PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG KESEHATAN MATRA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kesehatan Matra; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 7. Undang-Undang...
34
Embed
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK No. 61 ttg Kesehatan... · Kondisi Matra adalah keadaan dari seluruh aspek pada matra yang serba
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2013
TENTANG
KESEHATAN MATRA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kesehatan tentang Kesehatan Matra;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang...
- 2 -
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816);
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi
Kesehatan;
16. Keputusan...
- 3 -
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi
Penyakit Menular dan Tidak Menular Terpadu;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/
VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/SK/
I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana
Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/
VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan
Haji Indonesia;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741):
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit
Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya
Penanggulangannya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 503);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
KESEHATAN MATRA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Matra adalah dimensi lingkungan/wahana/media tempat seseorang
atau sekelompok orang melangsungkan hidup serta melaksanakan kegiatan.
2. Kondisi...
- 4 -
2. Kondisi Matra adalah keadaan dari seluruh aspek pada matra yang
serba berubah dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan
pelaksanaan kegiatan manusia yang hidup dalam lingkungan
tersebut.
3. Kesehatan Matra adalah upaya kesehatan dalam bentuk khusus
yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan
mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang serba
berubah secara bermakna, baik di lingkungan darat, laut, maupun
udara.
4. Kesehatan Lapangan adalah kesehatan matra yang berhubungan
dengan pekerjaan atau kegiatan di darat yang bersifat temporer pada
lingkungan yang berubah.
5. Kesehatan Kelautan dan Bawah Air adalah kesehatan matra yang
berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan di laut dan
berhubungan dengan keadaan lingkungan yang bertekanan tinggi
(hiperbarik).
6. Kesehatan Kedirgantaraan adalah kesehatan matra yang
berhubungan dengan penerbangan dan kesehatan ruang angkasa
dengan keadaan lingkungan yang bertekanan rendah (hipobarik).
7. Faktor Risiko Kesehatan adalah probabilitas atau kemungkinan
semua variabel/faktor yang berperan dalam proses kejadian
timbulnya penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
8. Risiko Kesehatan adalah potensi kerugian yang ditimbulkan oleh
kondisi matra pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu,
dapat berupa kematian, kesakitan, kecatatan, jiwa yang terancam,
hilangnya rasa aman, dan pengungsian.
9. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan analisis secara sistematis dan
terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan
dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan
penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar
dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien
melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran
informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
10. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
12. Menteri...
- 5 -
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
Pasal 2
(1) Pengaturan Kesehatan Matra dimaksudkan untuk mewujudkan
upaya kesehatan pada Kondisi Matra secara cepat, tepat,
menyeluruh dan terkoordinasi guna menurunkan potensi Risiko
Kesehatan, meningkatkan kemampuan adaptasi, dan mengendalikan
Risiko Kesehatan.
(2) Upaya kesehatan pada Kondisi Matra sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan masyarakat dalam menurunkan risiko serta memelihara
kesehatan masyarakat dalam menghadapi Kondisi Matra agar tetap
sehat dan mandiri.
BAB II
JENIS KESEHATAN MATRA
Pasal 3
(1) Jenis Kesehatan Matra meliputi:
a. Kesehatan Lapangan;
b. Kesehatan Kelautan dan Bawah Air; dan
c. Kesehatan Kedirgantaraan.
(2) Kesehatan Lapangan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri atas:
a. kesehatan perpindahan penduduk;
b. kesehatan migran;
c. kesehatan haji dan umrah;
d. kesehatan penanggulangan bencana;
e. kesehatan bawah tanah;
f. kesehatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
g. kesehatan dalam tugas operasi dan latihan militer di darat;
h. kesehatan pada arus mudik;
i. kesehatan...
- 6 -
i. kesehatan pada kegiatan di area tertentu; dan
j. kesehatan dalam penugasan khusus kepolisian.
(3) Kesehatan Kelautan dan Bawah Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. kesehatan penyelaman;
b. kesehatan pelayaran dan lepas pantai; dan
c. kesehatan dalam tugas operasi dan latihan militer di laut.
(4) Kesehatan Kedirgantaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas:
a. kesehatan penerbangan dan ruang angkasa; dan
b. kesehatan dalam tugas operasi dan latihan militer di udara.
BAB III
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1) Kesehatan Matra diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan masyarakat.
(2) Dalam penyelenggaraan Kesehatan Matra sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan negara lain dan/atau
lembaga internasional baik secara bilateral maupun multilateral.
a. sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan
keterampilan teknis serta manajemen yang diperoleh melalui
pendidikan dan pelatihan; dan
b. sarana, prasarana, dan teknologi tepat guna.
(2) Kemampuan dan keterampilan teknis serta manajemen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan sertifikat
kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 31
Pendanaan penyelenggaraan Kesehatan Matra dapat bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII...
- 33 -
BAB VII
KOORDINASI, JEJARING KERJA, DAN KEMITRAAN
Pasal 32
(1) Dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Matra dibangun dan
dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan, baik di pusat,
provinsi, maupun kabupaten/kota.
(2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
b. mempercepat mobilisasi sumber daya;
c. meningkatkan upaya pemantauan wilayah, kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, dan upaya pengendalian; dan
d. meningkatkan kajian dan penelitian.
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33
(1) Menteri, Menteri terkait, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian terkait, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kesehatan
Matra.
(2) Pembinaan penyelenggaraan Kesehatan Matra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. peningkatan pemberdayaan masyarakat;
b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
c. pembiayaan program.
(3) Pengawasan penyelenggaraan Kesehatan Matra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. pelaksanaan kegiatan;
b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab; dan
c. pengelolaan sumber daya.
BAB IX...
- 34 -
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 1215/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pedoman
Kesehatan Matra dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 35
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2013
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NAFSIAH MBOI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1203