SALINAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS BRAWIJAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Brawijaya, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Universitas Brawijaya; b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Universitas Brawijaya telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3278/M.PAN-RB/10/2015 tanggal 9 Oktober 2015; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;
43
Embed
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN … NOMOR 4 TAHUN 2016 - OT… · mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SALINAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan
pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat di Universitas Brawijaya,
perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja
Universitas Brawijaya;
b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Universitas
Brawijaya telah memperoleh persetujuan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
berdasarkan surat Nomor B/3278/M.PAN-RB/10/2015
tanggal 9 Oktober 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Brawijaya;
- 2 -
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan
Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
- 3 -
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
(1) Universitas Brawijaya yang selanjutnya dalam Peraturan
Menteri ini disebut UB merupakan perguruan tinggi yang
diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi.
(2) UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Pasal 2
UB mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan
akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi
dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi
dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan
pendidikan profesi.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
UB memiliki organ yang terdiri atas:
a. Senat;
b. Rektor;
c. Satuan Pengawas Internal;
d. Dewan Pertimbangan; dan
e. Dewan Pengawas.
- 4 -
Bagian Kedua
Senat
Pasal 4
(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan,
pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan
akademik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta UB.
Bagian Ketiga
Rektor
Pasal 5
(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan
kebijakan non-akademik dan pengelolaan UB.
(2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Rektor.
Pasal 6
Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:
a. Rektor dan Wakil Rektor;
b. Biro;
c. Fakultas dan Pascasarjana;
d. Lembaga;
e. Unit Pelaksana Teknis; dan
f. Badan Pengelola Usaha.
- 5 -
Paragraf Kesatu
Rektor dan Wakil Rektor
Pasal 7
Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina
pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya
dengan lingkungan.
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Rektor menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi;
c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan
hubungannya dengan lingkungan; dan
e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.
Paragraf Kedua
Wakil Rektor
Pasal 9
(1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2) Wakil Rektor terdiri atas:
a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan; dan
d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.
(3) Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas
membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
- 6 -
(4) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mempunyai
tugas membantu Rektor dalam memimpin
penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum,
keuangan, dan kepegawaian.
(5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas
membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan
kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni,
dan layanan kesejahteraan mahasiswa.
(6) Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin
penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan
kerja sama.
Paragraf Ketiga
Biro
Pasal 10
(1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
merupakan unsur pelaksana administrasi UB yang
menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif
kepada seluruh unsur di lingkungan UB.
(2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung
jawab kepada Rektor.
(3) Biro dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang
tugasnya.
Pasal 11
Biro terdiri atas:
a. Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
b. Biro Umum dan Kepegawaian; dan
c. Biro Keuangan.
- 7 -
Pasal 12
Biro Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan di bidang perencanaan, akademik, dan
kemahasiswaan.
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Biro Akademik dan Kemahasiswaan
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan UB;
b. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan
anggaran;
c. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana dan program;
d. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat;
e. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat;
f. pelaksanaan urusan pembinaan kemahasiswaan;
g. Pelaksanaan pengelolaan data akademik dan
kemahasiswaan;
h. Pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan
alumni; dan
i. pelaksanaan koordinasi dan administraasi kerja sama.
Pasal 14
Biro Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:
a. Bagian Perencanaan, Akademik, dan Kerja Sama;
b. Bagian Kemahasiswaan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 8 -
Pasal 15
Bagian Perencanaan, Akademik, dan Kerja Sama sebagaimana
ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang
milik negara serta penyusunan data dan informasi penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat.
Pasal 87
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan
anggaran;
b. pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat;
c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
d. pemberian layanan informasi di bidang penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat;
e. pelaksanaan urusan pemerolehan Kekayaan Intelektual
(KI) hasil penelitian; dan
f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan
pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga.
- 28 -
Pasal 88
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Umum;
b. Subbagian Program; dan
c. Subbagian Data dan Informasi.
Pasal 89
(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan
keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan,
ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan
barang milik negara.
(2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan
penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta
urusan pemerolehan Kekayaan Intelektual (KI) hasil
penelitian.
(3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas
melakukan pengumpulan, pengolahan, dan layanan data
serta informasi penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
Pasal 90
(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat
sesuai dengan bidangnya.
(2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk
dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator.
(3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh
Rektor sesuai dengan kebutuhan.
- 29 -
Pasal 91
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan,
dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan dan
penjaminan mutu pendidikan.
Pasal 92
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan
Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
b. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan
pembelajaran;
c. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu
pendidikan;
d. koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan
pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan
penjaminan mutu pendidikan;
e. pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran,
pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu
pendidikan; dan
f. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.
Pasal 93
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bagian Tata Usaha;
d. Pusat; dan
e. Kelompok jabatan fungsional.
- 30 -
Pasal 94
(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Lembaga.
(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu melalui Sekretaris Lembaga.
Pasal 95
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara serta penyusunan data dan informasi pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan;
Pasal 96
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
b. pengumpulan dan pengolahan data pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan;
c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan;
d. pemberian layanan informasi di bidang pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan;
e. pelaksanaan urusan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan; dan
f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.
- 31 -
Pasal 97
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Umum;
b. Subbagian Program; dan
c. Subbagian Data dan Informasi.
Pasal 98
(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.
(2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan;
(3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan layanan data serta informasi pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan;
Pasal 99
(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan bidangnya.
(2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator.
(3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.
- 32 -
Pasal 100
(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 huruf e dan Pasal 93 huruf e terdiri atas
sejumlah tenaga fungsional terdiri atas sejumlah dosen
dan/atau tenaga fungsional lainnya.
(2) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan
dan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf Keenam
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 101
(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf e selanjutnya disebut UPT merupakan
unsur penunjang akademik/sumber belajar UB.
(2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab
kepada Rektor.
(3) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
Pasal 102
UPT terdiri atas:
a. UPT Perpustakaan;
b. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;
c. UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan;
d. UPT Laboratorium Sentral Ilmu-Ilmu Hayati; dan
e. UPT Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa.
Pasal 103
(1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
102 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang
perpustakaan.
(2) Kepala UPT Perpustakaan dikoordinasikan oleh Wakil
Rektor Bidang Akademik.
- 33 -
Pasal 104
UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian
layanan kepustakaan.
Pasal 105
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam