MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 64 TAHUN 2010 ORGANISASI DAN TAT A KERJA KANTORSYAHBANDAR bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan Syahbanuar sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar; 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Rep~Jb:il< Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108); ,_
39
Embed
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 64 TAHUN …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR: KM 64 TAHUN 2010
ORGANISASI DAN TAT A KERJAKANTORSYAHBANDAR
bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai susunanorganisasi dan tata kerja kelembagaan Syahbanuar sebagaimanadiatur dalam Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, perlu menetapkanPeraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan TataKerja Kantor Syahbandar;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentangKepelabuhanan (Lembaran Negara Rep~Jb:il< IndonesiaTahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5070);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentangKenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentangAngkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5108); , _
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentangPerlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun2009 tentang Pembentukan dan Organisasi KementerianNegara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan FungsiKementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas,dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepertemenPerhubungan sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Nomor PER/18.1M.PAN/11/2008 tentangPedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementeriandan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/2237/M.PAN-RB/10/2010 tanggal 7 Oktober 2010;
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SYAHBANDAR.
(1) Kantor Syahbandar adalah Unit Pelaksana Teknisdi lingkungan Kementerian Perhubungan yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada MenteriPerhubungan melalui Direktur Jenderal PerhubunganLaut di pelabuhan yang melaksanakan fungsikeselamatan dan ketertiban pelayaran serta pengawasandan penegakan hukum di bidang pelayaran.
(2) Syahbandar memiliki kewenangan tertinggi dalammelaksanakan koordinasi kegiatan kepabeanan,keimigrasian, kekarantinaan dan kegiatan institusipemerintah lainnya di pelabuhan.
Kantor Syahbandar mempunyai tugas mengkoordinasikan danmelaksanakan keselamatan dan keamanan pelayaran.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, Kantor Syahbandar menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasikelaiklautan kapal sesuai dengan kewenangannya;
b. pengawasan bongkar muat barang berbahaya, limbahbahan berbahaya dan beracun, dan pengisian bahanbakar;
c. pengawasan laik layar dan kepelautan, alih muat diperairan pelabuhan, keselamatan pengerukan, reklamasidan pembangunan fasilitas pelabuhan sesuai dengankewenangannya serta penerbitan Surat PersetujuanBerlayar;
d. koordinasi dan pelaksanaan penanggulanganpencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhanserta pengawasan perlindungan lingkungan maritim;
e. pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan(Search and RescuelSAR), di Daerah Lingkungan Kerja(DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)pelabuhan;
f. pelaksanaan ketertiban dan patroli, penyidikan tindakpidana pelayaran di dalam Daerah Lingkungan Kerja(DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)pelabuhan, serta pengawasan Pekerjaan Bawah Air(PBA), salvage, penundaan dan pemanduan kapal; dan
g. pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan,hukum dan hubungan masyarakat.
Kantor Syahbandar diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kelas,terdiri atas :
a. Kantor Syahbandar Kelas Utama;
b. Kantor Syahbandar Kelas I;
c. Kantor Syahbandar Kelas II;
d. Kantor Syahbandar Kelas III;
e. Kantor Syahbandar Kelas IV; dan
f. Kantor Syahbandar Kelas V.
d. Bidang Ketertiban dan Patroli.
Pasal6
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusankeuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubunganmasyarakat serta pelaporan di lingkungan Kantor Syahbandar.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan danpengembangan jabatan fungsional;
b. pengelolaan urusan keuangan, pelaporan SistemAkuntansi Instansi (SAI) serta penerimaan, penyetoran danpembukuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan urusan umum; dan
d. pelaksanaan urusan bantuan hukum, penyiapan bahan-bahan penyelesaian permasalahan hukum dan hubunganmasyarakat.
(1) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyaitugas melakukan urusan kepegawaian, pembinaan danpengembangan jabatan fungsional, pengelolaan urusankeuangan, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)serta penerimaan, penyetoran dan pembukuanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
(2) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakatmempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat,kearsipan, kerumahtanggaan dan urusan umum, sertaurusan bantuan hukum, penyiapan bahan-bahanpenyelesaian permasalahan hukum dan hUbunganmasyarakat.
Bidang Kelaiklautan Kapal mempunyai tugas melaksanakanpemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan kapal sertapengawasan bongkar muat barang berbahaya, Iimbah bahanberbahaya dan beracun, dan pengisian bahan bakar.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 10, Bidang Kelaiklautan Kapal menyelenggarakanfungsi:
b. pemeriksaan pembangunan, perombakan, perubahan,penghitungan keseimbangan, docking dan percobaanberlayar kapal;
c. pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran danpembersihan tangki serta verifikasi manajemenkeselamatan kapal;
d. pemeriksaan nautis, teknis, radio dan perlengkapankapal;
e. penyiapan bahan penerbitan surat ukur, surat tandakebangsaan dan hipotek kapal; dan
f. penyiapan bahan penerbitan sertifikasi keselamatan,pencegahan pencemaran dan manajemen keselamatankapal.
a. Seksi Pengukuran dan Status Hukum Kapal;b. Seksi Keselamatan Kapal; danc. Seksi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen
Keselamatan Kapal.
(1) Seksi Pengukuran dan Status Hukum Kapal mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan pengukuran kapal,pendaftaran kapal dan balik nama kapal, pemasangantanda selar, pergantian bendera kapal, pemberian suratukur, akte pendaftaran kapal, akte balik nama kapal,hipotek kapal dan surat kebangsaan kapal.
(2) Seksi Keselamatan Kapal mempunyai tugas melakukanpemeriksaan dan pengujian pembangunan, perombakan,perubahan, penghitungan keseimbangan, docking,percobaan berlayar, nautis, teknis, radio kapal, sertapenyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapaldan exibitum buku jurnal kapal.
(3) Seksi Pencegahan Pencemaran dan ManajemenKeselamatan Kapal mempunyai tugas melakukanpemeriksaan dan pengujian peralatan pencegahanpencemaran kapal, pembersihan tangki, verifikasimanajemen keselamatan kapal, penyiapan bahanpenerbitan sertifikat pencegahan pencemaran,perlindungan ganti rugi pencemaran, pembersihan tangkidan manajemen keselamatan kapal.
Bidang Laik Layar dan Kepelautan mempunyai tugasmelaksanakan pengawasan laik layar dan kepelautan, alihmuat di perairan pelabuhan, keselamatan pengerukan,reklamasi dan pembangunan fasilitas pelabuhan sesuaidengan kewenangannya serta penerbitan Surat PersetujuanBerlayar.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 14, Bidang Laik Layar dan Kepelautanmenyelenggarakan fungsi:
a. pengawasan tertib bandar dan tertib berlayar, lalu lintaskapal, kapal asing, pergerakan kapal, pemanduan,penundaan, kegiatan kapal di perairan pelabuhan;
d. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuanpencarian dan penyelamatan (Search and RescueISAR);
e. penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan danpemadaman kebakaran di perairan pelabuhan;
f. pengawasan kegiatan pengangkatan kerangka kapal,salvage dan pekerjaan bawah air;
g. pemeriksaan pendahuluan kecelakaan dan musibah di laut;dan
h. penyiapan bahan penerbitan dokumen pelaut, perjanjiankerja laut dan penyijilan awak kapal.
b. Seksi Penyelamatan dan Penanggulangan Pencemaran;dan
(1) Seksi Laik Layar mempunyai tugas melakukanpengawasan tertib bandar dan tertib berlayar, lalu lintaskapal, kapal asing, pergerakan kapal, pemanduan,penundaan, kegiatan kapal di perairan pelabuhan,pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal sertapenyiapan bahan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
(2) Seksi Penyelamatan dan Penanggulangan Pencemaranmempunyai tugas melakukan penyiapan bahankoordinasi dan pemberian bantuan pencarian danpenyelamatan (Search and RescuelSAR),penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan danpemadaman kebakaran di perairan pelabuhan,penanganan kerangka kapal serta kegiatan salvage danpekerjaan bawah air, pemeriksaan pendahuluankecelakaan kapal dan penanganan musibah di laut.
(3) Seksi Kepelautan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penerbitan dokumen pelaut, perjanjiankerja laut dan penyijilan awak kapal.
Bidang Ketertiban dan Patroli mempunyai tugasmelaksanakan ketertiban dan patroli, penyidikan tindak pidanapelayaran di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) danDaerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan sertapengawasan pekerjaan bawah air (PBA), salvage, pemanduandan penundaan kapal.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 18, Bidang Ketertiban dan Patroli menyelenggarakanfungsi:
a. pengawasan, pengamanan dan penertiban turun naikpenumpang di pelabuhan;
b. pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus danbarang berbahaya;
c. pengawasan, pengamanan dan patroli terhadapkeselamatan kapal sandar dan berlabuh di DaerahLingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah LingkunganKepentingan (DLKp) pelabuhan;
d. penyiapan bahan pengendalian pengamanan operasionaldan fasilitas pelabuhan;
pelaksanaan penyidikan tindak pidanapelayaran sesuai dengan peraturanundangan.
di bidangperundang-
(1) Seksi Tertib Terminal mempunyai tugas melakukanpengawasan, pengamanan dan penertiban turun naikpenumpang, kegiatan bongkar muat barang khusus danbarang berbahaya di terminal.
(2) Seksi Penjagaan dan Patroli Perairan mempunyai tugasmelakukan pengawasan, pengamanan dan patroliterhadap keselamatan kapal sandar dan berlabuh diDaerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan DaerahLingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, sertapenyiapan bahan pengendalian pengamananoperasional dan fasilitas pelabuhan dan penertiban alihmuat di perairan.
(3) Seksi Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran mempunyaitugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidangpelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Struktur Organisasi Kantor Syahbandar Utama sebagaimanatercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusankeuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hUbunganmasyarakat serta pelaporan di Iingkungan Kantor Syahbandar.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 24, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan danpengembangan jabatan fungsional;
b. pengelolaan urusan keuangan, pelaporan SistemAkuntansi Instansi (SAI) serta penerimaan, penyetorandan pembukuan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP);
c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan urusan umum; dan
d. pelaksanaan urusan bantuan hukum, penyiapan bahan-bahan penyelesaian permasalahan hukum dan hUbunganmasyarakat.
(1) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyaitugas melakukan urusan kepegawaian, pembinaan danpengembangan jabatan fungsional, pengelolaan urusankeuangan, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)serta penerimaan, penyetoran dan pembukuanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
(2) Subbagian Umum dan HUbungan Masyarakatmempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat,kearsipan, kerumah tanggaan dan urusan umum, sertaurusan bantuan hukum, penyiapan bahan-bahanpenyelesaian permasalahan hukum dan hUbunganmasyarakat.
Bidang Kelaiklautan Kapal mempunyai tugas melaksanakanpemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan kapal sertapengawasan bongkar muat barang berbahaya, limbah bahanberbahaya dan beracun, dan pengisian bahan bakar.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 28, Bidang Kelaiklautan Kapal menyelenggarakanfungsi:
b. pemeriksaan pembangunan, perombakan, perubahankapal, penghitungan keseimbangan, docking kapal danpercobaan berlayar (sea trial);
c. pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran danpembersihan tangki serta verifikasi manajemenkeselamatan kapal;
d. pemeriksaan nautis, teknis, radio dan perlengkapankapal;
e. penyiapan bahan penerbitan surat ukur kapal, surattanda kebangsaan kapal dan hipotek kapal; dan
f. penyiapan bahan penerbitan sertifikasi keselamatankapal, sertifikasi pencegahan pencemaran dan sertifikasimanajemen keselamatan kapal.
(1) Seksi Pengukuran dan Status Hukum Kapal mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan pengukuran kapal,pendaftaran kapal dan balik nama kapal, pemasangantanda selar, pergantian bendera kapal, pemberian suratukur, akte pendaftaran kapal, akte balik nama kapal,hipotek kapal dan surat kebangsaan kapal.
(2) Seksi Keselamatan Kapal mempunyai tugas melakukanpemeriksaan dan pengujian pembangunan,perombakan, perubahan, penghitungan keseimbangan,docking, percobaan berlayar, nautis, teknis, radio kapal,serta penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatankapal dan exibitum buku jurnal kapal.
Bidang Laik Layar dan Kepelautan mempunyai tugasmelaksanakan pengawasan laik layar dan kepelautan, alihmuat di perairan pelabuhan, keselamatan pengerukan,reklamasi dan pembangunan fasilitas pelabuhan sesuaidengan kewenangannya serta penerbitan Surat PersetujuanBerlayar.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 32, Bidang Laik Layar dan Kepelautanmenyelenggarakan fungsi:
a. pengawasan tertib bandar dan tertib berlayar, lalu lintaskapal, kapal asing, pergerakan kapal, pemanduan,penundaan, kegiatan kapal di perairan pelabuhan;
c. penyiapan bahan penerbitan Surat PersetujuanBerlayar;
d. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuanpencarian dan penyelamatan (Search andRescuet.3AR);
e. penanggulangan pencemaran laut serta pencegahandan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan;
f. pengawasan kegiatan pengangkatan kerangka kapal,salvage dan pekerjaan bawah air;
g. pemeriksaan pendahuluan kecelakaan dan musibah dilaut; dan
h. penyiapan bahan penerbitan dokumen pelaut, perjanjiankerja laut dan penyijilan awak kapal.
b. Seksi Penyelamatan dan Penanggulangan Pencemaran;dan
(1) Seksi Laik Layar mempunyai tugas melakukanpengawasan tertib bandar dan tertib berlayar, lalu lintaskapal, kapal asing, pergerakan kapal, pemanduan,penundaan, kegiatan kapal di perairan pelabuhan,pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal sertapenyiapan bahan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
(2) Seksi Penyelamatan dan Penanggulangan Pencemaranmempunyai tugas melakukan penyiapan bahankoordinasi dan pemberian bantuan pencarian danpenyelamatan (Search and RescuelSAR),penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan danpemadaman kebakaran di perairan pelabuhan,penanganan kerangka kapal serta kegiatan salvage danpekerjaan bawah air, pemeriksaan pendahuluankecelakaan kapal dan penanganan musibah di laut.
(3) Seksi Kepelautan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penerbitan dokumen pelaut, perjanjiankerja laut dan penyijilan awak kapal.
Bidang Ketertiban dan Patroli mempunyai tugasmelaksanakan ketertiban dan patroli, penyidikan tindak pidanapelayaran di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) danDaerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan sertapengawasan pekerjaan bawah air (PBA), salvage, pemanduandan penundaan kapal.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 36, Bidang Ketertiban dan Patroli menyelenggarakanfungsi:
a. pengawasan, pengamanan dan penertiban turun naikpenumpang di pelabuhan;
b. pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus danbarang berbahaya;
c, pengawasan, pengamanan dan patroli terhadapkeselamatan kapal sandar dan berlabuh di DaerahLingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah LingkunganKepentingan (DLKp) pelabuhan;
d. penyiapan bahan pengendalianoperasional dan fasilitas pelabuhan;
f. pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidangpelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
a. Seksi Tertib Terminal dan Penjagaan dan PatroliPerairan; dan
(1) Seksi Tertib Terminal dan Penjagaan dan PatroliPerairan mempunyai tugas melakukan pengawasan,pengamanan dan penertiban turun naik penumpang,kegiatan bongkar muat barang khusus dan barangberbahaya di terminal, dan patroli terhadap keselamatankapal sandar dan berlabuh di Daerah Lingkungan Kerja(DLKr) dan Daerah Lingkungan kepentingan (DLKp)pelabuhan, serta penyiapan bahan pengendalianpengamanan operasional dan fasilitas pelabuhan danpenertiban alih muat di perairan.
(2) Seksi Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran mempunyaitugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidangpelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Struktur Organisasi Kantor Syahbandar Kelas I sebagaimanatercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
Kantor Syahbandar Kalas II
Pasal41
Kantor Syahbandar Kelas II, terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Kelaiklautan Kapal;
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukanurusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum danhubungan masyarakat serta pelaporan di lingkunganKantor Syahbandar.
(2) Seksi Kelaiklautan Kapal mempunyai tugas melakukanpemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautankapal serta pengawasan bongkar muat barangberbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, danpengisian bahan bakar.
(3) Seksi Laik Layar dan Kepelautan mempunyai tugasmelakukan pengawasan laik layar dan kepelautan, alihmuat di perairan pelabuhan, keselamatan pengerukan,reklamasi dan pembangunan fasilitas pelabuhan sesuaidengan kewenangannya serta penerbitan SuratPersetujuan Berlayar.
(4) Seksi Ketertiban dan Patroli mempunyai tugasmelakukan ketertiban dan patroli, penyidikan tindakpidana pelayaran di dalam Daerah Lingkungan Kerja(DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)pelabuhan serta Pengawasan Pekerjaan Bawah Air(PBA), salvage, pemanduan dan penundaan kapal.
Struktur Organisasi Kantor Syahbandar Kelas II sebagaimanatercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukanurusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum danhubungan masyarakat serta pelaporan di lingkunganKantor Syahbandar.
(2) Seksi Kelaiklautan Kapal mempunyai tugas melakukanpemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautankapal serta pengawasan bongkar muat barangberbahaya, Iimbah bahan berbahaya dan beracun, danpengisian bahan bakar.
(3) Seksi Laik Layar dan Kepelautan mempunyai tugasmelakukan pengawasan laik layar dan kepelautan, alihmuat di perairan pelabuhan, keselamatan pengerukan,reklamasi dan pembangunan fasilitas pelabuhan sesuaidengan kewenangannya serta penerbitan SuratPersetujuan Berlayar.
(4) Seksi Ketertiban dan Patroli mempunyai tugasmelakukan ketertiban dan patroli, penyidikan tindakpidana pelayaran di dalam Daerah Lingkungan Kerja(DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)pelabuhan serta pengawasan pekerjaan bawah air(PBA), salvage, pemanduan dan penundaan kapal.
Struktur Organisasi Kantor Syahbandar Kelas III sebagaimanatercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
(1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukankegiatan keuangan, kepegawaian dan umum, hukumdan hubungan masyarakat serta pelaporan di IingkunganKantor Syahbandar.
(2) Subseksi Kelaiklautan Kapal mempunyai tugasmelakukan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasikelaiklautan kapal serta pengawasan bongkar muatbarang berbahaya, limbah bahan berbahaya danberacun, dan pengisian bahan bakar.
(3) Subseksi Laik Layar dan Kepelautan mempunyai tugasmelakukan pengawasan laik layar dan kepelautan, alihmuat di perairan pelabuhan, keselamatan pengerukan,reklamasi dan pembangunan fasilitas pelabuhan sesuaidengan kewenangannya serta penerbitan SuratPersetujuan Berlayar.
(4) Subseksi Ketertiban dan Patroli mempunyai tugasmelakukan ketertiban dan patroli, penyidikan tindakpidana pelayaran di dalam Daerah Lingkungan Kerja(DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)pelabuhan serta Pengawasan Pekerjaan Bawah Air(PBA), salvage, pemanduan dan penundaan kapal.
Struktur Organisasi Kantor Syahbandar Kelas IV sebagaimanatercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
(1) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukankegiatan keuangan, kepegawaian dan umum, hukumdan hubungan masyarakat serta pelaporan di lingkunganKantor Syahbandar.
(2) Petugas Kelaiklautan Kapal mempunyai tugasmelakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian dansertifikasi kelaiklautan kapal serta pengawasan bongkarmuat barang berbahaya, Iimbah bahan berbahaya danberacun, dan pengisian bahan bakar.
(3) Petugas Laik Layar dan Kepelautan mempunyai tugasmelakukan kegiatan pengawasan laik layar dankepelautan, alih muat di perairan pelabuhan,keselamatan pengerukan, reklamasi dan pembangunanfasilitas pelabuhan sesuai dengan kewenangannya sertapenerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
(4) Petugas Ketertiban dan Patroli mempunyai tugasmelakukan kegiatan ketertiban dan patroli, penyidikantindak pidana pelayaran di dalam Daerah LingkunganKerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan(DLKp) pelabuhan serta pengawasan pekerjaan bawahair (PBA), salvage, pemanduan dan penundaan kapal.
Struktur Organisasi Kantor Syahbandar Kelas V sebagaimanatercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukankegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masingberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksuddalam Pasal 53 terdiri dari sejumlah tenaga fungsionalyang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuaidengan bidang tugas keahliannya berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenagafungsional senior yang ditunjuk Kepala KantorSyahbandar;
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan bebankerja;
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
Wilayah Kerja
Pasal55
(1) Pada Kantor Syahbandar dapat dibentuk wilayah kerjasesuai kebutuhan berdasarkan analisis organisasi danbeban kerja.
(2) Wilayah Kerja adalah satuan tugas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Syahbandaryang membawahinya.
(3) Wilayah Kerja Kantor Syahbandar mempunyai tugasmelakukan kegiatan mengkoordinasikan, keamanan dankeselamatan pelayaran di perairan pelabuhan untukmemperlancar angkutan laut.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Syahbandar,Kepala Bagian, Para Kepala Bidang, Para Kepala Subbagian,Para Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Subseksi dan parapetugas serta pejabat fungsional wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkunganmasing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkunganKantor Kesyahbandaran sesuai dengan tugas masing-masing.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasibawahannya masing-masing dan apabila terjadipenyimpangan agar mengambil langkah-Iangkah yangdiperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan KantorKesyahbandaran bertanggung jawab memimpin danmengkoordinasikan bawahannya masing-masing danmemberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasbawahannya.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti danmematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasanmasing-masing dan menyampaikan laporan secara berkalatepat pada waktunya.
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasidari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahanuntuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikanpetunjuk kepada bawahan.
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusanlaporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yangsecara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuanorganisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnyadan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masingwajib mengadakan rapat secara berkala.
(1) Kepala Kantor Syahbandar Kelas Utama adalah jabatanEselon Il.a.
(2) Kepala Kantor Syahbandar Kelas I adalah jabatanEselon II.b.
(3) Kepala Kantor Syahbandar Kelas II serta Kepala Bagiandan Kepala Bidang pada Kantor Syahbandar KelasUtama adalah jabatan Eselon IIl.a.
(4) Kepala Kantor Syahbandar Kelas III, Kepala Bagian danKepala Bidang pada Kantor Syahbandar Kelas I adalahjabatan Eselon IIl.b.
(5) Kepala Kantor Syahbandar Kelas IV, Kepala Sub Bagiandan Kepala Seksi pada Kantor Syahbandar Kelas Utamadan Kantor Syahbandar Kelas II adalah jabatan EselonIV.a.
(6) Kepala Kantor Syahbandar Kelas V, Kepala Sub Bagiandan Kepala Seksi pada Kantor Syahbandar Kelas I danKantor Syahbandar Kelas III adalah jabatan Eselon IV.b.
(7) Urusan dan Sub Seksi pada Kantor Syahbandar KelasIV adalah jabatan Eselon V.a.
(1) Sejak berlakunya peraturan Menteri ini jumlah KantorSyahbandar sebanyak 100 (seratus) lokasi, yang terdiridari:
a. Kantor Syahbandar Kelas Utama sebanyak 4(empat) lokasi;
b. Kantor Syahbandar Kelas I sebanyak 9 (sembilan)lokasi, Kantor Syahbandar Kelas II sebanyak 15(lima belas) lokasi;
c. Kantor Syahbandar Kelas III sebanyak 16 (enambelas) lokasi;
d. Kantor Syahbandar Kelas IV sebanyak 16 (enambelas) lokasi; dan
e. Kantor Syahbandar Kelas V sebanyak 40 (empatpuluh) lokasi.
(2) Lokasi, nama pelabuhan dan wilayah kerja KantorSyahbandar di pelabuhan sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam LampiranVII Peraturan Menteri ini.
(1) Pengisian Sumber Daya Manusia pada KantorSyahbandar dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejakditetapkannya Peraturan Menteri ini.
(2) Pada Saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini biayadan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KantorSyahbandar dibebankan kepada anggaran belanjaKantor Administrator Pelabuhan sampai dengan KantorSyahbandar memiliki anggaran sendiri sesuai denganperaturan perundang-undangan.
Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturanMenteri ini mulai berlaku Kepala Kantor Syahbandar harustelah menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsionalumum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasilkerja jabatan, waktu capaian hasil kerja jabatan dan petajabatan Kantor Syahbandar kepada Menteri Perhubunganmelalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk ditetapkanmenjadi Peraturan Menteri Perhubungan.
Perubahan dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerjamenurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh MenteriPerhubungan setelah lebih dahulu mendapat persetujuantertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidangpendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka KeputusanMenteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2002 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhansebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor KM 9 Tahun 2008, dicabut dandinyatakan tidak berlaku.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 5 November 2010
MENTERIPERHUBUNGAN,ttd.
Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;3. Menteri Keuangan:4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;5. Para Gubernur Provinsi;6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;7. Kepala Badan Kepegawaian Negara;8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para
Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;9. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;10. Para Kepala Biro dan para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal,
Kementerian Perhubungan.
Salinan sesuai dengKEPALA BIRD K
UMAR IS SH MM MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR : KM 64 TAHUN 2010TANGGAL : 5 November 2010
Salinan sesuaKEPALA BIRO
KANTOR SUBBAG
SYAHBANDAR - KEPEGAWAIAN DANKEUANGAN
BAGIAN -TATAUSAHA
SUBBAG
I I I - UMUN DANHUMAS
BIOANG BIOANG BIOANGKELAlKlAUTAN lAiK LAYAR DAN KETERTIBAN
SEKSlSEKSlPENCEGANAN SEKSI PENYI)IKAN- PENCEMARAN DAN - KEPELAUTAH - TIIDAK PIlANA
MANAA:MEN PELAYARANKESELAMATAN KAPAl
i de~n aslinyaKELOMPOK -JABATAN -
,uDAN KSLN,fUNGSlONAL -77/
MENTERIPERHUBUNGAN,
ttd.UMAR RIS SH MM MH
Pembina Utama Muda (IV/c)NIP. 196302201989031 001
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR : KM 64 TAHUN 2010TANGGAL : 5 November 2010
KANTORSYAHBANDAR
SUB BAGKEPEGAWAIAH DAN
KEUANGAH
BACIANTATAUSAHA
SUB BAGUMUM DAN HUMAS
BIDANGKELAlKLAUTAN
KAPAL
BIDANGLAiK LAYAR DAN
KEPELAUTAN
BIDANGKETERTIBANDAN PATROll
SEKSILAiK LAYAR
SEKSIKESELAMATAN
KAPAL
SEKSIPENYELAMATAN DANPE NAHGGULANGAN
PENCEMARAN
SEKSITERTIB PELABUHAH
DAN PENJAGAAH DANPATROU PERAIRAH
SEKSIPENGUKURAH DAN
STATUS HUKUMKAPAL
SEKSIKEPELAUTAN
SEKSIPENYIDIKAH
T1NDAK PIDANAPELAYARAN
KELOMPOKJABATAH
FUNGSlOHAL MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd
UMARA S SH MM MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR : KM 64 TAHUN 2010TANGGAL : 5 November 2010
KANTORSYAHBANDARSUBAGIANTATA
USAHA
I I ISEI<SI SEI<SI SEI<SI
lAIKlAYAR DAN KETERTIBAN DANKElAIKLAUTAN KAPAI.. KEPELAUTAN PATROU
KEL()fI)()I(JABATAN
FUNGSIONAl. MENTERI PER HUBUNGAN,
ttd.Salinan sesuai dengKEPALABIR
UMAR RIS SH MM MHPembi a Utama Muda (IV/c)NIP. 196302201989031 001
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERHUSUNGANNOMOR : KM 64 TAHUN 2010TANGGAL : 5 November 2010
Salinan sesuai deKEPALA SIR
KANTORSYAH BAN OAR
SUBBAGIANTATAUSAHA
I I ISEKSI SEKSI SEKSI
KElAIKlAUTAN lAiK lAYAR DAN KETERTIBAN DANKAPAl KEPElAUTAN PATROLI
KELOMPOK
~naslinyaJABATAN
FUNGSIONAL:/ DAN KSLN, MENTERIPERHUBUNGAN,
ttd.
UMAR IS SH MM MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001
LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR : KM 64 TAHUN 2010TANGGAL : 5 November 2010
Salin an sesuai deKEPALA SIR U i
KANTORSYAHBANDARURUSANTATA
USAHA
I I ISUBSEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI
KELAIKLAUTAN KETERTIBAN DANKAPAL DAN LAIKLAYAR PATROL!
KEPELAUTAH
KELor.FOKJABAlAN
FUNGSlONALn aslin a
MENTERIPERHUSUNGAN,
ttd.
UMA RIS SH MM MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001
LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR : KM 64 TAHUN 2010TANGGAL : 5 November 2010
PETUGASKElAlKLAUTAN KAPAL
PETUGASLAIK LAYAR DAN
KEPELAUTAN
Salinan sesuai denKEPALA BIR U
UMAR IS SH MM MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001
KANTORSYAHBANDAR
KELOMPOKJABATAH
FUNGSIONAL
PETUGASKETERTlBAN DAN
PATROLI
PETUGAS TATAUSAHA
MENTERIPERHUBUNGAN,
ttd.
LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR : KM 64 TAHUN 2010TANGGAL : 5 November 2010
DAFTAR NAMA DAN KLASIFIKASI KANTOR SYAHBANDAR
I. KANTOR SYAHBANDAR KELAS UTAMA (ESELON Il.a)(Jumlah 4lokasi)
NO NAMA PELABUHAN LOKASI PROVINSI
1. Kantor Syahbandar Belawan Medan Sumatera Utara
2. Kantor Syahbandar Tanjung Jakarta OKIPriok
3. Kantor Syahbandar Tanjung Surabaya Jawa TimurPerak
4. Kantor Syahbandar Makassar Makassar Sulawesi Selatan- Wilayah Kerja Paotere
II. KANTOR SYAHBANDAR KELAS 1 (ESELON lI.b)(Jumlah 9 lokasi)
NO NAMA PELABUHAN LOKASI PROVINSI
1. Kantor Syahbandar Oumai Oumai RIAU- Wilayah Kerja Lubuk Gaung- Wilayah Kerja Pelintung
2. Kantor Syahbandar Panjang Panjang Lampung
3. Kantor Syahbandar Banten Banten Jawa Barat- Wilayah Kerja Cigading- Wilayah Kerja Ciwandan
4. Kantor Syahbandar Tanjung Semarang Jawa TengahEmas
5. Kantor Syahbandar Banjarmasin KalimantanBanjarmasin Selatan
NO NAMA PELABUHAN LOKASI PROVINSI
6. Kantor Syahbandar Semayang Balikpapan Kalimantan Timur
7. Kantor Syahbandar Bitung Bitung Sulawesi Utara- Wilayah Kerja Kema- Wilayah Kerja Tembaga
8. Kantor Syahbandar Ambon Ambon Maluku
9. Kantor Syahbandar Sorong Sorong Papua- Wilayah Kerja Kalobo- Wilayah Kerja Makbon- Wilayah Kerja Mega
III. KANTOR SYAHBANDAR KELAS II (ESELON IIl.a)(Jumlah 15 lokasi)
NO NAMA PELABUHAN LOKASI PROVINSI
1. Kantor Syahbandar Tanjung Tanjung Pinang Kepulauan RiauPinang
2. Kantor Syahbandar Tanjung Tanjung Balai Kepulauan RiauBalai Karimun Karimun- Wilayah Kerja Pasir Panjang- Wilayah Kerja Pulau Buru- Wilayah Kerja STS Perairan
Karimun
3. Kantor Syahbandar Kijang Kijang Kepulauan Riau- Wilayah Kerja Kawai- Wilayah Kerja Teluk Bakau- Wilayah Kerja Pangkil- Wilayah Kerja Numbing- Wilayah Kerja Mapur- Wilayah Kerja Tambelan
4. Kantor Syahbandar Cirebon Cirebon Jawa Barat- Wilayah Kerja Kejawenan
5. Kantor Syahbandar Cilacap Cilacap Jawa Tengah
6. Kantor Syahbandar Gresik Gresik Jawa Timur
NO NAMA PELABUHAN LOKASI PROVINSI
7. Kantor Syahbandar Samarinda Samarinda Kalimantan Timur