-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 26 / PMK.04 / 2006
TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, tata cara Pengembalian Cukai
dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai sebagaimana diaturdalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
422/KMK.05/1996, perlu penyempurnaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Pengembalian Cukai dan/atau Denda Administrasi;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang
Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan
Setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
296/KMK.03/2003;
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 tentang
Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 105/KMK.05/1997;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 444/KMK.01/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai dan Kantor Pelayanan Bea Cukai;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tata
Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka
Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam
Negeri;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang
Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :
1. Pihak yang berhak mendapatkan pengembalian Cukai dan/atau
Denda Administrasi, yang selanjutnya disebut Pihak yang berhak
adalah orang pribadi, Pengusaha Pabrik, Importir Barang Kena Cukai,
atau Pengusaha Tempat Penyimpanan.
2. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) adalah Kantor dalam
lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya
kewajiban Cukai sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi
vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan yang merupakan mitra kerja KPBC.
4. Bank Operasional I adalah Bank yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran
yang membebani Rekening Kas Umum Negara.
5. Surat Keputusan Pengembalian Cukai (SKPC) adalah surat
keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan
Cukai atas nama Menteri Keuangan tentang pengembalian Cukai
dan/atau Denda Administrasi.
6. Surat Perintah Membayar Kembali Cukai (SPMKC) adalah surat
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atas
nama Menteri Keuangan mengenai pengembalian Cukai dan/atau Denda
Administrasi sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana.
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat yang
diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk
melaksanakan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPMKC.
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 2
(1) Pengembalian cukai dapat diberikan dalam hal :
a. terdapat kelebihan pembayaran cukai karena kesalahan
perhitungan;
b. Barang Kena Cukai yang telah dibayar cukainya kemudian
diekspor;
c. Barang Kena Cukai yang telah dibayar cukainya yang berada di
peredaran bebas dimasukan ke Pabrik untuk dimusnahkan atau diolah
kembali;
d. Barang Kena Cukai yang telah dibayar cukainya kemudian
mendapatkan pembebasan cukai;
e. pita cukai yang telah diterima dan belum dilekatkan oleh
Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai, dikembalikan
karena pita cukai tersebut rusak atau tidak dipakai;
f. Barang Kena Cukai yang berasal dari Luar Negeri telah
dilekati pita cukai kemudian setelah berada di Kawasan Pabean tidak
jadi dimasukkan ke peredaran bebas; atau
g. terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat putusan lembaga
banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1995 tentang Cukai.
(2) Pengembalian cukai juga diberikan atas kelebihan pembayaran
cukai dan/atau kelebihan pembayaran denda administrasi sebagai
akibat pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
(3) Pengembalian Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan memenuhi ketentuan:
a. untuk Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara
pelekatan pita cukai, pita cukai yang akan diberikan pengembalian
cukai telah dipesan pada tahun anggaran berjalan atau pada satu
tahun anggaran sebelumnya; atau
b. untuk Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara
pembayaran, cukai yang dimohonkan pengembalian cukainya telah
dibayar pada tahun anggaran berjalan atau pada satu tahun anggaran
sebelumnya.
Pasal 3
(1) Pengembalian cukai dan/atau denda administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan penerbitan SPMKC setelah
terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang cukai dan/atau denda
administrasi dari Pihak yang berhak.
(2) Dalam hal Pihak yang berhak adalah Pengusaha atau Importir
Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan
pita cukai, tidak mempunyai utang cukai dan/atau denda
administrasi, atas permintaannya pengembalian cukai dan/atau denda
administrasi dapat diperhitungkan dengan pemesanan pita cukai
berikutnya.
BAB II PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI
Pasal 4
(1) Untuk mendapatkan pengembalian Cukai dan/atau Denda
Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat
(2), Pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada Kepala KPBC
setempat.
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan
menggunakan
formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan dilampiri asli bukti pembayaran cukai
dan/atau denda administrasi serta dokumen yang memuat bukti-bukti
yang menjadi dasar permohonan tersebut.
Pasal 5
(1) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
dapat diproses apabila setoran Cukai dan/atau Denda Administrasi
yang diminta pengembalian oleh Pihak yang berhak telah diterima dan
dibukukan di Rekening Kas Umum Negara.
(2) Permohonan pengembalian cukai dan/atau denda administrasi
diproses untuk disetujui atau ditolak dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan
benar, tidak termasuk waktu yang dipergunakan dalam pelaksanaan
audit.
Pasal 6
(1) Kepala KPBC setelah meneliti permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) :
a. dalam hal permohonan disetujui, atas nama Menteri Keuangan
menerbitkan SKPC menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini; atau
b. dalam hal permohonan ditolak, membuat surat pemberitahuan
penolakan.
(2)
(3)
SKPC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dalam
rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
a. lembar ke-1 untuk Pihak yang berhak; b. lembar ke-2 untuk
Direktur Jenderal Bea dan Cukai; c. lembar ke-3 untuk KPPN mitra
kerja KPBC; dan d. lembar ke-4 untuk KPBC yang menerbitkan
Pengembalian cukai dan/atau denda administrasi kepada Pihak yang
berhak dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
diterbitkannya SKPC.
Pasal 7
(1) Berdasarkan SKPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf a,Kepala KPBC atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKC
dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
III Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2) SPMKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam
rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN; b. lembar ke-3 untuk
Pihak yang berhak; dan c. lembar ke-4 untuk KPBC yang
menerbitkan.
(3) SPMKC dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan
cukai tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama
atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan setoran cukai.
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(4)
(5)
SPMKC disampaikan ke KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja
sebelum berakhirnya jangka waktu pengembalian cukai dan atau denda
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
SPMKC disampaikan ke KPPN secara langsung oleh petugas yang
ditunjuk.
Pasal 8
(1)
Berdasarkan SPMKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala
KPPN atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SP2D dalam rangkap 3
(tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :
a. lembar ke-1 untuk Bank Operasional I;
b. lembar ke-2 untuk penerbit SPMKC; dan
c. lembar ke-3 untuk KPPN yang menerbitkan SP2D.
(2) KPPN wajib menerbitkan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak SPMKC diterima secara lengkap dan benar.
(3) SP2D disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk
ke Bank Operasional I untuk dilakukan pembayaran dengan cara
pemindahbukuan dana ke rekening Pihak yang berhak dan tidak
diperkenankan membayar secara tunai.
(4) KPPN mengembalikan lembar ke-2 SPMKC disertai lembar ke-2
SP2D yang telah diberi cap “Telah Diterbitkan SP2D Tanggal
............. Nomor .................” kepada penerbit SPMKC
melalui pos tercatat.
Pasal 9
Kepala KPBC menyampaikan spesimen tanda tangannya dan spesimen
tanda tangan Pejabat yang diberi wewnang untuk menandatangani SKPC
dan SPMKC, serta spesimen cap dinas kepada Kepala KPPN.
BAB III PENGEMBALIAN CUKAI KARENA KESALAHAN PERHITUNGAN
Pasal 10
(1) Pengembalian cukai atas kelebihan pembayaran karena
kesalahan perhitungan sebagaimanana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf a diberikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat
Penyimpanan, atau Importir Barang Kena Cukai.
(2) Kelebihan pembayaran karena kesalahan perhitungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesalahan yang
disebabkan oleh : a. kesalahan perhitungan dalam perkalian,
pembagian, pengurangan, atau
penjumlahan; b. kesalahan dalam penerapan tarif dan/atau harga;
atau c. kesalahan perhitungan pada waktu pencacahan.
(3) Kesalahan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat diperoleh dari hasil temuan pengusaha yang bersangkutan atau
dari hasil pemeriksaan Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(4) Atas kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat
Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai membuat Nota Pembetulan dengan menggunakan formulir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan
ini.
(5) Berdasarkan Nota Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Kepala KPBC menerbitkan Surat Penetapan Kelebihan Pembayaran
Cukai (SPKPC) dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
(6) SPKPC sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan
sebagai dasar permohonan pengembalian cukai yang wajib dilampirkan
dalam permohonan pengembalian.
BAB IV PENGEMBALIAN CUKAI ATAS BARANG KENA
CUKAI YANG DI EKSPOR Pasal 11
Pengembalian cukai atas Barang Kena Cukai yang telah dibayar
cukainya kemudian diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf b meliputi:
a. pengembalian cukai atas Barang Kena Cukai yang pelunasan
cukainya dengan cara perekatan pita cukai; dan
b. pengembalian cukai atas Barang Kena Cukai yang pelunasan
cukainya dengan cara pembayaran kemudian.
Pasal 12
(1) Pengembalian cukai atas Barang Kena Cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a hanya diberikan kepada Pengusaha
Pabrik.
(2) Sebelum pelaksanaan ekspor, Pengusaha Pabrik wajib
memberitahukan kepada Kepala KPBC yang mengawasi pelabuhan muat
dengan menggunakan formulir PBCK-2 sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.
(3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala KPBC yang mengawasi pelabuhan muat menunjuk Pejabat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan
barang dan membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan
formulir BACK-1 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan
Menteri Keuangan ini.
(4) Dalam hal Barang Kena Cukai yang diekspor telah dilekati
pita cukai, sebelum diekspor pita cukai yang melekat pada Barang
Kena Cukai dirusak sehingga tarif cukai dan Harga Dasar yang
tercantum pada pita cukai tidak dapat dibaca lagi, Pejabat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membuat Berita Acara Perusakan
Pita Cukai dengan menggunakan formulir BACK-2 sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini.
(5) Terhadap pita cukai yang dirusak sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), dikenakan biaya pengganti pita cukai yang besarnya
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan diperhitungkan
dengan pengembalian cukainya.
(6) Pelaksanaan ekspor Barang Kena Cukai yang mendapatkan
pengembalian harus dilakukan dibawah pengawasan Pejabat Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai dan pada dokumen ekspor bersangkutan Pejabat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membuat catatan mengenai
pelaksanaan ekspor dimaksud.
(7) BACK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan fotocopy
dokumen ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang telah
dilegalisir oleh Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dikirim
kepada Kepala KPBC yang mengawasi pabrik
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
bersangkutan.
(8) Kepala KPBC yang mengawasi pabrik tersebut setelah menerima
BACK-2, menerbitkan Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai dengan
menggunakan formulir CK-2 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX
Peraturan Menteri Keuangan ini.
(9) Fotocopy dokumen ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dan CK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dipergunakan sebagai
dasar permohonan pengembalian cukai.
Pasal 13
(1) Pengembalian cukai atas Barang Kena Cukai ysebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, diberikan kepada Pengusaha Pabrik
atau Pengusaha Tempat Penyimpanan..
(2) Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan sebelum
melaksanakan ekspor, memberitahukan kepada Kepala KPBC yang
mengawasi pelabuhan muat dengan menggunakan formulir PBCK-2.
(3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala KPBC yang mengawasi pelabuhan muat menunjuk Pejabat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan
barang dan membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan
formulir BACK-1.
(4) Pelaksanaan ekspor Barang Kena Cukai yang mendapatkan
pengembalian harus dilakukan di bawah pengawasan Pejabat Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai dan pada dokumen ekspor bersangkutan Pejabat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membuat catatan mengenai
pelaksanaan ekspor dimaksud.
(5) BACK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan fotocopy
dokumen ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah
dilegalisir oleh Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dikirim
kepada Kepala KPBC yang mengawasi Pabrik atau tempat penyimpanan
bersangkutan.
(6) BACK-1 dan fotocopy dokumen ekspor sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dipergunakan sebagai dasar permohonan pengembalian
cukai.
BAB V PENGEMBALIAN CUKAI ATAS BARANG KENA CUKAI
YANG DIMUSNAHKAN ATAU DIOLAH KEMBALI Pasal 14
(1) Pengembalian cukai atas Barang Kena Cukai yang pelunasan
cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, yang dimasukkan kembali
dari peredaran bebas ke Pabrik untuk dimusnahkan atau diolah
kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c hanya
diberikan kepada Pengusaha Pabrik.
(2) Sebelum pemasukan kembali Barang Kena Cukai ke Pabrik untuk
dimusnahkan atau diolah kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengusaha Pabrik harus memberitahukan kepada Kepala KPBC yang
mengawasi pabrik dengan menggunakan formulir CK-13 sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Menteri Keuangan ini.
(3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala KPBC menunjuk Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
untuk melakukan pemeriksaan barang dan membuat Berita Acara
Pemeriksaan dengan menggunakan formulir BACK-1.
(4) Sebelum pemusnahan atau pengolahan kembali Barang Kena
Cukai, Pengusaha Pabrik memberitahukan kepada Kepala KPBC yang
mengawasi dengan menggunakan formulir PBCK-3 sesuai contoh
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Keuangan ini.
(5) Pemusnahan atau pengolahan kembali atas Barang Kena Cukai
dilakukan dengan ketentuan pita cukai yang bersangkutan harus
dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi dan dibuatkan Berita
Acara Perusakan Pita Cukai dengan menggunakan formulir BACK-2.
(6) Terhadap Pita cukai yang dirusak sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), dikenakan biaya pengganti pita cukai yang besarnya
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan diperhitungkan
dengan pengembalian cukainya.
(7) Pemusnahan Barang Kena Cukai dapat dilakukan di luar Pabrik
di bawah pengawasan KPBC setempat dengan ijin Direktur Jenderal Bea
dan Cukai.
(8) Terhadap pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
dibuatkan Berita Acara Perusakan Pita Cukai dengan menggunakan
formulir BACK-2 dan dikirim kepada Kepala KPBC yang mengawasi
Pabrik bersangkutan.
(9) Berdasarkan BACK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau
ayat (8), Kepala KPBC yang mengawasi Pabrik menerbitkan Tanda Bukti
Perusakan Pita Cukai dengan menggunakan formulir CK-2.
(10) CK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dipergunakan
sebagai dasar permohonan pengembalian cukai.
Pasal 15
(1) Pengembalian cukai atas Barang Kena Cukai yang pelunasan
cukainya dengan cara pembayaran yang dimasukkan kembali dari
peredaran bebas ke Pabrik untuk dimusnahkan atau diolah kembali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, hanya
diberikan kepada Pengusaha Pabrik.
(2) Sebelum pemasukan kembali Barang Kena Cukai ke Pabrik untuk
dimusnahkan atau diolah kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengusaha Pabrik harus memberitahukan kepada Kepala KPBC yang
mengawasi dengan menggunakan formulir CK-13.
(3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala KPBC menunjuk Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
untuk melakukan pemeriksaan barang dan membuat Berita Acara
Pemeriksaan dengan menggunakan formulir BACK-1.
(4) Sebelum pemusnahan atau pengolahan kembali Barang Kena
Cukai, Pengusaha Pabrik memberitahukan kepada Kepala KPBC yang
mengawasi dengan menggunakan formulir PBCK-3.
(5) Terhadap pemusnahan atau pengolahan kembali sebagaimana
dimaksud ayat (4), dibuat Berita Acara Pemusnahan/Pengolahan
Kembali menggunakan formulir BACK-3 sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran XII Peraturan Menteri Keuangan ini.
(6) Pemusnahan Barang Kena Cukai dapat dilakukan di luar Pabrik
di bawah pengawasan KPBC setempat dengan ijin Direktur Jenderal Bea
dan Cukai.
(7) Terhadap pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
dibuat Berita Acara Pemusnahan/Pengolahan Kembali menggunakan
formulir BACK-3 dan dikirimkan kepada Kepala KPBC yang mengawasi
Pabrik bersangkutan.
(8) BACK-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (7)
dipergunakan sebagai dasar permohonan pengembalian cukai.
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BAB VI PENGEMBALIAN CUKAI KARENA MENDAPATKAN
PEMBEBASAN CUKAI Pasal 16
(1) Pengembalian cukai atas Barang Kena Cukai yang telah dibayar
cukainya kemudian mendapatkan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pengusaha Pabrik,
Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir Barang Kena Cukai.
(2) Pengembalian cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
diberikan atas Barang Kena Cukai yang telah dikeluarkan dari
Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Kawasan Pabean dengan membayar
cukai sambil menunggu keputusan pembebasan cukai yang telah
diajukan permohonan pembebasan.
(3) Pada dokumen Pengeluaran Barang Kena Cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diberi catatan nomor dan tanggal surat
permohonan pembebasan cukai yang telah diajukan atas Barang Kena
Cukai tersebut.
(4) Surat Keputusan Pembebasan Cukai yang berlaku atas Barang
Kena Cukai yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan dokumen pengeluaran Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dipergunakan sebagai dasar permohonan pengembalian
cukai.
BAB VII PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI YANG RUSAK ATAU
TIDAK DIPAKAI YANG BELUM DILEKATKAN PADA BARANG KENA CUKAI DAN
PITA CUKAI YANG TELAH DILEKATKAN PADA BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK
JADI DIIMPOR
Pasal 17
(1) Pengembalian cukai atas pita cukai yang rusak atau tidak
dipakai dan belum dilekatkan pada Barang Kena Cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, diberikan kepada Pengusaha
Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang pelunasannya dengan
cara pelekatan pita cukai.
(2) Untuk mendapatkan pengembalian cukai atas pita cukai yang
belum dilekatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha
Pabrik atau Importir memberitahukan tentang pita cukai yang rusak
atau tidak dipakai kepada Kepala KPBC yang mengawasi dengan
menggunakan formulir PBCK-4 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
XIII Peraturan Menteri Keuangan ini.
(3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala KPBC menunjuk Pejabat Direktorat jenderal Bea dan Cukai
untuk melakukan pemeriksaan barang dan membuat Berita Acara
Pemeriksaan dengan menggunakan formulir BACK-1.
(4) Berdasarkan BACK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kepala KPBC memberikan pendapat kepada Direktur Jenderal Bea dan
Cukai tentang permohonan pengembalian cukai.
(5) Pita cukai yang rusak atau yang tidak dipakai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai BACK-1 dan pendapat Kepala KPBC
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh Pengusaha Pabrik atau
Importir Barang Kena Cukai dikirim kepada Direktur Jenderal Bea dan
Cukai untuk memperoleh pengembalian cukai.
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(6) Terhadap pita cukai yang rusak atau tidak dipakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan biaya pengganti yang
besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
(7) Berdasarkan BACK-1 dan pendapat Kepala KPBC sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan
Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai dengan menggunakan
formulir CK-3 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV Peraturan
Menteri Keuangan ini.
(8) CK-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dipergunakan
sebagai dasar permohonan pengembalian cukai.
Pasal 18
(1) Pengembalian cukai atas pita cukai yang telah dilekatkan
pada Barang Kena Cukai asal luar negeri yang setelah berada di
Kawasan Pabean tidak jadi dimasukkan ke peredaran bebas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, diberikan kepada Importir
Barang Kena Cukai yang memasukkan Barang Kena Cukai dengan cara
pelekatan pita cukai.
(2) Untuk mendapatkan pengembalian cukai atas pita cukai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir memberitahukan tentang
Barang Kena Cukai dimaksud kepada Kepala KPBC pelabuhan pemasukan
dengan menggunakan formulir PBCK-5 sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran XV Peraturan Menteri Keuangan ini.
(3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kepala KPBC menunjuk Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
untuk melakukan pemeriksaan Barang Kena Cukai dan membuat Berita
Acara Pemeriksaan dengan menggunakan formulir BACK-1.
(4) Terhadap hasil pemeriksaan atas Barang Kena Cukai
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai yang ditunjuk membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan
menggunakan formulir BACK-1.
(5) Terhadap Barang Kena Cukai yang yang telah dibuatkan Berita
Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Importir
Barang Kena Cukai harus dimusnahkan atau direekspor di bawah
pengawasan Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan
ketentuan pita cukai yang melekat pada Barang Kena Cukai harus
dirusak sehingga tarif cukai dan harga dasar yang tercantum pada
pita cukai tidak dapat dibaca lagi.
(6) Terhadap pemusnahan/reekspor Barang Kena Cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Kepala KPBC Pelabuhan Pemasukan membuat
Berita Acara Pemusnahan/Reekspor dengan menggunakan formulir BACK-4
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVI Peraturan Menteri
Keuangan ini..
(7) Atas perusakan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), dibuatkan Berita Acara Perusakan Pita Cukai dengan menggunakan
formulir BACK-2 dan dikirimkan kepada Kepala KPBC yang mengawasi
Importir Bersangkutan.
(8) Setelah menerima BACK-2, Kepala KPBC yang mengawasi Importir
Barang Kena Cukai menerbitkan Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai
dengan Menggunakan formulir CK-2.
(9) Atas pita cukai yang telah dilekatkan pada Barang Kena Cukai
yang tidak jadi diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
dikenakan biaya pengganti pita cukai yang besarnya ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan diperhitungkan dengan
pengembalian cukainya.
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(10) BACK-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan CK-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dipergunakan sebagai dasar
permohonan pengembalian cukai.
BAB VIII
PENGEMBALIAN KARENA PUTUSAN LEMBAGA BANDING
Pasal 19
(1) Pengembalian cukai atas kelebihan pembayaran sebagai akibat
putusan lembaga banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf g, diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat
Penyimpanan.
(2) Pengembalian denda administrasi sebagai akibat putusan
lembaga banding diberikan kepada orang pribadi, Pengusaha Pabrik,
Importir Barang Kena Cukai, atau Pengusaha Tempat Penyimpanan.
(3) Putusan lembaga banding dipergunakan sebagai dasar
permohonan pengembalian cukai dan/atau denda administrasi.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Terhadap SPMKC yang telah diterbitkan dan belum dicairkan
sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, berlaku
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
ini.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur
Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik
secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas
dan kewenangannya masing-masing.
Pasal 22
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku,
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.05/1996 tentang
Pengembalian Cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 23
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2006 MENTERI
KEUANGAN, ttd,- SRI MULYANI INDRAWATI
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KOP SURAT PEMOHON (PIHAK YANG BERHAK) Nomor : Tanggal
.............................. Lampiran : Hal : Permohonan
Pengembalian Cukai dan/atau Denda Administrasi *) Yth. Kepala
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
.................................................. di-
............................................ Saya yang bertanda
tangan dibawah ini : Nama :
.................................................................
Alamat : …………………………………………. NPWP : …………………………………………. selaku ……………………
(jabatan) dari ………………….. (Nama Perusahaan), Alamat ………………….,
NPPBKC………………..., NPWP…………… (Perusahaan) dengan ini mengajukan
permohonan pengembalian Cukai dan/atau Denda Administrasi*)
sejumlah Rp ……………………. terbilang ……………………………..rupiah.
Adapun alasan permohonan ini adalah :
..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(merinci alasan pengembalian cukai dan/atau denda administrasi)
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan : 1. Dokumen
Cukai atau Dokumen lainnya *): ………. Nomor .............. Tanggal
............ (beserta
lampirannya) 2. SSPCP atau SSCP *): Nomor .................
Tanggal .................. 3.
.............................................................................................
Mohon pengembalian sebagaimana tersebut diatas, dapat kami terima
melalui Rekening kami pada :
Bank : ………………………………… Cabang : ………………………………… Nomor Rekening :
………………………………… Demikian disampaikan untuk memperoleh keputusan.
Hormat kami, Materai Rp. 6.000,00 (Nama Pemohon)
Ket *) : Coret yang tidak perlu (Satu permohonan berlaku untuk
satu dokumen cukai atau satu dokumen lainnya)
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ---/PMK.04/2005
TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :
/KMK.04/2005
TENTANG
PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI *)
ATAS NAMA
.................................................................
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Membaca : Surat Permohonan
...................................... tanggal
..................................
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3613);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4418);
5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2004 tentang
Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja
Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.04/2005 tentang
Pengembalian Cukai dan/atau Denda Administrasi;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGEMBALIAN
CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI *) ATAS NAMA
.......................................................
PERTAMA : Pengembalian Cukai dan/atau Denda Administrasi *)
sejumlah Rp.................................................
(...........................................................),
diberikan kepada : Nama :
.................................................................
NPWP :
.................................................................
NPPBKC :
................................................................
Alamat :
................................................................
KEDUA : Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
diberikan sesuai dengan dokumen cukai atau dokumen lainnya *)
.......................... Nomor ...................... Tanggal
.................................... dengan alasan
...........................................................................................
KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan.
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ---/PMK.04/2005
TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 2. Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN)...............
Ditetapkan di................................ pada
tanggal................................
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI...................
......................................... NIP
..................................
*) Coret yang tidak perlu
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Lembar ke......
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (untuk .....*) KANTOR WILAYAH
................................... KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI
.................................
SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI CUKAI DAN/ATAU DENDA
ADMINISTRASI, (SPMKC)
Nomor :...................................(1) No. SKPCK :
............................. (3) Tahun
:...................................(2) Tanggal :
............................... BA, Eselon, Kode Satker (4) : :
............................................................................................(5)
MEMERINTAHKAN KEPADA
KPPN :
.............................................................................................................(6)
Untuk membayar kembali/memindahbukukan PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU
DENDA ADMINISTRASI *) pada Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan
Cukai :
(7) ................................................... (8)
Tahun.......................(9) kepada:
Nama :
..........................................................................................................(10)
Alamat :
..........................................................................................................(11)
..........................................................................................................
NPWP : (12)
NPPBKC : (13)
Pemilik Rekening
pada Bank :
.............................................................................................................
(14)
Nomor Rekening :
..............................................................................................................(15)
Sejumlah : Rp.
...................................................... (16)
(............................................................................................................)
(17)
................................,tgl
...................................
(18) a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KANTOR
PELAYANAN BEA DAN CUKAI.......................
......................................... NIP
..................................
*) Dicetak sesuai peruntukannya **) Lembar ke-2 s.d ke-4 tidak
berlaku sebagai dasar penerbitan SP2D. Lembar 1 untuk KPPN Lembar 2
untuk KPPN Lembar 3 untuk Pihak yang berhak Lembar 4 untuk
KPBC.
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ---/PMK.04/2005
TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI
(SPMKC)
NOMOR URAIAN ISIAN
1 Diisi Nomor SPMKC yang diterbitkan. 2 Diisi Tahun Anggaran
SPMKC yang diterbitkan. 3 Diisi Nomor dan Tanggal SKPC. 4 Diisi 2
(dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon I dan 6
(enam) digit
Kode Satuan Kerja (KPBC yang bersangkutan). Sebagai contoh: KPBC
Kudus dengan Kode Kantor 060300 maka kolom yang
bersangkutan akan terisi menjadi:
1 5 0 5 0 6 0 3 0 0
5 Diisi KPBC yang bersangkutan (misalnya: Kantor Pelayanan Bea
dan Cukai Kudus). 6 Diisi Kode KPPN diikuti uraian KPPN Pembayar
(misalnya: KPPN I (129) Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus). 7 Diisi 6 (enam) digit
kode Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Cukai sesuai jenis
Pendapatan Cukai yang dikembalikan. 8 Diisi uraian Mata Anggaran
Pengembalian Pendapatan Cukai sesuai dengan kode jenis
Pendapatan Cukai yang dikembalikan. 9 Diisi tahun Mata
Anggaran.
10 Diisi Nama orang dalam hal Pihak yang berhak adalah orang
pribadi, atau nama badan hukum dalam hal Pihak yang berhak adalah
Badan Hukum.
11 Diisi Alamat Pihak yang berhak. 12 Diisi NPWP Pihak yang
berhak. 13 Diisi NPPBKC Pihak yang berhak. 14 Diisi nama bank yang
ditunjuk oleh Pihak yang berhak untuk menampung
pemindahbukuan. 15 Diisi nomor rekening bank pihak yang berhak.
16 Diisi angka Rupiah uang yang dikembalikan. 17 Diisi huruf jumlah
uang yang dikembalikan 18 Diisi cap KPPN “Telah diterbitkan
SP2D
Tanggal .......... Nomor : ..............”, dan paraf Kepala
Seksi Bendaharawan Umum KPPN yang bersangkutan.
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NPC
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI KANTOR WILAYAH
........................................................ KANTOR
PELAYANAN TIPE ...........................................
NOTA PEMBETULAN _______________________________
NOMOR : .................................
Berdasarkan hasil penelitian atas dokumen cukai
...................... Nomor .................. Tanggal
..................Atas nama ....................didapati adanya
kesalahan perhitungan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran cukai
dengan uraian sebagai berikut : - Jumlah cukai yang seharusnya
dibayar : Rp ......................................
- Jumlah cukai yang tertera pada dokumen (yang telah dibayar) :
Rp ......................................
- Kelebihan pembayaran cukai : Rp
......................................
(dalam huruf
...............................................................................................................................)
Jumlah cukai yang seharusnya dibayar tersebut di atas didasarkan
pada perhitungan sebagai berikut :
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Terdapat kesalahan perhitungan pada dokumen cukai tersebut di
atas karena
................................................................................................................................................
Demikian Nota Pembetulan ini dibuat dengan sebenarnya
berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan yang dilakukan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
....................., .............................
Mengetahui :
Atasan Pejabat Bea dan Cukai Pejabat Bea dan Cukai
Kasi/Korlak ..........................
......................................
..................................
NIP ............................. NIP
.......................
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ---/PMK.04/2005
TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SPKPC DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH
..................................................... KANTOR
PELAYANAN TIPE ...........................................
SURAT PENETAPAN KELEBIHAN PEMBAYARAN CUKAI
NOMOR : ...................................
K e p a d a Yth. Nama / Jabatan :
.................................................. Nama Perusahaan
: .................................................. NPWP :
.................................................. Izin Usaha Nomor
: .................................................. Alamat :
..................................................
Dengan ini ditetapkan dan diberitahukan kepada Saudara bahwa
berdasarkan Nota Pembetulan (NPCK) Nomor ................. Tanggal
.................. telah terdapat kelebihan pembayaran cukai atas
dokumen cukai .............. Nomor ................Tanggal
........... yaitu sebesar : Rp
.......................................... (
.......................................................................................................)
Apabila perusahaan Saudara masih mempunyai utang cukai, kelebihan
pembayaran tersebut di atas akan diperhitungkan dengan utang cukai
tersebut dan sisanya dapat dikembalikan dengan penerbitan SPMKC.
Untuk penerbitan SPMKC tersebut di atas, Saudara harus mengajukan
permohonan pengembalian cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
..........................................
....................., ................................ KEPALA
KANTOR ( ................................................ ) NIP
.........................................
Tembusan disampaikan Kepada Yth : 1. Direktur Jenderal Bea dan
Cukai; 2. Direktur PPKC;(Perencanaan dan Penerimaan) 3. Direktur
Cukai; dan 4. Kankanwil DJBC ....................
LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ---/PMK.04/2005
TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PBCK-2
K e p a d a Nomor : Yth. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
................. Lampiran : Hal : Pemberitahuan Ekspor Barang Kena
di
Cukai Yang Telah Dilunasi Cukainya
.................................................
Dengan ini kami :
Nama :
....................................................................................
Jabatan dalam perusahaan :
....................................................................................
Nama Perusahaan :
....................................................................................
Alamat Perusahaan :
....................................................................................
Pemegang S.I.U No. dan Tgl :
....................................................................................
memberitahukan kepada Saudara bahwa Barang Kena Cukai yang telah
dilunasi cukainya dengan perincian sebagai berikut :
JENIS BARANG MEREK JUMLAH
SERI PITA CUKAI *)
H.J.E. / H.J.P
TARIF CUKAI
JUMLAH CUKAI
JUMLAH
Akan diekspor ke negara ...................... melalui pelabuhan
...............................................
Untuk mendapatkan pengembalian cukai yang telah dibayar atas
Barang Kena Cukai yang diekspor, kami mohon dilakukan pemeriksaan
atas Barang Kena Cukai yang akan diekspor/perusakan atas pita cukai
yang melekat pada Barang Kena Cukai tersebut *).
Dibuat di ...................................... Pada tanggal
...............................
Pengusaha
(.........................................)
Tembusan : 1. Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Cukai 2. Kepala Kantor Wilayah
........................
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
*) Untuk Barang Kena Cukai yang dilekati pita cukai
LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ---/PMK.04/2005
TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BACK-1
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
No. BAP. /WBC ........../KP ......../200...... Berdasarkan Surat
Perintah Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ......... di
..............................No
........../WBC........./KP........./200... tanggal
................... kami : Nama/NIP :
.....................................................................................................................
Pangkat :
.....................................................................................................................
Jabatan :
.....................................................................................................................
Nama/NIP :
.....................................................................................................................
Pangkat :
.....................................................................................................................
Jabatan :
.....................................................................................................................
Nama :
.....................................................................................................................
Pangkat :
.....................................................................................................................
Jabatan :
.....................................................................................................................
Pada hari ................tanggal ......... bulan .................
tahun 200.... telah melakukan pemeriksaan Barang Kena Cukai/Pita
Cukai *) Nama Perusahaan :
.....................................................................................................................
S.I.U No. dan Tgl :
.....................................................................................................................
Alamat :
.....................................................................................................................
Pada pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :
JENIS B K C/Pita Cukai *) Diberitahukan Kedapatan
Jumlah
Kesimpulan : Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya,
mengingat sumpah Jabatan dan ditanda tangani bersama.
............................, tanggal .......................
Yang melakukan pemeriksaan 1.
.............................................................
Pimpinan Perusahaan 2.
............................................................ 3.
............................................................
(..........................................) *) Coret yang tidak
perlu
LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ---/PMK.04/2005
TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BACK-2
BERITA ACARA PERUSAKAN PITA CUKAI
No. BA ........../WBC........./KP......../200.... Pada hari ini,
..................tanggal ......... bulan ............... tahun
......... berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Pelayanan Bea
dan Cukai ........... di .............................. bertempat
di ..........................telah dilaksanakan perusakan pita
cukai milik : Nama Perusahaan :
.........................................................................................................
No. dan Tgl Surat Izin Usaha :
.........................................................................................................
Alamat Perusahaa :
.........................................................................................................
Dengan perincian sebagai berikut :
Jenis B K C M e r e k J u m l a h
Seri Pita Cukai
H J E / H J P
Tarif Cukai
Jumlah Cukai
Jumlah Perusakan pita cukai tersebut diatas dilakukan dengan
cara ............................................................
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama dengan
mengingat sumpah jabatan
Dibuat di ....................................
Pada tanggal .............................
Pejabat Bea dan Cukai Mengetahui Pengusaha 1
..................................................
(......................................) 2
.................................................. 3
..................................................
LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ---/PMK.04/2005
TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CK-2
TANDA BUKTI PERUSAKAN PITA CUKAI
No. : ................./WBC ........../KP .........../200..
Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan/Pengolahan Kembali Barang
Kena Cukai atau Berita Acara Perusakan Pita Cukai No.
BA.....................................Tanggal............................
telah dilaksanakan perusakan pita cukai atas Barang Kena Cukai
milik : Nama Perusahaan :
.........................................................................................................
No. dan Tgl Surat Izin Usaha :
.........................................................................................................
Alamat Perusahaan :
.........................................................................................................
Dengan perincian sebagai berikut :
J u m l a h S e r i J u m l a h K e p i n g
Harga Jual Eceran/ bungkus
Tarif (%) Harga Jual Eceran Cukai (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jumlah
Jumlah cukai (dengan huruf) :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Biaya pengganti pita cukai yang harus dilunasi:
Seri I ...................... keping X Rp
.......................... = Rp
......................................
Seri II ...................... keping X Rp
.......................... = Rp
......................................
Seri III ...................... keping X Rp
.......................... = Rp
......................................
Rp ..................................
Dengan huruf :
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
........................... , ........................200...
Kepala Kantor Pelayanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(........................................) NIP
.................................
Tembusan Yth. : 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Cukai. 2. Kepala Kantor Wilayah
........................
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ---/PMK.04/2005
TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CK-13 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI
Lembar ke : 1/2/3
PEBERITAHUAN PEMASUKAN BARANG KENA CUKAI YANG SUDAH DILUNASI
CUKAINYA DARI PEREDARAN BEBAS KE PABRIK
Kantor Pelayanan Tipe ...............
Pengusaha Pabrik
......................................................
di ......................................., memberitahukan akan
memasukkan kembali ke Pabrik Barang Kena Cukai yang telah dilunasi
cukainya dari ...................................... untuk
dimusnahkan/diolah kembali, sebagaimana diuraikan di bawah ini
:
No. Urut
Jumlah & Jenis Koli
Uraian / Rincian Barang
Jumlah Barang
HJE/HJP *) (Rp)
Tarif Cukai
Jumlah Cukai (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah cukai :
....................................................................................................................
(dalam huruf)
....................................................................................................................
Merek dan Nomor Koli : .......................,
tanggal.......................
..................................................................................
Pengusaha
..................................................................................
(.................................) Pemasukan kembali sebagaimana
pemberitahuan di atas, wajib diselesaikan dalam jangka waktu
selambat-lambatnya sampai dengan tanggal
............................................. Jika jangka waktu
tersebut telah dilewati, maka dokumen cukai ini dinyatakan batal
demi hukum
......................., tanggal............................
Bendaharawan Bea dan Cukai
(........................................) NIP
................................
Lembar ke-1 : untuk melindungi BKC Lembar ke-2 : untuk
Bendaharawan Lembar ke-3 : untuk Pengusaha Pabrik
*) Coret yang tidak perlu
Diisi Oleh Bendaharawan
Kode Kantor :
Nomor :
Tanggal :
Kode :
No SIU :
LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ---/PMK.04/2005
TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Halaman 2
CATATAN HASIL PEMERIKSAAN PADA WAKTU PEMASUKAN a. Pemasukan
secara sekaligus/bertahap dengan rincian : *)
1. Tanggal ................................................
sejumlah : 2. Tanggal
................................................ sejumlah : 3.
Tanggal ................................................ sejumlah :
4. Tanggal ................................................
sejumlah : 5. Tanggal
................................................ sejumlah : 6.
Tanggal ......................................... ...... sejumlah :
7. Tanggal ................................................
sejumlah : 8. Tanggal .......................................
........ sejumlah : 9. Tanggal
................................................ sejumlah :
J U M L A H : b. Hasil Pemeriksaan : Sesuai/Tidak Sesuai karena
*).........
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *) Nama : N.I.P :
CATATAN HASIL PEMUSNAHAN / PENGOLAHAN KEMBALI *)
Nomor dan Tanggal Berita Acara Pemusnahan/ Pengolahan kembali *)
Sesuai / Tidak Sesuai karena *) .........
........................ , tanggal
..........................
Bendaharawan, Nama : NIP :
*) Coret yang tidak perlu
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PBCK-3
K e p a d a Nomor : Yth. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan
Cukai.......... Lampiran : Hal : Pemberitahuan
Pemusnahan/Pengolahan di .................................
Kembali barang Kena Cukai dan Perusakan Pita Cukai *)
Dengan ini kami :
Nama :
..................................................................................
Jabatan dalam perusahaan :
..................................................................................
Nama Perusahaan :
..................................................................................
Alamat Perusahaan : .
................................................................................
Pemegang S.I.U No. dan Tgl :
..................................................................................
Memberitahukan kepada Saudara tentang rencana
Pemusnahan/pengolahan kembali
Barang Kena Cukai, termasuk perusakan pita cukai *) yang akan
dilaksanakan pada tanggal ...................... di
................... , dengan perincian sebagai berikut :
Jenis B K C M e r e k J u m l a h
Seri Pita Cukai
H J E / H J P
Tarif Cukai
Jumlah Cukai
Jumlah
Atas rencana pemusnahan/pengolahan kembali Barang Kena Cukai
tersebut diatas, harap dilakukan penelitian dan pemeriksaan
setentangnya.
Dibuat di ...................................... Pada tanggal
...............................
Pengusaha (.........................................)
Tembusan Yth. : 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Cukai. 2. Kepala Kantor Wilayah
........................
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Diterima di :
........................................ - Pada Tanggal :
........................................ - Nomor :
........................................
Pejabat Bea dan Cukai
(...........................................) NIP
.................................. *) Untuk Barang Kena Cukai yang
pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai
LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ---/PMK.04/2005
TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BACK-3
BERITA ACARA PEMUSNAHAN/PENGOLAHAN KEMBALI
BARANG KENA CUKAI No. BA- ......../WBC...../KP....../20....
Pada hari ini, ................tanggal ...... bulan
................ tahun .......... berdasarkan Surat Perintah Kepala
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ....... di ............ ...........
No......../WBC......./KP......../20.. tanggal................
bertempat di .................................... telah
dilaksanakan pemusnahan/pengolahan kembali *) Barang Kena Cukai
milik :
Nama Perusahaan :
.........................................................................................................
No. & Tgl. Surat Izin Usaha :
.........................................................................................................
Alamat Perusahaan :
.........................................................................................................
Dengan perincian sebagai berikut : Jenis B K C M e r e k J u m l
a h
Seri Pita Cukai *)
H J E / H J P
Tarif Cukai
Jumlah Cukai
Jumlah
- Barang Kena Cukai tersebut di atas dimusnahkan/diolah kembali
dengan cara .......................
- Pita cukai yang melekat pada Barang Kena Cukai tersebut telah
dirusak dengan cara...............................*)
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama
dengan mengingat sumpah jabatan.
Dibuat di ...............................
Pada tanggal ......................... Pejabat Bea dan Cukai
Mengetahui Pengusaha 1
..................................................
(......................................) 2
.................................................. 3
..................................................
*) Untuk Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara
pelekatan pita cukai
LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ---/PMK.04/2005
TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PBCK-4
K e p a d a Nomor : Yth. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
.......... Lampiran : Hal : Pemberitahuan Pita Cukai di
........................................
Yang Rusak Atau Tidak Dipakai
Dengan ini kami :
Nama :
...........................................................................
Jabatan dalam perusahaan :
...........................................................................
Nama Perusahaan :
...........................................................................
Alamat Perusahaan :
...........................................................................
Pemegang S.I.U No. dan Tgl :
...........................................................................
Memberitahukan kepada Saudara tentang pita cukai yang dirusak atau
tidak dipakai yang belum dilekatkan pada Barang Kena Cukai untuk
dikembalikan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
dengan perincian sebagai berikut :
J U M L A H S E R I J U M L A H H J E TARIF
H.J.E CUKAI NO
PENGAWAS I II III
Jumlah
Untuk pengembalian pita cukai tersebut diatas, harap dilakukan
penelitian dan pemeriksaan setentangnya.
Dibuat di ...................................... Pada tanggal
...............................
Pengusaha
(.........................................)
Tembusan Yth. : 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Cukai. 2. Kepala Kantor Wilayah
........................
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Diterima di :
........................................ - Pada Tanggal :
........................................ - Nomor :
........................................
Pejabat Bea dan Cukai
(...........................................) NIP
..................................
LAMPIRAN XIII PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ---/PMK.04/2005
TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CK-3
TANDA BUKTI PENERIMAAN PENGEMBALIAN PITA CUKAI
NO........./BC......../20....
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dengan ini menerangkan bahwa
telah menerima kembali dari
:.............................../Pengusaha Pabrik/Importir *) di
..................................pemegang S.I.U
No........................... Tanggal ...................... pita
cukai yang rusak atau tidak dipakai, dengan perincian sebagai
berikut :
J U M L A H
S E R I LEMBAR KEPING
HARGA JUAL
ECERAN/ BUNGKUS
TARIF (%)
HARGA JUAL ECERAN
CUKAI (RP)
1 2 3 4 5 6
Jumlah
Jumlah cukai (dengan huruf) :
.........................................................................................................
.................................................................................................
pengganti pita cukai yang harus dilunasi :
I ...................... Keping X Rp ....................... =
Rp ................................ II ......................
Keping X Rp ....................... = Rp
................................ III ...................... Keping
X Rp ....................... = Rp
................................
Jumlah Rp .......................... Dengan huruf :
..................................................................................................................
..................................................................................................................
pita cukai yang dikembalikan setelah perhitungan dengan biaya
pengganti pita cukai
Rp .......................... Dengan huruf :
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Jakarta, ..........................20...
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
..........................................
NIP....................................
Tembusan Yth. : 1. Kepala Kantor Wilayah .... Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai di ............................. 2. Kepala
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ..... di
............................ *) Coret yang tidak perlu
LAMPIRAN XIV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ---/PMK.04/2005
TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PBCK-5
K e p a d a Yth. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ......
Nomor : Lampiran : di
................................................ Hal :
Pemberitahuan Barang Kena Cukai
Yang Telah dilekati Pita Cukai tidak Jadi Diimpor
Dengan ini kami :
Nama :
...........................................................................
Jabatan dalam perusahaan :
...........................................................................
Nama Perusahaan :
...........................................................................
Alamat Perusahaan :
...........................................................................
Pemegang S.I.U No. dan Tgl :
...........................................................................
Memberitahukan kepada Saudara bahwa Barang Kena Cukai Yang Telah
dilekati Pita Cukai dengan perincian sebagai berikut :
JENIS B K C M E R E K J U M L A H
SERI PITA CUKAI *)
H J E / H J P
TARIF CUKAI
JUMLAHCUKAI
Jumlah Yang akan diimpor oleh Perusahaan Kami melalui Pelabuhan
................................ tidak jadi diimpor karena
.................................................................................................
Untuk mendapatkan pengembalian cukai atas Barang Kena Cukai
tersebut diatas harap dilakukan penelitian dan pemeriksaan
setentangnya.
Dibuat di ...................................... Pada tanggal
...............................
Importir
(.........................................)
Tembusan Yth. : 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Cukai. 4. Kepala Kantor Wilayah
........................
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Diterima di :
........................................ - Pada Tanggal :
........................................ - Nomor :
........................................
Pejabat Bea dan Cukai
(...........................................) NIP
..................................
LAMPIRAN XV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ---/PMK.04/2005
TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BACK-4 BERITA ACARA PEMUSNAHAN/REEKSPOR
BARANG KENA CUKAI
No. BA-...../WBC......./KP...../20,, Pada hari ini,
.................... tanggal........ bulan............. tahun
........... berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Pelayanan Bea
dan Cukai..................... di........................
No......../WBC........./KP........./20...
tanggal................... bertempat
di....................................... telah dilaksanakan
pemusnahan/reekspor *) Barang Kena Cukai milik :
Nama Perusahaan :
.........................................................................................................
No. & Tgl. Surat Izin Usaha :
.........................................................................................................
Alamat Perusahaan :
.........................................................................................................
Dengan perincian sebagai berikut :
JENIS B K C M E R E K J U M L A H
SERI PITA CUKAI *)
H J E / H J P
TARIF CUKAI
JUMLAH CUKAI
Jumlah
Pita cukai yang melekat pada Barang Kena Cukai tersebut diatas
telah dirusak dengan cara
.............................................................
Pemusnahan Barang Kena Cukai dilakukan dengan cara
............................ atau reekspor Barang Kena Cukai
dilakukan dengan Kapal.........................................
tujuan............................................*)
Demikian Berita Acara Ini dibuat dan ditanda tangani bersama
dengan mengingat sumpah jabatan.
Dibuat di ............................... Pada tanggal
.........................
Pejabat Bea dan Cukai
Mengetahui Pengusaha 1
..................................................
(......................................) 2
.................................................. 3
..................................................
*) coret yang tidak perlu.
LAMPIRAN XVI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ---/PMK.04/2005
TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI