PERATURAN MENTERI PUPR No.12 Tahun 2017 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN AND BUILD) DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN MENTERI PUPR No.12 Tahun 2017
TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN AND BUILD)
DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSIDIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSIKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Diskusi Tematik Design and Build
OUTLINE
Latar Belakang
Perubahan Permen
PUPR
Pokok Perubahan
dari Permen PUPR
19/2015
Struktur Permen
PUPR 12/2017
Batang Tubuh Peraturan
Menteri PUPR Nomor
12/PRT/M/2017
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
2
Diskusi Tematik Design and Build
VARIASI BEBERAPA METODE PROJECT DELIVERY
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
3
Project scope Operational scopeStrategic Development scope
Pre-Planning & Acquisition
Finance(pembiayaan)
Desain KonstruksiOperasi dan
PemeliharaanPemeliharaan& Perbaikan
Strategic Development Scope(Lingkup Pengembangan Strategis)
Project Scope(Cakupan Proyek)
Operational Scope(Cakupan Operasional)
Diskusi Tematik Design and Build
DESIGN BID BUILD (DBB) v.sDESIGN-BUILD (DB)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
4
Konstruksi
Detail desain
Konstruksi Package#2
Lelang. #1
Lelang. #1
METODE DESIGN, BID AND BUILD/DBB (KONVENSIONAL)
waktu
Detail desain
Konstruksi
Desain awal
METODE DESIGN AND BUILD/DB
waktu
waktu
2 Paket Pelelangan
1 Paket Pelelangan
Lelang Detail desain Lelang
Konstruksi Package#1
Detail desain
Modul Konstruksi #1
Modul Konstruksi #2
Lelang
Desain awal Lelang
Lelang
Diskusi Tematik Design and Build
PERBANDINGAN METODE DESIGN BID BUILD DENGAN DESIGN-BUILD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
5
Kontrak Konvensional (Unit Price) Design and Build (Silver Book Model)
Pengguna jasa hanya menyiapkan kriteria desain danruang lingkup pekerjaan
Pengguna jasa menyiapkan detail engineering design(DED)
Nilai proyek/investasi lebih pastiNilai proyek/investasi tidak pasti (terbuka adanya eskalasi
dan klaim)
Addendum hanya terjadi atas permintaan pengguna jasa(misalnya perubahan design, item baru)
Addendum terjadi karena kondisi lapangan yang tidakdiperkirakan sebelumnya (misalnya kedalaman tiang
pancang)
Manajemen resiko menjadi tanggung jawab penyedia jasa(kontraktor)
Manajemen resiko ditanggung bersama (pengguna jasadan penyedia jasa)
Durasi jaminan mutu pasca konstruksi lebih lamaDurasi jaminan mutu pasca konstruksi lebih pendek –hanya masa pemeliharaan - Masa pemeliharaan lebih panjang (cacat mutu)
- Masa servis/masa penggunaan konstruksi (cacat mutu akibat penggunaan)
Diskusi Tematik Design and Build
PERBANDINGAN METODE DESIGN BID BUILD DENGAN DESIGN-BUILD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
6
Kontrak Konvensional (Unit Price) Design and Build (Silver Book Model)
Berbasis kinerja – orientasi pada kualitas produk jadi (tidakterlibat terhadap proses)
Berbasis proses/process oriented (pengguna jasa ikutterlibat dalam penentuan proses produk dan ikut
bertanggung jawab)
Penyedia jasa sepenuhnya melakukan quality control, pengguna jasa berorientasi pada audit jaminan mutu(quality assurance)
Pengguna jasa ikut menentukan quality control melaluikonsultan supervisi
Membuka peluang kretifitas intelektual penyedia jasa(kontraktor)
Membatasi peluang kreatifitas intelektual penyedia jasakarenan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan DED yang
ditetapkan penggunana jasa
Masa pengadaan (procurement stages) berjalan lebih pendek dan paralel
Masa pengadaan (procurement stages) berjalan lebihlama dan series (bertahap)
Peluang: kretifitas, inovasi, keuntungan lebih besar Tantangan: resiko lost/kerugian
Diskusi Tematik Design and Build
LATAR BELAKANG PERUBAHAN PERMEN PUPR 19/2015
Diperlukan penyempurnaan Pengaturan tentang Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Rancang danBangun (Design and Build) sehingga dapat memperjelas norma dan pengaturan yang diperlukanpada seluruh tahapan pemilihan serta dapat merepresentasikan hubungan para pihak, peran dantanggung jawab semua entitas yang terlibat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan proyekkonstruksi.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
7
Diskusi Tematik Design and Build
POKOK PERUBAHAN
8
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
POKOK PERUBAHAN PERMEN PUPR No. 19/PRT/M/2015 PERMEN PUPR No.12/PRT/M/2017
Restrukturisasi Peraturan Struktur permen tidak berdasarkanpada tahapan pemilihanbarang/jasa
Struktur permen didasarkan padatahapan pemilihan barang/jasa
Penambahan pengaturanpada seluruh tahapanpemilihan
Kriteria dan Persyaratan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun
Penetapan HPS dan Ketentuan Pengguna
Jasa (Employer’s Requirement)
Metode Pemilihan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
12
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYATPERSIAPAN PENGADAAN
1a.KRITERIA PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN
o Memerlukan teknologi tinggi;o Mempunyai risiko tinggi;o Menggunakan peralatan yang
didesain khusus; dan/atau o Pekerjaan yang bernilai >100
miliar rupiah
o Pekerjaan yang mendesakuntuk segera dimanfaatkan
APBN/APBD SUMBER DANASUMBER DANA
13
PEKERJAAN KOMPLEKS
ditetapkan oleh Menteri/Kepalapada K/L/I dan oleh PejabatGubernur/Walikota/Bupati padaPemerintah Daerah
ditetapkan oleh PejabatMenteri/Kepala pada K/L/I danoleh Gubernur/Walikota/Bupati pada Pemerintah Daerah
PEKERJAAN TERTENTU
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYATPERSIAPAN PENGADAAN
1b.PERSYARATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN
Konsultanmanajemenkonstruksi
bertanggung jawabdalam penjaminan
mutu
1. Dokumen rancangan awal:a. Data peta geologi teknis lokasi pekerjaan;b. Referensi data penyellidikan tanah/geoteknik untuk
lokasi terdekat dengan pekerjaan;c. Penetapan lingkup pekerjaan secara terinci, kriteria
desain, standa/code, standar mutu & ketentuan teknislainnya;
d. Identifikasi & alokasi resiko proyek;e. Identifikasi dan kebutuhan lahan;f. Gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan,
dan gambar tipikal & gambar lainnya.
2. Dokumen usulan DIPA/DPA
Alokasi waktuyang cukup
untuk penyediadalam
menyiapkandokumen
penawaran
14
15
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYATPERSIAPAN PENGADAAN
2.PENETAPAN HPS & KETENTUAN PENGGUNA JASA
HPS ditetapkan oleh PPK berdasarkan nilai pagu anggaran
KETENTUAN PENGGUNA JASAa. Latar belakang;b. Maksud & tujuan;c. Sumber Pendanaan;d. Besarnya total perkiraan biaya;e. Waktu pelaksanaan yang diperlukan;f. Rancangan awal (basic design);g. Lingkup dan keluaran (output) pekerjaan;h. Jumlah tenaga ahli perancang minimal; dani. izin, persyaratan lingkungan, atau sertifikat yang harus diperoleh dalam penyusunan
rancangan dan pelaksanaan konstruksi.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYATPERSIAPAN PENGADAAN
3.METODE PEMILIHAN
Metode Evaluasi:
Pokja ULP menyusun kriteria dan tata cara evaluasi sesuai denganmetode evaluasi dan dicantumkan dalam dokumen pengadaan
Metode Pemilihan:
Pelelangan Umum
pekerjaan kompleks menggunakan Sistem Nilai denganambang batas
pekerjaan tertentu menggunakan sistem gugur dengan ambang batas atau sistem nilai dengan ambang batas
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran:
2 sampul untuk metode Sistem Nilai dengan ambang batas 1 sampul untuk metode evaluasi sistem gugur dengan ambang batas
Pencantuman kriteria dan tata cara evaluasi ditetapkan oleh Pimpinan Tinggi Madya pada K/L/I untuk APBN atau Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah untuk APBD16
Diskusi Tematik Design and Build
Bab IIIPELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA
1. Tahapan Pemilihan
2. Persyaratan dan Evaluasi Kualifikasi
3. Persyaratan dan Evaluasi Administrasi
4. Persyaratan dan Evaluasi Teknis
5. Evaluasi Biaya
6. Ketentuan Terkait Jaminan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
17
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYATPELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA
1.TAHAPAN PEMILIHAN
Penyampaian Dokumen Dua Sampul
a. pengumuman prakualifikasi;b. pendaftaran dan pengambilan dokumen
kualifikasi;c. pemberian penjelasan kualifikasi;d. pemasukan dokumen kualifikasi;e. evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;f. pengumuman hasil prakualifikasi;g. undangan pengambilan dokumen pemilihan;h. pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan;i. pemasukan dokumen penawaran;
Penyampaian Dokumen Satu Sampul
a. pengumuman prakualifikasi;b. pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi;c. pemberian penjelasan kualifikasi;d. pemasukan dokumen kualifikasi;e. evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;f. pengumuman hasil prakualifikasi;g. undangan pengambilan dokumen pemilihan;h. pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan;
18
j. pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis;
k. presentasi/klarifikasi proposal teknis;l. evaluasi penawaran administrasi dan teknis; m. pengumuman hasil evaluasi admiistrasi dan
Ketentuan: SBU terintegrasi bagi badan usaha pelaksana konstruksi yang memiliki klasifikasi
bidang pekerjaan terintegrasi; atau SBU pelaksana konstruksi dan SBU perencana konstruksi bagi Badan Usaha
pelaksana konstruksi yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO)Dalam hal penyedia melakukan KSO, memenuhi ketentuan: mempunyai perjanjian KSO yang memuat presentase kemitraan dan perusahaan
yang mewakili kemitraan tersebut; badan usaha pelaksana konstruksi bertindak sebagai pimpinan KSO
Pada pekerjaan konstruksi sejenis dengan nilai paling kurang sama dengan HPS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYATPELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA
2b.PERSYARATAN DAN EVALUASI KUALIFIKASI
Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP)
Memiliki modal dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa
Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman
Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir
Tidak masuk dalam daftar hitam
20
paling kurang 10% dari HPS
Memiliki dukungan keuangan dari bank
untuk badan usaha pelaksana konstruksi
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedangdihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidaksedang dalam menjalani sanksi pidana
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYATPELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA
3.PERSYARATAN DAN EVALUASI ADMINISTRASI
Evaluasi terhadap persyaratan data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi
Evaluasi penawaran administrasi harusberdasarkan pada kriteria dan tata cara evaluasipenawaran yang ditetapkan dalam DokumenPemilihan
Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratanadministrasi apabila memenuhi persyaratan substansialyang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan, yaknidengan dilampirkannya:
surat penawaran; dan jaminan penawaran.
1
2
3
21
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYATPELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA
4a.PERSYARATAN DAN EVALUASI TEKNIS
Evaluasi penawaran teknis harus berdasarkan pada kriteria dan tata cara evaluasi penawaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
Persyaratan teknis paling kurang terdiri atas:
Penjelasan unsur persyaratan teknis yang disampaikan dalam dokumen penawaran dilakukandengan presentasi teknis tanpa mengubah substansi penawaran
jangka waktu pelaksanaan; proposal rancangan; uraian pelaksanaan pekerjaan; organisasi pelaksanaan; manajemen pelaksanaan; perkiraan arus kas (cash flow);
1
2
3
22
daftar personil; daftar peralatan utama (key
equipment); Rencana Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K); dan
rencana kendali mutu.
Sosialisasi Permen PUPR No.12/2017 tentang STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN AND BUILD)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYATPELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA
4b.PERSYARATAN DAN EVALUASI TEKNIS
(1) Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan nilai angka tertentupada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot yang telahditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
23
(2) Penyedia memenuhi persyaratan teknis apabila nilai masing-masingunsur dan nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimalyang ditetapkan oleh Pokja ULP dalam dokumen pemilihan.
(3) Nilai ambang batas total keseluruhan unsur ditentukan paling sedikit70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus).
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYATPELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA
5.EVALUASI BIAYA
Total harga penawaran tidak melebihi nilai total HPS
Dalam hal harga penawaran dibawah80% (delapan puluh perseratus) HPS,penyedia harus bersedia menaikkannilai jaminan pelaksanaan menjadisebesar 5% (lima perseratus) HPS
Dalam hal menggunakan metodeevaluasi sistem nilai denganambang batas, dilakukanperhitungan kombinasi teknisdan biaya
1
2
3
24
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYATPELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA
6.KETENTUAN TERKAIT JAMINAN
Besaran Jaminan
Jaminan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesarnilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) harikerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/Pokja ULPditerima oleh Penerbit Jaminan
Surat jaminan pelaksanaan, surat jaminan uang muka atausurat jaminan pemeliharaan, diterbitkan oleh bank umum,dan diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada PPK
1
2
325
jaminan penawaran ditentukan sebesar 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari nilaitotal HPS;
jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, ditentukan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilaiKontrak;
jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, ditentukan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS;
jaminan uang muka untuk Kontrak tahun tunggal, ditentukan sebesar nilai uang muka yang dapatdiberikan, paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari harga Kontrak;
jaminan uang muka untuk Kontrak tahun jamak, ditentukan sebesar nilai uang muka yang dapatdiberikan, paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari total harga Kontrak atau paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari ketersediaan anggaran tahun pertama;
jaminan pemeliharaan ditentukan sebesar 5% (lima perseratus) dari total harga Kontrak.
Diskusi Tematik Design and Build
Bab IVPERSIAPAN KONTRAK
1. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak
2. Organisasi Pelaksanaan Kontrak
3. Pendapat Ahli Hukum Kontrak
4. Alih Pengalaman/Keahlian
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
26
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYATPERSIAPAN KONTRAK
1.RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK
draft Kontrak; kelengkapan dokumen Kontrak; rencana penandatanganan Kontrak; jaminan uang muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan); jaminan Pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan); asuransi; tenaga kerja praktik/magang;hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi
penawaran; dan/atauhal-hal yang dianggap perlu
PK dan Penyedia wajib melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ).
Hal-hal yang dibahas dalam rapat:
27
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYATPERSIAPAN KONTRAK
2.ORGANISASI PELAKSANAAN KONTRAK
Pelaku Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) terdiri dari:
PA/KPA
PPK
direksi lapangan
tim teknis/konsultan manajemen konstruksi
panitia peneliti pelaksanaan Kontrak
panitia pemeriksa hasil pekerjaan
unit pengendali mutu
unit pelaksanaan proyek
unit perancang
28
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYATPERSIAPAN KONTRAK
3.PENDAPAT AHLI HUMUM KONTRAK
4.ALIH PENGALAMAN/ KEAHLIAN
(1) Kontrak pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun(Design and Build) bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah), terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontraksebelum ditandatangani oleh para pihak
(2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak, maka pendapat hukum dapat diperolehdari Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak yang dibentuk oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada
Kementerian/Lembaga/Institusi untuk pekerjaan dengan sumber dana APBN atau PejabatPimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah untuk pekerjaan dengan sumber dana APBD
Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancangdan Bangun (Design and Build) dengan harga Kontrak di atas
Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Penyedia diwajibkanmemberikan alih pengalaman/keahlian kepada peserta didik bidang
konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlahpeserta didik yang diusulkan dalam dokumen penawaran
3
4
29
Diskusi Tematik Design and Build
Bab VPELAKSANAAN KONTRAK
1. Penandatanganan Kontrak
2. Serah Terima Lokasi Pekerjaan
3. Perubahan Kontrak
4. Penyesuaian Harga
5. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
6. Penjaminan Mutu
7. Keterlambatan
8. Keadaan Kahar
9. Serah Terima Pekerjaan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
30
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYATPELAKSANAAN KONTRAK
1.PENANDATANGANAN
KONTRAK
2.SERAH TERIMA
LOKASI PEKERJAAN
Kontrak ditandatangani setelah DIPA/DPA disahkandan paling lambat 14 (empat belas) hari kerjasetelah Penyedia menyerahkan JaminanPelaksanaan.
PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja kepadaPenyedia sesuai dengan kebutuhan yang tercantumdalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihakuntuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatansebelum SPMK diterbitkan
1
2
31
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYATPELAKSANAAN KONTRAK
3.PERUBAHAN
KONTRAK
Perubahan Ketentuan Pengguna Jasa(Employer’s Requirement)
Perubahan jadwal pelaksanaanpekerjaan
Perubahan terkait administrasi
dapat dilakukan atas perintah perubahan dari PPK setelahmendapat rekomendasi teknis panitia peneliti pelaksanaankontrak.
dapat dilakukan atas perintah perubahan dari PPK setelah mendapat rekomendasi teknis panitia peneliti pelaksanaan kontrak.
dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dikarenakanadanya pergantian pihak yang menandatangani Kontrak, perubahanpersonil, perubahan alamat korespondesi, perubahan rekeningpenerima, perubahan nama Penyedia, dan sebagainya.
32
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYATPELAKSANAAN KONTRAK
4.PENYESUAIAN
HARGA
5.PEMBAYARAN
PRESTASI PEKERJAAN
Dalam pelaksanaan Kontrak Pekerjaan KonstruksiTerintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) tidakdiberlakukan penyesuaian harga kecuali ada penetapan
kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah
Harga Kontrak terdiri dari harga untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, biaya umum (overhead) termasuk penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4), semua perizinan, bea, retribusi, tenaga kerja praktek/magang, pungutan lain dan biayaasuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi
Pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan tahapan penyelesaian keluaran pekerjaan (termin) sesuai dengan dokumen Kontrak
Masa keterlambatan pekerjaan dimulai sejak rencana serah terimapekerjaan pertama yang tercantum dalam Kontrak
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktusebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dariharga Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
Ketentuan mengenai Keadaan Kahar dalam Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
6
7
8
34
(Denda keterlambatan paling banyak sebesar 5% (lima perseratus) dari harga Kontrak
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYATPELAKSANAAN KONTRAK
9.SERAH TERIMA
PEKERJAAN
1) PPK menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan ketentuanyang tercantum dalam Kontrak yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima PertamaPekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPHP
3) Setelah pekerjaan selesai dan sebelum dilakukan Serah Terima Pekerjaan, dilakukan ujifungsi atau pengujian kesesuaian terhadap hasil pekerjaan atau per bagian pekerjaan olehPenyedia disaksikan oleh PPK, Konsultan Manajemen Konstruksi, dan PPHP.
4) Dalam hal ditemukan cacat mutu pada saat uji fungsi, PPHP menentukan masa tenggang(grace period) dan tanggal definitif Serah Terima Pertama Pekerjaan atau Serah Terima AkhirPekerjaan
5) Bila semua persyaratan dan ketentuan dalam dokumen terpenuhi, maka PPHP menyusunBerita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan menyerahkan kepada PPK
35
2) Serah terima pekerjaan dapat dilakukan sebagian atau secara parsial dengan ketentuansebagai berikut:(a) ditetapkan dalam kontrak; dan(b) terdapat bagian pekerjaan dimana penyelesaian bagian pekerjaan tersebut tidak
tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda serta tidak terkait satusama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
Diskusi Tematik Design and Build
Bab VITANGGUNG JAWAB KEGAGALAN BANGUNAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kewajiban pertanggungan terhadap kegagalan bangunan terhitung sejak tanggalpenyerahan akhir pekerjaan.
Kegagalan Bangunan merupakan tanggung jawab Pengguna Jasa dan/atauPenyedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
36
Diskusi Tematik Design and Build
Bab VIIPENYELESAIAN SENGKETA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Penyelesaian sengketa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun(Design and Build) dapat menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang
tercantum dalam Kontrak.
Penyelesaian sengketa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
37
Diskusi Tematik Design and Build
Lesson Learnt Pelaksanaan Kontrak
Konstruksi Terintegrasi Rancang dan
Bangun (Design and Build)
38
Diskusi Tematik Design and Build
KENDALA/PERMASALAHAN PELAKSANAANKEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
39
1. Kedalaman Ketentuan Pengguna Jasa
a. Banyak permintaan dari stakeholder yang tidak tertuang dalam dokumen
Ketentuan Pengguna Jasa, mengakibatkan banyak elemen pada dokumen
perencanaan yang harus diubah;
2. Penyelarasan penyelesaian pekerjaan dan hubungan kerja antara konsultan
desain dengan pelaksana pekerjaan konstruksi
a. Koordinasi di lapangan antara pihak Tim Desain dan juga pihak Kontraktor
Pelaksana seringkali terkendala akibat komponen-komponen desain arsitektur
yang belum ditetapkan;
b. Setiap pengambilan keputusan di lapangan harus melewati proses tertentu
dan disepakati terlebih dahulu oleh Tim Desain sehingga mempengaruhi
jadwal pelaksanaan di lapangan;
Diskusi Tematik Design and Build
KENDALA/PERMASALAHAN PELAKSANAANKEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
40
1. Kedalaman Ketentuan Pengguna Jasa
a. Banyak permintaan dari stakeholder yang tidak tertuang dalam dokumen
Ketentuan Pengguna Jasa, mengakibatkan banyak elemen pada dokumen
perencanaan yang harus diubah;
2. Penyelarasan penyelesaian pekerjaan dan hubungan kerja antara konsultan
desain dengan pelaksana pekerjaan konstruksi
a. Koordinasi di lapangan antara pihak Tim Desain dan juga pihak Kontraktor
Pelaksana seringkali terkendala akibat komponen-komponen desain arsitektur
yang belum ditetapkan;
b. Setiap pengambilan keputusan di lapangan harus melewati proses tertentu
dan disepakati terlebih dahulu oleh Tim Desain sehingga mempengaruhi
jadwal pelaksanaan di lapangan;
Diskusi Tematik Design and Build
KENDALA/PERMASALAHAN PELAKSANAANKEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
41
3. Pemenuhan perizinan
a. Pengurusan IMB belum dapat dilakukan sepenuhnya selayaknya perencanaan
bangunan yang sudah selesai secara utuh, sehingga proses pengurusan IMB
hanya dapat dilakukan parsial per komponen bangunan yang sudah selesai
direncanakan secara bertahap mulai dari Struktur, MEP, Arsitektur;
4. Perubahan Pekerjaan/Contract Change Order
a. Terjadi karena adanya permintaan perubahan pekerjaan dari owner pada saat
pelaksanaan, karena tidak tertuang dalam ketentuan pengguna jasa,
b. Terjadi karena banyaknya stakeholder yang berkepentingan terhadap bangunan
yang akan dibangun;
c. Adanya kekhawatiran dari PPK karena belum memahami terkait
mekanisme/proses yang harus dilakukan apabila akan dilakukan perubahan
pekerjaan.
Diskusi Tematik Design and Build
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
42
5. Milestone pembayaran dan cashflow penyedia
a. Pembayaran kepada penyedia berdasarkan milestone/ output antara yang
dicapai. Output antara yang dicantumkan dalam kontrak kadang memerlukan
waktu/volume penyelesaian yang panjang sehingga memberatkan cashflow
penyedia;
b. Adanya kekhawatiran apakah boleh melakukan perubahan milestone/output
antara;
6. Pemeriksaan oleh Auditor
a. Dalam pekerjaan DB tidak di-upload detail RAB/Daftar Kuantitas dan Harga,
tetapi Auditor meminta dengan alasan untuk dasar pemeriksaan;
KENDALA/PERMASALAHAN PELAKSANAAN
Diskusi Tematik Design and Build 43
DAFTAR PROYEK DI KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2017DENGAN MENGGUNAKAN DESIGN AND BUILD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Diskusi Tematik Design and Build
NO NAMA PROYEK LOKASI
NILAI PROYEK (Rp) MASA PELAKSANAAN
NAMA PPKPAGU
NILAI PENAWARAN
TANGGAL KONTRAK
MULAI
TANGGAL KONTRAK
AKHIR
1Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong Kab. Sanggau – Design and Build (DB-C1)
Kalimantan Barat
161,145,537,000 152,490,000,000 2015-08-11 2016-08-04Andi Hakim A, ST, M.Sc
2Pengembangan Pos Lintas Batas Negara Motaain(Tasifeto Timur) Kab. Belu-Design and Build
NTT 82,274,103,000 82,070,000,000 2015-08-03 2016-10-25Andi Hakim A, ST, M.Sc
3
Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Tahap 2 (Zona Sub Inti dan Pendukung)–Design and Build Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
Kalimantan Barat
453,363,000,000 421,144,907,900 2016-12-16 2019-10-01Andi Hakim A, ST, M.Sc
4
Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Tahap 2 (Zona Sub Inti dan Pendukung)–Design and Build Motaain Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur
NTT 232,300,000,000 228,908,213,000 2016-12-16 2019-03-05Andi Hakim A, ST, M.Sc
5
Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Tahap 2 (Zona Sub Inti dan Pendukung)–Design and Build Badau (Nanga Badau) KabupatenKapuas Hulu, Kalimantan Barat
Kalimantan Barat
179,052,000,000 167,181,432,000 2016-12-16 2018-10-06Andi Hakim A, ST, M.Sc
44
DAFTAR PROYEK DESIGN AND BUILDBIDANG CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Diskusi Tematik Design and Build
NO NAMA PROYEK LOKASI
NILAI PROYEK (Rp) MASA PELAKSANAAN
NAMA PPKPAGU
NILAI KONTRAK
TANGGAL KONTRAK
MULAI
TANGGAL KONTRAK
AKHIR
6
Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Tahap 2 (Zona Sub Inti dan Pendukung)–Design and Build Aruk (Sajingan Besar) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
Kalimantan Barat
218,294,000,000 201,543,710,000 2016-12-16 2019-03-05Andi Hakim A, ST, M.Sc
7
Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Tahap 2 (Zona Sub Inti dan Pendukung)–Design and Build Motamassin (Kobalima Timur) Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur
NTT 136,957,000,000 126,472,550,000 2016-12-16 2018-10-06Andi Hakim A, ST, M.Sc
8
Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Tahap 2 (Zona Sub Inti danPendukung)–Design and Build Wini (InsanaUtara), Nusa Tenggara Timur
NTT 186,959,000,000 178,830,000,000 2016-12-16 2018-10-06Andi Hakim A, ST, M.Sc
9
Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Tahap 2 (Zona Sub Inti danPendukung)–Design and Build Skouw (MuaraTami) Kota Jayapura, Papua
Papua 254,767,000,000 246,585,600,000 2016-12-16 2019-03-05Andi Hakim A, ST, M.Sc
45
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
DAFTAR PROYEK DESIGN AND BUILDBIDANG CIPTA KARYA
Diskusi Tematik Design and Build
NO NAMA PROYEK LOKASI
NILAI PROYEK (Rp) MASA PELAKSANAAN
NAMA PPK
PAGUNILAI
KONTRAK
TANGGAL KONTRAK
MULAI
TANGGAL KONTRAK
AKHIR
10Renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno(GBK)
DKI Jakarta 961,980,697,458 769,690,878,000 2016-08-15 2017-10-08Kusworo Darpito, ST., MDM
11Renovasi Stadion Renang (Aquatic) GeloraBung Karno (GBK)
DKI Jakarta 285,761,191,235 274,675,852,000 2016-08-15 2017-10-08Anggoro Putro, ST, M. Sc
12Renovasi Lapangan Hoki, Lapangan Panahan dan Lapangan Sepakbola A/B/C Gelora Bung Karno (GBK)
DKI Jakarta 98,768,956,914 95,578,998,999 2016-08-15 2017-06-10Anggoro Putro, ST, M. Sc
13Renovasi Stadion Tenis Indoor dan Tenis Outdoor Centercourt Gelora Bung Karno (GBK)
DKI Jakarta 96,221,574,463 92,853,818,200 2016-08-15 2017-06-10Kiagoos Egie Ismail, ST, M. Sc