PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN AKSI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf j, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertugas dan berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim; b. bahwa Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, perlu menyusun aksi adaptasi perubahan iklim sebagai proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
61
Embed
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN … · perubahan iklim, termasuk variabilitas iklim dan iklim ekstrim, sehingga potensi kerusakannya dapat dikurangi/dicegah. 12. Wilayah adalah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN AKSI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf j, dan Pasal
64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Menteri yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertugas dan
berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan
kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan
iklim;
b. bahwa Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap
dampak perubahan iklim, perlu menyusun aksi adaptasi
perubahan iklim sebagai proses untuk memperkuat dan
membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan
Iklim;
- 2 -
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun
2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 713);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN AKSI
ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM.
- 3 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang
diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas
manusia yang menyebabkan perubahan komposisi
atmosfir secara global dan selain itu juga berupa
perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada
kurun waktu yang dapat dibandingkan.
2. Adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat dan
membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim
serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi
dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.
3. Kajian kerentanan dan risiko iklim adalah kajian yang
dilakukan pada wilayah dan/atau sektor spesifik untuk
mengevaluasi tingkat resiliensi wilayah dan/atau sektor
spesifik terhadap potensi dampak iklim terhadap wilayah
dan/atau sektor tersebut.
4. Bahaya perubahan iklim adalah sifat perubahan iklim
yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia
atau kerusakan tertentu bagi fungsi lingkungan hidup
yang dapat dinyatakan dalam besaran, laju, frekuensi,
dan peluang kejadian.
5. Resiliensi suatu wilayah dan/atau sektor terhadap
dampak perubahan iklim, yang selanjutnya disebut
resiliensi adalah kemampuan dalam mengatasi dampak
perubahan iklim untuk mempertahankan dan
meningkatkan fungsi esensial, identitas, struktur, dan
kapasitasnya.
6. Dampak perubahan iklim adalah kerugian atau manfaat
akibat adanya perubahan iklim dalam bentuk yang dapat
diukur atau dihitung secara langsung, baik secara fisik,
sosial, maupun ekonomi.
- 4 -
7. Risiko iklim adalah potensi dampak negatif perubahan
iklim yang merupakan interaksi antara kerentanan,
keterpaparan dan bahaya.
8. Kerentanan adalah kecenderungan suatu sistem untuk
mengalami dampak negatif yang meliputi sensitivitas
terhadap dampak negatif dan kurangnya kapasitas
adaptasi untuk mengatasi dampak negatif.
9. Keterpaparan adalah keberadaan manusia, mata
pencaharian, spesies/ekosistem, fungsi lingkungan
hidup, jasa dan sumber daya, infrastruktur, atau aset
ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah atau lokasi yang
dapat mengalami dampak negatif.
10. Sensitivitas adalah tingkat dimana suatu sistem akan
terpengaruh atau responsif terhadap rangsangan iklim,
tetapi dapat diubah melalui perubahan sosial ekonomi.
11. Kapasitas adaptasi adalah potensi atau kemampuan
suatu sistem untuk menyesuaikan diri dengan
perubahan iklim, termasuk variabilitas iklim dan iklim
ekstrim, sehingga potensi kerusakannya dapat
dikurangi/dicegah.
12. Wilayah adalah ruang kesatuan geografis tempat
berlangsungnya interaksi antara komponen biotik dan
abiotik pendukung fungsi ekologis yang batas dan sistem
tempat tersebut didasarkan kedaulatan administrasi
dan/atau batasan kondisi fisik alam.
13. Kejadian iklim ekstrim adalah kondisi iklim pada suatu
wilayah dan periode tertentu diluar kondisi normalnya
dan sangat jarang terjadi.
14. Skenario iklim adalah representasi kondisi iklim di masa
depan yang disusun berdasarkan luaran model-model
iklim yang dibangun untuk mempelajari konsekuensi
pengaruh antropogenik perubahan iklim dan seringkali
digunakan sebagai masukan untuk model-model dampak
iklim.
15. Fungsi ekologis adalah fungsi lingkungan dalam
menopang berbagai aktifitas manusia akibat adanya
interaksi antara makhluk hidup dan lingkunganya.
- 5 -
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan.
Bagian Kedua
Umum
Pasal 2
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman
bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun
aksi adaptasi perubahan iklim dan mengintegrasikan dalam
rencana pembangunan suatu wilayah dan/atau sektor
spesifik.
Pasal 3
(1) Sektor spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
meliputi antara lain:
a. Ketahanan pangan;
b. Kemandirian energi;
c. Kesehatan;
d. Permukiman;
e. Infrastruktur; dan
f. Pesisir dan pulau-pulau kecil.
(2) Sektor spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN
Bagian Kesatu
Identifikasi Target Cakupan Wilayah dan/atau Sektor Spesifik
dan Masalah Dampak Perubahan Iklim
Pasal 4
Tahapan penyusunan aksi adaptasi perubahan iklim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan antara lain
melalui :
- 6 -
a. identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor
spesifik dan masalah dampak perubahan iklim;
b. penyusunan kajian kerentanan dan risiko iklim;
c. penyusunan pilihan aksi adaptasi perubahan iklim;
d. penetapan prioritas aksi adaptasi perubahan iklim; dan
e. pengintegrasian aksi adaptasi perubahan iklim ke dalam
kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan.
Pasal 5
(1) Identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor
spesifik dan masalah dampak perubahan iklim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan
melalui:
a. pemetaan wilayah dan/atau sektor terdampak
perubahan iklim;
b. pengumpulan data dan informasi terkait dampak
kejadian iklim; dan
c. pendataan kerugian dan manfaat akibat perubahan
iklim.
(2) Cara identifikasi target sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan:
a. pengumpulan data dan informasi yang didapat
langsung dari wilayah dan/atau sektor spesifik;
dan/atau
b. kajian literatur yang dapat ditelusuri.
(3) Hasil identifikasi target sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibuat dalam laporan lingkup kajian yang menjadi
dasar/pedoman penyusunan kajian kerentanan dan
risiko iklim.
(4) Pedoman identifikasi target sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Menteri ini.
- 7 -
Bagian Kedua
Penyusunan Kajian Kerentanan dan Risiko Iklim
Pasal 6
(1) Penyusunan kajian kerentanan dan risiko iklim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan
untuk memetakan bahaya perubahan iklim terhadap
faktor biofisik, sosial, dan ekonomi, yang berpengaruh
terhadap resiliensi wilayah dan/atau sektor spesifik.
(2) Tahapan penyusunan kajian kerentanan dan risiko iklim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara
lain melalui :
a. analisis kondisi iklim dan kejadian iklim ekstrim
historis di wilayah kajian;
b. penyusunan skenario iklim periode masa depan;
c. pengkajian dampak kejadian iklim historis yang
mengancam fungsi ekologis;
d. analisis historis dan proyeksi kerentanan dan risiko
wilayah dan/atau sektor spesifik; atau
e. analisis kapasitas kelembagaan dalam
mengendalikan dampak perubahan iklim.
(3) Hasil penyusunan kajian kerentanan dan risiko iklim
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam
dokumen kajian kerentanan dan risiko iklim dan
dijadikan dasar/pedoman penyusunan pilihan aksi
adaptasi perubahan iklim.
(4) Tahapan penyusunan kajian kerentanan dan risiko iklim
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan
metode yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
(5) Pedoman penyusunan kajian kerentanan dan risiko iklim
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
Pasal 7
(1) Dokumen kajian kerentanan dan risiko iklim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), harus
dilakukan kontrol kualitas dokumen kajian.
- 8 -
(2) Kontrol kualitas dokumen kajian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan untuk menjamin :
a. kualitas data dan informasi; dan
b. metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4) digunakan dengan benar;
(3) Pelaksanaan kontrol kualitas dokumen kajian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
didokumentasikan.
(4) Format dokumentasi pelaksanaan kontrol kualitas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
Bagian Ketiga
Penyusunan Pilihan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
Pasal 8
(1) Cara penyusunan pilihan aksi adaptasi perubahan iklim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan
dengan :
a. penelusuran studi pustaka pilihan aksi adaptasi
perubahan iklim untuk wilayah dan/atau sektor
spesifik terkait perubahan iklim yang dapat ditelaah
dan ditelusuri; dan
b. penelusuran pilihan aksi adaptasi perubahan iklim
yang telah dilakukan.
(2) Hasil penyusunan pilihan aksi adaptasi perubahan iklim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam
bentuk daftar pilihan aksi adaptasi perubahan iklim dan
dijadikan dasar/pedoman dalam penetapan prioritas aksi
adaptasi perubahan iklim.
(3) Pedoman penyusunan pilihan aksi adaptasi perubahan
iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan
Menteri ini.
- 9 -
Bagian Keempat
Penetapan Prioritas Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan
Pengintegrasian Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Kedalam
Pembangunan
Pasal 9
(1) Penetapan prioritas aksi adaptasi perubahan iklim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan
oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Penetapan prioritas aksi adaptasi perubahan iklim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan antara lain :
a. cakupan wilayah dan/atau sektor terkait dengan
risiko iklim;
b. luasan wilayah dan/atau sektor yang terdampak
oleh perubahan iklim;
c. sumber daya yang dibutuhkan;
d. potensi kendala dalam melaksanakan aksi adaptasi
perubahan iklim;
e. manfaat dari pelaksanaan aksi adaptasi perubahan
iklim;
f. periode manfaat aksi adaptasi perubahan iklim;
g. perolehan manfaat investasi aksi adaptasi
perubahan iklim; atau
h. kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan aksi
adaptasi perubahan iklim.
(3) Hasil penetapan prioritas aksi adaptasi perubahan iklim
disusun dalam bentuk daftar prioritas aksi adaptasi
perubahan iklim dan diintegrasikan dalam :
a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana
rincinya, rencana pembangunan jangka panjang
(RPJP), dan rencana pembangunan jangka
menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota; dan
b. kebijakan, rencana, dan/atau program lainnya yang
berpotensi terkena dampak perubahan iklim.
- 10 -
Pasal 10
(1) Pengintegrasian aksi adaptasi perubahan iklim dilakukan
dengan menilai kesesuaian antara prioritas aksi adaptasi
perubahan iklim dengan kebijakan, rencana, dan/atau
program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
(2) Jika hasil penilaian kesesuaian menyatakan prioritas
aksi adaptasi perubahan iklim:
a. sesuai dengan kebijakan, rencana, dan/atau
program, aksi adaptasi perubahan iklim dapat
langsung dilaksanakan pada periode pembangunan
berjalan; atau
b. tidak sesuai dengan kebijakan, rencana, dan/atau
program, aksi adaptasi perubahan iklim digunakan
sebagai bahan penyusunan dan/atau evaluasi
kebijakan, rencana, dan/atau program pada periode
pembangunan berjalan dan/atau diintegrasikan ke
dalam perencanaan pembangunan periode
selanjutnya.
Pasal 11
Pedoman penetapan prioritas aksi adaptasi perubahan iklim
dan pengintegrasian aksi adaptasi perubahan iklim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri
ini.
Bagian Kelima
Tim Penyelenggara Adaptasi Perubahan Iklim
Pasal 12
Hasil penyusunan aksi adaptasi perubahan iklim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal
10 menjadi bagian dari:
a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 11 -
Pasal 13
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun
aksi adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, harus melibatkan pemangku kepentingan
yang meliputi unsur :
a. instansi pemerintah terkait yang bertanggung jawab
di wilayah dan/atau sektor spesifik sesuai dengan
lingkup kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (4);
b. perguruan tinggi; dan
c. perwakilan komunitas lokal.
(2) Peran dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VI Peraturan Menteri ini.
Bagian Keenam
Registrasi Pakar Terkait Perubahan Iklim
Pasal 14
(1) Dalam menyusun aksi adaptasi perubahan iklim,
pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dapat dibantu oleh
pakar terkait perubahan iklim yang teregistrasi.
(2) Untuk dapat teregistrasi, pakar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus mengajukan permohonan registrasi
kepada Menteri dengan melampirkan dokumen yang
berisi informasi mengenai :
a. latar belakang pendidikan;
b. pengalaman profesional;
c. riwayat kegiatan terkait perubahan iklim;
d. publikasi ilmiah terkait perubahan iklim yang dapat
ditelusuri; dan
e. kemampuan bahasa.
(3) Menteri menugaskan pejabat eselon I yang bertanggung
jawab di bidang perubahan iklim untuk menilai dokumen
registrasi.
(4) Dalam hal dokumen dinilai:
a. Layak, pejabat eselon I yang bertanggung jawab di
bidang perubahan iklim meregistrasi pakar terkait
perubahan iklim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak dokumen registrasi diterima; atau
- 12 -
b. Tidak layak, pejabat eselon I yang bertanggung
jawab di bidang perubahan iklim menolak registrasi
disertai dengan alasan penolakan.
(5) Format dokumen registrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII
Peraturan Menteri ini.
Pasal 15
(1) Untuk mendukung penyusunan aksi adaptasi perubahan
iklim, Menteri menyelenggarakan:
a. sistem informasi adaptasi perubahan iklim; dan
b. pembinaan bagi pemerintah daerah dalam
menyusun aksi adaptasi perubahan iklim daerah.
(2) Sistem informasi adaptasi perubahan iklim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi bagian dari
pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
Bagian Ketujuh
Pembiayaan
Pasal 16
Biaya pelaksanaan kegiatan penyusunan adaptasi perubahan
iklim di provinsi dan/atau kabupaten/kota dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
provinsi/kabupaten/kota dan sumber lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dokumen aksi
adaptasi perubahan iklim yang telah disusun dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- 13 -
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2016
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SITI NURBAYA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 521
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
ttd.
KRISNA RYA
- 14 -
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN AKSI
ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
IDENTIFIKASI TARGET CAKUPAN WILAYAH DAN/ATAU SEKTOR SPESIFIK
DAN MASALAH DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
Identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik merupakan
langkah awal dalam penyusunan adaptasi. Kegiatan tersebut dilakukan
dengan cara diskusi atau konsultasi yang melibatkan pemangku kepentingan
terkait adaptasi perubahan iklim. Pemangku kepentingan mengacu pada
lampiran VI dalam Peraturan Menteri ini.
Adapun tahapan kegiatan identifikasi target adalah sebagai berikut :
a. Pemetaan wilayah dan/atau sektor terdampak perubahan iklim.
Pemetaan wilayah dan/atau sektor terdampak perubahan iklim dilakukan
melalui diskusi antara pemangku kepentingan untuk menentukan
wilayah dan/atau sektor spesifik yang menjadi prioritas dengan
mempertimbangkan informasi wilayah dan atau sektor spesifik rawan
terhadap bencana terkait iklim (misal: banjir, kekeringan, longsor, dan
angin kencang), kontribusinya terhadap pendapatan domestik bruto
(PDRB), kebijakan nasional, atau arahan pimpinan daerah/program
pembangunan.
b. Pengumpulan data dan informasi terkait dampak kejadian iklim.
Data dan informasi dikumpulkan terkait dengan dampak kejadian iklim di
wilayah dan/atau sektor spesifik yang telah dijadikan prioritas untuk
telaah dampak kejadian iklim. Data dan informasi dikumpulkan melalui
cara antara lain: bukti-bukti dampak kejadian iklim/bencana terkait iklim
(misal: foto, wawancara), laporan telaah pustaka, ataupun hasil analisis.
Data dan informasi yang dikumpulkan dalam rentang sekurang-
kurangnya periode 30 (tiga puluh) tahun sebelum dilakukan kajian.
c. Pendataan kerugian dan manfaat akibat perubahan iklim.
Data dan informasi kerugian dan manfaat akibat perubahan iklim atau
bencana terkait iklim dilakukan pada wilayah dan/atau sektor spesifik
yang telah diprioritaskan. Misal untuk target pertanian di Kabupaten A,
- 15 -
perlu dikumpulkan data dan informasi luas lahan yang rusak atau
penurunan produksi akibat banjir, atau data dan informasi manfaat
perubahan iklim (misal: peningkatan suhu udara, perubahan hari hujan
dan curah hujan musiman) terhadap perpanjangan musim atau perluasan
wilayah tanam untuk komoditas tanaman tertentu.
Setelah tahapan identifikasi dilakukan, selanjutnya dilakukan
penyusunan laporan lingkup kajian bersama dengan para pemangku
kepentingan. Laporan lingkup kajian perlu dilengkapi dengan peta lokasi atau
daerah target cakupan dan berisikan ringkasan hasil tahapan a, b, dan c
diatas. Informasi yang perlu disajikan dalam laporan antara lain :
a. level analisis target cakupan wilayah (misal: wilayah nasional, provinsi,