Peraturan Menteri PANRB 10/2019 – Pembangunan Zona Integritas
Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Efrita Wulandari
Jadilah pejuang!Jika harapanmu tercapai maka nikmatilah bahagiamu sebentar saja, karena itu bukan apa-apa melainkan
pelajaran yang baikJika harapanmu tidak tercapai maka nikmatilah kekecewaanmu sebentar saja, karena itu bukan apa-apa
melainkan pelajaran yang baikSebelum semuanya berakhir , jangan tergesa merayakan atau berkecewa, jangan mendahului Tuhanmu
- Daniel T
309
Mulai tahun 2014 hingga tahun 2018 Tahukan kamu?
Pengajuan unit ZI-WBKk e K e m e n t e r i a n P A N R B
sudah sebanyak 1.653namun
tidak semua ditetapkan dan hanya sebanyak
unit yang berhasil ditetapkan*atau hanya sebanyak 18,69%
Jadi, bagaimana kiat sukses lolos menjadi ZI-WBK?
*Disa
mp
aika
n d
ala
m p
ap
ara
n d
i Gra
nd
Sa
hid
Ja
ya, 2
4 A
pril 2
01
9 o
leh K
edep
utia
n R
B, K
emen
terian
PA
NR
B
Kementerian PPN/ZI Bappenas
Introduction
Success Strategy
Areas of Change
From Zero to Hero
Peraturan Menteri PANRB 10/2019 – Pembangunan Zona Integritas
Pilot Project
2
ZI Predikat kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkanWBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitaspelayanan publik
Menuju WBK Predikat kepada unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan,penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitaskinerja
Menuju WBBM Predikat kepada unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan,penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitaskinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik
Kementerian PPN/ZI Bappenas
ZI bukan administratifTapi implementasi sehari-hari
4Peraturan Menteri PANRB 10/2019 – Pembangunan Zona Integritas
1 dari 5 TANTANGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2020-2024*Penataan kelembagaan yang berbasis hasil pembangunan *Disampaikan dalam Rapat antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri PANRB tanggal 18 Juni 2019
Pembangunan ZI merupakan pilot project pelaksanaan RB di tingkat unit kerja yang menjadi percontohan pembangunan di unit kerja lainnya.
ZI mengakselerasi pencapaian RB.
▪ PMPZI = Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas
▪ ZI = Zona Integritas ▪ WBK= Wilayah Bebas dari Korupsi
▪ WBBM = Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
▪ TPI = Tim Penilai Internal▪ TPN = Tim Penilai Nasional
3
Komponen ZI
A. Pengungkit
I. Manajemen Perubahan
II. Penataan Tata Laksana
III. Penataan Sistem Manajemen SDM
IV. Penguatan Akuntabilitas
V. Penguatan Pengawasan
VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
B. Hasil
I. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
II. Kualitas Pelayanan Publik
Komponen RB
A. Pengungkit
I.Manajemen Perubahan
II.Penataan Perundang-UndanganIII.Penataan dan Penguatan OrganisasiIV.Penataan Tata LaksanaV.Penataan Sistem Manajemen SDM
VI.Penguatan Akuntabilitas
VII.Penguatan Pengawasan
VIII.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
B. HasilI.Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
II.Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKNIII.Kualitas Pelayanan Publik
Kementerian PPN/ZI Bappenas
4Peraturan Menteri PANRB 10/2019 – Pembangunan Zona Integritas
A. Pengungkit
I. Manajemen Perubahan
II. Penataan Tata Laksana
III. Penataan Sistem Manajemen SDM
IV. Penguatan Akuntabilitas
V. Penguatan Pengawasan
VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
B. Hasil
I. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
II. Kualitas Pelayanan Publik
I. Manajemen Perubahan
1 Tim Kerja
2 Dokumen Rencana Pembangunan ZI
3 Pemantauan dan Evaluasi
4 Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
a. Pimpinan berperan sebagai role model pembangunan ZI
b. Penetapan agen perubahan
c. Pembangunan budaya kerja dan pola pikir
d. Keterlibatan anggota organisasi dalam pembangunan ZI
KOMPONENZI
5
Agen Perubahan
Kementerian PPN/ZI Bappenas
Memberikan keyakinan kepada seluruh
pegawai di lingkungan Kementerian
PPN/Bappenas tentang pentingnya
perubahan menuju ke arah yang lebih baik.
Katalisator
Mendorong dan menggerakkan pegawaiberpartisipasi dalam perubahan menjadiyang lebih baik.
Penggerak
Memberikan alternatif solusi kepada para pegawai/pimpinan yangmenghadapi kendala dalam proses perubahan menuju ke arahyang lebih baik.
Pemberi Solusi
Memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikanmasalah yang muncul dalam pelaksanaan penerapan ZI menujuWBM/WBBM dan membina hubungan antara pihak-pihak di dalammaupun luar terkait proses perubahan.
Mediator
Menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai Bappenasdengan pengambil keputusan dalam rangka penerapan ZI.
Penghubung
Peran
6
1 Syarat pencanangan ZI:▪ Minimal mendapatkan Opini WDP oleh BPK pada Laporan Keuangan▪ Minimal mendapatkan nilai B pada AKIP
2Unit kerja yang berperan dan menyelenggarakan fungsi strategis (eksternal dan internal) dan merupakan core business yang merepresentasikan instansi dengan ketentuan.▪ Telah melaksanakan RB secara baik.▪ Mengelola sumber daya yang cukup besar (SDM, anggaran, teknologi, informasi).▪ Perlu mendapat predikat WBK sebelum WBBM.
3 Dengan memperhatikan:▪ Komitmen & pemahaman pimpinan-pegawai terkait program ZI▪ Kualitas penerapan komponen proses & ketersediaan data dukung▪ Inovasi yang dilaksanakan unit kerja
Menuju WBK Menuju WBBM
Nilai Pengungkit+Hasil 75.00 85.00
Pengungkit 40 (Per area 60%) 48 (Per area 75%)
Hasil▪ Bebas KKN▪ Anti Korupsi▪ TLHP▪ Kualitas Pelayanan
Publik
18.5013.50 (skor survei 3.6)5.00 (100%)15 (skor survei 3.00)
18.8813.88 (skor survei 3.75.00 (100%)17 (skor survei 3.40)
Kementerian PPN/ZI Bappenas
8Peraturan Menteri PANRB 10/2019 – Pembangunan Zona Integritas
4
5 Menggunakan Lembar Kerja Evaluasi(LKE) yang memuat indikatorpengungkit dan hasil
Untuk penentuan predikat.Hasil reviu dapat diuraikan sebagaiberikut:▪ Memenuhi syarat menuju WBK/WBBM,
TPN mengusulkan ke Menteri PANRBuntuk penetapan
▪ Tidak memenuhi syarat menujuWBK/WBBM, TPN merekomendasikankepada pimpinan instansi untukdilakukan pembinaan
6
Dengan KepMen(dapat dicabut jika setelah penetapan terjadi peristiwa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya indikator bebas korupsi)
Dengan KepMen(dapat dicabut jika setelah penetapanterjadi peristiwa yang mengakibatkantidak terpenuhinya indikator birokrasibersih dan melayani
7
8
Dengan membuat surat permohonan reviu PMPZI maksimal 31 Mei setiap tahunnya (tanggal waktu bisaberubah yang akan diinformasikan oleh Kementerian PANRB).▪ Reviu lapangan komponen pengungkit validitas peniaian TPI. Jika berbeda, yang digunakan adalah hasil
penilaian reviu lapangan.▪ Reviu sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi & Persepsi Pelayanan Publik oleh TPN melalui BPS/pihak
ketiga yang ditunjuk.▪ Jika memenuhi pra reviu awal oleh TPN melalui PMPZI▪ Dilaksanakan sebelum/bersamaan dengan reviu lapangan▪ Dilakukan kepada pihak yang telah menerima layanan UKE (minimal 30 responden, tp jika penerima dalam
sebulan tidak mencapai 30 maka akan ditentukan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik).▪ Jika jenis pelayanan beragam maka tim survei harus memperhatikan komposisi responden.
9
9 TPN (Kementerian PANRB, ORI, KPK) => predikat bisa dicabut
Oleh TPI:▪ Pendampingan secara konsisten UKE Menuju WBK dan memantau perkembangan
pembangunan Menuju WBBM▪ Survei internal kualitas pelayanan dan integritas menggunakan metodologi yang ditetapkan
TPN (bisa menggunakan SKM)▪ Penilaian internal dan pelaporan perkembangan pembangunan ZI UKE Menuju WBK melalui
PMPZI setiap dua tahun▪ Penilaian internal dan pelaporan kondisi/perkembangan ZI ZI UKE Menuju WBBM melalui
PMPZI setiap dua tahun▪ Identifikasi dan klarifikasi jika ada pengaduan terdapat maladministrasi di UKE yang mendapat
predikat WBK/WBBM, mendorong dan memonitor penyelesaian pengaduan tsb
Oleh TPN:▪ Verifikasi atas laporan monitoring TPI▪ Reviu lapangan berkala▪ Verifikasi lapangan dan klarifikasi dengan TPI jika ada laporan dugaan maladministrasi terkait
pelayanan atau integritas UKE
10
Kementerian PPN/ZI Bappenas
Dengan melakukan studi tiru dan modifikasi sesuai
karakteristik yang dimiliki UKE (didorong TPI). Perlu kebijakan
internal instansi untuk mendorong replikasi pada UKE
sehingga berjalan secara sistematis.
Jika dalam pemantauan terdapat bukti maladministrasi makapredikat akan dicabut dan tidak dapat diajukan lagi selang 2tahun setelah pencabutan.
+
+10
Pelaksaan monitoring dilakukan untuk mengamati perkembangan
dan kemajuan pembangunan ZI untuk menjadi landasan
pengambilan kepuutusan selanjutnya bila diperlukan.
Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat keberhasilan, capaian dan
tindakan selanjutnya yang harus diambil dalam pembangunan ZI.
Inovasi
Ramah Teknologi
Monitoring and Evaluasi
Pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untukmewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi,khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatankualitas pelayanan publik
Terobosan inovasi pelayanan publik dalam menjembatanikehadiran program pemerintah dan menjadi solusipeningkatan kualitas pelayanan publik yang lebihmendekatkan dengan harapan masyarakat.
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yangdikembangkan dalam pemerintahan membuat masyarakat semakinmudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehinggamasyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapatmemperbaiki kinerja pemerintah.
KomitmenKementerian PPN/ZI Bappenas
12
Pembangunan ZI erat kaitannya dengan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi yang telah berjalan. Dokumentasi yang
baik sangat penting untuk perbaikan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi tersebut.
Dokumentasi
Komponen Bobot
A. Pengungkit 60
I. Manajemen Perubahan 5
1 Tim Kerja 1
2 Dokumen Rencana Pembangunan ZI 1
3 Pemantauan dan Evaluasi 2
4 Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja 1
II. Penataan Tata Laksana 5
1 SOP Kegiatan Utama 1,5
2 E-office 2
3 Keterbukaan Informasi Publik 1,5
III. Penataan Sistem Manajemen SDM 15
1 Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi 2
2 Pola Mutasi Internal 2
3 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 3
4 Penetapan Kinerja Individu 4
5 Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai 3
6 Sistem Informasi Kepegawaian 1
IV. Penguatan Akuntabilitas 10
1 Keterlibatan Pimpinan 5
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 5
V. Penguatan Pengawasan 15
1 Pengendalian Gratifikasi 3
2 Penerapan SPIP 3
3 Pengaduan Masyarakat 3
4 WBS 3
5 Penanganan Benturan Kepentingan/CoI 3
VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10
1 Standar Pelayanan 3
2 Budaya Pelayanan Prima 3
3 Penilaian Kepuasan Pelayanan 4
B. Hasil 40
I. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN 20
II. Kualitas Pelayanan Publik 20
Kementerian PPN/ZI Bappenas
14Peraturan Menteri PANRB 10/2019 – Pembangunan Zona Integritas
Kementerian PPN/ZI Bappenas
Pencanangan Pembangunan ZI di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas
20
12
20
19
Pengusulan Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) ke Menteri PANRB
Melalui Surat Sesmen Kementerian PPN/Sestama Bappenas Nomor 6873/IU/06/2019
7 TAHUNPada tahun 2017 sempat diusulkan Bagian Perlengkapan dan TataUsaha (Bagian Barang Milik Negara dan Persuratan/BMNP) melaluiSurat Irtama ke Deputi RB Akuntabilitas Aparatur dan PengawasanKementerian PANRB Nomor 8351/IU/10/2017 akan tetapi tidakditerima oleh TPN dengan alasan BMNP bukan merupakan corebusiness yang merepresentasikan keberadaan KementerianPPN/Bappenas.
Pedoman pembangunan ZI yang dibuat oleh Kementerian PANRB jugaterus dilakukan perbaikan.
BERLALU?
16
I. Manajemen Perubahan
1. Tim Kerja
a.Pembentukan tim pembangunan ZI : SK Pimpinan UKEb.Mekanisme penentuan Tim melalui prosedur yang jelas : Undangan, Notulensi,
Daftar hadir rapat penentuan Tim2. Dokumen Rencana Pembangunan ZI
a.Dokumen pembangunan ZI : Rencana Kerja Pembangunan ZI ditetapkan olehPimpinan UKE
b.Target prioritas yang relevan dengan pembangunan ZI : Rencana KerjaPembangunan ZI ditetapkan oleh Pimpinan UKE
c. Monev mutasi dalam kaitan perbaikan kinerja : Rapat, Banner, Website Pusbin3. Pemantauan dan Evaluasi
a. Pelaksanaan sesuai Renja : Realisasi Rencana Kerja Pembangunan ZIb. Monev pembangunan ZI : Laporan monev triwulanan oleh TPIc. Monev telah ditindaklanjuti : Tindak lanjut monev seluruhnya/sebagian
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerjaa. Pimpinan berperan sebagai role model pembangunan ZI : Surat pernyataan
independensi ditandatangani Pimpinan UKEb. Penetapan agen perubahan : SK Pimpinan UKEc. Pembangunan budaya kerja dan pola pikir : Laporan kegiatan pelayanand. Keterlibatan anggota organisasi dalam pembangunan ZI : Keterlibatan dalam
rapat, relisasi Rencana Kerja
II. Penataan Tata Laksana1. SOP Kegiatan Utama
a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi : Peta proses bisnis unitkerja, SOP, Buku Panduan Diklat
b. SOP telah diterapkanc. SOP telah dievaluasi : Laporan evaluasi pelaksanaan SOP, segala
dokumen yang menjelaskan adanya evaluasi terhadap SOP yang adadalam UKE (notulensi rapat)
2. E-officea. Pengukuran kinerja menggunakan TI : SIKAP (Sistem Informasi Kelola
Anggaran Pusbindiklatren)b. Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan TI : SIMPEG (Sistem
Informasi Kepegawaian Pusbindiklatren)c. Pelayanan publik menggunakan TI : Website, SIMDIKLAT (Sistem
Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan)d. Monev pemanfaatan TI dalam poin (a) (b) (c) : Laporan monev semesteran
3. Keterbukaan Informasi Publika. Kebijakan keterbukaan informasi telah diterapkan : Publikasi penawaran
beasiswa/diklat melalui surat, website, leaflet, bannerb. Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan publik : Laporan monev
pelaksanaan kegiatan
KOMPONEN PENGUNGKIT
18
III. Penataan Sistem Manajemen SDM 1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
a. Kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan hasil ABK : ND Kebutuhanpegawai tahun 2018, Rencana formasi dan PPPK
b. Penempatan pegawai hasil rekruitmen mengacu CPNSpada kebutuhanpegawai per jabatan : Hasil penilaian rekruitmen PTT
c. Monev penempatan pegawai rekruitmen memberikan perbaikan thdp UKE :Laporan monev rekruitmen pegawai
2. Pola Mutasi Internala. Pengembangan karier melalui mutasi antar jabatan : ND Pengusulan
penempatan jabatan struktural Pusbinb. Mutasi memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang
telah ditetapkan : Laporan pelatihan pengembangan staf, laporanrekruitmen dan rotasi pegawai, ND penugasan tenaga TI
c. Mekanisme/media sosialisasi pembangunan ZI : ND pengusulan mutasi keBiro SDM
3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensia. Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi : Kebutuhan
program pendidikan non gelar (TNA)b. Hasil pengelolaan kinerja pegawai dipertimbangkan dalam penyusunan
rencana pengembangan kompetensi : Laporan pelatihan pengembanganstaf
c. Penetapan persentase kesenjangan kompetensi pegawai dan standarkompetensi : Laporan pelatihan pengembangan staf
4. Penetapan Kinerja Individua. Penetapan kinerja individu terkait kinerja organisasi : SKP.b. Ukuran kinerja individu memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja.
individu level di atasnya : SKP.c. Pengukuran kinerja secara periodik : SKP.d. Hasil penilaian kinerja individu dijadikan pemberian reward : SOP pemberian
penghargaan dan sanksi.5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
a. Implementasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai : SOPpemberian penghargaan dan sanksi.
6. Sistem Informasi Kepegawaiana. Pemutakhiran informasi kepegawaian secara berkala : Data informasi
kepegawaian unit kerja dimutakhirkan bulanan.
IV. Penguatan Akuntabilitas 1. Keterlibatan Pimpinan
a. Pimpinan terlibat langsung saat penyusunan Perencanaan : PK, Renstrab. Pimpinan terlibat secara langsung saat penyusunan Perjanjian Kinerja : SKPc. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala : SKP
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja a. Dokumen perencanaan sudah ada : TOR, RAB, PK, Renstrab. Dokumen perencanaan berorientasi hasilc. IKUd. Indikator kinerja telah SMARTe. Laporan kinerja disusun tepat waktu : LKJf. Laporan kinerja memberikan informasi tentang kinerjag. Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja :
Laporan pengembangan kompetensih. Pengelolaan akuntabilitas oleh SDM yang kompeten : LKJ
Kementerian PPN/ZI Bappenas
19
V. Penguatan Akuntabilitas 1. Pengendalian Gratifikasi
a. Public Campaign pengendalian Gratifikasi : Rapat, Banner, Website Pusbinb. Implementasi pengendalian Gratifikasi : Rapat, Banner
2. Penerapan SPIP a. Lingkungan pengendalian telah dibangun : Laporan Penilaian Mandiri SPIPb. Risiko pelaksanaan kebijakan telah dinilai : Pemutakhiran Peta Risiko Tahun
2018c. Kegiatan pengendalian untuk meminimalisasi risiko yang diidentifikasi :
Pemutakhiran Peta Risiko Tahun 2018d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan ke seluruh pihak terkait :
Laporan Penyelenggaraan SPIP 2018 Sesmen/Sestama3. Pengaduan Masyarakat
a. Implementasi kebijakan pengaduan masyarakat : Rapat, Banner, Website Pusbin, jawaban atas pengaduan dan masukan dari masyarakat, SOP Pengaduan Layanan
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti : TL masukan dari masyarakat
c. Monev penanganan pengaduan masyarakat : Laporan pelayanan dan akuntabilitas publik Pusbindiklatren
d. Hasil evaluasi penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti : Laporan Pengaduan Masyarakat
4. WBSa. Internalisasi WBS : Rapat, Banner, Website Pusbinb. Penerapan WBS : Rapat, Banner, Website Pusbinc. Evaluasi WBS : hasil evaluasi WBS (kuesioner persepsi Pusbin)d. Hasil evaluasi WBS telah ditindaklanjuti : hasil evaluasi WBS
(kuesioner persepsi Pusbin)5. Penanganan Benturan Kepentingan/Conflict of Interest (CoI)
a. Identifikasi/pemetaan CoI dalam tugas fungsi utamab. Internalisasi penanganan CoIc. Implementasi penanganan CoId. Evaluasi penanganan CoIe. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik1. Standar Pelayanan
a. Kebijakan pelayanan standar sudah ada : SOP Pengaduan Pelayanan, SOPPelayanan Publik
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan : Maklumat pelayananc. SOP Pelaksanaan standar pelayanan : SOP pengaduan Pusbin, SOP pelayanan
Publikd. Reviu dan perbaikan standar pelayanan dan SOP : Evaluasi buku panduan
(dokumen pendukung rapat)2. Budaya Pelayanan Prima
a. Sosialisasi/ pelatihan upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima : LaporanPelatihan Staf 2018, Permen PPN Nomor 9 Tahun 2016, Penetapan Alur Pelayanan
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media : PenerapanAlur Pelayanan
c. Terdapat sistem reward and punishment dan pemberian kompensasi kepadapenerima layanan jika layanan tidak sesuai standar : SOP Penghargaan dan SanksiPNS
d. Terdapat sarana layanan terintegrasi : Laporan Pelayanan dan AkuntabilitasPublik Pusbin
e. Terdapat inovasi pelayanan : Manual Book SIMDIKLAT3. Penilaian Kepuasan Pelayanan
a. Dilakukan survei kepuasan pelayanan : Kuesioner survey kepuasan pelayanan (SSpolling di website) Laporan pelayanan dan akuntabilitas publik
b. Hasil survei dapat diakses secara terbuka : SS polling tingkat kepuasan di websitec. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei : Laporan e monev SIMDIKLAT, Laporan
pelayanan dan akuntabilitas publik
1. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKNa. Nilai Survei Persepsi Korupsi : Laporan pelayanan dan akuntabilitas publikb. Temuan internal dan eksternal telah ditindaklanjuti : TLHP BPK dan BPKP
2. Kualitas Pelayanan Publika. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan melalui Survei Eksternal : Laporan pelayanan dan
akuntabilitas publik
KOMPONEN HASIL
Kementerian PPN/ZI Bappenas
20