JDIH Kementerian PUPR PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PRT/M/2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
30
Embed
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN ...simpulkpbu.pu.go.id/dist/dok/regulasi_1547111670...7. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
JDIH Kementerian PUPR
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/PRT/M/2018
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN
USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja
Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
- 2 -
JDIH Kementerian PUPR
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5883);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang
Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui
Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
16);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja
Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 62);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur
dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan
Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun
2010 Nomor 689) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016
- 3 -
JDIH Kementerian PUPR
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 121);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013
tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas
Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1241) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian
Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi
pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1360);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik
Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1143)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka
Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 638);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 862);
- 4 -
JDIH Kementerian PUPR
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
466);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara
Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan
Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 139);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian
Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah dalam Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 752);
16. Peraturan Meteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 817);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016
tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka
Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan
- 5 -
JDIH Kementerian PUPR
Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 299);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 09/PRT/M/2017 tentang Tata Cara
Pemilian Badan Usaha Sebagai Mitra Pemanfaatan Barang
Milik Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur
untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik
Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga
Mikrohidro/Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan
Mekanisme Sewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 658);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018
tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan
Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 897);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian
Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya
disebut Pelaksanaan KPBU adalah kegiatan yang
bertujuan membangun, memperluas dan/atau
meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik
(kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat,
- 6 -
JDIH Kementerian PUPR
dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk
melaksanakan Penyediaan Infrastruktur kepada
masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
2. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem,
perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk
melakukan pelayanan yang diperlukan utuk melakukan
pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan
struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial
masyarakat dapat berjalan dengan baik.
3. Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
yang selanjutnya disebut Infrastruktur PUPR adalah
Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
4. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi
pekerjaan konstruksi untuk membangun atau
meningkatkan kemampuan Infrastruktur dan/atau
kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau
pemeliharaan Infrastruktur dalam rangka meningkatkan
kemanfaatan Infrastruktur.
5. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya
disingkat PJPK adalah menteri, kepala lembaga, kepala
daerah, atau direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi
Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau
penyelenggara Infrastruktur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
6. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang
selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara
pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu
pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh
menteri dan direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi
Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau
seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha
dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para
pihak.
- 7 -
JDIH Kementerian PUPR
7. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk
Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
8. Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut
Badan Usaha Pelaksana adalah Perseroan Terbatas yang
didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau
ditunjuk langsung.
9. Proyek Gabungan adalah Penyediaan Infrastruktur yang
merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis
Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada peraturan
menteri ini dan/atau selain jenis Infrastruktur PUPR
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
10. Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit
Organisasi adalah setiap organisasi di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang secara
masing-masing memiliki kewenangan terhadap
Infrastruktur PUPR berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
11. Pimpinan Unit Organisasi adalah setiap pimpinan Unit
Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
12. Simpul KPBU adalah Unit Kerja PUPR yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh Menteri berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang memiliki tugas melaksanakan