PERATURAN ORGANISASI LEMBAGA KEMAHASISWAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN TAHUN 2011
BAB I PEMAKAIAN DAN PENGGUNAAN ATRIBUT Pasal 1 Bendera kelembagaan kemahasiswaan digunakan pada acara-acara resmi Lembaga Kemahasiswaan.
Pasal 2 (1) Emblem digunakan pada acara resmi dan tidak resmi. (2) Emblem wajib digunakan pada dada kiri.
Pasal 3 Atribut lainnya digunakan pada acara Lembaga Kemahasiswaan.
BAB II SURAT-SURAT KELEMBAGAAN Bagian Pertama Jenis Surat Pasal 4 Surat-surat kelembagaan terdiri dari : 1. Surat Keputusan. 2. Surat Tugas. 3. Surat Peringatan. 4. Surat yang berhubungan dengan keorganisasian.
Pasal 5 Stempel dan kop surat wajib digunakan pada setiap surat resmi oleh pengurus Lembaga Kemahasiswaan.
1
Bagian Kedua Bagian-bagian Surat Pasal 6 Bagian-bagian surat terdiri dari: 1. Kepala Surat. 2. Tanggal Surat. 3. Nomor Surat. 4. Lampiran. 5. Perihal. 6. Alamat Dalam. 7. Tujuan. 8. Salam Pembuka. 9. Isi Surat. 10. Salam Penutup. 11. Nama Jabatan. 12. Tembusan.
Bagian Ketiga Prosedur Surat Menyurat Pasal 7 Semua surat yang bersifat dinas organisasi harus dicatat/diagenda oleh Sekretaris.
Bagian Keempat Penomoran Surat Pasal 8 (1) Penomoran surat di dalam ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Pasundan yaitu: Nomor : A/BEM atau BPM/FH-UNPAS/Bulan/Tahun. Nomor : . . . . A/K1 atau MENDIK/BEM atau BPM/FH-UNPAS/Bulan/Tahun. (2) Penomoran surat di luar ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Pasundan yaitu: Nomor : B/BEM atau BPM/FH-UNPAS/Bulan/Tahun. Nomor : . . . . B/K2 atau MENLU/BEM atau BPM/FH-UNPAS/Bulan/Tahun.
2
Pasal 9 Surat masuk yang telah diterima, dicap dan diberi tanggal serta dicatat disertai pokok-pokok masalah surat tersebut oleh Sekretaris yang kemudian diteruskan kepada Ketua Lembaga.
Pasal 10 (1) Semua surat harus disimpan dan disusun secara rapi oleh Sekretraris. (2) Semua surat keluar yang bersifat dinas organisasi harus diproses dan diagendakan oleh Sekretaris menurut bentuk administrasi yang telah ditetapkan.
Pasal 11 Penandatanganan surat keluar : 1. Semua surat keluar yang bersifat kebijaksanaan organisasi harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris. 2. Surat keluar yang menyangkut persoalan teknik pelaksanaan suatu kegiatan, dapat ditandatangani oleh Ketua Komisi atau Menteri yang ditugaskan. 3. Surat keluar yang bersifat teknis administrasi dan rutin semata-mata, dapat ditanda tangani oleh Sekretaris. 4. Surat keluar yang menyangkut keuangan dan dana kegiatan harus ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
BAB III MUSYAWARAH MAHASISWA Pasal 12 (1) Memegang kekuasaan tertinggi Lembaga Kemahasiswaan. (2) Merevisi dan/atau menetapkan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Lembaga Kemahasiswaan, serta kebijakan-kebijakan lainnya. (3) Merevisi dan/atau menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja Lembaga
Kemahasiswaan. (4) Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus Lembaga
Kemahasiswaan yang terdiri dari BEM dan BPM. (5) Menetapkan Presiden BEM dan Ketua BPM sebagai ketua terpilih. (6) Peserta terdiri dari seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. (7) Peserta sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang perwakilan masing-masing kelas. 3
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai MUMAS akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Mahasiswa.
BAB IV MEKANISME PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA LEMBAGA KEMAHASISWAAN Bagian Pertama Pemilihan Presiden BEM Pasal 13 (1) Pemilihan Presiden BEM dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Presiden BEM (PPPBEM). (2) Pemilihan Presiden BEM dilakukan melalui 5 (lima) tahapan, yaitu: a. Tahap pendaftaran yang dilakukan oleh semua Bakal Calon Presiden BEM. b. Test Uji Kelayakan terhadap Calon Presiden BEM. c. Penetapan Calon Presiden BEM. d. Kampanye dan Debat Calon yang bersifat terbuka. e. Pemilihan Langsung oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang terdaftar sebagai pemilih. (3) Calon Presiden BEM terpilih berdasarkan suara terbanyak ditetapkan menjadi Presiden BEM oleh MUMAS. (4) Presiden BEM yang telah ditetapkan oleh MUMAS segera dilantik oleh Dekan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Presiden BEM akan diatur oleh Peraturan Mahasiswa.
Pasal 14 Kriteria Calon Presiden BEM, sebagai berikut : 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki integritas moral. 3. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 4. Menyerahkan transkip nilai sampai dengan semester 4. 5. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,25. 6. Sedang menempuh sekurang-kurangnya semester 5 atau maksimal semester 6. 7. Memiliki pengalaman organisasi di lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Universtas Pasundan selama 1 (satu) tahun. 4
8. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter. 9. Menyerahkan karya ilmiah berupa makalah.
Bagian Kedua Pemberhentian Presiden BEM Pasal 15 Presiden BEM dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MUMAS atas usul BPM, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran PD, PRT dan/atau PO maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden BEM.
Bagian Ketiga Pemilihan Ketua BPM Pasal 16 (1) Ketua BPM dipilih oleh anggota BPM dalam rapat anggota BPM. (2) Ketua BPM terpilih berdasarkan suara terbanyak ditetapkan oleh MUMAS.
Pasal 17 Kriteria Ketua BPM sebagai berikut : 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki integritas moral. 3. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. 4. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,25. 5. Sedang menempuh sekurang-kurangnya semester 5 atau maksimal semester 6. 6. Memiliki pengalaman organisasi di Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan selama 1(satu) tahun. 7. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter.
BAB V KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN Bagian Pertama Syarat Pengurus Lembaga Kemahasiswaan Pasal 18 Semua Pengurus Lembaga Kemahasiswaan harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut: 5
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Jujur, terpercaya, cakap, dan mampu memimpin. 3. Terdaftar aktif sebagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. 4. Tidak pernah atau sedang dikenai sanksi akademik dan/atau sanksi kemahasiswaan. 5. Pada saat pengusulan berlangsung, calon sekurang-kurangnya berada dalam semester III (tiga) sampai maksimal berada pada semester VI (enam).
Bagian Kedua Pengurus BEM Pasal 19 Pengurus BEM dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden BEM.
Bagian Ketiga Anggota BPM Pasal 20 (1) Anggota BPM merupakan Perwakilan dari tiap-tiap kelas yang dipilih langsung oleh masing-masing kelas. (2) Anggota BPM terdiri dari: a. 9 (sembilan) orang yang sedang menempuh semester V (lima) atau VI (enam). b. 6 (enam) orang yang sedang menempuh semester III (tiga) atau IV (empat).
Bagian Keempat Penggantian Anggota BPM Pasal 21 Dalam hal terjadinya pergantian Anggota BPM baik itu dikarenakan mengundurkan diri, meninggal dunia atau diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat, maka penggantinya diambil berdasarkan pemilihan ulang di kelas yang bersangkutan.
BAB VI PENYELENGGARAAN PROGRAM KERJA Pasal 22 Setiap kegiatan yang memerlukan keuangan harus didahului oleh semacam kegiatan atau paling tidak catatan keperluan keuangan. 6 proposal
Pasal 23 (1) Ketua panitia dipilih pada rapat pengurus yang dipilih atau mencalonkan diri berdasarkan agenda yang diselenggarakan oleh Lembaga Kemahasiswaan. (2) Pemilihan ketua panitia dipilih melalui musyawarah mufakat. (3) Apabila tidak didapat permufakatan, maka pemilihan ketua panitia dipilih dengan suara terbanyak. (4) Ketua panitia berkewajiban melengkapi anggota kepanitiaannya.
BAB VII BEM TATA KERJA PENGURUS Pasal 24 1. Tata kerja Pengurus BEM disusun berdasarkan : a. PD, PRT dan PO Lembaga Kemahasiswaan, berdasarkan keputusan MUMAS. b. Rapat Kerja pengurus BEM. c. Saran serta pendapat dari BPM dan pihak lain yang terkait. 2. Tugas dan tata kerja pengurus BEM berdasarkan profesionalisme, kekeluargaan dan keterbukaan.
BAB VIII TUGAS POKOK DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN Pasal 25 Tugas pokok pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan sebagaimana dimaksud dalam PD, PRT dan PO adalah : 1. Memimpin dan melaksanakan semua program BEM dan keputusan MUMAS sesuai dengan ketentuan Garis-Garis Besar Program Kerja. 2. Melaksanakan semua aspirasi dari Mahasiswa yang telah ditampung oleh BPM. 3. Mengadakan koordinasi dalam melaksanakan program untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal. 4. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan BPM dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang yang sesuai dengan jabatan dan departemen yang ada.
7
Pasal 26 Susunan Pengurus BEM terdiri dari : 1. Presiden BEM. 2. Menteri Sekertaris Negara. 3. Kementerian Keuangan. 4. Kementerian Dalam Negeri. 5. Kemenetrian Luar Negeri. 6. Kementerian Agama. 7. Kementerian Seni, Budaya dan Olahraga. 8. Kementerian Pendidikan. 9. Kementerian Hukum dan HAM.
Pasal 27 Kementerian Dalam Negeri 1. Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi. 2. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. 3. Bidang Hubungan Keorganisasian dan Alumni.
Pasal 28 Kementerian Luar Negeri 1. Bidang Sosial Masyarakat. 2. Bidang Pers dan Informasi.
Pasal 29 Kementerian Agama 1. Bidang Keagamaan. 2. Bidang Kerukunan antar Umat Beragama.
Pasal 30 Kementerian Seni, Budaya dan Olahraga 1. Bidang Seni dan Budaya. 2. Bidang Olahraga.
8
Pasal 31 Kementerian Pendidikan 1. Bidang Ilmu Hukum. 2. Bidang Ilmu Non Hukum.
Pasal 32 Kementrian Hukum dan Ham 1. Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum
BAB IX PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG Pasal 33 Presiden BEM (1) Penanggung jawab BEM. (2) Mengorganisir dan mengkoordinir kepengurusan secara umum. (3) Dapat menentukan kebijaksanaan kepengurusan sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Dapat mengatas namakan kepengurusan dalam forum intern dan ekstern bersama sama Menteri Sekretaris Negara. (5) Menandatangani surat keluar dan kedalam, dalam hal yang bersifat khusus dan penting bersama-sama Menteri Sekretaris Negara. (6) Dapat mendelegasikan wewenangnya kepada seluruh pengurus sesuai dengan pembagian tugas yang ada. (7) Selalu berkoordinasi serta konsolidasi dengan BPM.
Pasal 34 Sekretaris Umum (1) Pengganti Presiden BEM jika Presiden BEM berhalangan, dengan disertai tugas dan wewenang yang sama. (2) Melaksanakan tugas sebagai Ketua Harian. (3) Mengkoordinasikan kementerian dalam melaksanakan tugas-tugas serta program kerja yang disusun. (4) Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi bersama BPM. (5) Mengorganisir dan mengkoordinir administrasi organisasi. (6) Pemegang kebijaksanaan umum dalam administrasi kepengurusan. 9
(7) Bersama-sama Presiden BEM menandatangani surat keluar dan kedalam, dalam hal yang bersifat khusus dan penting. (8) Bersama-sama Presiden BEM melaksanakan tugas-tugas kepengurusan. (9) Bertanggung jawab atas kesekretariatan kepada Presiden BEM.
Pasal 35 Bendahara Umum (1) Pemegang kebijaksanaan umum dalam masalah pengelolaan keuangan. (2) Mengorganisir dan mengkoordinir untuk mencari dana/keuangan BEM. (3) Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan keuangan bersama-sama Presiden BEM. (4) Melaporkan pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan keuangan secara periodik dalam rapat pleno. (5) Bersama-sama dengan pengurus lain dalam hal pencarian dana. (6) Bertanggung jawab atas masalah keuangan BEM kepada Presiden BEM.
Pasal 36 Kementrian Dalam Negeri 1. Bidang Aparatur Organisasi a. Pelaksana operasional dari kebijaksanaan umum tentang Pengembangan Kelembagaan. b. Perencana kegiatan dalam proses peningkatan kualitas kelembagaan BEM, melalui kegiatan reguler dan insidentil. c. Mengembangkan rencana dan program pembinaan dan pengembangan
kelembagaan BEM agar sesuai dengan yang diinginkan oleh anggota. d. Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas program yang telah dilaksanakan. e. Bertanggung jawab kepada Presiden BEM.
2. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia a. Pelaksana operasional dari kebijaksanaan umum tentang Sumber Daya Manusia. b. Perencana kegiatan dalam proses peningkatan kualitas pengurus, kader dan anggota BEM melalui kegiatan reguler dan insidentil. 10
c. Mengembangkan rencana dan program pembinaan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia dalam latihan latihan kepemimpinan dan keterampilan. d. Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas program yang telah dilaksanakan. e. Bertanggung jawab kepada Presiden BEM.
3. Bidang Hubungan Keorganisasian dan Alumni a. Pelaksana operasional dari kebijaksanaan umum tentang Hubungan
Keorganisasian dan Alumni. b. Perencana kegiatan dalam proses peningkatan kualitas kelembagaan BEM yang berorientasi terhadap upaya untuk menjalin hubungan ekstern dan intern organisasi, melalui kegiatan reguler dan insidentil. c. Dapat mengatasnamakan kepengurusan dalam forum ekstern dan intern organisasi dengan persetujuan dan surat tugas dari Presiden BEM dan Menteri Sekretaris Negara. d. Mengembangkan dan meningkatkan hubungan kelembagaan dalam rangka tugas organisasi. e. Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas program yang telah dilaksanakan. f. Bertanggung jawab kepada Presiden BEM.
Pasal 37 Kementrian Luar Negeri 1. Bidang Sosial Masyarakat a. Perencana kegiatan dalam proses komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Kemahasiswaan dan civitas akademika dilingkungan Universitas Pasundan serta Lembaga Kemahasiswaan lain yang berada di luar civitas akademika Universitas Pasundan. b. Melaksanakan tugas Presiden atas dasar penunjukan secara lisan atau tertulis, apabila Presiden BEM berhalangan hadir. c. Pelaksana operasional dari kebijaksanaan umum tentang sosial kemasyarakatan. d. Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas program yang telah dilaksanakan. e. Bertanggung jawab kepada Presiden BEM. 11
2. Bidang Pers dan Informasi a. Pelaksana operasional dari kebijaksanaan umum tentang Pers dan Informasi. b. Perencana kegiatan dalam meningkatkan kualitas anggota dan mahasiswa melalui Pers dan Informasi, melalui kegiatan reguler dan insidentil. c. Mengembangkan rencana dan program Pers dan Informasi melalui kegiatankegiatan yang bersifat meningkatkan kualitas dari anggota dan mahasiswa. d. Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas program yang telah dilaksanakan. e. Bertanggung jawab kepada Presiden BEM.
Pasal 38 Kementrian Agama 1. Bidang Keagamaan a. Pelaksana operasional dari kebijaksanaan umum tentang Keagamaan. b. Perencana kegiatan dalam meningkatkan kualitas anggota dan mahasiswa melalui pendidikan dan penalaran secara ilmiah, melalui berbagai kajian Keagamaan. c. Mengembangkan rencana dan program pendidikan dan ilmiah melalui kegiatan kegiatan yang bersifat meningkatkan kualitas keagamaan dari mahasiswa. d. Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas program yang telah dilaksanakan. e. Bertanggung jawab kepada Presiden BEM.
2. Bidang Pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama a. Pelaksana operasional dari kebijaksanaan umum tentang Pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama. b. Melaksanakan tugas Presiden BEM atas dasar penunjukan secara lisan atau tertulis, apabila Presiden BEM berhalangan hadir. c. Perencana kegiatan dalam meningkatkan kualitas anggota dan mahasiswa melalui pendidikan dan penalaran secara ilmiah, melalui kegiatan reguler dan insidentil. d. Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas program yang telah dilaksanakan. e. Bertanggung jawab kepada Presiden BEM.
12
Pasal 39 Kementrian Seni, Budaya dan Olahraga 1. Bidang Seni dan Budaya a. Pelaksana operasional dari kebijaksanaan umum tentang Seni dan Budaya. b. Perencana kegiatan dalam meningkatkan kualitas anggota dalam bidang Seni dan Budaya, melalui kegiatan regular dan insidentil. c. Mengembangkan rencana dan program pembinaan dalam mengembangkan minat dan bakat mahasiswa di bidang Seni dan Budaya. d. Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas program yang telah dilaksanakan. e. Bertanggung jawab kepada Presiden BEM.
2. Bidang Olahraga a. Pelaksana operasional dari kebijaksanaan umum tentang bidang Olahraga. b. Perencana kegiatan dalam meningkatkan kualitas anggota dalam bidang olahraga, melalui kegiatan regular dan insidentil. c. Mengembangkan rencana dan program pembinaan dalam mengembangkan minat dan bakat mahasiswa di bidang olahraga. d. Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas program yang telah dilaksanakan. e. Bertanggung jawab kepada Presiden BEM.
Pasal 40 Kementrian Pendidikan 1. Bidang Ilmu Hukum a. Pelaksana operasional dari kebijaksanaan umum tentang Pendidikan dan Ilmiah di bidang Ilmu Hukum. b. Perencana kegiatan dalam meningkatkan kualitas anggota dan mahasiswa melalui pendidikan dan penalaran secara ilmiah, melalui kegiatan regular dan insidentil di bidang Ilmu Hukum. c. Mengembangkan rencana dan program pendidikan dan ilmiah melalui kegiatankegiatan yang bersifat meningkatkan kualitas dari mahasiswa. d. Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas program yang telah dilaksanakan. 13
e. Bertanggung jawab kepada Presiden BEM.
2. Bidang Ilmu non Hukum a. Pelaksana operasional dari kebijaksanaan umum tentang Pendidikan dan Ilmiah di bidang Ilmu non Hukum. b. Perencana kegiatan dalam meningkatkan kualitas anggota dan mahasiswa melalui pendidikan dan penalaran secara ilmiah, melalui kegiatan regular dan insidentil di bidang Ilmu non Hukum. c. Mengembangkan rencana dan program pendidikan dan ilmiah melalui kegiatankegiatan yang bersifat meningkatkan kualitas dari mahasiswa. d. Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas program yang telah dilaksanakan. e. Bertanggung jawab Presiden BEM.
Pasal 41 Kementrian Hukum dan Ham Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum a. Pelaksana operasional dari kebijaksanaan umum tentang Adovokasi dan Bantuan Hukum. b. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi bersama BPM. c. Perencana kegiatan dalam meningkatkan kualitas anggota dan mahasiswa melalui penyuluhan hukum dan penalaran secara ilmiah, kerjasama dengan Lembaga Hukum di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan. d. Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas program yang telah dilaksanakan. e. Bertanggung jawab kepada Presiden BEM.
BAB X JENIS RAPAT DAN WEWENANGNYA Pasal 42 Untuk mencapai kinerja yang optimal dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, maka pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat-rapat pengurus BEM, yang terdiri dari: a. Rapat Kerja. b. Rapat Koordinasi. 14
c. Rapat Pleno. d. Rapat Pengurus Harian. e. Rapat Kementerian. f. Rapat Panitia. g. Rapat Istimewa.
Pasal 43 Rapat kerja, diadakan 1 (satu) kali dalam satu masa kepengurusan setelah terbentuk susunan pengurus yang dihadiri oleh seluruh pengurus BEM dan anggota BPM dalam rangka penyusunan program kerja dan hal-hal lain yang akan dilaksanakan dalam kepengurusan, yang mana rapat kerja berwenang : a. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja hasil MUMAS dalam bentuk program kerja. b. Merencanakan dan menetapkan program kerja.
Pasal 44 Rapat koordinasi dalam kepengurusan harus dihadiri oleh seluruh pengurus Bem, BPM dan perwakilan anggota serta pihak program studi dan pihak-pihak terkait dalam melakukan koordinasi atau dialog.
Pasal 45 Rapat pleno pengurus BEM dilaksanakan secara periodik sesuai dengan kesepakatan dan rencana program pengurus BEM dan BPM yang dihadiri oleh seluruh pengurus BEM, yang mana rapat pleno pengurus berwenang : a. Mengambil keputusan dalam rangka menanggapi masalah baik yang bersifat kedalam maupun keluar. b. Mengadakan penilaian dan evaluasi terhadap usulan dan pelaksanaan program kerja. c. Mengevaluasi kegiatan dan masalah yang berkembang dalam lingkunan Fakultas Hukum Unpas. d. Memberikan saran dan pendapat kepada pihak program studi apabila perlu. e. Membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah dalam lingkungan kepengurusan BEM. 15
Pasal 46 Rapat Pengurus Harian dilaksanakan sesuai kesepakatan dan dihadiri oleh Presiden BEM, Menteri Sekretris Negara, Menteri Keuangan dan Para Menteri lainnya, serta dapat juga dihadiri oleh pihak pihak yang terkait dengan materi pembahasan rapat dan diundang oleh pengurus BEM.
Pasal 47 Rapat Kementerian dilaksanakan secara periodik sesuai kesepakatan dalam membahas perencanaan dan pelaksanaan program masing-masing yang di embannya.
Pasal 48 Rapat Panitia dilaksanakan secara periodik sesuai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan program kerja.
Pasal 49 Rapat Istimewa diadakan apabila ada masalah-masalah yang harus segera diambil keputusannya yang mana rapat ini dihadiri oleh seluruh pengurus BEM yang berkoordinasi dengan BPM.
Pasal 50 Semua jenis rapat dilengkapi oleh berita acara atau hasil rapat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris rapat dan selanjutnya diserahkan kepada Presiden BEM dan BPM sebagai laporan.
BAB XI PROSEDUR KERJA Pasal 51 Semua permasalahan kebijaksanaan yang perlu dipecahkan, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Presiden BEM.
Pasal 52 (1) Presiden BEM dapat menyampaikan permasalahan kepada para Menteri untuk kemudian dibahas sesuai dengan kemampuan Kementerian masing-masing. (2) Setiap Kementerian bertanggung jawab atas kegiatannya masing-masing 16
(3) Apabila terdapat kegiatan yang melibatkan beberapa Kementerian, maka Presiden BEM menunjuk penanggung jawabnya.
Pasal 53 Laporan kegiatan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesai kegiatan dan diserahkan kepada Presiden BEM dan BPM.
BAB XII PROSEDUR KEUANGAN Pasal 54 Semua uang yang masuk harus melalui dan disimpan oleh Menteri Keuangan dan diketahui oleh Presiden BEM dan dikoordinasikan dengan Komisi Pengawasan BPM.
Pasal 55 Setiap uang yang dikeluarkan harus melalui dan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan atas persetujuan Presiden BEM.
Pasal 56 10 % dari dana kegiatan dialokasikan untuk kas kelembagaan dan diserahkan oleh Ketua Pelaksana kepada Menteri Keuangan serta diketahui oleh Presiden BEM.
BAB XIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) KEGIATAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR Pasal 57 LPJ kegiatan harus sudah dilaporkan maksimal 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir.
Pasal 58 LPJ diserahkan kepada : a. BPM. b. Fakultas Hukum. c. Pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
17
Pasal 59 LPJ akhir BEM harus sudah selesai dan diserahkan 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan MUMAS.
Pasal 60 Setiap LPJ harus disertai dengan data-data dan bukti-bukti yang akurat sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
BAB XIV DISIPLIN DAN SANKSI KEPENGURUSAN Pasal 61 Disiplin organisasi merupakan suatu perangkat tata aturan, sistem nilai dan atau norma kehidupan organisasi yang harus berlaku dan wajib ditaati serta dijalankan oleh seluruh pengurus BEM baik yang berkedudukan sebagai pengurus maupun sebagai kader didalam keorganisasian BEM.
Pasal 62 Sanksi organisasi merupakan suatu tindakan yang diambil oleh BEM dan/atau BPM berupa hukum langsung maupun tidak langsung yang dijatuhkan kepada pengurus atau kader BEM yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar disiplin organisasi
Pasal 63 Pelanggaran terhadap disiplin organisasi di dalam Peraturan Organisasi, yaitu: 1. Dengan sengaja maupun tidak sengaja bersikap dan bertingkah laku merusak, mencemarkan atau merendahkan nama baik dan martabat serta kewibawaan BEM. 2. Dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar ketentuan seperti yang termuat dalam PD, PRT dan PO. 3. Dengan sengaja maupun tidak sengaja melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama. 4. Dengan sengaja atau tidak sengaja telah melakukan tindakan yang secara politis dan atau materil merugikan BEM. 5. Tidak memenuhi panggilan dan undangan rapat yang wajib dihadirinya sebayak 3 kali secara berturut-turut atau 5 kali secara tidak berturut-turut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 18
Pasal 64 Bahwa keputusan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap disiplin organisasi diambil dalam suatu rapat pengurus BEM yang diadakan untuk itu.
BAB XV PENILAIAN PELANGGARAN TERHADAP DISIPLIN ORGANISASI Pasal 65 Pengurus BEM (1) Bahwa penilaian pelanggaran terhadap disiplin organisasi yang dilakukan oleh pengurus BEM dapat langsung diambil dalam rapat pengurus BEM. (2) Bahwa kepada yang melakukan pelanggaran diberi hak jawab secara lisan dan/atau tertulis yang langsung di sampaikan pada rapat pengurus BEM. (3) Bahwa diterima atau tidaknya keterangan tersebut diputuskan dalam rapat pengurus BEM. (4) Bahwa jika yang melakukan pelanggaran tidak mengunakan hak jawabnya rapat pengurus, maka penilaian seperti yang termuat pada ayat 3 di atas dapat dilaksanakan.
Pasal 66 Presiden BEM (1) Bahwa penilaian pelanggaran terhadap disiplin organisasi yang dilakukan oleh Presiden BEM dapat langsung diambil dalam rapat istimewa pengurus dan BPM. (2) Bahwa kepada yang melakukan pelanggaran diberi hak jawab secara lisan dan/atau tertulis yang langsung di sampaikan pada rapat istimewa. (3) Bahwa diterima atau tidaknya keterangan tersebut diputuskan dalam rapat istimewa pengurus dan BPM. (4) Bahwa jika yang melakukan pelanggaran tidak mengunakan hak, maka penilaian seperti yang termuat pada ayat 3 di atas dapat dilaksanakan.
BAB XVI TAHAP PELAKSANAAN SANKSI ORGANISASI Pasal 67 Pengurus BEM (1) Diberikan peringatan pertama secara lisan oleh Menteri dari Kementeriannya masingmasing. 19
(2) Diberikan peringatan kedua secara tertulis oleh Menteri dari Kementeriannya masingmasing. (3) Diberikan peringatan ketiga secara tertulis oleh Presiden BEM yang dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara. (4) Jika peringatan secara tertulis ketiga tidak diindahkan, maka masalah ini di bahas dalam rapat sesuai dengan proses seperti termuat dalam pasal 65 Peraturan Organisasi ini.
Pasal 68 Presiden BEM (1) Diberikan peringatan pertama secara lisan oleh BPM atas usulan dari pengurus lainnya. (2) Diberikan peringatan kedua secara tertulis oleh BPM setelah dikonsultasikan dengan pihak Fakultas. (3) Diberikan peringatan ketiga secara tertulis oleh BPM setelah dikonsultasikan dengan pihak Fakultas. (4) Diberikan peringatan keempat secara tertulis oleh BPM setelah dikonsultasikan dengan pihak Fakultas. (5) Jika peringatan secara tertulis keempat tidak diindahkan, maka masalah ini di bahas dalam rapat sesuai dengan proses seperti termuat dalam pasal 66 Peraturan Organisasi ini.
Pasal 69 Bahwa jika rapat pengurus BEM dengan BPM yang khusus membahas tentang tahap pelaksanaan sanksi organisasi ini tidak dapat mengambil keputusan, maka dapat dilakukan rapat pengurus BEM khusus dengan BPM yang di hadiri oleh pihak fakultas.
BAB XVII BENTUK SANKSI Pasal 70 (1) Dinyatakan terbukti bersalah. (2) Dikenakan hukuman penurunan jabatan bagi para Menteri. (3) Dikenakan hukuman pemecatan langsung dari kepengurusan. (4) Pengenaan sanksi tersebut dilaksanakan oleh Presiden BEM.
20
BAB XVIII PENETAPAN DAN PENGISIAN JABATAN LOWONG Pasal 71 Suatu jabatan dinyatakan lowong apabila pejabat dari yang bersangkutan: 1. Meninggal dunia. 2. Melanggar disiplin organisasi. 3. Mengundurkan diri atas permintaan pribadi secara tertulis. 4. Terganggu mobilitas kerjanya karena menduduki jabatan rangkap dalam organisasi dilingkungan Universitas Pasundan. 5. Tidak menghadiri rapat-rapat yang diadakan pengurus BEM tanpa pemberitahuan dan memberikan alasan yang kuat, sekurang-kurangnya 2 kali rapat pleno/koordinasi dan 3 kali rapat kegiatan pengurus secara berturut-turut atau 5 kali secara tidak berturutturut dalam rapat-rapat yang diadakan pengurus. 6. Tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
BAB XIX KADERISASI PENGURUS Pasal 72 Bahwa untuk menjadi kader BEM merupakan kehendak perorangan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang diadakan oleh pengurus.
Pasal 73 Bahwa setiap kader BEM mempunyai kewajiban yang sama dengan pengurus BEM.
BAB XX LATIHAN DAN PENATARAN KADER Pasal 74 (1) Bahwa setiap kader BEM diwajibkan mengikuti screaning keanggotaan dan selanjutnya diwajibkan mengikuti Latihan Kepemimpinan yang diadakan oleh pengurus BEM. (2) Bahwa setiap kader BEM di haruskan untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BEM sebagai latihan penataran dalam rangka peningkatan kualitas kader. (3) Bahwa setiap kader BEM diwajibkan untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas dirinya sendiri dalam keorganisasian. 21
BAB XXI TATA CARA MENJADI KADER Pasal 75 (1) Bahwa untuk menjadi seorang pengurus BEM adalah mereka yang tercatat sebagai Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Unpas dan telah mengikuti screaning serta telah
mengikuti Orientasi Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Pasundan. (2) Mengisi formulir pendaftaran yang harus dilelengkapi oleh Pas Photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar. (3) Bahwa bukti diri seperti tercantum pada ayat 2 di atas harus disimpan dan di tata arsipkan secara rapih dan baik oleh pengurus BEM.
BAB XXII HAK DAN KEWAJIBAN KADER Pasal 76 Bahwa setiap kader BEM berhak untuk menjadi pengurus sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PD, PRT dan PO Lembaga Kemahasiswaan.
Pasal 77 Bahwa setiap kader wajib membantu setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus BEM.
BAB XXIII SERAH TERIMA JABATAN BEM FH UNPAS Pasal 78 (1) Serah terima jabatan dilakukan pada saat pelantikan kepengurusan BEM. (2) Serah terima jabatan : a. Serah terima aktivitas dan segala dokumen organisasi. b. Serah terima barang-barang atau inventaris organisasi. (3) Serah terima jabatan dari Presiden BEM lama kepada Presiden BEM baru dianggap sah, setelah adanya penandatanganan berita acara serah terima jabatan. (4) Waktu serah terima jabatan paling lama 40 hari setelah Presiden lama dianggap demisioner.
22
BAB XXIV BPM TATA KERJA PENGURUS Pasal 79 (1) Tata kerja Pengurus BPM disusun berdasarkan : a. PD, PRT dan PO Lembaga Kemahasiswaan, berdasarkan keputusan MUMAS. b. Rapat Kerja pengurus BPM. (2) Tugas dan tata kerja pengurus BPM dilaksanakan dengan profesionalisme, kekeluargaan dan keterbukaan.
BAB XXV TUGAS POKOK DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN BPM Bagian Pertama Tugas Pokok Pasal 80 Tugas Pokok BPM adalah: 1. Sebagai Lembaga Legislatif di lingkungan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. 2. Melaksanakan fungsi aspirasi, legislasi dan pengawasan. 3. Memberikan saran dan/atau pokok-pokok pikiran serta teguran terhadap proses dan kinerja BEM dalam melaksanakan program kerjanya. 4. Mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan kinerja BEM. 5. Tugas pokok yang dilaksanakan oleh BPM berasaskan keadilan dan sesuai dengan amanat Musyawarah Mahasiswa serta PD, PRT dan PO.
Pasal 81 (1) Hubungan BPM dengan Fakultas Hukum Universitas Pasundan adalah garis Koordinasi dan Pengawasan. (2) Hubungan BPM dengan BEM adalah garis Koordinasi dan Pengawasan.
23
Bagian Kedua Susunan BPM Pasal 82 (1) Susunan BPM terdiri dari : 1. Ketua Umum. 2. Sekretaris Umum. 3. Komisi Pengawasan.4.
Komisi Legislasi.
(2) BPM secara kolektif bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislasi.
BAB XXVI PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG Pasal 83 Ketua Umum (1) Penanggung jawab BPM. (2) Melakukan koordinasi dan konsolidasi intern maupun ekstern yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPM. (3) Dapat mendelegasikan wewenangnya kepada seluruh anggota BPM sesuai dengan pembagian tugas yang ada. (4) Dalam masalah tertentu dapat mengambil kebijaksanaan sebagai alternatif terakhir. (5) Selalu berkoordinasi serta konsolidasi dengan BEM dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
Pasal 84 Sekretaris (1) Pengganti ketua jika berhalangan dengan disertai tugas dan wewenang yang sama. (2) Mengkoordinasikan masing-masing komisi dalam melaksanakan tugas-tugas serta program kerja yang disusun. (3) Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam bidang administrasi, kesekretariatan, dan internal BPM dan bertanggung jawab kepada ketua BPM. (4) Menyusun dan melaksanakan rapat harian BPM.
24
Pasal 85 Komisi Pengawasan (1) Melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh BEM. (2) Melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
Pasal 86 Komisi Legislasi (1) Menjaga profesionalisme kerja agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang lembaga kemahasiswaan. (2) Mengisi kekosongan yang terjadi dan tidak bisa dituntaskan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang tidak diatur didalam PD, PRT atau PO Lembaga Kemahasiswaan. (3) Membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis BPM dan BEM.
BAB XXVII JENIS RAPAT DAN WEWENANGNYA Pasal 87 Untuk mencapai kinerja yang optimal dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat-rapat anggota BPM, yang terdiri dari: a. Rapat Kerja. b. Rapat Harian. c. Rapat Komisi. d. Rapat Pimpinan. e. Rapat Koordinasi. f. Rapat Pleno. g. Rapat Istimewa. maka
Pasal 88 Rapat kerja, diadakan 1 (satu) kali dalam satu masa keanggotaan setelah terbentuk susunan anggota yang dihadiri oleh seluruh anggota dalam rangka penyusunan program kerja dan halhal lain yang akan dilaksanakan dalam keanggotaan, yang mana rapat kerja berwenang. 25
Pasal 89 Rapat Harian anggota dilaksanakan secara periodik setiap minggunya sesuai dengan kesepakatan dan rencana program angggota dari BPM yang dihadiri oleh seluruh anggota, yang mana rapat harian anggota berwenang: 1. Mengambil keputusan dalam rangka menanggapi masalah baik yang bersifat kedalam maupun keluar. 2. Mengadakan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja BEM dalam rangka menjalankan program kerjanya. 3. Mengevaluasi kegiatan dan masalah yang berkembang di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan. 4. Memberikan saran dan pendapat kepada pihak program studi apabila perlu. 5. Membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah dalam lingkungan keanggotaan.
Pasal 90 Rapat Komisi adalah Rapat yang diadakan oleh tiap-tiap komisi dalam melaksanakan program kerjanya.
Pasal 91 Rapat Pimpinan adalah rapat pimpinan komisi dalam rangka pengambilan kebijakan terhadap program kerja tiap komisi.
Pasal 92 Rapat koordinasi adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota BPM dengan pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Pasal 93 Rapat Pleno adalah rapat yang dilakukan oleh BPM dengan perwakilan setiap kelas yang diadakan 6 (enam) bulan sekali.
Pasal 94 Rapat Istimewa diadakan apabila ada masalah-masalah yang harus segera diambil keputusannya, dan dihadiri oleh seluruh anggota BPM. Rapat ini berwenang: 26
a. Mengambil keputusan dalam rangka mengganti ketua BPM yang melanggar PD, PRT dan/atau PO dengan ketentuan mendapat persetujuan 2/3 Anggota BPM. b. Memberhentikan Presiden BEM yang melanggar PD, PRT dan/atau PO dengan persetujuan dan mendapat dukungan dari ditambah 1 dari jumlah seluruh mahasiswa aktif.
Pasal 95 Semua jenis rapat dilengkapi oleh berita acara atau hasil rapat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris rapat.
BAB XXVIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR Pasal 96 LPJ akhir BPM harus sudah selesai dan diserahkan 2 minggu sebelum pelaksanaan MUMAS.
Pasal 97 Setiap LPJ harus disertai dengan data-data dan bukti-bukti yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XXIX SANKSI-SANKSI Pasal 98 Sanksi dapat dikenakan terhadap anggota yang melanggar PD, PRT dan/atau PO yang dapat berupa: 1. Peringatan. 2. Diberhentikan sementara atau diskors. 3. Diberhentikan total.
Pasal 99 Pengenaan sanksi terhadap Pasal 98 di atas dilaksanakan oleh anggota BPM melalui rapat pengurus atau rapat harian yang dihadiri oleh seluruh anggota BPM.
27
BAB XXX PEMBELAAN DAN REHABILITASI Pasal 100 Setiap anggota BPM yang dikenakan sanksi berhak untuk melakukan pembelaan dan mengajukan rehabilitasi di depan forum Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
BAB XXXI SERAH TERIMA JABATAN BPM Pasal 101 (1) Serah terima jabatan dilakukan pada saat pelantikan BPM selanjutnya. (2) Serah terima jabatan : a. Serah terima aktivitas dan segala dokumen organisasi. b. Serah terima barang-barang atau inventaris organisasi. (3) Serah terima jabatan dari Ketua BPM lama kepada Ketua BPM baru dianggap sah, setelah adanya penandatanganan berita acara serah terima jabatan. (4) Waktu serah terima jabatan paling lama 40 hari setelah ketua lama dianggap demisioner.
BAB XXXII PERUBAHAN PERATURAN ORGANISASI Pasal 102 Khusus perubahan Peraturan Organisasi Lembaga Kemahasiswaan: a. Untuk mengadakan perubahan Peraturan Organisasi Lembaga Kemahasiswaan maka musyawarah harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir pada saat MUMAS. b. Segala bentuk putusan diambil atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.
BAB XXXIII KETENTUAN PERALIHAN DAN TAMBAHAN Pasal 103 Segala peraturan yang akan dibentuk dalam aturan ini dapat diatur lebih lanjut oleh pengurus Lembaga Kemahasiswaan. 28
BAB XXXIV PENUTUP Pasal 104 Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
29
