PERATURAN MENTERI KEUANGAN … bahwa laporan tersebut adalah revisi dan membatalkan laporan sebelumnya menyatakan alasan dilakukan revisi membuat kertas kerja revisi; dan menggunakan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

111/PMK.06/2017

D I R E K T O R A T P E N I L A I A N

Latar Belakang

Perkembangan kondisi, kebutuhan,

dan praktik pelaksanaan

penilaian,

Mendukung pelaksanaan

Revaluasi BMN

Mendukung program simplifikasi

regulasi

Latar Belakang

PMK 166

(Penilaian BMN)

PMK 111

(Penilaian BMN)

Perdirjen Pedoman Teknis Pelaksanaan

Penilaian BMN

Kepdirjen Pembagian

Kewenangan Penilaian BMN

PMK 111 - Penilaian BMN

PO

INT

PEN

YEM

PU

RN

AA

N

Syarat permohonan

Keterlibatan Penilai

Penilaian tanpa survei

lapangan

Teknis Pelaksanaan

Penilaian

Potensi Revisi Laporan Penilaian;

Penilaian lainnya

Point Penyempurnaan 1

latar belakang permohonan

tujuan Penilaian

dokumen kepemilikan dan/atau dokumen pendukung bukti kepemilikan

deskripsi objek Penilaian

dokumen penatausahaan barang, berupa fotokopi Kartu Identitas Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang

Penyesuaian syarat

permohonan penilaian BMN berupa Tanah

dan/atau Bangunan

Point Penyempurnaan 2

“Permohonan Penilaian dari

Pengguna Barang atau pihak

yang memiliki kewenangan

diajukan secara tertulis kepada:

Direktur

Kepala Kantor Wilayah

Kepala Kantor Pelayanan”

Seperti halnya permohonan

biasa

Keterlibatan Penilai Pemerintah terkait penilaian

BMN Selain Tanah dan/atau

Bangunan dalam bentuk

permohonan penilaian

Point Penyempurnaan 3

Penilaian tanpa survei lapangan guna mendukung

kegiatan penilaian kembali (revaluasi) aset Barang Milik

Negara

“Penilaian dapat dilakukan tanpa survei lapangan terhadap fisik objek penilaian dalam hal Penilaian dilakukan dalam rangka penilaian kembali untuk tujuan penyusunan neraca Pemerintah Pusat”

Data dan informasi dikumpulkan berdasarkan:

Hasil inventarisasi dan/atau

Keterangan

Point Penyempurnaan 3

Penilaian tanpa survei lapangan guna mendukung

kegiatan penilaian kembali (revaluasi) aset Barang Milik

Negara

Laporan Penilaian tidak

memuat tanggal survei

lapangan.

Tanggal Penilaian merupakan

tanggal surat keterangan dari

Pengguna Barang/ Kuasa

Pengguna Barang yang

menerangkan kondisi dari objek

Penilaian.

Point Penyempurnaan 4

Teknis Pelaksanaan

Penilaian diatur lebih

lanjut dengan Perdirjen

Penilaian dilakukan dengan menggunakan

pendekatan data pasar

pendekatan biaya; dan/atau

pendekatan pendapatan.

“Penilaian dengan menggunakan pendekatan dimaksud menggunakan Petunjuk Teknis Penilaian yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal”

Point Penyempurnaan 5

Potensi Revisi

Laporan Penilaian

Sepanjang masa berlaku laporan

penilaian belum berakhir dan belum

digunakan oleh Pemohon/pemberi tugas

Tim Penilai wajib

menyatakan bahwa laporan tersebut

adalah revisi dan membatalkan

laporan sebelumnya

menyatakan alasan dilakukan revisi

membuat kertas kerja revisi; dan

menggunakan nomor laporan

Penilaian yang berbeda

Point Penyempurnaan 6

Penilaian aset/Kekayaan Negara terkait dengan pasal 103 dan 104 PP 27 Tahun 2015 akan

diatur tersendiri

“Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan dalam hal belum diatur tersendiri, mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini”

“Penilaian kekayaan negara tertentu yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dalam hal belum diatur tersendiri, mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini”

Point Penyempurnaan 6

Penilaian aset/Kekayaan Negara terkait dengan pasal 103 dan 104 PP 27 Tahun 2015 akan

diatur tersendiri

“Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan dalam hal belum diatur tersendiri, mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini”

“Penilaian kekayaan negara tertentu yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dalam hal belum diatur tersendiri, mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini”

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIREKTORAT PENILAIAN Gedung Syafrudin Prawiranegara II Lantai 6 Selatan,

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta 10710

Telepon (021) 3501030; Faksmile (021) 3502691; Situs www.djkn.depkeu.go.id

T E R I M A K A S I H