Top Banner
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan; b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia; c. bahwa untuk mengenali limbah yang dihasilkan secara dini diperlukan identifikasi berdasarkan uji tosikologi dengan penentuan nilai akut dan atau kronik untuk menentukan limbah yang dihasilkan termasuk sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun; d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815); MEMUTUSKAN: Menetapkan:
35

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

Jan 17, 2017

Download

Documents

ngohanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 85 TAHUN 1999

TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1999TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap

mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang,

khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia;

c. bahwa untuk mengenali limbah yang dihasilkan secara dini diperlukan identifikasi berdasarkan uji tosikologi dengan penentuan nilai akut dan atau kronik untuk menentukan limbah yang dihasilkan termasuk sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat:1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagai berikut :

Page 2: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

Limbah B3 dapat diidentifikasi menurut sumber dan atau uji karakteristik dan atau uji toksikologi"

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

(1) Jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi:a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;b. Limbah B3 dari sumber spesifik;c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas

kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

(2) Perincian dari masing-masing jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.

(3) Uji karakteristik limbah B3 meliputi;a. mudah meledak;b. mudah terbakar;c. bersifat reaktif;d. beracun;e. menyebabkan infeksi, danf. bersifat korosif.

(4) Pengujian toksikologi untuk menentukan sifat akut dan atau kronik.

(5) Daftar limbah dengan kode limbah D220, D222, dan D223 dapat dinyatakan limbah B3 setelah dilakukan uji karakteristik dan atau uji toksikologi".

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

(1) Limbah yang dihasilkan dari kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I, Tabel 2 Peraturan Pemerintah ini, apabila terbukti memenuhi Pasal 7 ayat (3) dan atau ayat (4) maka limbah tersebut merupakan limbah B3.

(2) Limbah B3 dari kegiatan yang tercantum dalam Lampiran I, Tabel 2 Peraturan Pemerintah ini dapat dikeluarkan dari daftar tersebut

Page 3: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

oleh instansi yang bertanggung jawab, apabila dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa limbah tersebut bukan limbah B3 berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab setelah berkoordinasi dengan instansi teknis, lembaga penelitian terkait dan berhasil limbah.

(3) Pembuktian secara ilmuiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :a. Uji karakteristik limbah B3;b. Uji toksikologi; dan atauc. Hasil studi yang menyimpulkan bahwa limbah yang

dihasilkan tidak menimbulkan perencanaan dan gangguan kesehatan terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) akan ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab setelah berkoordinasi dengan instansi teknis dan lembaga penelitian terkait.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 7 Oktober 1999PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE.

Diundangkan di Jakartapada tanggal 7 Oktober 1999MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 190

PENJELASANATAS

Page 4: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 85 TAHUN 1999

TENTANGPERUBAHAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1999TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

UMUM

Kegiatan pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat yang dilaksanakan melalui rencana pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan di bidang industri.Pembangunan di bidang industri tersebut di satu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hiddup rakyat, dan di lain pihak industri itu juga akan menghasilkan limbah. Di antara limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri tersebut terdapat limbah bahan berbahaya beracun (limbah B3).

Untuk mengidentifikasi limbah sebagai limbah B3 diperlukan uji karakteristik dan uji toksikologi atas limbah tersebut. Pengujian ini meliputi karakterisasi limbah atas sifat-sifat mudah meledak dan atau mudah terbakar dan atau bersifat reaktif, dan atau beracun dan atau menyebabkan infeksi, dan atau bersifat korosif. Sedangkan uji toksikologi digunakan untuk mengetahui nilai akut dan atau kronik limbah. Penentuan sifat akut limbah dilakukan dengan uji hayati untuk mengetahui hubungan dosis-respon antara limbah dengan kematian hewan uji untuk menetapkan nilai LD50. Sedangkan sifat kronis limbah B3 ditentukan hewan dengan cara mengevaluasi sifat zat pencemar yang terdapat dalam limbah dengan menggunakan metodologi tertentu.

Apabila suatu limbah tak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini, lolos uji karakteristik limbah B3, lolos uji LD50, dan tidak bersifat kronis maka limbah tersebut bukan limbah B3, namun pengelolaannya harus memenuhi ketentuan.Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat resiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap kegiatan industri dapat meminimalkan limbah B3 yang dihasilkan dan mencegah masuknya limbah B3 dari luar Wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam pengawasan perpindahan lintas batas limbah B3 telah meratifikasi Konvensi Basel pada tanggal 12 Juli 1993 dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993.Untuk menghilangkan atau mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan dari limbah B3 yang dihasilkan maka limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola secara khusus. Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, dan

Page 5: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. dalam rangkaian kegiatan tersebut terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai dalam pengelolaan limbah B3, yaitu :a. Penghasil Limbah B3;b. Pengumpul Limbah B3;c. Pengangkut Limbah B3;d. Pemanfaat Limbah B3;e. Pengolah Limbah B3;f. Penimbun Limbah B3.Dengan pengolahan limbah sebagaimana tersebut di atas, maka mata rantai siklus perjalanan limbah b3 sejak dihasilkan oleh penghasil limbah B3 sampai penimbunan akhir oleh pengolah limbah B3 dapat diawasi. Setiap mata rantai perlu diatur, sedangkan perjalanan limbah B3 dikendalikan dengan sistem manifest berupa dokumen limbah B3. Dengan sistem manifest dapat diketahui berupa jumlah B3 yang dihasilkan dan berapa yang telah dimasukkan ke dalam proses pengelolaan dan penimbunan tahap akhir yang telah memiliki persyaratan lingkungan.Dalam melakukan pengelolaan limbah B3 perlu diperhatikan hirarki pengelolaan limbah B3 antara lain dengan mengupayakan reduksi pada sumber, pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih. Bilamana masih dihasilkan limbah B3 maka diupayakan pemanfaatan limbah B3.Pemanfaatan limbah B3, yang mencakup kegiatan daur ulang (recycling) perolehan kembali (recovery) dan penggunaan kembali (reuse) merupakan satu mata rantai penting dalam pengelolaan limbah B3. Dengan teknologi pemanfaatan limbah B3 di satu pihak dapat dikurangi jumlah limbah B3 sehingga biaya pengolahan limbah B3 juga dapat ditekan dan di lain pihak akan dapat meningkatkan kemanfaatan bahan baku. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi kecepatan pengurasan sumber daya alam.

PASAL DEMI PASAL

Pasal IAngka 1

Pasal 6Langkah pertama yang dilakukan dalam pengelolaan limbah B3

adalah mengidentifikasikan limbah dari penghasil tersebut apakah termasuk limbah B3 atau tidak.

Mengidentifikasikan limbah ini akan memudahkan pihak penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, atau penimbun dalam mengenali limbah B3 tersebut sedini mungkin.

Mengidentifikasi limbah sebagai limbah B3 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Page 6: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

a.Mencocokkan jenis limbah dengan daftar jenis limbah B3 sebagaimanan pada Lampiran I Peraturan Pemerintah ini, dan apabila cocok dengan daftar jenis limbah B3 tersebut, maka limbah tersebut termasuk limbah B3;

b.Apabila tidak cocok dengan daftar jenis limbah B3 sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Pemerintah ini maka diperiksa apakah limbah tersebut memiliki karakteristik : mudah meledak, dan atau mudah terbakar, dan atau beracun, dan atau bersifat reaktif, dan atau menyebabkan infeksi, dan atau bersifat korosif.

c.Apabila kedua tahapan tersebut sudah dilakukan dan tidak memenuhi ketentuan limbah B3, maka dilakukan uji toksikologi.

Angka 2Pasal 7

Ayat (1)Huruf aLimbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah

B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi (inhibitor korosi), pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain.

Huruf bLimbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa

proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah.

Huruf cLimbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan,

bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, karena tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka suatu produk menjadi limbah B3 yang memerlukan pengelolaan seperti limbah B3 lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa kemasan limbah B3 dan bahan-bahan kimia yang kadaluarsa.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Pengujian karakteristik limbah dilakukan sebelum limbah

tersebut mendapat perlakuan pengolahan. Limbah diidentifikasi sebagai limbah B3 apabila memenuhi salah satu atau lebih karakteristik limbah B3.

Page 7: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :a.Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada

suhu dan tekanan, standar (25 C, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.

b.Limbah mudah terbakar adalah limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut :1)Limbah yang berupa cairan yang

mengandung alkohol kurang dati 24% volume dan atau pada titik nyala tidak lebih dari 60 (140F) akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg.

2)Limbah yang bukan berupa cairan, yang pada temperatur dan tekanan standar (25C, 760 mmHg) dapat mudah menyebabkan kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus menerus.

3)Merupakan limbah yang bertekanan yang mudah terbakar.

4)Merupakan limbah pengoksidasi.c.Limbah yang bersifat reaktif adalah limbah-limbah

yang mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut:1)Limbah yang pada keadaan normal tidak

stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan.

2)Limbah yang dapat bereaksi hebat dengan air.

3)Limbah yang apabila bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

4)Merupakan limbah Sianida, Sulfida atau Amoniak yang pada kondisi pH antara 2 dan 12,5 dapat menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan

Page 8: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

lingkungan.5)Limbah yang dapat mudah meledak atau

bereaksi pada suhu dan tekanan standar (25C, 760 mmHg).

6)Limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepas atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.

d.Limbah beracun adalah limbah yang mengandung pencemaran yang bersifat racun bagi manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut.

Penentuan sifat racun untuk identifikasi limbah ini dapat menggunakan baku mutu konsentrasi TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) pencemar organik dan anorganik dalam limbah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Apabila limbah mengandung salah satu pencemar yang terdapat dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, dengan konsentrasi sama atau lebih besar dari nilai dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, maka limbah tersebut merupakan limbah B3. Bila nilai konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari nilai ambang batas pada Lampiran II Peraturan Pemerintah ini maka dilakukan uji toksikologi.

e.Limbah yang menyebabkan infeksi yaitu bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan dari tubuh manusia yang terkena infeksi, limbah dari laboratorium atau limbah lainnya yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular. Limbah ini berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan dan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah.

f.Limbah bersifat korosif adalah limbah yang mempunyai salah satu sifat sebagai berikut:1)Menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit.2)Menyebabkan proses pengkaratan pada

lempeng baja (SAE 1020) dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm/tahun dengna temperatur pengujian 55C.

Page 9: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

3)Mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk limbah bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.

Ayat (4)Penentuan sifat akut limbah dilakukan dengan uji hayati

untuk mengukur hubungan dosis-respons antara limbah dengan kematian hewan uji, untuk menetapkan nilai LD50.

Yang dimaksud dengan LD50 (Lethal Dose Fifty) adalah dosis limbah yang menghasilkan 50% respons kematian pada populasi hewan uji. Nilai tersebut diperoleh dari analisis data secara grafis dan atau statistik terhadap hasil uji hayati tersebut. Metodologi dan cara penentuan nilai LD50 ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab.

Apabila nilai LD50 secara oral lebih besar dari 50 mg/kg berat badan, maka terhadap limbah yang mengandung salah satu zat pencemar pada Lampiran III Peraturan Pemerintah ini dilakukan evaluasi sifat kronis.

Sifat kronis limbah (toksik, mutagenik, karsinogenik, teralogenik dan lain-lain) ditentukan dengan cara mencocokkan zat pencemar yang ada dalam limbah tersebut dengan Lampiran III Peraturan Pemerintah ini. Apabila limbah tersebut mengandung salah satu dan atau lebih zat pencemar yang terdapat dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah ini, maka limbah tersebut merupakan limbah B3 setelah mempertimbangkan faktor-faktor di bawah ini :1).Sifat racun alami yang dipaparkan oleh zat

pencemar;2)Konsentrasi dari zat pencemar;3)Potensi bermigrasinya zat pencemar dari limbah ke

lingkungan bilamana tidak dikelola dengan baik;

4)Sifat persisten zat pencemar atau produk degradasi racun pada zat pencemar;

5)Potensi dari zat pencemar atau turunan/degradasi produk senyawa toksik untuk berubah menjadi tidak berbahaya;

6)Tingkat dimana zat pencemar atau produk degradasi zat pencemar terbioakumulasi di ekosistem;

7)Jenis limbah yang tidak dikelola sesuai ketentuan yang ada yang berpotensi mencemari

Page 10: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

lingkungan;8)Jumlah limbah yang dihasilkan pada satu tempat

atau secara regional atau secara nasional berjumlah besar;

9)Dampak kesehatan dan pencemaran/kerusakan lingkungan akibat pembuangan limbah yang mengandung zat pencemar pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan;

10)Kebijaksanaan yang diambil oleh instansi Pemerintah lainnya atau program peraturan perundang-undangan lainnya berdasarkan dampak pada kesehatan dan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah atau zat pencemarnya;

11)Faktor-faktor lain yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan limbah B3.

Metodologi untuk evaluasi Lampiran III Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab setelah berkoordinasi dengan instansi teknis dan lembaga penelitian terkait.

Apabila setelah dilakukan uji penentuan toksisitas baik akut maupun kronis dan tidak memenuhi ketentuan di atas, maka limbah tersebut dapat dinyatakan sebagai limbah non B3, dan pengelolaannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab setelah berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Ayat (5)Cukup jelas

Angka 3Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 11Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3910LAMPIRAN IPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR : 85 TAHUN 1999TANGGAL : 7 OKTOBER 1999

TABEL 1. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER YANG TIDAK SPESIFIK

KODE LIMBAH BAHAN PENCEMAR

- Pelarut Terhalogenasi

Page 11: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

D1001a TetrakloroetilenD1002a TrikloroetilenD1003a Metilen KloridaD1004a 1,1,2-Trikloro, 1,2,2, TrifluoroetanaD1005a TriklorofluorometanaD1006a Orto-diklorobenzenaD1007a KlorobenzenaD1008a TrikoloroetanaD1009a Fluorokarbon TerklorinasiD10010a Karbon Tetraklorida

- Pelarut Yang Tidak Terhalogenasi

D1001b DimetilbenzenaD1002b AsetonD1003b Etil AsetatD1004b Etil BenzenaD1005b Metil Isobutil KetonD1006b n-Butil AlkoholD1007b SikloheksanonD1008b MetanolD1009b ToluenaD10010b Metil Etil KetonD10011b Karbon DisulfidaD10012b IsobutanolD10013b PiridinD10014b BenzenaD10015b 2-EtoksietanolD10016b 2-NitropropanaD10017b Asam KresilatD10018b Nitrobenzana

- Asam/Basa

D1001c Amonium HidroksidaD1002c Asam HidrobromatD1003c Asam HidrokloratD1004c Asam HidrofluoratD1005c Asam NitratD1006c Asam FosfatD1007c Kalium HidroksidaD1008c Natrium HidroksidaD1009c Asam SulfatD10010c Asam Klorida

Page 12: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

- Yang Tidak Spesifik Lainnya

D1001d PCB's (Polychlorinated Biphenyls)D1002d Lead ScrapD1003d Limbah Minyak Diesel IndustriD1004d Fiber AsbesD1005d Pelumas Bekas

TABEL 2. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER YANG SPESIFIK(BERUPA TABEL TIDAK BISA DITAMPILKAN)

TABEL 3.DAFTAR LIMBAH DARI BAHAN KIMIA KADALUARSA, TUMPAHAN, SISA KEMASAN, ATAU BUANGAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI.

KODE LIMBAH BAHAN PENCEMAR

D3001 AsetaldehidaD3002 AsetamidaD3003 Asamasetat, garam-garamnya dan ester-

esternyaD3004 AsetonD3005 AsetonitrilD3006 AsetilkloridaD3007 AkroleinD3008 AkrilamidaD3009 AkrilonitrilD3010 AldrinD3011 Aluminium Alkil dan TurunannyaD3012 Aluminium FosfatD3013 Amonium PikratD3014 Amonium VanadatD3015 AnilinaD3016 Arsen dan senyawanyaD3017 Arsen Oksida, Tri; PentaD3018 Arsen Disulfida, Arsen TrikloridaD3019 DietilarsinaD3020 Barium dan senyawanyaD3021 Chromated Copper ArsenatD3022 BenzenaD3023 KlorobenzenaD3024 1,3-Diisosianatometil-BenzenaD3025 DietilbenzenaD3026 HeksahidrobenzenaD3027 Benzenasulfonat Asam KloridaD3028 Benzenasulfonil Klorida

Page 13: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

D3029 Berilium dan senyawanyaD3030 Bis (Klorometil) EterD3031 BromoformD3032 1,1,2,3,4,4-Heksakloro-1, 3-ButadienaD3033 n-Butil AlkoholD3034 ButanaD3035 ButilaldehidaD3036 Kadmium dan senyawanyaD3037 Kalsium KromatD3038 Amoniacal Copper ArsenatD3039 Dikloro KarbonatD3040 Karbon DisulfidaD3041 Karbon TetrakloridaD3042 KloroasetaldehidaD3043 Klorodana, Isomer Alfa dan BetaD3044 Kloroetana (Etil Klorida)D3045 Kloroetena (Vinil Klorida)D3046 KlorobromometanaD3047 KloroformD3048 p-KloroanilinaD3049 2-Kloroetil Vinil EterD3050 Klorometil Metil EterD3051 Asam KromatD3052 Kromium dan senyawa-senyawanyaD3053 Sianida dan senyawa-senyawanyaD3054 KreosotD3055 KumenaD3056 SikloheksanaD3057 2,4-D, garam-garam dan esternyaD3058 DDDD3059 DDTD3060 1,2-DiklorobenzenaD3061 1,3-DiklorobenzenaD3062 1,2-DikloroetanaD3063 1,1-DikloroetanaD3064 1,2-DikloropropanaD3065 1.3-DikloropropenaD3066 DieldrinD3067 Dimetil EtalatD3068 Dimetil SulfatD3069 2,4-DinitritoluenD3070 2,6-DinitritoluenD3071 Endrin dan senyawa metabolitnyaD3072 EpiklorohidrinD3073 2-Etoksi etanolD3074 1-Fenil Etanon

Page 14: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

D3075 Etil AkrilatD3076 Etil AsetatD3077 EtilbenzenaD3078 Etil Karbamat (Uretan)D3079 Etil EterD3080 Asam Etilen Bisditiokarbamat dan

turunannyaD3081 Etilen DibromidaD3082 Etilen DikloridaD3083 Etilen Glikol (Monoetil Eter)D3084 Etilen Oksida (Oksirana)D3085 FluorinD3086 Fluoroasetamida D3087 Asam Fluoroasetat dan garam sodiumnyaD3088 FormaldehidaD3089 Asam FormiatD3090 FuranD3091 HeptaklorD3092 HeksaklorobenzenaD3093 HeksaklorobutadienaD3094 HeksakloroetanaD3095 Hidrogen SianidaD3096 HidrazinaD3097 Asam FosfatD3098 Asam FlouratD3099 Asam FluoridaD3100 Asam SulfidaD3101 Hidroksibenzena (Fenol)D3102 Hidroksitoluen (Kresol)D3103 Isobutil Alkohol (isobutanol)D3104 Timbal AsetatD3105 Timbal KromatD3106 Timbal NitratD3107 Timbal OksidaD3108 Timbal FosfatD3109 LindanaD3110 Maleat AnhidridaD3111 Maleat hidrazidaD3112 Merkuri dan senyawa-senyawanyaD3113 Metil HidrazinaD3114 Metil ParationD3115 TetraklorometanaD3116 TribromometanaD3117 TriklorometanaD3118 TriklorofluorometanaD3119 Metanol (metil Alkohol)

Page 15: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

D3120 MetoksiklorD3121 Metil BromidaD3122 Metil KloridaD3123 Metil kloroformD3124 Metilen BromidaD3125 Metil Isobutil KetonD3126 Metil Etil KetonD3127 Metil Etil Keton PeroksidaD3128 Metil Benzena (Toluen)D3129 Metil lodidaD3130 NaftalenaD3131 Nitrat OksidaD3132 NitrobenzenaD3133 NitrogliserinD3134 OksiranaD3135 ParationD3136 ParaldehidaD3137 PentaklorobenzanaD3138 PentakloroetanaD3139 PentakloronitrobenzenaD3140 PentaklorofenolD3141 PentakloroetilenD3142 Fenil TioureaD3143 FosgenD3144 FosfinD3145 Fosfor SulfidaD3146 Fosfor PentasulfidaD3147 Etalat AnhidridaD3148 1-Bromo, 2-PropanonD3149 2-NitropropanaD3150 n-PropilaminaD3151 Propilen DikloridaD3152 PirenaD3153 PiridinD3154 Selenium dan senyawanyaD3155 Selenium DioksidaD3156 Selenium SulfidaD3157 Perak SianidaD3158 2,4,5-TP (silvex)D3159 Natrium AzidaD3160 Striknidin-10-satu dan garam-garamnyaD3161 Asam Sulfat, Dimetil Ester SulfatD3162 Sulfur FosfitD3163 2,4,5-TD3164 1,2,4,5-TetraklorobenzenaD3165 1,1,1,2-Tetrakloroetana

Page 16: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

D3166 1,1,2,2-TetrakloroetanaD3167 2,3,4,6-TetraklorofenolD3168 TetrakloromelanaD3169 Tetraetil TimbalD3170 2,4,5-TriklorofenolD3171 2,4,6-TriklorofenolD3172 1,3,5-TrinitrobenzenaD3173 Vanadium OksidaD3174 Vanadium PentaoksidaD3175 Vinil KloridaD3176 WarfarinD3177 DimetilbenzenaD3178 Seng Fosfit

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

LAMPIRAN IIPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR : 85 TAHUN 1999TANGGAL : 7 OKTOBER 1999

BAKU MUTU TCLP ZAT PENCEMAR DALAM LIMBAH UNTUK PENENTUANKARAKTERISTIK SIFAT RACUN

KODE PARAMETER KONSENTRASI DALAM

LIMBAH EKTRAKSI LIMBAH (MG/L)

D 4001 Aldrin + Dieldrin 0,07D 4002 Arsen 5,0D 4003 Barium 100,0D 4004 Benzena 0,5D 4005 Boron 500,0D 4006 Cadmium 1,0D 4007 Carbon tetrachloride 0,5D 4008 Chlordane 0,03D 4009 Chlorobenzena 100,0D 4010 Chloroform 6,0D 4011 Chromium 5,0

Page 17: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

D 4012 Copper 10,0D 4013 o-Cresol 200,0D 4014 m-Cresol 200,0D 4015 p-Cresol 200,0D 4016 Total Cresol 200,0D 4017 Cyanide (free) 20,0D 4018 2,4-D 10,0D 4019 1,4-Dichlorobenzene 7,5D 4020 1,2-Dichloroethane 0,5D 4021 1,1-Dichloroethylene 0,7D 4022 2,4-Dinitrotoluene 0,13D 4023 Endrin 0,02D 4024 Fluorides 150,0D 4025 Heptachlor + Heptachlor epoxide 0,008D 4026 Hexachlorobenzene 0,13D 4027 Hexachlorobutadine 0,5D 4028 Hexachloroethane 3,0D 4029 Lead 5,0D 4030 Lindane 0,4D 4031 Mercury 0,2D 4032 Methoxychlor 10,0D 4033 Methyl ethyl ketone 200,0D 4034 Methyl Parathion 0,7D 4035 Nitrate + Nitrite 1,000,0D 4036 Nitrite 100,0D 4037 Nitrobenzene 2,0D 4038 Nitrilotricetic acid 5,0D 4039 Pentachlorophenol 100,0D 4040 Pyridine 5,0D 4041 Parathio 3,5D 4042 PCBs 0,3D 4043 Selenium 1,0D 4044 Silver 5,0D 4045 Tetrachloroethylene (PCE) 0,7D 4046 Toxaphene 0,5D 4047 Trichloroethylene (TCE) 0,5D 4048 Trihalomethanes 35,0D 4049 2,4,5-Trichlorophenol 400,0D 4050 2,4,6-Trichlorophenol 2,0D 4051 2,4,5-TP (Silvex) 1,0D 4052 Vynil chloride 0,2D 4053 Zine 50,0

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Page 18: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

LAMPIRAN IIIPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR : 85 TAHUN 1999TANGGAL : 7 OKTOBER 1999

DAFTAR ZAT PENCEMAR DALAM LIMBAH YANG BERSIFAT KRONIS

KODE NAMA UMUMLIMBAH

D 5001 AcetinitrileD 5002 AcetophenoneD 5003 2-AcetyliminefluoreneD 5004 Acethyl ChlorideD 5005 1-Acethyl-2-thioureaD 5006 Acidic solutions or acid in solid formD 5007 AcroleinD 5008 AcrylamideD 5009 AcrylonitrileD 5010 AflatoxinsD 5011 AldicarbD 5012 Aldicarb sulfoneD 5013 AldrinD 5014 Allyl AlcoholD 5015 Allyl chlorideD 5016 Aluminium phosphideD 5017 4-AminobiphenylD 5018 5(Aminomethyl) 3-isoxazololD 5019 4-AminopyridineD 5020 AmitroleD 5021 Ammonium vanadateD 5022 AnilineD 5023 AntimonyD 5024 Antimony compounds, NOS*D 5025 Any congenor polychlorinated dibenzo-furanD 5026 Any congenor polychlorinated dibenzo-p-dioxinD 5027 AramiteD 5028 ArsenicD 5029 Arsenic compounds, NOS*D 5030 Arsenic acidD 5031 Arsenic pentoxide

Page 19: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

D 5032 Arsenic trioxideD 5033 Asbestos (dust & fibres)D 5034 AuramineD 5035 AzaserineD 5036 BarbanD 5037 BariumD 5038 Barium compounds, NOSD 5039 Barium cyanideD 5040 Basic solutions or bases in solid formD 5041 BendiocarbD 5042 Bendiocarb-phenolD 5043 BenomylD 5044 Benz[c]acridineD 5045 Benz[a]anthraceneD 5046 Benzal chlorideD 5047 BenzeneD 5048 Benzencarsonic acidD 5049 BenzidineD 5050 Benzo[b]fluorantheneD 5051 Benzo[j]fluorantheneD 5052 Benzo[k]fluorantheneD 5053 Benzo[a]pyreneD 5054 p-BenzoquinoneD 5055 BenzotrichlorideD 5056 Benzyl chlorideD 5057 Beryllium powderD 5058 Beryllium compounds, NOS*D 5059 Bis(pentamethylene)-thiuram tetrasulfideD 5060 BromoacetonD 5061 BromoformD 5062 4-Bromophenyl phenyl etherD 5063 BrucineD 5064 Butyl bencyl phtalateD 5065 Cacodylic acidD 5066 CadmiumD 5067 Cadmium compounds, NOS*D 5068 Calcium chromateD 5069 Calcium cyanideD 5070 CarbarylD 5071 CarbendazimD 5072 CarbofuranD 5073 Carbofuran phenolD 5074 Carbon disulfideD 5075 Carbon oxyfluorideD 5076 Carbon tetrachlorideD 5077 Carbosulfan

Page 20: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

D 5078 ChloralD 5079 ChlorambucilD 5080 ChlordaneD 5081 Chlordane (alpha and gamma isomers)D 5082 Chlorinated benzenes, NOSD 5083 Chlorinated ethane, NOS*D 5084 Chlorinated fluorocarbons, NOS*D 5085 Chlorinated naphtalene, NOS*D 5086 Chlorinated phenol, NOS*D 5087 ChlornaphazineD 5088 ChloroacetaldehydeD 5089 Chloroalkyl ethers, NOS*D 5090 p-ChloroanilineD 5091 ChlorobenzeneD 5092 ChlorobenzilateD 5093 p-Chloro-m-eresolD 5094 2-Chloroethyl vinyl etherD 5095 ChloroformD 5096 Chloromethyl methyl etherD 5097 Beta-ChloronaphtaleneD 5098 o-ChlorophenolD 5099 1-(o-Chlorophenyl) thiourcaD 5100 ChloropreneD 5101 3-ChloropropionitrileD 5102 ChromiumD 5103 Chromium compounds, NOS*D 5104 ChryseneD 5105 Citrus red no.2D 5106 Coal tar creosoleD 5107 Copper cyanideD 5108 CreosoleD 5109 Cresol (cresilic acid)D 5110 CretonaldehydeD 5111 m-Cumenyl methyl carbamateD 5112 Cyanides (soluble salt & complexes), NOS*D 5113 CyanogenD 5114 Cyanogen bromideD 5115 Cyanogen chlorideD 5116 CycasinD 5117 CycloateD 5118 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenolD 5119 CyclophosphamideD 5120 2,4-DD 5121 2,4-D, salt, estersD 5122 DaunomycinD 5123 Dazomet

Page 21: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

D 5124 DDDD 5125 DDED 5126 DDTD 5127 DiallateD 5128 Dibenzala,hjacridineD 5129 Dibenzala,jlacridineD 5130 Dibenzala,hjathraceneD 5131 7H-Dibenzo (c,g) carbazoleD 5132 Dibenzola,elpyreneD 5133 Dibenzola,hlpyreneD 5134 Dibenzola,ilpyreneD 5135 1,2-Dibromo-3-chloropropaneD 5136 Dibutyl pthalateD 5137 o-DichlorobenzeneD 5138 m-DichlorobenzeneD 5139 p-DichlorobenzeneD 5140 Dichlorobenzene NOS*D 5141 3,3-DichlorobenzidineD 5142 1,4-Dichloro-2-buteneD 5143 DichlorodifluoromethaneD 5144 Dichloroethylene. NOS*D 5145 1,1-DichlorothyleneD 5146 1,2-DichlorothyleneD 5147 Dichloroethyl etherD 5148 Dichloroisopropyl etherD 5149 Dichloromethoxy ethaneD 5150 Dichloromethyl etherD 5151 2,4-DichlorophenolD 5152 2,6-DichlorophenolD 5153 DichlorophenylarsineD 5154 Dichloropropane, NOS*D 5155 Dichloropropanol,NOS*D 5156 Dichloropropene, NOS*D 5157 1,3-DichloropropeneD 5158 DieldrinD 5159 1,2,3,4-DiepoxybutaneD 5160 DiethylarsineD 5161 1,4-DiethylencoxydeD 5162 Diethylhexyl phtalateD 5163 N,N-DiethylhydrazineD 5164 O,O-Diethyl S-methyl dithiophosphateD 5165 Diethyl-p-nitrophenyl posphateD 5166 Diethyl phtalateD 5167 O,O-Diethyl O-pyrazinyl phosporothioateD 5168 Diethylene glycol,dicarbamateD 5169 Diethylstillbesterol

Page 22: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

D 5170 DihydrosafroleD 5171 Diisopropylfluorophosphate (DEP)D 5172 DimethoateD 5173 3,3'-DimethoxibenzidineD 5174 p-DimethylaminoazobenzeneD 5175 7,12-Dimethylbenz[a]anthraceneD 5176 3,3'-DimethylbenzidineD 5177 Dimethylcarbamoyl chlorideD 5178 1,1-DimethylhydrazineD 5179 1,2-DimethylhydrazineD 5180 Alpha,alpha-DimethylphenethylamineD 5181 2,4-DimethylphenolD 5182 Dimethyl phtalateD 5183 Dimethyl sulfateD 5184 DimetilenD 5185 Dinitrobenzene,NOS*D 5186 4,6-Dinitro-o-CresolD 5187 4,6-Dinitro-o-Cresol saltsD 5188 2,4-DinitrophenolD 5189 2,4-DinitrotolueneD 5190 2,6-DinitrotolueneD 5191 DinosebD 5192 Di-n-octylphtalateD 5193 DiphenylamineD 5194 1,2-DiphenylhydrazineD 5195 Di-n-propylnitrosamineD 5196 DisulfiramD 5197 DisulfotonD 5198 DithiobiuretD 5199 EndosulfanD 5200 EndothallD 5201 EndrinD 5202 Endrin metabolitesD 5203 EpichlorohydrinD 5204 EpinephrineD 5205 EPTCD 5206 Ethyl carbamate (urethane)D 5207 EthersD 5208 Ethyl cyanideD 5209 Ethylenebisdithiocarbamic acidD 5210 Ethylenebisdithiocarbamic acid, salts & estersD 5211 Ethylene dibromideD 5212 Ethylene dichlorideD 5213 Ethylene glicol monoethyl etherD 5214 EthylencimineD 5215 Ethylene oxyde

Page 23: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

D 5216 EthylenethiourcaD 5217 Ethylidene diclorideD 5218 EthylmethacrylateD 5219 Ethyl methanesulfonateD 5220 Ethyl ziramD 5221 FamphurD 5222 FerbamD 5223 FluorantheneD 5224 FluorineD 5225 FluoroacetamideD 5226 Fluoroacetic acid, sodium saltD 5227 FormaldehydeD 5228 Formatanate hydrochlorideD 5229 Formic acidD 5230 FormparanateD 5231 GlycidylaldehydeD 5232 Halogenated organic solventsD 5233 Halomethanes, NOSD 5234 heptachlorD 5235 Heptachlor EpoxideD 5236 Heptachlor Epoxide (alpha,beta,& gamma isomers)D 5237 HeptachlorodibenzofuransD 5238 Heptachlorodibenzo-p-dioxinD 5239 HexachlorobenzeneD 5240 HexachlorobutadieneD 5241 HexachlorocyclopentadieneD 5242 Hexachlorodibenzo-p-dioxinD 5243 HexachlorodibenzofuransD 5244 HexachloroethaneD 5245 HexachloropheneD 5246 HexachloropropaneD 5247 Hexaethyl tetraphosphateD 5248 Hexavalent chromium compoundsD 5249 HydrazineD 5250 Hydrogen cyanideD 5251 Hydrogen FluorideD 5252 Hidrogen sulfideD 5253 Indeno[1,2,3-cd]pyreneD 5254 3-lodo-2-propynyl-n-butylcarbamateD 5255 Inorganic cyanidesD 5256 Inorganic fluorine compoundsD 5257 Isobutyl alcoholD 5258 IsodrinD 5259 IsolanD 5260 IsosafroleD 5261 Kepone

Page 24: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

D 5262 LasiocarpineD 5263 LeadD 5264 Lead compounds,NOS*D 5265 Lead acetateD 5266 Lead phosphateD 5267 Lead subacetaleD 5268 LindaneD 5269 Malcic anhydrideD 5270 Malcic hydrazineD 5271 MalononitrileD 5272 Manganese dimethyldithio-carbamateD 5273 MelphalanD 5274 MercuryD 5275 Mercury compounds,NOS*D 5276 Mercury fulminateD 5277 Metal carbonylD 5278 Metam sodiumD 5279 MethacrylonitrileD 5280 MethapyrileneD 5281 MethiocarbD 5282 MethomylD 5283 MethoxychlorD 5284 Methyl bromideD 5285 Methyl chlorideD 5286 Methyl chlorocarbonateD 5287 Methyl chloroformD 5288 3-MethylcholanthreneD 5289 4,4-Methylenebis(2-chloroaniline)D 5290 Methylene bromideD 5291 Methylene chlorideD 5292 Methyl ethyl ketone (MEK)D 5293 Methyl ethyl ketone peroxideD 5294 Methyl hydrazineD 5295 Methyl iodideD 5296 Methyl isocyanateD 5297 2-MethyllactonitrileD 5298 Methyl methacrylateD 5299 Methyl methanesulfonateD 5300 Methyl parathionD 5301 MethylthiouracilD 5302 MetolcarbD 5303 Mitomycin CD 5304 MNNGD 5305 MolinateD 5306 Mustrad gasD 5307 Naphtalene

Page 25: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

D 5308 1,4-NaphtoquinoneD 5309 alpha-NaphtylamineD 5310 beta-NaphtylamineD 5311 alpha-NaphtylamineD 5312 NickelD 5313 Nickel compounds, NOS*D 5314 Nickel carbonylD 5315 Nickel cyanideD 5316 NicotineD 5317 Nicotine saltsD 5318 Nitric oxideD 5319 p-nitroanilineD 5320 NitrobenzeneD 5321 Nitrogen dioxideD 5322 Nitrogen mustardD 5323 Nitrogen mustard, hydrochloric saltsD 5324 Nitrogen mustard N-oxidesD 5325 Nitrogen mustard, N-oxide, hydrochloride saltD 5326 NitroglycerinD 5327 p-NitrophenolD 5328 Z-NitropropaneD 5329 Nitrosamines, NOS*D 5330 N-Nitrosodi-n-butylamineD 5331 N-NitrosodicthanolamineD 5332 N-NitrosodiethylamineD 5333 N-NitrosodimethylamineD 5334 N-Nitroso-N-ethylurcaD 5335 N-NitrosomethylethylamineD 5336 N-Nitroso-N-methylureaD 5337 N-Nitroso-N-methylurethaneD 5338 N-NitrosomethylvinylamineD 5339 N-NitrosomorpholineD 5340 N-NitrosonornicotineD 5341 N-NitrosopiperidineD 5342 N-NitrosopirrolydineD 5343 N-NitrososarcosineD 5344 5-Nitro-o-toluidineD 5345 OctamethylpyrophosphoramideD 5346 Organic cyanidesD 5347 Organic phosphorousD 5348 Organic solventsD 5349 Organohalogen compoundsD 5350 Osmium tetroxideD 5351 OxamylD 5352 ParaldehideD 5353 Parathion

Page 26: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

D 5354 PebulateD 5355 PentachlorobenzeneD 5356 Pentachlorodibenzo-p-dioxinD 5357 PentachlorodibenzofuransD 5358 PentachlorocthaneD 5359 Pentachloronitrobenzene (PCNB)D 5360 PentachlorophenolD 5361 PhenacelinD 5362 PhenolD 5363 PhenylenediamineD 5364 Phenylmercury acclateD 5365 PhenylthiourcaD 5366 PhosgeneD 5367 PHOSphineD 5368 PhorateD 5369 Phtalic acid esters, NOS*D 5370 Phtalic anhydrideD 5371 PhysostigmineD 5372 Physostigmine salicylateD 5373 2-PicolineD 5374 Polychlorinated biphenyls, NOS*D 5375 Pottasium cyanideD 5376 Pottasium dimethyldithiocarbamateD 5377 Pottasium-n-hydroxymethyl-n-methyl-dithiocarbamateD 5378 Pottasium-n-methyldithiocarbamateD 5379 Pottasium pentachlorophenateD 5380 Pottasium silver cyanideD 5381 promecarbD 5382 PronamideD 5383 1,3-Propane sultoneD 5384 ProphamD 5385 PropoxurD 5386 n-PropylamineD 5387 Propargyl alcoholD 5388 Propylene dichlorideD 5389 1,2-PropylenimineD 5390 PropylthiouracilD 5391 ProsulfocarbD 5392 PyridineD 5393 ReserpineD 5394 ResorcinolD 5395 SaccharinD 5396 Saccharin saltsD 5397 SafroleD 5398 SeleniumD 5399 Selenium compounds, NOS*

Page 27: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

D 5400 Selenium dioxideD 5401 Selenium sulfideD 5402 Selenium, tetrakis (dimethyldithiocarbamate)D 5403 SelenourcaD 5404 SilverD 5405 Silver compounds, NOS*D 5406 Silver cyanideD 5407 Silvex (2,4,5-TP)D 5408 Sodium cyanideD 5409 Sodium dibuthyldithiocarbamateD 5410 Sodium diethyldithiocarbamate D 5411 Sodium dimethyldithiocarbamateD 5412 Sodium pentachlorophenateD 5413 StreptozotocinD 5414 StrychnineD 5415 Strychnine saltsD 5416 SulfallateD 5417 TCDDD 5418 Tetrabuthylthiuram monosulfideD 5419 1,2,4,5-TetrachlorobenzeneD 5420 Tetrachlorodibenzo-p-dioxinD 5421 Tetrachlorodibenzo-furansD 5422 Tetrachloroethane, NOS*D 5423 1,1,1,2-TetrachloroethaneD 5424 1,1,2,2,-Tetracloroethane,NOS*D 5425 TetrachloroethyleneD 5426 2,3,4,6-TetrachlorophenolD 5427 2,3,4,6-Tetrachlorophenol, potassium saltD 5428 2,3,4,6-Tetrachlorophenol, sodium saltD 5429 TetraethyldithiopyrophosphateD 5430 Tetraethyl leadD 5431 Tetraethyl pyrophosphateD 5432 TetranitromethaneD 5433 ThalliumD 5434 Tallium compounds,NOS*D 5435 Thallic oxideD 5436 Thallium (1) acetateD 5437 Thallium (1) carbonatD 5438 Thallium (1) chlorideD 5439 Thallium (1) nitrateD 5440 Thallium SeleniteD 5441 Thallium (1) sulfateD 5442 ThioacetamideD 5443 ThiodicarbD 5444 ThiofanoxD 5445 Thiomethanol

Page 28: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

D 5446 Thiophanate-methylD 5447 ThiophenolD 5448 ThiosemicarbazideD 5449 ThioureaD 5450 ThiramD 5451 TirpateD 5452 Tellurium, Tellurium compoundsD 5453 tolueneD 5454 ToluenediamineD 5455 Toluene-2,4-diamineD 5456 Toluene-2,6-diamineD 5457 Toluene-3,4-diamineD 5458 Toluene diisocyanateD 5459 o-ToluidineD 5460 o-Toluidine hydrochlorideD 5461 p-ToluidineD 5462 ToxapheneD 5463 TriallateD 5464 2,4,6-TribromophenolD 5465 1,2,4-TrichlorobenzeneD 5466 1,1,2-TrichloroethaneD 5467 TrichloroethyleneD 5468 TrichloromethanethiolD 5469 TrichloromonofluoromethaneD 5470 2,4,5-TrichlorophenolD 5471 2,4,6-TrichlorophenolD 5472 2,4,5-TD 5473 Trichloroprophane,NOS*D 5474 1,2,3-TrichloropropaneD 5475 O,O,O-Triethyl phosphorothioateD 5476 TriethylamineD 5477 1,2,3-TrinitrobenzeneD 5478 Tris(1-aziridinyl) phosphine sulfideD 5479 Tris(2,3-dibromopropyl)phoshateD 5480 Trypan blueD 5481 Uracil mustardD 5482 Vanadium pentoxideD 5483 Vinyl chlorideD 5484 Warfarin, pada konsentrasi lebih kecil

dari 0,3%D 5485 Warfarin, pada konsentrasi lebih besar

dari 0,3%D 5486 Warfarin salt, pada konsentrasi lebih kecil

dari 0,3%D 5487 Warfarin salt, pada konsentrasi lebih besar

dari 0,3%

Page 29: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

D 5488 Zine cyanideD 5489 Zine phosphide, pada konsentrasi lebih besar

dari 10%D 5490 Zine phosphide, pada konsentrasi lebih kecil

atau sama dengan dari 10%D 5491 Ziram

Singkatan NOS (not otherwise specificd) menunjukkan bahwa anggota dari kelompok tersebut tidak terdaftar dengan nama secara spesifik dalam Lampiran III

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE