0 4& WINTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/M-DAG/PER/4/2012 TENTANG PER.UBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN ,NOMOR 12/M-DAGIPER/ 3/ 2012 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PENGHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menirnbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya. Hutan, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999, perlu menetapkan Peraturan. Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan; bahwa dalam rangka mendukung Jaya saing industri kehutanan dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 / M-DAG/ PER/ 3 / 2012 tentang Penetapan Harga Patokan liasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kernenterian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
17
Embed
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK … · Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
0 4&
WINTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/M-DAG/PER/4/2012
TENTANG
PER.UBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN,NOMOR 12/M-DAGIPER/ 3/ 2012 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN
HASIL HUTAN UNTUK PENGHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menirnbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 PeraturanPemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi SumberDaya. Hutan, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59Tahun 1998 tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan DanPerkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999, perlumenetapkan Peraturan. Menteri Perdagangan tentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk PenghitunganProvisi Sumber Daya Hutan;bahwa dalam rangka mendukung Jaya saing industrikehutanan dan meningkatkan iklim usaha yang kondusifperlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor12 / M-DAG/ PER/ 3 / 2012 tentang Penetapan Harga Patokanliasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber DayaHutan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanMenteri Perdagangan;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PenerimaanNegara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKernenterian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia.Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4916)
Peraturan Menteri PerdaganganNomor 22/M-DAG/PER/4/2012.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 199'7 tentang Jenisdan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57,Tambahan Lembaran Ncgara. Republik Indonesia Nomor3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan.Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1998 Nornor 85, TambabanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang ProvisiSumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara.Republik Indonesia Nomor 3759);
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang TarifJasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang DerlalcuPada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1998 Nornor 94,Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3767) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor3914);
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tenta rigPembentukan Kabinet Indonesia Bersatu H sebagaimanatelah diubah dengan Keputu.san Presiden Nomor S9/PTahun 2011;
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 91 Tabun 2011;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara SertaSusunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi E33elon IKementerian Negara sebagaimana tela.h beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun.2011;
Peraturan Menteri Perdagangan Nom or 31/ M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata RenaKementerian Perdagangan;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/1,1-DAG/PER/2/2012 tentang Tata Cara. Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi SumberDaya Hutan;
Peraturan Menteri Perdagangan NomorDAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan HasilHutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan;
Salinan sesuai dengan aslinyaSekretariat Jenderal
terian PerdaganganBiro Hukum,
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012
MEMTJTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN MENTERI PERDAGANGA.N TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PER.D.AGANGANNOMOR 12/M-DAG/PER/3/2012 TENTANG PENETAPATTHARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PENGUITUNGANPROVISI SUMBER DAYA HUTAN.
Pasal I
Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Merited Perciagangan Nomor12 / M-DAG/ PER/3/2012 tentan g Penetapan Harga PatokanHasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Day& Hutandiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Harga Patokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(2) tercantum dalarn Lampiran I dan Lampiran II yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini
Harga Patokan sebagaimana tercantum dalarn Lampiran Imulai berlaku pada tanggal 6 Maret 2012 sarnpai dengantanggal 24 April 201.2
(3) Harga Patokan sebagaimana tercantum dalam Lampiranmulai berlaku pada tanggal 25 April 2012 sampai dmgan.tanggal 30 Juni 2012.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia,
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 24 April 2012
MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
ttd
GITA 1IRAWAN WIRJAWAN
3
Lampiran I Peraturan Menteri PeiTiagangan Rd.Nomor : 22/ M-DA G/ PER/4/2012Tanggal : 24 April 2012
PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTANUNTUK PENGHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAINI.