarta yang ditunjuksecara khusus olehundang-undang makakoordinasi, fasilitasi danpenyelenggaraan metrologilegal menjadi urusanprovinsi.
8. Pengawasan danpenyidikan tindakpidana UUML.
9. —
3. PerdaganganLuar Negeri
1. Penetapan kebijakan danpedoman, norma, standar,prosedur, dan kriteria bidangekspor meliputi:
a. Barang yang diaturekspornya;
b. Barang yang diawasiekspornya;
1. Penyediaan bahan masukansebagai bahanpertimbangan perumusankebijakan bidang ekspor.
1. Penyediaan bahanmasukan sebagai bahanpertimbanganperumusan kebijakanbidang ekspor.
- 837 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
c. Barang yang dilarangekspornya.
2. Koordinasi dan sosialisasikebijakan bidang ekspor skalanasional.
7. Pengambilan contoh,pengujian, inspeksiteknis dan sertifikasimutu barang meliputi:
- 839 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
a. Penetapan kebijakan danmekanisme pengawasanuntuk membuktikankesesuaian barangterhadap standar;
b. Penelusuran teknisterhadap penilaiankesesuaian yangdilaksanakan oleh lembagapenguji, inspeksi teknis dansertifikasi;
c. Registrasi terhadaplembaga penilaiankesesuaian.
a. Pengambilan contohyang dilakukan olehPetugas PengambilContoh (PPC) yangteregistrasi;
b. Pengujian, inspeksiteknis dan sertifikasidilakukan oleh lembagauji, inspeksi teknis,sertifikasi yangterakreditasi danteregistrasi.
c. —
a. Pengambilan contohyang dilakukan olehPPC yang teregistrasi;
b. Pengujian, inspeksiteknis dansertifikasi dilakukanoleh lembaga uji,inspeksi teknis,sertifikasi yangterakreditasi danteregistrasi.
c. —
- 840 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
8. Pembinaan danpengembangan SDM PengujiMutu Barang (PMB) meliputipengaturan, penentuankriteria, uji kompetensi,registrasi, pendidikan danlatihan, penilaian danpenetapan angka kredit,bimbingan teknis, monitoringdan evaluasi PMB.
9. Penetapan kebijakan,petunjuk pelaksanaanpenerbitan Surat KeteranganAsal (SKA) barang ekspor,penunjukan instansipenerbitan SKA danpenelusuran asal barang,pelatihan dan sertifikasipetugas penandatangan SKA.
8. Penilaian dan pelaporanangka kredit PMB tingkatprovinsi.
9. Penyediaan bahan masukanuntuk perumusankebijakan penerbitan SKAdan penelusuran asalbarang.
8. Penilaian dan pelaporanangka kredit PMB tingkatkabupaten/kota.
9. Penyediaan bahanmasukan untukperumusan kebijakanpenerbitan SKA danpenelusuran asal barang.
- 841 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
10.Sosialisasi, evaluasi,penerbitan SKA danpenelusuran asal barang olehdaerah.
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
16.Pemberian bimbingan teknisdan evaluasi di bidangperdagangan luar negeri.
16.Fasilitasi pemberianbimbingan teknis danevaluasi di bidangperdagangan luar negeri.
16. Fasilitasi pemberianbimbingan teknis danevaluasi di bidangperdagangan luar negeri.
4. KerjasamaPerdaganganInternasional
1. Penetapan kebijakan,kesepakatan, pelaksanaan,koordinasi, sosialisasi,monitoring dan evaluasikerjasama perdaganganmultilateral.
2. Penetapan kebijakan,kesepakatan, pelaksanaan,koordinasi, sosialisasi,monitoring dan evaluasikerjasama perdaganganregional seperti: kerjasamaAssociation of South East AsianNation (ASEAN), Asia PasificEconomic Conference (APEC),Asia Europe Meeting (ASEM),dan kerjasama ekonomi subregional.
1. Monitoring dan sosialisasihasil-hasil kesepakatankerjasama perdaganganinternasional.
2. Monitoring dan sosialisasihasil-hasil kesepakatankerjasama perdaganganinternasional dan koordinasikerjasama ekonomi subregional.
EE. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1. Perizinan 1. Penetapan kebijakan Izin UsahaIndustri (IUI) dan kawasanindustri.
2. Penerbitan IUI bagi industri yangmengolah dan menghasilkanBahan Beracun Berbahaya (B3),industri minuman beralkohol,industri teknologi tinggi yangstrategis, industri kertas berharga,industri senjata dan amunisi.
3. Penerbitan IUI yang lokasinyalintas provinsi.
4. Penerbitan izin kawasan industriyang lokasinya lintas provinsi.
1. —
2. Penerbitan IUI skala investasidi atas Rp 10 milyar tidaktermasuk tanah danbangunan tempat usaha.
3. Penerbitan rekomendasi IUIyang diterbitkan olehpemerintah.
4. Penerbitan izin kawasanindustri yang lokasinya lintaskabupaten/kota.
1. —
2. Penerbitan tanda daftarindustri dan IUI skalainvestasi s/d Rp 10 miliartidak termasuk tanah danbangunan tempat usaha.
3. Penerbitan berita acarapemeriksaan dalam rangkapenerbitan IUI olehpemerintah dan provinsi.
4. Penerbitan izin usahakawasan industri yanglokasinya di kabupaten/kota.
- 848 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2. UsahaIndustri
1. Penetapan bidang usaha industriprioritas nasional, cabang industriyang penting dan strategis baginegara dan yang menguasai hajathidup orang banyak.
2. Penetapan pengelompokan bidangusaha industri atau skala usaha.
3. Penetapan bidang usaha industriyang terbuka dan tertutup untukpenanaman modal dan yangdicadangkan untuk industri kecil.
1. Penetapan bidang usahaindustri prioritas provinsi.
2. —
3. —
1. Penetapan bidang usahaindustri prioritaskabupaten/kota.
2. —
3. —
3. FasilitasUsahaIndustri
1. Penetapan kebijakan pemberianfasilitas/insentif fiskal danmoneter dalam rangkapengembangan industri tertentu.
2. Pemberian fasilitas usaha dalamrangka pengembangan IndustriKecil Menengah (IKM).
1. —
2. Pemberian fasilitas usahadalam rangka pengembanganIKM di provinsi.
1. —
2. Pemberian fasilitas usahadalam rangka pengembanganIKM di kabupaten/kota.
- 849 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4. Perlindung-an UsahaIndustri
1. Perumusan kebijakan danpenetapan tarif bea masuk impor.
2. Perumusan dan penetapankebijakan perlindungan bagiindustri.
1. —
2. Pemberian perlindungankepastian berusaha terhadapusaha industri lintaskabupaten/kota.
1. —
2. Pemberian perlindungankepastian berusaha terhadapusaha industri dikabupaten/kota.
5. Perencana-an danProgram
1. Penyusunan rencana jangkapanjang pembangunan industrinasional.
2. Penyusunan Rencana Strategis(Renstra) di bidang industri.
1. Penetapan kebijakan pembinaandan pengembangan SDM industridan aparatur pembina industri.
1. — 1. —
- 852 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2. Penetapan standar kompetensidan kurikulum pendidikan danpelatihan (diklat) SDM industridan aparatur pembina industri.
3. Pelaksanaan diklat SDM industridan aparatur pembina industrilintas provinsi.
2. Penerapan standarkompetensi SDM industri danaparatur pembina industri diprovinsi.
3. Pelaksanaan diklat SDMindustri dan aparaturpembina industri lintaskabupaten/kota.
2. Penerapan standarkompetensi SDM industri danaparatur pembina industri dikabupaten/kota.
3. Pelaksanaan diklat SDMindustri dan aparaturpembina industri dikabupaten/kota.
10.Permodalan
1. Perumusan kebijakan bantuanpendanaan untuk pemberdayaanindustri melalui bank dan lembagakeuangan bukan bank.
1. Fasilitasi akses permodalanbagi industri melalui bankdan lembaga keuangan bukanbank di provinsi.
1. Fasilitasi akses permodalanbagi industri melalui bank danlembaga keuangan bukanbank di kabupaten/kota.
11. LingkunganHidup
1. Penetapan kebijakan pembinaanindustri yang berwawasanlingkungan dan pengawasanpencemaran yang diakibatkan olehindustri.
1. Pemberian bantuan tekniskepada kabupaten/kotadalam rangka pencegahanpencemaran lingkungan yangdiakibatkan oleh industri.
1. Pembinaan industri dalamrangka pencegahanpencemaran lingkungan yangdiakibatkan oleh industritingkat kabupaten/kota.
- 853 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2. Fasilitasi kerjasama internasionaldi bidang industri yang terkaitdengan lingkungan hidup.
2. Monitoring dan evaluasipelaksanaan pembinaanindustri bersih yangdilakukan olehkabupaten/kota dalam rangkapencegahan pencemaranlingkungan.
2. Pengawasan terhadappencemaran lingkungan yangdiakibatkan kegiatan industridi kabupaten/kota.
12.KerjasamaIndustri
1. Penetapan kebijakan untukpeningkatan kemitraan antaraindustri kecil, menengah danindustri besar serta sektorekonomi lainnya.
2. Penetapan pola kemitraan antaraindustri dengan sektor ekonomilainnya.
1. Koordinasi dan fasilitasikemitraan antara industrikecil, menengah dan industribesar serta sektor ekonomilainnya lintaskabupaten/kota.
2. Koordinasi dan fasilitasikerjasama pengembanganindustri melalui polakemitraan usaha lintaskabupaten/kota.
1. Fasilitasi kemitraan antaraindustri kecil, menengah danindustri besar serta sektorekonomi lainnya dikabupaten/kota.
2. Fasilitasi kerjasamapengembangan industrimelalui pola kemitraan usahadi kabupaten/kota.
- 854 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
3. Penetapan kebijakan kerjasamaluar negeri, kerjasama lintassektoral dan regional bidangindustri.
3. Koordinasi dan fasilitasikerjasama luar negeri,kerjasama lintas sektoral danregional untuk pemberdayaanindustri lintaskabupaten/kota.
3. Pelaksanaan hasil-hasilkerjasama luar negeri,kerjasama lintas sektoral danregional untuk pemberdayaanindustri di kabupaten/kota.
13.Kelembaga-an
1. Pembinaan asosiasiindustri/dewan tingkat nasionaldan internasional.
2. Penetapan kebijakanpengembangan lembagapendukung/unit pelaksana teknispenelitian dan pengembangan(litbang), diklat dan pelayananpada IKM.
3. Pembentukan dan pembinaan unitpelaksana teknis tingkat nasionaldan membantu unit pelaksanateknis tingkat provinsi dankabupaten/kota.
1. Pembinaan asosiasiindustri/dewan tingkatprovinsi.
2. —
3. Pembentukan dan pembinaanunit pelaksana teknis tingkatprovinsi dan membantu unitpelaksana teknis tingkatkabupaten/kota.
1. Pembinaan asosiasiindustri/dewan tingkatkabupaten/kota.
2. —
3. Pembentukan dan pembinaanunit pelaksana teknis tingkatkabupaten/kota.
- 855 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
14.Sarana danPrasarana
1. Penetapan kebijakanpengembangan wilayah-wilayahpusat pertumbuhan industri danlokasi pembangunan industritermasuk kawasan industri dansentra industri kecil.
1. Penyusunan tata ruangprovinsi industri dalamrangka pengembangan pusat-pusat industri yangterintegrasi serta koordinasipenyediaan sarana danprasarana (jalan, air, listrik,telepon, unit pengolahanlimbah IKM) untuk industriyang mengacu pada tataruang nasional.
1. Penyusunan tata ruangkabupaten/kota industridalam rangka pengembanganpusat-pusat industri yangterintegrasi serta koordinasipenyediaan sarana danprasarana (jalan, air, listrik,telepon, unit pengolahanlimbah IKM) untuk industriyang mengacu pada tataruang regional (provinsi).
15. InformasiIndustri
1. Penetapan kebijakan informasiindustri.
2. Penyusunan pedoman danpengumpulan, analisis dandiseminasi data nasional bidangindustri.
1. —
2. Pengumpulan, analisis dandiseminasi data bidangindustri tingkat provinsi danpelaporan kepada pemerintah.
1. —
2. Pengumpulan, analisis dandiseminasi data bidangindustri tingkatkabupaten/kota danpelaporan kepada provinsi.
- 856 -
SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
16. Pengawasan Industri
1. Pengawasan terhadap pelaksanaankebijakan industri dalam rangkadesentralisasi, dekonsentrasi dantugas pembantuan di daerah.
2. Perumusan sistem, pembinaan danpengaturan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahandaerah di bidang industri.
1. Pengawasan terhadappelaksanaan tugasdesentralisasi bidang industritingkat provinsi.
2. —
1. Pengawasan terhadappelaksanaan tugasdesentralisasi bidang industritingkat kabupaten/kota.
2. —
17.Monitoring,Evaluasi,danPelaporan
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan urusan pemerintahandi bidang perindustrian nasional.
1. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanurusan pemerintahan dibidang perindustrian diprovinsi.
1. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanurusan pemerintahan dibidang perindustrian dikabupaten/kota.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,