Top Banner
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 20 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 154 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, telah dilaksanakan penataan wilayah kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat; b. bahwa pengaturan wilayah kerja dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat perlu disempurnakan dengan merelokasi BPTD Wilayah X dari Kota Semarang ke Kota Surakarta; c. bahwa relokasi BPTD Wilayah X dari Kota Semarang ke Kota Surakarta telah mendapatkan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
16

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2018/PM_20_TAHUN_2018.pdf · 4. Tanjung 5. Wanareja 6. Kantonsari 7. Gubug 8. Lebuawu 9. Salam 10.

Aug 21, 2018

Download

Documents

vuongkhanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2018/PM_20_TAHUN_2018.pdf · 4. Tanjung 5. Wanareja 6. Kantonsari 7. Gubug 8. Lebuawu 9. Salam 10.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 154 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,

telah dilaksanakan penataan wilayah kerja di

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM

154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Pengelola Transportasi Darat;

b. bahwa pengaturan wilayah kerja dalam Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola

Transportasi Darat perlu disempurnakan dengan

merelokasi BPTD Wilayah X dari Kota Semarang ke

Kota Surakarta;

c. bahwa relokasi BPTD Wilayah X dari Kota Semarang

ke Kota Surakarta telah mendapatkan persetujuan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Page 2: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2018/PM_20_TAHUN_2018.pdf · 4. Tanjung 5. Wanareja 6. Kantonsari 7. Gubug 8. Lebuawu 9. Salam 10.

- 2 -

Mengingat

Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor

B/32/M.KT.01/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang

Usulan Pindah Lokasi Kantor BPTD Wilayah X Provinsi

Jateng dan D.I Yogyakarta;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 154 Tahun 2017 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5070);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5093);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

Page 3: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2018/PM_20_TAHUN_2018.pdf · 4. Tanjung 5. Wanareja 6. Kantonsari 7. Gubug 8. Lebuawu 9. Salam 10.

- 3 -

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5317);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5346);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5468);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5594);

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

14. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Page 4: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2018/PM_20_TAHUN_2018.pdf · 4. Tanjung 5. Wanareja 6. Kantonsari 7. Gubug 8. Lebuawu 9. Salam 10.

- 4 -

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang

Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis

Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non

Kementerian;

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang

Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1295);

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun

2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

1296);

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan

Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1297);

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1891);

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

Page 5: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2018/PM_20_TAHUN_2018.pdf · 4. Tanjung 5. Wanareja 6. Kantonsari 7. Gubug 8. Lebuawu 9. Salam 10.

- 5 -

Menetapkan

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun

2017 tentang Pedoman Penataan dan Evaluasi

Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1439);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

PERHUBUNGAN NOMOR PM 154 TAHUN 2016 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA

TRANSPORTAS! DARAT.

Pasal I

Ketentuan lokasi BPTD Wilayah X dalam Lampiran II

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola

Transportasi Darat diubah dari Semarang menjadi

Surakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

1

Page 6: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2018/PM_20_TAHUN_2018.pdf · 4. Tanjung 5. Wanareja 6. Kantonsari 7. Gubug 8. Lebuawu 9. Salam 10.

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Februari 2018

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 332

Salinan sesuai dengan aslinya

ÎIRO HUKUM,

4- '

H., SH, DESS Muda (IV/c)

1023 199203 1 003

Page 7: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2018/PM_20_TAHUN_2018.pdf · 4. Tanjung 5. Wanareja 6. Kantonsari 7. Gubug 8. Lebuawu 9. Salam 10.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 20 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

PERHUBUNGAN NOMOR PM 154 TAHUN 2016 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA

TRAN S PO RTA SI DARAT

DAFTAR NAMA, LOKASI, WILAYAH KERJA, DAN SATUAN PELAYANAN

BALAI PENGELOLA TRANSPORTAS! DARAT

NONAM A

UPTTIPE LO KASI

W ILAYAH

K E R JA

SATU AN PE LAYAN AN

PE LABU H AN

SUNG AI,

D ANAU DAN

PE N YE B E R AN G

AN

U NIT

PE N YE LE N G G A

RA

PE N IM B AN G A N

K E N D AR AA N

B E R M O TO R

TE R M IN A L T IPE

A

1. BPTD

W ilayah I

B B an da A ceh Provinsi

Aceh

1. Balohan

2. S inabang

3. Labuhan

H aji

4. S ingk il

5. Pu lau

B anyak

6. Lam teng

7. U lee Ihue

8. M eu laboh

1. Seum adam

2. J o n to r -

Su bu lu sa lam

1. Langsa

2. Lhoksum aw e

3. M eu laboh

4. Batoh

2. BPTD

W ilayah II

B M edan Provinsi

Sum atera

U tara

1. S ip inggan

2. S ibolga

3. D anau Toba

1. Tan ju n g

M oraw a II

2. Tan ju n g

M oraw a I

3. G ebang

4. S ibo lan git

5. S im pang

R u nd ing

6. S im pang II P.

S ian tar

7. S im pang

D olok

M erangir

1. Tan ju ng

P inggir

2. P in ang B aris

3. Padang B u lan

4. M adya

5. S ibolga

6. Panyabu ngan

7. A m p las

Page 8: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2018/PM_20_TAHUN_2018.pdf · 4. Tanjung 5. Wanareja 6. Kantonsari 7. Gubug 8. Lebuawu 9. Salam 10.

- 8 -

SA TU AN PE LAYAN AN

NONAM A

UPTTIPE LO KASI

W ILA YA H

K E RJA

PE LABU H AN

SU NG AI,

D ANAU DAN

PE N YE B E R AN G

AN

U N IT

PE N YE LE N G G A

RA

PE N IM B AN G A N

K E N D AR AAN

B E R M O TO R

TE R M IN A L T IPE

A

8. D o lok Estate

L im a Pu luh

9. M am bang

M uda

10. A ek Batu

11. Sabungan

12. Pa l X I

13. Jem batan

M erah

3. BPTD

W ilayah III

B Padang Provinsi

Sum atera

B arat

1. Te luk

B ungus

2. M uara

S iberu t

3. Tu apeja t

4. S ikakap

1. Lubuk

B uaya

2. Kubu

K eram bil

3. Lubuk

Selasih

4. Sungai

Langsat

5. K am an g

6. A ir H aji

7. B ering in

8. Tan ju n g

B alik

9. S itangkai

1. A nak A ir

2. K iliran Jao

3. B areh Solok

4. S im pang A ur

5. Ja ti

4. BPTD

W ilayah IV

A Pekanbaru Provinsi

R iau dan

Provinsi

K epu lauan

R iau

1. B engkalis

2. M engkapan

3. Sei Selari

4. K am pu ng

B alak

5. D um ai

6. R upat

7. Dabo

8. Tan ju n g

P inang

9. Bala i

K arim un

lO .S ela t B elia

1. B a la i Raja

2. M uara

Lem bu

3. R antau

B erangin

1. B an gk inang

2. D um ai

3. Indrag iri

Hulu

4. Payung

Sekaki

Page 9: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2018/PM_20_TAHUN_2018.pdf · 4. Tanjung 5. Wanareja 6. Kantonsari 7. Gubug 8. Lebuawu 9. Salam 10.

- 9 -

SA TU AN PE LAYAN AN

NONAM A

UPTTIPE LO K ASI

W ILAYAH

K E RJA

PE LABU H AN

SU NG AI,

D ANAU DAN

PE N YE B E R AN G

AN

U N IT

PE N YE LE N G G A

RA

PE N IM B AN G A N

K E N D AR AA N

B E R M O TO R

TE R M IN A L T IPE

A

1 l.T a n ju n g

U ban k>

12.Telaga

Pu ngkur k>

5. BPTD

W ilayah V

B Jam b i Prov insi

Jam b i

Kuala Tu ngkat 1. M uara

Tem bes i

2. Jam b i

M erlung

3. Sungai

Penuh

4. Pe law an -

Saro langun

1. Sarolangun

2. M uara Bungo

3. A lam Bara jo

4. Sungai Penuh

5. B angko

6. BPTD

W ilayah VI

A B an dar

Lam pun g

Provinsi

B engku lu

dan

Provinsi

Lam pung

1. K ahyapu

2. Pu lau Baai

3. B akeu heu n i

k)

1. A ir Sebaku l

2. Padang U lak

Tan d in g

3. Ta is

4. S im pang

Pem atan g

5. W ay U rang

6. B lam bangan

U m pu

1. A ir Sebaku l

2. S im pang

N angka

3. A rga M akm u r

4. B etan Subing

5. R a jabasa

7. BPTD

W ilayah

VII

A Pa lem b an g Provinsi

Sum atera

Selatan dan

Provinsi

B angka

B elitung

1. 35 Ilir

2. Tan ju n g

Ap i-Ap i

3. Sadai

4. Tan ju n g Rui

5. M u n tokk>

1. Senaw ar

Jaya

2. S im pang

N ibu ng

3. M erap i

4. K ota Baru

5. Pem atan g

Panggang

1. K arya Jaya

2. T erm in ak

K ayuagu ng

3. Batu K un ing

4. S im pang

Periuk

5. A lang-A lan g

Lebar

6. M uara En im

7. Lahat

8. B etung

8. BPTD

W ilayah

VIII

A Serang Provinsi

B an ten

M erakk> 1. C im anu k

2. C ikande

3. Batu Ceper

1. M erak

2. Pakupatan

3. Labuan

4. Pondok Cabe

Page 10: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2018/PM_20_TAHUN_2018.pdf · 4. Tanjung 5. Wanareja 6. Kantonsari 7. Gubug 8. Lebuawu 9. Salam 10.

- 10 -

SATU AN PE LAYAN AN

NONAM A

UPTTIPE LO KASI

W ILAYAH

K E RJA

PE LABU H AN

SUNG AI,

D ANAU DAN

PE N YE B E R AN G

AN

U NIT

PE N YE LE N G G A

RA

PE N IM B AN G A N

K E N D AR AAN

B E R M O TO R

TE R M IN A L T IPE

A

5. Poris P law ad

6. Lebak

9. BPTD

W ilayah IX

B B an du ng Provinsi

Jaw a Barat

M ajingk lak 1. Losarang

2. K em ang

B ogor

3. S indang

Rasa

4. B o jong

5. B a long

G andu

6. C ibaraga lan

7. Tom o

8. G en tong

1. Indu k B ekasi

2. Ja tija jar

3. Baranangsiang

4. K a lijaya

5. Sudirm an

6. C icaheum

7. C ikam pek

8. Su bang

9. K un ingan

10. H arjam ukti

11. C iakar

12.1ndihiang

13. G u ntu r M elati

14. B etung

15. Leu w ipan jang

10. BPTD

W ilayah X

A S u rakarta Provinsi

Jaw a

Ten gah dan

Prov insi DI

Y ogyakarta

1. C ilacap

2. Jepara

3. Karim un

Jaw a

4. K enda lk>

1. Subah

2. Sam bong

3. B an yu dono

4. Tan ju n g

5. W an are ja

6. K an tonsari

7. G ubug

8. Lebuaw u

9. Salam

10. A ji B arang

11. B utuh

12. Sarang

13. K lepu

14. Tugu

15. Toyogo

16. P ringsu rat

17. Se logiri

18. Ku lw aru

19. K a litirto

1. G iri A d ipu ra

2. T id ar

3. Terboyo

4. M angkang

5. Jati

6. Cepu

7. B aw en

8. Peka longan

9. K ebum en

10. Tega l

11. Induk

Pem alang

12. B obot Sari

13. M endolo

14. Pu rw ore jo

15. T irtonad i

16. Ir. Soekarno

17. T in gk ir

18. G unung

Page 11: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2018/PM_20_TAHUN_2018.pdf · 4. Tanjung 5. Wanareja 6. Kantonsari 7. Gubug 8. Lebuawu 9. Salam 10.

- 11 -

SATU AN PE LAYAN AN

NONAM A

UPTTIPE LO KASI

W ILAYAH

K E RJA

PE LAB U H AN

SU NG AI,

D ANAU DAN

PE N YE B E R AN G

AN

U NIT

PE N YE LE N GG A

RA

PE N IM B AN G AN

K E N D AR AAN

B E R M O TO R

TE R M IN A L T IPE

A

20. Tam an

M artan i

S im ping

19. Pu rw okerto

20. B an jar N egara

21. G iw angan

22. D haksinarga

11. BPTD

W ilayah XI

A Su rabaya Pr ovin si

Jaw a T im u r

1. Jangkar

2. K a lianget

3. K angean

4. B aw ean

5. Sapudi

6. Sapeken

7. Pulau Raas

8. Paciran

9. K etapank>

10. U jungk>

11. K am alk>

1. Socah

2. Ka libaru

M an is

3. W atu dodo l

4. Ta lu n

5. B aureno

6. R am bi

G undam

7. M o joagu ng

8. Lam ongan

9. K lakah

lO .S in gosari

1 l.T row u la n

12. G uyangan

13. W idodaren

14. Rejoso

15 .Sedarum

16. J ren g ik

17. T rosobo

18. B esuk i

19. W idang

2 0 . Pojok

1. Selo A ji

2. G ayatri

3. Pacitan

4. Tam anan

5. Kertonegoro

6. Purboyo

7. Su rodakan

8. R a jekw esi

9. B angkalan

10. B an yu angga

1 l.T aw a n ga lu n

12. A rya W irara ja

13. Pasuruan

14. Kem bang

Putih

15.Sri Tan ju ng

lô .S itu b o n d o

17. Ronggo su kow

ati

18 .0 so W ilangun

19. A rjosari

2 0 . Patria

21 . Pu rabaya

12. BPTD

W ilayah

XII

A D en pasar Provinsi

Bali dan

Provinsi

Nusa

Tenggara

Barat

1. N usa Pen ida

2. G ilim anu kk)

3. Padangbaik)

4. Sapek>

5. Lem bark)

6. K ayan gan k)

7. Po totanok>

1. Seririt

2. Cek ik

3. B erta is

4. Pototano

1. M engw i

2. G ianyar

3. U bung

4. K arangasem

5. B anyu asri

6. M andalika

7. Sum er

Payung

Page 12: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2018/PM_20_TAHUN_2018.pdf · 4. Tanjung 5. Wanareja 6. Kantonsari 7. Gubug 8. Lebuawu 9. Salam 10.

- 12 -

SATU AN PE LAYAN AN

NONAM A

U PTTI PE LO KASI

W ILAYAH

K E RJA

PE LABU H AN

SU NG AI,

D ANAU DAN

PE N YE B E R AN G

AN

U NIT

PE N YE LE N G G A

RA

PE N IM B AN G A N

K E N D AR AAN

B E R M O TO R

TE R M IN A L T IPE

A

8. Dara

9. Sw eta

13. BPTD

W ilayah

XIII

C K u pan g Provinsi

N usa

Tenggara

T im u r

1. Te lu k G urita

2. W a ingapu

3. A im ere

4. N angakeo

5. W aikelo

6. M arapokot

7. Lew oleba

8. W a iw eran g

9. H ansis i

10. B aranua

11. Ndao

12. Pu lau Solor

13. B olokk>

14. Labuhan

B ajok>

15. Laran tukak*

16. R otek>

17. Kalabahi*>

1. O esapa

2. N unbaun

Sabu

3. N ggorang

4. W atu a lo

1. M otoa in

2. K efam enanu

14. BPTD

W ilayah

XIV

B Pon tianak Provinsi

Kalim an tan

Barat

1. Rasau Jaya

2. Te luk

B etung

3. B andan

4. S iantan

5. Tan ju ng

H arapan

6. Te lu k K a long

7. K uala Tebas

8. P inang Luar

9. K etapang

lO .S ei Asam

Sum pit

1. S iantan

2. Sedau

3. Sekadau

4. S in tang

5. Sosok

6. Satong

1. Sie A m b aw an g

2. En tikong

3. S ingkaw ang

4. Pontianak

15. BPTD

W ilayah

X V

A B an jarm asi

n

Provinsi

Kalim an tan

Selatan

1. Batu L ic ink>

2. Tan ju ng

S erdan gk>

1. L iang

A nggang

2. K in tap

G am but B arakat

Page 13: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2018/PM_20_TAHUN_2018.pdf · 4. Tanjung 5. Wanareja 6. Kantonsari 7. Gubug 8. Lebuawu 9. Salam 10.

- 13 -

NONAM A

U PTTIPE LO KASI

W ILAYAH

K E R JA

SATU AN PE LAYAN AN

PE LABU H AN

SU NG AI,

D ANAU DAN

PE N YE B E R AN G

AN

U NIT

PE N YE LE N G G A

RA

PE N IM B AN G A N

K E N D AR AA N

B E R M O TO R

TE R M IN A L T IPE

A

16. BPTD

W ilayah

XVI

A Pa langkara

ya

Provinsi

K a lim an tan

Tengah

K u m aik> 1. Pasar Panas

2. A n jir

Serapat

W .A Gara

17. BPTD

W ilayah

XVII

A B a likpapan Provinsi

K a lim an tan

T im u r dan

Prov insi

K a lim an tan

U tara

1. Tarakan

2. N unukan

3. Ancam

4. Pena jam k>

5. Kariangau*)

K aran g Joang 1. Batu A m par

2. Sam arinda

Seberang

3. Ko ta Bangun

18. BPTD

W ilayah

X VIII

A K endari Prov insi

Su law esi

Tenggara

1. Lasusua

2. K endari

3. Lenggara

4. Torobu lu

5. Bau Bau

6. M aw asangka

7. D ongkala

8. To lan d on a

9. W ara

10. Tam po

1 l.T on d a s i

12. Kam aru

13. W anci

14. K o lak ak>

Sam bilam bo B angkutoko

19. BPTD

W ilayah

X IX

A M akassar Prov insi

Su law esi

Selatan dan

Provinsi

Su law esi

Barat

1. S iw a

2. B ira

3. Pam atata

4. Pa tum bukan

5. G arongkong

6. T im pam pu

7. Bajoeb

8. M am u ju k>

1. Tan a Batue

2. Pa langga

3. Som ba Opu

4. Ton rokass i

5. W a len rang

6. M acoppa

7. Larom pong

8. Lum pue

9. D atae

10. Bu lu D ua

11. B untu Datu

12. Sa joanging

13. Paku

1. Induk

Lum pue

2. Latenri Sessu

Pekkae

3. Daya

4. W atam pone

5. S im buang

6. T ipa layo

7. M ajene

Page 14: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2018/PM_20_TAHUN_2018.pdf · 4. Tanjung 5. Wanareja 6. Kantonsari 7. Gubug 8. Lebuawu 9. Salam 10.

- 14 -

SATU AN PE LAYAN AN

NONAM A

UPTTIPE LO KASI

W ILAYAH

K E RJA

PE LABU H AN

SU NG AI,

D ANAU DAN

PE N YE B E R AN G

AN

U NIT

PE N YE LE N G G A

RA

PE N IM B AN G AN

K E N D AR AAN

B E R M O TO R

TE R M IN A L T IPE

A

14. Beru Beru

15. Sarjo

20. BPTD

W ilayah

X X

A Palu Provinsi

Su law esi

Tengah

1. Luw uk

2. Ta ipa

3. W akai

4. To li-To li

5. B angga i

6. O ebone

(Am pana)

7. Batu rube

8. Kolonedale

9. Salakan

10. Pag im anak)

1. K ayum alue

2. Tobo li

3. M ou tong

4. M ayoa

1. Palu

2. Kasin tuw u

21. BPTD

W ilayah

XXI

B G oronta lo Provinsi

G oronta lo

G oronta lo*) 1. M olotabu

2. M arisa

1. Isim u

2. D ungingi

22. BPTD

W ilayah

XX II

C M anado Provinsi

Su law esi

U tara

1. Pulau

Lem beh

2. M elonguane

3. Pananaro

4. U lusiau

(Dago)

5. L iku pang

6. T egu landang

7. Kabaruan

8. A m u ran g

9. M aram pit

10. M aqrore

1 l.B ia ro

12. M usi

13. B itu ngk>

1. A m u ran g

2. Inoboto

3. W an gu rer

B itu ng

4. P in eleng

1. M a la layang

2. Boroko

3. Tangkoko

4. L iw as

23. BPTD

W ilayah

XX III

C Am bon Provinsi

M aluku

1. H aruku

2. Saparua

3. Tuai

4. Dobo

5. W ahai

Passo

Page 15: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2018/PM_20_TAHUN_2018.pdf · 4. Tanjung 5. Wanareja 6. Kantonsari 7. Gubug 8. Lebuawu 9. Salam 10.

- 15 -

NONAM A

UPTTIPE LO KASI

W ILAYAH

K E RJA

SATU AN PE LAYAN AN

PE LABU H AN

SU NG AI,

D ANAU DAN

PE N YE B E R AN G

AN

U NIT

PE N YE LE N G G A

RA

PE N IM B AN G AN

K E N D AR AAN

B E R M O TO R

TE R M IN A L T IPE

A

6. Larat

7. Tepa

8. Ilw aki

9. Te lu k Bara

10. Lakor

11. K isar

12. B en jina

13. N usa Laut

14. Jazirah

Salahutu

15. G eser

lô .W a is a la

17. G a la lak)

18. H u n im oak>

19. W a ip ir itk>

2 0 . N am leak>

21. Pokkak>

24. BPTD

W ilayah

X X IV

C Ternate Prov insi

M aluku

U tara

1. Sofifi

2. Subaim

3. Tobelo

4. D aruba

5. M angole

6. Sanana

7. B abang

8. Patan i

9. Obi

10. D oro Kao

11.Saketa

12. G ebe

13. K ayoa

14. M akian

15. R um k>

16. B astiongk)

17 ,S idango lek)

Page 16: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2018/PM_20_TAHUN_2018.pdf · 4. Tanjung 5. Wanareja 6. Kantonsari 7. Gubug 8. Lebuawu 9. Salam 10.

- 16 -

SATU AN PE LAYAN AN

NONAM A

UPTTIPE LO K ASI

W ILAYAH

K E RJA

PE LABU H AN

SU NG AI,

D ANAU D AN

PE N YE B E R AN G

AN

U NIT

PE N YE LE N G G A

RA

PE N IM B AN G A N

K E N D AR AA N

B E R M O TO R

TE R M IN A L T IPE

A

25. BPTD

W ilayah

XX V

B Sorong Provinsi

Papua,

Papu a barat

1. M okm er

2. K abuena

3. Saubeba

4. M anokw ari

5. Sorong

6. W aigeo

W aena Entrop

Keterangan :

k> adalah Pelabuhan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang diusahakan

secara komersil:

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

HUKUM,

tama Muda (IV/c) .1023 199203 1 003